36 BAB 3 ANALISA KEBUTUHAN INFORMASI 3.1 Latar Belakang 3.1.1 Sejarah Organisasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebagai satu kesatuan Organisasi yang melaksanakan tugas Operasional di bidang Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya harus dapat menjabarkan Kebijakan dan Strategi Kapolri. Action plan Kapolda Metro Jaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh kesatuan dikewilayahan tentu juga berdasarkan pada Kebijakan dan Strategi Kapolri 2002-2004 tersebut . Pelaksanaan action plan Kapolda Metro Jaya tersebut dilaksanakan dengan menyelenggarakan suatu sistem manajemen penyelenggaraan keamanan di ibukota dalam rangka menyikapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Pelaksanaan ini harus dilakukan secara cepat, tepat, terprogram dan sistematis serta bersifat sinergis dengan semangat Speed dan Professional serta penuh rasa kebanggaan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan Polri yang Profesional, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terus berusaha menyempurnakan dan mengembangkan kemampuannya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berusaha memenuhi
35
Embed
BAB 3 ANALISA KEBUTUHAN INFORMASI 3.1 Latar Belakang …thesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2011-2-00639-SI bab 3.pdfmanajemen penyelenggaraan keamanan di ibukota dalam rangka menyikapi perubahan-perubahan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
36
BAB 3
ANALISA KEBUTUHAN INFORMASI
3.1 Latar Belakang
3.1.1 Sejarah Organisasi
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebagai satu kesatuan
Organisasi yang melaksanakan tugas Operasional di bidang Lalu Lintas
dalam pelaksanaan tugasnya harus dapat menjabarkan Kebijakan dan Strategi
Kapolri.
Action plan Kapolda Metro Jaya yang akan dilaksanakan oleh
seluruh kesatuan dikewilayahan tentu juga berdasarkan pada Kebijakan dan
Strategi Kapolri 2002-2004 tersebut . Pelaksanaan action plan Kapolda
Metro Jaya tersebut dilaksanakan dengan menyelenggarakan suatu sistem
manajemen penyelenggaraan keamanan di ibukota dalam rangka menyikapi
perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Pelaksanaan ini harus dilakukan
secara cepat, tepat, terprogram dan sistematis serta bersifat sinergis dengan
semangat Speed dan Professional serta penuh rasa kebanggaan dalam
memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat.
Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan
Polri yang Profesional, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terus
berusaha menyempurnakan dan mengembangkan kemampuannya dalam
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.
Oleh karena itu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berusaha memenuhi
37
harapan masyarakat tersebut dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang akhir-akhir ini telah menjadi suatu
kebutuhan dalam kehidupan masyarakat modern.
3.1.2 Stuktur Organisasi
Gambar 3.1 Struktur Organisasi
38
3.1.3 Tugas dan Wewenang
1. Direktur
Tugas :
‐ Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional
setiap bagian pada direktorat lalu lintas polda metro jaya.
‐ Menentukan ketetapan- ketetapan yang berlaku pada organisasi.
‐ Memantau jalannya operasional organisasi agar dapat sesuai dengan
rencana yang telah dibuat sebelumnya.
Wewenang :
‐ Direktur dapat mengambil keputusan tentang seluruh kegiatan dan
tugas yang berkaitan dengan direktorat lalu lintas polda metro jaya
sesuai dengan hasil rapat dan perundingan bersama.
‐ Menyampaikan penjabaran tugas dari kapolri dan kapolda kepada
anggotanya.
2. Wakil Direktur
Tugas :
‐ Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
direktorat lalu lintas berdasarkan keputusan direktur.
‐ Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang telah
ditetapkan oleh direktur.
Wewenang :
‐ Menggantikan posisi direktur apabila direktur sedang berhalangan
melaksanakan tugas.
39
‐ Mengambil keputusan yang berkaitan dengan direktorat lalu lintas
polda metro jaya.
3. Subbag Renmin (Perencanaan dan Administrasi)
Tugas :
‐ Melakukan perencanaan terkait tugas dan fungsi direktorat lalu lintas.
‐ Membuat surat resmi di direktorat lalu lintas
Wewenang :
‐ Menerbitkan surat perintah.
‐ Akses awal masuk dan keluarnya surat di direktorat lalu lintas polda
metro jaya.
4. Subdit Dikyasa ( Pendidikan dan Rekayasa )
• Sie Sarang ( Sarana dan Angkutan ) :
Tugas :
‐ Memantau keberadaan sarana angkutan jalan.
‐ Mendidik pengemudi angkutan umum.
Wewenang :
‐ Memberi hukuman kepada pengemudi angkutan umum yang
melanggar.
• Sie Dikmas ( Pendidikan Masyarakat )
Tugas :
‐ penyuluhan terhadap masyarakat tentang safety riding
40
‐ pendidikan terhadap anak – anak tentang berlalu- lintas dijalan
yang baik dan benar.
Wewenang :
‐ Menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kebijakan
dari direktorat lalu lintas polda metro jaya.
• Sie Prasjal ( Prasarana Jalan )
Tugas :
‐ Memantau keberadaan dan kelayakan seluruh jalan berikut
prasarananya di ibu kota.
Wewenang :
‐ Menghubungi dinas perhubungan jika menemukan kondisi jalan
dan prasarananya yang mengalami kerusakan.
5. Subdit Gakkum ( Penegakan Hukum )
• Sie Pelanggaran
Tugas :
‐ Menemukan pelaku pengendara kendaraan yang melakukan
pelanggaran lalu- lintas.
Wewenang :
‐ Menindak dan member hukuman pagi pelanggar lalu lintas.
41
• Sie Laka ( Kecelakaan )
Tugas :
‐ Melakukan tindakan ketika terjadi kecelakaan sesuai prosedur
yang ditetapkan pimpinan.
Wewenang :
‐ Melakukan cek dan olah tkp ketika terjadi kecelakaan.
• Sie Patroli
Tugas :
‐ Bertugas untuk memantau seluruh kondisi lalu lintas ibu kota
dengan kendaraan yang telah ditentukan.
Wewenang :
‐ Melakukan pengandalian dan pengaturan lalu lintas pada kondisi
tertentu jika dikira diperlukan.
6. Subdit Regident (Registrasi dan Identifikasi )
• Sie STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan)
Tugas :
‐ Melakukan seluruh pelayanan yang berhubungan dengan STNK
kepada masyarakat.
Wewenang :
‐ Mengubah data dan menerbitkan STNK.
42
• Sie SIM ( Surat Izin Mengemudi )
Tugas :
‐ Melakukan seluruh pelayanan yang berhubungan dengan SIM
kepada masyarakat.
Wewenang :
‐ Mengubah data dan menerbitkan SIM.
• Sie BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan Bermotor )
Tugas :
‐ Melakukan seluruh pelayanan yang berhubungan dengan BPKB
kepada masyarakat.
Wewenang :
‐ Mengubah data dan menerbitkan BPKB.
7. Sat Gatur ( Bagian Pengaturan )
Tugas :
‐ Mengatasi kemacetan jalan raya ibu kota.
‐ Memberi petunjuk dan informasi kepada pengendara di jalan.
Wewenang :
‐ Melakukan pengaturan lalu lintas di Jakarta.
8. Sat Patwal ( Patroli Pengawalan )
Tugas :
‐ Melaksanakan pengawalan.
43
Wewenang :
‐ Melakukan pengawalan terhadap pejabat negara, tamu negara dan
kalangan vip.
9. Sat PJR ( Patroli Jalan Raya )
Tugas :
‐ Memantau dan mengatasi kondisi kemacetan jalan raya.
‐ Patroli jalan tol.
‐ Membebaskan penggunaan bahu jalan pada jalan tol.
‐ Memastikan pengguna bahu jalan tol hanya yang sedang dalam
kondisi darurat.
Wewenang :
‐ Melakukan pengaturan lalu lintas.
‐ Menindak pengendara yang melanggar lalu lintas, khususnya
pengguna bahu jalan pada jalan tol yang bukan semestinya.
10. Kasat Lantas Wilayah
Tugas :
‐ Melakukan koordinasi dan pengaturan lalu lintas di wilayahnya
masing- masing.
‐ Memastikan kondisi lalu lintas di wilayahnya aman terkendali.
‐ Memberikan pelayanan dengan respon cepat terhadap masyarakat.
44
Wewenang :
‐ Pengendalian lalu lintas terhadap wilayahnya masing- masing
‐ Menindak anggota yang melanggar kode etik sebagai anggota polri.
3.1.4 Visi dan Misi Instansi
3.1.4.1 Visi
Mampu menjadi pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat
yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai
aparat penegak hukum yang professional dan proporsional yang
selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia
memelihara keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
3.1.4.2 Misi
1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para
pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam
perjalanan dan selamat sampai tujuan.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui
upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan
serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
3. Menegakan peraturan lalu lintas secara professional dan
proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan
HAM.
45
4. Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang
berlaku.
5. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya