ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN ...dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/...Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Menurut Yusdianto (200 4:34), cara pemungutan pajak

KONFERENSI ILMIAH AKUNTANSI VJAKARTA, 01 – 02 MARET 2018

PRODI AKUNTANSISTEI INDONESIA WILAYAH DKI JAKARTA

1979 | P a g e

KIA5_APSP_60012

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSIPENERIMAAN BPHTB DAN PBB-P2 TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOGOR( STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN BOGOR)

Dymitri Hani Puspita Sari1 Kurnia Heriansyah2 Indah Masri3

1,2,3Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas [email protected]

Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencapaiantarget pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) danpajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pemerintahKabupaten Bogor selama tahun 2012-2016 serta untuk mengetahui danmenganalisis seberapa besar efektifitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 danBPHTB terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah KabupatenBogor selama lima tahun tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengancara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dari hasil riset padapemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa PBB-P2 dan BPHTB selamatahun 2012-2016 telah melebihi target. Kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatanasli daerah berkisar 12,90% - 17,55% dan kontribusi BPHTB terhadap pendapatanasli daerah berkisar 22,03% - 24,93%. Sedangkan efektifitas PBB-P2 berkisar109,12% - 111,13% dan BPHTB berkisar 124,60% - 139,20%. Disarankan agarpemerintah Kabupaten Bogor dapat meningkatkan potensi pajak daerah lainnyaagar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : PBB-P2, BPHTB, target, kontribusi, efektifitas



1979 | P a g e

KIA5_APSP_60012










1979 | P a g e

KIA5_APSP_60012










1980 | P a g e

PENDAHULUAN

Majunya suatu negara terlihat dari seberapa besar negara tersebutmelakukan pembangunan. Pembangunan nasional adalah salah satu kegiatanuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi materiil maupun spiritual.Untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkanpenerimaan Negara yang bersumber dari penerimaan dalam negeri danpenerimaan luar negeri. Negara akan dikatakan mandiri apabila jumlahpenerimaan dalam negeri memiliki jumlah yang besar tanpa melakukan pinjamanke luar negeri. Salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan negara Indonesiamenjadi negara yang mandiri, serta pembangunan berskala nasional adalahdengan melakukan pemungutan terhadap masyarakat yang berupa Pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalammengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraanadministrasi pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, daerahotonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumberkeuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukupmemadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Koswara,2000). Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehinggaPAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakanperimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistempemerintahan negara.

Kabupaten Bogor adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yangpemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan kualitas daerahnya daritahun-ketahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik olehPemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun olehPemerintah Pusat. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untukmeningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah yang pada garis besarnya ditempuhdengan usaha intensifikasi yang artinya suatu usaha atau tindakan memperbesarpenerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usahaintensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk melakukan pemungutansepenuhnya, dan dalam batas-batas yang sudah ditentukan. Selain itu dilakukanjuga usaha ekstensifikasi yang artinya usaha untuk mencari dan menggali potensisumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum ada.

Perkembangan pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Bogor dari tahun2008-2016 mengalami kenaikan yang cukup baik. Realisasi pendapatan aslidaerah sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp. 1.520.926.774.877,53 dari targetPendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2016 yaitu sebesar Rp.1.357.161.868.000. Kondisi tersebut disebabkan adanya kontribusi pencapaiantarget dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil pengelolaanKekayaan Daerah.

Gambar 1-1Grafik pertumbuhan pajak daerah



1980 | P a g e

PENDAHULUAN








1980 | P a g e

PENDAHULUAN








1981 | P a g e

Kabupaten Bogor tahun 2008-2016

Sumber : Bappenda Kabupaten Bogor

Sejak dilimpahkannya kewenangan pengelolaan BPHTB, PBB P2 danPajak Air Tanah tahun 2011, pertumbuhan penerimaan pajak daerah KabupatenBogor selalu menunjukkan grafik meningkat. Ketiga jenis pajak tersebut telahmenyumbang hampir 60% dari total penerimaan pajak daerah pada tahun 2016.

Penelitian lainnya dilakukan di daerah Kabupaten Jember mengenaiEfektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanterhadap pendapatan asli daerah oleh Galih (2014) menyimpulkan bahwa analisisefektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), padatahun 2013 sebesar 88,57 % dengan kategori cukup efektif. Pada tahun 2014 dan2015 masing-masing sebesar 71,05 % dan 66,02 % dengan kategori kurangefektif. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2013, sedangkan terendah padatahun 2015. Tingkat efektifitas semakin menurun setiap tahunnya, karena targetpenerimaan PBB P2 yang besar setiap tahunnya, tidak diimbangi dengan realisasipenerimaan PBB P2 yang sesuai target.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Desi Hastuti (2015) dengan judulPengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung,menyimpulkan bahwa secara parsial, BPHTB berpengaruh positif terhadappendapatan asli daerah, selain itu BPHTB memiliki tingkat efektifitas yang sangatbaik karena realisasinya mampu melebihi target yang ditetapkan.

Dari hasil penelitian sebelumnya dan tabel yang sudah diuraikan diatasmenunjukkan bahwa BPHTB dan PBB P2 memiliki kontribusi yang terhadappeningkatan pajak daerah yang akan meningkatkan pendapatan daerah diKabupaten Bogor.

KAJIAN PUSTAKAA. Kajian Pustaka

Rp200.000.000.000Rp400.000.000.000Rp600.000.000.000Rp800.000.000.000

Rp1.000.000.000.000Rp1.200.000.000.000Rp1.400.000.000.000Rp1.600.000.000.000



1981 | P a g e








Rp-Rp200.000.000.000Rp400.000.000.000Rp600.000.000.000Rp800.000.000.000

Rp1.000.000.000.000Rp1.200.000.000.000Rp1.400.000.000.000Rp1.600.000.000.000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016



1981 | P a g e








Target

Realisasi



1982 | P a g e

1. PajakPengertian Pajak

Menurut Widyaningsih (2011:2) terdapat beberapa definisipajak yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu :Definisi pajak yang dikemukakan oleh Adriani A. Adala sebagaiberikut: Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan)yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut (peraturan-peraturan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsungdapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayaipengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugasnegara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak yang dikemukakan menurut Sommerferld RayM., Anderson Herschel M., &Brock Horace R. Pajak adalah suatupengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukanakibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpamendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agarpemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untukmenjalankan pemerintahan.

Undang–Undang No.28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas Undang–Undang No.6 Tahun 1983 tentang KententuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: Pajak adalahkontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dandigunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.Pengelompokan Pajak

Dalam beberapa literatur ilmu keuangan Negara danpengantar ilmu hukum pajak terhadap perbedaan danpenggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagianatau penggolongan didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapayang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkankepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yangmelekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah jenispajak berdasarkan kriteria di atas. (Priantara, 2012;6)1. Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannyalangsung kepada Wajib Pajak yang berkewajibanmembayar pajaknya. Contoh: pajak penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebannyadapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: pajakpertambahan nilai.

2. Menurut Sifatnya



1982 | P a g e








2. Menurut Sifatnya



1982 | P a g e








2. Menurut Sifatnya



1983 | P a g e

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang waktu pengenaannya yangpertama diperhatikan adalah subjek pajaknya, setelah itubarulah menentukan objeknya. Contoh: pajak penghasilan

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang ada pada waktupengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya,setelah itu barulah menentukan subjeknya. Contoh: pajakpertambahan nilai dan pajak bumi bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungutannyaa) Pajak Pusat, yaitu pajak yang diadministrasikan Pemerintah

Pusat dalam hal ini Kementrian Keuangan, yakni DJP.Contoh: pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahdaerah dan digunakan untuk membiayai rumah tanggadaerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi Pajak Provinsi danPajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empatmacam pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bahanbakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraanbermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tana dan air permukaan. Sedangkan PajakKabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan,pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilandan pengolahan bahan golongan C (mineral bukan logamdan batuan) .

Cara Penghitungan dan Pemungutan PajakMenurut Yusdianto (2004:34), cara pemungutan pajak dapat

dilakukan dengan tiga cara sistem pemungutan yaitu stelsel pajak,sistem pemungutan langsung dan witholding system.1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelselpajak, yaitu :

a) Stelsel Nyata (rill stelsel)Stelsel nyata adalah metode penghitungan dan besarnyapajak yang harus dibayar oleh rakyat didasarkan pada objekpajak (penghasilan) yang sesungguhnya diperoleh padaakhir tahun.

b) Stelsel Anggapan (fictive stelsel)Stelsel anggapan yaitu pengenaan pajak didasarkan padaadanya anggapan yang diatur oleh undang-undang.Anggapan tersebut dapat berupa anggaran pendapatantahun berjalan sama dengan penghasilan pajak tahun lalu.

c) Stelsel CampuranStelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyatadan stelsel anggapan, dimana besarnya pajak dihitungberdasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undang-



1983 | P a g e














1983 | P a g e














1984 | P a g e

undang untuk menentukan besarnya pajak pada akhir tahunyang disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

Dari uraian diatas stelsel pajak merupakan bentukpemungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan carapengenaan pajak berdasarkan objek pajak, undang-undang dancampuran antara keduanya.2. Sistem Pemungutan Pajak

Prinsip dasar sistem pemungutan pajak yang berlaku dinegara kita sekarang adalah self assessment, dimana wajib pajakberkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang (penjelasan umumUU.KUP butir 3 huruf c). Namun bila wajib pajak tidak atau tidaksepenuhnya melaksanakan kewajiban self assessmennya pajak akandihitung atau ditetapkan oleh aparat pajak (UU.KUP.Pasal 13 dan15).

a) Self AssessmentSelf assessment adalah suatu sistem pemungutan pajakyaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah wajib pajakyang terutang sesuai dengan ketentunan Undang-UndangPerpajakan. Guna dapat memastikan terlaksananyakeberhasilan system self assessment good corporategovernance di masyarakat pembayar pajak (taxpayer) makaada prinsip mutlak dipahami dan ditetapkan :1. Transparansi (Transparency).2. Kemandirian (Independence).3. Akuntability (Accountability).4. Pertanggungjawaban (Responbility).5. Kewajaran (Fairness).

b) Official assessmentOfficial assessment adalah suatu sistem pemungutan pajakyaitu, aparatur pajak yang menentukan sendiri (diluar wajibpajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem iniinisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak atau kegiatandalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya adapada aparatur pajak. Sistem ini berhasil dengan baik kalauaparatur perpajakan telah memenuhi kebutuhan.

c) With Holding SystemWith holding system adalah suatu sistem pemungutan pajakyang memberi wewenang kepada pihak ketiga untukmemotong atau memungut besarnya pajak yang terutangoleh wajib pajak. With holding system tax merupakanpayment system sedangkan self assessment merupakanassessment. Assessment system adalah sistem menghitungatau menetapkan besarnya pajak yang terutang bagi wajibpajak. With holding system merupakan bentuk pungutan



1984 | P a g e









1984 | P a g e









1985 | P a g e

pajak yang diberikan wewenang langsung kepada pihakketiga untuk memungut pajak terutang wajib pajak, contohwith holding system adalah pemungutan atau penyetoranyang dilakukan oleh bendahara.

2. EfektifitasPengertian Efektifitas

Definisi efektifitas menurut The Liang Gie dalam AbdulHalim (2004:166) bahwa:

“Suatu keadaan terjadi sebagai akibat yang dikehendaki.Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksudtertentu dan memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektifbila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimanayang dikehendakinya.”

Selanjutnya, efektifitas harus dinilai atas tujuan yang bisadilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan maksimum. Jadiefektifitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasilmencapai tujuan yang layak dicapai (Richard M. Steers dalamAbdul Halim, 2004:166). Sedangkan menurut Sondang P. Siagian(2001:24) mendefinisikan sebagai berikut:

“Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana danprasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkansebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasakegiatan yang dijalankannya. Jika hasil kegiatan semakinmendekati sasaran, berarti makin tinggi aktifitasnya.”

Mardiasmo (2004:134) mendefinisikan efektifitas sebagaiukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, makaorganisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.Sedangkan efektifitas penerimaan pajak menurut Devas (1989:144)adalah:

“Mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak danpotensi pajak dengan asumsi semua wajib pajak membayar pajakmasing-masing membayar seluruh pajak terutang.”

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitasmerupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaranyang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatanmencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar ouputyang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yangditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagaiberikut:

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup

efektif.



1985 | P a g e











efektif.



1985 | P a g e











efektif.



1986 | P a g e

4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurangefektif.

5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.3. Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Tony Marsyahrul (2004:5) “Pajak daerah adalahpajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnyadipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin danpembangunan daerah (APBD)”. Pajak Daerah merupakan pungutanwajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepadapemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentinganpemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah iniberlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Penduduk yangmelakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat daripajak daerah secara langsung karena akan digunakan untukkepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan,pembukaan lapangan kerja baru, dll, Bukan untuk memenuhikepentingan individu.

Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :1. Fungsi Anggaran

Pajak daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanjapegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan jugasebagai tabungan pemerintah daerah.2. Fungsi Mengatur

Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melaluikebijaksanaan pajak daerah. Melalui fungsi ini, dana dari pajakdaerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapaitujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi.3. Fungsi Stabilitas

Pajak daerah yang dananya terus ada membantu pemerintahuntuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapatmengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi inipemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektifdan efisien.4. Fungsi Restribusi Pendapatan

Pajak daerah yang ada digunakan untuk mebiayai semuakepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja barusehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomiantara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol.

4. BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)Pengertian dan Dasar Hukum BPHTB



1986 | P a g e





Fungsi Pajak Daerah









1986 | P a g e





Fungsi Pajak Daerah









1987 | P a g e

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTBdiatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UUNo. 20 Tahun 2000 (selanjutnya hanya disebut UU BPHTB).Disebutkan bahwa BPHTB adalah bea yang dikenakan atasperolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, warga negaradiwajibkan membayar BPHTB. Dalam bahasa sehari-hari BPHTBjuga dikenal sebagai bea pembeli, jika perolehan berdasarkanproses jual beli. Tetapi dalam UU BPHTB, BPHTB dikenakantidak hanya dalam perolehan berupa jual beli. Semua jenisperolehan hak tanah dan bangunan dikenakan BPHTB.Subjek dan Objek Pajak BPHTB

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yangmemperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTByang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurutperundang-undangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak.Tarif dan Perhitungan BPHTB

Tarif BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun1997. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Pasal 5 adalahsebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak(NPOPKP). Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentangPDRD Pasal 88 disebutkan bahwa tarif BPHTB ditetapkan palingtinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perhitungan BPHTB berdasarkan Undang-Undang No. 21Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Pasal 8adalah sebagai berikut:

Sedangkan perhitungan BPHTB menurut UU Nomor 28Tahun 2009 Pasal 89 adalah sebagai berikut:

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)Pengertian dan dasar hukum PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanmerupakan jenis Pajak Pusat yang dilimpahkan Pemerintah DaerahKabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut Pajak Daerahsebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahu 2009 tentang PCRDyang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. Pelaksanaan

BPHTB = 5% X (NPOP – NPOPTKP) atau 5% X (NJOP-NPOPTKP)

BPHTB = max 5% X (NPOP – NPOPTKP) atau max 5% X (NJOP –NPOPTKP)



1987 | P a g e














1987 | P a g e














1988 | P a g e

pelimpahan PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak daerahtersebut dilakukan secara bertahap, yang diatur oleh Menteri DalamNegeri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejakdiberlakukannya UU PDRD atau sejak tanggal 1 Januari 2010sampai waktu paling lama tanggal 31 Desember 2013, artinya padatanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan sudah diterapkan secara menyeluruh di seluruhPemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia.Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PBB-P2

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan adalah NJOP. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahundengan Keputusan Kepala Daerah. Kecuali untuk daerah tertentuyang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikanNJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkansetahun sekali. NKOP ditetapkan per wilayah berdasarkankeputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbanganBupati/Walikota serta memperhatikan :

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beliyang terjadi sacara wajar.

2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisyang letaknta berdekatan dan fungsinya sama dantelah diketahui harga jualnya.

3. Nilai perolehan baru.4. Penentuan nilai jual objek pajak pengganti.

Untuk PBB-P2 mempunyai NJOPTKP yang bersifat variatifsesuai peraturan daerah masing-masing tetapi penetapan palingrendah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiapWajib Pajak. Setiap Wajib Pajak memperoleh penguranganNJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak. ApabilaWajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak yang nilainyaterbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaandan rumus perhitungan ditetapkan sebagai berikut :

a. Sebesar 0.1% untuk NJOP s/d Rp. 500.000.000,00.b. Sebesar 0.15% untuk NJOP diatas Rp. 500.000.000,00 s/d Rp.

1.000.000.000,00.c. Sebesar 0.25% untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00.

6. Pendapatan Asli Daeraha. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

PBB-P2 = Tarif X (NJOP-NJOPTKP)



1988 | P a g e














1988 | P a g e














1989 | P a g e

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat danDaerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan AsliDaerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yangdiperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah (PAD)adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri olehpemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah,restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), danpendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) PendapatanAsli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber darihasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yangsah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagaiperwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatifuntuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untukberbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerahsendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatanpendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiapdaerah. (Mamesa, 1995:30)

METODE PENELITIANA. Kategori Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metodekualitatif digunakan untuk menganalisis perhitungan perolehan BPHTBdan PBB-P2 di Kabupaten Bogor. Dalam melakukan penelitian, penulismenggunakan analisis deskriptif, dimana dengan metode ini akandigambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai efektifitasdan kontribusi BPHTB dan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah diKabupaten Bogor.

Sementara menurut fungsinya, penelitian ini mengarah padapenelitian yang deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untukmenguraikan sifat dan karakteristik suatu fenomena tertentu, yaitu denganmengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan telitisesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan.

B. Desain Penelitian1. Objek Penelitian



1989 | P a g e











1989 | P a g e











1990 | P a g e

Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Bea PerolehanHak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pencapaian target pendapatanasli daerah di Kabupaten Bogor.

2. Sumber DataSumber data dalam penelitian ini terdiri dari : data penerimaan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), data penerimaanPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), datarealisasi target pembayaran BPHTB dan PBB-P2, serta data pendapatanasli daerah yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan DaerahKabupaten Bogor.

a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PajakBumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalahpajak negara yang dialihkan menjadi pajak daerah yang sebagianbesar penerimaannya merupakan pendapatan daerah.

b. Realisasi dan target adalah realisasi dalam pembayaran BPHTBdan PBB-P2 mempunyai target yang harus dicapainya. Besarnyatarget ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

c. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerahyang dipunggut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah,retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PendapatanAsli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepadapemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahsesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

3. Teknik Pengumpulan DataUntuk memperoleh data yang akan diolah dalam penelitian ini,

maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut:1. Penelitian terdahulu (previous research)

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan denganmenggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yangdipilih.

2. Penelitian lapangan (field research)Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke

Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor denganmelakukan hal-hal sebagai berikut:a) Observasi (Observation)

Dalam observasi ini penulis terlibat langsung dengan aktifitas objekyang diteliti. Penulis juga mencatat, menganalisis, dan selanjutnyamembuat kesimpulan.

b) Dokumentasi (Documentation)



1990 | P a g e
















1990 | P a g e
















1991 | P a g e

Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakandokumentasi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah KabupatenBogor.

4. Teknik Pengolahan DataDalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa data kualitatif,

pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yangsifatnya deskriktif. Prosedur penelitian ini akan menghasilkan datadeskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku objek yang diamati.Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalamtentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatuindividu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu. Penelitiansebuah fenomena berdasarkan dari data yang ada, bukan dari teori.

Pada penelitian ini, penulis akan menghitung tingkat efektifitas dankontribusi BPHTB dan PBB-P2 terhadap data yang didapat denganmenggunakan rumus efektifitas dan kontribusi data sebagai berikut :PBB − P2 = X 100%BPHTB = X 100%Kontribusi PBB − P2 = X 100%Kontribusi BPHTB = X 100%

Tabel 3.1Interpretasi Nilai Efektifitas

Persentase (%) Kriteria

>100% Sangat Efektif

90-100% Efektif

80-90% Cukup Efektif

60-80% Kurang Efektif

<60% Tidak Efektif

Sumber: Munir, dkk, 2004:151Tabel 3.2

Interpretasi Nilai KontribusiPersentase (%) Kriteria

0.00 – 10 Sangat Kurang10.10 – 20 Kurang20.10 – 30 Sedang30.10 – 40 Cukup Baik

40.10 – 50 Baik

>50 Sangat Baik

Sumber: Munir, dkk, 2004:151

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANa) Efektifitas PBB-P2 terhadap PAD



1991 | P a g e








90-100% Efektif



<60% Tidak Efektif




40.10 – 50 Baik

>50 Sangat Baik





1991 | P a g e








90-100% Efektif



<60% Tidak Efektif




40.10 – 50 Baik

>50 Sangat Baik





1992 | P a g e

Gambar 4.2 :Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan

Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TerhadapPendapatan Asli Daerah

Sumber : Bappenda Kabupaten BogorDalam gambar 4.2 di atas, menunjukkan bahwa terdapat

peningkatan dan penurunan persentase penerimaan PBB-P2 diKabupaten Bogor, terlihat pada tahun 2012 persentase penerimaanberada pada titik terendah dibandingkan dengan tahun-tahunlainnya yaitu sebesar 109,12%, hal ini disebabkan pada tahun 2012adalah tahun pertama PBB-P2 dijalankan sebagai pajak daerah diKabupaten Bogor, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalammembayarkan pajak PBB-P2 belum terlalu besar. Selanjutnyapenerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan pada tahun 2013dengan persentase sebesar 112,56%. Peningkatan pada tahun 2013ini disebabkan oleh adanya kesadaran wajib pajak yangmembayarkan pajak PBB-P2 yang dimilikinya.

Peningkatan signifikan juga terlihat pada tahun berikutnyayaitu tahun 2014 dimana persentase penerimaan PBB-P2 beradapada tingkat tertinggi dengan persentase sebesar 113,99%. Padatahun 2015, penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan dimanapada tahun ini persentase yang dimiliki sebesar 110,66%. Padatahun 2016, penerimaan PBB-P2 kembali meningkat.

b) Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak DaerahTabel 4.6 :

Kontribusi Pajak Bumi dan BangunanSektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Terhadap Pajak Daerah

109%

2012



1992 | P a g e









109%

113%

114%

111%111%

2012 2013 2014 2015 2016

PBB-P2



1992 | P a g e











1993 | P a g e

Tahun RealisasiPenerimaanPBB-P2 (Rp)

(1)

RealisasiPenerimaan

Pajak Daerah(Rp)(2)

Persentase(%)

(1) : (2)

TingkatKontribusi

2012 137.907.879.470 741.235.205.926 18,60 Kurang2013 189.191.518.708 882.963.473.747 21,42 Sedang2014 222.278.196.865 1.131.443.649.696 19,64 Kurang2015 298.773.150.436 1.289.686.458.802 23,16 Sedang2016 402.228.496.420 1.520.926.774.877 26,44 Sedang

Rata-rata 21,85 SedangSumber : Bappenda Kabupaten Bogor

Dari data tabel 4.6 menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 memiliki tingkat kontribusi yang cukup berfluktuatif terhadappajak daerah di Kabupaten Bogor. Rata-rata kontribusi PBB-P2pada tahun 2012-2016 sebesar 21,85% dimana angka inimenunjukkan kontribusi PBB-P2 yang cukup terhadap pajakdaerah di Kabupaten Bogor. Untuk melihat tingkat kontribusipenerimaan PBB-P2 terhadap pajak daerah, dapat disajikan dalambentuk grafik berikut ini :

Gambar 4.3 :Rata-rata Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TerhadapPajak Daerah

Sumber : Bappenda Kab. Bogor dan Olahan Penulis

c) Kontribusi PBB-P2 terhadap PADTabel 4.7 :


Terhadap Pendapatan Asli Daerah



1993 | P a g e


(1)

RealisasiPenerimaan

Pajak Daerah(Rp)(2)

Persentase(%)

(1) : (2)

TingkatKontribusi










PBB-P222%

PajakDaerah

78%



1993 | P a g e


(1)

RealisasiPenerimaan

Pajak Daerah(Rp)(2)

Persentase(%)

(1) : (2)

TingkatKontribusi












1994 | P a g e


(1)

RealisasiPenerimaan

Pendapatan AsliDaerah (Rp)

(2)

Persentase(%)

(1) : (2)

TingkatKontribusi

2012 137.907.879.470 1.068.548.454.296 12,90 Kurang2013 189.191.518.708 1.261.034.564.121 15,00 Kurang2014 222.278.196.865 1.712.937.376.136 12,97 Kurang2015 298.773.150.436 2.002.320.991.117 14,92 Kurang2016 402.228.496.420 2.292.175.034.011 17,55 Kurang

Rata-rata 14,67 Kurang

Sumber : Bappenda Kabupaten BogorDari data tabel 4.7 menunjukkan bahwa penerimaan PBB-

P2 memiliki tingkat kontribusi yang kurang terhadap pendapatanasli daerah di Kabupaten Bogor. Rata-rata kontribusi PBB-P2menunjukkan angka 14,67%. Terlepas dari kurangnya kontribusiPBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah, dilihat dari persentasenyatahun 2016 PBB-P2 memiliki tingkat persentase kontribusi yanglebih tinggi dari tahun-tahun yang lainnya. Dilihat dari segikontribusinya, PBB-P2 memiliki tingkat kontribusi yang kurangbesar bila dibandingkan dengan kontribusinya dalam pajak daerahdi Kabupaten Bogor. Untuk melihat tingkat kontribusi penerimaanPBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah, dapat disajikan dalambentuk grafik berikut ini :




d) Efektifitas BPHTB terhadap Pendapatan Asli DaerahGambar 4.5 :

Efektifitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan BangunanTerhadap Pendapatan Asli Daerah



1994 | P a g e


(1)

RealisasiPenerimaan


(2)

Persentase(%)

(1) : (2)

TingkatKontribusi










PBB-P215%

PAD85%



1994 | P a g e


(1)

RealisasiPenerimaan


(2)

Persentase(%)

(1) : (2)

TingkatKontribusi












1995 | P a g e


Dalam gambar 4.5 di atas, menunjukkan bahwa terdapatpeningkatan dan penurunan persentase penerimaan BPHTB diKabupaten Bogor, terlihat pada tahun 2012 persentase penerimaanBPHTB berada pada titik tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya yaitu sebesar 139,20%.Selanjutnya penerimaanBPHTB mengalami penurunan pada tahun 2013 dengan persentasesebesar 113,37%. Peningkatan kembali terlihat pada tahunberikutnya yaitu tahun 2014, dimana persentase penerimaanBPHTB berada pada tingkat tertinggi kedua setelah tahun 2012dengan persentase sebesar 131,71%. Pada tahun 2015, penerimaanBPHTB mengalami penurunan dimana pada tahun ini persentaseyang dimiliki sebesar 114,46%. Pada tahun 2016, penerimaanBPHTB kembali meningkat.

e) Kontribusi BPHTB terhadap Pajak DaerahTabel 4.8 :

Kontribusi Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap

Pajak DaerahTahun Realisasi

PenerimaanBPHTB (Rp)

(1)

RealisasiPenerimaan

Pajak Daerah(Rp)(2)

Persentase(%)

(1) : (2)

TingkatKontribusi

2012 266.372.346.107 741.235.205.926 35,93 Cukup Baik2013 290.240.325.171 882.963.473.747 32,87 Cukup Baik2014 408.325.834.844 1.131.443.649.696 36,08 Cukup Baik2015 417.793.594.254 1.289.686.458.802 32,40 Cukup Baik2016 504.810.307.599 1.520.926.774.877 33,19 Cukup Baik

Rata-rata 34,09 Cukup Baik

Sumber : Bappenda Kab.Bogor dan Olahan PenulisDari data tabel 4.8 menunjukkan bahwa penerimaan

BPHTB memiliki tingkat kontribusi yang cukup baik terhadap

139%

2012



1995 | P a g e







(1)

RealisasiPenerimaan

Pajak Daerah(Rp)(2)

Persentase(%)

(1) : (2)

TingkatKontribusi





139%

113%132%

114%125%

2012 2013 2014 2015 2016

BPHTB



1995 | P a g e







(1)

RealisasiPenerimaan

Pajak Daerah(Rp)(2)

Persentase(%)

(1) : (2)

TingkatKontribusi







1996 | P a g e

pajak daerah di Kabupaten Bogor. Rata-rata kontribusi BPHTBpada tahun 2012-2016 sebesar 34,09% dimana angka inimenunjukkan kontribusi BPHTB yang cukup baik terhadap pajakdaerah di Kabupaten Bogor.

Untuk melihat tingkat kontribusi penerimaan BPHTBterhadap pajak daerah, dapat disajikan dalam bentuk grafik berikutini :

Gambar 4.6 :Rata-rata Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) TerhadapPajak Daerah


f) Kontribusi BPHTB terhadap PADTabel 4.9 :


Pendapatan Asli DaerahTahun Realisasi


(1)

RealisasiPenerimaan


(2)

Persentase(%)

(1) : (2)

TingkatKontribusi

2012 266.372.346.107 1.068.548.454.296 24,93 Sedang2013 290.240.325.171 1.261.034.564.121 23,01 Sedang2014 408.325.834.844 1.712.937.376.136 23,84 Sedang2015 417.793.594.254 2.002.320.991.117 20,86 Sedang2016 504.810.307.599 2.292.175.034.011 22,03 Sedang


Dari data tabel 4.9 menunjukkan bahwa penerimaanBPHTB memiliki tingkat kontribusi yang cukup terhadappendapatan asli daerah di Kabupaten Bogor. Rata-rata kontribusiBPHTB menunjukkan angka 22,93%. Dilihat dari persentasenyatahun 2012 BPHTB memiliki tingkat persentase kontribusi yang



1996 | P a g e










(1)

RealisasiPenerimaan


(2)

Persentase(%)

(1) : (2)

TingkatKontribusi




BPHTB34%

PajakDaerah

66%



1996 | P a g e










(1)

RealisasiPenerimaan


(2)

Persentase(%)

(1) : (2)

TingkatKontribusi






1997 | P a g e

lebih tinggi dari tahun-tahun yang lainnya. Untuk melihatkontribusi penerimaan BPHTB terhadap pendapatan asli daerah,dapat disajikan dalam bentuk grafik berikut ini :


Tanah dan Bangunan (BPHTB) TerhadapPendapatan Asli Daerah

Sumber : Bappenda Kab.Bogor dan Pengolahan Penulis

KESIMPULAN DAN SARANA. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap penerimaan pajakdaerah BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) danPBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan),penulis mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Efektifitas penerimaan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah diKabupaten Bogor memiliki rata-rata tingkat efektifitas sebesar111,49% dimana angka ini menunjukkan rata-rata penerimaan PBB-P2 yang sangat efektif bagi pendapatan asli daerah di KabupatenBogor. Kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah dan pendapatandaerah memiliki rata-rata persentase yang berbeda-beda. KontribusiPBB-P2 terhadap pajak daerah memiliki kontribusi rata-rata sebesar21,85% sedangkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar14,67%. Terlihat dari rata-rata kontribusinya, PBB-P2 memilikitingkat yang kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah diKabupaten Bogor.

2. Efektifitas penerimaan BPHTB terhadap pendapatan asli daerah diKabupaten Bogor memiliki rata-rata tingkat efektifitas sebesar124,66% dimana angka ini menunjukkan rata-rata penerimaanBPHTB yang sangat efektif bagi pendapatan asli daerah di KabupatenBogor. Kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah dan pendapatandaerah memiliki rata-rata persentase yang berbeda-beda. KontribusiBPHTB terhadap pajak daerah memiliki kontribusi rata-rata sebesar34,09% sedangkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar22,93%. Terlihat dari rata-rata kontribusinya, PBB-P2 memiliki



1997 | P a g e









BPHTB23%

PAD77%



1997 | P a g e











1998 | P a g e

tingkat yang cukup baik berkontribusi terhadap pendapatan asli daerahdi Kabupaten Bogor.

B. Saran1. Untuk meningkatkan efektifitas dan kontribusi penerimaan BPHTB dan

PBB-P2 perlu dilakukan pendataan ulang untuk setiap wajib pajak yangmemiliki kepemilikan tanah/bangunan. Setiap wajib pajak baru jugadibutuhkan sosialisasi pajak BPHTB dan PBB-P2 secara menyeluruhdan jelas berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sehinggadapat memberikan wawasan kepada wajib pajak baru dan mengurangiresiko kelalaian pembayaran pajak.

2. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkankewajibannya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA)Kabupaten Bogor perlu melakukan pengawasan yang lebih ekstra danmemberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku pelanggar kewajibanperpajakannya, agar wajib pajak lebih tertib dalam membayar pajaknyadan memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap wajib pajak maupunpetugas yang terkait dengan pembayaran dan pemungutan pajakterutang yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, seharusnya KabupatenBogor dapat meningkatkan potensi pajak daerah lainnya, walaupunPBB-P2 dan BPHTB memiliki target dan penerimaan yang lebih tinggidibandingkan dengan unsur pajak daerah lainnya, pemerintahKabupaten Bogor dapat lebih menggali potensi unsur pajak daerahlainnya, dan unsur pendapatan asli daerah lainnya seperti hasil retribusidaerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yangdipisahkan, hal ini akan memberikan pengaruh dalam meningkatkanpendapatan asli daerah di Kabupaten Bogor.



1998 | P a g e








1998 | P a g e






ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN ...dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/...Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Menurut Yusdianto (200 4:34), cara pemungutan pajak

Documents