1 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BIODATA 1. Nama : Drs. Indra Baskoro, M.Si 2. Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 25 September 1960 3. Nip : 19600925 198503 1 001 4. Pangkat/golongan : Pembina Utama Madya (IV/d) 5. Jabatan : Sekretaris Ditjen Kesbangpol selaku Plt. Dirjen Kesbangpol Kemendagri 6. Agama : Islam 7. RIWAYAT JABATAN a) Plt. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri; b) Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri; c) Direktur Pendapatan Daerah & Investasi pada Ditjen Keuda; d) Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan pada Ditjen Keuda; e) Direktur Administrasi Pendapatan & Investasi Daerah pada Ditjen Bina Administrasi Keuda; f) Asisten Deputi, Menteri Negara Kawasan Timur Indonesia (KTI). 8. RIWAYAT PENDIDKAN a) Pendidikan Umum Magister / Master (S2) Ilmu Administrasi Negara Sarjana (S1) Keuangan Negara b) Diklat Penjenjangan/Struktural PPRA LEMHANNAS XLVII Tahun 2012 Diklatpim Tk. II Angkatan XXII Tahun 2008
11
Embed
BIODATA - Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politikkesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/PAPARAN_PLT_DIRJEN_RAKOR... · (Hindia/Indonesia dan Pasifik). Negeri yang dilalui
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BIODATA
1. Nama : Drs. Indra Baskoro, M.Si
2. Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 25 September 1960
3. Nip : 19600925 198503 1 001
4. Pangkat/golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
5. Jabatan : Sekretaris Ditjen Kesbangpol selaku Plt. Dirjen Kesbangpol
Kemendagri
6. Agama : Islam
7. RIWAYAT JABATAN
a) Plt. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri;
b) Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri;
c) Direktur Pendapatan Daerah & Investasi pada Ditjen Keuda;
d) Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan pada Ditjen Keuda;
e) Direktur Administrasi Pendapatan & Investasi Daerah pada Ditjen Bina Administrasi
Keuda;
f) Asisten Deputi, Menteri Negara Kawasan Timur Indonesia (KTI).
8. RIWAYAT PENDIDKAN
a) Pendidikan Umum
Magister / Master (S2) Ilmu Administrasi Negara
Sarjana (S1) Keuangan Negara
b) Diklat Penjenjangan/Struktural
PPRA LEMHANNAS XLVII Tahun 2012
Diklatpim Tk. II Angkatan XXII Tahun 2008
2
NEGARA INDONESIA NEGARA
KEPULAUAN membentang dari Sabang
(Aceh, Pulau Sumatera)
sampai Merauke (Papua),
terdiri lebih dari 17.000
pulau.
Letak geografisnya di antara
dua benua (Asia dan
Australia) dan dua Samudera
(Hindia/Indonesia dan
Pasifik). Negeri yang dilalui
garis Kathulistiwa
berpenduduk sekitar 230 juta
jiwa lebih. Indonesia
merupakan Negara yang
Multi Kultural dan Multi
religius.
Keanekaragaman
PENDAHULUAN
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN
Keanekaragaman Suku, Agama, Budaya, Ras
Ketahanan Nasional yang
Tangguh
Dikelola dengan baik Tidak dikelola
Sumber Konflik
3
KONDISI EKSISTING SAAT INI
Antara lain:
Masih lemahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan
Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara yang berimplikasi pada
merosotnya nilai-nilai karakter kebangsaan;
Melebarnya kesenjangan sosial ekonomi;
Ketimpangan antarwilayah, dan perebutan sumber daya alam,
Masih lemahnya penghayatan, pengamalan, dan pemahaman
ajaran agama;
Munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan
moralitas dan etika;
Kurangnya keteladanan dalam berprilaku;
Belum optimalnya penegakan hukum;
Keterbatasan kemampuan budaya lokal merespon pengaruh
negatif budaya luar.
PERBANDINGAN PERISTIWA KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN PENGELOMPOKAN ISU/POLA KONFLIK DI TAHUN 2013, 2014, DAN 2015 (s.d APRIL)
Berdasarkan pengelompokan isu/pola konflik sosial di tahun 2013, 2014 dan 2015 (medio kuartal Januari s/d April) diantaranya sbb: Tahun 2013 total telah terjadi 92 peristiwa konflik, diantaranya bentrok antar warga berjumlah 37 kasus, isu keamanan 16 kasus, isu SARA 9 kasus, konflik kesenjangan sosial 2 kasus, konflik pada institusi pendidikan 2 kasus, konflik ORMAS 6 kasus, sengketa lahan 11 kasus, serta ekses politik 9 kasus. Sedangkan di tahun 2014 total jumlah konflik 83 kasus dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 40 kasus, isu keamanan 20 kasus, isu SARA 1 kasus, kesenjangan sosial nol (tidak ada), konflik pada institusi pendidikan 1 kasus, konflik ORMAS 3 kasus, sengketa lahan 14 kasus, ekses konflik politik 4 kasus. Terakhir ditahun 2015 (Medio Kuartal/ Jan s/d April) total jumlah konflik yang terjadi 26 kasus, dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 8 kasus, isu keamanan 9 kasus, isu SARA, kesenjangan sosial dan konflik pada institusi pendidikan nol (tidak ada), konflik ORMAS 1 kasus, sengketa lahan 6 kasus, dan terakhir konflik karena ekses politik berjumlah 2 kasus.
4
TUGAS PEMDA TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN TIBUM DAN TRAMMAS
PASAL 65 AYAT (1) HURUF b, DAN PASAL 67 HURUF a MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MEMPUNYAI TUGAS DAN KEWAJIBAN SALAH SATUNYA MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT ATAU MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
PASAL 225 AYAT (1) HURUF c, BAHWA CAMAT MEMPUNYAI TUGAS SALAH SATUNYA MENGOORDINASIKAN UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
PEMELIHARAAN TIBUM DAN TRAMMAS (UU NO. 23/2014 TTG PEMDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 9/2015)
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (UU NO. 23/2014 TTG PEMDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 9/2015)
PASAL 25 (1) URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
a. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN
PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;
b. PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA; c. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTARSUKU DAN INTRASUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA
MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL;
d. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. e. KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ANTARINSTANSI PEMERINTAHAN YANG ADA DI WILAYAH DAERAH PROVINSI DAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, PEMERATAAN, KEADILAN, KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN, POTENSI SERTA KEANEKARAGAMAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
f. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA; DAN g. PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK
DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL.
UNTUK MENUNJANG KELANCARAN PELAKSANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
FORKOPIMDA PROVINSI
FORKOPIMDA KAB/KOTA
FORKOPIM DI KECAMATAN
PASAL 26
5
UU NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KEBIJAKAN
YANG
DILAKUKAN
PP 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PERMENDAGRI 42 TAHUN 2015
TENTANG PELAKS KOORDINASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
KEBIJAKAN PEMERINTAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
INSTRUKSI PRESIDEN NO . 2 THN 2013
INSTRUKSI PRESIDEN NO . 1 THN 2014
Berakhir Pada Tahun 2014
Pengganti
INPRES NO . 1 THN 2014
Pedoman Penanganan
Konflik Sosial Tahun 2015.. Dst.
(Pusat, Provinsi dan Kab/Kota)
RUANG LINGKUP PENANGANAN
KONFLIK
PENCEGAHAN KONFLIK
PENGHENTIAN KONFLIK
PEMULIHAN PASCA KONFLIK
Konflik Bersumber Dari :
Permasalahan yang berkaitan dengan Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya;
Perseteruan antar umat Beragama dan/atau inter umat Beragama, antar suku,
dan antar etnis;
Sengketa Batas Wilayah Desa, Kabupaten/Kota, Dan/Atau Provinsi;
Sengketa Sumber Daya Alam Antar Masyarakat Dan/Atau Antarmasyarakat
Dengan Pelaku Usaha; Atau
Distribusi Sumber Daya Alam Yang Tidak Seimbang Dalam Masyarakat.
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012, PP NOMOR 2 TAHUN 2015 DAN PERMENDAGRI NOMOR 42 TAHUN 2015
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
6
PERMENDAGRI TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PSL 97 PP NO 2/2015 TTG PERATURAN
PELAKS UU NO 7/2012 TTG PKS
PERMENDAGRI NO.
42/2015 TTG PELAKS
KOORDINASI PKS
TINGKATKAN EFEKTIFITAS,
KETERPADUAN, DAN SINERGI
DLM PENCEGAHAN,
PENGHENTIAN DAN PEMULIHAN
PASCAKONFLIK MELALUI SISTEM
KOORDINASI YANG TERPADU DI
TINGKAT NASIONAL, PROVINSI,
KAB/KOTA
KOORDINASI PENCEGAHAN
KONFLIK
KOORDINASI PENGHENTIAN
KONFLIK
KOORDINASI PEMULIHAN
PASCAKONFLIK
UU NO 7/2012 TTG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
RUANG LINGKUP
TDK TERMASUK PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DAN PENANGANAN STATUS KEADAAN NASIONAL
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
KEWENANGAN
MENTERI
GUB
BUP/
WALKOT
NASIONAL
PROV
KAB/
KOTA
PELAKS PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN
KONFLIK DAN PEMULIHAN PASCA KONFLIK
TINGKAT NASIONAL
TINGKAT PROV
TINGKAT KAB/KOTA
TERKOORDINASI
SINKRONISASI
HARMONISASI
INTEGRASI KEBIJAKAN
RENCANA AKSI TERPADU
TINGKAT
NASIONAL
TINGKAT
PROV
TINGKAT
KAB/KOTA
PASAL 3 1. Menteri berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik secara nasional.
2. Gubernur berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala Provinsi.