Page 1
i
ANALISIS KESIAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
AKUN PENDAPATAN BERBASIS AKRUAL
PADA PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Oleh:
Ardhian Triwiratno
NIM: 232011217
KERTAS KERJA
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Guna Memenuhi Sebagian dari
Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2015
Page 7
iv
MOTTO
”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan.”
QS.Al-Mujadalah:11
“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan”
Qs. Asy-Syarh : 5-6
“Barang siapa menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah akan
memudahkan baginya jalan ke surga”
Hadist Riwayat Muslim
“Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan dirikepada
Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidakmengetahuinya
adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuanmenempatkan orangnya, dalam
kedudukan terhormat dan mulia (tinggi).Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi
ahlinya di dunia dan di akhirat."
HR. Ar-Rabii'
“Orang yang tidak pernah berbuat salah adalah orang yang tidak pernah
melakukan sesuatu.”
Albert Einstein
“Sayangi, hormati, hargai serta bahagiakan kedua orang tua mu dan keluarga mu
merupakan kunci kesuksesan mu”
Pepatah
Page 8
v
ABSTRACT
This study aimed to describe the readiness of the Government of Salatiga
in implementing accrual accounting in terms of accounting policies revenue
account. Account accounting Readiness policies may include policies contained in
the accounting policy and accounting system Salatiga City Government consisting
of the definition and classification of revenue, revenue recognition, measurement
and disclosure of revenue income. The approach used in this study using
qualitative methods. Data were obtained through interviews, observation and
document study. The analysis showed that the Government has prepared Salatiga
accounting policies and the accounting policies already contains most of the
things that should be regulated in the application of the accrual basis. But there
are things that have not been included in the Government's accounting policies
Salatiga namely the recognition of income on the income related SKPD of other
PAD legitimate, the recognition of revenue on PPKD related to the execution of
the guarantee results, the recognition of revenue on PPKD related to the results
of the wealth management area separated, the recognition of revenue related to
the surplus PPKD completion of long-term liabilities and the measurement of
revenue from exchange transactions using actual prices. Based on these results,
the proposed strategic given Salatiga City Government is expected to set out more
about things that should be regulated related to the application of accrual-based
accounting income that has not been included in the accounting policy of the
Government of Salatiga.
Key Words: Accrual Based Accounting, Accounting Policies Revenue Account.
Page 9
vi
SARIPATI
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesiapan Pemerintah Kota
Salatiga dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual ditinjau dari kebijakan
akuntansi akun pendapatan. Kesiapan kebijakan akuntansi akun yang dimaksud
meliputi kebijakan yang terdapat dalam kebijakan akuntansi serta sistem akuntansi
Pemerintah Kota Salatiga yang terdiri dari definisi serta klasifikasi pendapatan,
pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan dan pengungkapan pendapatan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil
analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga sudah menyiapkan
kebijakan akuntansi serta kebijakan akuntansi tersebut sudah memuat sebagian
besar hal yang harusnya diatur dalam penerapan basis akrual. Akan tetapi masih
terdapat hal yang belum termuat dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota
Salatiga yaitu pengakuan pendapatan pada SKPD terkait pendapatan dari lain-lain
PAD yang sah, pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hasil eksekusi
jaminan, pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, pengakuan pendapatan pada PPKD terkait
dengan surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang serta pengukuran
pendapatan dari transaksi pertukaran dengan menggunakan harga sebenarnya.
Berdasarkan hasil penelitian ini, usulan strategik yang diberikan yaitu diharapkan
Pemerintah Kota Salatiga dapat mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang
harusnya diatur terkait dengan penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual
yang belum termuat dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Salatiga.
Kata Kunci: Akuntansi Berbasis Akrual, Kebijakan Akuntansi Akun Pendapatan.
Page 10
vii
UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian penulisan
skripsi ini banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak
selama masa perkuliahan di Universitas Kristen Satya Wacana. Karena itu penulis
menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:
1. Allah SWT, yang selalu mencurahkan rahmad, hidayah dan kasihNya
kepadaku sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Suwarno, Ibu Wiwik Istiyani, Kakak Dewi Kurnia Wati dan Kakak
Adi Sulistyono terima kasih atas doa restu, bimbingan, motivasi dan
sarana serta dukungan yang diberikan kepada penulis.
3. Ibu Gustin Tanggulungan, SE, M.Ak, selaku pembimbing yang telah
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan,
motivasi, masukan ilmu dan saran-saran maupun kritik yang bermanfaat
bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Hari Sunarto, SE., MBA. PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomika
dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana serta selaku wali studi yang
membimbing, mendidik dan memberi saran maupun kritik selama
menempuh studi.
5. Bapak Usil Sis Sucahyo, SE., MBA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
6. Bapak David Pesudo, SE, M.Ak, yang telah memberikan masukan ilmu
serta pengarahan kepada penulis dalam penyusunan kertas kerja ini.
7. Alfi Barokah yang selalu setia memberikan motivasi, semangat, do’a serta
masukan dalam pembuatan skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya
Wacana yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang tak ternilai.
Page 11
viii
9. Staf dan Tata Usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen
Satya Wacana yang telah memberi bantuan teknis kepada penulis selama
kuliah.
10. Bapak Siswo, bapak Agung serta seluruh pegawai bagian penerimaan
pendapatan SKPD Kota Salatiga yang telah membantu dalam perolehan
data skripsi.
11. Buat sahabat dan teman, Septyan Ahdiyatna, Riska Indah, Arda Raditya,
Dina Ruth, Simeon Ade, terimakasih atas semua dukungan, bantuan,
semangat dan doanya.
12. Buat teman-teman FEB angkatan 2011, terima kasih atas doa dan
dukungan yang selalu diberikan.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan
satu persatu.
Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Segala budi
baik dan semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama
menyelesaikan skripsi ini semoga mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha
Kuasa.
Salatiga, 31 Juli 2015
Penulis,
Ardhian Triwiratno
Page 12
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik guna memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 pada progdi
Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
Kertas kerja ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis
untuk menganalisis kesiapan kebijakan perlakuan akuntansi pendapatan berbasis
akrual pada Pemerintah Kota Salatiga. Kebijakan perlakuan akuntansi pendapatan
yang dimaksud meliputi definisi dan klasifikasi pendapatan, pengakuan
pendapatan, pengukuran pendapatan serta pengungkapan pendapatan pada
Pemerintah Kota Salatiga.
Penulis berharap, sekiranya penelitian ini bermanfaat bagi pembaca umum
maupun pihak-pihak yang bersangkutan khususnya, serta bagi penelitian
selanjutnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kertas kerja masih terdapat
kekurangan yang mungkin akan ditemukan. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan saran, kritik, dan koreksi yang membangun dari pembaca.
Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak yang berkepentingan.
Salatiga, 31 Juli 2015
Penulis,
Ardhian Triwiratno
Page 13
x
DAFTAR ISI
Halaman Judul ..................................................................................................... i
Surat Pernyataan Keaslian Kertas Kerja ............................................................. ii
Halaman Persetujuan/Pengesahan ...................................................................... iii
Motto .................................................................................................................. iv
Abstract .............................................................................................................. v
Saripati ................................................................................................................ vi
Ucapan Terima Kasih .......................................................................................... vii
Kata Pengantar .................................................................................................... ix
Daftar Isi.............................................................................................................. x
Daftar Tabel ........................................................................................................ xi
PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
TINJAUAN LITERATUR ............................................................................... 3
Akuntansi Berbasis Akrual ........................................................................ 3
Kebijakan Akuntansi Akun Pendapatan..................................................... 6
Definisi dan Klasifikasi Pendapatan .................................................. 7
Pengakuan Pendapatan ...................................................................... 9
Pengukuran Pendapatan ..................................................................... 16
Pengungkapan Pendapatan ................................................................ 16
METODE PENELITIAN ................................................................................. 17
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ..................................................... 20
Kebijakan Akuntansi Akun Pendapatan Pemerintah Kota Salatiga .......... 20
Definisi dan Klasifikasi Pendapatan .................................................. 20
Pengakuan Pendapatan ...................................................................... 23
Pengukuran Pendapatan ..................................................................... 33
Pengungkapan Pendapatan ................................................................ 35
KESIMPULAN .................................................................................................. 41
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 42
Lampiran………….. ......................................................................................... 44
Page 14
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Strategi Penerapan SAP Akrual ........................................................... 5
Tabel 2. Kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Salatiga ................. 22
Tabel 3. Perbandingan Perwali Kota Salatiga dengan hal yang harusnya diatur
dalam penerapan akuntansi pendapatan basis akrual ........................... 37
Page 15
1
PENDAHULUAN
Terbitnya PP No 71 tahun 2010 mengharuskan Pemerintah Daerah
membuat laporan keuangan berbasis akrual selambatnya pada tahun 2015.
Penerapan akuntansi berbasis akrual dinilai dapat meningkatkan kualitas laporan
keuangan. Selain itu, penerapan akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan
pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset
yang lebih transparan dan akuntabel. Penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai
yang diamanatkan dalam UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang
mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Adanya penetapan PP
No 71 tahun 2010 maka penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah
mempunyai landasan hukum.
Namun melihat dari fenomena sebelumnya dikeluarkannya UU No 17
tahun 2003 mengharuskan pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis
akrual paling lambat 5 tahun sejak diterbitkannya undang-undang tersebut dan
sebagai pedoman pelaksanaanya diterbitkan Peraturan Pemerintah No 24 tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tetapi, hingga batas waktu yang
telah ditetapkan yaitu pada tahun 2008 (UU No 17 tahun 2003 pasal 36),
pemerintah belum berhasil menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Hal ini
terlihat bahwa hingga sampai pada tahun 2008, pemerintah masih menggunakan
basis akuntansi kas menuju akrual dan belum menerapkan akuntansi berbasis
akrual secara penuh (www.bppk.kemenkeu.go.id). Penyebab kegagalan
implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2008 yaitu kebijakan
akuntansi (termasuk sistem akuntansi) serta teknologi informasi yang belum
memadai, kurangnya komitmen dari pimpinan, sumber daya manusia yang kurang
kompeten dan pendanaan (www.bppk.kemenkeu.go.id).
Penelitian yang dilakukan Ichsan (2013), bahwa sampai dengan tahun
2008 hanya entitas pemerintah yang berupa Badan Layanan Umum (BLU) yang
dapat menerapkan akuntansi berbasis akrual dan itupun dengan mengacu pada
Standar Akuntansi Keuangan bukan mengacu kepada Standar Akuntansi
Page 16
2
Pemerintah. Sehingga, penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan PP no
71 tahun 2010 yang akan jatuh pada tahun 2015 (Permendagri No 64 tahun 2013)
tidak menutup kemungkinan juga akan mengalami kemunduran dari waktu yang
telah ditetapkan tersebut apabila entitas pelaporan tidak siap.
Menurut Christiaes dan Guthtrie dalam Kusuma (2013) permasalahan
yang dapat menghambat tingkat implementasi sistem akuntansi berbasis akrual
antara lain masalah kebijakan akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan
keuangan, sehingga menyebabkan transisi dari sistem akuntansi kas menuju basis
akrual penuh tidak akan dapat terjadi secara cepat dan lengkap. Sehingga
diperlukan persiapan dalam penyusunan kebijakan akuntansi yang dapat
mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual, sumber daya manusia yang
kompeten, komitmen dari pimpinan organisasi dalam menerapkan akuntansi
berbasis akrual serta ketersediaan dana untuk dapat mengaplikasikan akuntansi
berbasis akrual secara penuh.
Dalam PP No 71 tahun 2010 pasal 7 ayat 3 menyebutkan bahwa penerapan
akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut melalui
Permendagri. Lebih lanjut dalam Permendagri No 64 tahun 2013 pasal 4 ayat 5
menyebutan bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut
melalui peraturan kepala daerah. Seperti hal nya pada daerah lain di Indonesia,
apabila kebijakan akuntansi tersebut berada pada tingkat daerah, maka digunakan
peraturan kepala daerah sebagai dasar peraturannya. Apabila kebijakan akuntansi
tersebut berada pada tingkat kabupaten, maka digunakan peraturan bupati untuk
mengaturnya. Serta apabila pada tingkat Kota, maka digunakan peraturan walikota
sebagai dasar untuk mengatur kebijakan akuntansi tersebut. Sesuai dengan yang
diamanatkan dalam Permendagri No 64 tahun 2013 tersebut, maka Pemerintah
Daerah perlu membuat kebijakan akuntansi serta kebijakan akuntansi tersebut
memuat secara lengkap mengenai hal-hal yang mengatur secara memadai
mengenai akuntansi berbasis akrual.
Dari hasil diskusi dengan Kepala Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan
(kabag verbend) DPPKAD Kota Salatiga, ada indikasi bahwa kebijakan akuntansi
Pemerintah Kota Salatiga masih belum mengatur secara memadai dalam
Page 17
3
menerapkan akuntansi berbasis akrual. Oleh karena itu, untuk mengetahui
kesiapan Pemerintah Kota Salatiga dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual
pada kebijakan akuntansi, maka penelitian ini dilakukan.
Penelitian ini adalah bagian dari penelitian bersama untuk mengkaji
kesiapan Pemerintah Kota Salatiga menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan
fokus kajian pada kesiapan kebijakan akuntansi akun pendapatan. Penelitian ini
dilakukan terhadap PPKD serta SKPD (selain Badan Layanan Umum atau BLU)
yang berada di Pemerintah Kota Salatiga yang menghasilkan pendapatan bagi
Pemerintah Kota Salatiga. Rumusan persoalan penelitian yaitu “Bagaimana
kesiapan kebijakan akuntansi akun pendapatan di Pemerintah Kota Salatiga untuk
menerapkan akuntansi berbasis akrual”. Kesiapan tersebut dilihat dari sudah
dibuatnya kebijakan akuntansi akun pendapatan berbasis akrual pada pemerintah
daerah serta setidaknya dalam kebijakan akuntansi akun pendapatan tersebut
terdapat pengakuan, pengukuran serta pengungkapan seperti yang terdapat dalam
IPSAS, PP No 71 tahun 2010 maupun Permendagri No 64 tahun 2013.
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kesiapan Pemerintah
Kota Salatiga dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual ditinjau dari kebijakan
akuntansi akun pendapatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
kepada Pemerintah Kota Salatiga dalam mengidentifikasi kekurangan yang perlu
dilengkapi dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis
akrual pada kebijakan akuntansi akun pendapatan. Diharapkan pula penelitian ini
dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu terkait.
TINJAUAN LITERATUR
Akuntansi Berbasis Akrual
Dalam KSAP (2006), basis akuntansi akrual adalah suatu basis akuntansi
di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan
dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa
memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Waktu
pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga
dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus
Page 18
4
sumber daya dicatat. Menurut Kieso et al. (2008) basis akuntansi akrual mengakui
pendapatan pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa
memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi di mana hak
dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada
saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan.
Dalam sistem basis akrual menurut Halim (2012), harus ditetapkan sistem
alokasi yang umumnya dilakukan secara subjektif arbitrer karena pembebanan
biaya, pengakuan pendapatan, dan prinsip “matching”nya harus mematuhi prinsip
“time period”. Lebih lanjut Halim menyatakan bahwa dalam basis akrual yang
menjadi dasar pencatatan transaksi adalah isu “title” atau hak dan kewajiban tanpa
melihat apakah sudah diterima atau dibayarkan melalui transaksi kas atau tidak.
Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual
ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang
lebih akurat. Menurut KSAP (2006) dalam wacana akuntansi, secara konseptual
akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih
akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi
berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan
publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang
terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh
beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis
akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat
waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka
pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi
mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu,
akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang
diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
KSAP telah menyusun rencana strategi penerapan SAP berbasis akrual.
Strategi penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Page 19
5
Tabel 1
Strategi Penerapan SAP Akrual
Tahun Agenda
2010 a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
b. MengembangkanFrameworkAkuntansi Berbasis Akrual
c. Sosialisasi SAP Berbasis Akrual
2011 a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi
b. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses
bisnis dan detail requirement)
c. Pengembangan kapasitas SDM
2012 a. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan)
b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013 a. Ploting beberapa KL dan BUN
b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK
c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014 a. Pararel Run dan Konsolidasi seluruh LK
b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK
c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015 a. Implementasi penuh
b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) Sumber: KSAP dalam Kusuma (2013)
Keluarnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar
akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual mengubah haluan basis akuntansi
pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh.
Implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga
implementasi penuhnya di tahun 2015. Ketentuan mengenai penerapan akuntansi
berbasis akrual untuk pemerintah daerah diatur lebih lanjut melalui Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Pasal 7 ayat 3 PP No 71 tahun 2010). Sehingga, dalam
penerapan akuntansi berbasis akrual untuk pemerintah daerah berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri
No 64 tahun 2013.
Komponen Laporan keuangan berbasis akrual menurut PP No 71 Tahun
2010 yang harus melengkapi ketentuan pelaporan dalam SAP berbasis kas menuju
akrual (PP 24 tahun 2005) sebelumnya adalah Laporan Operasional. Dengan
ketentuan terbaru tersebut maka laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas
pelaporan pemerintah adalah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Page 20
6
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus kas, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.
Menurut Ritonga (2010), untuk dapat mendukung penerapan akuntansi
pemerintah berbasis akrual diperlukan kondisi-kondisi yang mendukung antara
lain dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional
dalam pengelolaan keuangan, dukungan dari pemeriksa laporan keuangan, adanya
sistem teknologi informasi yang mampu mengakomodasi persyaratan-persyaratan
dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, adanya sistem penganggaran berbasis
akrual, dan adanya komitmen serta dukungan politik dari para pengambil
keputusan dalam pemerintahan.
Untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara penuh pada
tahun 2015, tentu pemerintah memerlukan strategi. Prasyarat pelaksanaan strategi
terbagi atas dua kondisi dasar, yaitu necessary condition dan sufficient condition
(Wibowo, 2011). Menurut Wibowo (2011) Necessary condition adalah prasyarat
yang dibutuhkan agar suatu kondisi dapat tercapai, kemudian pemerintah dapat
mengembangkan beberapa hal sehingga kondisinya bisa berubah menjadi kondisi
yang mencukupi (sufficient condition) sedangkan Sufficient condition tersebut
meliputi kebijakan akuntansi, prosedur dan teknologi. Sehingga dapat dikatakan
bahwa kebijakan perlakuan akuntansi pendapatan yang dibuat oleh pemerintah
daerah harus dapat mengakomodasi penerapan akuntansi berbasis akrual karena
merupakan persyaratan yang diperlukan dalam menerapkan akuntansi berbasis
akrual di lingkungan pemerintah daerah.
Kebijakan Akuntansi Akun Pendapatan Pemerintah Daerah
Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan
praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan (PSAK). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 tahun 2013, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan
Page 21
7
pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan
akuntansi pemerintah daerah menurut Pasal 4 ayat 5 Permendagri No 64 tahun
2013 diatur dengan peraturan kepala daerah. Dalam pembuatan kebijakan
akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah dapat mengambil unsur-unsur pokok
dari SAP, kemudian dapat mengembangkan dalam pilihan-pilihan metode baik
dalam pengakuan, pengukuran serta pengungkapan (Permendagri No 64 tahun
2013).
Dalam Pasal 4 Permendagri No 64 tahun 2013, kebijakan akuntansi
pemerintah daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yang
memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta kebijakan akuntansi
akun yang mengatur tentang definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP. Sehingga, kebijakan
akuntansi akun pendapatan pada pemerintah daerah merupakan peraturan yang
mengatur tentang definisi, pengakuan, pengukuran serta pengungkapan transaksi
yang berkaitan dengan pendapatan.
Untuk menilai kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi
berbasis akrual ditinjau dari kebijakan akuntansi akun pendapatannya, maka pada
pemerintah daerah tersebut terdapat peraturan kepala daerah yang mengatur
tentang kebijakan akuntansi akun pendapatan sebagai tindak lanjut dari peraturan
diatasnya dalam hal ini Permendagri No 64 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa
kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala
daerah. Kebijakan akuntansi akun pendapatan pada pemerintah daerah tersebut
juga memuat secara memadai mengenai hal-hal yang seharusnya diatur dalam
penerapan akuntansi berbasis akrual. Apabila pada pemerintah kabupaten diatur
melalui peraturan bupati dan apabila pada pemerintah kota diatur melalui
peraturan wali kota.
Definisi dan Klasifikasi Pendapatan
Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul
dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut
Page 22
8
mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam
modal (International Public Sector Accounting Standard, 2013). Di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sendiri, dikenal 2 istilah pendapatan,
yakni Pendapatan-Laporan Operasional (pendapatan-LO) dan Pendapatan-LRA.
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan yang berkaitan dengan penerapan
akrual basis pada pemerintah terefleksi melalui pendapatan LO, sehingga
pendapatan LO merupakan pendapatan yang menggunakan basis akrual dalam
pengakuannya. Sehingga dalam kebijakan akuntansi akun pendapatan pemerintah
daerah maupun kota setidaknya memuat mengenai pendapatan LO serta
definisinya seperti yang telah disebutkan.
Dalam Permendagri No 64 tahun 2013, Pendapatan-LO dikelompokkan
dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi
non-pertukaran (non-exchange transactions). Pendapatan dari transaksi
pertukaran dimaksudkan sebagai manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai
transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu dan barter.
Adapun pendapatan dari transaksi non pertukaran adalah manfaat ekonomi yang
diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik
atau imbal balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak
terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas
di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan serta hasil alam.
Dalam Permendagri No 64 tahun 2013, pendapatan dapat diklasifikasikan
sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengengolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
b. Pendapatan Transfer meliputi bagi hasil Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana
Alokasi Khusus (DAK)/pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan
Page 23
9
transfer pemerintah lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya
serta bantuan keuangan.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana
darurat serta pendapatan lainnya.
Pengakuan
Pengakuan menurut Sugiri (2005) adalah proses pencatatan suatu pos
keuangan dan melaporkannya pada akhir periode akuntansi sebagai salah satu
elemen di laporan keuangan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus
diakui apabila ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan
pos tersebutakan mengalir dari atau ke dalam perusahaan dan pos tersebut
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (Sugiri, 2005).
Berkaitan dengan pemberian jasa, apabila transaksi terkait dengan
pemberian jasa dapat diestimasi secara handal maka pendapatan sehubungan
dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian
dari transaksi pada tanggal neraca (IPSAS, 2013). Menurut IPSAS (2013), hasil
transaksi dapat diestimasi dengan andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
a. jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
b. kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut
dapat diperoleh entitas.
c. tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur
dengan andal.
d. biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut
dapat diukur dengan andal.
Untuk transaksi pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh
pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen dapat diakui apabila :
a. kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut
akan diperoleh entitas.
b. jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
Pendapatan bunga, royalty, dan deviden diakui dengan dasar sebagai
berikut (IPSAS, 2013) :
Page 24
10
a. bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif atas dasar proporsi
waktu yang memperhitungkan hasil efektif asset.
b. royalti diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang
relevan.
c. dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran
ditetapkan.
Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, pengakuan dalam
akuntansi didefinisikan sebagai proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi
bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA,
belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada
laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
Menurut PP No 71 tahun 2010 maupun Permendagri No 64 tahun 2013,
pendapatan LO diakui pada saat:
1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned, atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik
sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).
Menurut Permendagri No 64 tahun 2013, pengakuan Pendapatan-LO
dibagi menjadi 2 yaitu pengakuan Pendapatan-LO pada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) dan pengakuan Pendapatan-LO pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Pengakuan pendapatan tersebut dibagi berdasarkan
sumber dari pendapatan tersebut diperoleh.
a. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga
kategori, yaitu PAD melalui penetapan, PAD tanpa penetapan, dan PAD
dari hasil eksekusi jaminan. PAD melalui penetapan mencakup tuntutan
ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan, pendapatan denda pajak, dan pendapatan denda retribusi.
Page 25
11
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat
Ketetapan atas pendapatan terkait. PAD tanpa penetapan meliputi
penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan
selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial
dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan hasil dari
pemanfaatan kekayaan daerah. PAD tanpa penetapan tersebut diakui
ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening
Kas Umum Daerah.
PAD dari hasil ekseskusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak
menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi
uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan dan mengakuinya sebagai
pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen
eksekusi yang sah telah diterbitkan.
2. Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah
dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun
demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan
pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada
persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan penyaluran
alokasi tersebut. Untuk itu, pengakuan pendapatan transfer dilakukan
bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening Kas Umum Daerah.
Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya
peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam
kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
pada PPKD, antara lain meliputi pendapatan hibah baik dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam
Negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Pengakuan untuk
Page 26
12
pendapatan ini diakui ketika diterima kas pada rekening Kas Umum
Daerah.
4. Pendapatan Non Operasional
Pendapatan non operasional mencakup surplus penjualan aset non
lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari
kegiatan non operasional lainnya. Pendapatan non operasional diakui
ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan telah diterima.
b. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD
Pendapatan daerah pada SKPD hanya sebagian dari pendapatan asli
daerah (PAD) yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan
pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain
PAD yang sah. Alternatif pengakuan pendapatan pada SKPD dibagi menjadi
tiga (Permendagri No 64 tahun 2013), yaitu:
Alternatif satu (1) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian
dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan
pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan
(SK) atas pendapatan terkait.
Alternatif dua (2) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului
dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan
dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan
tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang
dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian
dilakukan penetapan. Pendapatan pajak ini diakui ketika telah diterbitkan
penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
Alternatif tiga (3) yaitu kelompok pendapatan retribusi yang
pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun
berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.
Page 27
13
Dalam hal mengenai prosedur pengakuan serta pencatatan transaksi
akuntansi pendapatan yang terdapat pada SKPD (Permendagri No 64 Tahun 2013)
dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Pemungutan pajak dapat didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Daerah maupun penyetoran langsung oleh masyarakat.
SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKP Daerah) terkait. Selain disampaikan kepada wajib pajak (WP),
SKP Daerah tersebut akan didistribusikan kepada PPK-SKPD. SKP Daerah
tersebut akan menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak
daerah setelah dilakukan pembayaran. Adanya pembayaran pajak daerah akan
menambah kas di bendahara penerimaan. Atas pajak yang diterima tersebut
akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda
Setor (STS). Penyetoran tersebut akan menambah nilai akun RK-PPKD.
Apabila pada akhir tahun terdapat SKP yang belum dilunasi, maka PPK SKPD
akan mengakui adanya piutang berdasarkan SKP tersebut.
b. Kelompok pendapatan retribusi untuk memenuhi kewajiban dalam periode
tahun berjalan, diakui ketika pembayarannya telah diterima.
Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan
menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK
SKPD untuk mengakui pendapatan yang akan menambah kas di bendahara
penerimaan. Atas retribusi yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran
ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Penyetoran
tersebut akan menambah nilai akun RK-PPKD. Pada akhir tahun terdapat SKR
yang belum dilunasi, maka PPK SKPD akan mengakui adanya piutang
berdasarkan SKR tersebut.
Dalam hal mengenai prosedur pengakuan serta pencatatan transaksi
akuntansi pendapatan pada PPKD (Permendagri No 64 Tahun 2013) dapat
dijabarkan sebagai berikut :
Page 28
14
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1. Hasil Eksekusi Jaminan
Pihak ketiga yang melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan
dengan pembayaran perizinan akan menerima Tanda Bukti Pembayaran
(TBP). TBP menjadi dasar bagi fungsi akuntansi PPKD untuk mengakui
adanya utang jaminan yang akan menambah kas di kas daerah. Pada saat
pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi
uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi akuntansi PPKD
akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan tersebut untuk
diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut, fungsi
akuntansi PPKD akan mengakui adanya pendapatan dari hasil eksekusi
jaminan.
b. Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Provinsi. Namun, penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar
pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada
persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk
itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya
kas pada Rekening Kas Umum Daerah.
Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya dokumen resmi
mengenai penetapan alokasi, apabila itu terkait dengan kurang salur sebagai
dasar pencatatan pengakuan pendapatan. Fungsi akuntansi PPKD dapat
mengakui adanya piutang pendapatan apabila terdapat kurang salur atas
pendapatan transfer. Apabila pemerintah daerah telah menerima dana transfer
dari pemerintah pusat atas kurang salur tersebut, maka Rekening Kas Umum
Daerah akan mengeluarkan nota kredit untuk PPKD. Berdasarkan nota kredit
ini, fungsi akuntansi PPKD akanmengakui adanya penambahan kas di kas
daerah yang berasal dari piutang pendapatan transfer.
Page 29
15
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. Pendapatan Hibah
Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan
dasar pengakuan Pendapatan-LO, mengingat adanya proses dan persyaratan
untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Untuk itu, fungsi akuntansi PPKD
mengakui pendapatan hibah bersamaan dengan diterimanya kas pada
rekening kas umum daerah (RKUD). Untuk hibah barang berupa aset tetap,
maka fungsi akuntansi PPKD akan mengakui adanya penambahan nilai pada
aset tetap.
2. Pendapatan Non Operasional – Surplus Pelepasan Investasi-LO
Surplus penjualan aset nonlancar pada PPKD berasal dari aktivitas
pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan
investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut. Untuk transaksi
pelepasan investasi, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD,
fungsi akuntansi PPKD akan mengakui adanya penerimaan kas di kas
daerah yang berasal dari pelepasan investasi tersebut.
3. Pendapatan Non Operasional – Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang
Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang timbul karena harga
perolehan kembali lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat dari
kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, fungsi akuntansi
PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya
surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut.
Dalam menilai kesiapan kebijakan akuntansi akun pendapatan berbasis
akrual pemerintah daerah maupun kota terkait dengan pengakuan pendapatan,
maka setidaknya pengakuan pendapatan tersebut memuat mengenai pengakuan
pendapatan yang diakui ketika timbulnya hak atas pendapatan. Selain itu, dalam
pengakuan kebijakan yang dimaksud juga terdapat pembagian pengakuan
pendapatan untuk PPKD serta SKPD seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
Page 30
16
Pengukuran
Pengukuran (measurement) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus
dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan
(Suwardjono, 2010). Dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, pengukuran
didefinisikan sebagai proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara umum, pendapatan
diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa dala suatu transaksi yang bebas
(Ghozali, 2010). International Public Sector Accounting Standard (IPSAS)
mengutarakan bahwa, pendapatan diukur dengan menggunakan nilai wajar
imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Dalam IPSAS no 9 tentang
pendapatan, nilai wajar merupakan jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan
atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan
untuk melakukan transaksi wajar (arm’s length transaction).
Menurut Permendagri No 64 Tahun 2013, pengukuran pendapatan LO
dibagi menjadi dua yaitu Pendapatan-LO operasional nonpertukaran yang diukur
sebesar aset yang diperoleh dari transaksi nonpertukaran yang pada saat perolehan
tersebut diukur dengan nilai wajar dan pendapatan-LO dari transaksi pertukaran
diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima
ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk
harga. Terkait dengan penilaian kesiapan kebijakan akuntansi akun pendapatan
berbasis akrual dalam hal pengukuran, maka setidaknya dalam pengukuran
tersebut memuat mengenai pendapatan yang diukur meggunakan nilai wajar
apabila terkait dengan transaksi non pertukaran serta pendapatan yang diukur
dengan menggunakan harga sebenarnya apabila terkait dengan transaksi
pertukaran.
Pengungkapan
Pengungkapan adalah cara pembeberan atau penjelasan hal hal informatif
yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat
dinyatakan melalui statemen keuangan utama (Suwardjono, 2010). Menurut
IPSAS, hal-hal terkait dengan pendapatan yang harus diungkapkan antara lain :
Page 31
17
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk
metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang
melibatkan pemberian jasa.
2. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode
tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari penjualan barang, penjualan
jasa, bunga, royalti, dividen.
3. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup
dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan.
Dalam Permendagri No 64 tahun 2013, pengungkapan didefinisikan
sebagai laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna. Hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan terkait dengan pendapatan yaitu (Permendagri No 64 tahun
2013) :
1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun
anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan
daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Menurut Moleong (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.
Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang
senyatanya mengenai suatu fenomena yang ada di lapangan.
Page 32
18
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara
dilakukan terhadap pegawai bagian keuangan SKPD dan pegawai PPKD Kota
Salatiga. SKPD yang dimaksud antara lain Dinas Pendidikan; Pemuda dan Olah
Raga; Dinas Kesehatan; Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Perhubungan, Komunikasi,
Kebudayaan dan Pariwisata; Kantor Lingkungan Hidup; Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM; Sekretariat Daerah; Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) serta Dinas Pertanian dan
Perikanan. Sedangkan PPKD yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu DPPKAD.
Pemilihan kesembilan SKPD tersebut dikarenakan SKPD yang bersangkutan
menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Kota Salatiga.
Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait dengan
kebijakan perlakuan akuntansi Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Dokumen
tersebut antara lain Peraturan Walikota Salatiga terbaru mengenai kebijakan
akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Kota Salatiga yang termuat dalam
Peraturan Walikota Salatiga No 37 tahun 2013 serta Peraturan Walikota Salatiga
No 17 tahun 2014.
Langkah analisis data adalah sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi Perwali Kota Salatiga yang mengatur tentang kebijakan
akuntansi serta hal-hal yang diatur didalamnya.
2. Mengidentifikasi perbandingan Peraturan Walikota dengan hal-hal yang
harus diatur dalam kebijakan akuntansi akun pendapatan berbasis akrual.
3. Mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu ditambahkan dalam Perwali Kota
Salatiga mengenai kebijakan akuntansi akun pendapatan berbasis akrual.
4. Mengidentifikasi alternatif tindakan yang harus dilakukan Pemda Kota
Salatiga untuk dapat meningkatkan kesiapan menerapkan akuntansi
pendapatan berbasis akrual .
Dalam menilai kesiapan kebijakan akuntansi akun pendapatan berbasis
akrual pada Pemerintah Daerah, maka hal-hal yang perlu diatur dalam penerapan
akuntansi berbasis akrual yang diperoleh dari berbagai sumber baik itu dari teori,
Page 33
19
IPSAS, PP No 71 tahun 2010 serta Permendagri No 64 tahun 2013 pada kebijakan
akuntansi akun pendapatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Definisi pendapatan yang memuat pengertian dari pendapatan berbasis akrual.
Pada Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia, pendapatan tersebut
terefleksi pada pendapatan LO.
2. Klasifikasi pendapatan yang terdiri dari PAD, transfer serta lain-lain
pendapatan daerah yang sah. Dalam konteks Pemerintah Daerah di Indonesia,
maka PAD tersebut terdiri dari pendapatan pajak, retribusi, pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang sah. Transfer
terdiri dari DAU, DAK, serta pendapatan transfer lainnya. Lain-lain
pendapatan daerah yang sah yang meliputi hibah, dana darurat serta
pendapatan lainnya.
3. Pengakuan pendapatan secara umum yang diakui ketika timbulnya hak atas
pendapatan.
4. Pengakuan pendapatan pada SKPD terkait pajak yang diakui ketika sudah
terbit SKP atau ketika sudah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak.
5. Pengakuan pendapatan pada SKPD terkait retribusi yang diakui ketika sudah
terbit SKR atau ketika sudah dilakukan pembayaran oleh wajib retribusi.
6. Pengakuan pendapatan pada SKPD terkait pendapatan dari lain-lain PAD
yang sah yang diakui ketika diterima pembayaran.
7. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hasil eksekusi jaminan
yang diakui ketika terbit bukti memorial atas eksekusi jaminan tersebut.
8. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan yang diakui ketika diterima pembayaran.
9. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan pendapatan transfer yang
diakui ketika diterima kas pada rekening kas umum daerah atau ketika terbit
dokumen resmi apabila terkait dengan kurang salur.
10. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hibah yang diakui ketika
adanya dokumen resmi hibah.
11. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan surplus pelepasan investasi
yang diakui ketika terbit dokumen resmi atas pelepasan investasi tersebut.
Page 34
20
12. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan surplus penyelesaian
kewajiban jangka panjang yang diakui ketika terbit salinan Surat Perintah
Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).
13. Pengukuran pendapatan dari transaksi non pertukaran dengan menggunakan
nilai wajar.
14. Pengukuran pendapatan dari transaksi pertukaran dengan menggunakan harga
sebenarnya
15. Pengungkapan pendapatan yang memuat tentang penerimaan pendapatan
tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan
mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi
hal-hal yang bersifat khusus, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target
penerimaan pendapatan daerah serta informasi lainnya yang dianggap perlu.
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Sebagai salah satu Pemerintah tingkat Kota yang ada di Indonesia, maka
Pemerintah Kota Salatiga tidak terlepas dari kewajiban untuk membuat kebijakan
akuntansi berbasis akrual seperti yang diamanatkan dalam Permendagri No 64
tahun 2013. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Salatiga dimuat dalam
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Salatiga. Dalam kebijakan akuntansi tersebut, di dalamnya
memuat mengenai kebijakan akuntansi akun pendapatan. Sehingga, terlihat bahwa
Pemerintah Kota Salatiga sudah mempunyai kebijakan akuntansi akun pendapatan
berbasis akrual yang diatur melalui Perwali. Kebijakan Akuntansi Akun
Pemerintah Kota Salatiga tersebut memuat tentang definisi dan klasifikasi
pendapatan, pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan serta pengungkapan
pendapatan sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perwali tersebut.
Definisi dan Klasifikasi pendapatan
Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga, pendapatan LO
didefinisikan sebagai hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai
Page 35
21
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali. Definisi dari pendapatan LO yang terdapat dalam
kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Salatiga tersebut sudah memuat hal yang
seharusnya diatur dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang menyebutkan
bahwa pendapatan LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali.
Dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013, sesuai dengan
yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perwali tersebut, pendapatan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu pendapatan asli
daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Kelompok pendapatan transfer dibagi menurut jenis pendapatan yang
terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
(DAK). Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup
bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Jenis dana alokasi
umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum. Jenis dana alokasi
khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Salatiga.
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis
pendapatan yang terdiri atas Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Kota Salatiga lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Kota Salatiga
lainnya.
Klasifikasi pendapatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga
Nomor 37 Tahun 2013 sudah memuat hal yang seharusnya diatur mengenai
pengklasifikasian pendapatan berbasis akrual. Pendapatan yang diatur dalam
Perwali Kota Salatiga tersebut sudah mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan
Page 36
22
tiga kelompok besar sumber pendapatan sesuai dengan hal yang seharusnya diatur
dalam kebijakan akuntansi pendapatan berbasis akrual yaitu pendapatan dari
PAD, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pembagian kelompok pendapatan transfer yang terdapat Pada Pemerintah
Kota Salatiga belum terdapat jenis pendapatan transfer yang berasal dari
pendapatan transfer yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah lainnya,
pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya serta pendapatan dari bantuan
keuangan. Apabila dilihat dari Bagan Akun Standar (BAS) pada Pemerintah Kota
Salatiga, pendapatan transfer dibagi seperti yang terdapat dalam table berikut ini.
Tabel 2
Kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Salatiga
Kelompok Sub Kelompok Jenis
Pendapatan
Transfer
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat-LO
Bagi Hasil Pajak-LO
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO
Dana Alokasi Umum-LO
Dana Alokasi Khusus-LO
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
Lainnya-LO
Dana Otonomi Khusus-LO
Dana Keistimewaan-LO
Dana Penyesuaian-LO
Pendapatan Transfer
Pemerintah Daerah
Lainnya-LO
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO
Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO
Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah
Provinsi Lainnya-LO
Bantuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten-LO
Bantuan Dari Pemerintah Daerah Kota-LO
Sumber: Perwali Kota Salatiga No 17 Tahun 2014 (diolah)
Oleh karena itu, maka sebaiknya Pemerintah Kota Salatiga mengklasifikasi ulang
jenis pendapatan transfer yang terdapat dalam kebijakan akuntansi pendapatannya.
Pengklasifikasian pendapatan transfer dapat disamakan dengan BAS yang ada.
Dalam hal berkaitan dengan definisi pendapatan, sebagai salah satu entitas
yang menganut prinsip kemandirian sebaiknya Pemerintah Kota Salatiga
menempatkan definisi pendapatan yang dimaksud sebagai hak dari pemerintah
Kota Salatiga dan bukan merupakan hak dari pemerintah pusat. Sehingga, definisi
pendapatan yang terdapat pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga
dapat dirubah menjadi hak Pemerintah Kota Salatiga yang diakui sebagai
Page 37
23
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali.
Pengakuan
Dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 pengakuan
didefinisikan sebagai proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu
kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian
yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja,
pembiayaan, pendapatan LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan
keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Dalam Perwali Kota Salatiga No
37 tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Perwali tersebut, pendapatan LO diakui pada saat :
1. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih
pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai
diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta
2. Direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan
atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu
adanya penagihan.
Pengakuan pendapatan yang termuat dalam Perwali Kota Salatiga yang
mengakui pendapatan LO pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan saat
direalisasi tersebut sudah memuat hal yang seharusnya diatur terkait dengan
penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual. Hal ini dikarenakan pada
akuntansi berbasis akrual, pendapatan diakui ketika sudah timbul hak atas
pendapatan terkait tanpa memperhatikan kas ataupun setara kas diterima atau
dibayarkan.
Dalam hal mengenai saat pengakuan pendapatan secara teknis untuk
SKPD yang juga tidak terlepas dari kebijakan akuntansi pendapatan pada
Pemerintah Kota Salatiga, termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 tahun
Page 38
24
2014 tersebut, pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifikasikan sebagai
berikut :
a. Pengakuan serta pencatatan pendapatan pajak
1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan adanya penetapan
karena jabatan (by official)
Pada saat diterbitkan SKP daerah, SKPD berhak mengakui pendapatan,
meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Atas dasar SKP
tersebut, PPK SKPD akan mengakui adanya piutang pajak. Pada saat wajib
pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP Daerah tersebut, wajib
pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Atas dasar TBP
tersebut, PKK SKPD mengakui adanya kas masuk dari pembayaran piutang
pajak sebelumnya.
Pada saat bendahara penerimaan SKPD/Bendahara penerimaan
pembantu SKPD menyetorkan pendapatan tersebut ke kas daerah,
Bendahara Penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD
menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Berdasarkan STS tersebut PPK SKPD mencatat berkurangnya nilai kas di
bendahara penerimaan.
Jika Wajib Pajak membayar langsung ke akun Kas Daerah, maka PPK
SKPD akan menerima Nota Kredit dari bank. Pembayaran pajak tersebut
membuat nilai piutang pajak akan berkurang.
2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri
oleh wajib pajak (self assessment) dan dilakukan pembayaran oleh wajib
pajak berdasarkan perhitungan tersebut.
Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan
Pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak
yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self
assessment), wajib pajak akan menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut,
PPK SKPD akan mengakui adanya pendapatan pajak.
Pada saat bendahara SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD
menyetorkan pendapatan pajak ke kas Daerah, Bendahara Penerimaan
Page 39
25
SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi
oleh bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut,
PPK SKPD mencatat adanya kas yang berkurang di bendahara penerimaan.
Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan
adanya kurang bayar/tambah bayar, SKPD menerbitkan SKP Daerah Kurang
Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar. Berdasarkan SKP Daerah Kurang
Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar, PPK SKPD akan mengakui adanya
piutang pajak.
Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan
adanya lebih bayar, SKPD menerbitkan SKP Lebih Bayar. Berdasarkan SKP
lebih bayar tersebut, PPK SKPD akan mengakui adanya hutang kelebihan
pembayaran pajak.
3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
Pada saat bendahara penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan
Pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak
yang dibayar pada periode tertentu, wajib pajak menerima TBP.
Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD mengakui adanya penerimaan kas
dari pajak yang dibayarkan di muka oleh wajib pajak.
Pada saat bendahara Penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan
Pembantu SKPD/ menyetorkan pendapatan ke kas daerah, maka Bendahara
Penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS
terotorisasi oleh bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Berdasarkan STS
tersebut, PPK SKPD akan mengakui adanya kas di bendahara penerimaan
yang berkurang.
Pada akhir periode akuntansi (tahunan), berdasarkan bukti yang disahkan
oleh PA/KPA atau yang diberi kewenangan, PPK SKPD akan mengakui
adanya pendapatan yang sudah menjadi hak Pemerintah Kota Salatiga.
4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri
oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayaran diterima dimuka untuk
memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan.
Page 40
26
Pada saat bendahara penerimaan SKPD/ Bendahara penerimaan
pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak
yang dibayar untuk periode tertentu, bendahara penerimaan SKPD/
Bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima TBP. Berdasarkan TBP
tersebut, PPK SKPD mengakui adanya penerimaan kas pada bendahara
penerimaan yang berasal dari pembayaran pajak.
Pada saat Bendahara penerimaan SKPD/ Bendahara penerimaan
pembantu SKPD menyetorkan pendapatan pajak ke kas Daerah, Bendahara
penerimaan SKPD/ Bendahara penerimaan Pembantu SKPD menerima STS
terotorisasi oleh bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Berdasarkan STS
tersebut, PPK SKPD mengakui adanya kas pada bendahara penerimaan yang
berkurang.
Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh SKPD dan ditemukan adanya
pajak kurang bayar, maka SKPD mengeluarkan SKP daerah kurang bayar.
Berdasarkan surat ketetapan tersebut, PPK SKPD mengakui adanya piutang
pajak. Pada saat ditemukan adanya pendapatan pajak lebih bayar, maka
SKPD akan mengeluarkan SKP Daerah lebih bayar. Berdasarkan surat
keputusan tersebut, PPK SKPD mengakui adanya hutang kelebihan
pembayaran pajak.
b. Pengakuan serta pencatatan Retribusi
1) Pengakuan pendapatan retribusi saat terbit SKR
Pada saat diterbitkan SKR daerah, SKPD telah berhak mengakui
pendapatan retribusi, meskipun belum diterima pembayarannya oleh wajib
retribusi (earned). Berdasarkan SKR Daerah, PPK SKPD mengakui adanya
piutang yang berasal dari retribusi.
Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR
daerah, wajib retribusi menerima TBP sebagai bukti telah membayar
retribusi. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD mengakui adanya
penerimaan retribusi sehingga mengurangi nilai piutang retribusi.
Pada saat bendahara penerimaan SKPD/ Bendahara penerimaan
Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan retribusi ke kas daerah,
Page 41
27
Bendahara Penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan pembantu SKPD
menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah.
Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD mencatat kas pada bendahara
penerimaan yang berkurang.
2) Pengakuan pendapatan retribusi saat diterima pembayaran
Pada saat wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi, wajib
retribusi menerima Tanda Bukti Pembayaran. Berdasarkan TBP tersebut,
PPK SKPD mengakui adanya penerimaan kas dari pembayaran retribusi.
Saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu
SKPD menyetorkan pendapatan ke kas daerah, Bendahara Penerimaan
SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi
oleh bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut,
PPK SKPD mencatat adanya kas pada bendahara penerimaan yang
berkurang.
Dari penjabaran mengenai pengakuan pendapatan pada SKPD Kota
Salatiga terlihat bahwa pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua kelompok
utama yaitu perlakuan untuk pendapatan yang berasal dari pajak serta dari
retribusi. Hal ini dikarenakan, sebagian besar pendapatan yang diperoleh oleh
SKPD berasal dari pajak serta retribusi daerah. Pengakuan pendapatan pajak
sendiri di bagi menjadi empat yaitu pengakuan pajak dengan penetapan,
pengakuan pajak dengan perhitungan sendiri, pengakuan pendapatan pajak yang
pembayarannya dilakukan dimuka serta pengakuan pendapatan pajak yang
dihitung sendiri dan pembayarannya di terima di muka. Sedangkan untuk
kelompok retribusi di bagi menjadi dua kelompok yaitu pengakuan retribusi saat
diterbitkan SKR serta pengakuan retribusi saat dilakukan pembayaran oleh wajib
retribusi berdasarkan TBP (Tanda Bukti Pembayaran).
Pengakuan pendapatan yang terdapat pada SKPD yang dibuat oleh
Pemerintah Kota Salatiga terkait dengan pencatatan dan pengakuan pajak serta
retribusi sudah memuat hal yang seharusnya diatur dalam penerapan akuntansi
berbasis akrual. Hal ini terlihat dari sudah digunakannya SKP sebagai dasar
pengakuan adanya pendapatan pajak pada SKPD serta penggunaan SKR sebagai
Page 42
28
dasar atas pengakuan adanya pendapatan yang berasal dari retribusi. Namun,
untuk pendapatan yang termasuk kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah belum termuat dalam kebijakan akuntansi akun pendapatan Pemerintah Kota
Salatiga. Dalam praktik nyata di lapangan, pengakuan pendapatan lain-lain PAD
yang sah tersebut sudah berjalan walaupun dalam kebijakan akuntansi akun
pendapatan belum mengatur mengenai pengakuan pendapatan tersebut.
Dalam hal lain-lain PAD yang sah ditemukan pada Dinas Kesehatan,
Dinas Pertanian dan Perikanan serta Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber
Daya Air. Pada Dinas Kesehatan, lain-lain PAD yang sah berasal dari dana
kapitasi JKN untuk FKTP yang diakui sebagai pendapatan ketika mendapatkan
dana alokasi kapitasi tersebut telah diterima. Sesuai dengan pernyataan pegawai
bagian penerimaan pendapatan pada Dinas Kesehatan berikut ini.
“Untuk pendapatan lain-lain PAD di sini berasal dari dana kapitasi JKN
untuk FKTP. Peraturan mengenai pendapatan itu diatur tersendiri sesuai
dengan PMK No 19 Tahun 2014. Pengakuan pendapatan tersebut ketika
telah diterima dana dari hasil pengalokasian kapitasi JKN untuk FKTP
tersebut.
Pada Dinas Pertanian dan Perikanan berasal dari hasil penjualan perkebunan,
perikanan maupun peternakan, pengakuan pendapatannya ketika diterima uang
dari hasil penjualan tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan pegawai bagian
penerimaan pendapatan pada dinas tersebut.
“Pendapatan lain-lain PAD di sini berasal dari penjualan hasil perkebunan,
perikanan dan peternakan.Kita akui sebagai adanya penerimaan
pendapatan saat kita terima uang dari hasil penjualan barang tersebut.
Sedangkan pada Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air pendapatan
lain-lain PAD yang sah berasal dari penjualan barang-barang bekas yang juga
diakui ketika diterima uang dari hasil penjualan barang tersebut. Sesuai dengan
penuturan pegawai bagian penerimaan pendapatan dinas tersebut.
“Untuk pendapatan PAD lain-lain yang sah kita peroleh dari penjualan
barang bekas, seperti drum bekas dan kita akui itu sebagai pendapatan saat
kita terima uang dari penjualan barang tersebut.”
Pendapatan yang termasuk ke dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah yang belum diatur di dalam kebijakan perlakuan akuntansi pendapatan SKDP
Page 43
29
Pemerintah Kota Salatiga, maka hal tersebut dapat diatur lebih lanjut ke dalam
peraturan Pemerintah Kota Salatiga. Alternatif peraturan yang dapat digunakan
untuk mengatur hal tersebut dapat disamakan dengan pengakuan pendapatan
retribusi yang diakui ketika sudah ditrima pembayaran yaitu pada saat diterima
pembayaran dari pihak terkait dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan, maka PPK SKPD
mengakui adanya penambahan kas pada bendahara penerimaan yang berasal dari
pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Saat Bendahara Penerimaan
SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan ke kas
daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD
menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD mencatat adanya kas pada bendahara
penerimaan yang berkurang.
Dalam hal mengenai pengakuan pendapatan PPKD pada Pemerintah Kota
Salatiga termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah. Dalam hal pengakuan pendapatan untuk PPKD, pendapatan
LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi
yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran
secara tunai (realized). Sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17
tahun 2014, pengakuan pendapatan di PPKD dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Prosedur pencatatan PAD Jasa Giro/Bunga Deposito
Pada saat akhir periode Bendahara Penerimaan PPKD menerima nota kredit
dari Bank, fungsi akuntansi PPKD akan mengakui adanya pendapatan jasa
giro/bunga deposito yang akan menambah nilai kas pada kas daerah.
b. Prosedur Pencatatan Transfer/ Dana Perimbangan
1) Dana Alokasi Umum (DAU)/ Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pada saat Pemerintah Kota Salatiga menerima dana transfer DAU atau
DAK dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan nota
kredit. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui
Page 44
30
adanya pendapatan transfer DAU/DAK yang menambah nilai kas pada kas
daerah.
2) Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pada saat Pemerintah Kota Salatiga menerima dana transfer Dana Bagi
Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari pemerintah pusat
atau provinsi, maka bank kas daerah akan mengeluarkan nota kredit.
Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya
pendapatan dari dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil sumber daya alam
yang menambah nilai kas pad akas daerah.
Pada saat Pemerintah Kota Salatiga menerima surat pemberitahuan /
PMK Kurang Bayar dari pemerintah pusat dan/atau surat pemberitahuan /
Keputusan Kepala Daerah (kurang bayar) dari Pemerintah Provinsi terkait
ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kota
Salatiga, maka berdasarkan ketetapan tersebut fungsi akuntansi PPKD dapat
mengakui adanya piutang pendapatan.
Pada saat Pemerintah Kota Salatiga menerima dana transfer Dana Bagi
Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam atas PMK Kurang Bayar
dari pemerintah pusat/ provinsi, maka bank kas daerah akan mengeluarkan
Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD
mengakui adanya pelunasan piutang pendapatan (kurang bayar).
c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
a. Pendapatan Hibah
Pada saat Pemerintah Kota Salatiga menerima dokumen hibah, fungsi
akuntansi PPKD mengakui adanya piutang pendapatan hibah. Ketika
Pemerintah Kota Salatiga menerima hibah, Pemerintah Kota Salatiga
menerima Berita Acara Serah Terima Hibah dan Fungsi akuntansi PPKD
mencatat adanya penambahan nilai kas pad kas daerah serta mengurangi
nilai piutang pendapatan hibah.
b. Pendapatan Pelepasan Investasi Jangka Panjang
Page 45
31
Pada saat dilakukan pelepasan investasi jangka panjang, Bendahara
Penerimaan PPKD menerima TBP, berdasarkan TBP tersebut Fungsi
Akuntansi PPKD mengakui adanya pelepasan investasi jangka panjang yang
menambah nilai kas pad akas daerah.
Untuk pencatatan pengakuan pendapatan transfer (DAU, DAK, bagi hasil
pajak/sumber daya alam) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (hibah dan
pelepasan investasi jangka panjang) sudah memuat hal yang seharusnya diatur
dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Dalam hal pengakuan pendapatan jasa
giro/bunga deposito yang diakui ketika terbit nota kredit dari bank, terlihat bahwa
Pemerintah Kota Salatiga mengembangkan sendiri mengenai hal tersebut sesuai
dengan kebutuhan yang ada pada daerahnya. Akan tetapi dalam pengakuan
pendapatan PPKD, teridentifikasi masih terdapat hal yang belum diatur terkait
dengan penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual yaitu pada pengakuan
pendapatan untuk hasil eksekusi jaminan yang diakui ketika sudah terbit bukti
memorial terkait eksekusi jaminan tersebut, pengakuan pendapatan dari surplus
penyelesaian kewajiban jangka pangjang yang diakui berdasarkan salinan SP2D
LS serta pengakuan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan yang diakui saat diterimanya pembayaran.
Menurut pegawai bagian keuangan PPKD tersebut, apabila kebijakan
akuntansi pendapatan Kota Salatiga belum mengatur lebih lanjut mengenai
pendapatan yang terdapat dalam BAS, maka Pemerintah Kota Salatiga
menggunakan aturan di atas nya sebagai acuan. Berikut penuturan pegawai bagian
keuangan PPKD.
“ Apabila kebijakan akuntansi di sini belum mengatur mengenai hal itu,
maka kita gunakan aturan di atasnya sebagai pedomannya. Jadi kita lihat
aturan yang lebih tinggi.”
Hal yang lain diungkapkan oleh dari pegawai verbend PPKD, tidak
termuatnya aturan mengenai perlakuan pengakuan pendapatan tersebut
dikarenakan melihat dari kondisi yang ada pada Pemerintah Kota Salatiga.
Menurut pegawai bagian verbend PPKD tersebut, diproyeksikan bahwa
pendapatan yang di maksud tidak akan ada pada Pemerintah Kota Salatiga.
Page 46
32
Sehingga tidak perlu untuk diatur dalam kebijakan perlakuan akuntansi
pendapatan Pemerintah Kota Salatiga.berikut penuturan pegawai bagian verbend
PPKD.
“Kebijakan akuntansi pendapatan kita buat berdasarkan juga pada proyeksi
lima tahun mendatang. Apabila terdapat pendapatan yang dalam kurun
waktu lima tahun tersebut tidak terjadi, maka tidak kita muat dalam
kebijakan akuntansi. Pada kenyataanya pendapatan tersebut juga memang
sangat jarang ada pada Pemerintah Kota Salatiga”
Walaupun pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan pendapatan
dari hasil eksekusi jaminan serta dari surplus penyelesaian kewajiban jangka
panjang belum terdapat pada kebijakan akuntansi pendapatan Pemerintah Kota
Salatiga, namun dampaknya terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual tidak
terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan tidak membutuhkan upaya yang besar
untuk mengatur peraturan mengenai pengakuan pendapatan tersebut. Selain itu,
pendapatan tersebut juga jarang terjadi pada Pemerintah Kota Salatiga.
Sesuai dengan penuturan dari pegawai bagian verbend PPKD, pengakuan
untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah sudah berjalan pada
praktik di lapangan yang diakui saat diterima pembayaran dan memang belum
diatur dalam kebijakan akuntansi pendapatan.Berikut penuturan pegawai bagian
verbend PPKD.
“Untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan memang itu belum termuat dalam kebijakan akuntansi maupun
dalam sistem akuntansi Pemerintah Kota Salatiga.”
Melihat belum termuatnya pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dalam kebijakan akuntansi pendapatan Pemerintah Kota
Salatiga, maka sebaiknya Pemerintah Kota Salatiga mengatur lebih lanjut
mengenai pengakuan pendapatan tersebut ke dalam kebijakan akuntansinya.
Perlakuan pengakuan pendapatan yang dimaksud bisa dilakukan berdasarkan
dokumen resmi pembagian deviden yang dikeluarkan oleh BUMD. Atas dasar
dokumen tersebut maka Pemerintah Kota Salatiga dapat mengakui adanya
pendapatan.
Page 47
33
Dalam hal pengakuan pendapatan dari hasil eksekusi jaminan serta
pendapatan non operasional dari surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang
sebaiknya di atur ke dalam kebijakan akuntansi pendapatan Pemerintah Kota
Salatiga. Alternatif perlakuan pengakuan dan pencatatan pendapatan tersebut
dapat dibuat sebagai berikut :
a. Hasil Eksekusi Jaminan
Saat Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan
pembayaran perizinan, pihak ketiga tersebutakan menerima Tanda Bukti
Pembayaran (TBP). Bedasarkan TBP tersebut, fungsi akuntansi PPKD
mengakui adanya hutang jaminan. Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan
kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya
telah disetorkan. Fungsi akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial
terkait eksekusi jaminan tersebut untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan
bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya
pendapatan dari eksekusi hutang jaminan tersebut.
b. Pendapatan Non Operasional – Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang
Fungsi akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar
dan mengakui adanya surplus dari penyelesaian kewajiban berdasarkan dari
salinan SP2D LS PPKD.
Pengukuran
Dalam Peraturan Wali Kota Salatiga No 37 tahun 2013, Pengukuran
didefinisikan sebagai proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perwali Kota Salatiga No 37 tahun 2013,
Pengukuran atas transaksi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azaz bruto,
yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi dengan
pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai netonya. Pengukuran
pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengurang
terhadap pendapatan LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan
Page 48
34
dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum
selesai. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal
transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI). Dalam hal transaksi
pendapatan LO yang berbentuk barang/jasa diukur berdasarkan nilai wajar
barang/jasa tersebut.
Dalam pengukuran pendapatan, terlihat bahwa dalam kebijakan akuntansi
pendapatan Pemerintah Kota Salatiga sudah memuat hal yang seharusnya diatur
dalam penerapan akuntansi berbasis akrual terkait dengan pengukuran transaksi
non pertukaran (barang/jasa) yang diukur berdasarkan nilai wajar. Dalam
kebijakan akuntansi akun Pemerintah Kota Salatiga terdapat pengukuran yang
menggunakan azaz bruto serta pengukuran mata uang asing yang menggunakan
kurs tengah BI, maka hal tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada pada
Pemerintah Kota Salatiga. Akan tetapi masih terdapat hal yang seharusnya diatur
dalam pengukuran pendapatan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu
terkait dengan pendapatan yang berasal dari transaksi pertukaran yang diukur
berdasarkan harga sebenarnya. Namun hal tersebut belum terdapat dalam
kebijakan akuntansi pendapatan Pemerintah Kota Salatiga.
Walaupun belum terdapat pengukuran atas transaksi pertukaran pada
kebijakan akuntansi akun pendapatan Pemerintah Kota Salatiga, hal tersebut tidak
berdampak terlalu signifikan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal
ini dikarenakan, transaksi terkait dengan pertukaran yang jarang terjadi pada
Pemerintah Kota Salatiga seperti pernyataan pegawai bagian verbend DPPKAD
serta tidak membutuhkan upaya yang besar untuk mengatur pengukuran transaksi
tersebut ke dalam kebijakan akuntansi pendapatan Pemerintah Kota Salatiga.
Berikut pernyataan dari pegawai bagian verbend DPPKAD.
“transaksi pertukaran itu kan terjadi biasanya atas pertukaran suatu aset
dan pendapatan nya kita peroleh dari selisih harga yang terjadi dari
kegiatan pertukaran tersebut. hal seperti itu jarang terjadi di sini, karena
biasanya pertukaran itu kita tukarkan dengan nilai yang sama. Sehingga
kemungkinan terdapat selisih hamper tidak mungkin terjadi.”
Lebih lanjut, apabila dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga belum
mengatur mengenai pengukuran terkait dengan transaksi pertukaran, maka
Page 49
35
Pemerintah Kota Salatiga akan melihat ke peraturan yang lebih tinggi apabila
transaksi tersebut terjadi.
Dikarenakan pengukuran transaksi pertukaran termasuk dalam hal yang
harusnya diatur dalam penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual, maka
sebaiknya Pemerintah Kota Salatiga dapat memasukkan pengukuran pendapatan
terkait dengan transaksi pertukaran pendapatan LO yang diukur dengan
menggunakan harga sebenarnya (actual price) ke dalam Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Salatiga. Harga sebenarnya yang di maksud dapat diperjelas
menjadi harga sebenarnya yang dapat diterima ataupun yang menjadi tagihan
sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Sehingga apabila terjadi
transaksi tersebut, kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Salatiga sudah
mengaturnya.
Selain itu, dalam hal transaksi pendapatan LO yang berbentuk barang/jasa
diukur berdasarkan nilai wajar barang/jasa perlu diperjelas mengenai nilai wajar
barang yang di gunakan. Apabila sudah menjadi kebijakan akuntansi yang
terdapat pada Pemerintah Kota Salatiga, maka penjelasan yang dimaksud
mengenai nilai wajar sebaiknya dapat diperjelas menjadi jumlah suatu aset dapat
dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
Pengungkapan
Pengungkapan yang termuat dalam Perwali Kota Salatiga No 37 tahun
2013 didefinisikan sebagai laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna anggaran. Hal-hal yang harus
diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan
LO sebagiamana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perwali Kota Salatiga tersebut antara lain penjelasan mengenai
pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang
bersifat khusus, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Pendapatan LO
disajikan berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan. Klasifikasi sumber
Page 50
36
pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yang terdiri atas
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah.
Pengungkapan pendapatan LO yang termuat dalam kebijakan akuntansi
pendapatan Pemerintah Kota Salatiga memuat tiga unsur yang sama dengan hal
yang seharusnya diatur dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu adanya
hal-hal yang bersifat khusus, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target
penerimaan pendapatan daerah serta informasi lainnya yang dianggap perlu. Akan
tetapi dalam hal yang seharusnya diatur dalam penerapan akuntansi pendapatan
berbasis akrual terkait dengan pengungkapan pendapatan setidaknya ada empat
hal yang harus dimuat dalam catatan atas laporan keuangan selain tiga yang telah
disebutkan yaitu penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran.
Walaupun demikian, tidak diaturnya pengungkapan terkait dengan
penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun
anggaran tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pengimplementasian
akuntansi pendapatan berbasis akrual. Hal ini dikarenakan, informasi mengenai
penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun
anggaran tidak memerlukan upaya yang besar untuk mengaturnya lebih lanjut ke
dalam kebijakan akuntansi pendapatan Pemerintah Kota Salatiga. Kebijakan
akuntansi akun pendapatan Pemerintah Kota Salatiga terkait dengan
pengungkapan pendapatan LO sebaiknya dapat memasukkan satu hal yang belum
dituangkan tersebut ke dalam kebijakan akuntansi terkait pengungkapan pada poin
penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun
anggaran.
Berikut merupakan tabel hal-hal yang seharusnya termuat dalam kebijakan
akuntansi akun pendapatan dalam penerapan basis akrual serta hal-hal yang sudah
termuat dalam Perwali Kota Salatiga No 37 tahun 2013 dan Perwali Kota Salatiga
No 17 tahun 2014 mengenai kebijakan akuntansi akun pendapatan.
Page 51
37
Tabel 3
Perbandingan Perwali Kota Salatiga dengan hal yang harusnya diatur dalam
penerapan akuntansi pendapatan basis akrual
No Bagian
Mengenai
Hal-hal yang harusnya termuat
dalam kebijakan akuntansi akun
pendapatan berbasis akrual.
Perwali Kota Salatiga No 37
tahun 2013 dan Perwali Kota
Salatiga No 17 tahun 2014
1 Definisi Pendapatan-LO adalah hak
pemerintah pusat/daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali
Pendapatan LO didefinisikan
sebagai hak pemerintah pusat
atau daerah* yang diakui
sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali.
2 Klasifikasi 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
: pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengengolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan serta lain-lain PAD
yang sah.
2. Pendapatan Transfer : Dana
Alokasi Umum (DAU)/Dana
Alokasi Khusus (DAK) /
pendapatan transfer
pemerintah pusat, pendapatan
transfer pemerintah lainnya,
pendapatan transfer
pemerintah daerah lainnya
serta bantuan keuangan.**
3. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah meliputi pendapatan
hibah, dana darurat serta
pendapatan lainnya.
1. Pendapatan asli : pajak
daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah.
2. pendapatan transfer : Dana
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak, Dana Bagi
Hasil Sumber Daya Alam,
Dana Alokasi Umum
(DAU), dan Dana Alokasi
Khusus (DAK).
3. lain-lain pendapatan daerah
yang sah : Hibah, Dana
Darurat, Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Kota Salatiga
lainnya, Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus serta
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Kota Salatiga lainnya.
3 Pengakuan Pendapatan pada PPKD :
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Hasil Eksekusi Jaminan
diakui saat pihak ketiga
tidak menunaikan
kewajibannya.**
b. Pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan **
2. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer diakui
ketika diterimanya kas pada
rekening kas umum daerah.
Pendapatan transfer terkalit
kurang salur diakui pada saat
terbitnya dokumen resmi
mengenai penetapan alokasi.
3. Lain-lain pendapatan daerah
Pendapatan PPKD :
1. Pendapatan Asli Daerah
a. PAD Jasa Giro/Bunga
Deposito diakui ketika
terbit nota kredit dari
bank.***
2. Pendapatan Transfer/ Dana
Perimbangan
a. Dana Alokasi Umum/
Dana Alokasi Khusus
diakui ketika diterima
nota kredit bank kas
daerah.
b. Dana Bagi Hasil Pajak/
Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam diakui ketika
diterima nota kredit dari
Page 52
38
yang sah
a. Pendapatan hibah diakui
ketika diterimanya kas pada
rekening umum kas daerah.
b. Pendapatan non
operasional-surplus
pelepasan investasi-LO
diakui berdasarkan
dokumen transaksi PPKD
c. Pendapatan non
operasional-surplus
penyelesaian kewajiban
jangka panjang diakui
berdasarkan salinan SP2D
LS PPKD.**
Pendapatan pada SKPD :
1. Pemungutan pajak dapat
didahului dengan penerbitan
Surat Ketetapan Pajak Daerah
maupun penyetoran langsung
oleh masyarakat.
2. Kelompok pendapatan
retribusi untuk memenuhi
kewajiban dalam periode tahun
berjalan, diakui ketika
pembayarannya telah diterima.
3. Kelompok lain-lain PAD yang
sah yang diakui saat diterima
pembayaran.**
bank.
3. Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah
a. Pendapatan Hibah diakui
pada saat diterima
dokumen hibah.
b. Pendapatan Pelepasan
Investasi Jangka Panjang
diakui berdasarkan
Tanda Bukti
Pembayaran (TBP).
Pendapatan SKPD :
1. Pendapatan pajak
a. Pengakuan pendapatan
pajak yang didahului
dengan adanya
penetapan karena
jabatan (by official).
b. Pengakuan pendapatan
pajak yang didahului
dengan perhitungan
sendiri oleh wajib pajak
(self assessment) dan
dilakukan pembayaran
oleh wajib pajak
berdasarkan perhitungan
tersebut.
c. Pengakuan pendapatan
pajak yang
pembayarannya
dilakukan di muka oleh
wajib pajak untuk
memenuhi kewajiban
selama beberapa periode
ke depan.***
d. Pengakuan pendapatan
pajak yang didahului
dengan penghitungan
sendiri oleh wajib pajak
(self assessment) dan
pembayaran diterima
dimuka untuk memenuhi
kewajiban selama
beberapa periode
kedepan.***
2. Pendapatan Retribusi
a. Retribusi yang diakui
ketika terbit SKR.***
b. Retribusi yang diakui
ketika diterimanya
pembayaran dari wajib
retribusi.
4 Pengukuran Pengukuran pendapatan LO dibagi
menjadi dua :
a. Pengukuran atas transaksi
pendapatan LO
Page 53
39
a. Pendapatan-LO operasional
nonpertukaran yang diukur
sebesar aset yang diperoleh dari
transaksi nonpertukaran yang
pada saat perolehan tersebut
diukur dengan nilai wajar.**
b. Pendapatan-LO dari transaksi
pertukaran diukur dengan
menggunakan harga sebenarnya
(actual price) yang diterima
ataupun yang menjadi tagihan
sesuai dengan perjanjian yang
telah membentuk harga.
dilaksanakan berdasarkan
azaz bruto, yaitu dengan
tidak mencatat jumlah
pendapatan setelah
dikompensasi dengan
pengeluaran atau tidak
mencatat pendapatan
dengan nilai netonya.
b. Pendapatan hibah dalam
mata uang asing diukur dan
dicatat pada tanggal
transaksi menggunakan kurs
tengah Bank Indonesia.
c. Dalam hal transaksi
pendapatan LO yang
berbentuk barang/jasa
diukur berdasarkan nilai
wajar barang/jasa tersebut.
5 Pengungkapan Hal yang harus diungkapkan antara
lain :
1. Penerimaan pendapatan tahun
berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran.**
2. Penjelasan mengenai pendapatan
yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal
yang bersifat khusus.
3. Penjelasan sebab-sebab tidak
tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap
perlu.
Hal-hal yang harus diungkapkan
antara lain :
1. hal-hal yang bersifat khusus.
2. penjelasan sebab-sebab
tidak tercapainya target
penerimaan pendapatan
daerah.
3. informasi lainnya yang
dianggap perlu.
Keterangan : * sebaiknya dirubah menjadi hak Pemerintah Kota Salatiga
** Sebaiknya diatur lebih lanjut ke dalam Perwali Kota Salatiga
*** Disesuaikan dengan kebutuhan pada Pemerintah Kota Salatiga
Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, maka terdapat sepuluh
hal yang sudah termuat dalam kebijakan akuntansi akun pendapatan Pemerintah
Kota salatiga. Kesepuluh hal tersebut adalah sebagai berikut :
1. Definisi pendapatan yang memuat pengertian dari pendapatan berbasis akrual
yang terefleksi melalui pendapatan LO
2. Klasifikasi pendapatan yang terdiri dari PAD, transfer serta lain-lain
pendapatan daerah yang sah.
3. Pengakuan pendapatan secara umum yang diakui ketika timbulnya hak atas
pendapatan.
4. Pengakuan pendapatan pada SKPD terkait pajak yang diakui ketika sudah
terbit SKP atau ketika sudah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak.
Page 54
40
5. Pengakuan pendapatan pada SKPD terkait retribusi yang diakui ketika sudah
terbit SKR atau ketika sudah dilakukan pembayaran oleh wajib retribusi.
6. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan pendapatan transfer yang
diakui ketika diterima kas pada rekening kas umum daerah atau ketika terbit
dokumen resmi apabila terkait dengan kurang salur.
7. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hibah yang diakui ketika
adanya dokumen resmi hibah.
8. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan surplus pelepasan investasi
yang diakui ketika terbit dokumen resmi atas pelepasan investasi tersebut.
9. Pengukuran pendapatan dari transaksi non pertukaran dengan menggunakan
nilai wajar.
10. Pengungkapan pendapatan yang memuat tentang, penjelasan mengenai
pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal
yang bersifat khusus, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target
penerimaan pendapatan daerah serta informasi lainnya yang dianggap perlu.
Terlihat bahwa kebijakan akuntansi akun pendapatan Pemerintah Kota Salatiga
sudah memuat sebagian besar hal yang harusnya diatur dalam penerapan
akuntansi berbasis akrual terkait pendapatan.
Adapun hal yang belum termuat dalam kebijakan akuntansi akun
pendapatan Pemerintah Kota Salatiga yang meliputi pengakuan pendapatan pada
SKPD terkait pendapatan dari lain-lain PAD yang sah yang diakui ketika diterima
pembayaran, pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hasil eksekusi
jaminan yang diakui ketika terbit bukti memorial atas eksekusi jaminan tersebut,
pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan yang diakui ketika diterima pembayaran, pengakuan
pendapatan pada PPKD terkait dengan surplus penyelesaian kewajiban jangka
panjang yang diakui ketika terbit salinan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
(SP2D LS) serta pengukuran pendapatan dari transaksi pertukaran dengan
menggunakan harga sebenarnya.
Walaupun terdapat hal-hal yang harusnya diatur dalam kebijakan
akuntansi akun pendapatan namun hal tersebut belum dimuat dalam kebijakan
Page 55
41
akuntansi akun pendapatan Pemerintah Kota salatiga, dampaknya terhadap
penerapan akuntansi berbasis akrual tidak terlalu signifikan dikarenakan hal yang
belum dimuat tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari hal yang seharusnya
diatur dalam penerapan akuntansi pendapatan basis akrual. Selain itu pada praktik
nyata pengakuan pendapatan terkait dengan pendapatan yang dimaksudkan sudah
berjalan walaupun dalam kebijakan akuntansi akun pendapatannya belum diatur,
serta tidak membutuhkan upaya yang terlalu besar untuk mengaturnya lebih lanjut
ke dalam kebijakan akuntansi akun pendapatan.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan analisis tentang kesiapan Pemerintah Kota Salatiga
menerapkan akuntansi berbasis akrual pada kebijakan akuntansi akun pendapatan,
dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga sudah menyiapkan peraturan
dalam bentuk Perwali tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual dan Perwali
tersebut sudah memuat kebijakan akuntansi akun pendapatan yang di dalamnya
sudah terdapat sebagian besar hal-hal yang harusnya diatur dalam penerapan basis
akrual. Sehingga kebijakan akuntansi akun pendapatan Pemerintah Kota Salatiga
sudah siap dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.
Saran
Berdasarkan simpulan diatas, maka usulan yang dapat diberikan kepada
Pemerintah Kota Salatiga yaitu mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang
harusnya diatur terkait dengan penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual
terkait dengan pengakuan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, pengakuan pendapatan PAD lain-lain yang sah, pengakuan
pendapatan dari hasil eksekusi jaminan, pengakuan pendapatan dari surplus
penyelesaian kewajiban jangka panjang serta pengukuran transaksi pertukaran
yang menggunakan nilai wajar ke dalam Peraturan Wali Kota Salatiga.
Page 56
42
Daftar Pustaka
Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: PT Indeks.
Faradillah, Andi. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan
Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010). Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
Ghozali, Imam, dan Chariri. 2007. Teori Akuntansi, Edisi Ketiga. Semarang :
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ichsan, Muhammad. 2013. Manfaat Basis Akrual Akuntansi Pemerintahan :
Pondasi Manajemen Biaya Entitas Pemerintahan. Jurnal Akuntansi.
Universitas Indonesia.
Kieso, Donald E. et al. 2008.Akuntansi Intermediate, Edisi Kedua belas, Jilid 1
.Terjemahan oleh Emil Salim. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2006. Memorandum Pembahasan
Penerapan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.
Bahan Bahasan untuk Limited Hearing. Jakarta
Kusuma, Muhamad Indra Yudha. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah.
Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
Kusuma, Riris Setiawati. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada
Pemerintah Kabupaten Jember). Skripsi. Universitas Jember.
Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam
AkuntansiPemerintahandiIndonesia : Bahan Bahasan untuk Limited
Hearing, oleh : Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, 11
Desember 2006.
Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung :
PT Remaja Rosdakarya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
_________________. Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Page 57
43
Ritonga, Irwan Taufik. 2010. Akuntansi Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Sekolah
Pascasarjana UGM.
Sugiri, Slamet, dan Sumiyana. 2005. Akuntansi Keuangan Menengah. Yogyakarta
: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Wibowo, Christanto Heri. 2011. Strategi Transisi Akuntansi Akrual Plus.Seminar
Akuntansi Pemerintah. (online) http ://id.scribd.com/doc/105829425/
Strategi-Transisi-Akuntansi-Akrual-Plus diakses tanggal 2 Desember
2014.
www.bppk.kemenkeu.go.id diakses tanggal 24 November 2014
www.ifac.org diakses tanggal 25 November 2014
www.keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-
berbasis-akrual diakses tanggal 25 November 2014
www.ksap.org diakses tanggal 25 November 2014
Page 58
44
LAMPIRAN 1. Gambar
Gambar 1. Klasifikasi pendapatan dan kewenangannya
Page 59
45
Gambar 2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kota Salatiga
Page 60
46
LAMPIRAN 2. HASIL WAWANCARA
1. Pegawai Bagian Keuangan Dinas Kesehatan
a. Ya ada, lain-lain PAD di sini berasal dari dana kapitasi JKN
b. Pengakuan pendapatan tersebut ketika kita telah menerima dana dari hasil
pengalokasian kapitasi JKN untuk FKTP tersebut.
2. Pegawai Bagian Penerimaan Pendapatan Dinas Pertanian dan Perikanan
a. Ya ada, lain-lain PAD di sini berasal dari penjualan hasil perkebunan,
perikanan dan peternakan.
b. Pendapatan tersebut kita akui sebagai adanya penerimaan pendapatan saat
kita terima uang dari hasil penjualan barang tersebut.
3. Pegawai Bagian Penerimaan Pendapatan Dinas Bina Marga dan Pengelolaan
Sumber Daya Air
a. Ya ada, lain-lain PAD di sini berasal dari penjualan barang bekas seperti
drum bekaas
b. Pendapatan tersebut kita akui saat kita terima uang dari penjualan barang
tersebut.”
4. Pegawai Bagian Verbend DPPKAD selaku PPKD Kota Salatiga
a. Untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
memang itu belum termuat dalam kebijakan akuntansi maupun dalam
sistem akuntansi Pemerintah Kota Salatiga. Apabila kita belum
mengaturnya, maka kita biasanya melihat ke peraturan yang lebih tinggi
dan kita gunakan peraturan tersebut.