BAB Imojokertokota.go.id/picture/lkip/225125Renstra Dinas P... · Web view(2).Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) , Sekretariat mempunyai fungsi : Penyusunan rencana

RENCANA STRATEGISDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MOJOKERTOTAHUN 2014 - 2019

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTODINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Benteng Pancasila No. 244 Telp. (0321) 322109, Fax (0321) 323276Email : sungram.diknas kotamjk@ gmail .com Website : www.diknas.mojokertokota.go.id

2014

mailto:[email protected]

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa,

akhirnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun

2014 - 2019 dapat diselesaikan dan diwujudkan. Hal ini berkat kerja keras semua pihak

khususnya Tim Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

yang difasilitasi oleh Education Planning and Management Specialist ( Fasilitator )

United States Agency for International Development (USAID) Prioritas Provinsi Jawa

Timur.

Rencana strategis ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi,

tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan

kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun

2014 - 2019 ini, merupakan bagian dari upaya untuk menjabarkan salah satu misi

Walikota Mojokerto, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto periode 2014 - 2019. Fokus pada Program Sumbangan

Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) untuk

menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Menengah (Wajar Dikmen) 12 tahun sesuai

dengan Peraturan Daerah no 6 tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Upaya mewujudkan hal tersebut diperlukan tekad yang kuat disertai tindakan yang

sungguh-sungguh baik yang ada di Satuan Pendidikan (sekolah), Unit Pelaksana Teknis

(UPT), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemangku Kepentingan Pendidikan

(Stake Holder).

Tim Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya seluruh

kegiatan yang telah diprogramkan dalam rencana strategis ini. Semoga niat yang mulia

ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 - 2019 ii

Mojokerto, Januari 2014KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MOJOKERTO

H A R I Y A N T O , SE Pembina Tingkat 1

NIP. 19620707 199003 1 009

DAFTAR ISI Halaman

Kata PengantarDaftar IsiBAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 11.2. Maksud Dan Tujuan 21.3. Landasan Hukum 21.4. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya3

1.5. Metode Penyusunan Rensta 41.6. Sistematika Penulisan 5

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO

7

2.1 Kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto saat ini dan yang diinginkan

7

2.1.1. Struktur Organisasi 72.1.2. Struktur Kepegawaian 82.1.3. Kondisi Yang Diinginkan 102.1.4. Kepegawaian 112.1.5. Sarana Prasarana 11

2.2 Kondisi Pendidikan di Kota Mojokerto saat ini dan yang diinginkan

12

2.2.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 122.2.2. Pendidikan Dasar 9 tahun (SD-MI, SMP-MTs)

13

2.2.3. Pendidikan Menengah (SMA-MA, SMK) 252.2.4. Pendidikan Non Formal 332.2.5.Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan34

2.2.6. Manajemen Layanan Pendidikan 402.2.7. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 42

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

45

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto 45

3.2. Isu – isu Strategis 52BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN 54

4.1. Visi dan Misi 544.2. Tujuan dan Sasaran 56

4.2.1. Tujuan 564.2.2. Sasaran 56

4.3. Strategi 57

RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 - 2019 iii

4.4. Kebijakan 58BAB V : RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN 61

5.1. Program dan Kegiatan yang Direncanakan 615.2. Strategi Pembiayaan 62

BAB VI : SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

68

6.1. Latar Belakang 686.2. Aspek – Aspek Monitoring dan Evaluasi 696.3. Proses ( Siklus ) Monitoring dan Evaluasi 706.4. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi 716.5. Indikator Kinerja 71

BAB VII : P E N U T U P 76Lampiran

RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 - 2019 iv

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa

salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan

kehidupan bangsa, hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga

negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan

minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras,

etnis, agama dan gender.

Hal ini mendorong Pemerintah Kota Mojokerto untuk

mengembangkan pendidikan tidak hanya aspek intelektual saja melainkan

juga watak, moral, sosial dan fisik peserta didik. Beberapa aspek tersebut

di atas dalam pelaksanaannya menghadapi kendala-kendala, diantaranya

pendanaan yang terbatas pada wilayah Kota (bantuan SPP) dan

bervariasinya tingkat (potensi) sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut

disebabkan belum tersusunnya dokumen perencanaan yang terprogram

dan berkesinambungan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh semua

pihak.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto selaku

penanggungjawab pembangunan dibidang pendidikan bertekad

mewujudkan cita-cita luhur, diawali dengan menyusun Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun

2014-2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun

2014-2019 RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

diharapkan dapat memandu semua pihak khususnya Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota, UPTD dan Satuan-Satuan Pendidikan dalam

melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan 5 (lima)

tahun ke depan.

RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 – 2019 1

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis.

a. Menggambarkan kondisi saat ini dan kecenderungan (trend)

masa mendatang pendidikan di Kota Mojokerto;

b. Menetapkan arah, visi, dan misi, serta strategi Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Mojokerto dalam mencapai visi dan misi

pada Tahun 2014 - 2019;

c. Mensinkronisasikan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan

pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan baik yang

ditangani oleh Badan dan Dinas lain yang terkait serta Jajaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto baik yang

ada pada Satuan-Satuan Pendidikan.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis.

Memberikan pedoman, petunjuk dan referensi dalam menyusun

program dan kegiatan pembangunan pendidikan di tingkat satuan

Pendidikan masing – masing.

1.3 Landasan Hukum1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Permendiknas No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

11. Pemendiknas No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

12. Permendikans No. 20/2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

13. Permendiknas No. 24/2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

14. Permendiknas No. 41/2007 tentang Standar Proses untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/U/2001 tentang

Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem

Penyelenggaraan Pendidikan.

17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008.

1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnyaRencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Mojokerto 2014 - 2019 merupakan perencanaan pengembangan

pendidikan multi sumber, maka menjadi penting bahwa rencana ini

dikaitkan dengan rencana pengembangan pendidikan di tingkat Satuan

Pendidikan, Provinsi dan Nasional. Dengan cara ini sinergi antara

berbagai sumber pembiayaan akan dapat diwujudkan, jadi Rencana

Strategis ini dirancang agar peka terhadap perubahan kondisi Eksternal

dan kebutuhan sekolah yang di identifikasi dalam rencana

pengembangan/kerja sekolah (RPS/RKS) yaitu rencana yang disusun oleh

sekolah. Program-program sekolah yang tidak bisa dilaksanakan oleh

sekolah, maka program tersebut akan dimasukkan pada program Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto yang diwujudkan dalam

bentuk kegiatan.


1.5 Metode Penyusunan RenstraProses penyiapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Mojokerto dilakukan dengan tahap-tahap berikut:

1. Analisis Layanan PendidikanPada tahap ini dilakukan analisis layanan pendidikan baik eksternal

maupun internal. Analisis eksternal merupakan analisis mengenai

perkembangan penduduk usia sekolah, kebutuhan masyarakat akan

pendidikan, dalam hal ini dilihat indeks kemiskinan penduduk,

kebijakan yang berpengaruh terhadap pendidikan, dan nilai-nilai yang

berkembang di masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan.

Sedangkan analisis internal berkaitan dengan profil pendidikan

kabupaten/kota yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang

penyelenggaraan pendidikan di Kota Mojokerto.

2. Menyiapkan Visi, Misi, dan Tata NilaiVisi, Misi, dan Tata Nilai dirumuskan berdasarkan visi dan misi

Walikota Mojokerto periode 2014 - 2019, RPJMD serta visi, misi, dan

tata nilai yang merupakan budaya luhur yang dianut dan berkembang

di daerah.

3. Merumuskan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan KebijakanTujuan dan sasaran dirumuskan agar visi dan misi dapat

diwujudkan dan dirumuskan dengan memperhatikan profil layanan

pendidikan. Strategi dirumuskan agar program dan kegiatan yang

dirumuskan dapat benar-benar terarah untuk mencapai tujuan.

Sedangkan kebijakan ditetapkan agar program dan kegiatan tidak

menyimpang dari koridor aturan-aturan yang ada.

4. Merumuskan Program dan KegiatanPerumusan program dan kegiatan dimulai dengan

memformulasikan prioritas kebijakan yang akan menjadi panduan


penyusunan target/sasaran. Kalau target sudah tersusun, program dan

kegiatan terkait akan segera teridentifikasi untuk memenuhi target yang

diinginkan.

5. Menyiapkan Rencana PembiayaanTujuan tahap ini adalah mempersiapkan rencana kebutuhan

dana setiap program dan kegiatan, serta dari sumber mana kebutuhan

tersebut akan dibiayai.

6. Menyiapkan Rencana Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra

Tujuan tahap ini adalah memberikan umpan balik terhadap

implementasi perencanaan, karena perencanaan dipandang sebagi

suatu siklus yang berkelanjutan dan dinamis sesuai dengan

perkembangan kondisi situasi baik secara internal maupun eksternal.

Perubahan tersebut akan berdampak pada sasaran-sasaran yang

diharapkan dicapai. Oleh sebab itu, pada implementasi Renstra harus

dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan.

1.6 Sistematika PenulisanSistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Mojokerto tahun 2014 - 2019 adalah sbb :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang Maksud dan Tujuan,

landasan hukum penyusunan Renstra SKPD,

Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen

perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Mojokerto.

Bab ini berisikan struktur organisasi Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Mojokerto, susunan

kepegawaian, data kondisi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 3 tahun terakhir. Kondisi yang diinginkan


dan dari proyeksi ke depan serta hal-hal lain yang

dianggap perlu.

Bab III : Isu-Isu Strategis berdasarkan Tupoksi.

Pada bab ini berisikan Tupoksi dan isu-isu strategis

Dinas Pendidikkan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

Bab IV : Visi- Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan

Kebijakan.

Bab ini berisikan Visi-Misi, Tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan.

Bab V : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab ini berisikan Penjelasan Umum dan Program

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan indikatif.

Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Mojokerto.

Bab ini berisi tolok ukur kinerja, hasil yang digunakan

dan program Dinas Pendiddikan dan Kebudayaan

Kota Mojokerto yang akan dilakukan untuk mencapai

sasaran.

Bab VII : Penutup

Bab ini berisikan Program Transisi dan Kaidah

Pelaksanaan.


BAB IIGAMBARAN PELAYANAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KOTA MOJOKERTO

2.1 Kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto saat ini dan yang diinginkan

2.1.1 Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas P dan K Kota Mojokerto dengan

mengacu pada peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor : 17 Tahun

2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Mojokerto terdiri dari.

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

b. Sekretariat membawahi :

1. Sub. Bagian penyusunan program

2. Sub. Bagian Keuangan

3. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Ketenagaan membawahi :

1. Seksi Tenaga Pendidik

2. Seksi Tenaga Kependidikan

3. Seksi Pengembangan sumber daya manusia

d. Bidang Pendidikan TK/SD membawahi :

1. Seksi kesiswaan TK / SD

2. Seksi sarana dan Prasarana TK / SD

3. Seksi Kurikulum dan Pengendalian TK / SD

e. Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK membawahi :

1. Seksi Kesiswaan SMP/SMA/SMK

2. Seksi Sarana Prasarana SMP/SMA/SMK

3. Seksi Kurikulum dan Pengendalian SMP/SMA/SMK

f. Bidang Pendidikan non formal Pemuda Olah Raga dan

Kebudayaan Membawahi :

1. Seksi Pendidikan Non Formal

2. Seksi Pemuda dan olah raga


3. Seksi Kebudayaan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

1. Pengawas TK / SD

2. Pengawas SMP / SMA / SMK

Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto adalah sebagai

berikut :

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

( Berdasarkan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2008 )

TERLAMPIR

2.1.2 Susunan Kepegawaian :1. Komposisi Pegawai.

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Mojokerto sampai dengan Januari 2013 adalah

sebanyak : 71 orang dengan komposisi pegawai menurut

kedudukan dan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Mojokerto adalah sebagaimana disuguhkan pada table

berikut :

Tabel. 2.1

Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Mojokerto

( per Januari 2013 )

N Kedudukan dalam

Organisasi

Komposisi Pegawai

Laki-laki Perempuan Jumlah

1 2 3 4 5

1 Dinas Pendidikan dan


Kebudayaan

1.1Kepala Dinas

1 - 1

2 Sekretaris.2.1 Sekretaris 1 - 12.2 Sub.Bag Penyusunan

Program- 1 1

2.2.1 Staf pendukung 1 - 12.3 Sub.Bag.Keuangan - 1 1 2.3.1 Staf pendukung 2 5 72.4 Sub Bag kepeg. Dan Umum

- 1 1

2.4.1 Staf pendukung 2 2 43 Bidang Ketenagaan - - -

3.1 Kepala Bidang Ketenagaan

1 - 1

3.2 Seksi Tenaga Pendidik - 1 1 3.2.1 Staf pendukung 2 - 23.3 Seksi Tenaga Kependidik - 1 1 3.3.1 Staf pendukung 2 1 33.4 Seksi Pengembangan SDM

- 1 1

3.4.1 Staf pendukung 1 - 14 Bidang Pendidikan TK/SD - - -

4.1 Kepala Bidang TK/SD 1 - 14.2 Seksi Kesiswaan TK/SD - 1 1 4.2.1 Staf pendukung 1 2 34.3 Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD

- 1 1

4.3.1 Staf pendukung 1 1 24.4 Seksi Kurikulum dan Pengendalian TK/SD - 1 1 4.4.1 Staf pendukung - 1 1

5 Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK5.1 Kepala Bidang

SMP/SMA/SMK1 - 1

5.2 Seksi Kesiswaan SMP/SMA/SMK

- 1 1

5.2.1 Staf pendukung 2 1 35.3 Seksi Sarana dan Prasarana SMP/SMA/SMK

- 1 1

5.3.1 Staf pendukung 2 - 25.4 Seksi Kurikulum dan - 1 1 Pengendalian

SMP/SMA/SMK


5.4.1 Staf pendukung 2 1 36 Bidang Pendidikan Non

formal PemudaOlah raga dan Kebudayaan6.1 Kepala Bidang PNF,Pora

dan Kebud- 1 1

6.2 Seksi Pendidikan Non Formal

- 1 1

6.2.1 Staf pendukung - - -6.3 Seksi Pemuda Olah raga - 1 1 6.3.1 Staf pendukung 1 1 26.4 Seksi Kebudayaan - 1 1 6.4.1 Staf pendukung 1 1 2

7 Kelompok Jabatan Fungsional7.1 Koordinator Pengawas 1 - 1

7.1.1 Pengawas TK / SD 3 3 67.1.2 Pengawas SMP /

SMA / SMK3 4 7

32 39 71

2.1.3 Kondisi yang diinginkan 2.1.3.1 Stuktur Organisasi Berdasarkan Perwali No. 17 tahun 2008

tentang Tupoksi belum sesuai dengan Permendagri No. 59

Tahun 2007 tentang Pendanaan Keuangan Daerah.

Dalam penjabaran Struktur Organisasi diatas SLB belum

terkover.

2.1.3.2 Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

tidak sesuai dengan Kondisi yang diharapkan adalah :

1. Dalam struktur tertera UPTD tapi dalam kenyataan

UPTD (cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kecamatan) tidak ada.

UPTD (cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kecamatan) keberadaannya sangat diharapkan karena

pada pelaksanaan program / kegiatan sangat

membantu tugas utama yang terkait dengan kegiatan

TK/RA dan SD/MI.

2. Struktur organisasi sekolah


Untuk SMA/SMK tidak ada Wakil Kepala Sekolah akan

tetapi ada Kepala ( Kepala urusan ) yang membantu

pelaksanaan kegiatan/operasional di sekolah.

Untuk SMP ada Wakil Kepala Sekolah akan tetapi

keberadaannya tidak mendapat legalitas. Padahal

keberadaanya sangat membantu pelaksanaan

kegiatan/operasional di sekolah.

2.1.4 Kepegawaian Jumlah pegawai di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Mojokerto yang saat ini berjumlah 71 orang yang belum

seluruhnya menguasai TIK ( Teknik Informasi dan Komunikasi )

oleh karena itu perlu peningkatan kualitasnya dalam penguasaan

TIK.

2.1.5Sarana Prasarana1. Pada saat ini gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Mojokerto sudah representative akan tetapi masih perlu

pembenahan beberapa ruang/ bagian :

a. Belum tersedianya ruang arsip yang memadai

b. Gudang tempat penyimpanan aset-aset yang tidak terpakai.

2. Sarana/Prasarana Operasional.

a. Sarana Operasional yang terkait dengan kebutuhan

administrasi (Laptop, LCD Komputer dan printer) jumlahnya

kurang memadai jika dibandingkan dengan padatnya volume

kegiatan.serta daya listrik yang sudah mencukupi akan tetapi

masih memerlukan penataan dalam hal instalasi listrik yang

menyebabkan intensitas mati daya begitu tinggi.

b. Sarana Mobilitas

Sarana mobilitas (kendaraan operasional) baik berupa mobil

atau motor.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat membutuhkan

kendaraan operasional untuk kegiatan antara lain :


Pengambilan naskah ujian nasional

Pengiriman Lembar Jawaban Komputer.( LJK )

Pendistribusian buku ke sekolah.

Pengiriman peserta untuk kegiatan yang

diseselenggarakan di tingkat Jawa Timur.

Untuk kegiatan operasional pengawas.

Pada saat ini yang ada hanya kendaraan operasional Kepala

Dinas sedangkan kendaraan roda dua juga sangat

dibutuhkan untuk operasional pengawas sekolah (TK, SD,

SMP, SMA dan SMK).

2.2 Kondisi Pendidikan di Kota Mojokerto saat ini dan yang diinginkan2.2.1Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan agar semua anak

usia 0-6 tahun memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang

optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan sesuai dengan

tahap perkembangan atau tingkat usia. PAUD merupakan

pendidikan persiapan untuk melanjutkan pendidikan di SD/MI.

PAUD dilaksanakan melalui jalur formal di Taman Kanak-kanak

(TK), Raudhatul Athfal (RA), dan melalui jalur pendidikan non

formal dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan

Anak (TPA). Pada tahun 2013 jumlah TK negeri sebanyak 2

lembaga, dan TK/RA swasta sebanyak 62. Jumlah KB-TPA swasta

sebanyak 20. Gambaran mengenai perkembangan lembaga

satuan PAUD dapat dilihat pada Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1Keadaan Lembaga Satuan PAUD

Tahun 2010 s/d 2013

Satuan Pendidikan

2010/2011 2011/2012 2012/2013Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

TK 2 55 2 57 2 57RA - 6 - 6 - 6KB - 14 - 14 - 14


TPA - 2 - 2 - 2

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir,

perkembangan jumlah PAUD mengalami peningkatan. Sebagian

besar lembaga PAUD (62) berbentuk lembaga swasta, sedangkan

sebagian kecil (2 lembaga TK) berbentuk TK Negeri. Jumlah

lembaga PAUD masih belum dapat menampung seluruh anak usia

pra-TK di Kota Mojokerto.

2.2.2Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 TahunProgram wajib belajar pendidikan Menengah 12 tahun bertujuan

untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan

pendidikan Menengah , sehingga seluruh anak usia 7-18 tahun baik

laki-laki maupun perempuan memperoleh pendidikan setidak-

tidaknya sampai sekolah menengah atas atau sederajat.

Pendidikan Menengah 12 tahun dapat ditempuh melalui jalur formal

maupun non formal Untuk jalur normal SD/MI , SMP/MTs ,

SMA/MA dan SMK srdangkan untuk Pendidikan Non Formal (PNF)

Paket A , B dan C

a. Sekolah Dasar/Madarasah IbtidaiyahTingkat layanan pemerintah dalam penyediaan lembaga

pendidikan SD/MI di Kota Mojokerto cukup memadai. Hal ini

dapat dilihat dari segi jumlah lembaga satuan pendidikan SD/MI

yang ada di Kota Mojokerto. Gambaran jumlah lembaga SD / MI

seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.2a.1Keadaan Lembaga Satuan Pendidikan SD/MI

Tahun 2010 s/d 2013

Satuan Pendidika

n

2010/2011 2011/2012 2012/2013

Negeri Swasta NegeriSwast

a Negeri Swasta

SD 52 8 52 8 52 8


MI - 9 - 9 - 9

Total 52 17 52 17 52 17

Kinerja layanan pemerintah Kota Mojokerto dalam

penyelenggaraan Pendidikan SD/MI dapat dilihat dari dua

aspek yaitu: 1) perluasan akses dan pemerataan pendidikan,

dan 2) peningkatan mutu pendidikan.

1) Perluasan Akses PendidikanAspek akses ditujukan untuk menilai seberapa jauh

pemerintah Kota Mojokerto memenuhi kewajibannya dalam

memberikan layanan pendidikan kepada semua anak. Untuk

itu, ada tiga pertanyaan kunci yang perlu dijawab, yaitu:

a) Apakah anak-anak di Kota Mojokerto siap bersekolah?

b) Apakah anak-anak di Kota Mojokerto bersekolah? dan

c) Apakah anak-anak SD/MI di Kota Mojokerto melanjutkan

pendidikan ke jenjang SMP/MTs?

a) Kesiapan Anak-Anak SD/MI untuk BersekolahKesiapan anak-anak untuk bersekolah di SD/MI dapat

dilihat dari tiga hal, yaitu: (1) Usia masuk SD/MI, (2) latar

belakang pendidikan siswa SD/MI, (3) Angka mengulang

kelas (AMK) pada kelas awal.

Tabel 2.2.2a.2. pada tahun pelajaran 2012/2013

menunjukkan bahwa terdapat 1.566 anak (52,23%) di Kota

Mojokerto masuk SD/MI berusia ≤ 6 tahun, ada 1.394

(46,50%) anak masuk SD/MI berusia 7 tahun, dan 38 anak

(1,27%) masuk SD/MI berusia 8 tahun atau lebih. Dari

tahun ke tahun ada kecenderungan bahwa jumlah anak

yang masuk SD/MI usia ≤ 6 tahun lebih banyak jika

dibandingkan dengan yang masuk SD/MI berusia 7 tahun

atau lebih. Hal ini bisa membawa dampak terhadap

kesiapan anak untuk menerima pelajaran di SD/MI. Jika


anak masuk sekolah belum berusia 7 tahun apakah secara

psikologis sudah mempunyai kesiapan yang matang untuk

menerima pelajaran di SD/MI.

Tabel 2.2.2a.2 : Usia Masuk SD/MI di Kota Mojokerto

Tahun data Data Usia 6 tahun

kurangUsia 7 tahun

Usia 8 tahun lebih

2011/2012Jumlah Siswa 769 1.441 38

Persen 34,21% 64,10% 1,69%

2012/2013Jumlah Siswa 1.566 1.394 38

Persen 52,23% 46,50% 1,27%

Dilihat dari segi latar belakang pendidikan siswa SD/MI,

pada tahun 2012/2013 terdapat 2.611 anak (96,28%) yang

mempunyai latar belakang pendidikan berasal dari TK/RA,

dan terdapat 101 anak (3,72%) tidak melalui pendidikan

TK/RA (lihat tabel 2.5).

Sebagian besar siswa SD/MI yang tidak melalui

pendidikan TK/RA berasal dari kecamatan Prajurit Kulon

yaitu sebanyak 54 anak (63,64%), dan sisanya berada di

kecamatan Magersari yaitu sebanyak 47 anak (36,36%).

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa

sebagian besar siswa SD/MI di Kota Mojokerto berlatar

belakang pendidikan dari TK/RA.

Tabel 2.2.2a.3 : Latar Belakang Pendidikan Siswa SD/MI Tahun 2012/2013

Jenis kelamin Data Melalui TK/RA

Tidak Melalui TK/RA

Laki-lakiJumlah Siswa 1.314 59

Persen 95,70% 4,30%

PerempuanJumlah Siswa 1.297 42

Persen 96,86% 3,14%Total Jumlah 2.611 101


SiswaTotal Persen 96,28% 3,72%

b) Angka melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTsKesadaran masyarakat di Kota Mojokerto akan

pentingnya pendidikan sangat baik. Jumlah lulusan

SD/MI tahun 2012/2013 sebanyak 2.271, sedangkan

jumlah siswa kelas I SMP ada 3.039 anak. Hal ini

menunjukkan bahwa angka melanjutkan dari SD ke SMP

sudah sangat tinggi. Selisih antara jumlah siswa kelas I

SMP dengan jumlah lulusan itu dikarenakan ada

sebagian anak dari kabupaten di sekitar kota Mojokerto

yang mengikuti pendidikan di SMP Kota Mojokerto,

misalnya dari kabupaten Mojokerto dan Kabupaten

Jombang.

2) PemerataanPemerataan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan

kesempatan yang sama bagi semua anak dari berbagai

golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial,

ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat

kemampuan intelektual serta kondisi fisik (Kemdikbud,

2006). Gambaran mengenai layanan pemerataan pendidikan

di Kota Mojokerto dapat dilihat dari:

a) Seberapa banyak sekolah yang telah mempunyai jumlah

ruang kelas yang memadai,

b) Seberapa banyak sekolah yang telah mempunyai jumlah

ruang kelas yang diperlukan

c)Seberapa banyak sekolah yang murid-muridnya

mempunyai buku-buku yang diperlukan dalam setiap

matapelajaran pokok.

Sekolah yang telah mempunyai jumlah ruang kelas

dengan kondisi baik sebanyak 367 (93,38%), kondisi rusak


ringan 22 (5,60%), dan kondisi rusak berat 4 (1,02%). Rasio

ruang kelas SD/MI terhadap rombel sebesar 1,04 Data

tersebut menunjukkan bahwa rasio ruang kelas terhadap

rombel sudah memadai. Namun keadaan tersebut tidak

merata di setiap sekolah karena beberapa sekolah

menunjukkan kelebihan ruang kelas.

Ketersediaan buku teks murid SD/MI per matapelajaran

pada tahun 2012/2013 masih belum mencukupi. Hal ini

dapat dilihat dari rasio buku teks terhadap murid SD/MI rata-

rata belum mencapai 1:1. Berdasarkan hasil pengumpulan

data di sekolah (lihat tabel 2.6.) menunjukkan bahwa

sebagian besar sekolah (38 lembaga atau 58,46%)

mempunyai rasio buku terhadap siswa di bawah 1:1, dengan

rincian sebanyak 22 sekolah (33,85%) mempunyai rasio di

bawah 0,5 (1 buku dipakai oleh lebih dari 3 siswa) dan

sebanyak 16 sekolah (24,62%) mempunyai rasio antara 0,5

sampai dengan 0,9 (1 buku dipakai oleh 2 siswa sampai

dengan 8 buku dipakai oleh 9 siswa). Kekurangan buku teks

itu terutama terjadi pada mata pelajaran PPKn, IPA, dan IPS

dengan rasio secara berturut-turut 0,47, 0,65, dan 0,62 (lihat

tabel 2.7.).

Tabel 2.2.2a.4. Distribusi Sekolah Menurut Rasio Buku Siswa Tahun 2012/2013

Kategori Rasio Data Total1. Rasio Buku thd Siswa dibawah 1/2 Jumlah Sekolah 22

Persen 33.85%2. Rasio Buku thd Siswa 1/2 s.d. 8/9 Jumlah Sekolah 16



Persen 7.69%


5. Rasio Buku thd Siswa 3/2 ke atas Jumlah Sekolah 9

Persen 7.69%Total Jumlah Sekolah 69

Total Persen100.00

%

Tabel 2.2.2a.5. Rata-rata Rasio Buku Siswa per Mata PelajaranTahun 2012/2013

Data RasioRata-rata Rasio Buku PPKN thd Siswa 0.47Rata-rata Rasio Buku Bhs Indonesia thd Siswa 1.06

Rata-rata Rasio Buku Matematika thd Siswa 1.15Rata-rata Rasio Buku IPA thd Siswa 0.65Rata-rata Rasio Buku IPS thd Siswa 0.62

3) Mutu Pendidikan

Gambaran mutu pendidikan dapat dilihat dari beberapa

indikator, antara lain: a) seberapa besar Angka mengulang

kelas (AMK), b) seberapa besar Angka putus sekolah (APS),

dan c) Mutu lulusan. Ketiga indikator ini dapat diuraikan

sebagai berikut.

a) Angka Mengulang Kelas (AMK)Angka Mengulang Kelas SD/MI cenderung stabil pada

angka 0,02% pada tahun 2013. Angka Mengulang Kelas

SD/MI ini sudah mencapai standar minimal yang

ditetapkan oleh Kemdikbud yaitu tidak melebihi 1%.

Berdasarkan data pada tabel 2.8. menunjukkan bahwa

angka mengulang Kelas SD/MI relatif terdapat pada kelas

1, 2 dan 3. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan

antara tingkat mengulang kelas dengan usia masukan

murid SD/MI Kelas 1 yang masih enam tahun atau

kurang. Pada usia tersebut kesiapan anak untuk

mengikuti proses pendidikan masih rendah sehingga

dapat berpengaruh terhadap tingkat penguasaan


matapelajaran yang pada akhirnya menyebabkan

terjadinya mengulang kelas. Akan tetapi apabila

dibandingkan dengan daerah lain, angka mengulang di

Kota Mojokerto relatif rendah.

Tabel 2.2.2a.6. Data Angka Mengulang Kelas (AMK)Tahun 2011/2012 – 2012/2013

Kelas

2011/2012 2012/2013% AMK Laki-laki

% AMK Perempuan

% AMK

% AMK Laki-laki

% AMK Perempuan

% AMK

Kelas 1 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01Kelas 2 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01Kelas 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Kelas 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Kelas 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Kelas 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Grand Total 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02

b) Angka Putus Sekolah (APTS)Angka putus sekolah (APTS) SD/MI di Kota Mojokerto

sangat kecil dan kecenderungannya mengalami

penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011/2012

dan 2012/2013 APTS rata-rata berada pada kisaran 0%

(lihat tabel 2.9.)

Tabel 2.2.2a.7. Distribusi Sekolah Menurut APTS SD/MI

Kategori APTS Data2011/201

2 2012/2013

APTS 1% s.d. 2%Jumlah SekolahPersen

APTS 0%Jumlah Sekolah 69 69

Persen 100 100Total Sekolah 69 69Total Persen 100% 100%


c) Mutu LulusanIndikator mutu lulusan, antara lain dapat dilihat dari

segi: 1) Rata-rata ujian sekolah (US), dan 2) Tingkat

kelulusan.

(1) Rata-Rata Ujian SekolahRata – rata Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar

Nasional (UASBN) pada tahun 2012/2013 mencapai

8.32, sedangkan rata-rata UAS pada tahun 2011/2012

mencapai 7.35. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata

ujian sekolah mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya sebesar 0,97.

Secara rinci distribusi nilai rata-rata UASBN untuk

masing-masing pelajaran dapat dilihat pada Tabel

2.10.

Tabel 2.2.2a.8: Nilai Rata-rata UASBN SD/MI tahun 2012/2013

Mata Pelajaran Rata-rata1. Bahasa Indonesia 7,942. Matematika 8,393. IPA 8,65

(2) Tingkat KelulusanTingkat kelulusan murid SD/MI dalam Ujian Akhir

Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah

sebesar 100 % dari jumlah peserta sebanyak 2.582

orang. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat kelulusan

SD/MI sudah mencapai SNP yang ditetapkan oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


b. Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah1) Perluasan Akses

Tuntutan atas akses dan pemerataan kesempatan belajar

pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, mengakibatkan

semakin bertambahnya partisipasi pada pendidikan Sekolah

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Angka

Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM),

dan Angka Partisipasi Kasar (APK) cenderung mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2012 APM penduduk usia 13-15 tahun sudah

mencapai 147,49%, dan APK sebesar 197,77%, sedangkan

pada tahun 2013 APM 124,61%, dan APK 175,1%. Angka

partisipasi ini sudah melampaui standar pelayanan minimal

yang ditetapkan oleh Kemdikbud, yaitu 90% dan rata-rata

nilai APK dan APM di Kota Mojokerto berada pada kisaran

diatas 100%.

Penyediaan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan

menengah di Kota Mojokerto sudah memadai. Pada tahun

2013 di Kota Mojokerto telah disediakan layanan pendidikan

SMP/MTs sebanyak 20 lembaga yang terdiri dari SMP

Negeri 9 lembaga, dari 9 lembaga tersebut : SMPN 1, SMPN

2, SMPN 4, SMPN 5 dan SMPN 6 sebagai SSN, SMP

Terbuka 1 lembaga, dan SMP swasta 6 lembaga, MTs

swasta 2 lembaga. Jumlah lembaga satuan pendidikan

SMP/MTs ini masih belum dapat menampung semua lulusan

SD/MI yang akan melanjutkan ke SMP/MTs. Walaupun

ketersediaan layanan pendidikan untuk SMP/MTs sudah

memadai, namun demikian perlu peningkatan layanan mutu

pendidikan di SMP/MTs.


2) Pemerataan Pendidikan

Gambaran mengenai layanan pemerataan pendidikan di

Kota Mojokerto dapat dilihat dari: kondisi ruang kelas,

kecukupan ruang kelas, dan rasio jumlah buku dengan

jumlah murid.

a) Kondisi Ruang Kelas

Jumlah ruang kelas keseluruhan sebanyak 268, yang

terdiri dari 258 ruang kelas SMP dan 10 ruang kelas MTs.

Terdapat 223 ruang kelas (83%) dalam keadaan baik.

Sedangkan ruang kelas yang kondisinya rusak ringan

sebanyak 43 ruang kelas (17%). Dengan demikian

penyediaan ruang kelas di SMP/MTs sudah memadai,

namun demikian masih ada sebagian kecil ruang kelas

yang memerlukan perawatan.

b) Kecukupan Ruang Kelas

Rasio ruang kelas terhadap rombongan belajar

SMP/MTs sudah mencapai 1:1. Ini berarti bahwa Kelas

kecukupan ruang kelas SMP/MTs sudah memadai.

Pada tahun 2013 jumlah ruang perpustakaan

sebanyak 19 buah (100%) dengan rincian 80% sudah

memenuhi standar dan 20% belum memenuhi standar.

Sekolah yang belum memiliki perpustakaan sesuai

dengan standar adalah SMPN 3, SMPN 7, SMP PGRI 1,

SMP Taman Siswa, SMP Katolik Santo Yusuf. Hal ini

disebabkan karena ukuran ruangnya tidak sesuai dengan

rasio siswa.

Jumlah laboratorium IPA yang sesuai dengan rasio

murid adalah sebanyak 70%. Sekolah yang belum

memiliki laboratorium IPA sesuai dengan rasio murid

adalah SMPN 2 (kurang 1), SMPN 4, SMPN 7, SMP


Katolik Santo Yusuf, SMP Tamansiswa, SMP

Muhammadiyah.

Jumlah laboratorium komputer yang sesuai standar

sebanyak 90% dan hanya satu sekolah yang belum

memiliki laboratorium komputer yaitu MTs Brawijaya.

Jumlah laboratorium bahasa sebanyak 80%. Sekolah

yang belum memiliki laboratorium bahasa adalah SMP

Katolik Santo Yusuf, SMP PGRI 1, SMP Muhammadiyah,

SMP Al Azhar, SMP Taman Siswa dan SMP Islam

Terpadu Permata.

Ruang Bimbingan dan Konseling sebagian besar

masih mempergunakan ruang guru untuk pelaksanaan

Bimbingan Konseling. Hal ini menunjukkan bahwa ruang

Bimbingan dan Konseling masih belum memadai.

c) Rasio Jumlah Buku dengan Jumlah Murid

Sebagian besar sekolah belum memiliki jumlah buku

pelajaran untuk siswa yang memadai. Buku pelajaran

yang jumlahnya belum sesuai dengan rasio itu adalah

matapelajaran Pendidikan Agama, PKn, IPA, IPS, Penjas

Orkes, Seni Budaya, dan Keterampilan/TI. Sedangkan

mata pelajaran yang sudah sesuai standart 1:1 adalah

mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, dan Bahasa

Indonesia.

3) Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan SMP/MTs dapat dilihat dari beberapa

indikator, antara lain: a) seberapa besar Angka mengulang

kelas (AMK), b) seberapa besar Angka putus sekolah

(APS), dan c) bagaimana mutu lulusan.

Angka mengulang kelas SMP/MTs cenderung turun dari

tahun 2012 sebesar 0,52 % turun menjadi 0,45% pada

tahun 2013 (lihat tabel 2.11). Pada tahun 2012 jumlah


siswa yang mengulang kelas ada 40, sedangkan tahun

2013 ada 28 anak. Siswa yang mengulang kelas di

dominasi anak laki-laki dan tersebar pada kelas 7 dan 8

SMP/MTs.

Tabel 2.2.2b.1. Data Angka Mengulang Kelas (AMK) SMP/MTsTahun 2011/2012-2012/2013

Kelas

2011/2012 2012/2013% AMK Laki-laki

% AMK Perempuan

% AMK Laki-laki

% AMK Perempuan

Kelas 1 0,12 0,09 0,11 0,06Kelas 2 0,21 0,07 0,22 0,06Kelas 3 0,01 0,00 0,00 0,00Grand Total 0,34 0,16 0,33 0,12

Angka Putus Sekolah (APTS) cenderung stabil tetap

pada kisaran 0,09 dari tahun 2011/2012 hingga 2012/2013.

APTS SMP/MTs sudah sesuai dengan Standar Pelayanan

Minimal yaitu di bawah 1%.

Indikator mutu lulusan, antara lain dapat dilihat dari segi

rata-rata Ujian Nasional (UN), dan tingkat kelulusan. Nilai

rata-rata Ujian Nasional cenderung mengalami penurunan

untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu dari 8,40

pada tahun 2011/2012 turun menjadi 7,86 pada tahun

2012/2013. Hal yang sama terjadi pada 3 mata pelajaran

lainnya. Nilai rata-rata Bahasa Inggris dari 7,86 pada tahun

2011/2012 turun menjadi 6,98 pada tahun 2012/2013,

Matematika dari 8,57 turun menjadi 7,68 pada tahun

2012/2013 dan IPA dari 8,54 turun menjadi 7,21.

Tabel 2.2.2a.2.: Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP Kota Mojokerto

Matapelajaran 2011/2012 2012/2013Bahasa Indonesia 8,40 7,86


Bahasa Inggris 7,86 6,98Matematika 8,57 7,68IPA 8,54 7,21

Meskipun nilai rata-rata Ujian Nasional di Kota

Mojokerto menurun pada tahun 2012/2013, namun tingkat

kelulusan ujian nasional SMP/MTs pada tahun 2012/2013

mencapai 99,99%. Hanya terdapat 1 anak (0,01%) yang

tidak lulus ujian.

2.2.3 Pendidikan Menengah

2.2.3.1 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah

1) Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikana) Angka Partisipasi

Keberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 tahun telah membawa dampak terhadap

meningkatnya tuntutan atas akses dan pemerataan

kesempatan belajar pada sekolah menengah. Oleh

karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Mojokerto harus memberikan layanan yang

memadai terhadap perluasan akses dan pmerataan

memperoleh pendidikan. Dengan adanya pelayanan

pendidikan yang memadai, diharapkan dapat

meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan

pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau

bagi semua penduduk, laki-laki dan perempuan

melalui pendidikan format SMA, SMK, MA, dan

bentuk lain yang sederajat.

Gambaran mengenai program perluasan akses

di Kota Mojokerto dapat dilihat dari angka partisipasi

penduduk usia 16-18 tahun dalam mengikuti

pendidikan di sekolah menengah. Pada tahun 2013,


Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi

Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 16-

18 cenderung mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2013 APM SMA sudah mencapai

115,55 %, dan APK sebesar 146,23%, Angka

partisipasi ini sudah mencapai standar pelayanan

minimal yang ditetapkan oleh Kemdikbud.

Meningkatnya partisipasi pendidikan SMA/MA ini

akan mendorong kebutuhan terhadap penyediaan

kesempatan belajar pada jenjang pendidikan

menengah atas yang memadai. Pada tahun 2013 di

Kota Mojokerto telah tersedia layanan pendidikan

SMA/MA sebanyak 12 lembaga yang terdiri dari

SMA Negeri 3 lembaga, dan swasta 8 lembaga, dan

MA Negeri 1 lembaga. Jumlah lembaga satuan

pendidikan SMA/MA ini sudah dapat menampung

semua lulusan SMP/MTs yang akan melanjutkan ke

SMA/MA. Namun demikian banyak sekolah swasta

yang memiliki jumlah murid kurang dari standar,

antara lain: SMA Islam Brawijaya, SMA Katolik

Santo Thomas Aquino, SMA Muhammadiyah, SMA

PGRI 2, SMA Mayjen Sungkono, SMA TNH.

b) Pemerataan

Gambaran mengenai layanan pemerataan

pendidikan di Kota Mojokerto dapat dilihat dari: rasio

jumlah ruang kelas dan jumlah rombel, rasio jumlah


guru dengan jumlah kelas, rasio jumlah buku

dengan jumlah murid.

1) Rasio Jumlah Ruang Kelas dan Jumlah Rombel

Jumlah ruang kelas di SMA/MA sebanyak

161. Kondisi ruang kelas SMA/MA sebagian

besar dalam keadaan baik. Terdapat 3 ruang

kelas SMA dalam keadaan rusak ringan dan 1

rusak berat.

Dilihat dari segi rasio ruang kelas terhadap

rombongan belajar, penyediaan ruang kelas

SMA/MA sebagian besar sudah memadai.

Semua SMA/MA sudah memiliki rasio ruang

kelas terhadap rombongan belajar 1:1. Masih

ada 3 sekolah yang masih belum memiliki

gedung sendiri, yaitu: SMA Katolik Santo

Thomas Aquino. Sekolah SMA Katolik Santo

Thomas Aqunino masih menggabung dengan

SMP Katolik Santo Yusuf, SMA PGRI 2 masih

menggabung dengan SMP PGRI 1, SMA Mayjen

Sungkono masih menumpang di SMAN 2.

2) Rasio Jumlah Buku dengan Jumlah Murid

Sebagian besar SMA/MA belum memiliki

jumlah buku pelajaran untuk siswa yang

memadai. Adanya perubahan kurikulum

menyebabkan perubahan buku paket yang

digunakan. Untuk SMA/MA droping buku paket

yang sesuai dengan kurikulum sudah ada namun

belum mencukupi. Sehingga sampai saat ini


sebagian besar sekolah mengadakan sendiri

sesuai dengan kemampuan untuk mencukupi

kekurangannya. Di samping itu sekolah masih

menggunakan buku-buku paket lama yang masih

sesuai dengan kurikulum. Ketersediaan buku

paket yang sesuai dengan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) di sekolah rata-rata

50%-60% untuk semua mata pelajaran. Dengan

demikian sebagian besar sekolah belum memiliki

rasio buku terhadap siswa 1:1.

2) Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan SMA dapat dilihat dari beberapa

indikator, antara lain: a) seberapa besar Angka

mengulang kelas (AMK), b) seberapa besar Angka

putus sekolah (APS), dan c) Mutu lulusan.

Angka mengulang kelas SMA pada tahun pelajaran

2011/2012 dan 2012/2013 stabil pada angka 0,30%.

Namun masih di bawah standar pelayanan minimal

yang ditetapkan oleh Kemdikbud.

Hasil ujian nasional SMA pada tahun palajaran

2011/2012 sudah menunjukkan hasil yang baik. Rata-

rata nilai Ujian untuk Jurusan IPA sebagai berikut:

Bahasa Indonesia 8,48, Bahasa Inggris 7,97,

Matematika 8,93, Fisika 8,56, Kimia 8,97 dan Biologi

8,82. Sementara itu pada tahun 2012/2013 nilai rata-

rata tersebut mengalami sedikit penurunan, yaitu

Bahasa Indonesia 8,04, Bahasa Inggris 8,03,

Matematika 8,27, Fisika 8,33m Kimia 8, 35 dan Biologi

8,47.

Penurunan nilai ini terjadi tidak hanya di Kota

Mojokerto saja, tetapi juga di kabupaten/kota lain.

Turunnya nilai rata-rata itu berimbas pada peringkat di


propinsi untuk kota Mojokerto, dari peringkat 7 menjadi

peringkat 13.

Nilai rata-rata ujian nasional jurusan IPS pada tahun

2012/2013 mengalami penurunan jika dibandingkan

dengan tahun 2011/2012. Nilai rata-rata ujian nasional

Bahasa Indonesia turun dari 8,44 menjadi 7,75,Bahasa

Inggris dari 7,80 menjadi 7,78, Matematika dari 8,74

menjadi 8,30, Ekonomi dari 8,38 menjadi 8,13,

sosiologi dari 8,68 menjadi 7,79 dan Geografi dari 8,49

menjadi 7,98..

Hasil ujian nasional jurusan Bahasa pada tahun

2012/2013 juga cenderung mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai rata-rata

ujian nasional untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia

pada tahun 2011/2012 mencapai 8,10 sedangkan pada

tahun 2012/2013 turun menjadi 7.83. Nilai rata-rata

Bahasa Inggris pada tahun 2011/2012 mencapai 7.35,

sedangkan pada tahun 2012/2013 naik menjadi 7,88.

Namun demikian untuk mata pelajaran Bahasa Asing

mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 8,50

pada tahun 2011/2012 menjadi 8,93 pada tahun

2012/2013. Selain itu masih ada 3 mata pelajaran yang

diujikan pada jurusan Bahasa, yaitu: Matematika,

Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Antropologi. Hasil

ujian nasional ketiga matapelajaran itu sebagai berikut:

Matematika 7,13, Bahasa dan Sastra Indonesia 7,79,

dan Antropologi 7,66. Berdasarkan data tersebut

menunjukkan bahwa nilai rata-rata ujian nasional

jurusan Bahasa sudah mencapai hasil yang baik.

Tingkat kelulusan ujian nasional SMA di Kota

Mojokerto pada tahun 2012/2013 sebesar 97,20%.

Sedangkan yang tidak lulus sebesar 2,80%.


2.2.3.2 Sekolah Menengah Kejuruan1) Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan

a) Angka Partisipasi

Gambaran mengenai program perluasan akses

di Kota Mojokerto dapat dilihat dari angka partisipasi

penduduk usia 16-18 tahun dalam mengikuti

pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Pada

tahun 2013 APM penduduk usia 16-18 tahun sudah

mencapai 102.82%, dan APK 109.72%. Angka

partisipasi ini sudah mencapai standar pelayanan

minimal yang ditetapkan oleh Kemdikbud.

Tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun

dalam mengikuti pendidikan menengah lebih banyak

pada jenjang pendidikan SMK dari pada Sekolah

Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Jumlah siswa

SMA pada tahun pelajaran 2012/2013 adalah

4.496, sedangkan jumlah siswa SMK 6.374. Kondisi

ini hampir memnuhi kebijakan yang ditetapkan

Kemdikbud yaitu rasio siswa SMA/MA terhadap

SMK 40:60.

Pada tahun 2013 di Kota Mojokerto telah

tersedia layanan pendidikan SMK sebanyak 10

lembaga yang terdiri dari SMK Negeri 1 lembaga,

dan swasta 9 lembaga (liat tabel 2.13). Jumlah

lembaga satuan pendidikan SMK ini masih belum

dapat menampung semua lulusan SMP/MTs yang

akan melanjutkan ke SMK. Namun sudah dilakukan

pembangunan sekolah baru yaitu SMK Negeri 2

Mojokerto yang akan siap menerima siswa baru


pada tahun pelajaran 2013/2014 dengan harapan

jumlah sekolah yang ada akan cukup untuk

menampung semua lulusan SMP/MTs.

Tabel 2.2.3.2.1.: Sebaran Jumlah SMK di Kota MojokertoTahun 2012/2013

No Kecamatan SMK TotalNegeri Swasta

1. Magersari 1 5 62. Prajurit Kulon 0 4 4

TOTAL 1 9 10

b) Pemerataan

Gambaran mengenai layanan pemerataan

pendidikan di Kota Mojokerto dapat dilihat dari: rasio

jumlah ruang kelas dan jumlah rombel, rasio jumlah

guru dengan jumlah kelas, rasio jumlah buku

dengan jumlah murid.

1) Rasio Jumlah Ruang Kelas dan Jumlah Rombel

Jumlah ruang kelas SMK pada tahun

2012/2013 sebanyak 132. Ruang kelas tersebut

pada umumnya secara keseluruhan dalam

kondisi baik.

Dilihat dari segi rasio ruang kelas terhadap

rombongan belajar, penyediaan ruang kelas

SMK sebagian besar sudah memadai. Pada

tahun 2013 terdapat rombel 185, sedangkan

ruang kelasnya 132. Kondisi ruang ini

menunjukkan bahwa belum semua SMK

memiliki rasio ruang kelas terhadap rombongan

belajar 1:1. Aakan tetapi ada hal yang perlu

diperhatikan bahwa pada sekolah kejuruan,


terdapat pelajaran produktif yang berbasis

kompetensi. Dimana tempat pembelajaran tidak

berada di kelas akan tetapi pada bengkel, ruang

kerja ataupun ruang praktik.

2) Rasio Jumlah Buku dengan Jumlah Murid

Sebagian besar SMK sudah memiliki jumlah

buku pelajaran untuk siswa yang sesuai dengan

kurikulum KTSP akan tetapi masih banyak yang

belum memadai. Hanya sebagian kecil SMK

yang belum memiliki rasio buku terhadap siswa

1:1. Kekurangan buku pelajaran untuk siswa itu

cenderung terjadi pada semua mata pelajaran di

SMK.

2) Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan SMK dapat dilihat dari beberapa

indikator, antara lain: a) seberapa besar Angka

mengulang kelas (AMK), b) seberapa besar Angka

putus sekolah (APS), dan c) Mutu lulusan.

Angka mengulang kelas SMK pada tahun 2013

sebesar 0,27%. Terdapat 13 siswa yang mengulang

kelas di SMK. Di antara anak yang mengulang kelas itu,

sebagian besar terjadi di SMK kelompok teknologi

industri.

Jumlah siswa yang putus sekolah di SMK pada

tahun 2012/2013 sebanyak 47 siswa (0,89%). Jumlah

sekolah yang memiliki Angka Putus Sekolah di atas 1%

ada 2 sekolah, yaitu pada bidang keahlian Bisnis

Manajemen. Tingginya angka putus sekolah ini

disebabkan karena menikah.

Nilai rata-rata ujian nasional SMK pada tahun

2012/2013 mengalami penurunan pada 3 mata

pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dari 8,03 menjadi


7,33, Bahasa Inggris dari 8,25 menjadi 7,33, dan

Matematika dari 8,37 menjadi 6,39. Sedangkan nilai

rata-rata ujian nasional untuk Produktif mengalami

kenaikan dari 8,40 menjadi 8,45.

Tingkat kelulusan ujian nasional SMK di Kota

Mojokerto menunjukkan hasil yang sudah sangat baik

yaitu mencapai 99,54%. Jumlah sekolah yang Tingkat

kelulusannya mencapai 100% ada 5 sekolah,

sedangkan sekolah sisanya memiliki tingkat kelulusan

di bawah 100%.

2.2.4 Pendidikan Non Formal

a. Pendidikan KeaksaraanJumlah penduduk usia 15-44 tahun yang menyandang buta

aksara mempunyai kecenderungan menurun. Pada tahun 2010

jumlah penyandang buta aksara atau belum memperoleh

jenjang SUKMA 1 (Surat Keterangan Melek Aksara 1) usia 15-

44 tahun sebanyak 544 orang, sedangkan pada tahun 2013

menurun menjadi 325 orang.

Layanan pendidikan keaksaraan oleh pemerintah dan

masyarakat sudah cukup memadai. Hal ini bisa dilihat dari segi

ketersediaan Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakt (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan

tutor keaksaraan. Pada tahun 2013 jumlah Kelompok Belajar

ada 6, PKBM 2, TBM 3 dan Tutor Keaksaraan Fungsional

sebanyak 30 orang. Walaupun ketersediaan layanan pendidikan

keaksaraan sudah memadai, tetapi penyebarannya belum

merata. Belum semua kelurahan di Kota Mojokerto memiliki

PKBM dan TBM.

b. Pendidikan Kesetaraan


Perkembangan jumlah peserta didik pendidikan keaksaraan

tiga tahun terakhir menurut jenjang dan sumber pendanaan

dapat dikemukakan sebagai berikut. Jumlah sasaran didik paket

B tahun 2010-2013 sebanyak 500, sudah tergarap sampai

dengan 2013 sebanyak 350 dengan dibiayai dari APBN dan dari

APBD. Jumlah sasaran didik paket C tahun 2010-2013

sebanyak 700, sudah tergarap sampai dengan 2013 sebanyak

451 dengan biaya dari APBD.

c. Pendidikan Keterampilan HidupJumlah peserta didik yang belum mendapatkan layanan life

skills (mereka yang telah menyelesaikan minimal paket B dan

setara) setiap tahun sebanyak 120, dan telah terlayani dari

sumber dana APBD dan APBN tahun 2012/2013.

2.2.5 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2.2.5.1 Kualifikasi Pendidikan GuruGuru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK yang sudah

memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 sebanyak 2.362

orang (92,92%), sedangkan yang belum memiliki kualifikasi

pendidikan S1/D4 sebanyak 180 orang (7,08%). Kondisi ini

merupakan suatu hal yang sangat baik bagi pemerintah

Kota Mojokerto mengingat kualifikasi pendidikan sebagian

besar para guru sudah memiliki kualifikasi pendidikan

sekurang-kurangnya hingga jenjang S1/D4.

2.2.5.2 Usia GuruSelain Tingkat pendidikan, usia guru merupakan hal

yang penting untuk diperhatikan karena hal ini memiliki

keterkaitan dengan masa pensiun guru sehingga harus

dipersiapkan penggantinya agar kekurangan guru tidak


semakin meningkat. Kondisi guru di Kota Mojokerto dilihat

dari segi usia menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ada

12 orang (1.04%) yang sudah pensiun, sedangkan pada

tahun 2013 yang usianya sudah mencapai 50-59 tahun ada

402 orang (18.97%) dan yang diatas 59 tahun ada 30

orang (1,36%). Sisanya, terdapat 1.764 orang guru

(79,67%) yang berusia di bawah 50 tahun.

2.2.5.3 Kebutuhan Guru meurut Jenjang PendidikanJumlah guru yang cukup terhadap rombel juga

diperlukan untuk mendukung terselenggaranya proses

pembelajaran yang efektif. Rasio guru terhadap rombel

yang rendah dapat menjadi kendala dalam proses

pembelajaran sehingga tidak efektif. Sedangkan rasio guru

terhadap rombel yang tinggi menyebabkan adanya guru

kelas yang “menganggur”. Berikut diuraikan gambaran

mengenai rasio guru terhadap rombongan belajar pada

masing-masing jenjang pendidikan.

1) Sekolah Dasar/MIRasio guru kelas terhadap rombel pada jenjang

SD/MI untuk mata pelajaran Pendidikan Agama masih

kurang dari rasio ideal 1:8. Hal ini menunjukkan bahwa

untuk mata pelajaran Pendidikan Agama sudah

kelebihan guru sehingga beban tugas (jam mengajar)

guru belum mencapai 24 jam per minggu. Pada tahun

2007 terdapat kelebihan guru Pendidikan Agama SD

sebanyak 3 orang.

Sedangkan untuk rasio guru kelas, dan guru Penjas

rombongan belajar sudah melebihi dari rasio ideal. Hal

ini menunjukkan bahwa untuk guru kelas, guru Penjas

masih kekurangan guru, sehingga beban tugas guru


melebihi 24 jam per minggu. Pada tahun 2007

kekurangan guru kelas sebanyak 31, guru Penjas

kurang 1.

Secara rinci gambaran mengenai jumlah guru SD/MI

dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14: Kebutuhan guru SD/MI Di Kota Mojokerto Tahun 2013/2014

Mata PelajaranJumlah

Guru yang dibutuhkan

Jml Guru yang ada

Jml Kelebihan/

Kekurangan Guru

Pendidikan Agama Islam 69 53 - 16

Pendidikan Agama Non Islam

13 13 Cukup

Guru Kelas 423 382 - 41Penjaskes 59 55 - 4 Jumlah 564 503 - 61

2) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah TsanawiyahJumlah guru mata pelajaran di SMP Negeri Kota

Mojokerto sudah mencukupi untuk semua mata

pelajaran. Bahkan ada kecenderungan terdapat

kelebihan jumlah guru pada beberapa mata pelajaran

yang diajarkan pada jenjang SMP/MTs. Sehingga

secara keseluruhan jumlah guru pada jenjang SMP/MTs

sudah mencukupi sehingga tidak lagi membutuhkan

tambahan guru. Secara rinci gambaran mengenai

jumlah guru SD/MI dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15: Kebutuhan Guru SD/MI Di Kota Mojokerto Tahun 2013/2014

Mata PelajaranJml Guru

yang dibutuhkan

Jml Guru yang ada

Jml Kelebihan/

Kekurangan Guru

Pendidikan Agama 35 35 Sudah cukup



yang dibutuhkan

Jml Guru yang ada

Jml Kelebihan/

Kekurangan Guru

PKn 23 23 Sudah cukup

Bahasa Indonesia 52 52 Sudah cukup

Bahasa Inggris 46 46 Sudah cukup

Matematika 62 62 Sudah cukup

IPA 56 56 Sudah cukup

IPS 53 53 Sudah cukup

Seni Budaya 22 22 Sudah cukup

Penjaskes 29 29 Sudah cukup

Teknologi I & K 23 23 Sudah cukup

Muatan Lokal: 35 35 Sudah cukup

Pengembangan Diri: BK/BP 40 40 Sudah

CukupJumlah 476 476 -

3) Sekolah Menengah Atas

Jumlah guru mata pelajaran pada jenjang SMA/MA

sudah mencukupi bahkan ada yang sudah kelebihan

guru. Sehingga secara keseluruhan jumlah guru pada

jenjang SMA/MA sudah mencukupi sehingga tidak lagi

membutuhkan tambahan guru. Secara rinci gambaran

mengenai jumlah guru SD/MI dapat dilihat pada Tabel

2.16.

Tabel 2.16: Kebutuhan Guru SMA/MA Di Kota Mojokerto Tahun 2013/2014



yang dibutuhkan

Jml Guru yang ada

Jml Kelebihan/

Kekurangan Guru

Pendidikan Agama 20 20 Sudah cukup

PKn 15 15 Sudah cukup

Bahasa Indonesia 25 25 Sudah cukup

Bahasa Inggris 27 27 Sudah cukup

Bahasa Asing 5 5 Sudah cukup

Matematika 27 28 +1

Fisika 17 17 Sudah cukup

Biologi 13 13 Sudah cukup

Kimia 16 16 Sudah cukup

Sejarah 15 15 Sudah cukup

Geografi 12 12 Sudah cukup

Ekonomi 19 19 Sudah cukup

Sosiologi 9 9 Sudah cukup

Antropologi 1 1 Sudah cukup

Seni Budaya 9 9 Sudah cukup

Penjaskes 11 11 Sudah cukup

Teknologi I & K 13 13 Sudah cukup

Muatan Lokal: 9 9 Sudah cukup

Pengembangan Diri: BK/BP 17 17 Sudah

CukupJumlah 280 281 + 1

4) Sekolah Menengah Kejuruan


Mata pelajaran yang masih kekurangan guru adalah

Mapel tata Boga dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

yang akan pada dasarnya untuk pengalokasian guru

untuk SMK Negeri 2 yang sudah mulai menerima siswa

baru pada Tahun Pelajaran 2013/2014. Sedangkan

untuk matapelajaran lainnya sudah mencukupi

kebutuhan. Secara rinci gambaran mengenai jumlah

guru SD/MI dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2. 17: Rasio Guru Mata Pelajaran Terhadap Rombongan Belajar SMK Negeri Kota Mojokerto Tahun 2013/2014

Mata Pelajaran Jml Guru yang

dibutuhkan

Jml Guru yang ada

Jml Kelebihan/ Kekurangan Guru

A. NormatifPendidikan Agama Islam 15 15 Sudah Cukup

PKnS 12 12 Sudah CukupBahasa Indonesia 12 12 Sudah CukupSeni Budaya 8 8 Sudah CukupPenjaskes 9 9 Sudah Cukup

B. AdaptifBahasa Inggris 18 18 Sudah CukupMatematika 21 21 Sudah CukupFisika 8 8 Sudah CukupKimia 13 13 Sudah CukupIPS 7 7 Sudah CukupKKPI (Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi)

10 10 Sudah Cukup

Kewirausahaan 11 11 Sudah CukupBimbingan konseling 13 13 Sudah Cukup

C. ProduktifTeknik Mesin 16 16 Sudah CukupTeknik Instalasi Tenaga Listrik 7 7 Sudah Cukup

Teknik Sepeda motor 3 3 Sudah CukupTeknik Kendaraan Ringan 17 17 Sudah Cukup

Teknik Las 2 2 Sudah CukupTeknik Komputer dan Jaringan 10 10 Sudah Cukup

Teknik Multimedia 7 7 Sudah Cukup



dibutuhkan

Jml Guru yang ada


A. NormatifTeknik Gambar Bangunan 10 10 Sudah Cukup

Teknik Gambar Mesin 2 2 Sudah CukupKeperawatan 3 3 Sudah CukupFarmasi 2 2 Sudah Cukup


dibutuhkan

Jml Guru yang ada


C. ProduktifAnalis Kesehatan 2 2 Sudah CukupAdministrasi Perkantoran 3 3 Sudah Cukup

Akuntasi 2 2 Sudah CukupJumlah 243 243 -

2.2.6 Manajemen Layanan PendidikanDalam rangka menyusun perencanaan di bidang manajemen

layanan pendidikan diperlukan bahan-bahan atau masukan dari

para stakeholders dengan cara melakukan:

1. Jajak Kepuasan Pengguna Jasa melalui Focus Group

Discussion (FGD).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari kepala

sekolah dan guru yang mewakili jenis sekolah yang berbeda di

dalam Kota Mojokerto (sekolah dengan murid dari keluarga

berpenghasilan rendah, sekolah yang berada di daerah

pinggiran dan sekolah yang menangani pendidikan

berkebutuhan khusus) tentang efektifitas dukungan yang selama

ini diberikan Dinas Pendidikan pada sekolah dalam bidang:

proses pembelajaran, manajemen sekolah, dan pengawasan

sekolah.

2. Jajak Citra Publik


Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran

bagaimana sektor pendidikan dicitrakan di depan publik.

Gambaran ini akan didapatkan dengan memeriksa pemberitaan

di koran, yang positif maupun negatif.

Berdasarkan hasil jajak kepuasan pengguna jasa dapat

diidentifikasi isu-isu strategis terkait dengan manajemen layanan

pendidikan sebagai berikut :

a. Belum tersusunnya mekanisme dalam tatalayanan

pendidikan, terkait dengan pemberian informasi mengenai

kebijakan publik dalam penyelenggaraan pendidikan kepada

pemangku kepentingan

b. Belum terdokumentasinya catatan untuk semua keluhan

yang masuk dan hasil penanganannya

c. Belum tersusunnya mekanisme partisipasi stakeholder

dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring

penyelenggaraan pendidikan

d. Pemahaman stakeholder terhadap visi dan misi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan masih belum memadai.

e. Laporan akuntabilitas kinerja yang terkait dengan pendidikan

masih belum dapat diakses oleh stakeholder

f. Belum tersedianya buku pendamping masing – masing mata

pelajaran, dengan prosentase 50% dari jumlah siswa.

g. Belum tersedianya lab IPA SD.

h. Belum tersedianya perpustakaan SD di semua sekolah.

i. Belum terpenuhinya sertifikat tanah untuk semua sekolah.

j. Belum tersedianya LAB IPA SMA untuk semua sekolah.

k. Komite Sekolah

Komite sekolah di Kota Mojokerto semuanya sudah

terbentuk, dengan rincian sebagai berikut: SD (100%),SMP

(100%), SMA (100%), dan SMK sekolah (100%). Walaupun

secara kelembagaan sudah terbentuk, namun Tingkat

keterlibatan komite sekolah dalam


perencanaan/pengembangan pendidikan di sekolah masih

sangat bervariasi, dan masih belum optimal.

Komite sekolah yang telah menyelenggarakan pertemuan di

sekolah sekurang-kurangnya 4 kali setahun sebanyak (80%).

Komite sekolah yang terlibat aktif dalam penyusunan RPS

sebanyak sekolah ( 80%). Komite sekolah yang terlibat aktif

dalam pengawasan implementasi perencanaan sekolah

sebanyak sekolah ( 60%).

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa

sebagian besar kinerja komite sekolah termasuk kategori

baik. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu

penyempurnaan, antara lain:

1. Masa bakti Pengurus Komite Sekolah perlu ada batasan

waktu yaitu 4 tahun per periode.

2. Standarisasi pengesahan SK Komite Sekolah oleh

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Peningkatan kompetensi Pengurus Komite Sekolah

mengenai peran dan fungsi Komite Sekolah, wawasan

kependidikan, penggalian sumber dana.

l. Dewan Pendidikan

Kota Mojokerto telah memiliki Dewan Pendidikan. Lembaga

ini telah berpartisipasi aktif dalam pengembangan

pendidikan, melalui berbagai kegiatan antara lain: pertemuan

anggota lengkap paling tidak 3 bulan sekali, pertemuan

pengurus harian sebulan sekali. Keterlibatan Dewan

Pendidikan dalam perencanaan pendidikan (Renstra SKPD,

penyiapan kebijakan pendidikan) dan pengawasan

implementasi perencanaan masih belum optimal.

2.2.7 Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Seni


Gambaran mengenai kondisi pembinaan pemuda, olah raga dan

seni di Kota Mojokerto dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Di Kota Mojokerto terdapat 12 Organisasi Kemasyarakatan

Pemuda (OKP) yang tergabung dalam KNPI dan keberadaan

rantingnya sudah merata sampai di Tingkat Kecamatan.

2. OKP yang belum tergabung dalam KNPI sebanyak 2 OKP

utamanya yang berorientasi pada organisasi sosial-budaya,

Lingkungan Hidup dan Keagamaan;

3. Sampai dengan tahun 2013 jumlah Organisasi Masyarakat

(Ormas) dan LSM sebanyak 27 termasuk didalamnya OKP.

4. Angka partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda masih

sangat rendah yaitu 40% dari jumlah populasi pemuda usia 15-

35 tahun secara keseluruhan sebesar 44.493 jiwa pada tahun

2013.

5. Data potensi kepemudaan di Kota Mojokerto belum lengkap;

6. Belum tercapainya prestasi pemuda yang ada di Kota

Mojokerto.

7. Jumlah Guru Penjaskes dan pelatih/praktisi olah raga sudah

cukup.

8. Atlit yang mampu berprestasi Tingkat Propinsi, Tingkat

Nasional, dan Tingkat Internasional masih sedikit.

a. Tahun 2013 terdapat 2 orang siswa mojokerto yang direkrut

untuk bergabung dengan Tim Nasional (timnas) sepakbola

U-19 a.n Muklis Hadining Saifulloh dan Hansamu Yama

Pranata.

9. Jumlah Pelatih cabang olahraga bersertifikat 21 orang dari 9

cabang olahraga; Mengingat tenaga pelatih di bidang olah raga

masih sedikit, maka perlu tenaga teknis yang ditetapkan dengan

Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang.

10.Jumlah sarana olahraga di Kota Mojokerto untuk cabang

olahraga belum memadai. Adapun sarana untuk cabang olah

raga yang sudah ada sebagai berikut:


a. Stadion Sepakbola = 1;

b. Lapangan Bulutangkis = 4;

c. Lapangan Basket = 15;

d. Lapangan Tenis = 6;

e. Lintasan Atletik = 1

f. Lapangan Sepak takraw = 2;

g. Tenis meja = 32;

h. Lapangan Tenis Indoor = 1;

i. Padepokan Pencak Silat = 3;

j. Padepokan Karate= 2;

k. Lapangan Bola volly = 29.

Mengingat prestasi oleh raga belum dapat mencapai hasil yang

maksimal, maka perlu tambahan sarana prasarana olah raga.

11.Belum semua bidang seni mampu berprestasi Tingkat Propinsi,

Nasional dan Internasional. Adapun bidang seni yang telah

mampu berprestasi di Tingkat propinsi pada kegiatan Pekan

Seni Pelajar sebagai berikut :

a. Seni Patung, Juara harapan II Tingkat Provinsi Jawa Timur

tahun 2013 a.n Febrianto, siswa SDN Pulorejo 1

b. Seni Paduan Suara sebagai 5 Dirigent Terbaik Tingkat

Provinsi Tahun 2013. A.n Bernadetta Christyne, siswa SD

Katolik Wijana Sejati.

c. Seni Baca Puisi, Juara I Tingkat Provinsi tahun 2013 a.n.

Belinda, siswa SMP Negeri 1.

d. Seni Desain Tekstil Juara III Tingkat Provinsi a.n. Febri Ari

Siswa MA Negeri 1.

e. Seni Musikalisasi Puisi sebagai 5 Penyaji Teraik Tingkat

Jawa Timur a.n SMA Negeri 3.

f. Festival Musik Tradisi Karawitan Anak, sebagai 5 Penyaji

Terbaik a.n. Dinas P&K Kota Mojokerto (SDN Gedongan 2

dan SDN Gedongan 3), Tahun 2013.

g. Lomba Cipta Puisi, sebagai Juara II Tingkat Provinsi Jawa

Timur a.n. M. Fakhri siswa SDN Kranggan 1, Tahun 2013.


h. Festival Musik Tradisional sebagai 5 Penyaji Terbaik Jawa

Timur a.n SMP Negeri 1 Tahun 2013.

i. Seni Pertunjukan Musik Tradisional sebagai 5 Penyaji

Terbaik Tingkat Jawa Timur a.n SMA Tamansiswa, tahun

2013.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO

Tugas :

Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan Rumah

Tangga Daerah di bidang pendidikan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program.

2. Pendirian, penggabungan dan pembubaran Sekolah.

3. Pembinaan dan Pemberdayaan penyelenggaraan TK /SD, SMP, SMA

dan SMK.

4. Pengawasan dan Evaluasi dalam penyelenggaraan TK / SD, SMP,

SMA dan SMK.

5. Peningkatan dan pengembangan aspirasi seni budaya masyarakat,

olahraga serta pendidikan non formal.

6. Pembinaan pendidikan dan tenaga pendidik.


7. Pembinaan dan pemberdayaan penyelenggaraan olahraga dan

kesenian di sekolah – sekolah.

8. Pelaksaan tugas – tugas ketata usahaan

9. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Tanggal : 1 September 2008,

No. : 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dapat dijabarkan segabai

berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Kota , adalah Kota Mojokerto

b. Pemerintah Kota , adalah pemerintah Kota Mojokerto

c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto

d. Sekretaris daerah kota , adalah Sekretaris daerah Kota Mojokerto

e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota , adalah Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

f. Kepala Dinas , adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaa Kota

Mojokerto

g. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Pendidikan dan

Kebudayaan di Kecamatan

h. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala

Cabang Dinas di Kecamatan


BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal II

(1). Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota

Mojokerto terdiri atas :

a. Kepala

b. Sekretariat

c. Bidang Ketenagaan

d. Bidang Pendidikan TK / SD

e. Bidang Pendidikan SLTP / SMA / SMK

f. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olahraga dan

Kebudayaan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal III

(1) Perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, umum

dan mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan

kegiatan dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .

(2). Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) , Sekretariat

mempunyai fungsi :


a. Penyusunan rencana kegiatan dan Program Kerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan .

b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusuanan anggaran dan

pelaporan pertanggungjawaban keuangan

c. Pelaksanaan Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana.

d. Pengeloaan Administrasi Kepegawaian , keuangan dan

perlengkapan .

e. Pengelolaan urusan Rumah tangga, Surat Menyurat dan Kearsipan.

f. Penyiapan Data Informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan

Inventarisasi.

g. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di

lingkungan dinas

Pasal IV

(1). Sekretariat terdiri dari 3 ( tiga ) Sub Bagian , yaitu :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

(2). Sub Bagian – Sub Bagian dimaksud pada ayat (1) masing-masing

dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris

Pasal V

(1) Bidang Ketenagaan terdiri dari 3 ( tiga ) seksi yaitu :

a. Seksi Tenaga Pendidik

b. Seksi Tenaga Kependidikan

c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

(2). Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing – masing

di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan.

Pasal VI


(1). Bidang Pendidikan TK / SD terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Kesiswaan TK / SD

b. Seksi Sarana dan Prasarana TK / SD

c. Seksi Kurikulum dan Pengendalian TK / SD

(2). Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan TK / SD.

Pasal VII

(1). Bidang Pendidikan SMP / SMA / SMK terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Kesiswaan SMP / SMA / SMK

b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP / SMA / SMK

c. Seksi Kurikulum dan Pengendalian SMP / SMA / SMK

(2). Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP / SMA /

SMK .

Pasal VIII

(1). Bidang Pendidikan Non Formal , Pemuda, olahraga dan kebudayaan

terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Pendidikan Non Formal

b. Seksi Pemuda dan Olahraga

c. Seksi Kebudayaan

(2). Seksi-seksi sebagaimana pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda , Olahraga

dan Kebudayaan;


BAB III

Unit Pelaksanaan Teknis

Penyelenggaraan SMP/SMA/SMK

1. Penyelenggara SMP/SMA/SMK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan Pendidikan

yang berbentuk SMP/SMA/SMK.

Untuk menjalankan suasana dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif belajar mengembangkan potensi dirinya.

Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kemampuan yang

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

2. Penyelenggaraan SMP/SMA/SMK di pimpin oleh seorang Kepala

Sekolah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas.

3. Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul

Kepala Dinas dalam jabatan fungsional.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1)

dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua

Kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepa

Dinas ;


(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok

sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang

Tenaga Fungsional Senior.

(4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan

beban kerja yang ada;

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan

Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

(1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pendidikan Dan

Kebudayaan Kota Mojokerto wajib melaksanakan koordinasi ,

Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar

unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pendidikan Dan

Kebudayaan Kota Mojokerto bertanggungjawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan

petunjuk pelaksanaannya .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota .


Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui , memerintahkan pengundangan Keputusan

Walikota ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kota Mojokerto .

3.2 ISU – ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis pendidikan berdasarka tupoksi adalah program

pendidikan yang urgent dan menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan

berdasarkan pada kondisi obyektif yang mendesak untuk diatasi dengan

mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Isu strategis

pendidikan di Kota Mojokerto sebagai berikut.

1. besar SD yang ada memiliki rasio rombel melebihi standar SPM (32

siswa per rombel SD).

2. Kesiapan Dinas dan sekolah untuk pelaksanaan kurikulum 2013

belum didukung dengan SDM, sarana prasarana, dan sistem

informasi yang cukup.

3. Mutu dan pelayanan pendidikan belum merata di semua sekolah.

4. Sistem supervisi pendidikan belum berjalan optimal

5. Praktek pembelajaran aktif belum diterapkan secara optimal di

semua sekolah.

6. Dukungan terhadap peningkatan minat baca anak masih rendah,

pemanfaatan perpustakaan masih rendah.

7. Jumlah Guru melebihi jumlah kebutuhan di beberapa sekolah

mengakibatkan banyak guru yang kekurangan jam mengajar untuk

memenuhi persyaratan sertifikasi.

8. Program dan pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi

guru dan kepala sekolah sudah didasarkan pada jajak kebutuhan

pelatihan, tetapi penyebaran ke guru lain tidak merata,

membutuhkan kemauan kepala sekolah untuk menyelenggarakan


MGMP dan KKG/ KKKS.

9. Pengawasan dan evaluasi pada peningkatan kompetensi dan

profesionalisme sumber daya manusia masih belum memadai.

10. Keterbatasan tenaga di Dinas menjadi kendala untuk meningkatkan

pelayanan optimal.

11. Belum ada sinergi antara RKS dengan Renstra Dinas Pendidikan

karena belum optimalnya monitoring pelaksanaan RKS oleh Dinas.

12. Pelibatan masyarakat (komite) dalam pengembangan sekolah

terhambat aturan kebijakan yang ada.

13. Pemanfaatan sistim administrasi pendataan dan informasi yang

dimiliki dinas pendidikan dan sekolah belum maksimal.

14. Belum memadainya perencanaan , sistem dan prosedur perawatan

preventif sarpras di sekolah dan dukungan dana yang cukup.

15. Pengadministrasian sarana dan prasarana masih belum optimal.


BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan MisiKota Mojokerto mempunyai Visi: “Mewujudkan Kota Mojokerto

sebagai service city yang maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Bermoral”.

Adapun yang dimaksud dengan service city adalah Kota yang

memiliki produk jasa layanan yang berkualitas dan berdaya saing

tinggi akibatnya jasa layanannya menghasilkan nilai tambah ekonomi

yang mampu menarik kehadiran investor dan pelaku pasar lainnya hal ini

bisa tercapai apabila tersedia dukungan sarana dan prasarana berupa

sumberdaya manusia dan infrastruktur yang baik dan sesuai dengan

standar yang ada.

Service city yang maju merupakan layanan pemerintahan yang

diselenggarakan secara modern, antara lain ditandai oleh : penguasaan

dan pemanfaatan teknologi canggih dalam penyelenggaraan

layanannya, dikelola dengan manajemen modern yang handal dan efisien,

memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup serta memiliki daya

saing tinggi yang mampu menghasilkan output dan outcome yang

berkualitas prima.

Service city yang sehat adalah mewujudkan pembangunan Kota

Mojokerto dengan iklim usaha yang kondusif dan mandiri, lingkungan yang

bersih dan bebas polusi, kebutuhan air bersihnya terpenuhi dan

sanitasinya bagus, pemanfaatan lahannya mempertimbangkan aspek


konservasi, tata ruangnya mampu mendukung peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dan pola hidup sehat.

Service city yang cerdas antara lain ditandai dengan sumber daya

manusia yang berkualitas, pemerintah dan swasta yang profesional dan

berdaya saing tinggi. Tata ruang yang efisien dan kondusif terhadap

pengembangan sosial dan teknologi serta terbukanya akses pengetahuan

dan teknologi.

Service city yang sejahtera merupakan layanan pemerintahan yang

mampu memberi nilai tambah ekonomi dan membawa dampak positif

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Antara lain ditandai oleh

meningkatnya pendidikan dan kualitas SDM, meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat serta meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat

yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Service city yang bermoral adalah layanan pemerintahan yang

penyelenggaraan dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika dan norma sosial,

budaya, agama, maupun Negara. Antara lain ditandai oleh meningkatnya

keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial serta meningkatnya peranan

budaya dan nilai-nilai moral, etika dan agama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terciptanya keamanan,

ketertiban dan ketentraman. Rendahnya angka kriminalitas dan

pelanggaran hukum / peraturan / norma. Pemerintah dan jasa

layanannya diselenggarakan dengan amanah tanpa adanya korupsi

ataupun penyelewengan dana dan jabatan serta bersih dan baik (clean

and good governance)

Berdasarkan visi dan misi Walikota Mojokerto maka visi dan misi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dirumuskan sebagai

berikut :

1. Visi“Terwujudnya layanan prima pendidikan dan kebudayaan dalam

membentuk insan cerdas yang berakhlak mulia”2. Misi


a. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan

yang berkualitas.

b. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.

c. Menumbuhkembangkan Budaya Lokal.

d. Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga.

e. Meningkatkan tata kelola kelembagaan pendidikan dan kebudayaan

4.2 Tujuan dan Sasaran4.2.1 Tujuan

1. Menyediakan layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan

menengah dan Pendidikan Tinggi yang bermutu dan berkesetaraan.

2. Tersedia layanan pendidikan orang dewasa yang berkualitas dan

berkelanjutan.

3. Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten dan

kompetitif.

4. Terwujudnya penerapan nilai-nilai luhur budaya lokal yang mempunyai

khasanah budaya nasional.

5. Terwujudnya layanan pembinaan pemuda dan olahraga.

6. Terwujudnya tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, produktif dan

demokratis.

4.2.2 SasaranAgar program dan kegiatan yang dirumuskan dapat benar-

benar terarah untuk mencapai tujuan, maka dibawah ini diuraikan

sasaran dengan melalui program sebagai berikut :

1. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan PAUD,

Pendidikan Dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan Tinggi

yang bermutu dan berkesetaraan.

2. Tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan Tinggi yang

bermutu dan berkesetaraan.


3. Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

4. Meningkatnya pemerataan dan kesejahteraan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan.

5. Terwujudnya Pemetaan kualitas Pendidik dan Tenaga

Kependidikan.

6. Menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal yang

mempunyai khasanah budaya nasional.

7. Meningkatnya hidup sehat jasmani dan rohani.

8. Terwujudnya prestasi di bidang olah raga dan kepemudaan.

9. Terciptanya Pemuda yang sehat jasmani dan rohani serta

olahragawan berbakat usia dini.

10.Meningkatkan sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan

yang semakin efektif, efisien, produktif, dan demokratis dalam

situasi tata kelola yang baik dan akuntabel.

4.3 StrategiAgar sasaran yang telah ditentukan untuk setiap

program dan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal, maka

perlu disusun strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka

dibawah ini diuraikan strategi dengan melalui program sebagai

berikut :

1. Peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan.

2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

3. Peningkatan Mutu Pembelajaran.

4. Penyediaan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan

Khusus.

5. Peningkatan kreatifitas dan prestasi siswa.

6. Penyediaan dan pengembangan layanan pendidikan orang

dewasa yang berkesetaraan.

7. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem

pembelajaran pendidikan orang dewasa yang berkualitas.

8. Peningkatan akses mengikuti workshop, bimtek, sosialisasi,


pelatihan, dan pendampingan.

9. Peningkatan Kualitas guru, kepala sekolah, pengawas sekolah

berprestasi.

10.Peningkatan honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

11. Sosialisasi sertifikasi dan tunjangan profesi pendidik.

12.Melaksanakan Monitoring, evaluasi kinerja kepala sekolah, guru

serta seleksi calon kepala sekolah.

13.Peningkatan penerapan nilai-nilai luhur budaya lokal yang

mempunyai khasanah budaya nasional bagi peserta didik.

14.Menambah dan meningkatkan kompetensi kemampuan guru seni

dalam memahami dan meningkatkan kreatifitas hasil karya.

15.Meningkatkan pembinaan seni dan budaya di lingkungan

sekolah.

16.Pemenuhan sarana dan prasarana olahraga.

17.Peningkatan prestasi dan kreatifitas pemuda.

18.Meningkatkan Pembinaan Minat Bakat Kreativitas Siswa.

19.Meningkatkan Pembinaan Minat Bakat Kreativitas Siswa SLB.

20.Meningkatkan kualifikasi akreditasi lembaga.

21.Meningkatkan manajemen lembaga yang transparan dan

akuntabel.

22.Meningkatkan tata kelola kelembagaan.

4.4 KebijakanKebijakan pokok pembangunan pendidikan di Kota Mojokerto dapat

dikemukakan sebagai berikut :

1. Menyediakannyediakan subsidi biaya investasi dan biaya

operasional pendidikan bagi lembaga pendidikan dasar dan

menengah.

2. Membangun dan merehabilitasi Sekolah, Ruang Kelas,

laboratorium, perpustakaan dan sarana pendukung lainnya

sesuai dengan kebutuhan.

3. Menyediakan Alat Praktek dan Peraga, meubelair, buku serta

media pembelajaran siswa sesuai dengan kebutuhan.


4. Menerapkan manajemen pendidikan yang berorientasi pada

peningkatan mutu pendidikan.

5. Melakukan penelitian dan pengkajian metode pembelajaran yang

berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

6. Menyelenggarakan perbaikan kurikulum dan perbaikan mutu

pendidikan.

7. Penyelenggaraan lembaga Sekolah Inklusi bagi Anak

Berkebutuhan Khusus.

8. Penambahan dan peningkatan intensitas lomba-lomba dan

pembinaan siswa (akademis).

9. Pelaksanaan Lomba Kreativitas siswa.

10.Pelaksanaan Pembinaan Minat Bakat Kreativitas Siswa

Berprestasi (akademis).

11. Membangun Unit Sekolah Baru/Ruang Kelas Baru pendidikan

orang dewasa sesuai dengan kebutuhan.

12.Menyediakan subsidi biaya investasi dan biaya operasional

pendidikan.

13.Penyelenggaraan workshop, bimtek, sosialisasi, pelatihan dan

pendampingan.

14.Penyelenggaraan seleksi, guru kepala sekolah dan pengawas.

15.Penyelenggaraan Pembinaan MGMP.

16.Penyelenggaraan pembinaan MKKs untuk Kepala Sekolah.

17.Pemberian Honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

18.Penyelenggaraan sosialisasi dan sertifikasi.

19.Pelaksanaan Monev kinerja untuk kepala sekolah, guru, seleksi

calon kepala sekolah, dan atau calon pengawas sekolah.

20.Pelaksanaan Pembinaan Pembinaan Keunggulan Lokal SD/MI.

21.Pelaksanaan Pembinaan Pembinaan Keunggulan Lokal SLB.

22.Meningkatkan mutu pembelajaran khusunya di bidang seni

budaya.

23.Penambahan Guru seni dan budaya.

24.Pelaksanaan Bintek dan sosialisasi bagi guru seni dan budaya.

25.Meningkatkan dan menambah intensitas lomba seni dan budaya.


26.Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

27.Mengadakan lomba pemuda yang kreatif dan prestasi.

28.Pelaksanaan Pembinaan Minat Bakat Kreativitas Siswa

Berprestasi (Non Akademis).

29.Pelaksanaan Pembinaan Minat Bakat Kreativitas Siswa SLB,

Lomba Keberbakatan Mapel, HAN SLB, Jambore PLB, Porseni

PLB.

30.Pelaksanaan Akreditasi lembaga TK/RA, SD/MI, SMP/MTs

hingga SMA/MA dan SMK.

31.Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan menejemen

sekolah dengan penerapan menejemen berbasis sekolah (MBS)

di satuan pendidikan.

32.Pelaksanaan Bintek Pengisian Evaluasi Diri Sekolah (EDS).

33.Pelaksanaan Bintek Penyusunan RKAS dan RKTS.

34.Pelaksanaan Evaluasi, Telaah Ijin Operasional Ijin Pendirian

Sekolah.

35.Pelaksanaan Pembinaan Gugus.

36.Pelaksanaan Pembinaan Guru Pembina UKS.

37.Pelaksanaan Pembinaan Kadertiwisada.

38.Pelaksanaan Bintek Leadership.

39.Pelaksanaan Bintek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah.


BAB VRENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

5.1. Program dan KegiatanDalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto serta untuk mewujudkan visi

dan misi, maka disusunlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam tempo waktu 5 (lima) Tahun ke depan. Program-program yang akan

ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

sebanyak 20 Program dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

6. Program Pendidikan Anak Usia Dini.

7. Program Wajib Belajar 9 tahun.

8. Program Pendidikan Menengah.

9. Program Pendidikan Non Formal.

10.Pendidikan Luar Biasa.

11. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

12.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

13.Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

14.Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda.

15.Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

16.Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda.

17.Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

18.Program Pengembangan Nilai Budaya.

19.Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

20.Program Pengelolaan Keragaman Budaya.


Masing-masing program terdiri dari beberapa kegiatan yang mendukung

pencapaian program dan sasaran. Secara rinci kegiatan-kegiatan yang

akan dilakukan untuk mencapai sasaran dapat dilihat pada tabel 4.3.

Program dan kegiatan Renstra ini selanjutnya dilakukan konversi sesuai

dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 agar dapat diusulkan rencana

pembiayaannya.

5.2 Strategi pembiayaanKebijakan desentralisasi pendidikan, Kota Mojokerto dituntut untuk

meningkatan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola

pembangunan pendidikan. Oleh karenanya Pemerintah Kota Mojokerto

harus dapat menyusun strategi pembiayaan untuk mencapai target-target

program yang disusun dalam perencanaan pembangunan pendidikan

untuk lima tahun mendatang.

Tujuan utama dari strategi pembiayaan ini adalah untuk mengoptimalkan

sumber dan penggunaan dana pendidikan, karena terbatasnya sumber

dana keuangan untuk sektor pendidikan dan banyaknya program dan

kegiatan yang harus didanai.

Proses penyusunan Stategi pembiayaan pada Renstra SKPD Dinas

Pendidikan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Mengkonversi / menterjemahkan nama program dan kegiatan pada

renstra ke dalam kode rekening dan nama program dan kegiatan

Permendagri 13/2006 atau Permendagri 59/2007.

2. Menghitung estimasi biaya selama 5 tahun mendatang.

3. Menghitung proyeksi ketersediaan dana selama periode RENSTRA.

4. Mengalokasikan ketersediaan dana pada kebutuhan dana dan

menyeimbangkan

Estimasi biaya pelaksanaan Renstra disusun dengan terlebih dahulu

menghitung unit cost dari suatu kegiatan kemudian diproyeksikan dengan

menggunakan asumsi.


Ketersediaan dana pada periode perencanaan dihitung dengan menyusun

proyeksi dana untuk sektor pendidikan di Kota Mojokerto, yang meliputi

sumber dana dari APBD Kota Mojokerto, APBD Provinsi Jawa Timur,

APBN dan sumber dana lain seperti negara donor dan partisipasi

masyarakat

Ketika pada tahun yang bersangkutan dana yang tersedia tidak

mencukupi, maka strategi yang dilakukan adalah mengurangi volume atau

menunda kegiatan di tahun mendatang dan sebaliknya ketika pada tahun

yang bersangkutan kelebihan dana, strategi yang dilakukan adalah

memindahkan rencana pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang ke

tahun yang bersangkutan.

Asumsi strategi pembiayaan yang digunakan dalam menyusun Renstra ini

adalah sebagai berikut :

Asumsi 2015 2016 2017 2018 2019

Inflasi 0 10% 10% 10% 10%

Kontijensi Fisik 0% 0% 0% 0% 0%

Belanja Daerah 10% 10% 10% 10% 10%Total Belanja Sektor Pendidikan (termasuk gaji) 10% 10% 10% 10% 10%Belanja Gaji 15% 15% 15% 15% 15%APBD Provinsi 5% 4% 4% 4% 4%

APBN 9% 4% 4% 4% 4%

Hasil penghitungan strategi pembiayaan ini dituangkan dalam jutaan

rupiah dengan maksud agar tampak lebih sederhana, tidak rumit dan

mudah untuk dilakukan analisis serta lebih memudahkan pengambil

kebijakan untuk menyusun suatu strategi pembiayaan pendidikan dimasa

mendatang.

Nilai dari dasar penghitungan proyeksi ini juga merupakan hasil Analisis

Keuangan Pendidikan Kota Mojokerto (AKPK) yang telah disusun

sebelumnya. Berikut ini akan disampaikan hasil proyeksi ringkasan

ketersediaan dana dan ringkasan estimasi biaya pelaksanaan Renstra


Dinas Pendidikan Kota Mojokerto periode 2014-2019. Adapun rincian dari

hasil ini akan digunakan sebagai lampiran dalam dokumen Renstra.

RINGKASAN PROYEKSI KETERSEDIAAN DANA RENSTRA SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO

PERIODE 2014-2019 (dalam jutaan rupiah)

UraianTahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

APBD Kota 52.789 67% 54.373 67% 56.004 67% 57.684 67% 59.415 67%APBD

Provinsi 4.530 6% 4.666 6% 4.806 6% 4.950 6% 5.099 6%

APBN (Non Dana BOS) 21.712 27% 22.363 27% 23.034 27% 23.725 27% 24.437 27%

Lain-Lain 0% 0% 0% 0% 0%

Total Dana 79.031 100% 81.402 100% 83.844 100% 86.359 100% 88.951 100%

Dalam bentuk grafik estimasi ketersediaan dana Renstra Kota Mojokerto

dari berbagai sumber dana selama kurun waktu perencanaan adalah

sebagai berikut :PROYEKSI KETERSEDIAAN DANA RENSTRA TAHUN 2015-2019

(Dalam Milyar Rp)

2015 2016 2017 2018 20190

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

APBD Kota Mojokerto

APBD Provinsi

APBN

Lain-Lain


RINGKASAN ESTIMASI BIAYA PELAKSANAAN PROGRAMRENSTRA SKPD DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO

PERIODE 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)

Uraian Program 2015 2016 2017 2018 2019 TotalProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.553 1.553 1.851 1.710 1.767 8.435Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.131 946 368 454 431 3.331

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 650 0 675 0 700 2.025Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40 43 48 52 56 240

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 48 53 58 63 67 289

Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.526 3.255 2.877 3.395 3.302 15.511Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 27.545 22.915 20.485 35.713 25.654 132.313

Program Pendidikan Menengah 6.860 8.760 7.510 8.010 7.810 38.950Program Pendidikan Non Formal 466 425 450 485 520 2.346Program Pendidikan Luar Biasa 250 250 250 250 250 1.250Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8.657 9.184 9.856 10.423 1.565 39.685

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 450 465 485 495 515 2.410Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6 6 6 6 6 30Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda 116 130 150 160 170 726

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 200 255 285 305 335 1.380

Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 95 105 110 125 125 550

Program Pembinaan dan Kemasayarakatan Olah Raga 447 481 525 509 533 2.495

Program Pengembangan Nilai budaya 230 240 250 260 270 1.250Program pengelolaan kekayaan budaya 350 370 390 410 430 1.950Program Pengelolaan keragaman budaya 800 905 1.030 1.170 1.375 5.280

Total Biaya Program 53.422 50.342 47.659 63.997 45.882 260.448

Dalam bentuk prosentase estimasi biaya diatas dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.(rincian terlampir)


Progra

m 1

Progra

m 2

Progra

m 3

Progra

m 4

Progra

m 5

Progra

m 6

Progra

m 7

Progra

m 8

Progra

m 9

Progra

m 10

Progra

m 11

Progra

m 12

Progra

m 13

Progra

m 14

Progra

m 15

Progra

m 16

Progra

m 17

Progra

m 18

Progra

m 19

Progra

m 200

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

20152016201720182019

Pada tahun 2015, program Pendidikan Wajib Belajar sembilan tahun untuk

SD mendapat anggaran paling besar yaitu sekitar 52% dari total anggaran

penndidikan. Sedangkan untuk program pendidikan menengah mendapat

anggaran 13 persen dari total anggaran dan PAUD mendapat 7% dari total

anggaran pendidikan di Kota Mojokerto. Dalam bentuk grafik estimasi

anggaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Mojokerto adalah sebagai

berikut :

3% 2%1%

0%

0%7%

52%

13%

1%

0%

16%1%

0% 0% 0% 0% 1% 0% 1%1%

ESTIMASI ANGGARAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2015

Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5Program 6 Program 7 Program 8 Program 9 Program 10Program 11 Program 12 Program 13 Program 14 Program 15Program 16 Program 17 Program 18 Program 19 Program 20


BAB VISISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PENCAPAIAN

INDIKATOR KINERJA

6.1 Latar BelakangPenyelenggaraan tata layanan pendidikan yang bersih dan baik

menuntut suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata

dalam menjamin berlangsungnya tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rangka pertanggung jawaban itu, maka

Dinas Pendidikan telah melakukan penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja

(Renja) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) serta dilakukan evaluasi atas LAKIP. Setelah

Renstra disusun, selanjutnya akan diimplementasikan mulai tahun 2015

sampai dengan 2019. Untuk menjamin keberlanjutan implementasi

Renstra, diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi. Hal ini

sebagaimana diamanatkan dalam PP No 29 tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pasal

4 ayat 5 dan 6).

Kegiatan pemantauan dan evaluasi Renstra Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Mojokerto merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban Dinas dalam menjamin bahwa program-program dan

kegiatan Renstra telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mencapai

sasaran yang telah ditargetkan. Pemantauan pada dasarnya merupakan

kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan,

mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau

akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin (PP No.39/2006).

Melalui kegiatan pamantauan ini, persoalan dan kendala yang dihadapi

dalam implementasi Renstra dapat diidentifikasi, diantisipasi dan

ditanggulangi. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terprogram dengan

prosedur yang jelas dan didukung oleh sumber daya yang kompeten.

Selain pemantuan pelaksanaan Renstra, juga dilakukan evaluasi

terhadap iimplementasi Renstra. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan

membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil


(outcome) terhadap rencana dan stándar yang telah ditetapkan. Evaluasi

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto bertujuan

untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan pendidikan

yang dilakukan oleh Dinas. Evaluasi akhir Renstra dilakukan pada tahun

2019 dengan menilai pencapaian indikator keberhasilan Renstra yang

berupa sasaran Dinas, sasaran keluaran dan sasaran dampak

pembangunan pendidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap hasil

pelaksanaan berbagai kegiatan dari masing-masing program yang ada

dalam Renstra.

6.2 Aspek-aspek Monitoring dan EvaluasiMonitoring dan evaluasi Renstra meliputi aspek:

1. Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan.Pemantauan dan evaluasi perluasan akses dan pemerataan pendidikan

dilakukan untuk mengetahui upaya-upaya Dinas Pendidikan dalam

memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan

kesempatan yang sama bagi semua peserta didik apakah sudah sesuai

dengan standar yang ditetapkan apa belum. Oleh karena itu dalam

pemantauan dan evaluasi ini ditekankan pada upaya-upaya yang terkait

dengan perluasan akses PAUD, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

pada jalur formal dan non formal, SMA/SMK, dan perluasan akses

pendidikan keaksaraan bagi penduduk berusia di atas 15 tahun.

2. Peningkatan Mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.Pemantauan mutu pendidikan dimaksudkan untuk melihat apakah tingkat

pencapaian mutu pendidikan semakin meningkat apa tidak. Ruang lingkup

mutu pendidikan yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi mencakup:

a. Mutu prestasi hasil belajar siswa (Rata-rata Nilai Ujian Nasional).

b. Kualifikasi dan kompetensi guru.

c. Ketersediaan buku pelajaran

d. Rasio ruang kelas terhadap rombongan belajar

e. Jumlah sekolah yang berkeunggulan lokal


f. Tersedianya sistem jaringan teknologi informasi dan komunisasi

untuk mendukung pengembangan sistem, metode, dan materi

pembelajaran dengan menggunakan ICT.

g. Jumlah sekolah yang terakreditasi

h. Rasio jumlah murid SMK:SMA

i. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik untuk

mencapai good governance

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik.Pemantauan dan evaluasi mengenai tata kelola, akuntabilitas dan

pencitraan publik mencakup aspek: ketercapaian program dan kegiatan

yang terkait dengan peningkatan mutu sekolah sehingga mencapai sama

atau di atas Standar Nasional Pendidikan, akuntabilitas, dan transparansi

dalam bidang perencanaan pendidikan di sekolah.

6.3 Proses (siklus) Monitoring dan EvaluasiSiklus mekanisme pelaksanaan perencanaan, implementasi

perencanaan, serta monitoring dan evaluasi Renstra ini dapat dilukiskan

seperti pada gambar 5.1.

Gambar 5.1. Siklus Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi RenstraMonitoring implementasi Renstra dilaksanakan 2 kali dalam setahun

dengan identifikasi; tahun berjalan tahap 1 dilaksanakan pada bulan Juni

sedangkan tahap 2 dilaksanakan bulan November. Monitoring


4. Implementasi Renstra Tahun Berjalan

5. Monitoring II

6. Evaluasi

3. Monitoring I

2. Implementasi Renstra Tahun

1. Renstra

7. Pemutakhiran Renstra

dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan rencana

program dan kegiatan, sedangkan evaluasi di tekankan pada perubahan

yang terkait dengan hasil dan dampak program. Pada evaluasi akhir

tahun, apabila ada rencana program dan kegiatan yang belum memenuhi

hasil dan dampak program, maka akan dilakukan pemutakhiran Renstra

untuk dilaksanakan pada tahun yang akan datang

6.4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Monitoring implementasi Renstra akan dilaksanakan setiap 6 bulan

sekali, dilaksanakan oleh tim monitoring. Tim Monitoring ini terdiri atas; tim

dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Humas dan Protokol

Seketariat Daerah Kota Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja, Dewan

Pendidikan, Bapeko, dan LSM. Tim Monitoring implementasi Renstra

melaksanakan monitoring terhadap setiap rencana program dan kegiatan

melalui penanggungjawab masing-masing kegiatan, yang lebih ditekankan

pada penjelasan proses, output dan dampak kegiatan.

Evaluasi implementasi Renstra dilaksanakan pada akhir tahun untuk

mengukur tingkat ketercapaian sasaran program, mendokumentasikan

keberhasilan program dan kegiatan sebagai goodpractice guna

dipertahakan atau ditingkatkan pada tahun berikutnya. Evaluasi juga

dimaksudkan untuk mengetahui kendala dan solusi guna perbaikan pada

program dan kegiatan tahun berikutnya.

6.5 Indikator KinerjaIndikator kinerja yang diukur dalam monitoring dan evaluasi Renstra

Dinas Pendidikan sebagai berikut:


NO Indikator

Kondisi

Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Kinerja pada awal

periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 51 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD)

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pembelajaran 20% 20% 10% 10% 10% 10% 80%Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 62,70% 2,30% 3,00% 2,00% 2,20% 2,80% 75%Rasio Ketersediaan PAUD per penduduk usia sekolah PAUD (3-6 tahun) 1/75 1/75 1/75 1/73 1/73 1/73 1/73Rasio Guru per murid PAUD 1/12 1/12 1/11 1/11 1/11 1/10 1/10Pendidikan Anak Usia Dini 5.59

5 205 210 220 225 235 6.690

Sekolah dalam kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Penduduk berusia >15 tahun melek huruf (yang tidak buta aksara) 750 191 941Angka lama rata - rata sekolah

Wajar Dikdas 9 Tahun

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,00125% 0,00025%

0,00025%

0,00025%

0,00025%

0,00025% 0,00%

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,0062% 0,00124%

0,00124%

0,00124%

0,00124%

0,00124% 0,00%

Rasio Guru/Murid SD/MI 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18Rasio Guru/Murid SMP/MTs 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13Rasio Murid/Kelas SD/MI 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34Rasio Murid/kelas SMP/MTs 1/33 1/32 1/32 1/32 1/32 1/32 1/32Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 131,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 136,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI 1/199 1/199 1/199 1/199 1/199 1/199 1/199Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs 1/250 1/250 1/250 1/250 1/250 1/250 1/250Jumlah lembaga sekolah untuk Anak Berkebutuhan Khusus 2 8 8 8 8 8 8Rata-rata nilai UN SD/MI 8,33 8,35 8,35 8,37 8,37 8,39 8,39Rata-rata nilai UN SMP/MTs 7,43 7,45 7,48 7,5 7,52 7,55 7,55Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

program pendidikan menengah

Rasio guru/murid SMA/MA dan SMK 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12Angka Putus Sekolah SMA/MA dan SMK 0,89% 0,83% 0,80% 0,77% 0,75% 0,72% 0,72%Jumlah Anak Lulusan SMK yang mempunyai keterampilan 2.002 2.160 2.310 2.460 2.620 2.770 2.770Angka Partisipasi Murni SMA/MA dan SMK 115,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Ketersediaan Lahan untuk Pengembangan SMA/MA dan SMKSetiap SMK dilengkapi peralatan TI dan alat praktek yang menunjang program/jurusan

11 lembaga

11 lembaga

11 lembaga

11 lembaga

11 lembaga

11 lembaga

11 lembaga

Setiap SMA/MA dan SMK dilengkapi pagar sekolah 23 lembaga

23 lembaga

23 lembaga

23 lembaga

23 lembaga

23 lembaga

23 lembaga

Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 1/342 1/342 1/342 1/342 1/342 1/342 1/342Rasio Murid/kelas 1/39 1/39 1/39 1/39 1/39 1/39 1/39Rasio Guru/Murid 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12Sekolah dalam kondisi baik 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Angka Pendidikan yang ditamatkan SMA/MA dan SMKRata-rata nilai UN SMA/MA dan SMK 7,86 7,86 7,86 7,90 7,90 7,90 7,90Angka Kelulusan SMA/MA dan SMK 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Program Pendidikan Non Formal

Jumlah peserta lulus kursus keterampilan

Rasio layanan pendidikan non formal terhadap penduduk usia sekolah yang tidk melanjutkan sekolahJumlah anak lulusan kursus yang mempunyai keterampilanPelatihan kecakapan hidup 50 orang 60 orang 70 orang 80 orang 90 orang 100

orang100

orangJumlah PKBM yang aktif 2 2 2 2 2 2 2Angka melek huruf penduduk yang berusia >15 tahun laki-laki 98,50% 1,50% 100%


Angka melek huruf penduduk yang berusia >15 tahun Perempuan 98,50% 1,50% 100%

Program pendidikan Luar Biasa

Jumlah Anak Usia sekolah anak Berkelainan

Program Peningkata

n Mutu Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

Rasio Guru/Murid SD/MI

Rasio Guru/Murid SMP/MTs

Rasio guru/murid SMA/MA dan SMK

Guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi S1/DIV jenjang TK/RA/PAUD

Guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi S1/DIV jenjang SD/MI

Guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi guru S1/DIV jenjang SMP/MTs

Guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi guru S1/DIV jenjang SMA/MA dan SMK

Guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi SD/MI

Guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi SMP/MTs

Guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi SMA/MA dan SMK


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Jumlah Sekolah yang terkoneksi Jaringan Dinas P dan K 20 sekolah 6 6 6 6 6 50

sekolah

Terukurnya Pendidikan di Kota MojokertoRata-rata nilai UN SMP/MTs 7,43 7,60 7,75 7,95 8,05 8,15 8,15Jumlah Group Kesenian 44 grup 1 0 0 0 0 45 GrupPenyelenggaraan festival seni dan budaya 2 Festival 2 2 2 2 2 12

FestivalJumlah Klub Olahraga 7 klub 1 2 2 3 3 18 klub

Jumlah Organisasi Pemuda 10 organisasi 3 3 3 3 3

25 organisa

si

Jumlah Organisasi Olahraga 5 organisasi 1 2 2 1 1

12 organisa

siJumlah kegiatan Kepemudaan 9 keg 10 keg 14 keg 16 keg 16 keg 17 keg 82 kegJumlah Kegiatan Olahraga 4 keg 4 Keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 24 kegMeingkatnya angka masukan sd/mi dari tk/ra 85,00% 87,00% 89,00% 91,00% 93,00% 95,00% 95%


BAB VIIP E N U T U P

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Mojokerto dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain mempunyai

kewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2014 -

2019.

Penerapan semua ketentuan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat

mendukung terbitnya dokumen perencanaan yang berkualitas di seluruh

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Mojokerto. Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Mojokerto sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang memiliki jumlah sasaran sumber daya manusia, maupun aset dan

anggaran yang sangat besar memiliki kompleksitas paling tinggi diantara

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain.

Tantangan yang diuraikan di atas memerlukan tekad dan langkah besar

dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan pendidikan yang tidak dapat

dilakukan secara sepotong-sepotong dan tambal sulam melainkan diperlukan

langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan pada jangka waktu 5

(lima) Tahun ke depan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun

secara sistematis dan berkualitas tinggi.

Kiranya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014-2019

ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi Jajaran Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Mojokerto baik yang berada di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan maupun pada Satuan-satuan Pendidikan. Akhirnya kami

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya Tim Renstra Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto yang difasilitasi oleh Education

Planning and Management Specialist ( Fasilitator ) USAID Prioritas Propinsi

Jawa Timur yang telah membantu kelancaran penyusunan Renstra ini.

TIM PENYUSUN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKOTA MOJOKERTO

76

Penanggung Jawab

: HARIYANTO, SE (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto)

Koordinator : Drs. SUNARDI, M.Pd Sekretaris

Anggota : Drs. ARIFIN SUBKHI, M.Si Koordinator PengawasMD. LELY KENYO TS, SH, MH Kasubag Penyusunan ProgramDrs. EKO EDY S, M.Si Kabid Pendidikan TK/SDDrs. DJASMANI, MM Kabid Pendidikan SMP/SMA dan SMKDra. SRI YULI YUNIARTI, M.Si Kabid Pendidikan Non FormalDrs. MIFTAHUL HUDA Kabid KetenagaanYUPPY INDAH SETIA, S.Pd Kasi Kurikulum Bidang TK/SDDra. RINI SULIS PRIYANTINI Kasi Kurikulum Bidang SMP/SMA dan SMKLILIK HINDATI, SH Kasi Pendidikan Non FormalRETNO INDRAWATI, SE, MM Kasi Tenaga PendidikSUNARIJAH, S.Pd M.M Pengawas TK/SDDrs, MUCHTAR, M.Pd Pengawas TK/SDDrs. MOCH. DAHLAN, MM Pengawas SMP/SMADra. NURUL LAILA, M.Si Pengawas SMP/SMADrs. AGUS WAHYUDI, M.Pd Pengawas SMK

Fasilitator / Konsultan : Dyah H. Puspitasari Education Planning and Management (United States Agency for

International Development)-USAID Prioritas

Ahmad Fathoni Distric Coordinator (United States Agency for International Development) - USAID Prioritas

Mojokerto, 2014KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MOJOKERTO

H A R I Y A N T O, SEPembina Tingkat I

NIP. 19620707 199003 1 009

77

78

BAB Imojokertokota.go.id/picture/lkip/225125Renstra Dinas P... · Web view(2).Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) , Sekretariat mempunyai fungsi : Penyusunan rencana

Documents