ix ABSTRACT Law enforcement of Immigration on foreigners related abuse of stay permit is not in accordance with permits in Bali. Law enforcement of Immigration in Act Number 6 Of 2011 Concerning Immigration take the idea double track system. Referred to idea double track system is settled through the act of administrative immigration (the act of sanctions) and through the courts (criminal sanctions). So that it should be clearly regulated about the deed whereby worn to sanctions the act of administrative immigration and deed whereby that subject to criminal sanctions (projustitia). In this essay researched how the legal consequences of the abuse of say permit is not in accordance with permits and then how law enforcement of Immigration on foreigners related abuse of stay permit is not in accordance on Immigration Office Denpasar. This essay uses the method empirical research. As for the approach that was used in this research is the approach of legislation, conceptual approach and approach sociological. Data sources in this research was an primary data obtained indirectly and secondary data that which is funded by literature Conclusion of the research this law is due to law abuse of stay permit is not in accordance with permits is worn to criminal sanctions based on Article 122 Act Number 6 Of 2011 Concerning Immigration. The second law enforcement immigration through the action of administrative immigration more done because attributed to several factors is : the cost is not comparable with the budget, function PPNS of immigration still weak in investigating the crimes immigration and judicial process very long, so that the act of administrative is considered to be more efficient. Therefore efforts to control the amount of abuse by optimize the existence of Tim PORA and always coordinate with related agencies Key Words : Law Enforcement, Immigration, Foreigners, Abuse of Stay Permit, Immigration Office Denpasar
32
Embed
ABSTRACT - sinta.unud.ac.id · 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Dalam UUD 1945 telah ditegaskan dengan jelas bahwa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ix
ABSTRACT
Law enforcement of Immigration on foreigners related abuse of stay
permit is not in accordance with permits in Bali. Law enforcement of Immigration
in Act Number 6 Of 2011 Concerning Immigration take the idea double track
system. Referred to idea double track system is settled through the act of
administrative immigration (the act of sanctions) and through the courts (criminal
sanctions). So that it should be clearly regulated about the deed whereby worn to
sanctions the act of administrative immigration and deed whereby that subject to
criminal sanctions (projustitia). In this essay researched how the legal
consequences of the abuse of say permit is not in accordance with permits and
then how law enforcement of Immigration on foreigners related abuse of stay
permit is not in accordance on Immigration Office Denpasar.
This essay uses the method empirical research. As for the approach that
was used in this research is the approach of legislation, conceptual approach and
approach sociological. Data sources in this research was an primary data
obtained indirectly and secondary data that which is funded by literature
Conclusion of the research this law is due to law abuse of stay permit is
not in accordance with permits is worn to criminal sanctions based on Article 122
Act Number 6 Of 2011 Concerning Immigration. The second law enforcement
immigration through the action of administrative immigration more done because
attributed to several factors is : the cost is not comparable with the budget,
function PPNS of immigration still weak in investigating the crimes immigration
and judicial process very long, so that the act of administrative is considered to
be more efficient. Therefore efforts to control the amount of abuse by optimize the
existence of Tim PORA and always coordinate with related agencies
Key Words : Law Enforcement, Immigration, Foreigners, Abuse of Stay Permit,
Immigration Office Denpasar
x
ABSTRAK
Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga Negara asing terkait
penyalahgunaan terhadap izin tinggal yang tidak sesuai dengan peruntukannya di
wilayah Bali. Penegakan hukum keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut menggunakan ide double track system.
Ide double track system yang dimaksud disini adalah penyelesaian melalui
tindakan administatif Keimigrasian (sanksi tindakan) dan melalui pengadilan
(sanksi pidana). Sehingga harus diatur secara tegas mengenai perbuatan mana
yang dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian dan perbuatan mana
yang dikenakan sanksi pidana (projustitia). Dalam skripsi ini meneliti mengenai:
Bagaimana akibat hukum penyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan
peruntukannya, serta Bagaimana penegakan hukum keimigrasian terhadap warga
Negara asing terkait penyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan
peruntukannya pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar.
Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris. Adapun pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian
ini adalah Data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder
yaitu yang bersumber dari kepustakkaan.
Adapun yang dapat disimpulkan dalam penelitian hukum ini, adalah (1)
Akibat hukum penyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan
peruntukannya adalah dilakukan tindakan pidana, berdasarkan Pasal 122 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kemudian, (2) Penegakan
hukum keimigrasian melalui Tindakan Administratif Keimigrasian lebih banyak
karena disebabkan beberapa faktor antara lain : biaya yang tidak sebanding
dengan anggaran, masih lemahnya fungsi PPNS Keimigrasian dalam melakukan
penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dan lamanya proses peradilan, sehingga
Tindakan Administratif dipandang lebih efisien. Maka dari itu upaya untuk
menekan angka penyalahgunaan dengan cara mengoptimalkan keberadaan
TIMPORA serta selalu berkordinasi dengan instansi terkait.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Keimigrasian, Warga Negara Asing,
Penyalahgunaan Izin Tinggal, Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar.
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................ i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM .................. ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI .............................. iv
KATA PENGANTAR .............................................................................. v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ............................................ viii
ABSTRACT .............................................................................................. ix
ABSTRAK ................................................................................................. x
DAFTAR ISI ............................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah .................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ............................................................. 5
1.3 Ruang Lingkup Masalah ................................................... 6
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 82
DAFTAR INFORMAN ............................................................................. 85
RINGKASAN SKRIPSI
xv
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Dalam UUD 1945
telah ditegaskan dengan jelas bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas
hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Hukum
menetapkan apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh serta yang dilarang.
Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata-nyata
berbuat melawan hukum melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi
dan kepada alat pelengkap negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem
bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan
hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau
konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat
untuk menjadi kenyataan.
Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses dilakukannya upaya
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
berperilaku. Penegakan hukum ini merupakan upaya aparatur penegak hukum
untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum baik terhadap Warga Negara
Indonesia maupun Warga Negara Asing. Mengingat letak wilayah Indonesia
yang sangat strategis dalam kehidupan internasional, yang disebabkan oleh
persimpangan lalu lintas internasional baik itu di darat, laut maupun udara.
Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu
wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek Keimigrasian yang berlaku
2
disuatu negara yang bersifat universal maupun kekhususan masing-masing
negara sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan negara.1 Selain itu, pengaruh
letak geografis Indonesia lainnya menyentuh soal budaya dan banyaknya tempat-
tempat bersejarah yang menarik perhatian wisatawan dari mancanegara untuk
datang ke Indonesia. Kekayaan kultur di Indonesia tidak lepas dari kebudayaan
negara yang terletak di sekitarnya. Kebudayaan ini lambat laun memasuki proses
asimilasi dan sebagai hasilnya Indonesia memiliki kebudayaan lain yang
beragam dan khas. Hal inilah yang menjadikan daya tarik bagi Warga Negara
Asing untuk berkunjung bahkan menetap di Indonesia. Pergantian zaman yang
sangat pesat dan cepat membuat segala sesuatu berubah menjadi semakin
canggih dan cepat.
Izin yang diberikan terhadap Warga Negara Asing untuk berada di wilayah
Indonesia disebut dengan Izin Tinggal. Izin tinggal diberikan terhadap Warga
Negara Asing sesuai visa yang mereka miliki. Izin tinggal bagi Warga Negara
Asing di wilayah Indonesia dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Izin tinggal yang
diperoleh oleh Warga Negara Asing tersebut digunakan untuk melakukan
kegiatan di Indonesia. Izin tinggal itu diberikan untuk melaksanakan komitmen
internasional di bidang Keimigrasian, baik untuk wisata, Tenaga Kerja Asing
(TKA), investor, dan kerja sama di bidang pendidikan serta perkembangan
globalisasi. Hal ini dilakukan dimana masing-masing negara di dunia
memberikan kemudahan-kemudahan maupun berdasarkan asas resiprositas.2
1 Wahyudi Ukun,2004, Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan
Negara Di Bidang Keimigrasian, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, h. 31. 2 Sihar Sihombing, 2009,Hukum Imigrasi, Nuansa Mulia, Bandung, h. 60
3
Hukum Keimigrasian merupakan bagian darii sistem hukum yang berlaku di
Indonesia, Bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.3
Dengan adanya kemajuan teknologi membuat kerjasama antar bangsa
dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya semakin meningkat,
sehingga dalam era globalisasi ini memudahkan orang-orang berpindah tempat
dari suatu negara ke negara lainnya dalam rangka melakukan aktifitas atau untuk
mencapai tujuannya, antara lain yaitu, tugas diplomatik, wisata, usaha maupun
kunjungan sosial budaya. Perkembangan teknologi dalam bidang pembangunan
menyebabkan peningkatan pergerakan manusia yang tidak hanya dalam lingkup
domestik tetapi juga internasional.4 Akibat adanya hal tersebut, membuat
semakin meningkatnya resiko pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh
Warga Negara Asing yang mencari cara untuk dapat melintasi batas imigrasi.
Menindaklanjuti pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA yang
berwisata ke Indonesia maka penegakan hukum perlu dilaksanakan khususnya
penegakan hukum dalam bidang Keimigrasian. Selain merupakan destinasi
wisata bagi Warga Negara Asing, Bali merupakan ladang penghasilan bagi orang
asing. Orang asing yang datang dan tercatat sebagai wisatawan, tetapi
kenyataannya banyak bekerja di bidang pariwisata maupun usaha industri kecil
dan kerajinan.5 Dengan demikian selain dampak positif yang ditimbulkan oleh
banyaknya kunjungan Warga Negara Asing ke Bali yang dapat mempengaruhi
3 M.Iman Santoso, 2007, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan
Ketahanan Nasional, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h.1. 4 Ibid. 5 http://news.okezone.com/read/2014/04/13/340/969534/tenaga-kerja-asing-ilegal-
berkedok-wisatawan-merajalela-di-bali, diakses tanggal 18 September 2016