ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT … · 2020. 11. 30. · analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak pada

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT

PAKSA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN

PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

PRATAMA WATAMPONE

SKRIPSI

Oleh

NUR AFDALINA

NIM 105731126016

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR

2020

ii

HALAMAN JUDUL

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT

PAKSA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN

PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

PRATAMA WATAMPONE

Oleh

NUR AFDALINA

NIM 105731126016

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi Akuntansi pada

Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR

2020

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Abidin dan Ibunda St. Maidah, yang telah

memberikan semangat dan doa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Saudara saya Nur Alqubra dan Muh. Nur Hidayat yang telah memberikan

dukungan untuk proses penyelesaian karya ilmiah ini.

3. Bapak dan Ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus dan

ikhlas dalam meluangkan waktunya menuntut dan memberi arahan dalam

menyelesaikan karya ilmiah ini.

4. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan bantuan dan memberi semangat

dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

MOTTO HIDUP

“Jangan tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu,

tapi tuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah”

iv

v

vi

vii

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penilis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala

rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan

salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta

para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada

ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya terhadap

Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Watampone”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam

menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada

kedua orang tua penulis bapak Abidin dan Ibu ST. Maidah yang senantiasa

memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus tak pamrih.

Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan

semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala

pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan

penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada

penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat

kepada:

viii

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah

Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. Ismail Badhollahi, SE, M.Si, Ak, CA. CSP, Ketua Program Studi

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Samsul Rizal, SE, MM. Penasehat akademik yang senantiasa

memberikan bimbingan kepada peneliti.

5. Ibu Dr. Hj. Ruliaty, MM. selaku pembimbing I yang senantiasa mengarahkan

penulis sehingga skripsi dapat selesai dengan baik.

6. Bapak Andi. Arman, SE, M.Si, Ak.CA, selaku pembimbing II atas bimbingan

dan arahan yang diberikan selama proses penyususnan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang telah meluangkan waktu dalam memberikan

ilmu kepada penulis.

8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.

9. Segenap staf dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone

yang telah memberikan bantuan dalam proses penelitian.

10. Terima kasih kepada sahabat dari kelas Akuntansi 16.G yang selalu

memberikan bantuan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun

tidak langsung dalam seluruh proses selama berada di Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

ix

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih

sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman. Penulis senantiasa mengharapkan saran dan

kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua

phak utaamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah

Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul khairat, Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Makassar, 06 November 2020

Nur Afdalina

x

ABSTRAK

Nur Afdalina, 2020. “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Watampone”. Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing 1 Hj. Ruliaty dan Pembimbing 2 Andi Arman

Penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Watampone tahun 2017-2019. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, rasio efektivitas, dan rasio kontribusi dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi dan Dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pda tahun 2017-2019 dinilai kurang efektif sesuai dengan klasifikasi pengukuran efektivitas. Sementara itu tingkat kontribusi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2017-2019 tergolong kriteria sangat kurang sesuai dengan klasifikasi tingkat kontribusi.

Kata kunci: Efektivitas, Surat Paksa, Kontribusi, Penerimaan Pajak

xi

ABSTRACT

Nur Afdalina, 2020. "Analysis of the Effectiveness of Tax Collection with Warrants and Contribution to Tax Revenues at KPP Pratama Watampone". Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar, Supervised by Supervisor I name Hj. Ruliaty and Supervisor and Advisor II Andi Arman

This study is to determine the level of effectiveness and contribution of tax collection actions with forced letters in order to increase tax revenue at KPP Pratama Watampone in 2017-2019. This research method uses descriptive analysis, effectiveness ratio, and contribution ratio. The data collection techniques used in this research are observation and documentation.

The results showed that the effectiveness level of tax collection by forced

letters in 2017-2019 was considered less effective according to the classification of effectiveness measurements. Meanwhile, the contribution rate of Corporate Income Tax revenue in 2017-2019 was classified as very less in accordance with the classification of contribution levels.

Keywords: Effectiveness, Force Letter, Contributions, Tax Revenue

xii

DAFTAR ISI

SAMPUL ................................................................................................... i

HALAMAN JUDUL .................................................................................... ii

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN....................................................................... v

SURAT PERNYATAAN ............................................................................. vi

KATA PENGANTAR ................................................................................. vii

ABSTRAK ................................................................................................. x

ABSTRACT ............................................................................................... xi

DAFTAR ISI .............................................................................................. xii

DAFTAR TABEL ....................................................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR/BAGAN ..................................................................... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 5

C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 5

D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 7

A. Tinjauan Teori ................................................................................... 7

1. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ....................... 7

a. Efektifitas ................................................................................. 7

xiii

b. Pajak ....................................................................................... 9

2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ........................................ 14

a. Penagihan Pajak ..................................................................... 14

b. Surat Paksa ............................................................................. 18

c. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan .................................... 23

d. Kontribusi ................................................................................ 28

B. Tinjauan Impiris ................................................................................ 29

C. Kerangka Pikir .................................................................................. 34

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................. 36

A. Jenis Penelitian ................................................................................ 36

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian ............................................................ 36

C. Definisi operasional Variabeldan pengukuran ................................... 36

D. Populasi dan Sampel ........................................................................ 38

D. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 39

F. Teknik Analisis Data ......................................................................... 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................. 42

A. Gambaran umum objek penelitian .................................................... 42

B. Hasil penelitian dan pembahasan ..................................................... 47

BAB V PENUTUP ................................................................................... 59

A. Kesimpulan penelitian ....................................................................... 59

B. Saran penelitian ................................................................................ 60

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 61

BIOGRAFI PENULIS ................................................................................. 70

xiv

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Tindakan Penagihan Pajak ........................................................ 17

Table 2.2 Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Badan .......... 22

Table 2.3 Penelitian Terdahulu .................................................................. 30

Table 3.1 Indikator Pengukur ..................................................................... 37

Tabel 3.2 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas .............................................. 40

Table 3.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi ...................................................... 41

Tabel 4.1 Realisasi Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak yang

Dikelolah Langsung Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Watampone Pada Tahun 2017-2019 ......................................... 49

Table 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa

Pada tahun 2017 sampai 2019 .................................................. 50

Tabel 4.3 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa

Pada tahun 2017 sampai 2019 .................................................. 52

Tabel 4.4 Perbandingan pencairan dan penerimaan pajak serta

Kontribusinya Pada tahun 2017-2019 ........................................ 53

Tabel 4.5 Tingkat kontribusi penagihan pajak pada KPP Pratama

Watampone ............................................................................... 55

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir ........................................................................ 35

Gambar 4.1 struktur organisasi .................................................................. 44

Gambar 4.2 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP

Pratama Watampone ............................................................ 50

Gambar 4.3 Grafik Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak pada KPP

Pratama Watampone ............................................................ 52

Gambar 4.4 Grafik Rasio Kontribusi Penerimaan Pajak pada KPP

Pratama Watampone ............................................................ 53

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 ................................................................................................... 63

Lampiran 2 ................................................................................................... 65

Lampiran 3 ................................................................................................... 69

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat berpengaruh bagi

pelaksanaan serta peningkatan pembangunan nasional dan bertujuan

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah Pajak. Pajak

perlu diselenggarakan secara seksama dalam meningkatkan peran serta seluruh

kalangan masyarakat dan petugas perpajakan sendiri. Meningkatnya jumlah

tunggakan pajak secara terus menerus dengan nominal yang tinggi, jumlah

peningkatan ini tidak selaras antara jumlah penerimaan dan penagihan pajaknya,

dimana jumlah wajib pajak (WP) efektif sebanyak 1.369.343, namun yang

melakukan pembayaran hanya 198.870 saja. Kata kepala Bidang Penyuluhan,

Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Sulselbartra Eko

Pandoyo (Tribun Timur, 8 januari 2019). Dengan demikian, diperlukan suatu

penelitian dan pengujian untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak

dengan surat paksa dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak pada KPP

Pratama Watampone.

Jurusita pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak secara seketika

dan sekaligus. Berdasarkan UU nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak

dengan surat paksa kemudian di perbaharui dengan UU RI nomor 19 tahun 2000

tentang penagihan pajak dengan surat paksa pasal 1 ayat (12), “penagihan pajak

dengan surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak”. Penagihan pajak secara seketika dan sekaligus yang

dimaksud adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita

2

pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran

yang termasuk semua utang pajak dari seluruh jenis pajak, masa pajak, serta

tahun pajak. Dengan demikian, wajib pajak yang tidak membayar atau melunasi

tunggalan pajaknya akan di kenakan sanksi berdasarkan undang-undang dan

akan dikenakan penagihan secara paksa seperti penyitaan, penyegelan, ataupun

penahanan.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia disederhanakan dari Official

Assessment menjadi Self Assessment, agar wajib pajak lebih aktif untuk

menghitung, menyetor serta melaporkan pajak terutangnya (Supramono,

2010:5). Supaya pelaksana Self Assessment System dapat berjalan dengan

baik, maka keterbukaan dan penegakan hukum (law enforcement) menjadi hal

yang amat penting. Dalam Self Assessment System ini peran aktif wajib pajak

sangat diperlukan. Dengan kepercayaan yang sudah diberikan, masyarakat

diharapkan mampu bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya

membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia. Dengan demikian, pendapatan pajak Negara di sektor pajak

diharapkan akan terus meningkat.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajaknya dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak

terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Penerimaan pajak

tahun 2017 tergolong rendah jika melihat jumlah wajib pajak di Bone, yakni

135.611 wajib pajak sedangkan tebusan pajak yang terkumpul hanya mencapai

Rp361.846.923.868 Sedangkan untuk tahun 2018 penerimaan pajak mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp370.536.455.134 dan untuk

tahun 2019 penerimaan pajak juga meningkat dari tahun sebelumnya yaitu

3

sebesar Rp.413.559.383.706 Dilihat dari data wajib pajak di KPP Pratama

watampone mulai dari tahun 2017 hingga 2019 terus mengalami peningkatan.

Kegiatan penagihan dengan surat paksa menggunakan surat perintah yang

memiliki landasan kekuatan eksekutorial dan memiliki landasan hukum tetap

yang sama dengan putusan pengendalian surat paksa apabila utang pajak tidak

dilunasi oleh penanggung pajak. Surat paksa dapat dibebankan kepada wajib

pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang mencakup pembayaran pajak,

atas pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Apabila utang pajak tidak segera dibayar atau dilunasi maka utang tersebut akan

ditagih. Penagihan terhadap utang pajak dapat dilakukan dengan surat teguran.

Jika dengan penerbitan surat teguran wajib pajak tidak segera dibayar maka

akan diterbitkan surat paksa. Penerbitan surat paksa ini dilakukan sesudah lewat

21 hari sejak diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan dan penanggung

pajak tidak melunasi utang pajak.

Pengurangan jumlah wajib pajak yang memiliki utang pajak dapat

dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa yang efektif bagi wajib pajak.

Dengan berkurangnya jumlah wajib pajak yang memiliki utang pajak, maka akan

memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Terdapat beberapa penelitian mengenai penagihan pajak dengan surat

paksa dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak yang menjadi acuan

peneliti, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Putri Kurniasari, Suharyono,

Agus Iwan Kesuma tahun 2016 dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa

Penagihan pajak di KPP Pratama Balikpapan dari tahun 2012-2015 baik dari

penerbitan surat teguran ataupun surat paksa tergolong kriteria yang cukup

4

efektif baik dilihat dari jumlah lembaran maupun nominal yang tertera dalam surat

teguran karena berada diatas 80%. Kontribusi penagihan pajak surat teguran dan

surat paksa di KPP Pratama Balikpapan ditahun 2012-2015 tergolong dalam

kriteria kontribusi yang sangat kutang terhadap penerimaan tunggakan pajak

kerena pada tahun 2012-2015 kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan

surat teguran dan surat paksa belum berada diposisi diatas 10%.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hafifah Nasution, Agista Aliffioni

tahun 2018 yang berjudul Analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat

paksa dan penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada kantor

pelayanan pajak pratama bekasi utara yang hasil penelitiannya menjelaskan

bahwa Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2015

sebesar 44,78%, tahun 2016 sebesar 69,78%, dan tahun 2017 sebesar 29,49%.

Sedangkan efektivitas penagihan pajak dengan penyitaan pada tahun 2015

sebesar 41,72%, tahun 2016 sebesar 55,55%, dan tahun 2017 sebesar 58,45%.

Dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penagihan pajak menggunakan

surat paksa dan penyitaan pada tahun 2015 – 2017 tergolong tidak efektif.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan

pajak, dengan dilakukannya tindakan penagihan pajak dengan surat paksa

diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak dan

tunggakan pajak dapat menurun sehingga pemasukan Negara dari sektor pajak

diharapkan mencapai sasaran sehingga pembangunan nasional tidak terhambat.

Akan tetapi pada pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan asas

keseimbangan antara biaya penagihan serta penerimaan yang diperoleh kerena

pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan

dana yang cukup banyak. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam

5

penelitian yang berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DENGAN SURAT

PAKSA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA

KPP PRATAMA WATAMPONE”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka

permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama

Watampone sudah efektif?

2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap

penerimaan pajak pada KPP Pratama Watampone?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa

pada KPP Pratama Watampone dalam rangka peningkatan penerimaan

pajak.

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat

paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Watampone.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan Manfaat sebagai

berikut:

1. Bagi mahasiswa

Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan

khususnya, serta untuk dapat menerapkan teori yang diberikan pada bangku

perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

6

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone

Dapat digunakan sebagai bahan evakuasi atas hasil kinerja sehingga dapat

menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki

kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik.

3. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi penelitian

selanjutnya.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

a. Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa

Definisi efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya keberhasilan

dalam mencapai tujuan yang sudah pernah ditetapkan. Efektivitas berkaitan

antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, Adapun

pengertian efektivitas dari beberapa sumber, diantaranya:

Efektivitas adalah hubungan output dan tujuan, semakin besar kontribusi

(sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif

organisasi, program, atau kegiatan” (Muhmudi, 2010:103)

Efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan

yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan

yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan. Pengertian efektivitas

secara umum menunjukan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih

dahulu ditentukan (Rahardjo, 2011:170)

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai sasaran. Efektivitas terkait

dengan Terminology Doing the Right Thing melakukan sesuatu yang benar

sehingga diistilahkan berhasil guna” (Wijayanto, 2012:17)

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan efektivitas adalah ukuran keberhasilan realisasi penerimaan dalam

mencapai potensi sebenarnya yang harus dicapai pada suatu periode tertentu.

8

Efektivitas program atau kegiatan dinilai efektif apabila realisasi penerimaannya

dapat memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya.

1) Faktor penentu efektivitas

Efektivitas ditentukan dari beberapa faktor, adapun faktor penentu

efektivitas menurut munir (2004:418), yaitu sebagai berikut:

a) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemempuan kerja

maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta

ketersediaan dana.

b) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan,

baik struktur maupun fungsional.

c) Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas.

d) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan

fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas tedapat 4 (Empat) faktor penentu efektivitas

yang bepengaruh terhadap penagihan pajak dengan surat paksa, yaitu faktor

sumber daya manusia yang berperan sebagai penyusun struktur maupun

fungsional dalam pembagian pelaksanaan tugas penagihan pajak, faktor

teknologi sebagai pendukung pelaksana kepada aparatur dan pelaksana

perperan dalam membantu memperlancar tugas jurusita pajak dalam

melaksanakan tugasnya, dan faktor pimpinan berperan untuk mempercepat

pencapaian sasaran / tujuan dari pelaksanaan penagihan pajak.

2) Pengukuran efektivitas

Efektivitas mengacu pada hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah

ditargetkan. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan telah

terealisasikan. Sehingga efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara

9

hasil yang telah terealisasi dengan target yang diharapkan. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Munir (2004:48) sebagai berikut:

Realisasi Efektivitas = × 100%

Target

Berdasarkan pendapat diatas, maka untuk mengetahui tingkat keefektivan

penagihan pajak dengan surat paksa mampu dilihat dari perbandingan antara

banyaknya surat paksa yang diterbitkan dengan hasil yang terealisasi kemudian

dibagikan dengan seratus persen.

b. Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh

pemerintah kepada orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum

pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Disamping

itu ada beberapa definisi pajak menurut undang-undang dan dari beberapa ahli

di bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama, pengertian

pajak yang dimaksud antaranya:

Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang

penagihan pajak dengan surat paksa, pajak adalah semua jenis pajak yang

diperoleh pemerintah pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang

diperoleh pemerintah daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan

umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara

10

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H yang dikutip oleh mardiasmo

(2016) pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak

adalah suatu iuran yang harus dibayar setiap warga Negara yang besifat

memaksa karena telah diatur sedemikian ripa dalam undang-undang yang

dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan

hasil pembayaran pajak yang wajib pajak lakukan tidak langsung terlihat

hasilnya.

1) Fungsi pajak

Pajak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan

bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran

termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak ada dua, (mardiasmo,

2016:4) yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (cregulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

11

Pada basarnya pajak berfungsi sebagai sumber keuangan bagi Negara

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, serta untuk mengatur

pendapatan Negara dari sektor pajak. Sehingga penagihan pajak dengan surat

paksa dapat memberikan kontribusi yang cukup terhadap penerimaan pajak

apabila pelaksanaannya efektif, serta pelaksanaannya telah diatur sesuai dengan

kebijakan pemerintah dalam undang-undang nomor 19 tahun 2000 mengenai

penagihan pajak dengan surat paksa.

2) Jenis-Jenis pajak

Masalah perpajakan bukan hanya sekedar membayar iuran kepada

Negara, akan tetapi pajak juga memiliki bermacam-macam jenis. Jenis pajak

terbagi atas dua yaitu:

1. Pajak Negara

Pajak Negara merupakan Pajak yang dipungut serta dikelola oleh Pemerintah

Pusat. Menurut widiyaningsih (2013:4) jenis-jenis pajak pusat terdiri atas lima

yang meliputi:

a. Pajak penghasilan (PPh)

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

d. Bea Materai

e. Pajak Bumi dan bangunan (PBB)

Berdasarkan uraian diatas, jenis-jenis pajak terdiri atas lima, yaitu PPh

yang terbagi atas dua yaitu PPh non Migas dan PPh Migas yang dipungut oleh

pemerintah melalui kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan penerimaan

pajak Negara, PPn dan PPnBM yang dipungut pemerintah sesuai dengan aturan

yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara. Bea materai

12

dibayarkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai

salah satu sumber penerimaan pajak Negara, PBB yang harus dibayar oleh wajib

pajak tiap tahunnya kepada Negara untuk meningkatkan penerimaan pajak.

2. Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 28 pasal 2 tahun 2009 tentang

pajak daerah dan retribusi, jenis-jenis pajak terbagi atas dua bagian, yaitu:

a. Jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, Bea balik Nama

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air

permukaan dan pajak rokok.

b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parker, pajak air

tanah, pajak sarang burung wallet, pajak mineral bukan logam dan batuan,

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran, bea perolehan hak

atas dan bangunan.

Dari uraian diatas, pajak daerah yaitu pajak provinsi yang penerimaannya

diatur di provinsi masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku di

kabupaten / kota yang bersangkutan.

Berdasarkan sumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak terdiri

dari dua jenis yaitu pajak Negara dan pajak daerah dimana keduanya dipungut

oleh pemerintah masing-masing dan akan digunakan untuk membiayai semua

pengeluaran Negara.

3) Tarif pajak

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk

menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak ada 4

macam (Mardiasmo, 2016:11) yaitu:

13

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase tetap, berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga

besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang

dikenai pajak.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak

sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Persentase Tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah pajak yang

terhutung semakin besar.

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah pajak yang terhitung

semakin besar.

4) Syarat pemungutan pajak

Syarat pemungutan pajak agar tidak terjadi hambatan atau perlawanan

(Mardiasmo, 2016:4) sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang

mampu pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta

disesuaikan dengan kemempuan masing-masing. Sedang adil dalam

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan

banding kepada pengadilan pajak.

14

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

diindonesia, pajak diatur dalam undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara

maupun bagi warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemeungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekomonian

masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil

pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dala memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Penagihan pajak dengan Surat paksa.

a) Penagihan pajak.

Menurut undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak

dengan surat paksa. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar

pengaggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan

sekaligus, memberitahukan Surat paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang

telah disita. Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk

sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Munculnya utang pajak

disebabkan karena wajib pajak tidak membayar pajak atau menunggak sampai

15

dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila hal tersebut terjadi maka

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan

menerbitkan Surat ketetapan pajak (SKP), surat teguran dan surat paksa yang

menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh penanggung pajak

dapat dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka penagihan pajak dapat diartikan sebagai

suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua utang pajak yang

harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1) Dasar hukum penagihan pajak

Penagihan pajak membutuhkan sebuah dasar yang akan melandasi para

petugas pajak dalam melakukan penagihan pajak. Menurut direktural jendral

pajak dalam buku pedoman penagihan pajak (2012:1) dasar hukum pelaksanaan

penagihan pajak telah di atur dalam:

a) Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat

paksa kemudian di perbaharui dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000.

b) Pasal 18 ayat 10 undang-undang KUP “.surat tagihan pajak, Surat ketetapan

pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, putusan

banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah,

merupakan dasar penagihan pajak”.

c) Pasal 12 undang-undang pajak bumi dan bangunan “surat pemberitahuan

pajak terutang, surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak merupakan

dasar penagihan pajak.

d) Pasal 13 undang-undang pajak bumi dan bangunan “jumlah pajak yang

terutang berdasarkan Surat tagihan pajak yang tidak di bayar pada waktunya

dapat di tagih dengan surat paksa.

16

Dengan demikian, sangat jelas bahwa penagihan pajak telah di atur

berdasarkan undang-undang sehingga menjadi acuan bagi petugas pajak untuk

melakukan penagihan.

2) Petugas penagihan pajak

Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau

bagian penagih (seksi penagihan) yang ada di KPP, Penagihan pajak dimulai

dengan dikeluarkannya Surat ketetapan pajak (SKP) oleh kantor pelayanan pajak

(KPP) yang bersangkutan. Apabila Surat ketetapan ini tidak dilunasi oleh wajib

pajak maka pejabat akan menerbitkan surat teguran dan apabila wajib pajak

masih menunggak maka akan di terbitkan surat paksa yang dilaksanakan oleh

petugas pajak atau jurusita pajak.

Sementara yang dimaksud jurusita pajak dalam pasal 1 ayat 6 undang-

undang nomor 19 tahun 2000 “jurusita pajak adalah pelaksana tindakan

penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan

surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Dalam pasal 1 ayat 11 undang-undang nomor 19 tahun 2000 penagihan

seketika dan sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan

jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo

pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, dan tahun

pajak.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa yang bertindak sebagai penagih

pajak yaitu petugas pajak sendiri yabg telah diatur dalam undang-undang

perpajakan.

17

3) Tindakan penagihan pajak

Dalam melaksanakan tugasnya para petugas pajak atau jurusita pajak

melakukan beberapa tindakan untuk mempermudah pekerjaannya. Adapun

tindakan penagihan pajak yang dilakukan petugas pajak/jurusita pajak menurut

Direktorat Jenderal Pajak (DPP) dalam buku pedoman penagihan pajak (2012:6)

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tindakan penagihan pajak

No. Urut

Jenis tindakan Waktu pelaksanaan kegiatan

Dasar hukum

1. Penerbitan surat teguran dan surat peringatan serta surat lain yang sejenis

7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo utang pajak dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

Pasal 8 dan 11 no. 85/TMK 03/2010

2. Penerbitan surat paksa

Setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

Pasal 7 undang-undang PPSP dan pasal 15 sampai dengan pasal 23 no. 85/PMK. 03/2010

3. Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Setelah lewat 2×24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajakannya belum lunas.

Pasal 12 undang-undang PPSP

4. Pengumuman lelang Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

Pasal 26 no. 85/PMK. 03/2010

Sumber: pedoman penagihan pajak (2012:8)

Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka petugas jurusita

pajak harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan

perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan pajak.

18

Karena tanpa pengetahuan yang luas maka kelima proses penagihan pajak

tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

d. Surat paksa

1) Definisi surat paksa

Apabila Wajib pajak tidak membayar utang pajaknya setelah lewat 21 hari

dari terbitnya Surat teguran, maka jurisita pajak akan melakukan penagihan

pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan.

Surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak serta biaya

penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial serta

kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

Surat paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak. Surat paksa

diterbitkan karena jumlah pajak harus dibayar berdasarkan Surat tagihan pajak,

Surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar

tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan

banding, dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak

yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jangka waktu yang dimaksud

adalah satu bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, surat

ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan,

surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan

putusan peninjauan kembali, atau 3 (tiga) bulan bagi wajib pajak usaha kecil dan

wajib pajak didaerah tertentu. Penagihan pajak dengan surat paksa diatur

tersendiri dalam undang-undang nomor 19 tahun 2000 sebagai perubahan atas

19

undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat

paksa dan pasal 1 ayat 21 undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang

ketentuan tata cara perpajakan surat paksa adalah surat perintah membayar

utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dengan demikian Surat paksa merupakan surat perintah untuk membayar

utang pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku.

2) Dasar hukum surat paksa

Menurut direktorat jenderal pajak dalam buku pedoman penagihan pajak

(2012:19) Surat paksa memiliki beberapa dasar hukum yaitu:

a) Pasal 20 undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan

tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah atas undang-undang nomor

16 tahun 2009.

b) Pasal 1 ayat 12 dan ayat 13, pasal 2 ayat 3 huruf b.3, pasal 5 ayat 1 huruf b,

pasal 7-11 undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak

dengan surat paksa sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang

nomor 19 tahun 2000.

c) Pasal 1 ayat 5, pasal 12, pasal 15-23 peraturan menteri keuangan republik

Indonesia nomor 24/PMK.03/2008 tentang tata cara pelaksanaan penagihan

dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus

sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan republik

Indonesia nomor 85/PMK.03/2010.

d) Pasal 1 ayat 5, pasal 6, pasal 9-17 keputusan menteri keuangan republik

Indonesia nomor 561/KMK.04/2000 tentang tata cara pelaksanaan penagihan

seketika dan sekaligus dan pelaksanaan surat paksa.

20

e) Keputusan direktur jenderal pajak nomor KUP.21/PJ.2002 tentang tata cara

pemberitahuan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan

penyitaan di luar wilayah karena pejabat yang berwenang menerbitkan surat

paksa.

Dari beberapa landasan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat

paksa telah diatur dalam undang-undang yang memiliki landasan hukum yang

kuat sehingga wajib pajak harus patuh dalam membayat pajaknya.

3) Tata cara pemberitahuan surat paksa

Surat paksa memiliki tata cara pemberitahuan yang telah diatur pada pasal

10 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan

surat paksa yaitu, surat paksa diberitahukan jurusita pajak kepada penanggung

pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa.

Pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak tersebut

dilaksanakan dengan membacakan isi surat paksa oleh jurusita pajak dan

dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah

diberitahukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tata cara pemberitahuan surat paksa yaitu

membacakan isi surat paksa dan menyerahkan salinan surat paksa kepada

penanggung pajak oleh jurusuta pajak.

4) Isi surat paksa

Setiap Surat pemberitahuan pasti memiliki isi yang terkandung didalamnya,

begitupun dengan surat paksa. Adapun isi Surat paksa menurut direktorat

jenderal pajak yaitu:

a) Nama wajib pajak atau dan penanggung pajak.

b) Dasar penagihan

21

c) Besarnya utang pajak, dan

d) perintah untuk membayar

Dengan demikian isi dari Surat paksa telah tercantum nama wajib pajak

serta besarnya utang pajak yang harus dibayar atau dilunasi oleh wajib pajak.

5) Penerbitan surat paksa

Surat paksa diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak (KPP). Kantor

pelayanan pajak menerbitkan surat paksa berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan pasal 8 ayat 1 nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan

pajak dengan surat paksa, yaitu:

a) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah

diterbitkan Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenisnya.

b) Pada penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan

sekaligus.

c) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada

keputusan persetujuan angsuran dan penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan Surat paksa secara sah dilakukan oleh pejabat yang

berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang

efektif, karena surat paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan

pajak untuk melakukan eksekusi langsung dalam hal penyitaan barang milik

penanggung pajak.

6) Pemberitahuan surat paksa kepada wajib pajak badan

Berdasarkan pasal 10 ayat 4 undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang

penagihan pajak dengan surat paksa dan pasal 18 PMK-85/2010 surat paksa

terhadap wajib pajak badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

22

Table 2.2

Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Badan

No Badan Pemberitahuan Surat Paksa Keterangan

1. Perseroan terbatas

Pengurus Komisaris Meliputi komisaris sebagai orang yang lazim disebut dewan komisaris, dan komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota komosaris.

Pemegang saham tertentu orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakann dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan.

Untuk PT TBK ; Pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas, untuk PT tertutup; seluruh pemegang saham.

2 Badan Usaha Tetap (BUT)

Kepala perwakilan kepada cabang penanggung jawab

3. Badan Usaha Lain (persekutuan, Firma, perseroan komanditer)

Direktur pemilik modal orang yang ditujuk untuk melaksanakan dan mengendalikan, serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud

4. Yayasan Ketua orang yang melaksanakan dan mengendalikan, serta bertanggung jawab atas yayasan dimaksud

Sumber: pedoman penagihan pajak (2012:23)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberiahuan

Surat paksa terhadap wajib pajak badan dapat dilakukan oleh pengurus

23

perseroan terbatas, kepala perwalikan kepada cabang penanggung jawab BUT,

direktur pemilik modal badan usaha lain, maupun ketua dari yayasan.

e. Penerimaan pajak penghasilan badan

1. Definisi badan

Badan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, hal ini sesuai

dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 1 tentang pajak

penghasilan. Undang-undang nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 3 tentang

ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang nomor 19 tahun

2000 pasal 1 ayat 4 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dalam undang-

undang tersebut dijelaskan bahwa : badan adalah sekumpulan orang pribadi dan

atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana mensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social polotik

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dengan demikian, badan merupakan salah satu potensi yang dapat

menaikkan jumlah penerimaan negara

2. Definisi pajak penghasilan badan

Penerimaan pajak penghasilan adalah penerimaan pajak yang berasal dari

pajak yang dikenakan terhadap laba yang diperoleh perusahaan dalam satu

tahun pajak, sedangkan badan merupakan subjek pajak penghasilan. Dengan

demikian yang dimaksud dengan penerimaan pajak penghasilan badan adalah

24

penerimaan pajak yang berasal dari subjek pajak badan atas laba yang diperoleh

dalam satu tahun pajak

3. Penerimaan pajak penghasilan badan

Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah

yang bersumber dari pajak rakyat. Menurut pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor

35 tahun 2000 tentang APBN, penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang

terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Salah satu sumber penerimaan pajak adalah pajak penghasilan (PPH).

Pajak penghasilan ini berlaku untuk semua wajib pajak, baik wajib pajak orang

pribadi maupun wajib pajak badan. Menurut undang-undang nomor 36 tahun

2008 pasal 4 ayat 1 tentang pajak penghasilan.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima

atau diperoleh pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib

pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun.

Menurut Baridwan (2008:32) pajak penghasilan (PPH) merupakan “pajak

yang dikenakan terhadap laba yang diperoleh perusahaan”. Sedangkan menurut

Sutedi (2011:51) mengemukakan bahwa pajak penghasilan (PPH) merupakan

“pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh satu tahun pajak”

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan

pajak penghasilan merupakan penerimaan pajak yang berasal wajib pajak pribadi

atau badan yang merupakan laba dari satu tahun pajak.

25

4. Subjek pajak penghasilan

Subjek pajak penghasilan merupakan pihak-pihak yang menurut ketentuan

peratusan undang-undang perpajakan dapat dikenal kewajiban untuk membayar

pajak penghasilan. Berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 2

ayat 1 tentang pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak antara lain:

a) Orang pribadi

b) Warisan yang belum dibagi menjadi satu kesatuan menggantikan yang berhak

c) Badan

d) Bentuk usaha tetap (BUT)

Dengan demikian, subjek pajak penghasilan terdiri atas orang pribadi yang

telah terdaftar sebagai wajib pajak pribadi dan memiliki NPWP, warisan yang

belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan yang

telah terdaftar sebagai wajib pajak badan, dan bentuk usaha tetap (BUT) yang

telah terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Objek penerimaan pajak penghasilan

Objek penerimaan pajak merupakan segala sesuatu yang menurut undang-

undang dikenakan pajak, Berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008

pasal 4 ayat 1 tentang pajak penghasilan, objek pajak penghasilan adalah:

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh

wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang

dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang

berkaitan dengan nama dan bentuk apapun termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komosi,

26

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali

ditentukan lain dalam undang-undang pajak penghasilan.

2. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan dan penghargaan.

3. Laba usaha.

4. Keuntungan kerena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:

a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasian dengan nama

dan dalam bentuk apapun.

d) Keuntungan kerena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau

sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedara dalam garis

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang

menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan peraturan meteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan

usaha, pekerjan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang

bersangkutan.

e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan

dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali penbayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

27

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang.

7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polisi dan pembagian sisa hasil

usaha koperasi.

8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

12. Keuntungan selisih kusr mata uang asing.

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14. Premi asuransi.

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanga yang terdiri

dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak.

17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.

18. Imbalan bunga sebagai mana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

19. Surplus bank Indonesia.

Dengan demikian, Objek penerimaan pajak penghasilan merupakan semua

penghasilan tambahan yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk apapun

untuk menambah kekayaannya yang telah diatur dalam undang-undang.

28

f. Kontribusi

1. Definisi kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution,

maknanya adalah keikut sertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun

sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa meteri atau tindakan.

Kontribusi ialah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau

sumbangan. (http:kbbi.web.id/kontribusi)

Berdasarkan definisi tersebut, jika dikaitkan dengan penelitian ini maka

yang dimaksud dengan kontribusi adalah iuran yang berasal dari pencairan

tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap realisasi penerimaan pajak

penghasilan badan.

2. Pengukuran kontribusi

Sebagaimana diketahui bahwa kontribusi meripakan iuran atau

sumbangan, maka untuk mengetahui perhitungannya, sudjana dalam

Rahmatullah (2013) mengemukakan bahwa kontribusi dapat diukur

menggunakan rumus:

× 100%

Keterangan:

A = persentase kontribusi

X = total variabel X periode tertentu

N = total variabel Y periode tertentu

3. Keterkaitan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan

pajak penghasilan badan

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa, Penerimaan Pajak Penghasilan

badan merupakan penerimaan pajak yang berasal dari pajak yang dikenakan

29

terhadap laba yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun pajak. Akan tetapi

dalam pemungutannya terbentuk barbagai kendala yakni tingginya angka

tunggakan pajak baik yang menghindari pajak (Tax Avoidance) maupun

terbatasnyam kemampuan membayar utang pajak. Apabila hal ini terus berlanjut

maka akan berdampak pada jumlah penerimaan pajak. pajak yang tertungak

dapat diterima jika wajib pajak memiliki niat baik untuk melunasi utang pajaknya

beserta denda selama proses penagihan, sehingga penerimaan pajak dari

penagihan surat paksa dapat meningkat.

Maka dari itu sangat dibutuhkan undang-undang yang sangat mengikat dan

setara dengan putusan pengadilan perdata dalam proses penagihan pajak, agar

wajib pajak patuh untuk melunasi utang pajaknya. Cara untuk meminimalisir

kendala tersebut yaitu melakukan penagihan pajak dengan surat paksa yang

memiliki landasan hukum undang-undang nomor 19 tahun 2000, sehingga wajib

pajak akan lebih patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya agar tidak menerima

sanksi apabila kewajiban pajaknya menunggak.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu panduan penulis dalam

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, Namun penulis

mengangkat beberapa penelitian seperti referensi dalam memperbanyak bahan

kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu dari

beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

30

Tabel 2.3

Tinjauan Empiris

No Nama peneliti

Judul penelitian

Variabel Penelitian

Hasil Penelitian

1 Nana Adriana Erwis (2012)

Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan

Surat teguran, surat paksa, penerimaan pajak

- Penagihan pajak dengan Surat paksa di KPP Pratama Makassar selatan tergolong tidak efektif baik di tinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam Surat teguran dan Surat paksa.

- Kontribusi penagihan pajak dengan Surat teguran dan Surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 0,5% tahun 2010 dan sebesar 10% tahun 2011, dan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu hanya sebesar 0,4% tahun 2010 dan sebesar 0,7% tahun 2011.

2 Putri Kurniasari, Suharyono, Agus Iwan Kesuma (2016)

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP)Pratama di Balikpapan

Surat teguran, surat paksa, penerimaan pajak

- Penagihan pajak di KPP Pratama Balikpapan dari tahun 2012-2015 baik dari penerbitan surat teguran ataupun surat paksa tergolong kriteria yang cukup efektif baik dilihat dari jumlah lembaran maupun nominal yang tertera dalam surat teguran karena berada diatas 80%

31

- Kontribusi penagihan pajak surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Balikpapan ditahun 2012-2015 tergolong dalam kriteria kontribusi yang sangat kutang terhadap penerimaan tunggakan pajak kerena pada tahun 2012-2015 kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berada diposisi diatas 10%.

3 Hafifah Nasution, Agista Aliffioni (2018)

Analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama bekasi utara

Surat paksa dan penyitaan, wajib pajak aktif, pencairan tunggakan pajak

- Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2015 sebesar 44,78%, tahun 2016 sebesar 69,78%, dan tahun 2017 sebesar 29,49%. Sedangkan efektivitas penagihan pajak dengan penyitaan pada tahun 2015 sebesar 41,72%, tahun 2016 sebesar 55,55%, dan tahun 2017 sebesar 58,45%. Dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penagihan pajak menggunakan surat paksa dan penyitaan pada tahun 2015 – 2017 tergolong tidak efektif.

4 Hesty Amelia Saputri (2015)

Pengaruh penagihan pajak dengan surat tegutan dan surat paksa terhadap

Surat teguran, surat paksa, pencairan tunggakan pajak

- Hasil pengujian secara partial menunjukkan nilai signifikansi penagihan pajak dengan surat teguran sebesar 0,012<0, 05

32

efektivitas pencairan tunggakan pajak (studi kasus KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2010-2014)

maka dapat dijelaskan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. nilai signifikansi penagihan pajak dengan surat paksa sebasar 0,001<0,05 maka dapat dijelaskan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pencairan tunggakan pajak. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa secara simultan juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak karena nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,001< 0, 05.

5 Olvi Madjid, Lintje Kalangi (2015)

Efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama bitung

Surat teguran, surat paksa, penerimaan pajak penghasilan

- Penaguhan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran pada tahun 2013-2014 dan surat paksa tahun 2013 pada KPP Pratama Bitung berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas dan klarifikasi pengukuran efektivitas, tergolong kurang efektif. Sedangkan penagihan tunggakan

33

pajak penghasilan dengan Surat paksa pada tahun 2014 tergolong efektif.

- Kontribusi penagihan pajak dengan Surat teguran dan Surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bitung berdasarkan pengujian dengan formula rasio penerimaan tunggakan pajak dan klarifilasi kriteria konrtibusi, tergolong sangat kurang.

6 Monita Pricilia Najoan, Jenny Marosa, Heince R.N. Wokas (2015)

Efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama kota Mobagu

Surat teguran, surat paksa, peningkatan penerimaan pajak

- Penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai dengan Surat teguran dan surat paksa tahun 2012-2014 pada KPP Pratama Kota Mobagu berdasarkan pengujian dengan sumus efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, tergolong tidak efektif karena memiliki persentase efektivitas berada dibawah 60%.

- Kontribusi penagihan pajak dengan Surat teguran dan Surat paksa terhadap penerimaan pajak dan terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Kota Mobagu tergolong kurang karena memiliki presentase 0, 00% - 10%.

7 Restika Purnawardh

Efektifitas penagihan

Surat teguran,

- Realisasi penerimaan pajak di KPP madya

34

ani, Sri Mangesti Rahayu, Amiruddin Jauhari (2015)

pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG)

surat paksa, optimalisasi penerimaan pajak

Malang belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan adanya tunggakan pajak sebesar Rp 214.653.176.625 pada tahun 2011, Rp 47.399.359.780 pada tahun 2012, dan Rp 354.936.869.285 pada tahun 2013.

- Tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran pada tahun 2011-2013 berturut-turut adalah 13,48%, 9,63%, dan 12,74%. Tingkat efektifitas penagihan pajak aktif dengan surat paksa pada tahun 2011-2013 berturut-turut adalah 5,89%, 62,25%, dan 55,81%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Penagihan pajak merupakan sarana dalam menegakkan kepatuhan wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan

kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak serta

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

mendasari munculnya penagihan pajak yaitu adanya tunggakan pajak dalam

surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak

35

KPP Pratama Watampone

Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa

Kontribusi pajak

Efektifitas penerimaan

pajak

Analisis data

kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan surat keputusan

keberatan, dan putusan banding. Salah satu tindakan penagihan pajak adalah

dengan adanya pemberitahuan surat paksa.

Surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak tidak membayar utang pajaknya

setelah lewat 21 hari dari terbitnya surat teguran, sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan perpajakan. Pemberitahuan surat paksa terhadap wajib

pajak badan dapat dilakukan kepada pengurus perseroan terbatas, kepada

perwakilan kepala cabang penanggung jawab BUT, direktur, pemilik modal

badan usaha lain, dan ketua dari yayasan. Apabila pencairan tunggakan pajak

dari penagihan tersebut dapat terealisasikan sesuai jumlah nominal pencairan

tunggakan pajak, maka penagihan surat paksa dapat dikatakan efektif.

Gambaran 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: dikembangkan oleh peneliti (2020)

36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Metode Analisis

Kuantitatif Deskriptif. Adapun pengertian Deskriptif Analitis (Sugiono, 2009:29)

adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau

memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat

penelitian dilakukan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk

diambil kesimpulannya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis memilih objek

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Watampone Jl.

Jend Ahmad Yani No.9, Waktu Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Operasional variabel menurut Umi Nariwati (2010) dalam Irena ariyanti

(2017) yaitu proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel,

dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran.

Sugiyono (2012) menyatakan variabel adalah suatu atribut atau sifat atau

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

37

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari setelah itu maka peneliti dapat menarik

kesimpulannya

Definisi operasionalisasi Variabel atau operasional suatu variabel menurut

Sugiyono (2010) sebagai berikut: “Variabel penelitian pada dasarnya adalah

segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya.”

Pengukuran variabel penelitian ini, penulis menggunakan dasar

pengukuran terhadap 2 (dua) variable yang menjadi objek pengamatan yaitu:

1. Surat paksa diukur dengan menjumlahkan semua tunggakan pajak

berdasarkan surat paksa yang ada pada KPP Pratama Watampone dan

diukur menggunakan satuan lembar dan rupiah (Rp) dengan rumus:

(Jumlah utang pajak + Biaya Penagihan pajak)

2. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan diperoleh dengan menjumlahkan

semua Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang ada pada Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Watampone dan diukur dengan menggunakan satuan

rupiah (Rp) dengan rumus:

(Jumlah PPh Non Migas + Jumlah PPh Migas)

Tabel 3.1

Indikator Pengukuran

Variable Dimensi Indikator Skala

Penagihan pajak

Surat Paksa

1. Rasio efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa :

Total Realisasi Surat Paksa

Total target Surat Paksa 2. Rasio Kontribusi pencairan

Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa

Rasio

38

Total Pencairan Tunggakan Pajak

Jumlah Total Penerimaan pajak

Penerimaan Pajak

1. Total Target Penerimaan Pajak 2. Total Realisasi Penerimaan Pajak

Rasio

Sumber: Novi Norma Mulya Anugrah (2015)

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa populasi yang

digunakan untuk pengukuran rasio efektifitas dalam penelitian ini adalah

tunggakan pajak yang diterbitkan dan tunggakan pajak yang dibayar dari

penagihan surat paksa. Sedangkan populasi untuk pengukuran rasio

kontribusi adalah pencairan tunggakan pajak dan total penerimaan pajak dari

surat paksa di kantor Pelayanan Pajak Pratama watampone.

2. Sampel Menurut Sugiyono (2016)

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Jadi sampel merupakan sebagian dari populasi yang

diambil untuk keperluan penelitian.

Sampel yang digunakan untuk mengukur rasio efektivitas dalam

penelitian ini adalah tunggakan pajak penghasilan yang diterbitkan surat

paksa dan pencairan tunggakan pajak penghasilan dari kegiatan penagihan

dengan surat paksa. Sampel untuk pengukuran rasio kontribusi adalah

pencairan tunggakan pajak penghasilan dari kegiatan penagihan pajak

39

dengan surat paksa dan total penerimaan pajak penghasilan di kantor

Pelayanan Pajak Pratama Watampone.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi

keberhasilan suatu penelitian. Kualitas suatu data sangat ditentukan oleh alat

atau instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:223), terdapat beberapa teknik

pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Metode observasi

2. Metode dokumentasi

Sesuai dengan pokok persoalan dalam penelitian mengenai kontribusi dan

efektivitas antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka metode

yang sesuai adalah metode dokumentasi.

Metode dokumentasi atau teknik dokumentasi merupakan suatu cara yang

digunakan untuk mengumpulkan data yang ditunjukkan untuk memperoleh

penjelasan melalui sumber-sumber dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto

(2006:231) “Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, parasit,

notulen, rapat, legger, agenda, dan sebagainya”. Metode dokumentasi dalam

penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen penting,

terutama dokumen-dokumen yang ada di bagian seksi penagihan di kantor

Pelayanan Pajak pratama Watampone mengenai surat paksa.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, Langkah selanjutnya yaitu menganalisis data

Analisis data yang digunakan yaitu:

40

1. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif adalah Analisis yang menekankan pada pembahasan

data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematika

dan tidak menyimpulkan hasil penelitian, Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan

adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

a. Rasio efektivitas penerbitan surat paksa

Untuk mengetahui suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan

suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu

objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektivan penerbitan Surat paksa:

Untuk mengukur keefektivan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2

Klasifikasi pengukuran efektivitas

Persentase Kriteria

>100% Sangat Efektif

90 – 100% Efektif

80 – 90% Cukup Efektif

60 – 80% Kurang Efektif

<60% Tidak Efektif

Sumber: Halim (2004)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai

lebih dari 100% bererti sangan efektif dan apabila persentase kurang dari 60%

berarti tidak efektif.

b. Rasio kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.

Untuk mengukur seberapa besar Kontribusi penerimaan pajak yang

berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka

41

digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan

rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup

signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio

Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor pelayanan Pajak adalah

sebagai berikut:

Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar

Kontribusi Penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor

Pelayanan Pajak. semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula

Kontribusi Penerimaan tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Untuk

menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan

pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.3

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kriteria

0,00% - 10% Sangat Kurang

10,10% - 20% Kurang

20,10% - 30% Sedang

30,10% - 40% Cukup Baik

40,10% - 50% Baik

Diatas 50% Sangan Baik

Sumber: Halim (2004)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase yang dicapai di atas

50% berarti sangat baik sedangkan persentase yang dicapai kurang dari 10%

berarti sangat kurang.

42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Profil singkat KPP Pratama Watampone

KPP Pratama Watampone merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal

Pajak di Kementerian Keuangan yang secara hierarki berada di bawah Kanwil

DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Dalam Sejarahnya, KPP Pratama

Watampone merupakan reorganisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan (KP PBB) Watampone yang didirikan tahun 1989.

KPP Pratama Watampone resmi dibentuk pada Tanggal 27 Mei 2008

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008

bersamaan dengan 38 KPP Pratama lainnya. Pada tahun pertamanya KPP

Pratama Watampone berlokasi di Jalan Sangir No.3. Kemudian dipindahkan ke

gedung kantor baru di Jalan Ahmad Yani No. 9 Watampone pada Tahun 2011

yang diresmikan langsung oleh Bapak Angin Prayitno Aji selaku Kepala Kanwil

DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Hingga kini, KPP Watampone

sudah dipimpin oleh empat orang Kepala Kantor yaitu Bapak Drs. Baharuddin

Jafar (2007 – 2010), M. Hamdan Husaini (2011 – 2013), Sugeng Pamilu

Karyawan (2013 – 2018) dan Bapak Amirudin Jauhari (2018 – sekarang).

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

VISI DJp Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik

demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

MISI DJp Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri

dengan:

43

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang

tinggi dan penegakan hukum yang adil

2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan

kewajiban perpajakan

3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan

4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Visi dan Misi KPP Pratama Watampone

Visi KPP Pratama Watampone Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

dengan pelayanan terbaik, terpercaya, dan menjunjung integritas dan

profesionalisme

Misi KPP Pratama Watampone Memberikan pelayanan terbaik dan

menumbuhkan masyarakat sadar dan peduli pajak guna menghimpun

penerimaan Negara

44

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Watampone

45

Tugas masing-masing Struktur Organisasi KPP Pratama Watampone

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal memiliki tugas melakukan urusan

kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan kinerja

pegawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan pengelolaan risiko,

pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai dan tindak

lanjut hasil pengawasan serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses

bisnis.

2. Seksi Pelayanan memiliki tugas menerima dan mengelola surat

pemberitahuan dan surat lainnya melalui TPT (tempat pelayanan terpadu),

mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, menerbitkan produk

hukum perpajakan serta melaksanakan pendaftaran wajib pajak.

3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I memiliki tugas melakukan penyelesaian

permohonan Wajib Pajak (Pemindahbukuan (Pbk), Surat Keterangan Bebas

(SKB) PPh, Wajib Pajak Non Efektif (NE), Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pembayaran Pajak) serta pemberian bimbingan dan konsultasi

teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II memiliki tugas melakukan pengawasan

kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak,

analisis kinerja wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada

wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Bone.

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III memiliki tugas melakukan pengawasan

kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak,

analisis kinerja wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada

wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng dan sebagian wilayah

Kabupaten Bone.

46

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV memiliki tugas melakukan pengawasan

kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak,

analisis kinerja wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada

wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Wajo dan Kecamatan Tanete

Riattang Timur, Kabupaten Bone.

7. Seksi Pengolahan Data dan Informasi memiliki tugas melakukan

pengumpulan, pencarian dan pengolahan data dari internal maupun eksternal,

pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman

dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan,

pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis

computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP

dan SIG serta pengelolaan kinerja organisasi.

8. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memiliki tugas melakukan pengamatan

potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan

pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi,

bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru serta penyuluhan perpajakan.

9. Seksi Penagihan memiliki tugas melakukan urusan penatausahaan piutang

pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan

penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen

penagihan.

10. Seksi Pemeriksaan memiliki tugas melakukan penyusunan rencana

pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan,

penyaluran Surat perintah pemeriksaan pajak dan administrasi pemeriksaan

pajak lainnya serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak

yg ditunjuk kepala Kantor.

47

11. Fungsional Pemeriksa Pajak memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk

tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Fungsional Penilai memiliki tugas mendata dan

menilai objek pajak bumi dan bangunan, serta kegiatan penilaian dalam

rangka optimalisasi penilaian untuk penggalian potensi pajak dan tujuan

perpajakan lainnya.

12. KP2KP Sengkang memiliki tugas untuk melakukan urusan pelayanan,

penyuluhan dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan

potensi perpajakan wilayah dan pembuatan monografi pajak serta membantu

Kantor pelayanan pajak pratama melaksanakan pelayanan kepada

masyarakat di wilayah Kabrupaten Wajo.

13. KP2KP Watansoppeng memiliki tugas untuk melakukan urusan pelayanan,

penyuluhan dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan

potensi perpajakan wilayah dan pembuatan monografi pajak serta membantu

Kantor pelayanan pajak pratama melaksanakan pelayanan kepada

masyarakat di wilayah Kabupaten Watansoppeng.

B. Hasil Penelitian

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kuantitatif untuk menekankan pembahasan data mengenai penerimaan

pajak tahun 2017-2019 dan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemeriksaan

pajak dan kontribusinya berdasarkan Surat paksa serta surat ketetapan pajak

terhadap seluruh penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Watampone.

48

Metode ini, penulis menggambarkan Realisasi penerimaan pajak dan

Kontribusi penerimaan pajak berdasarkan Surat paksa yang telah dikumpulkan,

data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dan hasil realisasi

penerimaan surat paksa. Di bawah ini hasil penerimaan yang didapat dari Kantor

Penerimaan pajak Pratama Watampone.

1. wajib pajak

Orang pribadi atau badan adalah wajib pajak, meliputi pembayaran pajak,

pemotong pajak serta pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, Namun apabila

penanggung pajak tak membayar utang pajaknya setelah lewat 21 hari dari

terbitnya surat teguran, maka diadakan penagihan pajak dengan surat paksa

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut pasal 1 ayat undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang

penagihan pajak dengan surat paksa dan pasal 1 ayat 21 dan tata cara

perpajakan surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak.

Penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh Kantor pajak penerimaan pajak

yang bersumber dari wajib pajak yang dikelolah langsung oleh Kantor Pelayanan

Pajak Pratama watampone dapat disajikan sebagai berikut:

49

Tabel 4.1

Realisasi Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak yang Dikelolah

Langsung Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone

Pada Tahun 2017-2019

Tahun Jumlah wajib Pajak Jumlah Penerimaan Pajak

(Rp)

2017 135.611 361.826.923.868

2018 149.291 370.536.455.134

2019 166.871 413.559.383.706

Sumber: masterfile Wajib Pajak KPP Pratama watampone

Berdasarkan Tabel 4.1 Dari data tersebut terlihat bahwa ada pertambahan

jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, Di

lihat dari nilai nominal jumlah wajib pajak tahun 2017 sebanyak 135.611, pada

tahun 2018 sebanyak 149.291 dan pada tahun 2019 sebanyak 166.871.

Sedangkan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar

Rp.361.826.923.868, pada tahun 2018 sebesar Rp.370.536.455.134 dan pada

tahun 2019 sebesar Rp.413.559.383.706.

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di kantor Pelayanan Pajak

Pratama Watampone

Penerimaan Tunggakan Pajak merupakan pelunasan utang pajak atau

menggunakan Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak,

Dengan penerimaan tunggakan pajak Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Watampone mengalami penurunan Adapun data hasil dari target

dan realisasi penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2017-

2019 adalah sebagai berikut:

50

Tabel 4.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Watampone

Pada tahun 2017 sampai 2019

Tahun

Jumlah penagihan yang diterbitkan

Jumlah penagihan yang diterbayar %

Lembar Target (Rp)

Lembar Realisasi (Rp)

2017 1.030 11.732.769.900 945 8.089.490.845 69%

2018 1.309 7.073.500.000 1.127 4.892.430.045 76%

2019 2.629 18.078.175.141 2.456 12.395.353.821 68%

Sumber: Laporan extra effort KPP Pratama watampone

Gambar 4.2 Grafik Target dan Realisasi Penagihan Pajak dengan Surat

paksa pada KPP Pratama Watampone

Berdasarkan tabel 4.2 dan Gambar 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa

target dan realisasi penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun

2017 tidak mencapai target, dilihat dari nominal targernya sebesar

Rp.11.732.769.900 dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.8.089.490.845

atau 69%, pada tahun 2018 yang mencapai target hanya 76%, dilihat dari tingkat

efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria kurang efektif ini dikarenakan

jumlah target sebesar Rp.7.073.500.000 sedangkan yang terealisasi hanya

Rp.4.892.430.045, dan tahun 2019 yang mencapai target hanya 68% dilihat dari

0

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000

2017 2018 2019

Target

Realisasi

51

tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria kurang efektif ini

dikarenakan jumlah target sebesar Rp.18.078.175.141 sedangkan yang

terealisasi hanya Rp.12.395.353.821.

3. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone

Pengukuran Efektivitas penerbitan Surat paksa, maka rumusnya adalah

perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan

dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat

paksa, dengan asumsi adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan

diharapkan dapat ditagih. Pengukuran Efektifitas Surat paksa dihitung dengan

rumus berikut:

Realisasi Penerimaan pajak Efektivitas = × 100%

Target Penerimaan Pajak

Perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa pada

kantor pelayanan pajak Pratama Watampone tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Rp 8.089.490.845 Efektivitas Tahun 2017 = × 100%

Rp11.732.769.900 = 69%

Rp 4.892.430.045 Efektivitas Tahun 2018 = × 100%

Rp 7.073.500.000 = 76%

Rp12.395.353.821 Efektivitas Tahun 2019 = × 100%

Rp18.078.175.141 = 68%

Penulis berpendapat bahwa Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun

2017 hingga 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone kurang

efektif.

52

64%66%68%70%72%74%76%78%

2017 2018 2019

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Watampone

Tabel 4.3

Hasil Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Watampone

Pada tahun 2017 sampai 2019

Tahun %

Tingkat Efektifitas Kriteria Hasil Penelitian

2017 69% 60-80% Kurang Efektif

2018 76% 60-80% Kurang Efektif

2019 68% 60-80% Kurang Efektif

Sumber: Seksi penagihan dan seksi pengolahan data pada KPP Pratama Watampone (Data Diolah)

Gambar 4.3 Rasio Efektifitas penagihan pajak dengan Surat Paksa pada

KPP Pratama Watampone

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa hasil

target dan realisasi penerimaan pajak dengan surat paksa pada tahun

2017 sampai 2019 Kurang efektif dengan kriteria 60-80%. Hal ini

dikarenakan jumlah ketetapan pemeriksaan belum mencapai target.

4. Kontribusi Penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan

pajak pada KPP Pratama Watampone

Pengukuran Kontribusi Penagihan Pajak dengan surat Paksa yang

didasarkan pada penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan

pajak oleh KPP Pratama Watampone. Dengan demikian menggunakan

rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup

53

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

2017 2018 2019

Kontribusi Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa

signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP, Rumus untuk Rasio

Penerimaan Tunggakan pajak di KPP Pratama Watampone adalah sebagai

berikut:

Pencairan tunggakan pajak RPTP = × 100%

Penerimaan pajak

Tabel 4.4

Perbandingan pencairan dan penerimaan pajak serta kontribusinya di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone

Pada tahun 2017-2019

Tahun Pencairan Pajak Penerimaan Pajak %

2017 8.089.490.845 361.826.923.868 0,02%

2018 4.892.430.045 370.536.455.134 0.01%

2019 12.395.353.821 413.559.383.706 0,02%

Sumber: peneliti, Data diolah (2020)

Gambar 4.4 Grafik Rasio Kontribusi Penerimaan pajak berdasarkan Surat

Paksa pada KPP Pratama Watampone

Perhitungan tingkat kontribusi penerimaan pajak pada Kantor pelayanan

pajak pratama tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Rp 8.089.490.845

RPTP tahun 2017 = × 100%

Rp361.826.923.868

= 0.02%

54

Rp 4.892.430.045

RPTP tahun 2018 = × 100%

Rp370.536.455.134

= 0.01%

Rp 12.395.353.821

RPTP tahun 2019 = × 100%

Rp413.559.383.706

= 0.02%

Berdasarkan tabel 4.4 dan Gambar 4.4, pencairan tunggakan pajak dengan

surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Watampone di tahun

2017 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 0.02%. Nilai tersebut didapat

berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa

sebesar Rp8.089.490.845 dengan penerimaan pajak yang sebesar

Rp361.826.923.868 Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria sangat kurang

dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Watampone.

Pada tahun 2018, Nilai Kontribusinya lebih rendah dari tahun sebelumnya

yaitu sebesar 0.01%. Nominal pencairan surat paksa sebesar Rp4.892.430.045

dengan penerimaan pajak Rp370.536.455.134. Nilai kontribusi yang hanya

0.01% masuk dalam kategori sangat kurang.

Pada tahun 2019, nilai kontribusinya meningkat sebesar 0.01%, Nilai

nominal pencairan surat paksa Rp12.395.353.821 dengan penerimaan pajak

Rp413.559.383.706. Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, nilai kontribusi di

tahun ini masih tergolong sangat kurang.

Penulis berpendapat bahwa kontribusi penagihan pajak dengan surat

paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Watampone pada tahun

2017 sampai tahin 2019 hanya mencapai kriteria sangat kurang. Hal ini

berdasarkan pada tingkat kontribusi seperti pada tabel berikut:

55

Tabel 4.5

Tingkat kontribusi penagihan pajak pada KPP Pratama Watampone

Tahun %

Tingkat Kontribusi

Kriteria tingkat

kontribusi Hasil penelitian

2017 0.02% 0,00% - 1% Sangat kurang

2018 0.01% 0,00% - 1% Sangat kurang

2019 0.02% 0,00% - 1% Sangat kurang

Sumber: seksi penagihan dan seksi pengolahan data pada KPP Pratama Watampone (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi penagihan

pajak pada KPP Pratama Watampone tahun 2017 sampai 2019 memiliki hasil

penelitian yang tergolong sangat kurang. Dapat dilihat dari tingkat kontribusi

sebesar 0.02% dengan kriteria 0.00%-1%. Pada tahun 2018 mengalami

penurunan dengan tingkat kontribusi hanya sebesar 0.01% dengan kriteria

sangat kurang. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan hasil penelitian

sangat kurang, dilihat dari tingkat kontribusi sebesar 0.02% dengan kriteria

0.00%-1%.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa hasil dari realisasi penerimaan

pajak dan retribusi daerah wajib pajak orang pribadi dan badan yang dikelolah

langsung oleh kantor pelayanan pajak pratama watampone pada tahun 2017-

2019 mengalami peningkatan.

Pertambahan jumlah Wajib Pajak dan jumlah Penerimaan Pajak meningkat

setiap tahunnya. Dilihat dari nilai nominal jumlah wajib pajak tahun 2017

sejumlah 135.611, tahun 2018 sejumlah 149.291, dan tahun 2019 sejumlah

166.871, sedangkan jumlah penerimaan pajak tahun 2017 sebesar

Rp361.826.923.868, tahun 2018 sebesar Rp370.536.455.134, dan tahun 2019

sebesar Rp413.559.383.706.

56

Target dan realisasi penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa

pada tahun 2017 tidak mencapai target, dilihat dari nominal targetnya sebesar

Rp11.732.769.900 dan realiasi penerimaan pajak sebesar Rp8.089.490.845

dengan kriteria kurang efektif atau 69%, tahun 2018 yang dicapai sebesar76%,

dilihat dari tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria kurang efektif,

ini dikarenakan jumlah targetnya sebesar Rp7.073.500.000 sedangkan realisasi

sebesar Rp4.892.430.045, dan pada tahun 2019 yang dicapai sebesar 68%,

dilihat dari tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria kurang efektif,

ini dikarenakan jumlah targetnya sebesar Rp18.078.175.141 dan realisasi

sebesar Rp12.395.353.821. Hasil target dan realisasi penerimaan pajak dengan

surat paksa pada tahun 2017 sampai 2019 kurang efektif dengan kriteria 60%-

89%. Hal ini dikarenakan jumlah ketetapan penerimaan pajak belum mencapai

target.

Pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan

pajak pada tahun 2017 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 0, 02%. Nilai

tersebut didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak sebesar

Rp8.089.490.845 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp361.826.923.868.

Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria sangat kurang, Pada tahun 2018

mempunyai tingkat kontribusi sebesar 0, 01%. Nilai tersebut didapat berdasarkan

perhitungan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp4.982.430.045 dengan

penerimaan pajak yang sebesar Rp370.536.455.134, nilai kontribusi di tahun ini

tergolong kriteria sangat kurang, Dan pada tahun 2019 mempunyai tingkat

kontribusi sebesar 0, 02%, Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan

pencairan tunggakan pajak sebesar Rp12.395.353.821 dengan penerimaan

57

pajak yang sebesar Rp413.559.383.706, nilai kontribusi di tahun ini tergolong

kriteria sangat kurang.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang

diterbitkan oleh penanggung pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif menurut

Hafifah Nasution dan Agista Aliffioni (2018), antara lain:

a) Kesadaran Wajib Pajak masih kurang dalam pelunasan tunggakan pajak

dengan Surat Paksa.

b) Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam pemberitahukan tunggakan pajak

lewat Surat Paksa.

c) Wajib Pajak tidak mampu melunasi Utang Pajaknya, Wajib Pajak yang seperti

ini biasanya mengakui besar Utang Pajaknya sesuai dengan yang ditagihkan

pihak KPP, tetapi Wajib Pajak tersebut tidak memiliki kemampuan finansial

untuk melunasi atau membayar utangnya tersebut.

d) Surat Paksa tidak dapat disampaikan ke Wajib Pajak karena pindah alamat

atau tidak melapor ke Kantor pajak.

Hubungan hasil penelitian dengan teori empiris

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Restika Purnawardhani, Sri

Mangesti Rahayu, Amiruddin Jauhari (2015) penelitian berjudul Efektifitas

penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa dalam upaya

optimalisasi penerimaan pajak (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN

PAJAK MADYA MALANG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas

dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif yang meliputi surat paksa. Metode

yang digunakan yaitu Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan studi

kasus. Hasil penelitian yang digunakan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas

penagihan pajak aktif secara keseluruhan tidak efektif, selain kontribusi

58

penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak

masih sangat kurang.

Hal ini sama dengan penelitian Monita Pricilia Najoan, Jenny Marosa,

Heince R.N. Wokas (2015) Efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan

surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP

Pratama kota Mobagu. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat efektivitas dan

kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa untuk

peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kotamobagu.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif

untuk memberikan gambaran bagaimanakah penagihan pajak dengan surat

teguran dan surat paksa telah efektif atau tidak dan berapa besar kontribusi yang

diberikan terhadap total penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Data Penelitian

yang diperoleh menggunakan analisis deskriptif rasio (rasio efektivitas dan rasio

kontribusi). Hasil penelitian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran

dan surat paksa pada tahun 2012-2014 tergolong tidak efektif dan memberikan

kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dari penelitian ini meneliti sama-sama terkait penagihan pajak dengan surat

paksa, yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dari hasil

penelitian.

59

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak yang dikelolah langsung oleh Kantor pelayanan pajak Pratama

watampone pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya.

2. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2017-

2019 berturut-turut adalah 69%, 76%, dan 68%. Hasil tersebut menunjukkan

bahwa penagihan pajak dengan penerbitan Surat Paksa belum dapat

mengoptimalkan penerimaan pajak.

3. Pada tahun 2017, diperoleh kontribusi penerimaan pajak melalui penerbitan

Surat Paksa sebesar 0, 02%. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan

pencairan tunggakan pajak sebesar Rp8.089.490.845 dengan penerimaan

pajak sebesar Rp361.826.923.868. Nilai kontribusi ditahun ini tergolong dalam

kriteria sangat kurang.

4. Pada tahun 2018, diperoleh kontribusi penerimaan pajak melalui penerbitan

Surat Paksa sebesar 0, 01%. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan

pencairan tunggakan pajak sebesar Rp4.892.430.045 dengan penerimaan

pajak sebesar Rp370.536.455.134. Nilai kontribusi ditahun ini tergolong dalam

kriteria sangat kurang.

5. Pada tahun 2019, diperoleh kontribusi penerimaan pajak melalui penerbitan

Surat Paksa sebesar 0, 02%. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan

pencairan tunggakan pajak sebesar Rp12.395.353.821 dengan penerimaan

60

pajak sebesar Rp413.559.383.706. Nilai kontribusi ditahun ini tergolong dalam

kriteria sangat kurang.

B. SARAN

Penelitian kedepannya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang

lebih bervariasi, berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti bagi

instansi terkait dan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Saran Akademik

a. Peneliti selanjutnya dapat menambah atau mencoba variabel lain yang lebih

relevan terkait dengan Penerimaan pajak.

b. Selain menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif penelitian selanjutnya

bisa menggunakan metode kualitatif atau wawancara secara langsung

dengan tujuan agar responden dapat memahami pertanyaan dalam kuisioner

sehingga hasil yang didapatkan pun lebih akurat.

2. Saran Operasional

a. Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Watampone diharapkan dapat

memaksimalkan penagihan pajak dengan surat paksa agar dapat

meningkatkan penerimaan pajak.

b. Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Watampone diharapkan dapat

melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak agar meningkatkan penerimaan pajak.

61

DAFTAR PUSTAKA

Erwis, Nana Adriana. 2012. Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin, Makassar. https://core.ac.uk/download/

files/644/25487207.pdf.

Hafifah Nasution, Agista Aliffioni, 2018. Analisis efektivitas penagihan pajak

dengan surat paksa dan penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak

pada kantor pelayanan pajak pratama bekasi utara. Jurnal. Universitas

Negeri Jakarta, Indonesia. Vol 13 (2) 2018, 129-142 (Online)

Hesty Amelia Saputri, 2015. Pengaruh penagihan pajak dengan surat tegutan

dan surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak (studi

kasus KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2010-2014). Jurnal.

Fakultas Ekonomi Universitas Telkom, Bandung.

Mardiasmo, 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi

Menteri Keuangan RI. 2010. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri

Keuangan Nomor 85.PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan

Sekaligus.

Najoan, Monita Pricilia. Jenny Marosa, Heince R.N. Wokas, 2015. Efektifitas

penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa untuk

meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama

kota Mobagu. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam

Ratulangi, Manado. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 576-584 (online)

Olvi Madjid, Lintje Kalangi, 2015. Efektifitas penagihan pajak dengan surat

teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada

kantor pelayanan pajak pratama bitung. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan

62

Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol.3 No.4 Desember 2015,

Hal. 478-487 (online)

Putri Kurniasari, Suharyono, Agus Iwan Kesuma, 2016. Efektivitas Penagihan

Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama di Balikpapan. Jurnal.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia.

Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang

Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang

Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Restika Purnawardhani, Sri Mangesti Rahayu, Amiruddin Jauhari, 2015.

Efektifitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa

dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Jurnal. Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Vol. 1 No. 1 2015 (online)

63

LAMPIRAN 1

64

65

LAMPIRAN 2

SURAT PAKSA

Nomor : 0000055/WJP.15/KP.0104/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa:

Nama Wajib Pajak/

Penanggung pajak : FUAD

NPWP : 07.701.890.1-801.000

Alamat : JL.Yos Sudarso

WATAMPONE

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini:

No Jenis Pajak Tahun

Pajak

No & Tgl.STP/SKPKB/

SKPKBT/SK.Pembetulan/

SK.Keberatan/Putusan

Banding *)

Tanggal Jatuh

Tempo

Pembayaran

Jumlah

Tunggakan

Pajak (Rp)

66

1. Pasal 25/29

OP

2016 04005/105/02/801/03

10-11-2016

10-12-2016 200.000

2. Pasal 25/29

OP

2017 03179/105/01/801/03

06-02-2016

08-03-2016 300.000

Jumlah Rp. . 500.000

(# Lima ratus ribu rupiah #)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak

tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2

(dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang

ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-

barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali dua

puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

Ditetapkan di WATAMPONE

Pada tanggal 18 juli 2017

KEPALA KANTOR

Ttd

67

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH SULSEL, SULBAR & SULTRA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini ……………. tanggal ……………. bulan ……………. tahun ……………. Atas permintaan Kepala

Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di KANTOR PELAYANAN PAJAK

PRATAMA WATAMPONE di Watampone 92772 Saya, Jurusita Pajak pada bertempat

kedudukan di alamat JL. Yos Sudarso KM 4 WATAMPONE

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada FUAD bertempat tinggal di JL. YOS SUDARSO berkedudukan sebagai ……………………. Surat

Paksa di sebaliknya ini tertanggal 18 J u l I 2017 dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa

tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam,

memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor ke Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro

……………………….………………… sebanyak Rp.500.000 dengan tidak mengurangi kewajiban untuk

membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu

yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupan barang tidak bergerak

akan disita dan dijual dimuka umum / dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk

membayar hutang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan

ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN.

68

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan

saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi / badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada……………….…………..............................

bertempat tinggal di ……………………………………………………….. disebabkan

……………………………………………….. .

Yang menerima salinan Surat Paksa Jurusita Pajak

……………………………………………………. ………………………………..

Jabatan NIP

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:

Biaya Harian Jurusita Rp…...........................

Biaya Perjalanan Rp …………………………+

Jumlah Rp…………………………….

69

LAMPIRAN 3

70

BIOGRAFI PENULIS

Nur Afdalina panggilan Nunu lahir di Teko pada tanggal 25

Oktober 1998 dari pasangan suami istri Bapak Abidin dan Ibu

St. Maidah. Peneliti adalah Anak Pertama dari 3 bersaudara

Peneliti sekarang bertempat tinggal di Teko Desa Tanete

Harapan Kecematan Cina Kabupaten Bone

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu TK Nurul Hidayah lulus tahun

2004, SD Negeri 197 Tanete Harapan lulus tahun 2010. SMP Negeri 2 Cina lulus

tahun 2013, SMA Negeri 1 Cina lulus tahun 2016, dan mulai tahun 2016

mengikuti Program S1 Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar

sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih

terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Kampus Universitas

Muhammadiyah Makassar.