i
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
KATA PENGANTAR
Dengan ucapan puji syukur ke-Hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis
(RENSTRA) Tahun 2016 - 2021 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Maros telah diselesaikan dan disusun tepat pada waktunya.
Penyusunan RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Maros ini, merupakan kewajiban setiap OPD untuk itu, maka Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros sebagai Organisasi Perangkat
Daerah menyusun Revisi Rencana Strategis OPD Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Maros. Rencana Strategis OPD ini merupakan
pedoman bagi pimpinan dan seluruh staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga
(Dispora) Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas pokok, fungsi,
program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 – 2021.
Kami Menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros ini masih jauh dari
kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan
kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya.
Maros, 04 Februari 2019
KEPALA DINAS,
Ir. H. ANSARULLAH, MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19620924 198903 1 012
ii
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .............................................................................. i
DAFTAR ISI .......................................................................................... ii
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1
1.2 Landsan Hukum ................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................. 5
1.4 Sistematika Penulisan .......................................................... 5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.... 11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.......................................... 20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah................................... 26
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Perangkat Daerah................................................
35
3.2
3.3
3.4
3.5
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih .........................................................
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
Provinsi.................................................................................
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis..................................................
Penentuan Isu – isu Strategis................................................
39
42
44
49
IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Prangkat Daerah..... 50
V.
VI.
VII.
VIII.
STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PEDANAAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PENUTUP
53
60
75
80
iii
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
DAFTAR LAMPIRAN
No Uraian
1. Perjanjian Kinerja 2020
1
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat Pusat dan Daerah.
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan
yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian
pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat
tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara
keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.
Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana
pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka
menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana
strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu
lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua
aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai
sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan
dicapai.
Mengacu pada Peraturan Meneri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan
Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan
rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
2
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah
Daerah, maka dilakukanlah penyusunan perubahan Renstra Perangkat
Daerah.
Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode 2016 – 2021 ini
merupakan perubahan dari dokumen Renstra sebelumnya yang telah
disusun. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan,
antara lain:
1. Adanya revisi penyusunan RPJMD lama yang telah menjadi Perda No.2
Tahun 2019;
2. Adanya beberapa indikator kinerja yang perlu penyelarasan lebih
lanjut;
3. Keperluan penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah
termuat dalam perubahan RPJMD Kabupaten Maros tahun 2016 -
2021.
Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran
tujuan, sasaran, dan Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan
dalam sisa periode 2 tahun terakhir yaitu: Tahun 2019 dan Tahun 2020,
menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 –
2021. Penyusunan Perubahan Renstra ini dilakukan dengan
memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan,
evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Mengingat
peran dan fungsi Renstra perangkat Daerah ini Provinsi sangat penting
bagi pemerintah dan masyarakat sehingga dalam penyusunannya
dilakukan dengan transparan dan partisipatif untuk menghasilkan
dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan
dijabarkan kembali secara lebih teknis kedalam Rencana Kerja (RENJA)
Perangkat Daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
4
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanginan
jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah
daerah dan rencana kerja pemerintahahn daerah mengganti Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016
Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
5
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini dimaksudkan sebagai
dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan,
dan tolak ukur kinerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan
Olahraga (Dispora)untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan
Pemerintah Kabupaten Maros Periode 2016 – 2021.
Tujuan
Adapun tujuan dari penyusunan perubahan Renstra Perangka Daerah ini
adalah:
1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Dispora Kabupaten Maros untuk sisa periode 2016 – 2021 dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Maros periode 2016 – 2021.
2. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana
Kerja Tahunan) Perangkat Daerah Dispora Dalam rentang waktu 2016
– 2021.
3. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Perangkat Daerah Dispora dalam rentang waktu 2016 – 2021.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dispora ini dususun
dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86
Tahun 2017, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
• BAB I : PENDAHULUAN
Pada Bab ini memuat:
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra
Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan
6
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L
dan Renstra Kabupaten, dan dengan Renja Perangkat
Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan
peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur
organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat
Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat
Daerah.
1.3. Maksud Dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra Perangkat Daerah
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi
dokumen.
• BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Pada Bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan
fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja
sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan
capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah
yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang
masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra
Perangkat Daerah ini, dengan uraian sebagai berikut:
7
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi
Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai
dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.
Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah
ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah
personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses,
prosedur, mekanisme).
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja
Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra
Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM
untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja
pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya
seperti SDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh
pemerintah.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap
Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi,
hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis
terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan
peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat
Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini
mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran
8
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan.
• BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pada Bab ini memuat:
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah.
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta
faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil
kepala daerah Terpilih.
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-
faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat
Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan
misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu
bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat
Daerah.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
Provinsi.
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari
pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari
sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra
Perangkat Daerah provinsi.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.
9
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat
Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari
pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, yang
selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu
strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.
Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi
tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui
Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.
• BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Pada Bab ini memuat:
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah.
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah,
yang disertai dengan indikator kinerja.
• BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang
menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi
dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran,
strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat
pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan
tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan
perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah
kebijakan tersebut.
• BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
10
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
Pada Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
• BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat
Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.
• BAB VIII : PENUTUP
11
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros, yaitu urusan
Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang – undangan berlaku.
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
Sesuai dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros adalah
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan
dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan
Olahraga, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai
berikut :
Dinas Kepemudaan dan Olahraga :
a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Olahraga;
c. Pelaksanaan administrasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.1. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan Peraturan Bupati Maros nomor 82 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros, maka
susunan struktur organisasi yang dimiliki adalah:
12
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
1. Kepala Dinas;
2. Bidang Pemberdayaan Pemuda
3. Bidang Pengembangan Pemuda
4. Bidang Pembudayaan Olahraga
5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kemudian masing-masing bidang membagi jenis urusan menjadi beberapa
seksi yaitu :
a. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub. Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Sub. Bagian Keuangan
b. Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri dari :
1. Seksi Sumber Daya dan Kapasitas Pemuda
2. Seksi Kreatifitas Pemuda
3. Seksi Organisasi Pemuda
c. Bidang Pengembangan Pemuda terdiri dari
1. Seksi Kewirausahaan Pemuda
2. Seksi Kepramukaan
3. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
d. Bidang Peningkatan prestasi Olahraga
1. Seksi Pembibitan Olahragawan
2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
3. Seksi Olahraga Prestasi
e. Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri dari :
1. Seksi Olahraga Rekreasi
2. Seksi Olahraga Pendidikan
3. Seksi Olahraga Khusus
Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Seni
sebagai berikut dapat dilihat pada gambar berikut ini :
13
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
14
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2.1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang telah
dituangkan dalam peraturan perundang – undang yang berlaku, Dinas
Kepemudaaan dan Organisasi memiliki tugas dan fungsi pada setiap entitas
kerja yang ada dalamnya. Adapun uraian tugas dan fungsi tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu dalam melaksanakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan
olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi
:
a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang kepemudaaan dan olahraga;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati tekait
dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
Sekertaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
meaksanakan pembinaan administrasi dan teknis operasional serta
memberikan pelayanan administrasi urusan keuangan, umum, aset
dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan dalam lingkungan
Dinas.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekertaris mempunyai
fungsi :
15
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
a. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan yang meliputi
administrasi umum, aset dan kepegawaian, keuangan,
perencanaan dan pelaporan;
b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum,
aset dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan
pelaporan;
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan
administrasi umum, aset dan kepegawaian, keuangan, serta
perencanaan dan pelaporan;
d. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian program kegiatan
seluruh unsur organisasi dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dias terkai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekertariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Sub Bagian Aset, Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan.
Adapun tugas pokok dari ketiga sub bagin diatas adalah sebagai
berikut :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin olah Kepala
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas
membantu Sekertaris dalam melaksanaan ketatausahaan yang
meliputi perencanaan dan pelaporan.
2. Sub Bagian Aset, Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh
Kepala Sub bagian Aset, Umum dan Kepegawaian yang
mempunyai tugas membantu Sekertaris dalam pelaksanaan
ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, aset dan
kepegawaian.
3. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang
mempunyai tugas membantu Sekertaris dalam pelaksanaan
ketatausahaan yang meliputi keuangan.
16
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda
Bidang Kepemudaan dipimpin olah Kepala Bidang Pemberdayaan
Pemuda yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan perencanaan dan pengawasan, penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan pemuda.
Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pembuatan pedoman, petunjuk dan pengesahan
dan bimbingan kepada generasi muda;
b. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan generasi muda;
c. Pengusahaan bantuan dan membina kerjasama dengan instansi
pemerintah, pihak swasta dan organisasi masyarakat yang terkait
dengan hubungan pemuda;
d. Penginventarisasian analisa kebutuhan dan pendistribusian
bantuan sarana pemuda;
e. Pelaksanaan fungsi tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :
1. Seksi Sumberdaya dan Kapasitas Pemuda
2. Seksi Kreatifitas Pemuda
3. Seksi Organisai Pemuda
Adapun Tugas Pokok dari ketiga seksi tersebut diatas adalah sebagai
berikut :
1. Seksi Sumberdaya dan Kapasitas Pemuda dipimpin oleh
Kepala Seksi sumberdaya dan kapasitas pemuda, yang
mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi,
monitoring dalam hal sumber daya dan kapasitas pemuda.
2. Seksi Kreatifitas Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi
kreatifitas pemuda yang mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring
Organisasi kepemudaan dimasyarakat dalam hal
pemberdayaan kreatifitas pemuda.
17
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
3. Seksi Organisasi Pemuda, dipimpin oleh Kepala Seksi
Organisasi Pemuda yang mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi kelembagaan dan kemitraan.
4. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda
Bidang Kepemudaan dipimpin olah Kepala Bidang Pengembangan
Pemuda yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan perencanaan dan pengawasan, penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis bidang pengembangan pemuda.
Kepala Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pembuatan pedoman, petunjuk dan pengesahan
dan bimbingan kepada generasi muda;
b. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan generasi muda;
c. Pengusahaan bantuan dan membina kerjasama dengan instansi
pemerintah, pihak swasta dan organisasi masyarakat yang terkait
dengan hubungan pemuda;
d. Penginventarisasian analisa kebutuhan dan pendistribusian
bantuan sarana pemuda;
e. Pelaksanaan fungsi tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Bidang Pengembangan Pemuda terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu
1. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan
2. Seksi Kewirausahaan Pemuda
3. Seksi Kepramukaan
Adapun Tugas Pokok dari ketiga seksi tersebut diatas adalah sebagai
berikut :
1. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan dipimpin oleh Kepala
Seksi kepemimpinan dan kepeloporan, yang mempunyai tugas
melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring kepeloporan
kepemudaan dan kepemimpinan.
2. Seksi Kewirausahaan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi
kewirausahaan pemuda, yang mempunyai tugas melakukan
18
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
pembinaan, koordinasi, monitoring dalam hal kewirausahaan
pemuda.
3. Seksi Kepramukaan dipimpin oleh Kepala Seksi kepramukaan,
yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi,
monitoring Organisasi kepemudaan dimasyarakat dalam hal
pembinaan dan pengembangan kepramukaan.
5. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin olah Kepala Bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga yang mempunyai tugas membantu
kepala dinas dalam melaksanakan perencanaan, pembinaan,
penyusunan, pelaksanaan, mengendalikan dan pengawasan
kebijakan pada bidang peningkatan prestasi olahraga yang meliputi
pembibitan olahragawan, olahraga prestasi dan sarana dan
prasarana olahraga.
Kepala Bidang Peningkatan prestasi Olahraga mempunyai Fungsi :
a. Pelaksanaan pembuatan pedoman, petunjuk dan pengesahan
dan bimbingan kepada masyarakat;
b. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan bidang peningkatan prestasi olahraga;
c. Pelaksanaan fungsi tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri dari 3 (tiga)
Seksi yaitu:
1. Seksi Pembibitan Olahragawan
2. Seksi Olahraga Prestasi
3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
Adapun Tugas Pokok dari ketiga seksi tersebut diatas adalah sebagai
berikut :
‘1. Seksi Pembibitan Olahragawan dipimpin oleh Kepala Seksi
pembibitan olahragawan mempunyai tugas membantu kepala
bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring
dan evaluasi dibidang pembibitan olahragawan;
19
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
‘2. Seksi Olahraga Prestasi dipimpin oleh Kepala Seksi olahraga
prestasi, yang mempunyai tugas membantu kepala bidang
melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi
dibidang pembibitan olahragawan
‘3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dipimpin oleh Kepala
Seksi sarana dan prasarana olahraga, yang mempunyai tugas
membantu melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi seksi sarana dan prasarana olahraga.
6. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin olah Kepala Bidang
Pembudayaan Olahraga yang mempunyai tugas membantu kepala
dinas dalam melaksanakan perencanaan, pembinaan, penyusunan,
pelaksanaan, mengendalikan dan pengawasan kebijakan pada bidang
pembudayaan olahraga yang meliputi Olahraga Pendidikan, Olahraga
Rekreasi dan pengembangan Olahraga layanan khusus.
Kepala Bidang Pembudayaan olahraga mempunyai Fungsi :
a. Pelaksanaan pembuatan pedoman, petunjuk dan pengesahan
dan bimbingan dibidang pembudayaan olahraga;
b. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan bidang pembudayaan olahraga;
c. Pelaksanaan fungsi tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri dari 3 (tiga) Seksi
yaitu:
‘1. Seksi Olahraga Pendidikan
‘2. Seksi Olahraga Rekreasi
‘3. Seksi Olahraga Layanan Khusus
Adapun Tugas Pokok dari ketiga seksi tersebut diatas adalah sebagai
berikut :
‘1. Seksi Olahraga Pendidikan dipimpin oleh Kepala Seksi
olahraga pendidikan mempunyai tugas membantu kepala bidang
dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan
20
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan Olahraga
Prestasi.
‘2. Seksi Olahraga Reksreasi dipimpin oleh Kepala Seksi
olahraga reksreasi, yang mempunyai tugas membantu kepala
bidang melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi dibidang olahraga rekreasi.
‘3. Seksi Olahraga Layanan Khusus dipimpin oleh Kepala Seksi
olahraga layanan khusus, yang mempunyai tugas membantu
melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi
dalam pengembangan seksi olahraga layanan khusus.
2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH
Untuk menunjang implementasi Kewenangan, Tugas Pokok, dan fungsi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana yang telah diuraikan
sebelumnya, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga didukung oleh
sumberdaya yang terdiri dari:
2.2.1. SUMBERDAYA MANUSIA
Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan
kegiatan suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM
organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di
lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan satu kesatuan
individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan secara
bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat
utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut
yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten
serta berdayaguna.
Adapun Kondisi sumber daya manusia aparatur Dinas Kepemudaan
dan Olahraga pada saat sekarang, adalah sebagaimana tabel berikut ini:
21
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
Tabel 2.1
komposisi sumber daya manusia aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga
berdasarkan status kepegawaian
NO STATUS PEGAWAI/APARATUR
JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Lk Pr Jumlah Lk Pr Jumlah Lk Pr Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 26 19 45 44 21 65 40 23 63
2 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) - - - - - - - - -
3 Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 8 20 12 8 20 12 8 20
4 Magang - - - - - - - - -
JUMLAH TOTAL 38 27 65 56 29 85 52 31 83
Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tabel 2.2
komposisi sumber daya manusia aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga
berdasarkan pangkat dan golongan
NO GOLONGAN DAN PANGKAT PNS
JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Lk Pr Jumlah Lk Pr Jumlah Lk Pr Jumlah
1 GOLONGAN I (Juru) - - - - - - - - -
1. I A (Juru Muda) - - - - - - - - -
2. I B (Juru Muda Tingkat I) - - - - - - - - -
3. I C (Juru) - - - - - - - - -
4. I D (Juru Tingkat I) - - - - - - - - -
2 GOLONGAN II (Pengatur) 12 5 17 21 3 24 17 3 20
1. II A (Pengatur Muda) 2 - 2 5 - 5 4 - 4
2. II B (Pengatur Muda Tingkat I) 7 3 10 5 1 6 1 1 2
3. II C (Pengatur) 2 1 3 11 2 13 12 2 14
4. II D (Pengatur Tingkat I) 1 1 2 - - - - - -
3 GOLONGAN III (Penata Muda) 8 12 20 18 17 35 17 19 36
1. III A (Penata Muda) 6 1 7 7 4 11 6 5 11
2. III B (Penata Muda Tingkat I) 1 4 5 4 4 8 1 2 3
3. III C (Penata) - 4 4 3 7 10 6 8 14
4. III D (Penata Tingkat I) 1 3 4 4 2 6 4 4 8
4 GOLONGAN IV (Pembina) 6 2 8 5 1 6 5 1 6
1. IV A (Pembina) 3 1 5 3 1 4 3 1 4
2. IV B (Pembina Tingkat I) 2 - 2 1 - 1 1 - 1
3. IV C (Pembina Utama Muda) 1 1 1 1 - 1 1 - 1
4. IV D (Pembina Utama Madya) - - - - - - - - -
22
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
5. IV E (Pembina Utama) - - - - - - - - -
JUMLAH TOTAL 26 19 45 44 21 65 44 21 65
Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tabel 2.3
komposisi sumber daya manusia aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga
berdasarkan Jabatan (Struktural Dan Fungsional)
NO JABATAN
JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Lk Pr Jumlah Lk Pr Jumlah Lk Pr Jumlah
1 STRUKTURAL
1. ESELON II B 1 - 1 1 - 1 1 - 1
2. ESELON III A 1 - 1 1 - 1 1 - 1
3. ESELON III B 2 1 3 3 1 4 4 - 4
4. ESELON IV A 3 2 5 7 8 15 8 7 15
5. ESELON IV B
2 FUNGSIONAL
1. FUNGSIONAL TERTENTU
2. FUNGSIONAL UMUM
JUMLAH TOTAL
Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tabel 2.4
komposisi sumber daya manusia aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga
berdasarkan tingkat pendidikan
NO PENDIDIKAN
JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Lk Pr Jumlah Lk Pr Juml
ah Lk Pr Jumlah
1 Strata Tiga (S3) 1 - 1 - - - -- -- -
2 Strata Dua (S2) 6 1 7 5 1 6 7 3 10
3 Strata Satu (S1) 5 11 16 16 14 30 14 13 27
4 Diploma Tiga (D III) 2 1 3 2 1 3 2 1 3
5 SMA/SMK/Sederajat 12 6 18 21 5 26 17 6 23
6 SMP/Sederajat - - - - - - - - -
JUMLAH TOTAL 26 16 45 44 21 65 40 23 63
Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Dinas Kepemudaan dan Olahraga
23
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2.2.2. SUMBERDAYA ASSET/MODAL/PERALATAN/PERLENGKAPAN
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kepemudaan dan Olahraga, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan
penunjang pekerjaan yang kondisinya sebagaimana yang terdapat dalam tabel
berikut ini:
Tabel 2.5
Daftar peralatan dan perlengkapan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
NO NAMA ASSET
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
JUM
LAH SATUAN
KONDISI JUM
LAH SATUAN KONDISI
JUM
LAH SATUAN KONDISI
BAIK BURUK BAIK BURUK BAIK BURUK
1
Tanah
Bangunan
Kantor
Pemerintah
1
Meter 2 1 - 1
Meter2 1 -
1
Maret 2
1
-
2
Tanah
Bangunan
Kantor
Pemerintah
1
Meter 2 1 -
1
Meter 2 1 -
1
Maret 2
1
-
3
Bangunan
Gedung Kantor
Permanen
1 Meter2 1 - 1 Meter2 1 - 1 Meter2 1 -
4
Bangunan
Gedung Olah
Raga Terbuka
Semi Permanen
17 Meter2 17 - 19 Meter2 19 - 19 Meter2 19 -
5 Matras 100 Buah 100 - 60 Buah 60 - 64 Buah 64 -
6 Alat Olah Raga
Lain-lain 10 Unit 9 - 11 Unit 10 1
11 Unit 10 1
7 Lemari Besi 5 Unit 5 - 5 Unit 5 - 5 Unit 5 -
8 Rak Kayu 1 Unit 1 - 1 Unit 1 - 1 Unit 1 1
9 Filling
Besi/Metal 4 Unit 4 - 4 Unit 4 - 4 Unit 4 -
10 Brand Kas 1 Unit 1 - 1 Unit 1 - 1 Unit 1 -
11 Lemari kayu 1 Unit 1 - 1 Unit 1 - 6 Unit 6 -
12 White Board 1 Unit 1 - 1 Unit 1 - 1 Unit 1 -
13 Meja Reseption 1 Unit 1 - 1 Unit 1 - 1 Unit 1 -
14 Dinding/Sekat
Kayu 1 Paket 1 - 2 Paket 2 - 2 Paket 2 -
24
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
15 Lemari Es 1 Unit 1 - 1 Unit 1 - 1 Unit 1 -
16 AC Split 4 Unit 4 - 7 Unit 5 2 16 Unit 13 3
17 Kipas Angin 8 Unit 8 - 8 Unit 5 3 8 Unit 5 3
18 Exhause Fan 2 Unit 1 1 2 Unit 1 1 2 Unit 1 1
19 Televisi 2 Unit 2 - 2 Unit 2 - 2 Unit 2 -
20 Microphone - - - - - - - - 1 Unit 1 -
21 Dispenser - - - - - - - - 1 Unit 1 -
22 P.C Unit/
Komputer PC 4 Unit 4 - 6 Unit 6 -
7 Unit 7 -
23 Lap Top 11 Unit 8 3 11 Unit 8 3 11 Unit 8 3
24 Printer 7 Unit 5 2 7 Unit 5 2 13 Unit 11 2
25 Scanner 1 Unit 1 - 1 Unit 1 - 2 Unit 1 1
26 Harddisk
Eksternal - - - - 1 Unit 1 -
1 Unit 1 -
27 Disk pack 2 Unit 2 - 2 Unit 2 - 2 Unit 2 -
28 Meja Kerja
Pejabat Eselon II 1 Unit 1 - 1 Unit 1 - 1 Unit 1 -
29
Meja Kerja
Pejabat Eselon
III
14 Unit 14 - 14 Unit 11 3 14 Unit 9 5
30
Meja Kerja
Pejabat Eselon
IV
10 Unit 10 - 10 Unit 10 - 10 Unit 10 -
31
Meja Kerja
Pegawai Non
Struktural
4 Unit 2 2 4 Unit 2 2 4 Unit 2 2
32
Kursi Rapat
Ruangan Rapat
Staff
63 Unit 63 - 63 Unit 43 20 63 Unit 40 23
33
Kursi Hadap
Depan Meja
Kerja Pejabat
Eselon II
6 Unit 6 - 6 Unit 6 - 6 Unit 6 -
34
Lemari Buku
untuk Pejabat
Eselon II
1 Unit 1 - 1 Unit 1 - 1 Unit 1 -
35 Camera +
Attachment 1 Unit 1 - 1 Unit 1 - 1 Unit - 1
36 Proyektor +
Attachment 1 Unit 1 - 1 Unit 1 - 1 Unit 1 -
37 Microphone/Wir
eless Mic -
- - - - - - - 1 Unit 1 -
25
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
38 Camera Film 1 Unit 1 - 1 Unit 1 - 1 Unit 1 -
39 Handy Talky 5 Unit 5 - 5 Unit 4 1 5 Unit 4 1
40 Facsimile 1 Unit 1 - 1 Unit 1 - 1 Unit 1 -
41 Alat Komunikasi
Lain-lain 1 Unit 1 - 1 Unit 1 - 1 Unit 1 -
42 Revolver 3 Unit 3 - 3 Unit 3 - 3 Unit 3 -
43 Alat Musik
Nasional/Daerah 12 Unit 12 - 12 Unit 12 - 12 Unit 10 2
44 Alat Tenis Meja 2 Unit 2 - 2 Unit 1 1 5 Unit 4 1
45
Kendaraan
Dinas/Operasio
nal
13 Unit 13 - 14 Unit 12 2
14 Unit 12 2
a. Mobil 1 Unit 1 - 2 Unit 2 - 2 Unit 2 -
b. Motor 12 Unit 12 - 12 Unit 10 2 12 Unit 10 2
JUMLAH TOTAL 297 289 8 297 256 41 342 278 64
Sumber data: Subbag. Umum, Dinas Kepemudaan dan Olahraga
26
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan
pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan
pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap
negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada
umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Dinas
Kepemudaan dan Olahraga didalamnya.
Jika dilihat dari jenisnya, pelayanan dapat dibedakan ke dalam beberapa
jenis pelayanan, yaitu:
A. Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status
kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan
terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara
lain kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte
Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin
Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan
Tanah dan sebagainya.
B. Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk /
jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon,
penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
C. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa
yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan
kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pelayanan yang dilakukan oleh
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka memberikan pelayanan
kepada masyarakat dan unsur – unsur pemerintahan lainnya yang telah
disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dapat diukur sesuai dengan
hasil pelaksanaan pelayanan tersebut. Adapun hasil kinerja pelaksanaan
pelayanan yang telah dilakukan dalam 2 (dua) tahun terakhir (2016 dan
2017), terdiri dari: a. capaian kinerja pelayanan; b. capaian kinerja keuangan.
27
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2.3.1. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN
Kinerja pelayanan perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga
meliputi urusan Pemerintahan yang terdiri dari: urusan Kepemudaan dan
urusan Olahraga. Dalam pelaksanaan urusan tersebut, terdapat indikator
kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian hasil
pelaksanaan urusan tersebut. Adapun kinerja dari hasil pencapaian tersebut
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Maros
No
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi PD
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi
Capaian Tahun
ke-
Rasio Capaian pada
Tahun ke-
2016 2017 2018 2019 2017 2018 2016 2017 2018
1
Cakupan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
√ 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2
Cakupan
Pelayanan Sarana
Prasarana Aparatur
√ 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3
Tingkat
Pelanggaran
Aparatur
√ 5 4.60 4.20 5 2,30 4,20 100 50 100
4
Persentase Sumber
Daya Aparatur
Yang Memiliki
Kompetensi Sesuai
Bidangnya
√ 100 100 100 98.41 98.41 98.41 0.98 0.98
0.98
5
Persentase
Kesesuaian Muatan
Renstra PD
Terhadap RPJMD
√ 50 100 100 50 100 100 100 100 100
28
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
6
Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD Terhadap Renstra PD
√
50
100
100
50
100
100
100 100 100
7
Persentase
Kesesuaian Muatan
RKA/DPA - PD
Terhadap Renja PD
√ 50 100 100 50 100 100 100 100 100
8
Tingkat Ketepatan
Ketersediaan
Laporan Keuangan
Dan Laporan
Kinerja Perangkat
Daerah
√ 50 100 100 50 100 100 100 100 100
9
Persentase
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Karya Kreatifitas
Pemuda.
√ 0 16.0 19.0 0 16,0 19,0 100 100 100
10
Persentase Pemuda
Yang Di Fasilitasi
Dalam Peningkatan
Keterampilan,
Kreatifitas Seni,
Budaya, Dan
Ekonomi Kreatif
√ 12,0
17,0
12,0
12,0
17,0
12,0
100
100
100
11
Persentase Pemuda
Yang Di Fasilitasi
Dalam
Pengembangan
Kepeloporan,
Kepedulian, Dan
Kesetiakawanan.
√ 13 15 17 13 15 17
100
12
Persentase Pemuda
yang di Fasilitasi
dalam Peningkatan
wawasan
kebangsaan
√ 10 12 13 10 12 13 100
13
Persentase Pemuda
Yang Di Fasilitasi
Dalam
Pengembangan
Kepemimpinan
√ 14 15 15 14 15 15 100
29
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
14
Persentase Pemuda
Yang Di Fasilitasi
Dalam Peningkatan
Ketahanan
Nasional Pemuda.
√ 10 10 10 10 10 10 100
15
Persentase Pemuda
yang difasilitasi
dalam
pengembangan
Kapasitas moral
dan intelektual
√ 10 12,0 14,0 10 12,0 14,0 100
16
Persentase Pemuda
Yang Di Fasilitasi
Sebagai Kader
Kewirausahaan
√ 0,00
12,0
14,0
0,00
12,0
14,0
100
17
Persentase Sentra
Kewirausahaan
Pemuda Yang Di
Fasilitasi
√
0,00
7,00
11,0
0,00
7,00
11,0
100
18
Persentase Pemuda (Wirausahawan) Yang Di Fasilitasi Memperoleh Akses Permodalan Pada Lembaga LPKP
√ 0,00
17,0
17,0
0,00
17,0
17,0
100
19 Organisasi Kepemudaan
√
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
100
20 Kegiatan Kepemudaan
√
11,5
12,3
13,1
11,5
12,3
13,1
100
21
Persentase Bibit
Olahragawan Yang
Di Fasilitasi Dalam
Pemanduan Bakat
Cabang Olahraga.
√ 0,00
20,0
20,0
0,00
20,0
20,0
100
100
22
Persentase
Olahragawan Yang
Di Fasilitasi Dalam
Pengembangan
Olahragawan
Berbakat
√ 9,00
13,0
13,0
9,00
13,0
13,0
100
30
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
23
Persentase Klub
Olahraga Yang
Mendapatkan
Pembinaan
√ 13,0
13,0
17,0
13,0
13,0
17,0
100
24
Persentase
Fasilitasi Prasarana
Olahraga
Pendidikan,
Olahraga Prestasi,
Dan Olah Raga
Rekreasi
√ 6,00
14,0
14,0
6,00
14,0
14,0
100
25
Persentase Peserta
Olah Raga Usia
Dini Dan Lembaga
Pemasyarakatan.
√ 0,00
29,0
24,0
0,00
29,0
24,0
100
26
Persentase
Fasilitasi Olah
Raga Bagi
Masyarakat Lansia
√ 13,0
16,0
18,0
13,0
16,0
18,0
100
27
Persentase Peserta
Olah Raga Massal,
Tradisional,
Tantangan, Dan
Petualangan
√ 11,0
11,0
12,0
11,0
11,0
12,0
100
28
Persentase
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Olahraga Rekreasi.
√
11,00
17,0
17,0
11,0
17,0
17,0
100
29
Persentase
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Invitasi Olahraga
Tradisional.
√
10,00
20,0
20,0
10,0
20,0
20,0
100
30
Persentase
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Invitasi Senam
Kesegaran
Jasmani.
√
10,00
14,0
14,0
10,0
14,0
14,0
100
31 Persentase
Fasilitasi
√
9,00
15,0
15,0
9,00
15,0
15,0
100
31
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
Penyelenggaraan
Kejuaraan/
Kompetisi Olahraga
Berprestasi.
32
Persentase
Fasilitasi Kejuaraan
Olah Raga Bagi
Masyarakat
Berkebutuhan
Khusus.
√ 0
20,0
20,0
0
20,0
20,0
100
33
Persentase Peserta
Pekan Olah Raga
Pendidikan
√ 9,00
12,0
14,0
9,00
12,0
14,0
100
34
Rasio Ketersediaan
Lapangan Olah
Raga
√ 1,37
1,38
1,39
1,37
1,38
1,39
100
35
Rasio Klub
Olahraga (Per
10.000 Penduduk)
√ 0,12
0,12
0,15
0,12
0,12
0,15
100
36
Rasio Gedung
Olahraga (Per
10.000 Penduduk)
√
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
100
37
Persentase
Organisasi Pemuda
Yang Aktif
√ 100 100 100 100 100 100 100 100 100
38 Persentase
Wirausaha Muda √ 8,55 9,41 9,41 8,58 0,94 4,44 4,34 10,33 47,23
39
Cakupan
Pembinaan
Olahraga
√ 0 100 100 100 9,52 9,52 0 9,52 9,52
40 Cakupan Pelatih
Yang Bersertifikasi √ 100 100 100 100 100 100 100 100 100
42
Cakupan
Pembinaan Atlit
Muda
√ 0 3,54 7,08 10,61 3,62 13,89 0 102 196
43 Jumlah Atlet
Berpretasi √ 20 30 166 32 15 33 75 50 28
44 Jumlah Prestasi
Olahraga √ 22,22 14,81 77,78 29,63 9,52 9,52 43 64 12
32
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2.3.2. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Untuk pencapaian kinerja hasil pelaksanaan pelayanan dalam urusan
pemerintahan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka
Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengalokasikan anggaran yang dituangkan
kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2016 dan tahun 2017.
Adapun Perkembangan dari alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan
program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017, dapat
dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Kabupaten Maros
Sumber data: Subbag. Perencanaan dan Keuangan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga
No URAIAN PROGRAM
Anggaran Tahun
(dlm Ribuan)
Realisasi Tahun
Anggaran (dlm Ribuan)
Rasio antara Realisasi
dan Anggaran
(dlm Ribuan)
Rata-rata
Pertumbuhan
2016
(Rp)
2017
(Rp)
2018
(Rp)
2016
(Rp)
2017
(Rp)
2018
(Rp)
2016
(Rp)
2017
(Rp)
2018
(Rp)
Anggaran
(%)
Realisa
si (%)
1
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
482.0
25
424.0
81
510.7
61
355.4
04
373.5
68
463.1
51
73,
73
88,
09
90
,68 -1,80 14,55
2
Program Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
185.1
80
112.8
00
264.7
75
168.5
25
109.7
69
250.5
33 91,01 97,31
94,
62 28,28 46,69
3
Pengadan Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu
7000 13,
700 0 7000
13.70
0 0 100 100 0 0 0
4
Program Peningkatan
Pengembangan sistem
Pelaporan Capain
kinerja Dan Keuangan
36.
600
2.3
75
37.
525
36.
600 2.375
37.52
5 100 100 0 646,49 693,24
5 Perencanaan dan
penganggaran SKPD
31.
700
4.7
00
10.95
0
31.
590
4.7
00
10.
950
99,
65 100 100 -18,68 23,93
33
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2.3.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH
Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan yang diampu oleh
Dinas Kepemudaan dan Olahraga senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai
faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, utamanya
faktor eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilan
pengembangan pelayanan.
2.3.4. TANTANGAN
Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan dalam
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:
1. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana
olahraga.
2. Belum adanya pemetaan pendataan kepemudaan dan keolahragaan
3. Tingginya daya saing dalam meningkatkan prestasi pada di tingkat
nasional, regional dan internasional.
4. Perlunya Media aspirasi pemuda dalam pengembangan potensinya
5. Belum memadainya sarana dan prasarana kesenian yang dapat
mendukung seniman-seniman muda dan prestasi di bidang seni
6
Program Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
659.5
49
969.9
00
988.8
93
612.4
35
969.7
50
986.6
43
92,
86
99,
98
99,
77 48,03 30,04
7
Program peningkatan
Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan Dan
kecakapan Hidup
Pemuda
82.
250 0 0
80.
000 0 0
97,
26 0 0 0 0
8
Program Pembinaan
Dan Pemasyarakatan
Olahraga
575.4
16
1.114
.05
1.467
.28
541.0
31
1.073
.55
1.448
.36
94,
02
96,
36
98,
71 109,46 66,67
9
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
726.5
14 0 0
713.3
69 0 0
98,
19 0 0 0 0
10 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
756.0
55 0 0
756.0
55 0 0 100 0 0 0 0
34
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2.3.5. PELUANG
Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan
dalam penyelenggaraan urasan dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan
Olahraga adalah sebagai berikut:
1. Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi
pemuda dan olahraga.
2. Semakin tingginya minat masyarakat untuk olahraga rekreasi baik itu
dibidang kepmeduaan, keolahragaan dan kesenian.
3. Terbukanya peluang berprestasi melalui kejuaran dan lomba-lomba
4. Adanya dukungan organisasi pemuda.forum pemuda dalam
pengembangan peran serta kepemudaan.
5. Potensi lingkungan dan regulasi kewirausahaan pemuda
6. Semakin meningkatnya minat dan bakat pemuda pada seni kreasi dan
modern
7. Potensi lingkungan dan regulasi kewirausahaan pemuda
8. Semakin meningkatnya minat dan bakat pemuda pada seni kreasi dan
modern
35
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas
Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas di bidang/Urusan Kepemudaan
dan Olahraga .Identifikasi permasalahan diperlukan agar perumusan program
dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus diselesaikan.
Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari
berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja,
capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau
evaluasi yang lain. Secara umum identifikasi permasalahan di Dinas
Kepemudaan dan Olahraga adalah , sebagai berikut:
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros
Aspek Kajian Capaian /
kondisi Saat
ini
Standar yang
digunakan
Faktor yang mempengaruhi Permasalahan PD
Internal Eksternal
Aspek Sumber
daya Manusia
• Kurangnya
Tenaga
Fungsional
Perencana
• Kemampuan
SDM kurang
memadai
- Dokumen Analisis
Beban Kerja
- Berdasarkan
kompetensi
jabatan
- Belum
seluruhnya
membuat SOP
Jabatan dan
Kegiatan
- Pelaksanaan
jabatan dan
kegiatan belum
konsisten pada
SOP
Diklat bagi
jabatan
fungsional
umum belum
terpenuhi
sehingga
kompetensi staf
masih rendah
Lambatnya
pekerjaan
terselesaikan
36
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
Aspek
Kelembagaan
Dan
Ketatalaksanaan
• Pelaksanaan
tupoksi belum
memadai
• Penataan
arsip yang
tidak sesuai
dengan
pengelolaan
kearsipan
- Peraturan Bupati
Maros nomor 82
Tahun 2016
tentang
Kedudukan,
Susunan
Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta
Tata Kerja
Perangkat Daerah
Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Kabupaten Maros
- UU Nomor 43
Tahun 2009
tentang kearsipan
- Pelaksanaan
jabatan dan
kegiatan belum
konsisten pada
tupoksi
- Data laporan
tidak tersusun
dengan baik
Kurangnya
koordinasi
kelembagaan
yang terkait
dengan urusan
kepemudaan
dan olahraga
- Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
belum berjalan
sesuai yang
diharapkan
- Adanya
dokumen/data
yang tidak
lengkap
Aspek
Perencanaan Dan
Keuangan
• Kurang
Inovatif
untuk
membuat
kegiatan yang
berkaitan
dengan
kerangka
acuan kerja
• Ketersediaan
anggaran
dalam
penyelenggara
an kegiatan
masih kurang
• Kendala
- Permendagri no.
13 tahun 2006
tentang
pengelolaan
keuangan dan
perubahannya
- Permendagri
No.86 Tahun
2017.Tentang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah.
- Perda Kab. Maros
No. 7 Tahun 2018
tentang Anggaran
pendapatan dan
belanja daerah
- Perbup Maros
No.29 Tahun 2013
tentang
pelimpahan
- Adanya kegiatan
yang sudah
direncanakan
tidak dapat
terlaksana
- Laporan tidak
tepat waktu
Kegiatan
koordinasi
ketingkat
Provinsi dan
pusat kurang
terlaksana
- Usulan
masyarakat
belum dapat
terpenuhi
seluruhnya
- Sistem
Informasi
ketersediaan
data belum
memadai
37
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
jaringan
dalam
penginputan
lewat sistem
• Sering
terjadinya
pergeseran
anggaran
hingga
membuat
kegiatan
terlambat
terlaksana
kewenangan
pengelola
keuangan
pemerintah
daerah kabupaten
maros kepada
koordinator
pengelola
keuangan
daerah,
bendahara umum
daerah, pejabat
pengelola
keuangan daerah
dan kepala
satuaan
perangkat kerja
daerah
Aspek Sarana
dan Prasarana
• Kurangnya
data tentang
sarana dan
prasarana
perkecamatan
/
perkelurahan
• Masih
minimnya
sarana dan
prasara
perkantoran
• Belum adanya
gelanggang
kepemudaan
yang
permanen
- UU nomor 41
tahun 2011
Standar sarana
dan prasarana
olahraga dan
kepemudaan
- Belum adanya
regulasai
kewenangan
tentang
pengelolaan dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
perkecamatan/ke
lurahan
- Fasilitas
perlengkapan
kantor yang
belum memadai
- Tingkat
kesadaran
masyarakat
dalam
memelihara
dan mengelola
sarana dan
prasrana
belum optimal
- Pembangunan
sarana dan
prasarana
belum optimal
- Kurang nyaman
dalam bekerja
38
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
Aspek Pelayanan
Berdasarkan
Urusan
Pemerintahan
Kurangnya
data terkait
Organisasi
Pemuda Yang
kurang aktif
- PP nomor 41
tahun 2011
tentang
kewirausahaan
dan kepeloporan
pemuda serta
penyediaan
sarana dan
prasarna
kepemudaan
- UU Nomor 40
tahun 2009
tentang data
SIPOR
- Terbatasnya
kewenangan
pada dinas
- Kurangnya data
pendukung
- Kurangnya
anggaran sarana
dan prasarana
bidang
kepemudaan
Kurangnya
keaktifan
organisasi
kepemudaan
berorganisasi
- Belum
optimalnya
pembinaan
organisasi
kepemudaan
- pemuda sebagai
agen
pembngunan
banyak terlibat
narkoba
Kurangnya
data wirausaha
muda yang
aktif dan
kreatif
- UU Nomor 40
tahun 2009
tentang data
SIPOR
- Terbatasnya
kewenangan
pada dinas
- Kurangnya data
pendukung
Kurangnya
keaktifan
wirausaha
muda ke dalam
urusan
pemerintahan
Belum optimalnya
pembinaan
wirausaha muda
Kurangnya
data Pelatih
Yang
Bersertifikasi
- UU Nomor 40
tahun 2009
tentang data
SIPOR
Terbatasnya
kewenangan
pada dinas
Kurangnya
kompetensi
pelatih yang
bersertifikasi
Pelaksanaan
pelatihan bagi
para pelatih
belum berjalan
sesuai harapan
Kurangnya
data atlet
muda yang
berprestasi
pada cabang
olahraga
unggulan
daerah
- UU Nomor 40
tahun 2009
tentang data
SIPOR
Kurangnya data
pendukung
Kurangnya
data atlet
muda yang
tidak aktif
Belum optimalnya
pembinaan atlet
muda
39
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,
antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk
mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu
mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan
menurut Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja
Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk lima tahun ke depan (2016 – 2021),
diarahkan untuk membawa masyarakat Kabupaten Maros menuju suatu
kehidupan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan Visi : Maros Lebih
Sejahtera 2021.
Dalam mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan beberapa misi
Bupati/Wakil Bupati terpilih yang kemudian digariskan menjadi misi
pembangunan Kabupaten Maros untuk 5 (lima) tahun kedepan (2016 – 2021),
yaitu:
1. Misi Pertama : Meningkatkan Perekonomian Daerah
2. Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
4. Misi Keempat : Meningkatkan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan
5. Misi Kelima : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
6. Misi Keenam :Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Teknologi
Informatika
Berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan pembagian urusan
dan kewenangan sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang – Undang
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka
pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Maros, Dinas Kepemudaan dan
Olahraga berkontribusi terhadap:
40
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
a. Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
b. Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Untuk mengetahui keterkaitan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga dilakukan telaahan terhadap visi dan misi
pembangunan Kabupaten Maros yang terjabarkan pada tabel berikut ini:
Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga
terhadap Pencapaian Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021
NO
URAIAN
PERMASALAHAN BERDASARKAN PELAYANAN PD
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG MISI
BUPATI/WAKIL BUPATI
PROGRAM PEMBANGUNAN
1
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
1. Program
Pengelolaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Masih Kurangnya data Jumlah Atlet berprestasi per cabang olahraga
Belum adanya pemetaan pendataan kepemudaan dan olahraga
Adanya dukungan pemerintah dalam pengelolaan sistem penyelenggaraan pemerintah
41
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2. Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Pembinaan
organisasi cabang olahraga masih terbatas termasuk pengembangan organisasi kepemudaan
- Masih terbatasnya
sarana dan prasarana olahraga dan kegiatan kepemudaan
- Tingginya daya
saing dalam peningkatan prestasi pada ditingkat nasional, regional dan internasional
- Semakin
tingginya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana olahraga
- Masih kurangnya
prestasi tingkat regional dan nasional yang di raih
Tingginya dukungan pemerintah terhadap peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
2
Misi 3: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
1. Program Pembangunan Sumberdaya Manusia Masyarakat
- Tingginya daya saing dalam peningkatan prestasi pada ditingkat nasional, regional dan internasional
- Perlunya media
aspirasi pemuda dalam pengembangan potensinya
- Terbukanya peluang berprestasi melalui kejuaraan dan lomba –lomba
- Potensi
lingkungan dan regulasi kewirausahaan pemuda
2. Program Peningkatan Peran Aktif Perempuan Dalam Pembangunan
Masih kurangnya peran perempuan dalam pengembangan keterampilan ekonomi kreatif
Perlunya peningkatan SDM yang memiliki wawasan pengembangan keterampilan ekonomi kreatif
Tingginya dukunngan pemerintah dalam Fasilitasi Peningkatan Keterampilan, Ekonomi Kreatif ketersediaan dana dalam mebiayai kegiatan
42
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI
Berdasarkan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan maka dapat
dilakukan analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menilai keserasian,
keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros terhadap
sasaran Renstra K/L dan sasaran Renstra perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-
masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:
a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Maros telah berkontribusi terhadap pencapaian
sasaran Renstra K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.
b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Maros melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau
Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Hasil review terhadap Renstra K/L dengan Renstra Provinsi ini menjadi
masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan ditangani
pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros.
Berdasarkan hal tersebut maka review dilakukan pada:
a. isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan.
b. tujuan dan sasaran;
c. strategi dan kebijakan;
d. program prioritas beserta target kinerjanya;
e. indikasi lokasi program prioritas;
f. indikasi besaran pendanaan program strategi; dan
g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.
Telaah Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan
langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Maros. dan memberikan pengaruh terhadap penanganan
43
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
permasalahan yang disertai dengan faktor - faktor yang bersifat menghambat
maupun yang mendorong dapat terlihat seperti tabel dibawah ini:
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas kepemudaaan dan Olahraga berdasarkan
Sasaran Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
NO. SASARAN JANGKA MENENGAH
RENSTRA K/L
PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
1 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Publik
Perlu ada pembangunan gedung olahraga
- Masalah Lokasi atau tempat pembangunan gedung olahraga
- Tingginya minat masyarakat dalam berolahraga
2 Meningkatkan Kualitas
Manajemen Pelayanan Publik
Perlu dilakukan pembinaan
terhadap organisasi pemuda yang sudah terbentuk
- Beberapa organisasi
kepemudaan belum terdaftarnya di Kesbang - Masih rendahnya peran serta organisasi kepemudaan dalam meningkatkan kapasitas pemuda
- Tingginya Minat
berorganisasi di kalangan pemuda
3 Meningkatkannya Kualitas Hidup Masyarakat Sebagai Individu
Perlu dilakukan pembinaan terhadap organisasi olahraga yang sudah terbentuk
- Beberapa klub olahraga tidak mempunyai SK kepengurusan maupun belum terdaftar - Rendahnya peran kelembagaan/organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga serta belum optimalnya
koordinasi dan kerjasama antar organisasi olahraga dalam mewujudkan prestasi olahraga
- Tingginya minat berolahraga di kalangan masyarakat
4 Meningkatkan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik
Kegiatan kepemudaan masih perlu ditingkatkan
- Rendahnya produktivitas, kemampuan kewirausahaan, dan daya saing produktivitas pemuda dalam
- Tingginya minat keinginan pemuda/ pemudu untuk melibatkan diri dalam pembangunan
44
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros, sebagai
pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyusun program-
program pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan
ruang dan pengendaliannya. Oleh karena itu penyusunan indikasi program
pembangunan pada dasarnya mengacu pada arahan rencana tata ruang yang
telah dirumuskan, disamping sebagai kelanjutan dan kebijaksanaan yang
telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Maros. Sehingga perumusan
pembangunan sektoral didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai
berikut :
aktivitas perekonomian - Masih rendahnya peran kepemudaan dalam meningkatkan kapasitas pemuda
5 Meningkatkannya Kualitas Hidup Masyarakat Sebagai Individu
Jumlah kegiatan olahraga masih perlu ditingkatkan
Rendahnya peran kelembagaan/organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga serta belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi olahraga dalam mewujudkan prestasi olahraga.
- Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti kejuaran/event keolahragaan
NO SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
SULSEL
PERMASALAHAN PELAYANAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
1. Meningkatnya Peran dan Prestasi Pemuda dan Keolahragaan
- Masih Kurang Sarana dan Prasarana Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
- Masih Kurangnya Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan
Masih Kurang data dan informasi mengenai Kepemudaan dan Atlet berprestasi
percabor
Koordinasi Antar Tingkat Pemerintahan yang terjalin dengan harmonis
45
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
a. Untuk mewujudkan struktur ruang yang diharapkan.
b. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan Kabupaten
Maros, baik secara sektoral maupun keuangan daerah.
c. Untuk mengembangkan potensi dan menangani masalah yang ada dalam
rangka pengembangan wilayah secara keseluruhan.
d. Untuk memberikan prioritas pengembangan masing-masing sektor
pembangunan.
Secara umum program pembangunan sektoral akan mengindikasikan
sektor pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Maros dalam jangka waktu rencana pembangunan 20
tahun kedepan (2012-2032), yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan
pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun
daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kabupaten Maros,
yang terdiri dari:
1. Tahap Pertama, pada periode Tahun 2012-2017;
2. Tahap Kedua, pada periode Tahun 2018-2022;
3. Tahap Ketiga, pada periode Tahun 2023-2027;
4. Tahap Keempat, pada periode Tahun 2028-2032;
Berdasarkan uraian diatas, maka untuk melihat keterkaitan RTRW
Kabupaten Maros periode 2012 – 2032 dengan RPJMD Kabupaten Maros
periode 2016 – 2021 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Maros pada periode tersebut melaksanakan tahapan
RTRW pada sebagian tahap pertama ( 2016 dan 2017) dan sebagian lagi tahap
ketiga (2018 – 2021).
Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi
implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jika dibandingkan dengan struktur dan
pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis)
pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas
wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.
46
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
Apabila dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka
menengah dalam RTRW, pernagkat Daerah dapat menyusun rancangan
program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu,
dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah aspek yang
memberikan pengaruh, baik sebagai penghambat maupun pendorong
terhadap pelaksanaan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga,
sebagimana yang diuraikan pada tabel berikut ini:
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
NO
RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN
MAROS
PERMASALAHAN PELAYANAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
I STRUKTUR RUANG
1. Peningkatan Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata (di Wilayah Kabupaten Maros
• Masih Kurangnya
data Jumlah Atlet berprestasi per cabang olahraga.
• Penataan dari stadion
maupun sarana olahraga tidak memperhatikan tata letaknya sehingga pada event-event olahraga menimbulkan kemacetan dan kurang kesedian tempat parker
• Ketersediaan Data
Dan Informasi mengenai Lokasi ataupun lahan untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga.
• Masih kurangnya
koordinasi percabor mengenai data atlet
• Masih kurangnya
sarana dan prasarana olahraga
Besar minat masyarakat akan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga serta tingginya minat masyarakat untuk berolahraga
2. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Lokasi atau Tempat Pembangunan Kawasan Olahraga
Kurangnya Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Pelayanan Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kecamatan yang diarahkan pada kawasan PPL secara proporsional
Besar minat masyarakat akan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga serta tingginya minat masyarakat untuk berolahraga
47
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
II POLA RUANG
1. Kawasan peruntukan lainnya
Belum memadainya kawasan peruntukan pelayanan olahraga
Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga pada pemukiman 14 kecamatan di Kabupaten Maros
Besar minat masyarakat akan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga serta tingginya minat masyarakat untuk berolahraga
Sedangkan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya
disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Untuk itu KLHS memuat
kajian antara lain:
a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan;
b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;
c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self
assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah
dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip
Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang
dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi
48
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan
berkelanjutan.
Telaah terhadap pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat
menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan
risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi
pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati.
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara
mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung
kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan
hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana
pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat
mengakibatkan penurunan - penurunan daya dukung dan daya tampung
lingkungan di Kabupaten Maros.
Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa
daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib
diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS.
b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan
daya tamping lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis
terhadap dokumen hasil KLHS diajukan untuk mengidentifikasi apakah ada
program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah yang berimplikasi
negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan
pelayanan perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan
hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan
rekomendasi KLHS.
49
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan
internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan
kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Maros dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang
dimiliki dalam rangka pencapaian target Visi dan misi pembangunan
Kabupaten Maros.
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros melalui telaahan terhadap
Renstra Kementerian, Renstra Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, analisa
Rencana Tata Ruang Wilayah, dan KLHS maka dapat teridentifikasi isu - isu
strategis akan yang dihadapi, adalah sebagai berikut
1. Rendahnya produktivitas, kemampuan kewirausahaan, dan daya saing
produktivitas pemuda dalam aktivitas perekonomian
2. Rendahnya peran kelembagaan/organisasi olahraga dalam
meningkatkan prestasi olahraga serta belum optimalnya koordinasi
dan kerjasama antar organisasi olahraga dalam mewujudkan prestasi
olahraga
3. Masih rendahnya peran serta organisasi kepemudaan dalam
meningkatkan kapasitas pemuda
4. Sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan di bidang
olahraga masih Kurang.
5. Koordinasi yang sinergis dalam pengelolaan penyediaan data dan
informasi, regulasi, potensi Kepemudaan, Olahraga belum maksimal.
6. Rentannya pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas
yang disebabkan pengaruh budaya luar dan teknologi informasi yang
sangat pesat.
50
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 DISPORA2021 DISPORA2021 DISPORA2021 DISPORA
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
Tujuan pembangunan disusun berdasarkan misi sehinggan tujuan
merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam
mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sedangkan Sasaran
merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara
berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan
yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab
sebelumnya, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga,
menyusun tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada tujuan dan sasaran
yang terdapat dalam setiap Misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten
Maros periode 2016 – 2021. Adapun tujuan dan sasaran dalam RPJMD
Kabupaten Maros periode 2016 - 2021 yang akan disupport oleh Dinas
Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:
1. MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.
Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:
A. Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan
Berkinerja Tinggi, dengan sasaran:
a. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien,
Dan Efektif.
B. Tujuan: Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas, dengan
sasaran:
a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
2. MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT.
Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:
51
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 DISPORA2021 DISPORA2021 DISPORA2021 DISPORA
A. Tujuan: Meningkatkan Taraf Hidup Penduduk, Baik Sebagai Individu
Maupun Sebagai Masyarakat, dengan sasaran:
a. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.
b. Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.
c. Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup,
Dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak.
d. Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan
Masyarakat.
e. Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai
Daya Dukung Lingkungan Daerah.
Setelah melihat uraian dari tujuan dan sasaran pada setiap misi
dalam RPJMD, maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut menjadi
landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Dinas
Kepemudaan dan Olahraga untuk periode 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan
dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dilakukan melalui langkah –
langkah sebagai berikut:
1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing tujuan dan
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan.
2. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang
akan dihadapi berdasarkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan urusan
Pemerintahan yang akan dilaksanakan.
3. Dapat diukur dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
4. Menggunakan kalimat dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
5. Perumusan sasaran untuk mencapai dan menjelaskan tujuan.
6. Memenuhi kriteria SMART-C
7. Merumuskan indikator sasaran (Impact) yang terukur dan mendukung
pencapaian indikator sasaran RPJMD.
Berdasarkan uraian diatas, maka Pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga beserta indikator
kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:
52
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 DISPORA2021 DISPORA2021 DISPORA2021 DISPORA
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN (IMPACT)
TOLOK UKUR TARGET KINERJA PADA TAHUN KE
SATUAN
1 2 3 4 5
1.
Meningkatnya
Tata Kelola
Birokrasi Dinas
Kepemudaan
dan Olahraga
Meningkatnya Ukuran Kepuasan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
C
C
CC
B
BB
Nilai Survey
2.
Meningkatkan
Kualitas
Pembangunan Bidang
Kepemudaan
Dan Olahraga
Meningkatnya Peran Aktif Pemuda Dalam Pembangunan
Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Berwirausaha
17 20 20 30 30 Persen
Meningkatnya Partisipasi Dan Prestasi Olahraga Daerah
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Olahraga
3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 Persen
Persentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi Ditingkat Regional
70 70 80 100 100 Persen
53
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Secara umum strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan
terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan
kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan
memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang
dihadapi. Dalam hal pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan, strategi
merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand
design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan
dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan
Perangkat Daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.
Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola
strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada
pencapaian pembangunan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan
daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran
pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari
pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah
arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya
nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Dalam menentukan strategi pembangunan, beberapa langkah yang
ditempuh oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk menentukan strategi
pembangunan jangka menengah, yaitu:
1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode
pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan).
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan
sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan
pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur
kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
54
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan
pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang
dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan
jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk
mencapai sasaran pembangunan.
Berdasarkan uraian diatas dan hasil analisa terhadap akar masalah
yang akan diselesaikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, maka strategi
yang akan dilaksanakan adalah:
Pada Misi 3, yaitu: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
a. Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Secara
Inklusif.
b. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat
Melalui Pemanfaatan Modal Sosial Serta Partisipasi Masyarakat.
Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha
pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan
panduan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga agar lebih optimal dalam
menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan
juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan untuk
urusan Kepemudaan dan Olahraga selama lima tahun periode Renstra.
Penyusunan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam
melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala
daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala,
serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pembangunan.
Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun
negatif pada masa periode Renstra perlu dipersiapkan baik terkait
permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh
karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi
pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pelaksanaan
55
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
Renstra periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang
profil urusan Kepemudaan dan Olahrga pada masa depan.
Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai
pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras
dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun
waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi
sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya
yang memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan untuk memberikan
dukungan terhadap tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga ,
yaitu:
1. Mampu Mengembangkan potensi dan kreatifitas pemuda dalam
rangka menciptakan masyarakat yang terampil dan berdaya saing
tinggi;
2. Mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang beriman dan
bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha ESa, memiliki wawasan
kebangsaan serta peduli terhadap lingkungan;
3. Membentuk pemuda yang memiliki jiwa kewirausahaan dan
kemandirian;
4. Meningkatkan peran, fungsi, dan partisipasi pemuda dalam
mewujudkan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah;
5. Melanjutkan system manajemen keolahragaan dalam upaya
menata system pembinaan pembangunan keolahragaan secara
terpadu dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang dan
pengembangan bakat,serta peningkatan prestasi;
7. Memberdayakan dan mengembangkan iptek keolahragaan dan
upaya mendukung peningkatan mutu pembinaan dan
pembangunan olahraga.
Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara lebih terperinci, maka
56
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
berikut ini disajikan kessuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros
VISI RPJMD: MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021
MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1
Meningkatkan
Kualitas Kinerja
Bidang Kepemudaan
Dan Olahraga
1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
1
Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas, Dan Percepatan Proses Pelayanan Dan Pengambilan Keputusan Dalam Birokrasi
1
Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang dan pengembangan bakat,serta peningkatan prestasi
2
Meningkatnya
Kualitas Kinerja
Bidang Kepemudaan
dan Olahraga
1
Meningkatnya Peran Aktif Pemuda Dalam Pembangunan
1
Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Secara Inklusif.
1
Memberdayakan dan mengembangkan iptek keolahragaan dan upaya mendukung peningkatan mutu pembinaan dan pembangunan olahraga.
2
Meningkatnya Kualitas Kinerja Bidang Keolahragaan
1
Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Yang Menghasilkan Outcome Dan Impact (Hasil Dan Dampak) Bagi Masyarakat
Secara Bertanggung Jawab Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Yang Ada
1 Melanjutkan system
manajemen keolahragaan dalam upaya menata system pembinaan pembangunan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan
MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya
1. Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
1. Membentuk pemuda
57
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
1
Meningkatkan
Kualitas
Pembangunan Bidang
Kepemudaan
Dan Olahraga
1.
Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Masyarakat Secara Inklusif.
yang memiliki jiwa kewirausahaan dan kemandirian
1
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Modal Sosial Serta Partisipasi Masyarakat
1.
Mampu Mengembangkan potensi dan kreatifitas pemuda dalam rangka menciptakan masyarakat yang terampil dan berdaya saing tinggi
62
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Maros
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
UNIT KERJA SKPD/OPD
PENANGGUNG JAWAB TOLOK UKUR
TARGET KINERJA
AWAL PERIODE
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
AKHIR PERIODE
SATUAN TARG
ET Rp.
(000) TARG
ET
Rp. (00
0)
TARGET
Rp. (000)
TARGET
Rp. (000)
TARGET
Rp. (000)
1 Meningkatkan Kualitas Pembangunann Bidang Kepemudaan dan Olahraga DISPORA
1
1 Meningkatnya Ukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Kepemudaan dan Olahraga
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
C C - C - B - B - A - A Nilai Survey
Kepala Dinas
1 1 1
Program Penyediaan
Dukungan Manajemen Perkantoran
Jumlah Fungsi Manajemen
OPD yang dilaksanakan 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 Persen Sekretaris
1 1 1 1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Surat Terdisdtribusi
-
750
5.400
-
-
-
-
-
-
-
-
750
Lembar
Subbag Umum Aset dan
Kepegawaian
1 1 1 2
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Jumlah layanan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
12
51.200
- - - - -
-
-
-
12
Bulan Subbag Umum
Aset dan Kepegawaian
1 1 1 3 Penyediaan Jasa
Administrasi keuangan
Jumlah Cakupan Layanan
Administrasi keuangan 15 15
111.
900 15
83.
100 5 90.750 -
-
-
-
15
Dokumen Subbag
Keuangan
1 1 1 4
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah Pembersih kantor,
Jumlah Bulan
2
12
2
12 12.000 2
12.
000 - - -
-
-
-
2 12
Orang, Bulan
Subbag Umum
Aset dan
Kepegawaian
63
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
1 1 1 5
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Jenis jasa Service Perbaikan
Peralatan Kerja 3 3 8.800 - - - - -
-
3 8.800
3
Orang
Subbag Umum Aset dan
Kepegawaian
1 1 1 6 Penyediaan Alat tulis kantor,cetak dan
penggandaan
Tersedianya ATK,
Penggandaan dan Cetak 12 12 57.300 - - - - -
-
-
- 12
Bulan
Subbag Umum Aset dan
Kepegawaian
1 1 1 7
Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi listrik/penerangan
Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan
12
5
12
5 5.250 - - - - -
-
125 5.250 12
5
Bulan,
Jenis
Subbag Umum
Asset dan Kepegawaian
1 1 1 8 Penyediaan peralatan
Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Jenis Peralatan Rumah Tangga
12
2
12
2
5.000
- - - - -
-
122
5.000
12
2
Bulan,
Jenis
Subbag Umum
Aset dan Kepegawaian
1 1 1 9 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Tersedianya Makana dan
Minum PNS, Rapat, dan Tamu
12 12 108.975 - - - - -
-
-
- 12
Bulan
Subbag Umum
Aset dan Kepegawaian
1 1 1 10 Penyediaan Alat Pembersih dan Alat
Kebersihan Kantor
Jenis alat pembersih dan bahan pembersih kantor,
Tersedianya alat pembersih/alat pembersih
10
12
10
12
7.000
20 18.
000 - - - - 20 18.000
30
12
Jenis,
Bulan
Subbag Umum Aset dan
Kepegawaian
1 1 1 11 Penyediaan Jasa Pendukung Operasional
kantor
Jumlah Sopir
Jumlah Bulan
12
1
12
12.000
- - - - - -
-
-
1
12
Orang,
Bulan
Subbag Umum Aset dan
Kepegawaian
1 1 1 12 Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
12 12 90.000
- - - - - -
-
- 12 Bulan
Subbag Umum
Aset dan Kepegawaian
1 1 1 13 Penyediaan jasa Administrasi
Perkantoran
Jumlah Administrasi Kepegawaian (Operator)
2 2 7.200 - - - - - -
-
-
2 Orang Subbag Umum
Aset dan
Kepegawaian
1 1 1 14 Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran
Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum
Perkantoran
- - - - - - - 12 152. 590
12 250. 000
12 Layanan Subbag Umum
Asset dan
Kepegawaian
1 1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Presentase Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
100 100 - 100 - 100 - 100 -
100
-
100
Persen Sekretaris
1 1 1 15
Penyediaan Layanan Pendukung
Administrasi Perkantoran
Jumlah Cakupan Layanan
Administrasi Umum Perkantoran
- - - 14 322
981 13
390.
911 10 153.176 10
200.
000 10 Layanan
Subbag Umum
Asset dan Kepegawaian
1 1 1 16 Penyediaan Dukungan Manajemen
Kepegawaian
Jumlah Layanan Manajemen Kepegawaian
- - - - - - - - - - 29. 000
2 12
Orang, Bulan
Subbag Umum Asset dan
Kepegawaian
64
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
1 1 3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Presentase Cakupan
Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
100 100 - 100 - 100 - 100 -
100
-
100 Persen Sekretaris
1 1 2 1
Pengadaan
Pelengkapan gedung kantor
Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
1 1 67. 210 - - 6 4.500 - - 6
5.000 7 Jenis
Subbag Umum
Asset dan Kepegawaian
1 1 2 2
Pengadaan Peralatan
gedung kantor
Jumlah Ketersediaan peralatan kantor
6 6 34. 190 5
29. 600
- - - - 5
29.600
11 Unit
Subbag Umum
Asset dan Kepegawaian
1 1 2 3 Pemeliharaan rutin
berkala/gedung kantor
Jumlah Ruangan Yang
direhabilitasi 1 1 14. 500 t
76.
200 1
5.000
-
-
1
6.000 1
Gedung,
Unit
Subbag Umum Asset dan
Kepegawaian
1 1 2 4
Pemeliharaan
Perlengkapan Bangunan Gedung
Kantor
Jumlah Jenis Pemeliharaan Perelngkapan Kantor
6 6 5.000 - - 6 5.000 1
4.500 1
10.000 1 Paket
Subbag Umum
Asset dan Kepegawaian
1 1 2 5
Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang
berada dalam kondisi yang baik
8 8 69. 280 1 7. 000
- - - - 1 7.000
8
Mobil, Motor
Subbag Umum Asset dan
Kepegawaian
1 1 2 6 Penyediaan Kendaraan Hias /Devile/Karnaval
Jumlah Kendaraan Hias /Devile/ Karnaval
- - - 1 10. 000
1
10.000 1
10. 000
1 10.000 1 Mobil, Unit
Subbag Umum Asset dan
Kepegawaian
1 1 2 7 Rehabilitas Ruangan
Kantor
Jumlah Ruangan yang
direhabilitasi 1 5.000 1
5.
000 1 1
180.
150 1 5.000 1
50.000
1
Gedung,
Unit
Subbag Umum
Asset dan Kepegawaian
1 1 2 8
Penyediaan
Perlengkapan Bangunan Kantor
Jumlah Perlengkapan
Bangunan Kantor Yang Tersedia
- - - - - - - - - 7
100.
000
7
Jenis
Subbag Umum
Asset dan Kepegawaian
1 1 2 9 Penyediaan Perlengkapan Kantor
Persentase/cakupan Pelayanan Sarana dan
Prasarana Aparatur
- - - - - - - - - 5
190. 000
5 Jenis
Subbag Umum Asset dan
Kepegawaian
1 1 2 10 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara
- - - - - - - - - 5
12.500
5 Jenis Subbag Umum
Asset dan
Kepegawaian
65
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
1 1 3 Program Peningkatan
Disisplin Aparatur
Tingkat Pelanggaran
Aparatur 100 100 - 100 - 100 - 100 -
100
- 100 Persen Sekretaris
1 1 3 1 Pengadaan Pakaian khusus hari – hari
tertentu
Jumlah Pakaian Khusus hari
– hari tertentu 1 1 7000 95
13.
700 149 6.300 149 6.300 120 7000 95
Orang,
Paket
Subbag Umum Asset dan
Kepegawaian
1 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Nilai Akuntabilitas Kinerja C C - CC - B - BB - A - A - Sekretaris
1 1 1 Program Penyediaan Dukungan Manajemen
Perkantoran
Jumlah Fungsi Manajemen OPD yang dilaksanakan
- 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 Persen Sekretaris
1 1 1 16
Pelayanan dan
Penatausahaan Keuangan
Jumlah cakupan Layanan
Administrasi Umum Perkantoran
- - - - - - - 10 60.300 10 60.300 10 Layanan
Subbag Umum
Asset dan Kepegawaian
1 1 1 17 Perencanaan, Penganggaran Dan
Pelaporan
Jumlah Dokumen - - - - - - - 47 12.295 47 12.295
47 Dokumen
Subbag Perencanaan dan
Pelaporan
1 1 1 18 Pengendalian Kegiatan OPD
Jumlah Laporan - - - - - - -
-
- 5 5.000
5 Laporan
Subbag Perencanaan dan
Pelaporan
1 1 1 19 Pelaksanaan Survey Internal Penilaian
Kapasitas Organisasi
Jumlah Dokumen - - - - - - -
-
- 1 10.000
1 Dokumen
Subbag Perencanaan dan
Pelaporan
1 2 1
Program Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan
Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
- 100 - 100 - 100 - 100 -
100
- 100 Persen Sekretaris
1 2 1 1 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan
Jumlah Dokumen - 13 33.600 - - - - - - -
- 1 Dokumen
Subbag Keuangan
1 2 1 2 Perencanaan,Pelaporan, dan Pertanggung
jawaban Keuangan
Jumlah Dokumen - - - 15 83. 100
- - - -
-
- 15 Dokumen Subbag
Perencanaan dan
Pelaporan
1 2 1 3 Penyusunan Laporan Keuangan
Jumlah Cakupan Layanan Administrasi keuangan
- - - - - 5 90.750 - - 5 90.750 5 Layanan Subbag
Keuangan
1 2 2 Program Perencanaan dan
Penganggaaran SKPD
Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan
Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
- 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 Persen Sekretaris
66
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
1 2 2 1
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Peanggaran
Jumlah Dokumen - 17 36.800 - - - - - - 17 36.800 17 Dokumen
Subbag
Perencanaan dan Pelaporan
1 2 2 2 Penyusunan Renja PD
terhadap Renstra PD
Jumlah Dokumen Renja/
Renstra OPD - - - 2
2.
350 - - - - 2 2.350 2 Dokumen
Subbag Perencanaan dan
Pelaporan
1 2 2 3 Persentase kesesuaian muatan Rka/DPA-PD terhadap Renja PD
Jumlah Dokumen RKA/DPA OPD
- - - 4 2.
350 - - - - 4 2.350 4 Dokumen
Subbag Perencanaan dan
Pelaporan
1 2 2 4
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
Jumlah Dokumen LAKIP
OPD - - - 1
2.
375
-
-
-
- 1 2.375 1 Dokumen
Subbag
Perencanaan dan Pelaporan
1 2 2 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran OPD
Jumlah Dokumen Perencanaan Dan
Penganggaran OPD
- - - - - 7 1.875 - - 7 1.875 7 Dokumen Subbag
Perencanaan dan
Pelaporan
1 2 2 6
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanan Kegiatan Dinas
Pemuda Dan Olahraga
- - - - - 4 9.075 - - 4 9.075 4 Dokumen
Subbag
Perencanaan dan Pelaporan
2 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga Bidang
Kepemudaan
2 1 Meninkatnya Peran Aktif Pemuda Dalam Pembangunan
Tingkat Partisipasi Pemuda
Dalam Kegiatan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan
Berwirausaha
17 17 - 20 - 20 - 30 - 30 - 30 Persen Kepala Dinas
2 1 1 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif
100 100 - - - - - - - Persen Bidang Pemuda
67
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2 1 1 1
Koordinasi Dan
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan
Jumlah Pelaksanaan - 1 30.570 - - - - - -
-
-
1
Kali Kasi Organisasi
2 1 1 2
Fasilitas Pembinaan
Paskibraka Tingkat Daerah
Jumlah Pelaksanaan 1 1 433.
900 - - - - - -
-
-
1
Kali Kasi
Kepemimpinan dan kepeloporan
2 1 1 3 Fasilitas Penyelenggaraan
Kegiatan Kepramukaan
Jumlah Pelaksanaan
Kegiatan Kepramukaan 3 3
183.
730 - - - - - -
-
-
3
Kali Kasi
Kepramukaan
2 1 1 4 Fasilitas Pekan Temu Wicara Organisai
Pemuda
Jumlah Pelaksanaan 1 1 16. 000 - - - - - - - - - - Kasi Organisasi
2 1 1 5 Pembinaan Pemuda Pelopor
Jumlah SDM Jumlah Pelaksanaan
141
141
21. 210 - - - - - - - - - -
Kasi
kepemimpinan dan Kepeloporan
2 1 2
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Cakupan Organisasi Pemuda
yang Akti 100 100 - - - - - - - - - - Persen Bidang Pemuda
2 1 2 1 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda
Jumlah Pelaksanaan 3 3 82. 250
Kasi Kewirausahaan
2 1 3
Program
Pelayanan,Pemberdayaan Dan Pengembangan
Kepemudaan
Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif
- - - 100 - 100 - - - 100 - 100 Persen
Bidang Pemuda
2 1 3 1
Peningkatan Kapasitas
dan Wawasan Kebangsaan
Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam
Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- - - 40 21.
000 45 19.587 - -
-
-
40
Orang Kasi Sumber
Daya dan Kapasitas
68
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2 1 3 2 Fasilitas Penyelenggaraan
Kegiatan Kepramukaan
Jumlah kegiatan kepanduan
/kepramukaan yang difasilitasi guna
penyelenggaraan kegiatan kepanduan
- - - 2 79.
960 - - - - 2
79.
960
2
Kali
Kasi
Kepramukaan
2 1 3 3 Fasilitas Pekan Temu Wicara Organisai
Pemuda
Jumlah Anggota Paskibraka
Yang di Fasilitasi - - - 75
511
135 - - - - 75
511.
135
75
Orang Kasi
Kepemimpinan
dan Kepeloporan
2 1 3 4
Koordinasi dan
Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan
Jumlah Pemuda yang difasilitasi Dalam
Peningkatan Ketahanan Nasional Pemuda
- - - 1 17. 490
- - - - 1 17. 490
1
Orang Kasi Organisasi
2 1 3 5
Fasilitas Pekan Temu
Wicara Organisasi Pemuda
Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang
Memenuhi Kelayakan Organisasi
- - - 35 69.
075 - - - - - -
35
Lembaga Kasi Organisasi
2 1 3 6 Kegiatan Kepemudaan
Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Pembinaan
dan Pengembangan Kegiatan Kepemudaan
- - - 35 188
390 - - - - 35
188.
390
30
Orang Kasi Kreativitas
Pemuda
2 1 3 7
Penyelenggaraan
Pengembangan Kapasitas Moral dan
Intelektual
Jumlah Peserta Pengembangan Kapasitas
Moral dan Intelektual
- - - - - 120 13.830 - - - -
120
Orang
Kasi Sumber Daya dan
kapasitas
2 1 3 8 Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Kepemudaan
Jumlah Pemuda Yang
difasilitasi Dalam peningkatan Ketahanan
Rasional Pemuda
- - - - - 1 17.280 - - - -
1
Orang Kasi Organisasi
2 1 3 9 Pembinaan Dan Pengembangan
Kegiatan Kepemudaan
Jumlah Pemuda Yang
difasilitasi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kepemudaan
- - - - - 35 201. 545
- - - -
35
Orang Kasi Kreativitas
2 1 3 10 Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas Pemuda
Jumlah Kelompok / Grup
Yang Mengikuti Lomba Kreatifitas
- - - - - 20 18.887 - - 20 18.887
20
Grup/ klompok
Kasi Kreativitas
69
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2 1 3 11 Pelatihan Keterampilan
Bagi Pemuda
Jumlah Pemuda Yang
memiliki Keterampilan/Kreatifitas
Dalam Seni, Budaya dan Ekonomi
- - - 16 82.
850 16 67.500 - - - -
16
Orang Kasi
Kewirausahaan
2 1 3 12 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
Jumlah Generasi Muda Yang Mengikuti Pelatihan
Kewirausahaan
- - - - - 24 10.370 - - - -
24
Orang
Kasi Kewirausahaan
2 1 3 14 Pembinaan Pemuda
Pelopor
Jumlah Pemuda Yang Difasilitasi Pada
Pengembangan Kepedulian,Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda
- - - - - 14 12.850 - - - -
14
Orang Kasi
Kepemimpinan Dan Kepeloporan
2 1 3 15 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Jumlah Organisasi
Kepemudaan Yang Mendapat Pembinaan
- - - - - 10 25.010 - - - -
10
Lembaga Kasi Organisasi
2 1 3 16 Penyelenggaraan
Kegiatan kepramukaan
Jumlah Kegiatan
kepanduan/kepramukaan yang difasilitasi guna
penyelenggaraan kegiatan kepanduan
- - - - - 2 47.447 - - - -
2
Kali
Kasi
Kepramukaan
2 1 3 17 Pembinaan Paskibraka
Tingkat Daerah Jumlah Anggota Paskibraka - - - - - 74
517.
020 - - - -
74
Orang
Kasi Kepemimpinan
dan Kepeloporan
2 1 3 18 Pembinaan Kegiatan Kepramukaan
Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan
- - - - - 1 37.567 - - - -
1
kali
Kasi Kepramukaan
2 1 4 Program Pemberdayaan Kepemudaan
Cakupan Organisasi Pemuda yang Akti
- - - - - - - 100 - 100 - - Persen Bidang Pemuda
2 1 4 1 Peningkatan Kapasitas Dan Wawasan
Kebangsaan
Jumlah Organisasi Pemuda
yang Memiliki Peningkatan Kapasitas Wawasan
Kebangsaan
- - - - - - - 79 25. 050
79 38.000
79
Organisasi
Kasi Sumber Daya dan
Kapasitas
2 1 4 2
Penyelenggaraan
Pengembangan Kapasitas Moral dan
Intelektual
Jumlah Organisasi Yang Memiliki Kapasitas Moral
Dan Intelektual
- - - - - - - 2 18. 900
2 40.000
2
Organisasi
Kasi Sumber Daya dan
Kapasitas
70
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2 1 4 3 Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Kepemudaan
Jumlah Organisasi Berperan dalam Koordinasi
Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan
- - - - - - - 1 20.
000 1
20.
000
1
Organisasi
Kasi Pengembangan
Organisasi Pemuda
2 1 4 4 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Jumlah Organisasi Pemuda
Yang Ikut Serta Dalam Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
- - - - - - - 10 27. 415
10 27. 415
10
Organisasi Kasi
Pengembangan Organisasi
Pemuda
2 1 4 5 Pembinaan Dan Pengembangan
Kegiatan Kepemudaan
Jumlah Organisasi Pemuda
Yang Aktif - - - - - - - 1
193.
760 1
193.
760
1
Organisasi
Kasi Pengembangan
Organisasi Pemuda
2 1 4 6 Fasilitas Pekan Temu
Wicra Organisasi
Jumlah Organisasi Pemuda
Yang Aktif - - - - - - - - - 1 50.000
1
Organisasi
Kasi Pengembangan
Organisasi Pemuda
2 1 4 7
Monev Penguatan Data Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda (OKP)
Jumlah Organisasi Pemuda
Yang Aktif - - - - - - - - - 1 14.000
1
Organisasi Kasi
Pengembangan
Organisasi Pemuda
2 1 4 8 Sosialisasi Bahaya Narkoba
Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif
- - - - - - - - - 1 30.000
1
Organisasi Kasi Sumber
Daya dan
Kapasitas
2 1 5 Program Pembinaan Dan
Pengembangan Pemuda
Cakupan Organisasi Pemuda
yang Akti - - - - - 100 - 100 -
100
Persen
Bidang Pemuda
2 1 5 1 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda
Jumlah Wirausaha Muda Meningkat Keterampilannya
- - - - - - - 16 70. 200
16 70. 200
16
Orang
Kasi Kewirausahaan
2 1 5 2 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan
Jumlah Pemuda Ikut Serta Kegiatan Kepramukaan
- - - - - - - 524 25. 025
524 25. 025
524
Orang Kasi
Kepramukaan
71
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2 1 5 3 Pembinaan Paskibraka Tingkat Daerah
Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif
- - - - - - - 32
522.
905
32
546.
230
32
Organisasi
Kasi Kepemimpinan
dan kepeloporan
2 1 5 4 Pembinaan Kegiatan Kepramukaan
Jumlah Pemuda ikut serta kegiatan Pramuka
- - - - - - - 32 40.360 32 40.360
32
Organisasi Kasi
Kepemimpinan
dan kepeloporan
2 1 5 5 Study Wawasan Tim Paskibraka
Jumlah Pemuda ikut serta kegiatan paskibraka
- - - - - - - - - 32 30.000
32
Organisasi
Kasi
Kepemimpinan dan kepeloporan
2 1 5 6 Pembinaan Pemuda
Pelopor
Jumlah Pemuda yang Kreatif
dan Inovatif - - - - - - - 2 10.175 2 12.500
2
Organisasi
Kasi Kepemimpinan
dan kepeloporan
2 1 5 7 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Kepramukaan
Jumlah Organisasi Yang
Aktif - - - - - - - - - 2
100.
000
2
Organisasi
Kasi
Kepramukaan
2 1 5 8
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kepramukaan
Jumlah Organisasi Yang Aktif
- - - - - - - - - 2 100. 000
2
Organisasi
Kasi Kepramukaan
2 1 5 9
Penguatan Data
Kepaskibrakaan dan Kepeloporan
Jumlah Pemuda Yang Kreatif dan Inovatif
- - - - - - - - - 2 15.000
2
Organisasi
Kasi
Kepemimpinan dan kepeloporan
2 1 5 10 Pelatihan Keterampilan Wirausaha Pemuda
Jumlah Pemuda Terampil Pada Organisasi Pemuda
- - - - - - - - - 1 75.000
1
Organisasi
Kasi Kewirausahaan
2 1 5 11 Seminar Pramuka (KMD dan KML)
Penyelenggaraan Seminar Pramuka
- - - - - - - - - 1 150. 000
1
Kegiatan Kasi
Kepramukaan
2 1 5 12 Perkemahan Wirakarya
Nasional
Penyelenggaraan Wirakarya
Nasional - - - - - - - - - 1
180.
000
1
Kegiatan Kasi
Kepramukaan
72
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
2 1 5 13 Bimtek Penyusunan Karya Tulis Bagi
Pemuda Pelopor
Jumlah Pemuda Pelopor
Yang Mengikuti Bimtek - - - - - - - - - 30 50.000
30
Orang
Kasi Kepemimpinan
dan kepeloporan
2 1 5 14
Pelatihan Dasar – Dasar
Kepemimpinan Bagi Pemuda
Jumlah Purna Paskibraka
Yang Dilatih - - - - - - - - - 30 50.000
30
Orang
Kasi Kepemimpinan
dan kepeloporan
2 1 5 15 Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan
Jumlah Pemuda Yang Dilatih - - - - - - - - - 30 100. 000
30
Orang
Kasi
Kepemimpinan dan kepeloporan
3 1 Meningkatnya Partisipasi Dan
Prestasi Olahraga Daerah
Persentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi
Ditingkat Regional
- 70 - 70 - 80 - 80 - 100 - 100 Persen Kepala Dinas
3 1 1 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
Cakupan Pembinaan Olahraga
- 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 Persen Bidang Olahraga
3 1 1 1
Jumlah Organisasi cabang olahraga yang
di fasilitasi pada pengembangan
organisasi cabang olahraga
Jumlah Pelaksanaan - 1 103. 730
- - - - - - - - 1 Kali Kasi Olahraga
Prestasi
3 1 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Cakupan Pembinaan Olahraga
100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 Persen Bidang Olahraga
3 1 2 1
Pembinaan Olahraga
yang berkembang di masyarakat
Jumlah Pembinaan olahraga 11 11 108. 966
- - - -
-
-
-
-
11
Cabor Kasi Pembibitan
Olahragawan
3 1 2 2
Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan
Keolahragaan Masyarakat
Jumlah Pelaksanaan 1 1 42.370 - - - -
-
-
-
-
1
Kali Kasi Olahraga
Prestasi
3 1 2 3 Penyelenggaraan
Olahraga Tradisional
Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan olahraga
tradisonal
1 1 41.990 - - - -
-
-
-
-
1
Kali Kasi Olahraga
Rekreasi
73
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
3 1 2 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Olahraga
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Olahraga yang tersedia sesuai standar yang
berlaku
- - - 2 35.650
16 39.750
-
- 16 39.750 16
Set
Kasi Sarana dan Prasarana
3 1 3 Peningkatan Psrtisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat
dalam berolahraga
Cakupan Pembinaan Olahraga
100 - -
100 -
100 -
100
-
100
-
100
Persen Bidang Olahraga
3 1 3 1 Penyelenggaraan Olahraga Kesegaran
Jasmani dan Rohani
Jumlah Cabang Olahraga yang dibina
- - - 2500 127 020
30 68.040 2530 83.571 2530 83.571 2530
Orang Kasi Olahraga
Rekreasi
3 1 3 2 Penyelenggaraan Olahraga Tradisional
Jumlah Cabang Olahraga yang dibina
- - - 1125 91.300
1125 112. 067
50
68.
700 50 68. 700
50
Orang Kasi Olahraga
Rekreasi
3 1 3 3 Penyelenggaraan Olahraga Bagi Anggota
KORPS ASN
Jumlah Cabang Olahraga yang dibina
- - - 46 56.300
46 58.339 50
78.
775
50 80. 000
50
Orang
Kasi Olahraga
Pendidikan
3 1 3 4
Penyelenggaraan Olahraga Usia Dini dan
Lembaga Pemasyarakatan (LP)
Jumlah Cabang Olahraga
yang dibina - - - 1
20.
650 1 20.325
1
24.
735 1 20.325 1
Kali Kasi Olahraga
Layanan Khusus
3 1 3 5 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Antar Pelajar
(POPDA)
Jumlah Cabang Olahraga
yang dibina - - - 91
227
345 25 82.490
91
145. 425
25 150.
000 91
Orang Kasi Olahraga
Pendidikan
3 1 3 6 Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi
Jumlah Cabang Olahraga yang dibina
1 1 82.700 - - - - 1 32. 775
1 32. 775
1 Cabor Kasi Olahraga
Rekreasi
3 1 3 7
Penyelenggaraan
Olahraga Usia Lanjut (Lansia)
Jumlah Cabang Olahraga
yang dibina - - - - - - - - -
1
25.000 1
Kali Kasi Olahraga
Layanan Khusus
3 1 3 8
Penyelenggaraan Pekan
Olahraga Penyandang Cacat
Jumlah Cabang Olahraga
yang dibina - - - - - - - - -
1
20.000 1
Kali Kasi Olahraga
Layanan Khusus
3 1 Meningkatnya Partisipasi Dan Prestasi Olahraga Daerah
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam
Kegiatan Olahraga
- 3,00 - 4,00 - 4,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00 Persen Kepala Dinas
74
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
3 1 4
Program Pembinaan Dan
Peningkatan Prestasi Olahraga Unggulan Daerah
Cakupan Pembinaan
Olahraga 100 - -
100 -
100 -
100
-
100
-
100
Persen Bidang Olahraga
3 1 4 1
Pemeliharaan Sarana
dan Parasarana Olahraga
Jumlah Cabang Olahraga
yang dibina 3 3 20.000 3
10.
000 - -
3
14.900
3
14.900 3
Unit Kasi Sarana dan
Prasarana
3 1 4 2
Penyelenggaraan
Invitasi/Kejuaraan Olahraga Antar Club
Jumlah Cabang Olahraga yang dibina
14 35. 000
14 35. 000
14 35. 000
14 14
37.475.
14 37.475 14 Cabor
Kasi Pembibitan
Olahragawan
3 1 4 3 Penyelenggaraan Kompetesi Olahraga
Jumlah Cabang Olahraga yang dibina
3 3 299. 390
2 202 350
1
83.645
1
83.645
1
83.645
1
Kali
Kasi Olahraga Prestasi
3 1 4 4
Pembinaan dan
Pengembangan Cabang Olahraga
Jumlah Cabang Olahraga
yang dibina - - - 1
184
540 2 97.600
3
155.
222
3
155.
222 3
Cabor Kasi Pembibitan
Olahragawan
3 1 4 5 Peningkatan Kapsitas Wasit, Juri, dan Pelatih
Jumlah Cabang Olahraga yang dibina
- - - - - - - 3 120. 000
3 120. 000
3
Cabor
Kasi Pembibitan Olahragawan
3 1 4 6 Bantuan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Jumlah Cabang Olahraga
yang dibina - - - - - - - 3
500.
000 3
500.
000 3
Cabor Kasi Sarana dan
Prasarana
3 1 4 7
Penyelenggaraan Lomba
Lari Marathon Tahun 2020
Jumlah Cabang Olahraga
yang dibina - - - - - - - - - 1
200.
000 1
Keg
Kasi Olahraga
Prestasi
3 1 4 8
Peningkatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Jumlah Cabang Olahraga
yang dibina 4 4
706.
514 2
158
900 - - 2
70.
000 2
100.
000 2
Unit Kasi Sarana dan
Prasarana
3 1 4 9 Pembinaan Atlet Berprestasi
Jumlah Atlet Berprestasi - - - - - - - - - 25 100. 000
25
SK Kasi Olahraga
Prestasi
3 1 4 10 Pembinaan Bibit Atlet Unggulan
Jumlah Atlet Unggulan - - - - - - - - - 150 100. 000
150
SK Kasi Pembibitan
Olahragawan
1
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui suatu
perumusan yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang
urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang
menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah
berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek
strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2
(dua) yaitu: program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan
program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal
program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya
dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus
diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian tersebut disebabkan karena
urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh
yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakan, dan selanjutnya disebut
dengan program/kegiatan pembangunan daerah.
Program/kegiatan yang bersifat operasional, kinerjanya merupakan
tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan
yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah),
menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala
daerah pada tingkat kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan
program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal
evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada
identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib, pilihan,
dan fungsi penunjang).
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga, maka ditentukan rencana program yang
berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dalam proses penentuan jumlah
dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu
2
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan
sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Kepemudaan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:
75
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi
yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Agar pencapaian
kinerja dapat terealisir sesuai dengan rencana strategis maka diperlukan
pengukuran kinerja secara terstruktur, sistematis dan terjangkau.
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu
instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan
mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara
menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas,
fungsi, dan misi organisasi. Sistem tersebut menjadi bahan monitoring dan
evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga
kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi dapat diperbaiki.
Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja
pemerintah, disusunlah indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja
suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan
alat atau media untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam
mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang
dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai
dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap
perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap pasca
kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).
Penetapan indikator kinerja Dispora untuk memberikan gambaran
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Maros, yang secara
khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan
pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan
berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan
digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dispora, harus
ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta
76
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dispora
kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal).
Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur
keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus
mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun
2016 – 2021.
Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka indikator kinerja
yang digunakan oleh Dispora Kabupaten Maros memiliki metode perhitungan
untuk digunakan dalam mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan,
adapun metode perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel. 7.2 Metode Perhitungan Indikator Kinerja
Dispora Kabupaten Maros
NO INDIKATOR KINERJA SASARAN
PENJELASAN/METODE PENGHITUNGAN
1
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Penilaian dilakukan dengan metode survey secara internal yang dibentuk oleh Kepala
Dispora. Materi survey yang tertuang dalam kuisioner terdiri dari 2 (dua) pertanyaan
utama yang digunakan dalam menentukan kapasitas organisasi Dispora. Kedua
pertanyaan tersebut diturunkan kedalam 18 (delapan belas) pernyataan tertutup yang
mempunyai skala pilihan jawaban sama dan terangkum dalam satu kuesioner, yaitu:
1. Persepsi pegawai terhadap pelaksanaan pelayanan Perkantoran, yang meliputi:
a. 8 (delapan) area perubahan dalam road map reformasi birokrasi telah
dilaksanakan dan berjalan dengan baik.
b. Para pimpinan konsisten dalam mendorong dan menjadi rule model dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi.
c. Seluruh anggota organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan arah kebijakan
reformasi birokrasi dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan organisasi.
d. Budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi telah mendukung
pelaksanaan reformasi birokrasi.
e. Terdapat mekanisme ataupun media untuk mensosialisasikan dan menampung
saran anggota organisasi dalam perumusan kebijakan dan implementasi
reformasi birokrasi.
f. terdapat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi oleh
manajemen.
g. telah dilakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
77
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
reformasi birokrasi.
2. Kepuasan dan motivasi pegawai atas kebijakan, yang meliputi:
a. Menurut saya tentang kesesuaian pekerjaan yang saya jalani dengan tugas dan
fungsi yang seharusnya.
b. Menurut saya tentang tugas/jabatan yang saya kerjakan dengan minat dan
kompetensi yang saya miliki.
c. Menurut saya tentang pembagian kerja.
d. Menurut saya tentang apresiasi dan feedback pimpinan terhadap hasil kerja
saya.
e. Menurut saya tentang fleksibilitas dan ketersediaan fasilitas kantor seperti
kertas, komputer, telepon, dll.
f. Menurut saya tentang kerjasama antar staf/pegawai baik didalam unit, maupun
lintas unit kerja.
g. Menurut saya tentang komunikasi antar staf dan pimpinan.
h. Menurut saya tentang pembinaan dan strategi pimpinan dalam mencapai
tujuan.
i. Menurut saya tentang kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
j. Menurut saya tentang kesempatan dan peluang karir di lingkungan organisasi.
k. Menurut saya tentang dukungan pimpinan terhadap kesempatan promosi,
dikaitkan dengan sasaran kinerja pegawai saya.
Jumlah seluruh target responden adalah seluruh pegawai Dispora yang terdaftar
masih aktif dalam daftar kepegawaian Dispora (tidak termasuk cuti dan tugas belajar).
Nilai survey pada rentang antara 0-4. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin
mendekati 4 maka kapasitas organisasi Dispora semakin baik. Sebaliknya jika
nilainya mendekati nol, maka kapasitas organisasi diartikan semakin buruk.
2 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial, Ekonomi, Dan Budaya
�����ℎ ������ ���� ��������� ���ℎ ������� ������ ������, �����, �� ������
�����ℎ ������ ���� ������ � 100
Keterangan: Jumlah Penduduk (Usia Penduduk) yang pernah mengikuti kegiatan sosial,ekonomi, dan budaya/(dibagi) Jumlah penduduk (Usia Pemuda)X (dikali) 100 (Seratus)
3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Olahraga
�����ℎ ������ > 5 ��ℎ� ��� ������� ������ ���ℎ����
�����ℎ ������ 5 ��ℎ� � 100
Keterangan: Jumlah penduduk > 5 Tahun yang melakukan kegiatan olahraga / (dibagi) Jumlah Penduduk X (dikali) 100 (seratus)
4 Persentase Cabang Olahraga Yang Bersprestasi Ditingkat Regional
�����ℎ ����� �� !"��� ����� #� ������ ���$���
�����ℎ ����� ����� �� #���� � 100
Keterangan: Jumlah Cabor Yang Menjadi Juara Di Tingkat Provinsi / (dibagi) Jumlah Total Cabor Yang Dibina X (dikali) 100 (seratus)
78
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun
sebelumnya serta indikator kinerja Dispora Kabupaten Maros yang menjadi
pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD maka secara
rinci indikator kinerja adalah sebagai berikut :
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dispora Kabupaten Maros yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
NO INDIKATOR
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
AWAL
PERIODE
RPJMD TAHUN
1
TAHUN
2
TAHUN
3
TAHUN
4
TAHUN
5
AKHIR
PERIODE
RPJMD
SATUAN
TAHUN 0
1
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
C C C B B A A Nilai Survey
2
Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial, Ekonomi, Dan Berwirausaha
17 17 20 50 87 90 90 Persen
3
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Olahraga
3,00
3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 Persen
4
Tingkat Cabang Olahraga Yang Berprestasi Ditingkat Regional
70 70 70 80 80 90 90 Persen
80
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah
dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan
perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan
keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam
menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang
pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya
merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar -
benar dikedepankan.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Maros periode 2016 – 2021 telah disusun berdasar pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah
dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para
pemangku kepentingan, baik pada lingkup lokal (Kabupaten Maros), regional
(Provinsi Sulawesi Selatan), maupun nasional (Pemerintah Pusat).
Output dari Rencana Strategis ini adalah Program Tahunan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros yang berkelanjutan sesuai
dengan Tupoksi dan sasaran yang diimplementasikan dalam kegiatan
tahunan dan diharapkan mampu menjadi alat control dan bahan evaluasi
dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dalam satu periode Renstra.
Selain itu Renstra ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi setiap pejabat di
lingkungan Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros dalam
menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap
pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.
81
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 –––– 2021 2021 2021 2021 DISPORADISPORADISPORADISPORA
Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk
melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkan lebih
lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap unit kerja dalam
lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros. Akhirnya
semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Maros, 04 Februari 2019
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros
Ir. H. ANSARULLAH, MM.
Nip. 19620924 198903 1 012