BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah1.1.1 Gambaran Umum Wilayah Puskesmas
Kecamatan Cilincing
1.1.1.1 Keadaan GeografisKecamatan Cilincing merupakan salah
satu Kecamatan yang berada di Wilayah Kota Administrasi Jakarta
Utara, dengan batas - batas sebagai berikut : Batas-batas wilayah
Kecamatan Cilincing adalah sebagai berikut :Sebelah Utara
: Laut JawaSebelah Timur
: Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa BaratSebelah Selatan: Kel.
Cakung Jakarta TimurSebelah Barat
: Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara
Gambar 1.1 Peta Wilayah Cilincing
Sumber: Profil Puskesmas Kecamatan Cilincing 2013: Puskesmas
Kecamatan Cilincing
: Puskesmas KelurahanLokasi Puskesmas Kecamatan Cilincing berada
di Jl. Madya Kebantenan IV Kel.Semper Timur Kecamatan Cilincing
Jakarta Utara dan berada 50 meter dari jalan Kantor Keluraha Semper
Timur.Puskesmas Kecamatan Cilincing terdiri dari 1 puskesmas
kecamatan dan 9 puskesmas kelurahan yang tersebar meliputi 7
kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Cilincing. Luas total lahan
Pusekesmas Kecamatan Cilincing adalah 36,6996 m2 dengan luas lahan
terbangun 4.122 m2.Wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Cilincing
adalah membawahi 10 puskesmas kelurahan di 7 kelurahan yang ada di
wilayah Kecamatan Cilincing dan 1 Klinik Rusun Nawa Marunda, yaitu
:1. Puskesmas Kelurahan Semper Barat I2. Puskesmas Kelurahan Semper
Barat II3. Puskesmas Kelurahan Semper Barat III4. Puskesmas
Kelurahan Kalibaru5. Puskesmas Kelurahan Sukapura6. Puskesmas
Kelurahan Rorotan7. Puskesmas Kelurahan Marunda8. Puskesmas
Kelurahan Cilincing I9. Puskesmas Kelurahan Cilincing II10.
Puskesmas Kelurahan Semper Timur11. Klinik Rusun Nawa MarundaUntuk
Kelurahan Semper Timur tidak ada puskesmas keluarahan, akan tetapi
sudah ada gedung Puskesmas Kecamatan Cilincing yang berlokasi di
wilayah kelurahan tersebut. Sehingga dapat dikatakan secara fisik
jumlah puskesmas yang ada adalah 10 puskesmas yaitu 9 puskesmas
kelurahan dan 1 puskesmas kecamatan.Puskesmas Cilincing telah
mengajukan diri menjadi salah satu unit BLUD (Badan Layanan Umum
Daerah) di wilayah Propinsi DKI Jakarta dimulai pada tahun 2006.
Mulai Maret 2006 Puskesmas Kecamatan Cilincing telah ditetapkan
menjadi puskesmas BLUD bertahap sesuai dengan SK Gubernur No. 2086
tahun 2006 sampai sekarang.1.1.1.2 Keadaan DemografiPenduduk
wilayah Kecamatan Cilincing berdasarkan Profil Kecamatan Cilincing
tahun 2013 sebanyak 379.439 jiwa dengan jumlah kepala keluarga
sebanyak 62.788 kepala keluarga. Terdiri dari penduduk laki-laki
189.038 jiwa dan penduduk perempuan 190.041 jiwa, serta distribusi
paling besar pada kelompok usia produktif.Tabel 1.1 Data Luas
Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk berdasarkan
Kelurahan di Kecamatan Cilincing Tahun 2013
NoKelurahanLuas Wilayah (Km2)Jumlah Penduduk (Jiwa)Kepadatan
Penduduk (per km2)
1Cilincing (Cilincing I, II)83.12544.8370,54
2Semper Barat (I, II dan III)15.90776.8704,83
3Semper Timur31.61540.8711,29
4Marunda79.16923.7690,30
5Kalibaru24.67069.7602,83
6Rorotan106.37045.1700,42
7Sukapura56.14078.1621,39
Jumlah 396.996379.4391
(Sumber : Profil Puskesmas Kecamatan Tahun 2013)Tabel 1.2 Jumlah
Penduduk Menurut Jenis Kelamin berdasarkan Kelurahan di Kecamatan
Cilincing Tahun 2013
NoKelurahanPenduduk (Jiwa)
Laki-lakiPerempuanJumlah
1Cilincing (Cilincing I, II)22.75422.08344.837
2Semper Barat (I, II dan III)38.50038.37076.870
3Semper Timut20.79920.07240.871
4Marunda12.46211.30723.769
5Kalibaru35.18234.57869.760
6Rorotan23.00822.16245.170
7Sukapura36.33341.82978.162
Jumlah189.038190.401379.439
(Sumber : Profil Puskesmas Kecamatan Cilincing Tahun 2013)Tabel
1.3 Jumlah Penduduk Menurut Umur di Wilayah Puskesmas Kecamatan
Cilincing Tahun 2013
NoKelompok Umur (tahun)Jumlah
10 4 38.019
25 933.210
310 14 29.004
415 19 31.892
520 24 41.087
625 29 48.904
730 34 42.434
835 39 35.293
940 44 24.223
1045 49 18.148
1150 54 14.294
1255 59 9.595
1360 64 6.109
1465 69 3.941
1570 74 1.969
16> 751.317
Jumlah379.439
(Sumber : Profil Puskesmas Kecamatan Cilincing Tahun 2013)Tabel
1.4 Data Dasar di Wilayah Puskesmas Kecamatan Cilincing Tahun
2013
Data DasarJumlah
Jumlah Penduduk379.439
Jumlah Kelurahan7
Jumlah Puskesmas10
Tenaga Kesehatan95
Posyandu26
Jumlah Bayi627
Jumlah Balita3.230
Jumlah Ibu Hamil2.688
Jumlah Ibu Nifas98
(Sumber : Profil Puskesmas Kecamatan Cilincing Tahun 2013)1.1.2
Gambaran Umum Puskesmas1.1.2.1 DefinisiPuskesmas adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung
jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.Puskesmas
merupakan suatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang
pelayanan kesehatan yang berada di garda terdepan dan mempunyai
misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan, yang
melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh
dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu yang
telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan
namun tidak mencakup aspek pembiayaan.Seiring dengan semangat
otonomi daerah, maka puskesmas dituntut untuk mandiri dalam
menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan. Tetapi
pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah. Sebagai organisasi
pelayanan mandiri, kewenangan yang dimiliki puskesmas juga meliputi
: kewenangan merencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di
wilayahnya, kewenangan menentukan kegiatan yang termasuk public
goods atau private goods serta kewenangan menentukan target
kegiatan sesuai kondisi geografi puskesmas. Jumlah kegiatan pokok
puskesmas diserahkan pada tiap puskesmas sesuai kebutuhan
masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, namun puskesmas
tetap melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi
kesepakatan nasional.Peran puskesmas adalah sebagai ujung tombak
dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif.Tidak
terbatas pada aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah
Sakit.Puskesmas merupakan salah satu jenis organisasi yang sangat
dirasakan oleh masyarakat umum. Seiring dengan semangat reformasi
dan otonomi daerah maka banyak terjadi perubahan yang mendasar
dalam sektor kesehatan, yaitu terjadinya perubahan paradigma
pembangunan kesehatan menjadi Paradigma Sehat. Dengan paradigma
baru ini, mendorong terjadinya perubahan konsep yang sangat
mendasar dalam pembangunan kesehatan, antara lain :a. Pembangunan
kesehatan yang semula lebih menekankan pada upaya kuratif dan
rehabilitatif, menjadi lebih fokus pada upaya preventif dan kuratif
tanpa mengabaikan kuratif-rehabilitatif.b. Pelaksanaan upaya
kesehatan yang semula lebih bersifat terpilah-pilah (fragmented)
berubah menjadi kegiatan yang terpadu (integrated),c. Sumber
pembiayaan kesehatan yang semula lebih banyak dari pemerintah,
berubah menjadi pembiayaan kesehatan lebih banyak dari masyarakatd.
Pergeseran pola pembayaran dalam pelayanan kesehatan yang semula
fee for service menjadi pembayaran secara pra-upaya,e. Pergeseran
pemahaman tentang kesehatan dari pandangan konsumtif menjadi
investasi,f. Upaya kesehatan yang semula lebih banyak dilakukan
oleh pemerintah, akanbergeser lebih banyak dilakukan oleh
masyarakat sebagai mitra pemerintah (partnership),g. Pembangunan
kesehatan yang semula bersifat terpusat (centralization), menjadi
otonomi daerah (decentralization),h. Pergeseran proses perencanaan
dari top down menjadi bottom up seiring dengan era
desentralisasi.1.1.2.2 Tujuan Pembangunan Kesehatan Oleh
Puskesmas
Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas
adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan Nasional
yakni meningkatkan kesehatan, kemauan dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas
agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam
rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2025.1.1.2.3 Visi Puskesmas
Visi puskesmas adalah tercapainya kecamatan yang sehat menuju
terwujudnya Indonesia sehat 2015. Kecamatan sehat adalah gambaran
masyarakat kecamatan yang ingin dicapai melalui pembangunan
kesehatan yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan perilaku
yang sehat memiliki kemampuan untuk mengjangkau pelayanan kesehatan
yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya. Indikator kecamatan sehat
adalah: 1. Lingkungan sehat2. Perilaku penduduk yang sehat3.
Cakupan kesehatan yang bermutu 4. Derajat kesehatan penduduk yang
tinggi di kecamatan
1.1.2.4 Misi Puskesmas
1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah
kerjanya2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan
masyarakat di wilayah kerjanya.3. Memelihara dan meningkatkan mutu,
pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang
diselenggarakannya4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan
perorangan, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya.1.1.2.5
Fungsi Puskesmas
Fungsi dari Puskesmas antara lain :a) Pusat penggerak
pembangunan berwawasan kesehatan.Puskesmas selalu berupaya
menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor
termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya,
sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan.Disamping
itu Puskesmas juga aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan
dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah
kerjanya.b) Pusat pemberdayaan masyarakat.
Puskesmas selalu berupaya supaya perorangan terutama pemuka
masyarakat, keluarga dan masyarakat dunia usaha memiliki kesadaran,
kemauan serta kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk
hidup sehat.c) Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.
Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab
puskesmas,meliputi :a. Pelayanan Kesehatan Perorangan.
Pelayanan ini bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan
utamanya menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan
perorangan.b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
Pelayanan ini bersifat publik (public goods) yang bertujuan
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa
mengabaikan penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
Gambar 1.2 Fungsi PuskesmasSumber : Arrimes, Manajemen
Puskesmas1.1.2.6 Wilayah Kerja
Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian
dari kecamatan.Faktor kepada kepadatan penduduk, luas daerah,
keadaan geografik, dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan
pertimbangan dalam penentuan wilayah kerja puskesmas.Puskesmas
merupakan perangkat Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga
pembagian wilayah kerja puskesmas ditetapkan oleh Walikota/Bupati,
dengan saran teknis dari kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.Sasaran penduduk yang dilayani oleh satu puskesmas
adalah sekitar 30.000 penduduk.Untuk jangkauan yang lebih luas,
dibantu oleh Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Puskesmas
di ibukota kecamatan dengan jumlah penduduk 150.000 jiwa atau
lebih, merupakan Puskesmas Pembina yang berfungsi sebagai pusat
rujukan bagi puskesmas kelurahan dan juga mempunyai fungsi
koordinasi.1.1.2.7 Pelayanan Kesehatan MenyeluruhPelayanan
kesehatan menyeluruh yang diberikan puskesmas meliputi :1. Promotif
(peningkatan kesehatan)2. Preventif (upaya pencegahan)3. Kuratif
(pengobatan)4. Rehabilitatif (pemulihan kesehatan)Pelayanan
tersebut ditujukan kepada semua penduduk, tidak membedakan jenis
kelamin, umur, sejak pembuahan dalam kandungan sampai
meninggal.1.1.2.8 Peran PuskesmasDalam konteks Otonomi Daerah saat
ini, puskesmas mempunyai peran yang vital sebagai institusi
pelaksana teknis, dituntut memiliki kemampuan manajerial dan
wawasan jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan.Peran tersebut ditunjukkan dalam bentuk ikut serta
menentukan kebijakan daerah melalui sistem perencanaan yang matang,
tatalaksana kegiatan yang tersusun rapi, serta sistem evaluasi dan
pemantauan yang akurat.1.1.2.9 Upaya Kesehatan Wajib PuskesmasUpaya
kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan
komitmen nasional, regional dan global serta mempunyai daya ungkit
tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.Upaya
kesehatan wajib ini diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada
di seluruh wilayah Indonesia.Upaya kesehatan wajib tersebut adalah
:1. Promosi kesehatan masyarakat2. Kesehatan lingkungan3. KIA
(Kesejahteraan Ibu dan Anak)4. KB (Keluarga Berencana)5. Perbaikan
gizi masyarakat6. P2M (Pengendalian Penyakit Menular)7. Pengobatan
dasarBerikut ini akan ditampilkan upaya kesehatan wajib dalam
bentuk tabel, yaitu :Tabel 1.5 Program Kesehatan Wajib yang
dilakukan di Puskesmas
NoUpaya Kesehatan WajibKegiatanIndikator
1Promosi KesehatanPenyuluhan di Dalam dan di Luar Gedung,
PHBSTatanan sehat
Perbaikan perilaku sehat
2Kesehatan LingkunganPenyehatan pemukimanCakupan air bersih
Cakupan jamban keluarga
Cakupan SPAL
Cakupan rumah sehat
3Kesejahteraan ibu dan anakANCCakupan K1, K4
Pertolongan persalinanCakupan linakes
MTBS Cakupan MTBS
ImunisasiCakupan imunisasi
4Keluarga BerencanaPelayanan
Keluarga BerencanaCakupan MKET
5Pemberantasan penyakit menularDiareCakupan kasus diare
ISPACakupan kasus
ISPA
MalariaCakupan kasus malaria
Cakupan kelambunisasi
TuberkulosisCakupan penemuan kasus
Angkapenyembuhan
6Gizi
Distribusi vit A / Fe / cap yodiumCakupan vit A / Fe / cap
yodium
PSG% gizi kurang / buruk, SKDN
Promosi Kesehatan% kadar gizi
7PengobatanMedik dasarCakupan pelayanan
UGDJumlah kasus yang ditangani
Laboratorium sederhanaJumlah pemeriksaan
(Sumber : Trihono. 2005. Manajemen Kesehatan, Arrimes,
ed.)1.1.2.10 Upaya Kesehatan Pengembangan Puskesmas
Upaya Kesehatan Pengembangan Puskesmas adalah upaya yang
ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di
masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya
kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula bersifat upaya inovasi
yaitu upaya lain di luar upaya puskesmas tersebut di atas yang
sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan dan pelaksanaan upaya inovasi
ini adalah dalam rangka mempercepat tercapainya visi puskesmas.
Pemilihan upaya kesehatan pengembangan ini dilakukan oleh
puskesmas bersama dinas kesehatan kabupaten/kota dengan
mempertimbangkan masukan dari Konkes/BPKM/BPP. Upaya kesehatan
pengembangan dilakukan apabila upaya kesehatan wajib puskesmas
telah terlaksana secara optimal dalam arti target cakupan serta
peningkatan mutu pelayanan telah tercapai. Penetapan upaya
kesehatan pengembangan pilihan puskesmas ini dilakukan oleh dinas
kesehatan kabupaten/kota.Dalam keadaan tertentu upaya kesehatan
pengembangan puskesmas dapat pula ditetapkan sebagai penugasan oleh
dinas kabupaten/kota.
Apabila puskesmas belum mampu menyelenggarakan upaya kesehatan
pengembangan, padahal telah menjadi kebutuhan masyarakat, maka
dinas kesehatan kabupaten/kota bertanggung jawab dan wajib
menyelenggarakannya. Untuk itu dinas kesehatan kabupaten/kota perlu
dilengkapi dengan berbagai unit fungsional lainnya.
Kegiatan upaya kesehatan dasar dan upaya kesehatan pengembangan
di Puskesmas Kecamatan Cilincing tahun 2013 adalah :A. Upaya
Kesehatan Dasar1. Upaya Promosi Kesehatan2. Upaya Kesejahteraan Ibu
dan Anak3. Upaya Keluarga Berencana4. Upaya Perbaikan Gizi
Masyarakat5. Upaya Kesehatan Lingkungan6. Upaya Pengendalian
Penyakit Menular 7. Upaya Pengobatan8. Upaya Kesehatan SekolahB.
Upaya Kesehatan Pengembangan1. Rawat Inap2. Upaya Kesehatan Olah
Raga3. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat4. Upaya Kesehatan Usia
Lanjut5. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut6. Upaya Kesehatan Jiwa7.
Upaya Kesehatan Mata8. Upaya Kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan9.
Upaya Kesehatan Kerja10. Upaya Kesehatan TradisionalPenyelenggaraan
upaya kesehatan wajib dan upaya pengembangan harus menerapkan azas
penyelenggaraan puskesmas secara terpadu.Azas penyelenggaraan
tersebut dikembangkan dari ketiga fungsi puskesmas.Dasar
pemikirannya adalah pentingnya menerapkan prinsip dasar dari setiap
fungsi puskesmas dalam menyelenggarakan setiap upaya puskesmas,
baik upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan
pengembangan.1.1.2.11 Azas PuskesmasAzas penyelenggaraan puskesmas
yang dimaksud adalah :A. Azas pertanggungjawaban wilayah
Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Untuk ini
Puskesmas harus melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sebagai
berikut :a. Menggerakkan pembangunan berbagai sektor tingkat
kecamatan sehingga berwawasan kesehatan.b. Memantau dampak berbagai
upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah
kerjanya.c. Membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang
diselenggarakan oleh masyarakat dan dud. nia usaha di wilayah
kerjanya.e. Menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama
(primer) secara merata dan terjangkau di wilayah kerjanya.B. Azas
pemberdayaan masyarakat
Puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan
masyarakat, agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap
program puskesmas.Untuk ini, berbagai potensi masyarakat perlu
dihimpun melalui pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPP).
Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh puskesmas dalam
rangka pemberdayaan masyarakat antara lain :a. KIA : Posyandu,
Polindes, Bina Keluarga Balita (BKB)b. Pengobatan : Posyandu, Pos
Obat Desa (POD)c. Perbaikan Gizi : Panti Pemulihan Gizi, Keluarga
Sadar Gizi (Kadarzi)d. Kesehatan Lingkungan : Kelompok Pemakai Air
(Pokmair), Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan (DPKL)e. UKS :
Dokter Kecil, Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren
(Poskestren)f. Kesehatan Usia Lanjut : Posyandu Usila, Panti
Wredag. Kesehatan Kerja : Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)h.
Kesehatan Jiwa : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)i.
Pembinaan Pengobatan Tradisional : Tanaman Obat Keluarga (TOGA),
Pembinaan Pengobatan Tradisional (Battra).C. Azas Keterpaduan
Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya serta diperolehnya
hasil yang optimal, penyelenggaraan setiap program puskesmas harus
diselenggarakan secara terpadu. Ada dua macam keterpaduan yang
perlu diperhatikan yaitu :a. Keterpaduan Lintas Program
Upaya memadukan penyelengaraan berbagai upaya kesehatan yang
menjadi tanggung jawab Puskesmas. Contoh keterpaduan lintas program
antara lain :1. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) : keterpaduan
KIA dengan P2M, gizi, promosi kesehatan & pengobatan.2. UKS :
keterpaduan kesehatan lingkungan dengan promosi kesehatan,
pengobatan, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi remaja dan
kesehatan jiwa.3. Puskesmas keliling : keterpaduan pengobatan
dengan KIA/KB, Gizi, promosi kesehatan, & kesehatan gigi.4.
Posyandu : keterpaduan KIA dengan KB, gizi, P2M, kesehatan jiwa
& promosi kesehatan.b. Keterpaduan Lintas Sektor
Upaya memadukan penyelenggaraan program puskesmas dengan program
dari sektor terkait tingkat kecamatan, termasuk organisasi
kemasyarakatan dan dunia usaha. Contoh keterpaduan lintas Sektoral
antara lain :1. UKS : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat,
lurah/kepala desa, pendidikan & agama.2. Promosi Kesehatan :
keterpaduan sektor kesehatan dengan dengan camat, lurah/kepala
desa, pendidikan, agama dan pertanian.3. KIA : keterpaduan sektor
kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, organisasi profesi,
organisasi kemasyarakatan, PKK dan PLKB.4. Perbaikan Gizi :
keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa,
pendidikan, agama, pertanian, koperASI, dunia usaha dan organisasi
kemasyarakatan.5. Kesehatan Kerja : keterpaduan sektor kesehatan
dengan dengan camat, lurah, kepala desa, tenaga kerja dan dunia
usaha.D. Azas Rujukan
Sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemampuan
yang dimiliki oleh puskesmas terbatas. Pada hal puskesmas
berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai permasalahan
kesehatan. Untuk membantu puskesmas menyelesaikan berbagai masalah
kesehatan tersebut dan juga untuk meningkatkan efisiensi, maka
penyelenggaraan setiap program puskesmas harus ditopang oleh azas
rujukan.
Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas
penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal
balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana
pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya,
maupun secara horizontal dalam arti antar strata sarana pelayanan
kesehatan yang sama.Ada dua macam rujukan yang dikenal yakni :a.
Rujukan Medis
Apabila suatu puskesmas tidak mampu menangani suatu penyakit
tertentu, maka puskesmas tersebut dapat merujuk ke sarana pelayanan
kesehatan yang lebih mampu (baik vertikal maupun horizontal).
Rujukan upaya kesehatan perorangan dibedakan atas :1. Rujukan Kasus
untuk keperluan diagnostik, pengobatan tindakan medis (contoh :
operasi) dan lain-lain.2. Rujukan Bahan Pemeriksaan (spesimen)
untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap.3. Rujukan Ilmu
Pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih kompeten
untuk melakukan bimbingan tenaga puskesmas dan atau
menyelenggarakan pelayanan medis spesialis di puskesmas.b. Rujukan
KesehatanRujukan kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga macam :1.
Rujukan sarana dan logistik, antara lain peminjaman peralatan
fogging, peminjaman alat laboratorium kesehatan, peminjaman alat
audio visual, bantuan obat, vaksin, bahan habis pakai dan bahan
pakaian.2. Rujukan tenaga, antara lain tenaga ahli untuk penyidikan
kejadian luar biasa, bantuan penyelesaian masalah hukum kesehatan,
gangguan kesehatan karena bencana alam.3. Rujukan operasional,
yakni menyerahkan sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab
penyelesaian masalah kesehatan masyarakat dan atau penyelenggaraan
kesehatan masyarakat ke periode dinas kesehatan kabupaten/kota.
Rujukan operasional diselenggarakan apabila puskesmas tidak
mampu.Diagram 1.1 Sistem Rujukan Puskesmas
Setiap upaya atau program yang dilakukan oleh puskesmas
memerlukan evaluasi untuk menilai apakah program yang dilaksanakan
berhasil atau tidak. Untuk itu dibuat indikator keberhasilan sesuai
dengan fungsi puskesmas :a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan
kesehatan Fungsi pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
dapat dinilai dari seberapa jauh institusi jajaran non-kesehatan
memperhatikan kesehatan bagi institusi dan warganya. Keberhasilan
fungsi ini bisa diukur melalui Indeks Potensi Tatanan Sehat
(IPTS).Ada tiga tatanan yang bisa diukur yaitu : 1. Tatanan
sekolah2. Tatanan tempat kerja3. Tatanan tempat-tempat umumb. Pusat
pemberdayaan masyarakat Segala upaya fasilitasi yag bersifat
non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan &
melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan
fasilitas yang ada, baik instansi lintas sektoral maupun LSM dan
tokoh mayarakat.Fungsi ini dapat diukur dengan beberapa indikator
:1. Tumbuh kembang, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)2.
Tumbuh dan kembangnya LSM di bidang kesehatan3. Tumbuh dan
berfungsinya konsil kesehatan kecamatan atau BPKM (Badan Peduli
Kesehatan Masyarakat) atau BPP (Badan Penyantun Puskesmas).c. Pusat
pelayanan kesehatan strata pertamaIndikator keberhasilan fungsi ini
dapat dikelompokkan ke dalam IPMS (Indikator Potensi Masyarakat
Sehat), yang terdiri dari cakupan dan kualitas program
puskesmas.IPMS minimal mencakup seluruh indikator cakupan upaya
kesehatan wajib dan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan.1.1.3
Gambaran Umum Puskesmas Kecamatan Cilincing1.1.3.1 Latar Belakang
Puskesmas Kecamatan CilincingPelayanan kesehatan merupakan salah
satu faktor yang tidak dapat diabaikan dalam upaya peningkatan
status kesehatan menurut Hendrik L Blum (1947).Puskesmas adalah
sistem pelayanan kesehatan. Puskesmas mempunyai tanggung jawab
dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan
pelayanan kedokteran. Keseluruhan program dalam upaya peningkatan
kesehatan masyarakat seperti pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan kesehatan
lingkungan serta surveilance dan kegiatan program kesmas lainnya
telah dilaksanakan di Puskesmas. Upaya pelayanan kedokteran
diwujudkan dalam kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan yang
dilakukan meliputi pengobatan dasar dan kesehatan.Pelayanan
kesehatan yang dilakukan meliputi pengobatan dasar dan
rujukan.Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas
Kecamatan Cilincing adalah poli umum, gigi, imunisasi, poli ibu dan
anak, poli KB, poli lansia, jiwa, paru, spesialis mata, ECG, USG,
RB dengan kapasitas 8 tempat tidur dan laboratorium dasar. Jumlah
tenaga dokter umum 15 orang, dokter gigi 10 orang, spesialis mata 1
orang, bidan 29 orang, paramedic 40 orang dan tenaga non paramedic
60 orang.Berdasarkan jenis pelayanan yang tersedia, Puskesmas
Kecamatan Cilincing diharapkan mampu memberikan pelayanan dasar
yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kecamatan Cilincing dan
sekitarnya.1.1.3.2 Visi, Misi, Kebijakan Mutu dan Motto Puskesmas
Kecamatan CilincingA. Visi Puskesmas Kecamatan Cilincing
Puskesmas se-Kecamatan Cilincing menjadi fasilitas pelayanan
kesehatan yang berorientasi keadaan kepuasan pelanggan internal
maupun eksternal dengan menjunjung tinggi komitmen vertikal maupun
horizontal.B. Misi Puskesmas Kecamatan Cilincing
a. Memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatifb. Melakukan
pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat
yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakatc. Melakukan pelayanan
kesehatan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan baik
secara teknis medis maupun administratifd. Melakukan kegiatan
secara bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara
optimale. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
menyampaikan feed back terhadap pelayanan puskesmas. C. Kebijakan
Mutu Puskesmas Kecamatan Cilincing
a. Mengutamakan kepuasan pelangganb. Mengutamakan pelayanan
kesehatan secara professional dan bertanggung jawabc. Meningkatkan
kompetensi karyawanD. Motto Puskesmas Kecamatan Cilincing We Can
Change Better Kami dapat berubah menjadi lebih baik1.1.3.3 Fungsi
Puskesmas Kecamatan Cilincing1. Penyusunan rencana kerja dan
anggaran puskesmas kecamatan.2. Pelaksanaan rencana kerja dan
anggaran yang telah ditetapkan.3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan
perorangan.4. Penyelenggaraan pelayanan medis umum.5.
Penyelenggaraan asuhan keperawatan.6. Penyelenggaraan pelayanan
persalinan.7. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.8.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan spesialis terbatas kebidanan,
kesehatan anak, penyakit dalam, dan mata.9. Penyelenggaraan rawat
inap terbatas.10. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis
laboratorium, gizi, farmasi dan optik.11. Penyelenggaraan pelayanan
ambulans rujukan. 12. Penyelenggaraan pelayanan Keluarga
Berencana.13. Penyelenggaraan pelayanan imunisasi.14.
Penyelenggaraan pelayanan 24 jam.15. Penyelenggaraan pelayanan
rujukan.16. Penyelenggaraan konsultasi kesehatan perorangan.17.
Penyelenggaraan pemberdayaan puskesmas kelurahan.18.
Penyelenggaraan pencatatan medis.19. Penyelenggaraan pemeliharaan
perawatan peralatan kedokteran, peralatan keperawatan, peralatan
perkantoran dan perawatan medis lainnya.20. Penyelenggaraan
peningkatan dan penjaminan mutu pelayanan.21. Penyusunan Standar
Operasional Prosedur.22. Pengelolaan kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta kebersihan,
keamanan dan keindahan puskesmas.23. Pembinaan dan pengembangan
kesehatan kerja.24. Pengumpulan dan pengolahan data seluruh hasil
pelaksanaan tugas dan fungsi yang diselenggarakan oleh puskesmas
kelurahan.25. Pengolahan data seluruh hasil pelaksanaan fungsi
puskesmas kecamatan.26. Pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi 456 puskesmas kecamatan secara berkala
setiap bulan dan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi DKI Jakarta melalui Suku Kepala Dinas Kesehatan.1.1.3.4
Struktur Organisasi Puskesmas Kecamatan Cilincing
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Puskesmas Kecamatan Cilincing
2014Sumber : Laporan Daftar Pegawai Puskesmas Kecamatan Cilincing
Tahun 20141.1.3.5 Sumber Daya Manusia Puskesmas Kecamatan
CilincingPotensi tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas wilayah
Kecamatan Cilincing tahun 2013 berjumlah 95 orang Tabel 1.6 Tenaga
Kerja Puskesmas Kecamatan Cilincing Tahun 2013NoTenaga
KerjaJumlah
1Dokter Spesialis1
2Dokter Umum14
3Dokter Gigi8
4Bidan20
5Perawat33
6Perawat Gigi5
7Tenaga Kefarmasian6
8Tenaga Gizi2
9Tenaga Kesmas2
10Tenaga Sanitasi2
11Tenaga Teknis Medis2
12Fisioterapis-
Jumlah95
(Sumber : Profil Puskesmas Kecamatan Cilincing Tahun
2013)1.1.3.6 Sarana dan Prasarana Puskesmas Kecamatan
CilincingPuskesmas Kecamatan Cilincing memiliki fasilitas gedung
terdiri dari :
1. Luas bangunan
: 1500 m22. Luas tanah
: 2.915 m2
3. Daya listrik
: 27.000 W
4. Air
: PAM
5. Telepon
: 2 unit
6. Fax
: 1 unit7. Komputer
: 20 unit8. Laptop
: 4 unit9. Printer
: 13 unit10. AC
: 26 unit11. Mobil Puskesmas Keliling: 1 12. Mobil dinas
: 1
13. Motor
: 10
14. Swing fog
: 415. Dental Unit
: 3 16. Unit Mata
: 2
Puskesmas Kecamatan Cilincing terdiri dari 4 lantai
Lantai I terdiri dari :
1. Loket
2. Poli Balai Pengobatan Umum (BPU)
3. Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
4. Poli Keluarga Berencana (KB)
5. Ruang Bersalin (RB) dengan kapasitas :
a. Tempat pendaftaraan
b. 5 unit tempat tidur
c. Kamar bersalin kapasitas 3 unit tempat tidur
d. Kamar periksa
e. Ruang tunggu
f. Ruang administrasi
g. Dapur
h. Kamar mandi/toilet
6. Ruang UGD
7. Ruang USG
Lantai II terdiri dari :1. Ruang tunggu.2. Poli Gigi.3. Poli
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).4. Poli Mata.5. Poli
Spesialis Anak.6. Laboratorium.7. Apotek.8. Toilet.9. Pojok ASI.10.
Pojok GiziLantai III terdiri dari :1. Ruang Kepala Puskesmas.2.
Ruang Kepala Tata Usaha (TU).3. Ruang TU.4. Ruang Koordinator
Pelayanan Tuberkulosis (TB).5. Ruang Koordinator Kesehatan
Komunitas.6. Ruang Koordinator Obat.7. Ruang Koordinator Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS).8. Ruang Koordinator KIA.9. Ruang
Koordinator Gizi.10. Ruang Penerimaan Retribusi.11. Ruang Tamu.12.
Ruang Tunggu.13. Gudang Gizi.14. Gudang Arsip.15. Gudang Promosi
Kesehatan (Promkes).16. Gudang KIA-KB.17. Mushola.18. Toilet.Lantai
IV terdiri dari :1. Ruang Pengendalian Penyakit Menular (P2M).2.
Dapur.3. Toilet.4. Aula.5. Sampah Medis.1.1.4 Program Pemberantasan
Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) di Puskesmas Kecamatan
CilincingProgam Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)
adalah program upaya pengembangan puskesman yang termasuk di dalam
program P2M. Upaya pengendalian penyakit menular lebih ditekankan
pada pelaksanaan surveilans epidemiologi dengan upaya penemuan
penderita secara dini, yang ditindaklanjuti dengan penanganan
secara cepat melalui pengobatan penderita. Di samping itu,
pelayanan lain yang diberikan adalah upaya pencegahan dengan
pemberian imunisasi, upaya pengurangan faktor risiko melalui
kegiatan untuk peningkatan kualitas lingkungan, serta peningkatan
peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit menular
yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.
Kebijakan penanggulangan penyakit menular khususnya dalam
penanggulangan wabah telah diatur dalam bentuk peraturan
perundangan, yaitu UU No. 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular
serta Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan
Penyakit Menular. Peraturan tersebut pada intinya mengatur :1. Tata
cara penetapan dan pencabutan penetapan daerah wabah.
2. Upaya penganggulangan.
3. Peran serta masyarakat.
4. Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab
penyakit.
5. Ganti rugi dan penghargaan.
6. Pembiayaan penanggulangan wabah.
7. Pelaporan.
Di berbagai wilayah di Indonesia terdapat perbedaan tingkat
endemitas dan jenis penyakit menular. Pada P2B2 penyakit yang
endemis diwilayah Indonesia adalah demam berdarah, malaria,
filariasis, flu burung, leptospirosis dan rabies.
Tingkat endemitas penyakit menular sangat dipengaruhi oleh
faktor lingkungan (fisik, sosial, ekonomi) dan perilaku
masyarakatnya. Kecamatan Kemayoran dengan karakteristik lingkungan
dan perilaku masyarakat yang berbeda, memiliki endemisitas penyakit
menular yang berbeda.A. Kegiatan Pemberantasan Penyakit Bersumber
Binatang ( P2B2 ) 1. Flu Burung (H1NI)
Kegiatan yang dilakukan :
1. Pembentukan dan pelatihan Tim Gerak Cepat / Tim Investigasi
Terpadu terdiri dari :
a. Petugas surveilans Puskesmas Kecamatan (2 org /
Kecamatan).
b. Seksi Pertenakan tingkat Kecamatan.
c. Petugas Surveilans Sudin dan Dinas Kesehatan dan
Peternakan.
2. Kesepakatan kegiatan investigasi bersama pasca Pertemuan
Lintas Batas Jabodetabek bidang Kesmas.
3. Komitmen pelaksanaan investigasi kurang dari 1 x 24 jam
setelah laporan diterima.
4. Depopulasi dan sertifikasi unggas.
5. Pengawasan lalu lintas unggas.Langkah-langkah kegiatan yang
akan datang :
1. Sweeping.2. Sertifikasi.3. Biosekuriti / desinfeksi.4.
Sosialisasi.5. Pengawasan lalu lintas unggas.6. Penguatan
surveilans dan investigasi terpadu.7. Promosi kesehatan.8. Simulasi
lapangan kondisi pandemi.9. Menyusun rencana kontigensi.10.
Pemberdayaan Komprov Flu Burung.2. Leptospirosis
Kegiatan yang dilakukan :1.Surveilans.a. Surveilans
penyakit.
b. Surveilans vektor.
c. Surveilans faktor risiko.
2.Deteksi dini dan pengobatan atau perawatan dini.
3.Pengendalian faktor risiko.
4.Partisipasi masyarakat.
Apabila ditemukan penderita suspect leptospirosis probabe
ataupun confirmed maka harus dilakukan penyuluhan, penyelidikan
Epidemiologi lingkungan dan case finding yaitu mencari kasus
tambahan dengan radius 200 meter dari rumah penderita untuk diobati
atau dirujuk bila dengan komplikasi.
Bila ditemukan penderita tambahan dengan sebab lingkungan yang
sama maka segera dilaporkan sebagai kejadian luar biasa (KLB)
dengan menggunakan formulir laporan W1 dan kasus tambahan
selanjutnya dilaporkan dengan W2. Penanggulangan KLB diikuti
penyelidikan kasus dan lingkungan serta dilakukan pengambilan
spesimen terhadap penderita dan hewan tersangka sekitar lokasi
dengan bantuan tim kota/ kab administrasi provinsi dan pusat. Serum
sebelum dikirim agar disimpan didalam freezer dengan menuliskan
etiket pada label nama penderita, umur, jenis kelamin, tanggal
pengambilan spesimen pertama dan kedua. Apabila dilakukan
pengambilan spesimen terhadap hewan selain tikus harus bekerja sma
dengan sudin kelautan dan pertanian. Kemudian serum dikirim ke B.
Balitvet Bogor atau RS karyadi Semarang. Pengobatan tersangka
penderita/ tersangka penderita Pengobatan : pemeberian antibiotik
seperti penicillin, streptomysin, doxycicline,tetracycline atau
eritromisin. Menurut Turner pemberian penicillin atau tetracyclin
dosis tinggi dapat memberikan hasil yang sangat baik. Pemberian
diberikan 10 hari
Pencegahan :
1. Kebersihan perorangan dan lingkungan.2. Penggunaan APD (alat
pelindung diri).3. Pengendalian vektor (tikus dan insektivora).4.
Vaksinasi hewan kesayangan dan hewan ternak dinas kelautan dan
pertanian.Di Kecamatan Gambir tidak ditemukan penyakit
leptospirosis pada periode Januari-Desember 2012.3. Rabies
Berdasarkan SK Mentri Pertanian No : 566/kpts/PD.640/10/2004
Provinsi DKI Jakarta telah dinyatakan bebas rabies dan untuk
mempertahankan telah dibentuk Tim Koordinasi Pengaman Daerah Bebas
Penyakit Rabies dan Penyakit Menular Hewan Linnya di Provinsi DKI
Jakarta. Sesuai Surat Keputusan Gubernur No: 2070/2005 tanggal 25
Oktober 2005. Walaupun Provinsi DKI Jakarta telah bebas Rabies,
tetapi tetap merupakan daerah yang terancam penularan Rabies,
karena beberapa Kabupaten di Jawa Barat yang awalnya telah
dinyatakan bebas, ditemukan kembali kasus Rabies baik pada hewan
maupun manusia. Demikian pula masih ada Provinsi di Indonesia yang
endemik Rabies.
Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan Provinsi DKI
Jakarta selain yang telah tertuang dalam PERDA 11 tahun 1995.
Tentang pengawasan hewan rentan Rabies, serta pencegahan dan
penanggulangan, juga melakukan :1. Surveilans dan Intervensi ketat,
antara lain :a. Tahapan Hewan : Vaksinasi, Observasi, eliminasi
yang dilaksanakan oleh jajaran Dinas Perternakan, perikanan dan
kelautan.b. Tahapan manusia : Pertolongan pertama pada kasus
gigitan di puskesmas dan UPK lainnya, sambil melaporkan hewannya ke
pemilik/Sudin Pertenakan untuk dipantau dan diumpan balikkan apakah
termasuk hewan penular rabies/ HPR (hilang, mati, terjangkit atau
tidaknya akan rabies). Pemberian pasteur treatment atas indikasi di
rabies treatment center. Perawatan penderita rabies di rumah sakit
yang mempunyai ruang isolasi.
2. Adapun langkah-langkah yang dilakuka apabila ada kasus
gigitan HPR :
Mencuci luka dengan sabun atau deterjen dan air yang mengalir
selama kurang lebih 15 menit. Mencuci luka sangatlah penting karena
virus rabies terbungkus lipid (lemak). Walaupun penderita gigitan
ataun keluarga sudah dicuci pencucuan luka harus tetap dilakukan
atau diulangi.
Kemudian dapat diberikan antara lain : Alkohol 40 %, 70%,
betadin, iodium tincture, larutan yang mengandung amonium
kuartener.3. Luka gigitan tidak boleh dijahit, apabila harus
dijahit maka jahitan yang dilakukan adalah jahitan situasi.
4. Luka gigitan dibedakan: Resiko rendah yaitu : badan dan kaki
cukup di puskesmas atau UPK lainnya, resiko tinggi : jari-jari,
lengan, bahu keatas atau muka multipel harus dirujuk ke rabies
treatment center.
5. Apabila HPR diketahui pemiliknya, agara keluarga korban
gigitan berkoordinasi dengan pemilik HPR untuk mengghubungi slaha
satu yaitu :
Penilik/ sudin peternakan setempat.
Balai kesehatan hewan dan ikan, jalan harsono RM no 28 ragunan,
telp 7805447 agar HPR dapat diobservasi.
6. Apabila HPR yang menggigit tidak diketahui pemiliknya/ liar,
kasus gigitan dirujukan ke rabies treatment center yang ada di
:
a. RSPI Sulianti Saroso, Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta Utara,
telp 6506559, 64011412.b. RSUD Tarakan, Jl. Kyai Caringin no 7
Jakarta Pusat telp 3842938.7. Vaksinasi yang digunakan saat ini
adalah purivied vero rabies vaksin (verorab) dengan cara pemberian
hari ke 0 diberikan 2 angka suntikan di regio deltoideus kanan dan
kiri masing-masing 0,5 ml IM, kemudian hari ke 7 dan 21
masing-masing 1x suntikan IM deltoid kiri dan kanan. Di Kecamatan
Gambir tidak ditemukan penyakit rabies pada periode
Januari-Desember 2012.4. Malaria
Pemberantasan malaria bertujuan untuk mencegah kematian akibat
malaria, terutama jika terjadi KLB, menurunkan angka kematian,
menurunkan angka kesakitan (insidensi dan prevalensi), meminimalkan
kerugian sosial dan ekonomi akibat malaria. Pemberantasan malaria
haruslah rasional, harus berbasis pada epidemiologinya seperti:
manusia, parasit malaria, vektor dan lingkungannya. Pemberantasan
malaria harus ditujukan untuk memutus penularan penyakit malaria,
dengan sasaran antara lain :1. Penemuan penderita.Penemuan
penderita secara dini merupakan salah satu cara memutus penyebaran
penyakit malaria. Kegiatan tersebut antara lain dilakukan dengan
penemuan penderita malaria secara aktif (ACD = Active Case
Detection) dilakukan oleh petugas juru malaria desa yang
mengunjungi rumah secara teratur. Penemuan penderita secara pasif
(PCD=Passive Case Detection) yakni berdasarkan kunjungan pasien di
unit pelayanan kesehatan (puskesmas pembantu, puskesmas, dan rumah
sakit) yang menunjukkan gejala klinis malaria.2. Pengobatan
penderita.Kegiatan pengobatan penderita antara lain :
a.Pengobatan malaria klinis, adalah pengobatan penderita malaria
berdasarkan diagnosa klinis tanpa pemeriksaan laboratorium.
b.Pengobatan radikal, adalah pengobatan penderita malaria
berdasarkan diagnosa secara klinis dan pemeriksaan laboratorium
sediaan darah.
c.Pengobatan MDA (Mass Drug Administration), adalah pengobatan
massal pada saat KLB, mencakup > 80% jumlah penduduk di daerah
tersebut yang diobati.
d.Profilaksis, adalah pengobatan pencegahan dengan sasaran warga
transmigrasi dan ibu hamil di daerah endemis malaria (Depkes RI,
2000).
Obat Anti Malaria yang dipakai dalam kebijakan pengobatan di
Indonesia adalah Klorokuin : banyak digunakan karena murah,
tersedia secara luas, dan relatif aman untuk anak-anak, ibu hamil
maupun ibu menyusui. Pada dosis pencegahan obat ini aman digunakan
untuk jangka waktu 2-3 tahun. Obat harus digunakan terus-menerus
mulai minimal 1- 2 minggu sebelum berangkat sampai 4-6 minggu
setelah keluar dari daerah endemis malaria. Efek samping : gangguan
seperti mual, muntah, sakit perut dan diare. Efek samping ini dapat
dikurangi dengan meminum obat sesudah makan (Depkes RI, 2000).
3. Pemberantasan vektor.
Pemberantasan vektor dilakukan antara lain dengan penyemprotan
rumah menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa,
membunuh jentik melalui kegiatan anti larva atau larvasiding dan
menghilangkan atau mengurangi tempat perindukan nyamuk untuk
mengurangi jumlah nyamuk (Depkes RI, 2000).
Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memberantas jentik
nyamuk Anopheles :
a. Cara kimiawi dengan menggunakan larvasida yaitu zat kimia
yang dapat membunuh larva atau jentik nyamuk seperti oli, solar
atau minyak tanah, paris green, temefos, fention, dan lain-lain.
Kedalam larvasida juga dimasukkan Bacillus thuringiensis sejenis
bakteri yang dapat membunuh larva oleh karena ia tidak berkembang
biak lagi pada setiap kali aplikasi. Dapat juga dengan herbisida
yakni zat kimia yang dapat mematikan tumbuh-tumbuhan air yang
digunakan sebagai tempat berlindung bagi larva nyamuk.b. Cara
Biologik.1) Ikan pemakan jentik seperti gambusia, guppy, ikan
kepala timah dan ikan mujair.2) Tumbuh-tumbuhan yang dapat
menghalangi sinar matahari seperti pohon bakau.3) Protozoa (nozema)
jamur (Coelomomyces) dan berbagai jenis nematoda lainyang sedang
dalam proses penelitian.
Cara yang terbanyak dipakai di Indonesia adalah cara kimiawi
dengan menggunakan solar atau minyak tanah yang dicampur dengan
spreading agent atau zat kimia yang dapat mempercepat penyebaran
bahan aktif yang digunakan (Depkes RI, 2000).
Pengendalian nyamuk dewasa merupakan cara utama yang diterapkan
baik dalam program pembasmian maupun program pemberantasan malaria.
Membunuh nyamuk dewasa biasanya dilakukan dengan menggunakan
insektisida yang terbanyak digunakan di Indonesia adalah DDT.
Cara genetik yakni melepaskan nyamuk jantan yang steril (tidak
bisa memberikan keturunan) telah lama dicoba akan tetapi hasilnya
tidak memuaskan dan biayanya mahal (Depkes RI, 2000).
Pemberantasan malaria akan diintensifkan melalui pendekatan Roll
Back Malaria (RBM) atau upaya kemitraan global, suatu komitmen
internasional dengan strategi sebagai berikut: deteksi dini dan
pengobatan yang tepat, peran serta aktif masyarakat dalam
pencegahan malaria dan perbaikan kualitas dari pencegahan dan
pengobatan malaria melalui perbaikan kapasitas personel kesehatan
yang terlibat. Yang juga penting adalah pendekatan terintegrasi
dari pembasmian malaria dengan kegiatan lain, seperti promosi
kesehatan. Roll Back malaria bertujuan mengurangi penderita
sebanyak 50% pada tahun 2010 melalui pendekatan partnership
(Laihad, 2005).
Di Kecamatan Gambir tidak ditemukan penyakit malaria pada
periode Januari-Desember 2012.5. FilariasisFilariasis atau
elephantiasis atau penyakit kaki gajah, adalah penyakit yang
disebabkan infeksi cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan
nyamuk. Penyakit ini tersebar luas di pedesaan dan perkotaan. Dapat
dan menyerang semua golongan tanpa mengenal usia dan jenis kelamin.
Di dunia terdapat 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular
penyakit kaki gajah di lebih dari 83 negara dan 60% kasus berada di
Asia Tenggara.
Program Eliminasi Filariasis merupakan salah satu program
prioritas nasional pemberantasan penyakit menular sesuai dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 20042009. Tujuan
umum dari program eliminasi filariasis adalah filariasis tidak
menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia pada tahun 2020.
Sedangkan tujuan khusus program adalah (a) menurunnya angka
mikrofilaria (microfilaria rate) menjadi kurang dari 1% di setiap
Kabupaten/Kota, (b) mencegah dan membatasi kecacatan karena
filariasis.
Program eliminasi filariasis di Indonesia ini menerapkan
strategi Global Elimination Lymphatic Filariasis dari WHO. Strategi
ini mencakup pemutusan rantai penularan filariasis melalui POMP
filariasis di daerah endemis filariasis dengan menggunakan DEC yang
dikombinasikan dengan albendazole sekali setahun minimal 5 tahun,
dan upaya mencegah dan membatasi kecacatan dengan penatalaksanaan
kasus klinis filariasis, baik kasus akut maupun kasus kronis.
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan pengendali utama
program eliminasi filariasis di tingkat kabupaten/kota yang
mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. Menetapkan kebijakan eliminasi filariasis di kabupaten/kota.
Menetapkan tujuan dan strategi eliminasi filariasis di tingkat
kabupaten/kota.
b. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi program eliminasi filariasis dengan memperkuat komitmen,
mobilisasi sumber daya kabupaten/kota.
c. Memperkuat kerjasama lintas program dan lintas sektor serta
kerjasama lembaga mitra kerja lainnya di kabupaten/kota.
d. Melaksanakan pembinaan dan asistensi teknis program eliminasi
filariasis di puskesmas, rumah sakit dan laboratorium daerah.
e. Melaksanakan pelatihan eliminasi filariasis di
kabupaten/kota.
f. Melaksanakan evaluasi cakupan POMP filariasis dan
penatalaksanaan kasus klinis kronis filariasis di daerahnya.
g. Membentuk KOMDA POMP filariasis.
h. Mengalokasikan anggaran biaya operasional dan melaksanakan
POMP filariasis.
i. Mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pengobatan selektif,
penatalaksanaan kasus reaksi pengobatan, dan penatalaksanaan kasus
klinis filariasis.
j. Mengkoordinir dan memastikan pelaskanaan tugas puskesmas
sebagai pelaksana operasional program eliminasi filariasis
kabupaten/kota.
Sejak tahun 2005, sebagai unit pelaksana atau IU (implementation
unit) penanganan filariasis adalah setingkat kabupaten/kota.
Artinya, satuan wilayah terkecil dalam program ini adalah
kabupaten/kota, baik untuk penentuan endemisitas maupun pelaksanaan
POMP filariasis. Bila sebuah kabupaten/kota sudah endemis
filariasis, maka kegiatan POMP filariasis harus segera
dilaksanakan.
Walau sudah berbasis kabupaten, upaya program tersebut belum
dapat menjangkau seluruh penduduk di wilayah kabupaten/kota
tersebut. Pola program semacam ini tidaklah efisien dan tidak
efektif karena tetap terdapat risiko penularan (re-infeksi) karena
belum seluruh penduduk terlindungi. Untuk itu, pelaksanaan POMP
filariasis perlu direncanakan secara komprehensif dan mencakup
seluruh wilayah endemis di Indonesia.
Agar mencapai hasil optimal sesuai dengan kebijakan nasional
eliminasi filariasis dilaksanakan dengan memutus rantai penularan,
yaitu dengan cara POMP filariasis untuk semua penduduk di
kabupaten/kota tersebut kecuali anak berumur kurang dari 2 tahun,
ibu hamil, orang yang sedang sakit berat, penderita kronis
filariasis yang dalam serangan akut dan balita dengan
marasmus/kwasiorkor dapat ditunda pengobatannya.
Di Kecamatan Gambir tidak ditemukan penyakit filariasis pada
periode Januari-Desember 2012.6. Penyakit Demam Berdarah Dengue
(DBD) Program P2B2 yang berjalan di puskesmas Kecamatan Gambir
adalah pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdah dengue
(DBD).
Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah
meliputi :
a. PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Tujuan : Untuk memantau
keberhasilan/kesinambungan Gerakan PSN DBD 30 menit sekali seminggu
secara Serentak Di Prop. DKI Jakarta dgn memeriksa ada tidaknya
Jentik (Pemantauan Jentik Berkala/PJB) dan dikaitkan dgn kejadian
Kasus DBD di RW .Sasaran : Tempat perindukan nyamuk di lokasi RW
secara sampling.
Perlengkapan : Surat tugas, form pencatatan & pelaporan,
senter, gayung dan larvacid.
Indikator :
Angka Bebas Jentik 95% = Jumlah rumah diperiksa (-) jentik X
100%
Jumlah total rumah diperiksab. PJB (Pemeriksaan Jentik Berkala)
.Pemeriksaan jeniik berkala adalah suatu usaha yang dilakukan dalam
rangka mengendalikan perkembangan vektor penularan penyakit demam
berdarah yaitu nyamuk Aedes aegypti tertutama pada siklus nyamuk
saat berupa jentik nyamuk.Pemeriksaan ini dilakukan oleh dua pihak
yaitu kader-kader kesehatan atau yang sering disebut dengan juru
pemantau jentik ( JUMANTIK ) yang merupakan warga di RT dalam
wilayah Kecamatan Gambir dan oleh non JUMANTIK yaitu petugas
kesehatan dari puskesmas Kecamtan Gambir.
Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh JUMANTIK adalah :
1) Dilaksanakan di RT yang ada JUMANTIK .2) Seluruh bangunan
diperiksa ada/tidaknya jentik secara total coverage .3) Melakukan
pemeriksaan jentik pada tempat perindukan nyamuk di setiap
rumah/bangunan berdasarkan tatanan .4) Mencatat hasil pemeriksaan
jentik dan melaporkan ke Kantor Kelurahan. 5) Puskesmas
Kelurahan/Kecamatan menganalisa dan melaporkan bulanan ke Sudin
Kesmas .Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh NON JUMANTIK
adalah :
1) Pelaksana adalah petugas Puskesmas Kelurahan/Kecamatan .2)
Menentukan sasaran RW lokasi sekaligus data jumlah
rumah/bangunannya masing-masing .3) Menyusun jadwal penyelesaian
per 3 bulan . 4) Menentukan random sampling untuk 100
rumah/bangunan sampling di setiap RW sasaran .5) Melakukan
pemeriksaan jentik pada tempat perindukan nyamuk di setiap
rumah/bangunan sampling .6) Mencatat dan menganalisa hasil
pemeriksaan jentik dan per RW .c. Penyelidikan epidemiologi (PE)
.Bila terdapat laporan Kasus DBD yang diterima Petugas Puskesmas
maka akan ditindaklanjuti dalam waktu 2 x 24 jam.Tindakan yang
dilakukan adalah :
1) Kunjungan ke penderita .
2) Pemeriksaan jentik 20 rumah atau radius 100 meter dari rumah
penderita . 3) Mencari kasus yang serupa dengan penderita yaitu
gejala demam tanpa sebab yang jelas .4) Bila tidak di temukan poin
2) dan 3) yang berarti hasil PE (-) , maka tindakan selanjutnya
adalah dilakukan penyuluhan .
5) Bila ditemukan poin 2) dan 3) yang berati hasil PE (+) , maka
dilakukan Fogging Fokus dan penyuluhan .d. Fogging Fokus DBD kasus
(+) .Fogging fokus dilakukan jika hasil PE (+) , kegiatan yang
dilakukan adalah :
1) Fogging Fokus dilakukan setelah hasil PE (+) / 2X24 Jam .2)
Radius Pengasapan 200 meter .3) Jumlah Pengasapan 2 siklus (2x)
dengan interval 7 hari .e. Pencatatan dan Pelaporan Kasus DBD.
Kewaspadaan dini penyakit DBD atau upaya pemberantasan DBD
dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Penemuan, pelaporan dan pelacakan kasus penderita DBD yang
dilakukan oleh petugas.
2) Diagnosa sementara penyakit DBD atau tersangka DBD ditegakkan
dengan kriteria yaitu panas tinggi selama 2-7 hari disertai adanya
tanda-tanda perdarahan:
a. Rumple Leed Test.
b. Jumlah trombosit