PAPARAN SESDITJEN KESBANGPOL PAPARAN SESDITJEN KESBANGPOL PAPARAN SESDITJEN KESBANGPOL PAPARAN SESDITJEN KESBANGPOL RAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KESBANGPOL RAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KESBANGPOL RAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KESBANGPOL RAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KESBANGPOL “STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI GUNA MEWUJUDKAN KESBANGPOL GUNA MEWUJUDKAN KESBANGPOL GUNA MEWUJUDKAN KESBANGPOL GUNA MEWUJUDKAN KESBANGPOL KONDUSIF DALAM RANGKA TANNAS KONDUSIF DALAM RANGKA TANNAS KONDUSIF DALAM RANGKA TANNAS KONDUSIF DALAM RANGKA TANNAS ” Jakarta , 6 Desember 2013 Jakarta , 6 Desember 2013 Jakarta , 6 Desember 2013 Jakarta , 6 Desember 2013 KEBIJAKAN KESBANGPOL, KEBIJAKAN KESBANGPOL, KEBIJAKAN KESBANGPOL, KEBIJAKAN KESBANGPOL, Antara Lain: Antara Lain: Antara Lain: Antara Lain: 1. 1. 1. 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 2. 2. 2. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; 3. 3. 3. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD DPR,DPD dan DPRD DPR,DPD dan DPRD DPR,DPD dan DPRD 4. 4. 4. 4. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 5. 5. 5. 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 6. 6. 6. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu 7. 7. 7. 7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika 8. 8. 8. 8. Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 9. 9. 9. 9. Permendagri Nomor Permendagri Nomor Permendagri Nomor Permendagri Nomor 12 12 12 12 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 20 06 06 06 06 tentang Pedoman tentang Pedoman tentang Pedoman tentang Pedoman Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ; 10. 10. 10. 10. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; 11. 11. 11. 11. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; 12. 12. 12. 12. Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah; Daerah; Daerah; Daerah; Mendukung Cita2/Tujuan Nasional Mendukung Cita2/Tujuan Nasional Mendukung Cita2/Tujuan Nasional Mendukung Cita2/Tujuan Nasional (Alinea Ke 4 Pemb UUD 1945) (Alinea Ke 4 Pemb UUD 1945) (Alinea Ke 4 Pemb UUD 1945) (Alinea Ke 4 Pemb UUD 1945) AMANAT PEMBUKAAN PEMBUKAAN PEMBUKAAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 1945 1945 1945 ALINEA ALINEA ALINEA ALINEA KEEMPAT KEEMPAT KEEMPAT KEEMPAT BERTUJUAN UNTUK BERTUJUAN UNTUK BERTUJUAN UNTUK BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK DAN UNTUK DAN UNTUK DAN UNTUK MEMAJUKAN MEMAJUKAN MEMAJUKAN MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN DAN DAN DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL � KETAHANAN KETAHANAN KETAHANAN KETAHANANNASIONAL TANGGUH (Agregat Daerah) NASIONAL TANGGUH (Agregat Daerah) NASIONAL TANGGUH (Agregat Daerah) NASIONAL TANGGUH (Agregat Daerah) � KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah) KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah) KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah) KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah) I P O L E K S O S B U D H A N K A M TRIGATRA TRIGATRA TRIGATRA TRIGATRA � Posisi yang Posisi yang Posisi yang Posisi yang strategis (antara strategis (antara strategis (antara strategis (antara 2 benua dan 2 2 benua dan 2 2 benua dan 2 2 benua dan 2 samudra) samudra) samudra) samudra) Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan terbesar di dunia terbesar di dunia terbesar di dunia terbesar di dunia (17.667 pulau) (17.667 pulau) (17.667 pulau) (17.667 pulau) � Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Penduduk 234 jt Penduduk 234 jt Penduduk 234 jt Penduduk 234 jt � Kekayaan SDA Kekayaan SDA Kekayaan SDA Kekayaan SDA hayati non hayati hayati non hayati hayati non hayati hayati non hayati � Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi nasional ekonomi nasional ekonomi nasional ekonomi nasional 6, 6, 6, 6,4% (No.2 di % (No.2 di % (No.2 di % (No.2 di dunia dunia dunia dunia th 2012 th 2012 th 2012 th 2012) � Besaran PDB Besaran PDB Besaran PDB Besaran PDB 1 Trilyun US Dolar 1 Trilyun US Dolar 1 Trilyun US Dolar 1 Trilyun US Dolar (No. 15 di Dunia) (No. 15 di Dunia) (No. 15 di Dunia) (No. 15 di Dunia) Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan Nasional Nasional Nasional Nasional Optimal Optimal Optimal Optimal (Alinea Ke (Alinea Ke (Alinea Ke (Alinea Ke Empat Empat Empat Empat Pembukaan Pembukaan Pembukaan Pembukaan UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945 TANNAS TANNAS TANNAS TANNAS TANGGUH TANGGUH TANGGUH TANGGUH Sikap dan Sikap dan Sikap dan Sikap dan cara cara cara cara pandang pandang pandang pandang Bangsa Bangsa Bangsa Bangsa Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Strategi Strategi Strategi Strategi Geopolitik Geopolitik Geopolitik Geopolitik 4 KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KONDUSIF KONDUSIF KONDUSIF KONDUSIF Satu Satu Satu Satu Kesatuan Kesatuan Kesatuan Kesatuan (Integrated) (Integrated) (Integrated) (Integrated) Peng Peng Peng Peng ungkit ungkit ungkit ungkit -UU -PP -Perpres -Perda -Perkada STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI GEO GEO GEO GEOPOLITIK POLITIK POLITIK POLITIK DALAM RANGKA KESBANGPOL DALAM RANGKA KESBANGPOL DALAM RANGKA KESBANGPOL DALAM RANGKA KESBANGPOL Global Global Global Global Regional Regional Regional Regional Nasional Nasional Nasional Nasional Peluang Peluang Peluang Peluang Kendala Kendala Kendala Kendala • HUKUM HUKUM HUKUM HUKUM • IPTEK IPTEK IPTEK IPTEK �Suprastruktur Suprastruktur Suprastruktur Suprastruktur Pol, Pol, Pol, Pol, �Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Pol, Pol, Pol, Pol, �Substruktur Substruktur Substruktur Substruktur Pol. (Incl. Pol. (Incl. Pol. (Incl. Pol. (Incl. Ormas) Ormas) Ormas) Ormas) Panca Panca Panca Panca Gatra Gatra Gatra Gatra (Dinamis) (Dinamis) (Dinamis) (Dinamis) Asta Asta Asta Asta Gatra Gatra Gatra Gatra Tri Tri Tri Tri Gatra Gatra Gatra Gatra (Alamiah) (Alamiah) (Alamiah) (Alamiah) RAKSASA DI RAKSASA DI RAKSASA DI RAKSASA DI ASIA TIMUR ASIA TIMUR ASIA TIMUR ASIA TIMUR