84 PID.SUS 2018 PT PBR - pt-pekanbaru.go.idsimkara.pt-pekanbaru.go.id/files_pidana/90f1f4972d133619... · 2018. 7. 1. · Halaman 1 dari 25 Putusan.Nomor 84/PID.SUS/2017/PTPBR P U

Halaman 1 dari 25 Putusan. Nomor 84/PID.SUS/2017/PTPBR

P U T U S A N Nomor 84/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUD PEMATANG SAWIT ;

No. Akte Pendirian : 28/BH/KDK.4/I/IX/1998 tanggal 22 September 1998

dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No.

01 tanggal 01 Oktober 2014, Akte Notaris Irvan

Hoodrat Pane, SH yang disahkan oleh Menteri

Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah RI No.141/BH/PAD/DISKOP-

UMKN/IV/5/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.

Tempat kedudukan: Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten

Pelalawan-Riau ;

Diwakili oleh Pengurus/Kuasanya :

1. Nama Lengkap : HAIRUL PAGAB Bin UDIN ;

2. Tempat Lahir : Segati ;

3. Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun/7 Maret 1970;

4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat Tinggal : Desa Segati RT. 006/RW. 002 Kecamatan

Langgam Kabupaten Pelalawan – Riau;

7. A g a m a : Islam ;

8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwadalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat

Hukumnya yaitu, 1. Edy Sutrisno Sidabutar, SH, 2. Azis Fahri Pasaribu, 3. Juanda,

SH, 4. Pelibertus Jehani, SH.MH, 5. Badrul Munir, Sag, SH. MH, 6. Gusdjadi

Suhanto, SH, kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor pada

kantor hukum EDY SUTRISNO & PARTNERS, di Ruko Sentra Karawaci, Blok B

Nomor : 18, Jl. Rorojongrang Raya, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2017yang telah didaftarkan di


Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan

REG NOMOR : 117/SK.P/2017/PN.PLW ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

tanggal 11 April 2018 Nomor 84/PID.SUS/2018/PTPBR, Tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta

salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 Maret

2018Nomor281/Pid.Sus/2017/PNPlw ;

Menimbang, bahwaberdasarkansuratdakwaanPenuntutUmum, tanggal11

September 2017Nomor Reg.Perk: PDM –114/PLW/09/2017,

Terdakwadidakwasebagaiberikut :

Bahwa terdakwa KUD. PEMATANG SAWIT yang dalam hal ini di wakili

HAIRUL PAGAB Bin UDIN selaku pengurus, Wakil Ketua KUD. PEMATANG

SAWIT dimana penurus berhak mewakili Koperasi melakukan seluruh perbuatan

hukum atas nama Koperasi dan mewakili Koperasi didalam dan di luar Pengadilan

(Pasal 23 angka 2 dan 3) sebagaimana dalam Akte Notaris Irvan Hoodrat Pane,

SH No. 01 Tanggal 01 Oktober 2014, pada tahun 2014 sampai hingga sekarang

atau setidak-tidaknya antara tahun 2014 sampai dengan sekarang di Ds. Segati,

kec. Langgam Kab. Pelalawan Prop. Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan telah melakukan

usaha budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha pengelolaan hasil

perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki Izin Usaha

Perkebunan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang dilakukan

dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KUD. PEMATANG SAWIT adalah Koperasi yang antara lain

bergerak dalam bidang usaha dan hasil hutan / pertanian yang didirikan pada

tanggal 22 September 1978 sesuai Akte pendirian Koperasi No.

28/BH/KDK.04/I/IX/1998 yang di sahkan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan

Menegah RI SK : No. 28/BH/KDK-4/I/IX/1998 tanggal 22 September 1998

dengan susunan pengurus :

- Ketua I : SYAMSUARLIS - Ketua II : Bujang Baru


- Sekretaris I : Alinur - Sekretaris II : Asra’i - Bendahara : Ruslan.

- Bahwa pada tanggal 16 November 2012 KUD. PEMATANG SAWIT telah

mengadakan rapat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar.

- Bahwa Perubahan Anggaran Dasar tersebut dibuat berdasarkan Akte Notaris

Irvan Hoodrat Pane, SH tanggal 01 Oktober 2014 No. 01.

Dengan susunan pengurus :

- Ketua I : SYAMSUARLIS - Ketua II : HAIRUL PAGAB - Sekretaris I : SUDIRMAN - Wakil Sekretaris : ABDULLAH - Bendahara : SUHARTATI. - Pengawas :

Ketua : RONALD YASMIN. Anggota : - RAFI

- MARWANSYAH

- Yang selanjutnya pengesahan perubahan Anggaran tersebut, dibentuk

berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah RI No. : 141/BH/PAD/DISKOP/UMKM/IV-5/III/2015 tanggal 15 Maret

2015.

- Bahwa terdakwa KUD. PEMATANG SAWIT tersebut dengan adanya perubahan

Anggaran Dasar yang di sahkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah RI NO. :

141/BH/PAD/DISKOP/UMKM/IV/III/2015 tanggal 15 Maret 2015, berstatus

Badan Hukum dengan pengurus KUD. PEMATANG SAWIT.

- Ketua I : SYAMSUARLIS - Ketua II : HAIRUL PAGAB - Sekretaris I : SUDIRMAN - Wakil Sekretaris : ABDULLAH - Bendahara : SUHARTATI.

- Bahwa terdakwa KUD. PEMATANG SAWIT pada tanggal 2 Oktober 1996 telah

mendapat lahan berdasarkan dengan adanya surat pernyataan dari Pemangku

Adat Petalangan Datuk Antan-Antan Batin, Raja Desa Segati pada tanggal 2

Oktober 1996 seluas + 9.500 Ha (kurang lebih sembilan ribu lima ratus hektar).


- Bahwa terdakwa KUD. PEMATANG SAWIT tersebut luasan areal yang ditanami

sawit yang dikelola diluar kelompok tani dan masyarakat adalah seluas + 350.

Ha (kurang lebih tiga ratus lima puluh hektar) yang lokasinya dikenal dengan

nama kilometer 48 Ds. Segati.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Nasepvandi Sulistiyo area perkebunan sawit

yang dikelola KUD. PEMATANG SAWIT tersebut bukan tanah ulayat yang

diakui Negara yaitu tidak adanya pengakuan masyarakat adat itu sendiri oleh

pemerintah Kab. Pelalawan.

- Bahwa terdakwa KUD. PEMATANG SAWIT tersebut melakukan penanaman

kelapa sawit sejak tahun 2007 sampai dengan 2008, namun pembukaan lahan

sejak tahun 2003, yang seluruhnya sudah ditanam dan sudah di panen.

- Bahwa adanya masyarakat yaitu Sdr. Amran Attas pada tanggal 29 Maret 2016

telah melaporkan lahan milik PT. Nusantara Sentosa Raya

dipergunakan/adanya perkebunan sawit yang dilakukan oleh KUD. PEMATANG

SAWIT.

- Bahwa terdakwa KUD. PEMATANG SAWIT tersebut dalam melakukan

budidaya tanaman perkebunan tersebut tidak mempunyai Izin Usaha

Perkebunan (IUP), dan terdakwa KUD. PEMATANG SAWIT tidak

memenfaatkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 39

Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang telah di Undangkan pada tanggal 17

Oktober 2014.

- Bahwa KUD. PEMATANG SAWIT hasil panen Tanaman Buah Segar (TBS)

dijual ke CV. Karya Bersama dan rata-rata panennya sebanyak 200 (dua ratus)

ton per bulan.

- Bahwa menurut keterangan saksi Hery Hadisyah Putra, S.Hut. pegawai Dinas

Hutbun Kab. Pelalawan menerangkan bahwa KUD. PEMATANG SAWIT tidak

memiliki ijin usaha perkebunan (IUP) dalam melakukan kegiatan usaha

budidaya perkebunan kelapa sawit di Ds. Segati, Kec. Langgam, Kab.

Pelalawan, demikian juga tidak ada data permohonan penerbitan ijin usaha

perkebunan (IUP) yang diajukan KUD. PEMATANG SAWIT.

- Bahwa terdakwa KUD. PEMATANG SAWIT dalam pengolahan kebun sawit,

telah bekerja sama dengan Deddy Altina selaku pemilik modal yang sejak dibuat

perjanjian yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2008 antara Ketua KUD.

PEMATANG SAWIT yaitu Syamsuarlis (Pihak. I) dan Deddy Altina (Pihak II) dan

pihak I menyerahkan lahan seluas + 150 Ha (kurang lebih seratus lima puluh


hektar) kepada pihak II, dengan pola bagi hasil 40% (empat puluh persen) untuk

pemilik lahan dan 60% (enam puluh persen)untuk pengolah lahan/ pemodal.

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2010 telah dibuat perjanjian pengolahan lahan

sawit antara KUD. Pematang Sawit, dibuat antara Syamsuarlis sebagai pihak I

dan Deddy Altina sebagai pihak II dan pihak I menyerahkan lahan seluas + 115

Ha (kurang lebih seratus lima belas hektar) dengan pihak II memberikan modal,

dengan pola bagi hasil 40% (empat puluh persen) untuk pihak I dan 60% (enam

puluh persen) untuk pihak II.

- Bahwa terdakwa KUD. Pematang Sawit yang di tanam sawit tersebut adalah

tidak mempunyai ijin usaha perkebunan sebagimana di atur dalam Pasal 5 ayat

(1) Peraturan Menteri Pertanian RI No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang

Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, tanggal 30 September 2013.

- Bahwa lahan perkebunan sawit yang dikelola terdakwa KUD. Pematang Sawit

tersebut adalah lahan yang dikuasai PT. Nusantara Sentosa Raya sesuai

Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 4

Oktober 2012.

- Bahwa Ahli Sdr. Supriatno telah melakukan pengambilan titik koordinat khusus

untuk areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh KUD. Pematang Sawit

arealnya dibatasi dengan papan/ plang yang berbunyi ”KUD. PEMATANG

SAWIT” dan titik koordinat yang diambil adalah dari tanam yaitu :

a. Titik 10 : Koordinat 0º 3’ 56,35” LU dan 101º 36’ 4,14” BT, batas tananaman

kelapa sawit KUD. Pematang Sawit dengan tanaman akasia PT. Nusantara

Sentosa Raya

b. Titik 11 : Koordinat 0º 4’ 0,56” LU dan 101º 36’ 4,38” BT, batas tananaman


Sentosa Raya

c. Titik 12 : Koordinat 0º 3’ 49,66” LU dan 101º 36’ 4,22” BT, batas tananaman


Sentosa Raya

d. Titik 13 : Koordinat 0º 3’ 49,65” LU dan 101º 35’ 55,87” BT, batas tananaman


Sentosa Raya

e. Titik 14 : Koordinat 0º 3’ 0,52” LU dan 101º 35’ 35,27” BT, batas tananaman


Sentosa Raya


f. Titik 15 : Koordinat 0º 3’ 59,49” LU dan 101º 35’ 35,07” BT, batas tananaman


Sentosa Raya

g. Titik 16 : Koordinat 0º 3’ 41,14” LU dan 101º 35’ 30,68” BT, batas tananaman


Sentosa Raya

h. Titik 17 : Koordinat 0º 3’ 42,67” LU dan 101º 35’ 22,36” BT, batas tananaman


Sentosa Raya

i. Titik 18 : Koordinat 0º 3’ 19,49” LU dan 101º 34’ 54,29” BT, batas tananaman


Sentosa Raya

j. Titik 19 : Koordinat 0º 3’ 22,56” LU dan 101º 34’ 54,26” BT, batas tananaman


Sentosa Raya

k. Titik 20 : Koordinat 0º 3’ 19,94” LU dan 101º 34’ 57,83” BT, batas tananaman


Sentosa Raya

l. Titik 21 : Koordinat 0º 3’ 16,29” LU dan 101º 34’ 57,80” BT, batas tananaman


Sentosa Raya

m. Titik 22 : Koordinat 0º 3’ 16,11” LU dan 101º 35’ 13,88” BT, batas tananaman


Sentosa Raya

n. Titik 23 : Koordinat 0º 3’ 27,50” LU dan 101º 36’ 9,15” BT, batas tananaman


Sentosa Raya

o. Titik 24 : Koordinat 0º 3’ 41,02” LU dan 101º 36’ 9,81” BT, batas tananaman


Sentosa Raya

p. Titik 25 : Koordinat 0º 3’ 38,54” LU dan 101º 36’ 39,38” BT, batas tananaman


Sentosa Raya

q. Titik 26 : Koordinat 0º 4’ 21,86” LU dan 101º 36’ 37,27” BT, batas tananaman


Sentosa Raya


Hasil pengambilan titik koordinat tersebut kemudian di plotting kedalam

Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di

Prov. Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

SK.314.Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016) dan telah dibuatkan

Peta Hasil Pemeriksaan Lapangan yang menggambarkan letak titik titik koordinat

di areal perkebunan kelapa sawit KUD. Pematang Sawit di Kab. Pelalawan dengan

skala 1 : 50.000.

Hasil plotting koordinat pengamatan lapangan ke dalam peta dimaksud

menunjukan bahwa titik-titik koordinat tersebut berada di dalam kawasan Hutan

Produksi Tetap (HP).

- Bahwa dalam peta tersebut di gambarkan titik koordinat dengan noktah merah

dan areal perkebunan kelapa sawit KUD. PEMATANG SAWIT, tergambar garis

merah yang terdiri dari 2 blok dengan luas + 250,18 Ha (kurang lebih dua ratus

lima puluh koma delapan belas hektar) dan + 45,19 Ha (kurang lebih empat

puluh lima koma sembilan belas hektar) dengan jumlah keseluruhan+ 304.37

Ha (kurang lebih tiga ratus empat koma tiga puluh tujuh hektar). Hal ini sesuai /

terletak pada koordinat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal

105 Jo Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (1) a UURI No. 39 tahun 2014 Tentang

Perkebunan.

TelahmendengartuntutanpidanadariPenuntutUmum yang padapokoknyamenuntut

agar Majelis Hakim yang mengadiliperkarainimemutuskan:

1. Menyatakan terdakwaKUD PEMATANG SAWIT yang diwakili oleh HAIRUL PAGAB Bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidanamelakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang tidak

memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana Pasal 105 Jo Pasal 47

ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (1) UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa KUD PEMATANG

SAWITdiwakili oleh HAIRUL PAGAB Bin UDIN sebesar Rp. 7.000.000.000,-

(tujuh milyar rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa;

1) 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Akta Pendirian Koperasi Pematang

Sawit Nomor: 28/BH/KDK.4/I/IX/98 tanggal 22 September 1998 yang telah

didaftarkan ke Dinas Koperasi Kab. Dati II Kampar.


2) 1 (satu) Lembar foto copi legalisir Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha

Kecil dan Menengah RI Nomor: 28/BH/KDK.4/I/IX/98 tanggal 22 September

1998 tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Koperasi

Pengusaha Kecil dan Menengah RI terhadap KUD Pematang Sawit;

3) 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi KUD Pematang Sawit dengan surat keputusan Nomor:

141/BH/PAD/DISKOP-UKM/IV.5/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang

dibuat di Notaris IRVAN HOODRAT PANE, S.H, Notaris yang beralamat di

Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2014;

4) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Perubahan tersebut didaftarkan ke Dinas

Koperasi dan UMK Kab. Pelalawan berdasarkan Keputusan Menteri

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :

141/BH/PAD/DISKOP-UKM/IV.5/III/2015 tentang pengesahan perusahan

anggaran dasar koperasi KUD Pematang Sawit tanggal 19 Maret 2015.

5) 1 (satu) lembar lembar foto copi legalisir surat KUD Pematang Sawit

Nomor: 001/KOP-PS/PM/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal

permohonan pengajuan perubahan Badan Hukum Koperasi Pematang

Sawit.

6) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Petikan Berita Acara Rapat Perubahan

Anggaran dasar tanggal 19 Nopember 2012 dan 3 (tiga) lembar foto copi

legalisir Daftar Hadir Rapat Perubahan Anggaran Dasar

7) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Daftar Susunan Pengurus KUD Pematang

Sawit tanggal 9 Nopember 2015.

8) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat KUD Pematang sawit kepada Kadis

Koperasi dan UMKM Kab. Pelalawan Nomor: 001/KOP-PS/PM/IX/2014

tanggal 19 September 2014 perihal permohonan mengetahui susunan

pengurus.

9) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Petikan Berita Acara Rapat perubahan

Anggaran dasar tanggal 19 Nopember 2012 dan lampirannya berupa 1

(satu) lembar foto copi legalisir daftar hadir anggota Perubahan Anggaran

dasar.

10) 1 (satu) lembar foto copi legalisir surat pengurus KUD Pematang Sawit

kepada Kadis Koperasi dan UMKM Kab. Pelalawan Nomor:


004/KUD.PS/XI/2015 tanggal 28 Nopember 2015 perihal permohonan

mengetaui susunan pengurus KUD Pematang Sawit.

11) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Berita Acara Rapat/musyawarah

pergantian pengurus KUD Pematang Sawit (Bendahara) Desa Segati Kec.

Langgam Kab. Pelalawan tanggal 26 Oktober 2015 dan lampirannya

berupa 2 (dua) lembar foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat penjelasan

perkembanganpengurusan lahan HTR dan Koperasi tanggal 24 Oktober

2015.

12) 1 (satu) lembar foto copi legalisir surat pernyataan mengundurkan diri atas

nama SRI HARTATI tanggal 21 Nopember 2014.

13) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia RI Nomor : AHU-80146.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31

Oktober 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT.

Nusantara Sentosa Raya, beserta 1 (satu) bundel Akta Nomor 37 tanggal

27 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris H. RIYANTO, S,H., M.Kn.

berkedudukan di Kotamadya Pekanbaru.

14) 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : 202/Menhut-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri

dalam Hutan Tanaman kepada PT. Siak Raya Timber atas areal Hutan

Produksi Seluas 23.030 Hektar (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) di

Provinsi Riau.

15) 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI

Nomor : .550/MENHUT-II/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Perubahan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 202/Menhut-II/2007 tanggal

16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT. Siak

Raya Timber atas areal Hutan Produksi Seluas 23.030 Hektar (Dua Puluh

Tiga Ribu Tiga Puluh) di Provinsi Riau.

16) 1 (satu) bundel fotocopi fotocopi legalisir Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : 283/VI-BPHT/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang

Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman untuk Jangka Waktu 10

Tahun Periode 2008 S/d 2017 an. PT. Siak Raya Timber di Provinsi Riau.


17) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Menteri Kehutanan Nomor :

S.347/Menhut-VI/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Persetujuan

Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

an. PT. Siak Raya Timber kepada PT. Nusantara Sentosa Raya di Provinsi

Riau.

18) 2 (dua) lembar fotocopi legalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Riau Nomor : 522.2/Pemhut/2942 tanggal 21 Oktober 2015 perihal

Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT IUPHHK-HTI) Tahun 2015/2016

An. PT. Nusantara Sentosa Rayadi Kabupaten Pelalawan.

19) Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.140/PEM/2015/536

tanggal 18 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Verifikasi

Masalah Sengketa Lahan Antara PT. Nusa Wana Raya dan PT. Nusantara

Sentosa Raya dengan Masyarakat Desa Segati (Sukarmai, Pabangkak, Air

Merah dan Tasik Indah) Kecamatan Langgam.

20) 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Akta Pendirian Koperasi Pematang

Sawit dengan Nomor : 28/BH/KDK.4/I/IX/98 tanggal 22 September 1998

yang telah didaftarkan ke Dinas Koperasi Kab. Dati II Kampar.

21) 1 (satu) Lembar foto copi legalisir Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha

Kecil dan Menengah RI Nomor: 28/BH/KDK.4/I/IX/98 tanggal 22 September

1998 tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Koperasi

Pengusaha Kecil dan Menengah RI terhadap KUD Pematang Sawit.

22) 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi KUD Pematang Sawit yang dibuat di Notaris IRVAN HOODRAT

PANE,S.H, notaris yang beralamat di Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci

Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2014.

23) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor:141/BH/PAD/ DISKOP - UKM / IV.5 /

III / 2015 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi KUD

Pematang Sawit tanggal 19 Maret 2015.

24) 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir laporan pertanggung jawaban

pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Pematang Sawit tahun buku 2015.

25) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa surat perjanjian kerjasama

pengolahan lahan tanaman kelapa sawit antara Syamsuarlis selaku ketua


KUD Pematang Sawit dengan Deddy Altina pada hari Senin tanggal

Sebelas bulan Pebruari tahun dua ribu delapan dengan luas lahan

tanaman kelapa sawit seluas 150 ha yang terletak di Desa Segati

Kecamatan Langgam.

26) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa surat perjanjian kerjasama

pengolahan lahan tanaman kelapa sawit antara Syamsuarlis selaku ketua

KUD Pematang Sawit dengan Deddy Altina pada hari rabu tanggal sepuluh

bulan maret tahun dua ribu sepuluh dengan luas lahan tanaman kelapa

sawit seluas 115 ha yang terletak di Desa Segati Kecamatan Langgam.

27) 2 (dua) lembar foto copi yang dilegalisir berupa surat PERNYATAAN DAN

JAMINAN dari Tommy Frengky Pandiangan alamat jalan ambisi no

identitas diri 1405021502810006 agen TBS CV Karya Bersama, bulan

Maret 2016 beserta 1 lampiran berupa foto copi KTP a.n Tommy Frengky

Pandiangan NIK 1405021502810006.


JAMINAN dari Tommy Frengky Pandiangan alamat jalanambisi agen TBS

CV Karya Bersama, bulan Januari 2017 beserta 1 lampiran berupa foto

copi KTP a.n Tommy Frengky Pandiangan NIK 1405021502810006.

29) 1 (satu) set asli SURAT PENGANTAR TBS CV. KARYA BERSAMA.


JAMINAN dari Djon Rinaldi alamat Jl. Sunggal Lingkungan XI, RT/RW

019/013 Kec Medan – Kota Medan No Identitas diri: 12.7102.2806.690004

SuplierTBS CV Karya Bersama (KB), bulan tanggal 15 Desember 2015.


JAMINAN dari CV Karya Bersama Alamat Jl. Jendral Sudirman RT 001 RW

002 Labu Baru No Identitas diri: 12.7102.2806.69000, tanggal 15 July

2016.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

32) Areal perkebunan kelapa sawit KUD. Pematang Sawit seluas ± 304,37 ha

di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kab. Pelalawan, Prov. Riau.yang

berada pada:

a) Titik 10: Koordinat 0° 3’ 56,35” LU dan 101° 36’ 4,14” BT, batas

tanaman kelapa sawit KUD. Pematang Sawit dengan tanaman akasia

PT. Nusantara Sentosa Raya;


b) Titik 11: Koordinat 0° 4’ 0,56” LU dan 101° 36’ 4,38” T, batas tanaman

kelapa sawit KUD. Pematang Sawit dengan tanaman akasia PT.

Nusantara Sentosa Raya;

c) Titik 12: Koordinat 0° 3’ 49,66” LU dan 101° 36’ 4,22” BT, batas



d) Titik 13: Koordinat 0° 3’ 49,65” LU dan 101° 35’ 55,87” BT, batas



e) Titik 14: Koordinat 0° 3’ 49,52” LU dan 101° 35’ 35,27” BT, batas



f) Titik 15: Koordinat 0° 3’ 59,49” LU dan 101° 35’ 35,07” BT, batas



g) Titik 16: Koordinat 0° 3’ 41,14” LU dan 101° 35’ 30,68” BT, batas



h) Titik 17: Koordinat 0° 3’ 42,67” LU dan 101° 35’ 22,36” BT, batas



i) Titik 18: Koordinat 0° 3’ 19,49” LU dan 101° 34’ 54,29” BT, batas



j) Titik 19: Koordinat 0° 3’ 22,56” LU dan 101° 34’ 54,26” BT batas



k) Titik 20: Koordinat 0° 3’ 19,94” LU dan 101° 34’ 57,83” BT, batas



l) Titik 21: Koordinat 0° 3’ 16,29” LU dan 101° 34’ 57,80” BT, batas




m) Titik 22: Koordinat 0° 3’ 16,11” LU dan 101° 35’ 13,88” BT, batas



n) Titik 23: Koordinat 0° 3’ 27,50” LU dan 101° 36’ 9,15” BT, batas



o) Titik 24: Koordinat 0° 3’ 41,02” LU dan 101° 36’ 9,81” BT, batas

tanaman kelapa sawit KUD. Pematang Sawit dengan tanaman kelapa

sawit kelompok tani/masyarakat;

p) Titik 25: Koordinat 0° 3’ 38,54” LU dan 101° 36’ 39,38” BT, batas



q) Titik 26: Koordinat 0° 3’ 21,86” LU dan 101° 36’ 37,27” BT, batas


PT. Nusantara Sentosa Raya.

Dikembalikan kepada Negara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau cq PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

4. Membebani terdakwa KUD PEMATANG SAWIT yang diwakili oleh HAIRUL

PAGAB Bin UDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa KUD

Pematang Sawit tidak terbukti secara sah danmeyakinkan,

dikarenakan yang melakukan kegiatan perkebunan adalah warga

masyarakat yang kemudian bekerjasama dan menggabungkan diri ke

dalam KUD Pematang Sawit.

2. Unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut

Umum tidak seluruhnya terpenuhi dan terbukti, dikarenakan yang

melakukan kegiatan perkebunan adalah warga masyarakat yang

kemudian bekerjasama dan menggabungkan diri ke dalam KUD

Pematang Sawit.

3. Ketentuan Pasal 105 UU Perkebunan hanya diperuntukkan bagi

perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan budidaya tanaman


perkebunan. Sedangkan dalam perkara aquo, yang melakukan

kegiatan perkebunan bukan “perusahaan perkebunan” melainkan

warga masyarakat.

4. Tuntutan hukuman denda sebesar 7 miliar rupiah yang diajukan oleh

saudara Jaksa Penuntut Umum tidak didasarkan pada fakta-fakta

persidangan, sebab tidak ada fakta-fakta persidangan yang dapat

mendukung tuntutan hukum denda 7 miliar rupiah sebagaimana

diajukan saudara Jaksa Penuntut Umum.


saudara Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan hukum (PERMA

13 Tahun 2016 jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-

028/A/JA/10/2014), sebab berdasarkan fakta persidangan telah

terbukti bahwa kegiatan perkebunan belum memberikan keuntungan

atau manfaat bagi terdakwa KUD Pematang Sawit.


saudara Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan rasa keadilan

warga masyarakat yang bekerjasama dan bergabung ke dalam KUD

Pematang Sawit (terdakwa).


saudara Jaksa Penuntut Umum, untuk konteks pidana per-izinan,

adalah sesuatu yang berlebihan mengingat jenis dan kualifikasi tindak

pidana dalam perkara aquo (bila terbukti, quod non), bukan kejahatan

luar biasa (extra ordinary crime), seperti pidana Narkotika, Korupsi dan

Terorisme.

8. Permohonan agar lahan aquo yang dikembalikan kepada Negara

untuk kemudian diserahkan kepada PT. NSR, harus ditolak atau

dikesampingkan, dengan alasan :

a. Klaim PT. NSR atas lahan aquo berdasarkan IUPHHK-HTI yang

berasal dari PT. Siak Raya Timber, masih perlu diuji kebenaran dan

keabsahannya melalui pengadilan yang berwenang untuk itu.

b. Status kepemilikan lahan masih harus diuji oleh pengadilan yang

berwenang untuk itu.

c. Tidak mempertimbangkan klaim warga masyarakat atas lahan aquo

sebagai tanah ulayat.


d. Pokok perkara aquo bukan mengenai status kepemilikan lahan,

melainkan izin perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 105

jo. Pasal 47 ayat (1) UU Perkebunan.

e. Untuk menghindarkan potensi putusan pengadilan yang saling

bertentangan atas status lahan aquo.

Menimbang, bahwa PengadilanNegeri Pelalawan pada tanggal 14 Maret

2018 Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.Plw telah menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUD PEMATANG SAWIT telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ”Melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan tidak memiliki izin usaha perkebunan”sebagaimana

dalam dakwaan tunggal penuntut umum; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KUD PEMATANG SAWIToleh karena

itu dengan pidana denda sebesar 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Akta Pendirian Koperasi

Pematang Sawit Nomor: 28/BH/KDK.4/I/IX/98 tanggal 22 September

1998 yang telah didaftarkan ke Dinas Koperasi Kab. Dati II Kampar.

2. 1 (satu) Lembar foto copi legalisir Keputusan Menteri Koperasi

Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 28/BH/KDK.4/I/IX/98

tanggal 22 September 1998 tentang pengesahan Akta Pendirian

Koperasi Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI

terhadap KUD Pematang Sawit;

3. 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Akta Perubahan Anggaran

Dasar Koperasi KUD Pematang Sawit dengan surat keputusan

Nomor: 141/BH/PAD/DISKOP-UKM/IV.5/III/2015 tanggal 19 Maret

2015 yang dibuat di Notaris IRVAN HOODRAT PANE, S.H, Notaris

yang beralamat di Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci Nomor 01

tanggal 1 Oktober 2014;

4. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Perubahan tersebut didaftarkan ke

Dinas Koperasi dan UMK Kab. Pelalawan berdasarkan Keputusan

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :

141/BH/PAD/DISKOP-UKM/IV.5/III/2015 tentang pengesahan

perusahan anggaran dasar koperasi KUD Pematang Sawit tanggal

19 Maret 2015.


5. 1 (satu) lembar lembar foto copi legalisir surat KUD Pematang Sawit

Nomor: 001/KOP-PS/PM/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal

permohonan pengajuan perubahan Badan Hukum Koperasi

Pematang Sawit.

6. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Petikan Berita Acara Rapat

Perubahan Anggaran dasar tanggal 19 Nopember 2012 dan 3 (tiga)

lembar foto copi legalisir Daftar Hadir Rapat Perubahan Anggaran

Dasar;

7. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Daftar Susunan Pengurus KUD

Pematang Sawit tanggal 9 Nopember 2015.

8. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat KUD Pematang sawit kepada

Kadis Koperasi dan UMKM Kab. Pelalawan Nomor: 001/KOP-

PS/PM/IX/2014 tanggal 19 September 2014 perihal permohonan

mengetahui susunan pengurus.

9. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Petikan Berita Acara Rapat

perubahan Anggaran dasar tanggal 19 Nopember 2012 dan

lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copi legalisir daftar hadir

anggota Perubahan Anggaran dasar.

10. 1 (satu) lembar foto copi legalisir surat pengurus KUD Pematang

Sawit kepada Kadis Koperasi dan UMKM Kab. Pelalawan Nomor:

004/KUD.PS/XI/2015 tanggal 28 Nopember 2015 perihal

permohonan mengetaui susunan pengurus KUD Pematang Sawit.

11. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Berita Acara Rapat/musyawarah

pergantian pengurus KUD Pematang Sawit (Bendahara) Desa Segati

Kec. Langgam Kab. Pelalawan tanggal 26 Oktober 2015 dan

lampirannya berupa 2 (dua) lembar foto copi legalisir Daftar Hadir

Rapat penjelasan perkembanganpengurusan lahan HTR dan

Koperasi tanggal 24 Oktober 2015.

12. 1 (satu) lembar foto copi legalisir surat pernyataan mengundurkan diri

atas nama SRI HARTATI tanggal 21 Nopember 2014.

13. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-80146.AH.01.01.Tahun 2008

tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum

Perseroan an. PT. Nusantara Sentosa Raya, beserta 1 (satu) bundel

Akta Nomor 37 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris H.

RIYANTO, S,H., M.Kn. berkedudukan di Kotamadya Pekanbaru.


14. 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : 202/Menhut-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT. Siak Raya Timber atas

areal Hutan Produksi Seluas 23.030 Hektar (Dua Puluh Tiga Ribu

Tiga Puluh) di Provinsi Riau.

15. 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan

RI Nomor : .550/MENHUT-II/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang

Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

202/Menhut-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri

dalam Hutan Tanaman kepada PT. Siak Raya Timber atas areal

Hutan Produksi Seluas 23.030 Hektar (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga

Puluh) di Provinsi Riau.

16. 1 (satu) bundel fotocopi fotocopi legalisir Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : 283/VI-BPHT/2008 tanggal 8 Agustus 2008

tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman untuk

Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2008 S/d 2017 an. PT. Siak Raya

Timber di Provinsi Riau.

17. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Menteri Kehutanan Nomor :

S.347/Menhut-VI/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Persetujuan

Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) an. PT. Siak Raya Timber kepada PT. Nusantara Sentosa

Raya di Provinsi Riau.

18. 2 (dua) lembar fotocopi legalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/2942 tanggal 21 Oktober 2015

perihal Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT IUPHHK-HTI)

Tahun 2015/2016 An. PT. Nusantara Sentosa Raya di Kabupaten

Pelalawan.

19. Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor :

KPTS.140/PEM/2015/536 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pembentukan

Tim Fasilitasi dan Verifikasi Masalah Sengketa Lahan Antara PT.

Nusa Wana Raya dan PT. Nusantara Sentosa Raya dengan


Masyarakat Desa Segati (Sukarmai, Pabangkak, Air Merah dan Tasik

Indah) Kecamatan Langgam.

20. 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Akta Pendirian Koperasi

Pematang Sawit dengan Nomor : 28/BH/KDK.4/I/IX/98 tanggal 22

September 1998 yang telah didaftarkan ke Dinas Koperasi Kab. Dati

II Kampar.

21. 1 (satu) Lembar foto copi legalisir Keputusan Menteri Koperasi

Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 28/BH/KDK.4/I/IX/98

tanggal 22 September 1998 tentang pengesahan Akta Pendirian

Koperasi Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI

terhadap KUD Pematang Sawit.

22. 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Akta Perubahan Anggaran

Dasar Koperasi KUD Pematang Sawit yang dibuat di Notaris IRVAN

HOODRAT PANE,S.H, notaris yang beralamat di Jl. Lintas Timur

Pangkalan Kerinci Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2014.

23. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Keputusan Menteri Negara

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor:141/BH/PAD/

DISKOP - UKM / IV.5 / III / 2015 tentang pengesahan perubahan

anggaran dasar koperasi KUD Pematang Sawit tanggal 19 Maret

2015.

24. 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir laporan pertanggung jawaban

pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Pematang Sawit tahun buku

2015.

25. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa surat perjanjian

kerjasama pengolahan lahan tanaman kelapa sawit antara

Syamsuarlis selaku ketua KUD Pematang Sawit dengan Deddy Altina

pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Pebruari tahun dua ribu

delapan dengan luas lahan tanaman kelapa sawit seluas 150 ha yang

terletak di Desa Segati Kecamatan Langgam.

26. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa surat perjanjian

kerjasama pengolahan lahan tanaman kelapa sawit antara

Syamsuarlis selaku ketua KUD Pematang Sawit dengan Deddy Altina

pada hari rabu tanggal sepuluh bulan maret tahun dua ribu sepuluh

dengan luas lahan tanaman kelapa sawit seluas 115 ha yang terletak

di Desa Segati Kecamatan Langgam.


27. 2 (dua) lembar foto copi yang dilegalisir berupa surat PERNYATAAN

DAN JAMINAN dari Tommy Frengky Pandiangan alamat jalan ambisi

no identitas diri 1405021502810006 agen TBS CV Karya Bersama,

bulan Maret 2016 beserta 1 lampiran berupa foto copi KTP a.n

Tommy Frengky Pandiangan NIK 1405021502810006.


DAN JAMINAN dari Tommy Frengky Pandiangan alamat jalan ambisi

agen TBS CV Karya Bersama, bulan Januari 2017 beserta 1 lampiran

berupa foto copi KTP a.n Tommy Frengky Pandiangan NIK

1405021502810006.

29. 1 (satu) set asli SURAT PENGANTAR TBS CV. KARYA BERSAMA.


DAN JAMINAN dari Djon Rinaldi alamat Jl. Sunggal Lingkungan XI,

RT/RW 019/013 Kec Medan – Kota Medan No Identitas diri:

12.7102.2806.690004 SuplierTBS CV Karya Bersama (KB), bulan

tanggal 15 Desember 2015.


DAN JAMINAN dari CV Karya Bersama Alamat Jl. Jendral Sudirman

RT 001 RW 002 Labu Baru No Identitas diri: 12.7102.2806.69000,

tanggal 15 July 2016.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

1. Areal perkebunan kelapa sawit KUD. Pematang Sawit seluas ± 304,37 ha di

Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kab. Pelalawan, Prov. Riau.yang berada

pada:

a. Titik 10: Koordinat 0° 3’ 56,35” LU dan 101° 36’ 4,14” BT,

batas tanaman kelapa sawit KUD. Pematang Sawit dengan

tanaman akasia PT. Nusantara Sentosa Raya;

b. Titik 11: Koordinat 0° 4’ 0,56” LU dan 101° 36’ 4,38” T, batas

tanaman kelapa sawit KUD. Pematang Sawit dengan tanaman

akasia PT. Nusantara Sentosa Raya;

c. Titik 12: Koordinat 0° 3’ 49,66” LU dan 101° 36’ 4,22” BT,




d. Titik 13: Koordinat 0° 3’ 49,65” LU dan 101° 35’ 55,87” BT,



e. Titik 14: Koordinat 0° 3’ 49,52” LU dan 101° 35’ 35,27” BT,



f. Titik 15: Koordinat 0° 3’ 59,49” LU dan 101° 35’ 35,07” BT,



g. Titik 16: Koordinat 0° 3’ 41,14” LU dan 101° 35’ 30,68” BT,



h. Titik 17: Koordinat 0° 3’ 42,67” LU dan 101° 35’ 22,36” BT,



i.Titik 18: Koordinat 0° 3’ 19,49” LU dan 101° 34’ 54,29” BT,



j.Titik 19: Koordinat 0° 3’ 22,56” LU dan 101° 34’ 54,26” BT



k. Titik 20: Koordinat 0° 3’ 19,94” LU dan 101° 34’ 57,83” BT,



l. Titik 21: Koordinat 0° 3’ 16,29” LU dan 101° 34’ 57,80” BT,



m.Titik 22: Koordinat 0° 3’ 16,11” LU dan 101° 35’ 13,88” BT,



n. Titik 23: Koordinat 0° 3’ 27,50” LU dan 101° 36’ 9,15” BT,




o. Titik 24: Koordinat 0° 3’ 41,02” LU dan 101° 36’ 9,81” BT,


tanaman kelapa sawit kelompok tani/masyarakat;

p. Titik 25: Koordinat 0° 3’ 38,54” LU dan 101° 36’ 39,38” BT,



q. Titik 26: Koordinat 0° 3’ 21,86” LU dan 101° 36’ 37,27” BT,


tanaman akasia PT. Nusantara Sentosa Raya.

Dikembalikan kepada Negara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau cq. PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK);

Bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat

Hukumnya,berupa:

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Permohonan Izin IUPHHK-HTR dari

Kelompok Tani Segati Indah Nomor : 15/KT-SI/2013

tertanggal 03 Januari 2014;

2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat Jawaban Kepala Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Pelalawan Nomor :

522.12/Plan/2014/082 tertanggal 23 Januari 2014;

3. Bukti T-3 : Fotocopy Surat Permohonan Izin IUPHHK-HTR dari

Kelompok Tani Segati Indah Nomor : 15/KT-SI/2013

tertanggal 03 Januari 2014;

4. Bukti T-4 : 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekapan Pengeluaran

Permodalan Ke Hairul Pagab/ KUD Desa tahun 2014 ;

5. Bukti T-5 : 1 (satu) eksemplar fotocopy Rincian Penerimaan Uang

Pinjaman KUD Pematang Sawit untuk pembukaan kebun

kelapa sawit berdasarkan catatan Hairul Pagab yang

ditugasi untuk mengurus kebun sawit;

6. Bukti T-6 : 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekapan Penyerahan Dana

kepada KUD Pematang Sawit an. Syamsuarlis No. Rek

108-001-376-1938 Bank Mandiri;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara; 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,-

(limaribu rupiah) ;


Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan

tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana ternyata dari Akta

Permintaan Banding Nomor6/Akta.Pid/2018/PNPlwpada hari Senintanggal 19

Maret 2018, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama

kepada Penuntut Umumpada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding

tertanggal 2 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pelalawan pada tanggal 2 April 2018 dan Memori Banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada

tanggal 2 April 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga

menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada

tanggal 20 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding

Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN Plw, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan

secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri

Tangerang berdasarkan Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan

tertanggal 21 Maret 2018 Nomor W4.U.11/513/HK.01/III/2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut

Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Maret 2018

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 27 Maret

2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan

cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya melalui Pengadilan

Negeri Tangerang berdasarkan Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan

tertanggal 28 Maret 2018 Nomor W4.U.11/565/HK.01/III/2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan

Tinggi Pekanbaru kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum

telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana

ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan masing-masing tanggal

26 Maret 2018 Nomor : W4.U11/546/HK.07/III/2018terhitung sejak tanggal 26


Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 selama 7 (tujuh) hari dan

tanggal ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dariPenasihat Hukum Terdakwa

dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara

serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding

tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya

mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 jo pasal 47

ayat (1) jo pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang

Perkebunan, dan agar membebaskan Terdakwa KUD Pematang Sawit dari segala

dakwaan ( Vrijspraak ) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala

Tuntutan Hukum ( Ontslag Van rechtvervolging ) atau apabila Majelis mempunyai

keyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan maka

mohon keringanan hukuman sesuai rasa keadilan ( ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya memohon

agar Pengadilan Tinggi menyatakan atau merobah putusan Pengadilan Negeri

Pelalawan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN Plw tanggal 14 Maret 2018 sesuai

Tuntutan Pidana, khususnya agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp

7.000.000.000,- ( tujuh miliyar rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan

seksama Memori Banding dari Terdakwa maupun Memori Banding Penuntut

Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari Pembelaannya maupun dari

Tuntutan Pidana, dan dapat disimpulkan tidak ada hal-hal baru dan hal itu semua

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan

hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat

banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama

terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan

tanggal 14 Maret 2018 Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN Plw, juga Memori Banding


dari Terdakwa dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi

sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya,

bahwa Terdakwa KUD Pematang Sawit terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan

pertimbangan hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar sehingga

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam

memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangkan hukum diatas, maka

Pengadilan Tinggi beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Pelalawan tanggal 14 Maret 2018 Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN Plw yang

dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

pidana maka beralasan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 105 jo Pasal 47 ayat (1) jo pasal 113 ayat (1)

Undang-undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya

yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut

;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 Maret 2018

Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN Plw, yang dimohonkan banding tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu

Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari :

Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh kami : Syafrullah Sumar, SH, MH sebagaiKetua

Majelis dengan Dr. Catur Iriantoro, SH., M.Hum dan Santun Simamora. SH. MH

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Pekanbaru tanggal 11 April 2018 Nomor 84/PID.SUS/2018/PT.PBR untuk


memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan

tersebutdiucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Meri Ulfa. SH. MH Panitera

pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis tersebut,

Dr. Catur Iriantoro, SH. M.Hum ; Syafrullah Sumar, SH. MH ;

Santun Simamora, SH. MH ;

Panitera ; Hj. Meri Ulfa, SH. MH ;

84 PID.SUS 2018 PT PBR - pt-pekanbaru.go.idsimkara.pt-pekanbaru.go.id/files_pidana/90f1f4972d133619... · 2018. 7. 1. · Halaman 1 dari 25 Putusan.Nomor 84/PID.SUS/2017/PTPBR P U

Documents