Page 1
0
PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU | Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 78 Gedung Graha Tepian Samarinda 75121,
Telp. (0541) 739614, Fax ( 0541) 741286, SMS Center / SMS Pengaduan 08115843555 Website : www.bpptsp.samarindakota.go.id, email : [email protected]
. LAPORAN KINERJA TAHUN 2014
Page 2
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1. UMUM
Pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah selalu berbasis pada
prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan control. Pencapaian optimal kegiatan merupakan
cerminan keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
juga dapat mendukung keberhasilan Pemerintah Kota.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Samarinda Tahun 2011-2015 merupakan induk program yang
harus dicapai optimal. Penjabaran target RPJMD terurai dalam
Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda yang dibentuk melalui Peraturan
Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2008 dengan penjabaran Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Organisasi yang diatur dalam Peraturan Walikota
Nomor 24 Tahun 2008 memiliki target berikut :
Tabel 1.1.
Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah
Kota Samarinda Tahun 2014
No Indikator Kinerja Target Satuan
1. Nilai Investasi PMA dalam satuan miliar 2.25 Miliar
2. Jumlah hari lama pelayanan perizinan 6 Hari/izin
3. Indeks Kepuasan Masyarakat 100 Rata-rata IKM
Tahun angaran 2014, BP2TSP Kota Samarinda mengelola dana
sebesar Rp. 11.112.007.697,-, terdiri belanja tidak langsung sebesar
Rp. 6.649.412.197,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.462.595.500,-
sesuai Dokumen Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) Tanggal 2 Oktober 2014 dengan 4 (empat) Program
dan 15 (lima belas) Kegiatan. Disamping itu untuk optimaliosai
pendapatan asli daerah (PAD), BP2TSP ditarget pendapatan dari
retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Tempat Usaha
(SITU) senilai Rp. 27.951.200.000,-.
Pencapaian target diatas harus diimbangi dengan
peningkatan sarana prasarana penunjang kerja seperti sistem
pelayanan berbasis teknologi informasi (IT) dengan perangkatnya
dan meminimalkan gratifikasi sebagaimana catatan Komisi
pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia.
Disisi lain BP2TSP Kota Samarinda harus selalu dan berkelanjutan
berbenah untuk meningkatan kinerja pelayanan. Dan pada tahun
2014 ini juga BP2TSP juga terus meningkatkan kinerja pelayanan publik
Page 3
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
dan mengevaluasi kinerja pelayanan melalui survey indek kepuasan
masyarakat dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang
prima dan sesuai status Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
yang telah dicapai pada tahun lalu.
Akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk adalah mutlak
harus bisa dicapai optimal, pembuktian kepuasan masyarakat (publik)
harus dinyatakan dalam survey indeks kepuasan masyarakat (IKM).
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
pencapaian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
control dari kegiatan-kegiatan BP2TSP Kota Samarinda Tahun 2014 dan
penilaian kepuasan masyarakat.
Sedangkan tujuannya untuk memperoleh umpan balik dari
pengalaman pelaksanaan, pola pikir dan tindakan untuk upaya
perbaikan terus menerus yang kesinambungan dalam rangka
peningkatan kinerja layanan perizinan dan non perizinan untuk
mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk sesuai
dengan per undang-undangan berlaku.
3. PENGERTIAN
Akuntabilitas merupakan adanya pertanggungjawaban
tehadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk
pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan
dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam
mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan
dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah
dihasilkan.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggung-jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung-jawaban secara periodik.
Laporan Kinerja (LKj) adalah media pertanggungjawaban yang
berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, dan bermanfaat
antara lain untuk :
a. Mendorong BP2TSP Kota Samarinda untuk dapat
menyelengarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
secara baik dan benar (good goverance) yang didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan dan
akuntabel.
Page 4
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
b. Membangun citra positif BP2TSP Kota Samarinda dengan
melaksanakan 5 (lima) prinsip bekerja dengan hati melayani
masyarakat, empati dan respon dalam memberikan pelayanan.
c. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja BP2TSP Kota
Samarinda dengan menyelaraskan potensi peluang dan kendala
yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama pengukuran,
penilaian dan evaluasi kinerja serta merupakan tolok ukur penting
dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi.
Perencanaan strategik merupakan proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Rencana Strategis (Renstra) mengandung visi, misi, tujuan dan
sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan
mengantisipasi perkembangan masa depan.
Good Governance ( Tata laksana pemerintahan yang baik )
adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik
swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana
pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin
sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna - namun,
apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan
kekuasaan dan korupsi.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil
pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya.
4. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pembahasan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 ini
mengenai kegiatan pelayanan publik yang menjadi kewenangan
BP2TSP Kota Samarinda selama kurun waktu Tahun 2014 dengan
urutan pembahasan adalah :
a. Pendahuluan
b. Rencana Strategik
c. Akuntabilitas Kinerja
d. Penutup
5. SISTEMATIKA SAKIP
Sistematika Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
dipergunakan mengacu pada :
Page 5
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
Gambar 1.1.
Gambar 1.2.
1.2. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BP2TSP)
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota
Samarinda berasal dari pengembangan Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
yang termasuk dalam Struktur Organisasi Dinas pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Samarinda.
Page 6
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
Atas dasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :
503/123/POUD tanggal 16 Januari 1997 tentang pembentukan Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Perizinan di daerah dan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Satu Atap di Daerah,
Walikota Samarinda menerbitkan Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 1998
tanggal 13 Agustus 1998 (sebelum otonomi daerah) tentang pembentukan
Unit Pelayanan Daerah Tingkat II Kota Samarinda dan Surat Keputusan
Walikota Nomor 73 Tahun 2001 tanggal 26 Nopember 2001 (setelah
otonomi daerah) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Cabang Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah
Kota Samarinda.
BP2TSP Kota Samarinda ditetapkan menjadi lembaga difinitif
ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda dengan Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 12 Tahun 2008 pada Tanggal 21 Juli 2008 dengan berdasarkan
pada :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim
Investasi
2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Paket Kebijakan Iklim
Investasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sebagai
realisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan
Iklim Investasi).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah
(sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah).
Kemudian diterbitkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24
Tahun 2008 tentang penjabaran tugas, fungsi dan Tata Kerja Struktur
Organisasi Inspektorat, Badan Perencaanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
Tujuan dibentuknya BP2TSP Kota Samarinda adalah
menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu dalam rangka
mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik dengan proses
pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.
percepatan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.
BP2TSP Kota Samarinda pada saat ini berkantor di Gedung
Graha Tepian, Jalan Basuki Rahmat nomor 78 Gedung Graha Tepian
Telp.(0541) 739614, Fax.(0541) 741286 Samarinda 75121,
SMS Pengaduan/SMS Center 08115843555, Web :
www.bpptsp.samarindakota.go.id, Email : [email protected]
1. TUGAS POKOK
BP2TSP Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan
Page 7
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu,
dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan
dan kepastian.
2. FUNGSI
BP2TSP Kota Samarinda memiliki fungsi sebagai berikut :
a.) Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah
Daerah.
b.) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan
pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara
terpadu.
c.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan.
d.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan.
e.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan.
3. TATA ORGANISASI
a. STRUKTUR ORGANISASI
Susunan Organisasi BP2TSP Kota Samarinda terdiri :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Pelayanan Perijinan:
4. Bidang Pendataan dan Penetapan
5. Bidang Pengendalian Pengawasan
6. Jabatan Fungsional dan Tim Teknis
b. KEPALA BADAN
Kepala Badan adalah Kepala BP2TSP Kota Samarinda,
merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok
memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan dan
perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya teknis
di bidang perizinan.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh
Sekretaris, beberapa Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang
merupakan unsur staf dan unsur pelaksana teknis manajemen
perizinan sesuai ruang lingkup tugas pokok, fungsi, tanggung jawab
dan kewenangannya masing-masing.
Page 8
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
c. SEKRETARIS
Sekretaris merupakan unsur pembantu dan pelayanan
administrasi yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina
dan mengkoordiknasikan perumusan kebijakan teknis
kesekretariatan yang meliputi urusan surat menyurat, kearsipan,
rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, penganggaran,
akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan,
kehumasan, perencanaan program kegiatan dinas, evaluasi dan
pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun ke
dalam lingkup BP2TSP Kota Samarinda yang diarahkan oleh Kepala
Badan sesuai dengan kebijakan umum daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya,
Sekretaris dibantu oleh Sub-sub Bagian lingkup Sekretariat BP2TSP
Kota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana administrasi
Sekretariat Badan, yaitu : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan
dan Sub Bagian Perencanaan Program.
1. Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum merupakan unsur pelaksana pelayanan
administrasi Sekretariat BP2TSP mempunyai tugas pokok
meyelenggarakan kegiatna kedinasan untuk memimpin,
membina bawahannya dan mengkoordinasikan serta
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
adminsitrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan
perlengkapan serta tugas-ugas umum lainnya sesuai ruang
lingkup tanggung jawab dan kewenangan masing-masing
sesuai arahan Sekretaris Badan dan kebijakan Kepala Badan.
2. Sub Bagian Keuangan
Kepala Sub Bagian Keuangan merupakan unsur pelaksana
pelayanan administrasi Sekretariat BP2TSP mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan kegiatan kedinasan untuk
memimpin, membina bawahannya dan mengkoordinasikan
serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penganggaran,
akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan
dan tugas-tugas umum lainnya sesuai ruang lingkup tanggung
jawab dan kewenangan sesuai arahan Sekretaris Badan dan
kebijakan Kepala Badan.
3. Sub Bagian Perencanaan Program
Kepala Sub Bagian Perencanaan Program merupakan unsur
pelaksana pelayanan administrasi Sekretariat BP2TSP
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan
kedinasan untuk memimpin, membina bawahannya dan
Page 9
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
8 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
mengkoordinasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan
kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program
sebagai bahan penyusunan Renstra, RKT dan Lakip SKPD serta
tugas-tugas umum lainnya sesuai ruang lingkup tanggung
jawab dan kewenangan sesuai arahan Sekretaris Badan dan
Kebijakan KEpala Badan.
d. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan merupakan unsur
pembantu dan pelaksana teknis mempunyai tugas pokok
memimpin, membina mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan
kebijakan, pemberian pelayanan teknis manajemen pelayanan
perizinan dengan penyelenggaraan pengumpulan data, informasi,
permasalahan, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis
yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan pelaksanaan
tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh
atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawab wewenangnya.
e. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan merupakan unsur
pelaksana pelayanan teknis operasional bidang pendataan,
mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan
mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan tugas-tugas umum
lainnya yang diarahkan oleh Kepala Badan sesuai kebijakan umum.
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai
fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya adalah
penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan,
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang
berkaitan dengan pendataan dan penetapan perizinan.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau
diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung
jawab kewenangannya.
f. BIDANG PENGENDALIAN PENGAWASAN
Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan merupakan
unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis mempunyai
tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelayanan
perumusan kebijakan, pemberian pelayanan teknis manajemen
pengendalian dan pengawasan dengan penyelenggaraan
kegiatan sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan
kewenangannya yang diarahkan oleh Kepala Badan.
Tugas pokoknya mempunyai fungsi sebsai dengan tanggung
jawab dan kewenangannya adalah penyelenggaraan
pengumpulan data informasi, permasalahan, peraturan
perundang-undangan kebijaksanaan teknis yang berkaitan
Page 10
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
9 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
dengan system pengendalian dan pengawasan serta
pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau
diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung
jawab kewenangannya.
g. JABATAN FUNGIONAL
1) Bendahara Pengeluaran
2) Bendahara Penerimaan
3) Bendahara Gaji
4) Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS)
Gambar 1.3.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BP2TSP KOTA SAMARINDA
KEPALA BADAN
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN
BIDANG
PELAYANAN
PERIZINAN
BIDANG
PENDATAAN DAN
PENETAPAN
TIM TEKNIS
Page 11
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
10 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
4. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA BP2TSP
a. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai pada BP2TSP Kota Samarinda sebanyak 75
Aparatur dirinci berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan.
Tabel 1.2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Pendidikan Jumlah Pegawai
1. Pasca Sarjana (S2) 8 Orang
2. Sarjana (S1) 35 Orang
3. D3 5 Orang
4. SMA 26 Orang
5. SMP 1 Orang
Jumlah 75 Orang
Tabel 1.3. Berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah Pegawai
1. IV b 2 Orang
2. IV a 4 Orang
3. III/d 6 Orang
4. III/b 7 Orang
5. III/a 9 Orang
6. II/d 2 Orang
7. II/c 1 Orang
8. II/b 17 Orang
9. II/a 2 Orang
10. I/d 1 Orang
11. PTTB 23 Orang
12. PTTH 1 Orang
Jumlah 75 Orang
a. Sarana dan Prasarana
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, BP2TSP Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana
prasarana berupa :
1.) Gedung/kantor : 1 (satu) buah
2.) Kendaraan Roda Dua : 10 (sepuluh) buah
3.) Kendaraan Roda Empat : 7 (tujuh) buah
4.) Perlengkapan dan peralatan kantor penunjang IT perizinan dan
non perizinan.
5.) Perlengkapan berupa barang, meubelair.
Page 12
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
11 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
BAB II. RENCANA STRATEGIS
2.1. VISI DAN MISI
1. VISI
Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik mengamanahkan penyelenggaraan sistem
pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan
pelayanan publik. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang
Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
menegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu diselenggarakan
dengan tujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat,
mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.
Dengan memperhatikan amanah Undang-undang dan
Peraturan diatas, kemudian Visi Kota Samarinda dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda
Tahun 2011 – 2015, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda menegaskan Visinya adalah :
“Pelayanan Prima Perizinan guna mendukung terwujudnya Samarinda
sebagai Kota Metropolitan, berbasis Industri, Pergadangan dan Jasa
yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai
keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat”
Visi tersebut mengandung makna :
Pelayanan Prima, yakni pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat dan pelaku usaha dalam proses perizinan dan non
perizinan untuk industri, perdagangan dan jasa serta perizinan lainnya
dilakukan secara cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan
terjangkau serta tepat waktu, sehingga pada akhirnya akuntabilitas
nya dapat terlaksana, berkesinambungan dan terus ditingkatkan dari
waktu kewaktu.
Kemudian dalam perannya, BP2TSP Kota Samarinda turut andil dalam
perwujudan Samarinda Hijau Bersih dan Sehat (HBS) dengan capaian
30 % luas kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan tata
ruang nasional, provinsi dan kota (RTRW dan RDTRK)
2. MISI
Untuk mewujudkan Visi BP2TSP Kota Samarinda diatas dan
sejalan dengan Misi ke-9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2011-2015 disusun dan
disepakati 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan seluruh Aparatur
BPPTSP Kota Samarinda, yaitu :
Page 13
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
12 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
1. Meninggkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
BPPTSP Kota Samarinda.
Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dengan pemberdayaan
yang efektif melalui pendidikan dan latihan (struktural/penjenjengan,
teknis dan fungsional), workshop/seminar/simposium/lokakarya/in
house trainning (magang) berkaitan dengan pelayanan publik serta
penugasan-penugasan lainnya.
2. Membangun Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang
efektif dalam koridor Good Governance.
Pengembangan kompetensi dan pemberdayaan SDM Aparatur yang
efektif harus sejalan dengan pengembangan organisasi yang siap
terhadap perubahan tuntutan akan pelayanan publik yang optimal.
Membangun Building Learning Organitation (BLO) atau organisasi
yang terus belajar suatu keharusan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Teknis terkait.
Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam upaya
percepatan proses perizinan yang utuh dan satu kesatuan proses,
khususnya pencapaian waktu (lamanya) proses sesuai Standart
Operasi Prosedur (SOP), Standart Pelayanan Publik (SPP), Standart
Pelayanan Minimal (SPM) dan Maklumat Pelayanan serta sinkronisasi
dalam hal pengawasan dan pengendalian perizinan.
4. Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Prima kepada masyarakat
dan/atau pelaku usaha.
Meningkatkan Pelayanan Prima kepada masyarakat dan pelaku
usaha dalam upaya memberikan akuntabilitas pelayanan publik
yang meliputi akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk. Misi ini
amanah dari Keputusan Menteri PAN No. KEP/26/M.PAN/2/2004
tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan akuntabilitas dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Termasuk didalamnya adalah
penyediaan sarana dan prasarana, Peraturan-peraturan
pelaksanaan pelayanan, penyiapan Sistem Pelayanan, penyiapan
Sistem Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), dan pengelolaan
pengaduan.
5. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan/atau pelaku usaha dari
waktu ke waktu.
Capaian indek kepuasan masyarakat (IKM) merupakan penilaian
langsung dari masyarakat dan/atau dunia usaha yang telah
menerima layanan perijinan. Ada 14 unsur pelayanan yang dinilai
yaitu prosedur, persyaratan, kejelasan petugas, kedisiplinan,
tanggung jawab, kompetensi, kecepatan, keadilan, kesopanan dan
Page 14
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
13 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
keramahan, kewajaran dan kepastian biaya, kepastian waktu,
kenyamanan dan keamanan pelayanan. Misi ini amanah dari
Keputusan Menteri PAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk
Umum Penyusunan Indek Keuasan Masyarakat.
2.2. TUJUAN DAN SASARAN
1. TUJUAN
Untuk mencapai akuntabilitas kinerja, biaya dan produk
pelayanan publik, dalam Renstra berdasarkan perumusan Visi, Misi
dan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF), BP2TSP Kota Samarinda
merumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah :
1. Membangun Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas
KKN.
2. Membangun Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang
efektif dalam koridor Good Governance.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dan Sistem
Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan.
4. Meningkatkan pelayanan perijinan yang prima dengan
akuntabilitas pelayanan publik.
5. Meningkatkan sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan
SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi
dan pajak daerah.
6. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan
pengendalian serta pengawasan perizinan kepada masyarakat
dan/atau dunia usaha.
7. Meningkatkan kepuasan masyarakat yang optimal.
2. SASARAN
Sasaran merupakan bagian integral dalam proses RPJMD
Pemerintah Kota Samarinda yang terukur dan dalam kurun waktu.
Dalam hal ini, sasaran memberikan gambaran dan pedoman
kepada BP2TSP Kota Samarinda tentang pelaksanaan kegiatan
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan capaian 5 (lima) tahun
mendatang atau di tahun 2015.
Adapun sasaran strategis yang direncanakan oleh BP2TSP Kota
Samarinda sebagai berikut:
1. Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN.
2. Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang
efektif dalam koridor Good Governance.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem
Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan.
4. Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan
akuntabilitas pelayanan publik.
Page 15
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
14 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
5. Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan
SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi
dan pajak daerah.
6. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan
pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat
dan/atau dunia usaha.
7. Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal.
2.3. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1. KEBIJAKAN
Berpedoman kepada Undang-undang RI No. 25 Tahun. 2009
tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Samarinda dalam RPJMD
Tahun 2011-2015 menegaskan pelayanan publik menjadi prioritas
kebijakan pembangunan daerah, yaitu Ak ke-13, Reformasi Birokrasi
menunjang penciptaan daya saing ekonomi dan pelayanan prima,
dan Ak.14, Pengimplementasian IT untuk pelayanan public.
Sejalan dengan hal tersebut, BP2TSP Kota Samarinda,
menetapkan dan menyepakati Kebijakan yang dilaksanakan dalam
Renstra adalah :
1. Membentuk Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN.
2. Membangun Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang
efektif dalam koridor Good Governance.
3. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang dan Sistem
Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan.
4. Melaksanakan pelayanan perijinan dengan akuntabilitas
pelayanan publik.
5. Menyediakan data yang akurat dan valid.
6. Optimalisasi koordinasi dengan SKPD Teknis dan pengendalian serta
pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha.
7. Mewujudkan kepuasan masyarakat yang optimal.
2. PROGRAM
Untuk mencapai target tersebut dan berpedoman kepada
Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta pencapaian Visi dan Misi BP2TSP
Kota Samarinda, 7 (tujuh) kebijakan tersebut di atas dijabarkan
kedalam 9 (sembilan) program prioritas operasional, akan tetapi
pada kegiatan tahun 2014 ini hanya melaksanakan 4 (empat)
program sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur;
3. Program peningkatan disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Layanan Perizinan.
Page 16
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
15 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
3. KEGIATAN
Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2014 terurai dalam tabel
dibawah. Tabel 2.1.PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBDP)
TAHUN 2014
NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ( Rp )
I Program pelayanan administrasi perkantoran.
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,
dan listrik.
116.400.000,-
2. Penyediaan alat tulis kantor. 109.000.000,-
3. Penyediaan barang cetak dan pengadaan. 256.200.000,-
4. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor.
2.500.000,-
5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah.
230.000.000,-
6. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 476.025.000,-
II Program Peningkatan sarana dan prasarana
Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional.
1. 233.568.000,-
2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan kantor.
2. 21.250.000,-
III Program peningkatan disiplin Aparatur.
1. Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya.
30.000.000,-
IV Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
1. Perencanaan Program, Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
450.000.000,-
2. Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perizinan
Daerah
1..340.952.500,-
3. Pemuktahiran dan Perhitungan Data Perizinan 574.000.000,-
4. Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian
Perizinan
250.000.000,-
5. Aplikasi perijinan berbasis IT (Relokasi Kegiatan
Th. 2012)
53.700.000,-
6. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyusunan
Program (Relokasi kegiatan 2013)
319.000.000,-
TOTAL 4.462.595.500,-
Page 17
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
2.4. PERJANJIAN KINERJA 2014
Adapun Perjanjian Kinerja sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang harus
dilaksanakan dan tercapai optimal pada tahun 2014) ini adalah sebagai
berikut :
a. Tersedianya aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN
b. Terbentuknya organisasi yang efisien, dengan tata laksana yang efektif
dalam koridor good governance
c. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi
Management (SIM) pelayanan perizinan
d. Terlakananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas
pelayanan publik
e. Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD
Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak
daerah
f. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian
serta pengawasan perizinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha
g. Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal
Tabel 2.2. PERJANJIAN KINERJA BPPTSP TAHUN 2014
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran
(Rp.)
Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN.
- - -
Prosentase pelayanan administrasi dan jasa kantor Prosentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik Prosentase Aparatur sesuai kompetensinya
100 %
100 % 100 %
- Pelayanan Administrasi perkantoran
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Peningkatan disiplin aparatur
Rp. 1.168.775.000,-
Rp. 252.694.000,-
Rp. 28.000.000,-
Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance
-
Prosentase Dokumen laporan kinerja tepat waktu
100 % Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp. 450.000.000,-
Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha.
- -
Prosentase Laporan pengaduan yang ditindak lanjuti Prosentase Pelaku Usaha memiliki Dokumen Izin
100 %
100 %
Pemantauan, pengawasan dan pengendalian perizinan
Rp. 250.000.000,-
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan.
- Cakupan Sarana Penyediaan Pelayanan Perizinan berbasis online
1 - Peningkatan pelayanan publik dan penyusunan program ( Relokasi Keg. 2013 )
Rp. 319.000.000,-
- Aplikasi Pelayanan Perizinan Berbasis IT ( Relokasi Keg. 2012 )
Rp. 53.700.000,-
Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik.
-
Prosentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang terbit
100 %
Program Peningkatan Mutu Layanan Perizinan ( peningkatan Pelayanan dan Informasi Perizinan Daerah )
Rp. 1.424.952.500,-
Page 18
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
17 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah.
- - -
Prosentase Dokumen Arsip yang ditangani Prosentase Dokumen Data Perijinan Prosentase Realisasi target PAD
100 %
100 % 100 %
Pemuktahiran dan Perhitungan Data Perizinan
Rp. 490.000.000
Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal.
Prosentase Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) terhadap harapan layanan yang diberikan
80 % Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
-
Jumlah Anggaran Rp. 4.437.121.500,-
Jumlah Anggaran ( sebelum APBDP) : Rp. 4.437.121.500,-
Jumlah Anggaran(Setelah APBDP) : Rp. 4.462.595.500,-
Program : 4 ( empat ) program
Kegiatan : 15 ( Lima belas ) Kegiatan
Dari perjanjian Kinerja yang telah disepakati ini kemudian dituangkan
menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah kota dalam 1 tahun
anggaran khususnya dalam pelayanan publik. Adapun perjanjian kinerja
pemeritah kota samarinda yang menjadi tanggungjawab Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai Berikut :
Tabel 2.3. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SKPD/PENANGGUNG
JAWAB
1. Optimalisasi
Penataan Kota
Samarinda dan
Pemanfaatan SDA
lainnya dalam
mendukung
perkembangan
sector industry,
perdagangan dan
jasa
1 Nilai Investasi PMA
dalam satuan
milyar
2.25 BPPTSP
2. Terwujudnya
peningkatan
akuntabilitas
pemerintah daerah
dalam rangka tata
kelola pemerintah
yang baik dan bersih
untuk terciptanya
Good Government
2 Jumlah hari lama
penyelesaian
perijinan
6 BPPTSP
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat
100 SKPD Bidang
Pelayanan Publik
Page 19
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
18 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
Page 20
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
19 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
3.1. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN
Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP)
Kota Samarinda Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.
Pencapaian kinerja yang dilaksanakan BPPTSP Kota Samarinda dengan 4
(empat) program dan 15 ( lima belas ) kegiatan.
Untuk mempermudah intepretasi atas pencapaian
sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai
tersebut, yaitu :
81 - 100 = Baik
50 – 80 = Cukup
Dibawah 50 = Kurang
Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat
capaian kinerja sasaran BPPTSP Kota Samarinda Tahun 2014 diuraikan
dalam Tabel 3.1. dibawah.
Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014
No Sasaran Strategis Tingkat
Capaian
Sasaran
Ket.
B C K
1 Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas
KKN.
2 Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana
yang efektif dalam koridor Good Governance
3 Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan
pengendalian serta pengawasan perijinan kepada
masyarakat dan/atau dunia usaha.
4 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem
Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan.
5 Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan
akuntabilitas pelayanan publik.
6 Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan
SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan
retribusi dan pajak daerah.
7 Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal.
Page 21
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
20 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
Dilihat dari table hasil pengukuran kinerja BP2TSP Kota Samarinda
Tahun 2014, secara umum menunjukkan hasil dengan katagori “BAIK”.
Dari hasil pengukuran capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota
Samarinda Tahun 2014, tingkat capaian kinerja sasaran Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2014 diuraikan dalam Tabel 3.2.
dibawah.
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2014 No Sasaran Strategis Tingkat
Capaian
Sasaran
Ket.
B C K
1 Optimalisasi Penataan Kota Samarinda dan
Pemanfaatan SDA lainnya dalam mendukung
perkembangan sector industry, perdagangan dan jasa
2 Terwujudnya peningkatan akuntabilitas pemerintah
daerah dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik
dan bersih untuk terciptanya Good Government
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Hingga akhir tahun 2014, BPPTSP Kota Samarinda telah
melaksanakan seluruh Program/Kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya. Adapun seluruh capai indicator kinerja sasaran dapat dilihat
sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1 : Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi
Birokrasi yang bebas KKN.
Sasaran strategis 1 Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi
Birokrasi yang bebas KKN, pencapaian selama tahun 2014 dapat
digambarkan sebagaimana table di bawah.
Tabel 3.3. Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang
bebas KKN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 Prosentase pelayanan administrasi dan jasa kantor 100 81,43 80
2 Prosentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik
100 94,67 90
2 Prosentase Aparatur sesuai kompetensi dengan peningkatan disiplin aparatur
100
100
100
Katagori “BAIK” 90
Page 22
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
21 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
Sasaran pertama ini dicapai melalui pelaksanaan beberapa
kegiatan berikut ini:
1. Penyediaan barang dan jasa administrasi yang mendukung
pelaksanaan dan peningkatan kinerja pelayanan baik secara internal
maupun pelayanan kepada masyarakat/publik.
2. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran peralatan dan
perlengkapan kantor sebagai sarana pendukung operasional
kegiatan pelayanan.
3. Peningkatan disiplin aparatur terus ditingkatkan dengan melakukan
absensi menggunakan mesin absensi dan dengan mengadakan
pakaian dinas harian untuk aparatur dalam upaya meningkatkan
disiplin aparatur.
4. Pelaksanaan kegiatan magang/bimtek/pelatihan tentang peraturan
perundang-undangan dengan tujuan untuk terus meningkatkan
kompetensi aparaur yang pro reformasi birokrasi.
5. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan
dalam upaya pengembangan pelayanan yang reformasi birokrasi.
Sasaran Strategis 2 : Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance
Sasaran strategis 2 Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan
tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance. Dengan
terlaksananya administrasi pelaporan kinerja diukur dengan capaian
jumlah dokumen yang dapat disusun selama tahun 2014, yaitu
sebagaimana table di bawah.
Tabel 3.4. Target dan Realisasi Sasaran Terbentuknya Organisasi yang efesien,
dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 Prosentase dokumen laporan kinerja yang tersusun 100 100 100
Katagori “BAIK” 100
Keberhasilan pencapaian indicator kinerja sasaran strategis 2 tidak
lepas dari kerja keras semua Aparatur BPPTSP Kota Samarinda,
harmonisasi antar Bidang dan sinkronisasi fakta dan data mendukung
upaya percepatannya. Dokumen laporan kinerja yang tersusun dalam
mencapai sasaran strategis ini, antara lain :
1. Tersusunnya Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP)
2. Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP)
Page 23
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
22 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
3. Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Tersusunnya Maklumat Pelayanan
5. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014
6. Tersusunnya Rencana Kerja
7. Tersusunnya Buku Profil BPPTSP Tahun 2014
8. Tersusunnya LAKIP 2014
Sasaran Strategis ketiga adalah Terlaksananya koordinasi dengan
SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan
kepada masyarakat dan/atau dunia usaha ditetapkan dengan 2 (dua)
indikator kinerja. Pencapaian indikator Kinerja dapat digambarkan dalam
tabel berikut :
Tabel 3.5. Sasaran Strategis Terlaksananya koordinasi dengan SKPD teknis terkait dan penegendalian dan pengawasan perizinan kepada masyarakat
dan/atau dunia usaha
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 Prosentase laporan pengaduan yang ditindaklanjuti 100 100 100
2 Prosentase pelaku usaha yang memiliki perizinan 100 85 85
Katagori “BAIK” 92,5
Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan pemantauan,
pengawasan dan pengendalian perizinan dengan kegiatan :
1. Melaksanakan kegiatan pemantauan atau monitoring ke lapangan
terhadap pelaku usaha.
2. Menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap lapran pengaduan yang
masuk melalui sarana yang telah disiapkan.
3. Melaksanakan pendataan langsung bagi pelaku usaha yang memiliki
dan tidak memiliki izin. Pada Tahun 2014 terdapat sebanyak 14,121
pelaku usaha yang memiliki dokumen perizinan dan sebanyak 2,393
pelaku usaha yang belum memiliki izin.
Tabel. 3.6. Perbandingan Jumlah Izin
Sasaran Strategis 3 : Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan
kepada masyarakat dan/atau dunia usaha.
NO INDIKATOR Pendaftaran Diterbitkan
1 Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang masuk dan diterbitkan.
Izin Masuk 16.514
Izin Terbit 14.121
Page 24
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
23 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
Sasaran Strategis 4 : Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan.
Sasaran strategis Keempat terpenuhinya sarana dan prasarana
perizinan yang mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM )pelayanan
perizinan. Untuk mendukung sasaran strategis, Pencapaian indikator
Kinerja dapat digambarkan dalam tabel dibawah.
Tabel 3.7.
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan.
Sasaran keempat ini dicapai melalui Program Aplikasi Pelayanan
Perizinan Berbasis IT dengan kegiatan :
1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam proses Pelayanan
Perizinan dan non perizinan.
2. Pengadaan sarana penunjang Sistem Informasi Management (SIM)
untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Pengembangan Software Aplikasi Pelayanan Perizinan ( E-IKM, E-Doc,
E-SIG, E-Pengelolaan Pengaduan ).
Sasaran Strategis kelima yakni Terlaksananya pelayanan perijinan
yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik ditetapkan dengan
indikator kinerja. Prosentase dokumen perizinan dan non perizinan yang
terbit/dapat diproses sesuai dengan ketentuan.
Tabel 3.8. Sasaran Strategis Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima
dengan akuntabilitas pelayanan publik.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 Penyediaan Pelayanan Perizinan berbasis Online 1 (Ada) 1 (Ada) 100
2 Ada / Tidak Pelayanan Online 1 (Ada) 1 (Ada) 100
Katagori “BAIK” 100
Sasaran Strategis 5 : Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 Prosentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang terbit
100
Izin Masuk 16.514
85
Izin Terbit 14.121
85
Katagori “BAIK” 85
Page 25
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
24 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
Sasaran kelima ini dicapai melalui kegiatan :
1. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan mengembangkan system
pelayanan perizinan berbasis IT yang dapat memberikan kemudahan
akses, kepastian proses, waktu dan biaya dalam pelayanan perijinan.
2. Menigkatkan kompetensi aparatur dengan mengikutsertakan petugas
pelayanan perizinan untuk mengikuti diklat, magang dan atau bimtek.
3. Menjadi peserta dalam penilaian Integritas Pelayanan Publik yang
dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Memutasi tugas personil front office dan back office secara berkala
agar ada ‘penyegaran’ kinerja setiap personil.
5. Mengisi personil front office dan back office sesuai dengan
kebutuhan.
Rata-rata Izin terbit perhari kerja Tahun 2014 Kinerja BPPTSP Kota
Samarinda dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sangat optimal. Dari
yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Samarinda
penyelesaian izin dalam 6 hari kerja, BP2TSP Kota Samarinda telah dapat
menyelesaiakan lebih cepat dari yang telah ditargetkan. Penyelesaian
berkas rata-rata 57 berkas izin/hari dan maksimal 7 berkas/jam,
sebagaimana terinci pada table di bawah ini :
Tabel 3.9. Rata-rata Penyelesaian izin per hari.
Lama hari untuk penyelesain penandatanganan izin ini apa bila
dokumen permohonan telah lengkap. Dan untuk perizinan yang perlu
peninjauan lapangan dan pertimbangan teknis masih perlu waktu lebiih
untuk penyelesaian perizinan.
Sasaran strategis keenam Terlaksananya sistem pendataan dan
sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi
penerimaan retribusi dan pajak daerah diarahkan untuk mewujudkan
Bulan Jan Peb Mar Aprl Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des TOTAL
Jml Izin
terbit 1,208 1,185 1,586 1,297 1,298 1,209 964 777 1,167 1,036 1,247 1,147 14,121
Hari
Kerja 20 20 20 22 18 21 19 20 23 23 20 21 247
Rata2
Izin
/Hari
60 59 79 58 72 57 50 38 50 45 62 54 57
Sasaran Strategis 6 : Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah.
Page 26
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
25 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
tertib administrasi data-data perizinan yang tersimpan dengan baik dan
mudah didapat apabila diperlukan. Untuk mendukung sasaran strategis,
telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana diuraikan dalam
table di bawah.
Tabel 3.10. Sasaran Strategis Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi
data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 Prosentase dokumen arsip yang ditangani
100 100 100
2 Prosentase dokumen data perizinan
100 85 85
3 Prosentase Realisasi target PAD 100 Rp. 27.951.200.000,-
99 Rp.27.950.367.952.00
99
Katagori “BAIK” 95
Uraian pencapaian kinerja dari sasaran srtrategis Keenam ini dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Indikator kinerja prosentase pemuntakhiran data perizinan terealisasi
95% dari target 100%. Pencapaian ini dapat dilihat dari beberapa
kegiatan yang telah dilaksanakan :
Menghimpun dan mengumpulkan data-data perizinan yang telah
diterbitkan.
pencatatan data perizinan dan pengarsipan dokumen izin dengan
sistem elektronik yang dikembangkan dengan sistem pengarsipan
E-Document. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pencarian
arsip dokumen perizinan ketika dibutuhkan oleh berbagai pihak.
2. Keberhasilan lainnya adalah prosentase dokumen data perizinan
yang dapat dilaksanakan terealisasi 85% dari target 100%. Hal tersebut
dilihat dari penerbitan data perizinan SITU, SIUP, TDP dan SIU, termasuk
juga perizinan lainnya.
Pada Tahun 2014, indikator kinerja prosentase dokumen data
perizinan yang dapat dilaksanakan sebanyak 14.121 dokumen perizinan
terinci sebagai berikut: Tabel 3.9. JUMLAH IZIN DISELESAIKAN
No. Jenis Izin 2014
1 Izin Lokasi 57
2 Pematangan Lahan 42
3 IMB 2.866
4 SITU/HO 4.158
5 SITU /HO MB 35
6 SIU 286
Page 27
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
26 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
7 SIUPPIP 74
8 SIUP 3.481
9 TDP 2.481
10 TDI 31
11 SIUJK 483
12 Reklame ( Titik ) 49
13 Reklame Permanen 6
14 IPK 34
15 IHHI 6
16 Izin Usaha Ketenagalistrikan/izin Operasi 8
17 Izin Usaha Ketenagalistrikan/izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Umum) -
18 Izin Usaha Penunjang Tenaga Kelistrikan -
19 SIOP 4
20 Tanda Daftar Organisasi -
21 Izin Limbah -
22 Izin Pembuangan Air Limbah 43
23 Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 20
24 Izin Penimbunan BBM 2
25 Izin Penyelenggaraan PMI -
26 Tanda Daftar Gudang -
Jumlah 14.121
Penerimaan total retribusi selama tahun 2014 sebesar
Rp. 27.950.367.952.00,- masih terdapat kekurangan Rp. 832.040,- dari
target yang ditetapkan sebesar Rp. 27.951.200.000,- pada APBDP
Tahun 2014. Dari segi penerimaan terlihat bahwa masih banyak pihak
swasta yang mau berinvestasi dikota Samarinda. hal ini juga didukung
dengan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi yang diberikan
Pemerintah Kota Samarinda dalam Visinya “Terwujudnya kota Samarinda
sebagai kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang
maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan
daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Yang ditandai
dengan banyaknya Investasi yang masuk, baik itu penanaman modal
dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) termasuk
juga modal daerah. Sesuai visi kota, investasi yang masuk dominan pada
sektor jasa, perdagangan, industri dan konstruksi – perumahan. Realisasi
investasi PMA pada Kota Samarinda seperti tergambar pada table
berikut ini :
Page 28
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
27 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
Tabel 3.11. Nilai Realisasi Investasi Kota Samarinda
No. Tahun Jumlah PMA Nilai Investasi PMA ( Milyar )
1. 2011 8 Rp. 1.249.372
2. 2012 4 Rp. 1.424.400
3. 2013 5 Rp. 1.874.000
4. 2014 7 Rp. 1.598.294. (Sumber : BPMD Kota Samarinda )
Prosentase pencapaian dari nilai realisasi investasi yang dicapai
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian
Kinerja Pemerintah Kota Samarinda ahun 2014 maka kinerja pencapaian
investasi sebesar 71 %.
Sasaran Strategis ketujuh Terwujudnya kepuasan masyarakat yang
optimal ditetapkan dengan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian
indicator Kinerja dapat digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 3.12. Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 Prosentase nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
80 82 103
Katagori “BAIK” 103
Penyusunan Laporan IKM pada BPPTSP Kota Samarinda disusun
dengan tahapan :
1. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey
kepada masyarakat yang mengurus izin di BP2TSP dengan
jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Survey
dilaksanakan per triwulan dengan nilai rata-rata IKM masing-
masing periode bervariasi. Pada hasil survey yang pertama rata-
rata IKM : 82,20, sedangkan nilai rata-rata indeks Kepuasan
Masyarakat dari hasil survey yang kedua: 82,10. Survey Ketiga nilai
rata-rata IKM : 81,69. Dan terakhir pada survey keempat nilai rata-
rata IKM : 82,19.
2. Pengolahan dan Analisis Data melalui kuesioner yang telah terisi
kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan
menggunakan aplikasi Excel.
3. Penyusunan Hasil survey dalam bentuk Laporan yang akan
menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang
perkembangan Unit pelayanan pada BPPTSP.
Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya kepuasan masyarakat yang
optimal.
Page 29
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
28 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam menyusun rencana dan pelaksanaan anggaran Tahun
2014, BP2TSP Kota Samarinda telah menggunakan anggaran berbasis
kinerja (Performance Bugdet), walaupun masih dalam tahap
pembelajaran dan sosialisasi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan
Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Tabel 3.13. PROGRAM dan KEGIATAN TAHUN 2014
NO PROGRAM ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
%
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi 116.400.000,- 55.155.925,- 47,38
- Penyediaan Alat Tulis Kantor 109.000.000,- 108.992.200,- 99,99
- Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 256.200.000,- 232.597.294,- 90,79
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2.500.000,- 2.492.959,- 99,72
- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 230.000.000,- 228.393.700,- 99,30
- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 476.025.000,- 414.175.000,- 87,01
2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas
operasional
233.568.000,-
205.914.800,-
88,16
-
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan &
Peralatan Kantor
21.250.000,-
3.190.000,-
15,01
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 30.000.000,- 29.600.000,- 98,67
4 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
- Perencanaan Program, Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
450.000.000,-
388.474.441,-
86,33
- Peningkatan Pelayanan & Informasi Perizinan Daerah 1.340.952.500,- 776.245.475,- 57,89
- Pemutakhiran dan Perhitungan Data perizinan 574.000.000,- 399.262.630,- 81,49
- Pemantauan, Pengawasan & Pengenalian Perizinan 250.000.000,- 244.758.950,- 97,90
- Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyusunan
Program (realokasi keg.2013)
319.000.000,- 295.800.000,- 92,73
- Aplikasi Perijinan Berbasis IT (realokasi Keg. 2013) 53.700.000,- 53.700.000,- 100
TOTAL 4.462.595.500,- 3.142.953.374,- 71,78
APBDP yang telah ditetapkan di tahun 2014 pada BP2TSP Kota
Samarinda adalah sebesar Rp. 4,462,595,500,- (Empat milyar empat ratus
enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus
rupiah). Dari plafon anggaran tersebut, terserap sebesar
Rp. 3.142.953.374,- (tiga milyar seratus empat puluh dua juta sembilan
Page 30
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
29 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau
71,78 % dari total anggaran yang dialokasikan. Sementara Program
maupun Kegiatan yang terealisasi melalui penyerapan anggaran
tersebut sebanyak 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan.
Masih kurangnya dana yang dapat diserap karena ada beberapa
kegiatan yang direalokasikan ke tahun 2014, adanya penghematan
anggaran dan dana sisa lelang beberapa kegiatan. Secara umum,
penyerapan anggaran di Tahun 2014 dapat dikatakan optimal. Hal ini
dikarenakan pelaksana dari masing-masing kegiatan sudah dapat
diselesaikan dengan baik.
Page 31
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
30 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
BAB IV. P E N U T U P
4.1. KESIMPULAN
1. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda
terutama untuk sasaran strategis Tahun 2014 dapat dikatakan optimal.
Sasaran Strategis 1 : Dari indikator kinerja yang ditargetkan telah
dilaksanakan dengan “BAIK”. Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan
beberapa kegiatan antara lain Penyediaan barang dan jasa
administrasi yang mendukung pelaksanaan dan peningkatan kinerja
pelayanan baik secara internal maupun pelayanan kepada
masyarakat/publik. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan
prasaran peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana
pendukung operasional kegiatan pelayanan. Dan Pelaksanaan
kegiatan magang/bimtek/pelatihan Rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah yang dilaksanakan dalam upaya pengembangan
pelayanan yang reformasi birokrasi.
Sasaran Strategis 2 : Dari indikator kinerja yang telah ditargetkan
pada strategi kedua semua telah dapat direalisasikan dengan kinerja
yang ”BAIK”. Dokumen laporan kinerja yang tersusun dalam mencapai
sasaran strategis ini, antara lain penyusunan Dokumen Standar Operasi
Prosedur (SOP), penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP),
penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyusunan
Maklumat Pelayanan, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun
2014, penyusunan Rencana Kerja, penyusunan Buku Profil BPPTSP
Tahun 2014, penyusunan LAKIP 2014 pada BP2TSP Kota Samarinda
telah dapat dilaksanakan semua.
Sasaran Strategis 3: Indikator kinerja yang ditargetkan telah
dilaksanakan semua dengan “BAIK”.Sasaran ini dicapai melalui
Program Peningkatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian
perizinan dengan Melaksanakan kegiatan pemantauan atau
monitoring ke lapangan terhadap pelaku usaha, Menindaklanjuti dan
menyelesaikan setiap lapran pengaduan yang masuk melalui sarana
yang telah disiapkan. Melaksanakan pendataan langsung bagi pelaku
usaha yang memiliki dan tidak memiliki izin. Pada Tahun 2014 terdapat
sebanyak 14,121 pelaku usaha yang memiliki dokumen perizinan dan
sebanyak 2,393 pelaku usaha yang belum memiliki izin.
Sasaran Strategis 4: Terlaksananya program pelayanan periziann
berbasis IT pada BP2TSP Kota Samarinda. Dari indikator kinerja yang
ditargetkan semua telah dilaksanakan dengan “BAIK” oleh BP2TSP.
Sasaran ketiga ini dicapai melalui pelaksanaan Program Aplikasi
Pelayanan Perizinan Berbasis IT dengan kegiatan Penerapan Sistem
Informasi Manajemen dalam proses Pelayanan Perizinan dan non
perizinan. Pengadaan sarana penunjang Sistem Informasi
Page 32
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
31 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
Management (SIM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Pengembangan Software Aplikasi Pelayanan Perizinan ( E-IKM, E-Doc,
E-SIG, E-Pengelolaan Pengaduan ).
Sasaran Strategis 5 : Dari indikator kinerja prosentase dokumen
pelayanan perizinan yang dapat diproses sesuai dengan ketentuan
telah berhasil dilaksanakan dengan “BAIK”. Pencapaian sasaran ini
melalui Program peningkatan kinerja pelayanan dengan
mengembangkan sistem pelayanan perizinan berbasis IT yang dapat
memberikan kemudahan akses, kepastian proses, waktu dan biaya
dalam pelayanan perijinan. Dan menigkatkan kompetensi aparatur
dengan mengikutsertakan petugas pelayanan perizinan untuk
mengikuti diklat, magang dan atau bimtek. Dengan Prosentase
dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang terbit 85 % dari
16.514 jumlah izin yang masuk dan telah dapat diproses sebanyak
14.121. Dengan rata-rata Izin terbit perhari kerja Tahun 2014 dari yang
ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Samarinda
penyelesaian izin dalam 6 hari kerja, BP2TSP Kota Samarinda telah
dapat menyelesaiakan lebih cepat dari yang telah ditargetkan.
Penyelesaian berkas rata-rata 57 berkas izin/hari dan maksimal 7
berkas/jam. Lama hari untuk penyelesain penandatanganan izin ini
apa bila dokumen permohonan telah lengkap. Dan untuk perizinan
yang perlu peninjauan lapangan dan pertimbangan teknis masih perlu
waktu lebiih untuk penyelesaian perizinan.
Sasaran Strategis 6 : Indikator kinerja yang ditargetkan telah
dilaksanakan semua dengan “BAIK”. Prosentase data perizinan yang
dapat dilaksanakan pada Tahun 2014 sebanyak 14.121 dokumen
perizinan yang diterbitkan sepanjang tahun 2014 dari beberapa jenis
pelayanan perizinan yang ada pada BP2TSP. Dengan penerimaan
total retribusi selama tahun 2014 sebesar Rp. 27.950.367.952.00,- dari
target yang ditetapkan sebesar Rp. 27.951.200.000,- pada APBDP
Tahun 2014. Banyaknya Investasi yang masuk, baik itu penanaman
modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)
termasuk juga modal daerah. Sesuai visi kota, investasi yang masuk
dominan pada sektor jasa, perdagangan, industri dan konstruksi –
perumahan dengan Realisasi investasi PMA pada Kota Samarinda
tahun 2014 senilai Rp. 1.598.294 Milyar.
Sasaran Strategis 7 : Dari indikator kinerja yang ditargetkan telah
dilaksanakan dengan “BAIK”. Sasaran ini dicapai dengan melakukan
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat pada BPPTSP Kota
Samarinda. Penyusunan Laporan IKM pada BPPTSP Kota Samarinda
disusun dengan tahapan Pengumpulan data lapangan dilakukan
melalui survey kepada masyarakat yang mengurus izin di BP2TSP
dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang.
Selama Tahun 2014 dilakukan 4 Survey yang dilaksanakan per triwulan
Page 33
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
32 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.
dengan nilai rata-rata IKM masing-masing periode bervariasi. Pada
hasil survey yang pertama bulan Jan-Maret rata-rata IKM : 82,20,
sedangkan nilai rata-rata indeks Kepuasan Masyarakat dari hasil survey
yang kedua bulan April-Juni : 82,10. Survey Ketiga pada bulan Juli-
September nilai rata-rata IKM : 81,69. Dan terakhir pada survey
keempat bulan Oktober-Desember 2014 nilai rata-rata IKM : 82,19. Hal
ini menunjukan adanya beberapa perbaikan terhadap beberapa
unsur pelayanan di BP2TSP Kota Samarinda. Dengan mutu pelayanan
A ( SANGAT BAIK ), karena berada dalam nilai interval konversi Indeks
Kepuasan Masyarakat 81,26 - 100.
2. Laporan Kinerja (LKj) pada BP2TSP Tahun 2014 secara keseluruhan
dapat disimpulkan, bahwa kinerja yang dicapai dari 15 jenis kegiatan
telah dilaksanakan dengan “BAIK”, dengan capaian rata-rata dari
masing-masing target indikator kinerja setiap sasaran sebesar 95,1 %.
3. Akuntabilitas keuangan dari APBDP yang telah ditetapkan di tahun
2014 pada BP2TSP Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 4,462,595,500,-
(Empat milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan
puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dari plafon anggaran tersebut,
terserap sebesar Rp. 3.142.953.374,- (tiga milyar seratus empat puluh
dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh
empat rupiah) atau 71,78 % dari total anggaran yang dialokasikan.
Sementara Program maupun Kegiatan yang terealisasi sebanyak 4
(empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan. Secara umum,
penyerapan anggaran di Tahun 2014 dapat dikatakan optimal dari
sasaran strategik yang telah ditetapkan pada Renstra BP2TSPdengan
hasil capaian baik.
4.2. SARAN-SARAN
Dari beberapa evaluasi diatas, didapat umpan balik (feedback)
proses pembelajaran organisasi yang terus menerus (building learning
organisation) melalui tim work yang harus diperhatikan dan mendapat
dukungan semua pihak yaitu :
1. Terus mengembangkan prinsip-prinsip perbaikan proses pelayanan
publik dengan inovasi rencanakan (plan) – kerjakan (do) – evauasi
(chek) – inovasi perbaikan (action),
2. Bekerja berpedoman kepada peraturan perundang-undangan
berlaku. Perbaikan atau review beberapa regulasi perlu dilakukan
dalam rangka percepatan perizinan dan non perizinan,
3. Peningkatan kompetensi Aparatur sangat perlu untuk peningkatan
kualitas pelayanan publik, mencapai akuntabilitas proses, biaya,
waktu dan produk.
4. Penyediaan sarana dan prasarana mendukung IT perizinan.
5. Segera menyusun ISO 9001 – 2008 dan Sistem Manajemen Mutu
(SMM) Pelayanan Publik.