TAHUN 2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2017 TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN, EVALUASI, ANALISIS AKUNTABULITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN, HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH. 2017 SATKER : PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II (098303) JL. DR. MOH. SALEH NO. 26 PROBOLINGGO TELP/FAX : 0335-421224/421883 Email : [email protected]Website : pn-probolinggo.go.id Tahun 2017
29
Embed
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2017.pdf · Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page i
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2017 TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN, EVALUASI,
ANALISIS AKUNTABULITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA
KEBERHASILAN, HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.
2017
SATKER : PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II (098303)
Dengan memanjatkan Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang
Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo
Tahun 2017 dapat disusun.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun selain untuk memenuhi surat Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor : W14.U/012/OT.01.2/01/2017, tanggal Januari 2017 Perihal: Penyampaian LKJIP Tahun 2017 dan
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017, juga dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas
kinerja aparat jajaran Pengadilan Negeri Probolinggo. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP )
Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Probolinggo yang berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan
Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun
2017 Pengadilan Negeri Probolinggo. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan
untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat Pengadilan Negeri Probolinggo dapat
dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu
kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini.
Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo di
masa mendatang.
Probolinggo, 29 Januari 2018 PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
PANITERA
MUH TOYIB,SH. NIP. 19610902 1982031 00 2
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. C. D.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI SISTEMATIKA PENYAJIAN
BAB I I PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
B. TUJUAN
C. D. E.
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
A. CAPAIAN KINERJA ORANISASI
B. REALISASI ANGGARAN
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
B. SARAN-SARAN
C. PENUTUP
LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KINERJA TAHUN 2017,2018 DAN 2019 4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2016-2020 5. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH ( LKJIP ).
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dalam
melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang
bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung
RI , Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan
tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang
ada yang dipercayakan kepada publik.
Untuk itulah Pengadilan Negeri Probolinggo membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (
LKJIP ) Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. KEDUDUKAN
Peradilan Negeri adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan
mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri. Kekuasaan
Kehakiman di lingkungan Peradilan Negeri dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Pengadilan Negeri Probolinggo merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Surabaya.
Pengadilan Negeri Probolinggo terletak di Jl. Dr. Moh. Saleh no.26 Kota Probolinggo yang mempunyai
yurisdiksi 5 kecamatan, dengan luas wilayah 5026,307 Ha.
2. TUGAS POKOK
Pengadilan Negeri Probolinggo merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah
Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai kawal depan (Voorj post)
Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
yang masuk di tingkat pertama.
3. FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama
serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali
serta administrasi peradilan lainnya;
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 5
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri
(umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum pada Instansi Pemerintah di
daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Negeri;
e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum Negeri,
pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya ;
Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di
Pengadilan Negeri Probolinggo, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart
Operasional Prosedur(SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban
kerja, tanggal 19 Juli 2016 sebegai implementasi dari Undang-Undang No.25/2010 tentang Pelayanan
Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :
1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil
keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus
memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun;
Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi
yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.
Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang:
1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo);
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media
Massa dan Delegasi;
6. Tata persidangan;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;
9. Penyampaian Salinan Putusan;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi;
13. Publikasi putusan;
14. Pengarsipan berkas perkara;
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 6
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
16. Permohonan Banding;
17. Permohonan Perkara Kasasi;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Negeri pada Direktorat Administrasi Peradilan Umum.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara lain pidana (pidana khusus,
biasa, cepat dan lalu lintas) dan perdata (gugatan maupun permohonan), sebagaimana diatur dalam pasal
49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Negeri dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Negeri dan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera,
Sekretaris, dan Jurusita.
1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang
Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera
dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera
Muda Perdata. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan
beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang
Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag
Kepegawaian dan ortala, Kasubag Umum dan Keuangan, dan Kasubag Perencanaan IT dan
Pelaporan.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian
kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo dalam tahun 2016. Capaian kinerja 2016 tersebut dibandingkan
dengan penetapan kinerja 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian
kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan
kinerja di masa datang.
Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Intansi Pemerintah
(LKJIP)Pengadilan Negeri Probolinggo disusun sebagai berikut:
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 7
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur
Organsisasi.
Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Negeri untuk periode
tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo untuk Tahun 2017.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo
dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017.
Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan
Negeri Probolinggo tahun 2017, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di
masa yang akan datang.
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan
dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur
kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo. diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah
Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2017 – 2020, sebagai pedoman dan pengedalian kinerja dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2017 – 2020.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk
mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Probolinggo.
Adapun visi dari Pengadilan ,adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Probolinggo yang Agung”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Probolinggo menetapkan misi yang
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Probolinggo
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Probolinggo.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Probolinggo.
1. TUJUAN
Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Probolinggo
menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Probolinggo yang profesional, efektif, efisien, dan
akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Probolinggo.
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada
masyarakat pencari keadilan.
2. SASARAN
Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Probolinggo menetapkan sasaran
strategis sebagai berikut :
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 9
TABEL 1
KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
NO Kinerja Utama Indikator Kinerja
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Trasnparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
f. Index responden pencari keadian yang puas terhadap layanan peradilan
a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu
80%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
10%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
90%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
80%
3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Presentase Putusan Perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)
80 %
4. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
0%
c. Perentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100%
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 12
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan organisasi dari suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan Pengadilan Negeri
Probolinggo adalah sebagai berikut :
TABEL 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
NO KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN PENANG
GUNG JAWAB
SUMBER DATA
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Catatan : Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk
Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan
Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
c. Persentase penurunan sisa perkara
Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Kasasi PK
Catatan :
Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
Index Kepuasan Pencari Keadilan
Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Panitera Laporan Semesteran dan Laporan
Tahunan
2. Peningkatan Efektivitas
a. Persentase
salinan
Panitera Laporan Bulanan
Tn.1− Tn
Tn.1
x 100%
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Jumlah Putusan Perkara x 100%
Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan
Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan x 100%
x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Jumlah perkara yang ada
x 100% Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju
Jumlah putusan
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 13
Pengelolaan Penyelesaian Perkara
putusan yang
dikirim ke
Pengadilan
Pengaju
Tepat Waktu
Catatan:
SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun
2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
dan Laporan Tahunan
b. Persentase
putusan
perkara yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses
secara online
dalam waktu
1 hari setelah
diputus
Catatan:
One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus
Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
Jumlah isi putusan perkara Tipikor yangdi upload dalam website
Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus x 100%
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang
tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah
proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu
metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan
reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki
kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo tahun 2017, dilakukan
dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan
dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian
terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini.
Capaian kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo tahun 2017 merupakan pencapaian atas
target kinerja tahun ketiga dari Renstra Pengadilan Negeri Probolinggo tahun 2015-2019.
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan
Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau
tidak. Capaian = Realisasi x 100% Target. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator
tersebut dapat diimplementasikan pada tabel berikut:
A.1 Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Proboliggo di tahun 2017 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan
dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian
terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian
kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :
TABEL 5
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
1.
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana
100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana,
100% 82,27%
c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana
20% 1%
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 15
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
70% 78%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
10% 0%
f. Index responden pencari keadian yang puas terhadap layanan peradilan
a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu
80% 70%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
10% 10%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
90% 89,2%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
80% 0%
3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Presentase Putusan Perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)
80 % 80%
4. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan
100% 100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
0% 0%
c. Perentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100% 100%
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 22
Dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2017 dengan dibandingkan pada target kinerja di akhir
Rencana Program jangka Menengah yang berakhir pada tahun 2019 nampak bahwa
pencapaian Pengadilan Negeri Probolinggo cukup memuaskan, dan optimis pada tahun 2019
semua indikator kinerja yang ditetapkan akan dapat dilaksanakan dan memenuhi semua
target yang telah ditetapkan.
A.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan
Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo pada tahun 2017 ini dapat
dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan Sumber Daya Manusia
dan Anggaran yang ada di Pengadilan Negeri Probolinggo. Dimana rata-rata setiap indikator
kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan melampaui target. Meski demikian
masih ada beberapa aspek yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Beberapa hal
tersebut diantaranya adalah :
1. Tertib administrasi perkara yang tidak dapat dilakukan tepat waktu mengingat SDM
yang ada masih dirasa kurang. Para Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan
Jurusita) merangkap menjadi staf pada Kepaniteraan baik Pidana, Perdata, dan
Hukum. Sehingga tidak dapat melaksanakan tugas seharihari dengan tepat waktu.
2. Admnistrasi Perkantoran yang juga tidak dapat dilakukan dengan tertib dan tepat
waktu, disebabkan Bidang kesekretariatan kekurangan staf.
A. 4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi tentunya menggunakan sumber
daya baik berupa Sumber daya Dana maupun Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2017,
Pengadilan Negeri Probolingo mendapat anggaran belanja untuk DIPA 01 sebesar Rp
3.887.168.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan
Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan untuk DIPA 03 mendapatkan anggaran belanja sebesar
110.532.000,- (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). Efisiensi atas
penggunaan SDM pada Pengadilan Negeri Problinggo juga sudah dilaksanakan sebaik
mungkin, yakni dengan diperbantukannya tenaga Fungsional (panitera pengganti dan jurusita)
pada Kepaniteraan baik Pidana, Perdata, dan Hukum untuk membantu penyelenggaraan
administrasi peradilan, yang mana tugas tambahan tersebut dituangkan dalam SK KPN
tentang Job Description masing-masing pegawai.
Demikian juga dengan Kesekretariatan yang terdiri atas 3 sub bagian yang dikepalai oleh
Kepala sub bagian memiliki staf yang minim. Namun ditengah keterbatasan jumlah SDM
tersebut Pengadilan Negeri Probolinggo tetap berkomitmen dan berusaha maksimal untuk
menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin, serta terus meningkatkan
kinerjanya.
A.5. Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja
Program kerja Pengadilan Negeri Probolinggo tahun 2017 telah disusun dengan mengacu
pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang
kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo baik kegiatan
utama/prioritas maupun kegiatan pendukung. Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja
yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi
Pengadilan Negeri Probolingo untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan
pelayanan prima. Adapun untuk pencapaian pada tahun 2017 ini diperoleh dengan kerja
keras semua SDM yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan
diadakannya rapat bulanan, maupun briefing bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 23
kesekretariatan. Selain itu adanya supervisi Pengadilan Tinggi yang kemudian ditindak lanjuti
oleh Pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja,
disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh Pimpinan sesuai Petunjuk Bindalmin
pada Buku II dan Buku IV. Demikian juga dengan adanya pengawasan dari Hakim Pengawas
Bidang yang laporannya diserahkan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo
seharusnya laporan tersebut dapat dijadikan feedback (umpan balik) dalam mengambil
kebijakan untuk perbaikan kinerja masingmasing bagian.
B. REALISASI ANGGARAN.
Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA).
1. Realisasi Anggaran
Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :
a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2017 untuk Pengadilan
Negeri Probolinggo;
b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2017 untuk Pengadilan
Negeri Probolinggo;
c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi
dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu
(1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Negeri Probolinggo;
(2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Bondowoso untuk gaji
induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, Penggantian Uang
Persediaan serta Belanja Modal;
(3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Negeri Probolinggo dengan
realisasi sebagai berikut :
(a) Belanja Pegawai
Pagu DIPA Rp. 3.206.807.000,-
Realisasi DIPA Rp. 3.013.362.479,-
Sisa dana DIPA Rp. 193.444.521,-
Prosentase Realisasi DIPA 93%
(b) Belanja Barang
Pagu DIPA Rp. 626.041.000,-
Realisasi DIPA Rp. 598.366.835,-
Sisa dana DIPA Rp. 27.674.165,-
Prosentase Realisasi DIPA 95%
(c) Belanja Modal
Pagu DIPA Rp. 406.000.000,-
Realisasi DIPA Rp. 394.656.100,-
Sisa dana DIPA Rp. 11.343.900,-
Prosentase Realisasi DIPA 97,21%
2. Pelaporan Keuangan
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 24
Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Probolinggo adalah sebagai berikut :
a). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Negeri Probolinggo setiap bulan,
triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Bondowoso dan Pengadilan Tinggi Surabaya;
b). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan
(SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Negeri Probolinggo kepada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo.
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 25
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP)Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2017 ini
menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai
target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat
menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo dilaksanakan
dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991
tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki /
disempurnakan, selain itu Pengadilan Negeri Probolinggo dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan
prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada
Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan
analisa beban kerja tanggal 19 Mei 2016 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2010
tentang Pelayanan Publik.
B. SARAN - SARAN
Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Surabaya, agar :
1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun;
2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Negeri Probolinggo
kelas II;
3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya
fluktuasi harga;
4. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa khusus untuk
pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang
administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum;
5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan
Negeri untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi;
6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan
tugas umum;
C. PENUTUP
Demikian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai realisasi
dari Program Kerja Tahun 2017;
Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Probolinggo yang diuraikan
dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari
LKJIP PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II Page 26
Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya
seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun;
Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai
dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan
angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.
Probolinggo, 29 JANUARI 2018 PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
PANITERA
MUH TOYIB,SH. NIP. 19610902 1982031 00 2
vviiii
LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
xxiiii
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : W14.U13/ /KU.01/SK/1/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2017
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun Anggaran 2017, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah,Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pada Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.
3. DIPA Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : DIPA-005.01.2.098303/2015, tanggal 14 Nopember 2017
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :