Top Banner

of 14

Akuntansi BAB 6

Oct 16, 2015

Download

Documents

Jeffry OR
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 121121

    PENYUSUNAN NERACA AWAL

  • Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

    122 122

  • 123123

    A. P SKPDA.1. Definisi

    Neraca awal SKPD menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan rekening Ekuitas Dana pada saat awal penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Angka-angka yang ada di dalam neraca awal akan menjadi saldo awal pada tiap-tiap buku besarnya, sehingga akan menjadi dasar penghitungan saldo pada periode-periode selanjutnya.

    A.2. Nilai Akun dalam Neraca AwalPermasalahan yang dihadapi oleh SKPD dalam menyusun neraca awal adalah

    menentukan nilai yang wajar dari aset, kewajiban, dan ekuitas dananya, terutama untuk aset tetap yang menjadi tanggung jawab/hak SKPD. Hal ini disebabkan aset tetap yang digunakan oleh SKPD perolehannya dilakukan sudah bertahun-tahun lalu, sehingga kemungkinan nilai perolehannya sudah tidak sesuai lagi dengan harga pasar saat ini, atau bahkan kemungkinan tidak ada dokumen perolehannya. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa alternatif dalam menetapkan nilai dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang akan dilaporkan dalam neraca awal. Alternatif-alternatif tersebut harus tidak menyalahi standar akuntansi yang berlaku di pemerintahan.

    A.3. Pelaksana dan Langkah-langkah Penyusunan Neraca Awal SKPDPelaksana penyusunan neraca awal SKPD adalah Petugas Penatausahaan Keuang-

    an SKPD (PPK-SKPD) berkoordinasi dengan bagian perlengkapan di PPKD. Koordinasi

    BAB VIPENYUSUNAN

    NERACA AWAL

  • Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

    124

    dilakukan untuk mengetahui berapa aset daerah yang dikuasakan ke tiap-tiap SKPD. Selain itu juga untuk mengetahui nilai dari aset-aset tersebut.

    Langkah-langkah dalam penyusunan neraca awal SKPD adalah sebagai berikut:

    TAHAP 1Membentuk Tim Teknis SKPD sebagai Pendukung Proses Penyusunan Neraca

    Awal, dapat terdiri atas:

    - Bendahara penerimaan SKPD- Bendahara pengeluaran SKPD- Bendahara pemegang barang SKPD- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD- Bagian lain yang relevan.

    TAHAP 2Mengidentifikasi jenis aset dan jenis kewajiban yang potensial dimiliki oleh suatu

    SKPD, dengan rujukan utama pada neraca awal Pemda (yang pada saat ini ada di dalam kewenangan Biro/Bagian Umum), dan mengacu pada Permendagri 13/2006 dan PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut:

    1. Kas & setara kas: saldo bank, uang tunai di bendahara, deposito kurang dari 3 bulan2. Piutang: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada

    BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang pajak, piutang lainnya3. Persediaan: ATK, perlengkapan kantor, perlengkapan rumah tangga, aset yang akan

    dijual4. Investasi jangka pendek: deposito 3-12 bulan, surat berharga untuk diperjualbelikan

    seperti SUN/obligasi jangka pendek, investasi jangka pendek lainnya 5. Aset tetap: tanah, peralatan & mesin, gedung & bangunan, jalan/irigasi/jaringan,

    aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan6. Aset lainnya: aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, Kemitraan

    dengan pihak ketiga, aset lain-lain7. Kewajiban jangka pendek: bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak

    ketiga, utang bunga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)8. Kewajiban jangka panjang: utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang

    lainnya.

    TAHAP 3Menyiapkan daftar/formulir, yang diperlukan untuk:- Inventarisasi fisik - Pengumpulan dokumen aset dan kewajiban,

  • 125

    BAB VI Penyusunan Neraca Awal

    meliputi:- Tanggal Pelaksanaan- Nama Pelaksana- Aset/Kewajiban, kuantitas, kondisi- Persetujuan Kepala SKPD.

    TAHAP 4Melaksanakan inventarisasi fisik aset per tanggal/bulan tertentu:- Inventarisasi fisik saldo kas- Inventarisasi fisik saldo bank- Inventarisasi fisik persediaan - Inventarisasi fisik surat berharga- Inventarisasi fisik aset tetap- Inventarisasi fisik aset lain.

    TAHAP 5Mengumpulkan dokumen terkait yang digunakan untuk menghitung mundur agar

    mendapatkan saldo per 1 Januari 200X, dengan cara memeriksa:- Mutasi Kas dan Bank pada tahun berjalan (200X)- Kartu mutasi barang (penerimaan barang, pengeluaran barang) tahun berjalan

    (200X) - Belanja barang dan jasa tahun berjalan (200X): ATK, perlengkapan kantor,

    perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain- Belanja modal tahun berjalan (200X) - Daftar inventaris pada posisi yang berakhir pada 31 Desember 200X-1- Kartu induk barang pada posisi yang berakhir pada 31 Desember 200X-1.

    TAHAP 6- Melakukan penilaian atas kuantitas aset hasil inventarisasi fisik, per 1 Januari

    200X- Membandingkan saldo aset per 1 Januari 200X dengan saldo berdasarkan daftar

    barang/inventaris dan mutasinya per 1 Januari 200X - Menganalisis perbedaan/selisih saldo kuantitas aset per 1 Januari 200X antara

    catatan pembukuan dengan hasil inventarisasi fisik.

    TAHAP 7Mengumpulkan dokumen:

  • Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

    126

    - Surat-surat berharga- Perjanjian/kontrak utang- Daftar piutang- Rekapitulasi pendapatan dana perimbangan terutang- Laporan hasil pemeriksaan bawasda dan BPK- Dokumen lain yang relevan.

    TAHAP 8Mengidentifikasi aset dan kewajiban per 1 Januari 200X berdasarkan dokumen-

    tasi:

    - Investasi Jangka Pendek: deposito 3-12 bulan, surat berharga untuk diperjualbelikan, SBI, SUN, dan lain-lain

    - Piutang: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang dana perimbangan, piutang lainnya

    - Aset lainnya: aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, Kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain-lain

    - Kewajiban jangka pendek: bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang PFK

    - Kewajiban jangka panjang: utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang lainnya.

    TAHAP 9Menentukan nilai aset dan kewajiban.

    TAHAP 10- Melakukan penjurnalan untuk pertama kali dalam mekanisme penyusunan neraca

    awal untuk akun aset, kewajiban, dan ekuitas dana- Melakukan posting ke akun yang terkait- Menyusun neraca awal sesuai PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP- Menyusun catatan atas laporan keuangan mengenai metode akuntansi, metode

    penilaian, dan penjelasan lainnya yang diperlukan.

    Dalam proses pencatatan, nilai aset dan kewajiban akan menimbulkan saldo ekuitas dana sebagai berikut:

    Ekuitas Dana LancarEkuitas Dana InvestasiEkuitas Dana Cadangan

  • 127

    BAB VI Penyusunan Neraca Awal

    Dalam hal SKPD menerima transfer aset dari PPKD, maka akan menimbulkan saldo RK-PPKD sebagai bagian dari akun Ekuitas Dana SKPD.

    Seluruh proses penyusunan neraca awal SKPD akan mengacu pada:

    - PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan - Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang

    Daerah- Standar Penilaian Indonesia (SPI)- Pedoman Penyusunan Neraca Awal yang berlaku di Pemda- Kebijakan akuntansi yang berlaku di Pemda

    A.4. Dokumen SumberDokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan akun-akun di

    neraca awal adalah sebagi berikut:

    No. Nama Akun Dokumen Sumber1 Kas Berita acara kas opname

    2 Piutang - SKP/SKR yang belum dilunasi- Surat keputusan penghapusan piutang3 Persediaan Berita acara inventarisasi fisik

    4 Aset tetap- Kuitansi pembelian/kontrak pengadaan barang- Daftar NJOP- Berita acara hasil appraisal

    5 Utang/kewajiban - Kontrak pengadaan yang belum dilunasi- Surat perjanjian pinjaman

    A.5. Standar Jurnal untuk Penyusunan Neraca Awal SKPD- Jurnal untuk neraca awal dilakukan cukup sekali, yaitu pada saat awal periode

    penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah untuk pertama kalinya, dan SKPD belum pernah memiliki neraca sebelumnya.

    - Apabila SKPD sudah pernah memiliki neraca sebelumnya, maka SKPD tersebut tidak perlu lagi membuat jurnal neraca awal.

    - Untuk komponen ekuitas dana (Fund Equity Section) neraca SKPD, menggunakan akun Rekening Koran-PPKD. Hal ini disebabkan SKPD merupakan bagian dari Pemda, dan SKPD tidak memiliki kekayaan bersih sendiri. Hubungan antara Pemda dengan SKPD adalah hubungan Pusat Cabang, yaitu PPKD sebagai Pusat dan SKPD sebagai cabang, di mana seluruh aset dan utang SKPD adalah aset dan utang Pemda. Akun Rekening Koran-PPKD ini merupakan reciprocal account dengan akun Rekening Koran-SKPD yang dicatat di tingkat Pemda pada kelompok aset.

  • Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

    128

    Standar jurnal untuk menyusun neraca awal di SKPD adalah sebagai berikut:

    Mencatat jumlah uang yang ada di SKPD pada saat penyusunan neraca awal

    Dr. Kas .................................................... xx Cr. SiLPA ................................................... xx

    Mencatat jumlah piutang SKPD pada saat penyusunan neraca awal

    Dr. Piutang ............................................... xx Cr. Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang ...................................................... xx

    Mencatat jumlah persediaan yang ada di SKPD pada saat penyusunan neraca awal

    Dr. Persediaan ........................................ xx Cr. Ekuitas dana lancar cadangan Persediaan .................................................xx

    Mencatat jumlah aset tetap yang dikuasakan ke SKPD pada saat penyusunan neraca awal

    Dr. Aset tetap ........................................... xx Cr. Ekuitas dana investasi Diinvestasikan dalam aset tetap .....xx

    Mencatat jumlah utang SKPD pada saat penyusunan neraca awal (kalau ada)

    Dr. Ekuitas dana investasi dana harusdisediakan untuk pembayaran utang ...... xx Cr. Utang ................................................. xx

    Jurnal-jurnal tersebut, kemudian diposting ke buku besarnya masing-masing sesuai dengan nilai dan posisi debit/kredit di jurnalnya. Kemudian bisa langsung disusun neraca awalnya. Format neraca awal SKPD adalah sebagai berikut:

    Neraca Awal SKPD1 Januari 200X

    No. Nama Akun Jumlah1 Aset2 Aset Lancar3 Kas xxx

    Kas di bendahara penerimaan Kas di bendahara pengeluaran

    4 Piutang xxx Piutang Pajak Piutang Retribusi

    5 Persediaan xxx6 I. Jumlah Aset Lancar xxx7 Aset Tetap8 Tanah xxx9 Bangunan xxx

    10 Kendaraan, dst xxx11 II. Jumlah Aset Tetap xxx12 III. Jumlah Aset ( I + II ) xxx13 Kewajiban14 Utang xxx

  • 129

    BAB VI Penyusunan Neraca Awal

    15 IV. Jumlah Kewajiban xxx16 Ekuitas Dana17 Ekuitas Dana Lancar xxx18 Ekuitas Dana Investasi xxx19 Rekening Koran PPKD20 V. Jumlah Ekuitas dana xxx21 Jumlah Kewajiban + Ekuitas dana ( IV + V ) xxx

    B. PENYUSUNAN NERCA AWAL DI PPKDB.1. Definisi

    Neraca awal PPKD menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan rekening Ekuitas Dana pada saat awal penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Angka-angka yang ada di dalam neraca awal akan menjadi saldo awal pada setiap buku besarnya, sehingga akan menjadi dasar penghitungan saldo pada periode-periode selanjutnya.

    B.2. Nilai Akun dalam Neraca AwalPermasalahan yang dihadapi oleh PPKD dalam menyusun neraca awal adalah

    menentukan nilai yang wajar dari aset, kewajiban, dan ekuitas dananya, terutama untuk aset tetap yang menjadi tanggung jawab/hak PPKD. Hal ini disebabkan aset tetap yang digunakan oleh PPKD perolehannya dilakukan sudah bertahun-tahun lalu, sehingga kemungkinan nilai perolehannya sudah tidak sesuai lagi dengan harga pasar saat ini, atau bahkan kemungkinan tidak ada dokumen perolehannya. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa alternatif dalam menetapkan nilai dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang akan dilaporkan dalam neraca awal. Alternatif-alternatif tersebut harus tidak menyalahi standar akuntansi yang berlaku di pemerintahan.

    B.3. Pelaksana dan Langkah-langkah Penyusunan Neraca Awal PPKDPelaksana penyusunan neraca awal PPKD adalah Petugas Penatausahaan

    Keuangan PPKD (PPK PPKD) yang berkoordinasi dengan bagian perlengkapan di PPKD. Koordinasi dilakukan untuk mengetahui berapa aset daerah yang dikuasakan ke masing-masing PPKD. Selain itu juga untuk mengetahui nilai dari aset-aset tersebut.

    Langkah-langkah dalam penyusunan neraca awal PPKD adalah sebagai berikut:

    TAHAP 1Membentuk Tim Teknis PPKD sebagai Pendukung Proses Penyusunan Neraca

    Awal, dapat terbagi atas:- Bendahara penerimaan PPKD- Bendahara pengeluaran PPKD- Bendahara pemegang barang PPKD

  • Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

    130

    - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD- Bagian lain yang relevan.

    TAHAP 2Mengidentifikasi jenis aset dan jenis kewajiban yang potensial dimiliki oleh suatu

    PPKD, dengan rujukan utama neraca awal dan neraca pemda secara keseluruhan (yang pada saat ini ada di dalam kewenangan Biro/Bagian Umum), mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut:

    1. Kas & setara kas: saldo bank, uang tunai di bendahara, deposito kurang dari 3 bulan2. Piutang: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada

    BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang pajak, piutang lainnya3. Persediaan: ATK, perlengkapan kantor, perlengkapan rumah tangga, aset yang akan

    dijual4. Investasi jangka pendek: deposito 3-12 bulan, surat berharga untuk diperjualbelikan

    seperti SUN/obligasi jangka pendek, investasi jangka pendek lainnya 5. Aset tetap: tanah, peralatan & mesin, gedung & bangunan, jalan/irigasi/jaringan,

    aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan6. Aset lainnya: aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, Kemitraan

    dengan pihak ketiga, aset lain-lain7. Kewajiban jangka pendek: bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak

    ketiga, utang bunga, utang PFK (pajak belum disetor, dan lain-lain)8. Kewajiban jangka panjang: utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang

    lainnya

    TAHAP 3Menyiapkan daftar/formulir, yang diperlukan untuk:- inventarisasi fisik - pengumpulan dokumen aset dan kewajiban,meliputi:- Tanggal Pelaksanaan- Nama Pelaksana- Aset/Kewajiban, kuantitas, kondisi - Persetujuan Kepala PPKD

    TAHAP 4Melaksanakan inventarisasi fisik aset per tanggal/bulan tertentu:- Inventarisasi fisik saldo kas- Inventarisasi fisik saldo bank

  • 131

    BAB VI Penyusunan Neraca Awal

    - Inventarisasi fisik persediaan - Inventarisasi fisik surat berharga- Inventarisasi fisik aset tetap- Inventarisasi fisik aset lain

    TAHAP 5Mengumpulkan dokumen terkait yang digunakan untuk menghitung mundur agar

    mendapatkan saldo per 1 Januari 200X, dengan cara memeriksa:- Mutasi Kas dan Bank pada tahun berjalan (200X)- Kartu mutasi barang (penerimaan barang, pengeluaran barang) tahun berjalan

    (200X) - Belanja barang dan jasa tahun berjalan (200X): ATK, perlengkapan kantor, perleng-

    kapan rumah tangga, dan lain-lain.- Belanja modal tahun berjalan (200X) - Daftar inventaris pada posisi yang berakhir pada 31 Desember 200X-1- Kartu induk barang pada posisi yang berakhir pada 31 Desember 200X-1

    TAHAP 6- Melakukan penilaian atas kuantitas aset hasil inventarisasi fisik, per 1 Januari 200X- Membandingkan saldo aset per 1 Januari 200X dengan saldo berdasarkan daftar

    barang/inventaris dan mutasinya per 1 Januari 200X - Menganalisis perbedaan/selisih saldo kuantitas aset per 1 Januari 200X antara ca-

    tatan pembukuan dengan hasil inventarisasi fisik.

    TAHAP 7Mengumpulkan dokumen: - Surat-surat berharga- Perjanjian/kontrak utang- Daftar piutang- Rekapitulasi pendapatan dana perimbangan terutang- Laporan hasil pemeriksaan bawasda dan BPK- Dokumen lain yang relevan

    TAHAP 8Mengidentifikasi aset dan kewajiban per 1 Januari 200X berdasarkan dokumentasi:

    - Investasi Jangka Pendek: deposito 3-12 bulan, surat berharga untuk diperjualbelikan, SBI, SUN, dan lain-lain

  • Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

    132

    - Piutang: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang dana perimbangan, piutang lainnya

    - Aset lainnya: aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain-lain

    - Kewajiban jangka pendek: bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang PFK

    - Kewajiban jangka panjang: utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang lainnya.

    TAHAP 9Menentukan nilai aset dan kewajiban

    TAHAP 10- Melakukan penjurnalan untuk pertama kali dalam mekanisme penyusunan neraca

    awal untuk akun aset, kewajiban, dan ekuitas dana- Melakukan posting ke akun yang terkait- Menyusun neraca awal sesuai PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP- Menyusun catatan atas laporan keuangan mengenai metode akuntansi, metode

    penilaian, dan penjelasan lainnya yang diperlukan.

    Dalam proses pencatatan, nilai aset, dan kewajiban akan menimbulkan saldo ekuitas dana sebagai berikut:

    Ekuitas Dana LancarEkuitas Dana InvestasiEkuitas Dana Cadangan.

    Seluruh proses penyusunan neraca awal PPKD akan mengacu pada:- PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan - Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang

    Daerah- Standar Penilaian Indonesia (SPI)- Pedoman Penyusunan Neraca Awal yang berlaku di Pemda- Kebijakan akuntansi yang berlaku di Pemda

  • 133

    BAB VI Penyusunan Neraca Awal

    B.4. Dokumen SumberDokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan akun-akun di

    neraca awal adalah sebagai berikut:

    No. Nama Akun Dokumen Sumber1 Kas Berita acara kas opname

    2 Piutang - SKP/SKR yang belum dilunasi- Surat keputusan penghapusan piutang

    3 Persediaan Berita acara inventarisasi fisik

    4 Aset tetap - Kuitansi pembelian/kontrak pengadaan barang- Daftar NJOP- Berita acara hasil appraisal

    5 Utang/kewajiban - Kontrak pengadaan yang belum dilunasi- Surat perjanjian pinjaman

    B.5. Standar Jurnal untuk Penyusunan Neraca Awal PPKD- Jurnal untuk neraca awal dilakukan cukup sekali, yaitu pada saat awal periode

    penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah untuk pertama kalinya, dan PPKD belum pernah memiliki neraca sebelumnya.

    - Apabila PPKD sudah pernah memiliki neraca sebelumnya, maka PPKD tersebut tidak perlu lagi membuat jurnal neraca awal.

    Standar jurnal untuk menyusun neraca awal di PPKD adalah sebagai berikut:

    Mencatat jumlah uang yang ada di PPKD pada saat penyusunan neraca awal

    Dr. Kas ................................................... xx

    Cr. SiLPA .................................................. xx

    Mencatat jumlah piutang PPKD pada saat penyusunan neraca awal

    Dr. Piutang .............................................. xx

    Cr. Ekuitas dana lancar cadangan piutang ...................................................... xx

    Mencatat jumlah persediaan yang ada di PPKD pada saat penyusunan neraca awal

    Dr. Persediaan ......................................... xx

    Cr. Ekuitas dana lancar cadangan Persediaan ............................................... xx

    Mencatat jumlah aset tetap yang dikuasakan ke PPKD pada saat penyusunan neraca awal

    Dr. Aset tetap ............................................ xx Cr. Ekuitas dana investasi Diinvestasikan dalam aset tetap ...................................... xx

    Mencatat jumlah utang PPKD pada saat penyusunan neraca awal

    Dr. Ekuitas dana investasi dana harusdisediakan untuk pembayaran utang ...... xx Cr. Utang ................................................. xx

  • Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

    134

    Jurnal-jurnal tersebut, kemudian diposting ke buku besarnya masing-masing sesuai dengan nilai dan posisi debit/kredit di jurnalnya. Kemudian bisa langsung disusun neraca awalnya. Format neraca awal PPKD adalah sebagai berikut:

    Neraca Awal PPKD

    1 Januari 200X

    No. Nama Akun Jumlah1 Aset2 Aset Lancar3 Kas Xxx4 Piutang Xxx5 Persediaan Xxx6 I. Jumlah Aset Lancar Xxx7 Aset Tetap8 Tanah Xxx9 Bangunan Xxx

    10 Kendaraan, dan seterusnya Xxx11 II. Jumlah Aset Tetap Xxx12 III. Jumlah Aset (I + II) Xxx13 Kewajiban14 Utang Xxx15 IV. Jumlah Kewajiban Xxx16 Ekuitas Dana17 Ekuitas Dana Lancar Xxx18 Ekuitas Dana Investasi Xxx19 Ekuitas Dana Cadangan Xxx22 V. Jumlah Ekuitas Dana Xxx23 Jumlah Kewajiban + Ekuitas Dana (IV + V) Xxx