PEMILU & PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIKkesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Materi_MY_Esti_Wijayati... · proporsional tertutup, : Penetapan calon ... Artinya, partai-partai

PEMILU & PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK

MY ESTI WIJAYATI

A-187

DPR RI KOMISI X

Fraksi PDI Perjuangan

Tujuan Indonesia Merdeka

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Memajukan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadailan sosial

NAWACITA PRESIDEN RI JOKOWI-JUSUF KALLA

Point (2) Nawacita:

“Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi

demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan”

RPJMN 2015-2019 “Meningkatkan Peranan & Keterwakilan Perempuan Dalam Politik & Pembangunan”

Sasaran:

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya

keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

RPJMN 2015-2019 “Meningkatkan Peranan & Keterwakilan Perempuan Dalam Politik & Pembangunan”

Arah Kebijakan & Strategi:

• Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan

• Meningkatkan peran perempuan di bidang politik

• Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)

HAK PEREMPUAN UNTUK BERPOLITIK DALAM UU • UUD 1945 terutama pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”segala warga Negara bersama kedudukannya

didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian”

• UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia pasal 39, menyatakan :

• Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak

melalui pemungutan suara yang langsung,umum,bebas,rahasia,jujur dan adil sesuai dengan ketentuan

perundang –undangan.

• Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil

yang dipilihnya dengan bebas.

• Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan Pemerintahan

HAK PEREMPUAN UNTUK BERPOLITIK DALAM UU

• Konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan tahun 1952 yang diratifikasi

dengan Undang-undang No 68 tahun 1958 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang

Hak-hak Politik Perempuan.

HAMBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

• Karena perempuan yang berpolitik cenderung dianggap hanya mengerjakan

pekerjaan sampingan, setelah urusan di rumahnya selesai atau tercukupi

(Thomson, 2003).

• Karena politik itu sendiri kerap dipersepsikan sebagai sesuatu yang kotor, kasar, dan

manipulatif (Aripurnami, 2000).

• Karena unsur pandangan agama (Platzdasch, 2000). Beberapa orang masih melihat

perempuan tidak sepatutnya berpolitik, dan biar laki-laki saja yang berkecimpung

aktif di parlemen.

HAMBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

• masih lemahnya kualitas sumber daya manusia sebagian besar kaum perempuan,

terbatasnya jumlah kaum perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi mumpuni

di bidang politik,dan rasa kurang percaya diri untuk bersaing dengan kaum laki-laki.

• Sementara itu, kendala-kendala eksternal antara lain adalah kultur masyarakat

Indonesia yang cenderung patriarki, ketiadaan kemauan politik elite-elite partai

untuk membuka ruang luas bagi keterlibatan kaum perempuan, dan sikap sebagian

kaum laki-laki yang meremehkan kemampuan kaum perempuan di bidang politik.

PEREMPUAN DALAM PEMILU

Sistem Pemilu dari tahun

1999- 2014

UU Pemilu Syarat Keterwakilan Perempuan

dalam UU Partai Politik

Keterangan

Tahun 1999 : pemilihan.sistim

proporsional tertutup, : Penetapan calon

terpilih didasarkan pada rangking

perolehan suara suatu partai di daerah

Pada tahun 1999 menggunakan UU

pemilu no 3 tahun 1999.

UU No. 2/1999. Tahun 1999 Perjuangan affirmatif

action

Tahun 2004 : sistem Proporsional terbuka

dengan Daftar Calon Terbuka.

Proporsional Daftar adalah sistem

pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap

daerah pemilihan. Jadi, suara yang

diperoleh partai-partai politik di tiap

daerah selaras dengan kursi yang mereka

peroleh di parlemen atau

UU No 12 tahun 2013 uu no 12 tahun 2003.

Pasal 13 ayat (3) tentang Partai

Politik yang mengintroduksi

perlunya keadilan gender dalam

kepengurusan partai.

Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12

Tahun 2003 tentang Pemilu DPR,

DPD, dan DPRD menyatakan:

„‟Setiap Partai Politik Peserta

Pemilu dapat mengajukan calon

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota untuk

setiap Daerah Pemilihan dengan

memperhatikan keterwakilan

perempuan sekurang-kurangnya

30%.

Sistem Pemilu dari tahun

1999- 2014

UU Pemilu Syarat Keterwakilan Perempuan

dalam UU Partai Politik

Keterangan

Tahun 2009 : sistem proporsional

terbuka yang mirip dengan Pemilu 2004.

Namun, electoral threshold dinaikkan

menjadi 2,5%. Artinya, partai-partai

politik tatkala masuk ke perhitungan

kursi caleg hanya dibatasi bagi yang

berhasil mengumpulkan komposisi suara

di atas 2,5%

UU No. 10 Tahun 2008 Undang-undang Nomor 2

Tahun 2008 tentang Partai

Politik .

Pasal 20 : „‟Kepengurusan

Partai Politik tingkat provinsi

dan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3)

disusun dengan memperhatikan

keterwakilan perempuan paling

rendah 30% (tiga puluh

perseratus) yang diatur dalam

AD dan ART Partai Politik

masing-masing‟‟.

Pada Pasal 8 ayat (1) huruf d

menyatakan bahwa: „‟Partai

Politik dapat menjadi peserta

Pemilu setelah memenuhi

persyaratan menyertakan

sekurang-kurangnya 30% (tiga

puluh perseratus) keterwakilan

perempuan pada kepengurusan

partai politik tingkat pusat”.

Tahun 2014 : sistem pemilu propesional konversi suara menjadi kursi.

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 8 ayat 2 e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

uu No 2 tahun 2011

UU No 8 tahun 2012 pasal 55 dan 56 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif mengamanatkan sedikitnya 30 persen perempuan di daftar calon legislatif dan minimal terdapat satu perempuan diantara tiga calon legislatif.

Tahun 2019 : sistem proporsional Terbuka

UU No 7 tahun 2017 Gabungan 3 UU yaitu : 1. UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden 2. UU No 15 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara

PEMILU 3. UU No 8 Tahun 2012 Tentang PEMILU DPRD, DPD

dan DPRD

UU No 7 tahun 2017 Pasal 173 ayat 2: point e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

POTRET KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU DI INDONESIA

PEREMPUAN DALAM DPR RI TAHUN 1955 –2004

PRIODE PEREMPUAN LAKI-LAKI

1955 –1956 17 (6,3%)

272 (93,7%)

Konstituante 1956-1959

25 (5,1%)

488 (94,9%)

1971 – 1977

36 (7,8%) 460 (92,2%)

1977-1982 29 (6,3%) 460 (93,7%)

1982-1987 39 (8,5%) 460 (91,5%)

1987-1992 65 (13%) 500 (87%)

1992-1997 62 (12,5%) 500 (87,5%)

1997-1999 54 (10,8%) 500 (89,2%)

1999-2004 46 (9%)

500 (91%)

2004-2009 61 (11,09%) 489 (88,9%)

2009-2014 103 (18%) 457 (82%)

Data dari: WRI, Puskapol UI dan berbagai sumber lainnya

SUARA UNTUK CALEG PEREMPUAN 2014

No Partai Jumlah Pemilih % Suara Partai % Suara

Perempuan

Ranking Perolehan Suara

Perempuan Terhadap

Perolehan Suara Partai

1 PDIP 23.681.471 18.95 25.8 2

2 GOLKAR 18.432.312 14.75 22.16 7

3 Gerindra 14.760.371 11.81 23.06 5

4 Demokrat 12.728.913 10.19 24.23 3

5 PKB 11.298.957 9.04 23.62 4

6 PAN 9.481.621 7.59 20.68 9

7 PKS 8.480.204 6.79 18.23 10

8 NASDEM 8.402.812 6.72 22.15 8

9 PPP 8.157.488 6.53 26.85 1

10 Hanura 6.579.498 5.26 22.55 6

PEROLEHAN KURSI PARTAI DAN KURSI PEREMPUAN PADA PEMILU 2009 DAN PEMILU 2014

No PARTAI POLITIK

PEMILU 2009 PEMILU 2014 Catatan Perubahan Kursi Perempuan

Total Kursi Kursi Perempuan Total Kursi Kursi

Perempuan

1 PDIP (3) 94 17 (19,1%) 109 21(19,27%) Naik 4 kursi

2 Golkar (2) 106 18 (17.9%) 91 16(17,58%) Turun 2 kursi

3 Gerindra (8) 26 4 (19.2) 73 11 (15,07%) Naik 7 kursi

4 Demokrat (1) 149 35 (23.5%) 61 13 (21,31%) Turun 22 kursi

5 PAN (5) 46 7 (15.2%) 49 9 (18,37%) Naik 2 kursi

6 PKB (7) 28 7 (25%) 47 10 (21,28%) Naik 3 kursi

7 PKS (4) 57 3 (5,3%) 40 1 (2,50%) Turun 2 kursi

8 PPP (6) 38 5 (13,2%) 39 10 (25,64%) Naik 5 kursi

9 Nasdem – – 35 4 (11,43%) –

10 Hanura (9) 17 4 (23.5%) 16 2(12,50%) Turun 2 kursi.

Total 560 101 560 97 Turun 4 kursi

PEROLEHAN KURSI LEGISLATIF PEMILU 2009 DAN 2014

Legislatif Jumlah Kursi Laki-

laki

% Jumlah Kursi

Perempuan

% Total Kursi

DPR RI 463 82,68 97 17,32 560

DPD RI 98 74 34 26 132

DPRD Provinsi

1780 83,6 350 16,4 2130

DPRD kab/kota

14587 86,4 2296 13,6 16883

total 16.928 86 2777 14 19.705

Pemilu 2014

Pemutakhiran Data Asdep Politik dan PK, 34 Provinsi dan 498 Kab/Kota

Peningkatan keterwakilan perempuan. affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan

dan zipper system

Peningkatan keterwakilan perempuan akan lebih siqnifikan saat zipper system diberlakukan pada saat penentuan bakal calon DPR dan DPRD

oleh Partai Politik. Disamping penentuan kuota calon perempuan 30% bakal calon perempuan itu harus diletakan pada 1 (satu) diantara 3

(tiga) bakal calon.

Peningkatan keterwakilan perempuan. affirmative action kuota 30% keterwakilan

perempuan dan zipper system

Jenis Kelamintion 1999-2004 2004-2009 2009-2014

Perempuan 9% 11,8% 18%

Laki-laki 91% 88,2% 82%

Tanpa affirmative action

Dengan affirmative action kuota 30% perempuan

Dengan affirmative action kuota 30% dan zipper system 1 diantara 3 bakal calon

Sikap Partai Politik Terhadap Usul Kuota Perempuan

REKOMENDASI UNTUK PARTAI POLITIK

1. Partai Perlu Melakukan perabaikan dan penguatan terhadap sistem

proporsional terbuka dengan suara terbanyak

2. Partai Perlu mendorong kaderisasi, keanggotaan, dan kelembagaan internal

partai yang lebih baik dengan penerapan kuota partai untuk perempuan.

3. Perlu perubahan paradigma pendidikan pemilih, ke arah memiliki kebutuhan

kolektif dan kepentingan bersama.

4. Pembatasan parpol peserta pemilu perlu dilakukan agar perolehan suara dan kursi

lebih terkonsentrasi ke beberapa parpol. Jika perolehan kursi terkonsentrasi ke

sedikit parpol, calon perempuan di parpol tersebut berpeluang besar menjadi calon

terpilih.

5. Pembatasan parpol masuk parlemen melalui ketentuan parliamentary threshold 2,5

persen tidak hanya diberlakukan terhadap pemilu anggota DPR, tetapi juga pemilu

anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan mekanisme ini maka

perolehan kursi akan terkonsentrasi ke beberapa parpol. Jika hal itu terjadi,

dampaknya adalah membesarnya peluang calon perempuan terpilih.

6. Jika parpol meraih kursi lebih dari satu, peluang calon perempuan terpilih jadi besar

7. Dalam sistem proporsional daftar terbuka pun, nomor urut masih berperan penting bagi

keterpilihan calon perempuan. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah: (1)

ketentuan kuota 30 persen keterwakilan dalam daftar calon perlu dipertegas sehingga

parpol yang tidak memenuhi kuota di satu dapil tidak bisa ikut pemilu di dapil tersebut;

(2) ketentuan daftar calon yang memuat “sedikitnya satu calon perempuan dalam setiap

tiga nama calon” atau “1 in 3” diubah menjadi “daftar calon disusun secara selang-seling

berdasar jenis kelamin” atau daftar zigzag atau zipper Untuk memudahkan akses

perempuan masuk ke dalam daftar calon,

8. Dalam undang-undang parpol yang mengatur rekrutmen politik perlu diatur bahwa

“dalam mengajukan calon-calon pejabat publik, parpol menyertakan sedikitnya 30 persen

perempuan”. Ketentuan menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan tidak hanya

terdapat pada “pengurus DPP parpol”, tetapi lebih khusus pada “pengurus harian DPP

parpol” karena pengambilan keputusan penting sesungguhnya terdapat dalam pengurus

harian, bukan pada pengurus DPP.

9. Data hasil Pemilu 2009 pemilu DPD di mana pemilih “memilih calon saja” hasilnya calon

perempuan terpilihnya mencapai 32 persen (sementara DPR hanya 18 persen), besar

kemungkinan apabila metode pemberian suara dalam pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota “memilih calon saja” akan menguntungkan calon perempuan.

Strategi Peningkatan Angka Keterpilihan Perempuan • Sistem proporsional terbuka perlu dipertahankan. Selain bertujuan

melawan oligarki di partai politik, hal tersebut juga mendorong penguatan fungsi dan kelembagaan partai politik untuk lebih terbuka dan demokratis, serta menantang partai politik untuk memperhatikan aspek pendidikan politik dan mekanisme rekrutmen yang baik.

• Menghadirkan makna sesungguhnya affirmatif action pencalonan perempuan dengan mendorong pengaturan pencalonan perempuan melalui kaderisasi dan kelembagaan internal partai yang lebih baik dengan penerapan kuota partai untuk perempuan. Pertama, dengan penerapan minimal 30% pada kepengurusan partai di tingkat pusat dan daerah.

Rekomendasi untuk Pemerintah

1. Pemerintah harus memperjuangkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan (affirmatif action).

2. peningkatan jumlah kuota perempuan adalah dalam rangka memastikan implementasi pelaksanaan UU yang pro perempuan

3. Perlu adanya perubahan dari UU KDRT, PERKAWINAN dan perda yang merugikan perempuan atau RUU Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender untuk setara dengan Laki-laki apalagi terjun dunia politik.

4. KPU perlu mengatur regulasi dalam tahapan kampanye pemilu agar proses kamoanye membuka proses deliberasi untuk membenturkan antara paltform, visi, misi, dan program antar partai politik dengan agregasi dan perumusan kepentingan yang telah dihasilkan antara wargadengan gerakan representasi politik non-elektoral.

5. Pemerintah perlu memberikan alokasi anggaran untuk melangsungkan pendidikan politik buat kaum perempuan, dan khususnya mendorong kaum perempuan untuk bersedia aktif berjuang melalui lembaga-lembaga politik yang ada.

Rekomendasi untuk Pemerintah

6. Melaksanakan kebijakan diantaranya :

a. Inpres No.9 tahun 2000 ttg Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Daerah.

b. Peraturan Presiden terkait RPJMN 2004 – 2009 dan RPJMN 2009 - 2014 dan RPJMN 2015 – 2019.

c. Permendagri No. 15/2008 yo No 67/2011 tentang Pelaksanaan PUG di daerah.

d. SE empat Menteri: Mendagri, Menkeu, Men-PPN/Bappenas dan MenPP-PA tentang PPRG

Strategi Peningkatan Angka Keterpilihan Perempuan • Jika memang pendanaan oleh negara dilakukan, maka harus dialokasikan untuk pendidikan politik dan rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik seperti pada poin kedua di atas, dan mendorong partai politik harus terbuka dan tidak berlaku diskriminatif sebagai konsekuensi penggunaan anggaran negara.

• Data identifikasi wilayah (kabupaten/kota; dapil) yang tinggi suara untuk caleg perempuan berdasar hasil pemilu 2009 dan 2014, akan berguna bagi strategi penempatan caleg perempuan pada wilayah potensial tersebut.

• Beberapa partai politik berargumen satu-satunya jalan menguatkan kelembagaan partai politik adalah beralih pada sistem pemilu porporsional tertutup, ini merupakan suatu bentuk kegagalan berpikir (logical fallacy).

Bung Karno untuk Wanita Indonesia:

Wanita Indonesia, kewajibanmu telah terang! Sekarang

ikutlah-serta-mutlak dalam usaha menyelamatkan Republik,

dan nanti jika Republik telah selamat, ikutlah-serta-mutlak

dalam usaha menyusun Negara Nasional. Di dalam

masyarakat keadilan sosial dan kesejahteraan sosial itulah

engkau nanti menjadi wanita yang bahagia, wanita yang

Merdeka! (hlm.329)