Hal 1 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR PUTUSAN NOMOR : 119/PDT/2014/PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : 1. PT.PERTAMINA PATRA NIAGA, beralamat/berkedudukan di Wisma Tugu II Lt. 2 Jalan HR Rasuna Said Kav 7 - 9 Setia Budi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh TEUKOE HARMANSHAH,S.B.ALI, FERNANDES RAJA SAOR, BERNI YUSRIZA HASBULLAH, beralamat kantor di Gedung Wisma Tugu II, Lantai 2, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 7-9, Setiabudi, Kuningan, Jakarta 12560, berdasarkan Surat Kuasa No: 017/PPN000.010/SK/2014 tertanggal 11 April 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 14 April 2014 dibawah Nomor: 40/SK/2014/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI II/ PENGGUGAT REKONVENSI II/PEMBANDING I; 2. PT. PERTAMINA (Persero) Cq. PT. PERTAMINA (Persero) RU II, beralamat/berkedudukan di Jalan Putri Tujuh Dumai, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh ANTON SUMARTONO RAHARJO, TENGKU RUBIAH, RISNANDAR HALID, BOY DO HARD PANJAITAN, HELEN SIPAHUTAR, GAMA UFIZ ARFAKHSYADZ, semuanya pekerja PT. PERTAMINA (PERSERO), berdasarkan Surat Kuasa No. SK-156/ C00000/2013-SO tertanggal 3 September 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 dibawah Nomor: 102/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagai
48
Embed
PUTUSAN NOMOR - simkara.pt-pekanbaru.go.idsimkara.pt-pekanbaru.go.id/files_perdata/632cee946db83e7a52ce5e8d6... · beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, Kota Dumai, dalam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Hal 1 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
PUTUSANNOMOR : 119/PDT/2014/PT.PBR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :
1. PT.PERTAMINA PATRA NIAGA, beralamat/berkedudukan di Wisma
Tugu II Lt. 2 Jalan HR Rasuna Said Kav 7 - 9 Setia Budi,
Kuningan, Jakarta Selatan, Kota Jakarta, dalam hal ini
diwakili oleh TEUKOE HARMANSHAH,S.B.ALI,FERNANDES RAJA SAOR, BERNI YUSRIZAHASBULLAH, beralamat kantor di Gedung Wisma Tugu II,
Lantai 2, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 7-9, Setiabudi,
Kuningan, Jakarta 12560, berdasarkan Surat Kuasa No:
017/PPN000.010/SK/2014 tertanggal 11 April 2014 dan telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai
pada hari Senin tanggal 14 April 2014 dibawah Nomor:
2. PT. PERTAMINA (Persero) Cq. PT. PERTAMINA (Persero) RU II,beralamat/berkedudukan di Jalan Putri Tujuh Dumai,
Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota
Dumai, dalam hal ini diwakili oleh ANTON SUMARTONORAHARJO, TENGKU RUBIAH, RISNANDAR HALID, BOYDO HARD PANJAITAN, HELEN SIPAHUTAR, GAMA UFIZARFAKHSYADZ, semuanya pekerja PT. PERTAMINA
(PERSERO), berdasarkan Surat Kuasa No. SK-156/
C00000/2013-SO tertanggal 3 September 2013 dan telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai
pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 dibawah
Nomor: 102/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagai
Hal 2 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSIIII/PEMBANDING II ;
MELAWAN :
1. ANTIK Bin ATAN, laki-laki, umur ± 53 tahun, pekerjaan Karyawan
Swasta, beralamat Jalan Suka Damai, RT.008 Kelurahan
Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai,
Riau;
2. TAMRIN Bin ATAN, laki-laki, umur ± 49 tahun, pekerjaan Petani,
beralamat Jalan Suka Darnai, RT.008 Kelurahan Bangsal
Aceh, Kecarnatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau;
3. ANJO Bin ATAN, laki-laki, umur ± 53 tahun, pekerjaan Petani, beralamat
Jalan Suka Damai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh,
Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau;
4. AMINAH Binti ATAN, Perempuan, umur ± 64 tahun, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Hayam Wuruk, RT.
011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Kota Dumai,
Riau;
5. SUPINAH Binti ATAN, Perempuan, umur ± 57 tahun, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Hayam Wuruk, No.
291 RT. 011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai
Timur, Kota Dumai, Riau; dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya ABDRIA SANDRY IRMA, SH., Advokat/
Pengacara berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 168
Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli
2013 yang telah dilegalisasi Nomor: 96/LEG/VII/2013
tertanggal 24 Juli 2013 oleh Notaris R. HERFILINA SAFITRI
OYONG dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Dumai pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013
dibawah Nomor: 88/SK/2013/PN-DUM. Oleh karena pada
proses persidangan perkara a quo, Penggugat I (ANTIK BIN
ATAN) meninggal dunia maka telah diperbaharui dengan
Surat Kuasa Khusus oleh ahli warisnya yang bernama
HADIJAH dan BASRI tertanggal 14 Februari 2014 yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai
pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 dibawah Nomor:
Hal 3 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
17/SK/2014/PN-DUM, Selanjutnyadisebut sebagai PARAPENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGATREKONVENSI/PARA TERBANDING ;
Dan
1.PT.PATRA DOK DUMAI (dalam Likuidasi), beralamat/berkedudukan di
Jalan Dockyard, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan
Dumai Barat, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh
MANGARATUA TAMPUBOLON, SH Advokat pada Law
Office MANGARATUA TAMPUBOLON & PARTNERS,
beralamat Kantor di Hotel K-77, Jalan Cempedak No.3 Kota
Dumai, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2014
dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Dumai pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 dibawah Nomor:
64/SK/2014/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSII/TURUT TERBANDING I ;
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DUMAI,beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar,
Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh WILER SIBURIAN,SH., dan SABUNGAN DOLOK SARIBU, memilih alamat pada
Kantor Pertanahan Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai
Bagan Besar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 357/SK-
14.72/VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 dan telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada
hari Senin tanggal 09 September 2013 dibawah Nomor: 99/
SK/2013/PN.DUM,selanjutnya disebut sebagai TERGUGATKONVENSI IV/TURUT TERBANDING II ;
3. NOTARIS dan PPAT FIRMAN, SH., MKn., beralamat di Jalan Sultan
Syarif Kasim No. 161 B Kota Dumai, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT KONVENSI V/TURUT TERBANDINGIII ;
Hal 4 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
Telah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Agustus
2014 Nomor: 119/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut
diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara
tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :
30/Pdt.G/2013/PN.DUM tanggal 2 April 2014;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat
Rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2013 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dengan Nomor
Register: 30/Pdt.G/2013/PN.DUM tertanggal 01 Agustus 2013 sebagai berikut:
1. Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah (objek sengketa dalam
perkara ini) seluas ± 2 hektar yang berasal dari warisan orang tua Para
Penggugat almarhum Atan P yang sudah meninggal dunia, terletak di jalan
Dockyard, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota
Dumai, Propinsi Riau;
Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan parit batas PT. Patra Dok Dumai/
sekarang dengan PT Pertamina Patra Niaga .............................. + 138 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pembangunan ............. + 115 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dockyard ........................ + 115 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat .....................+ 160 M;
2. Bahwa permasalahan mengenai objek sengketa dalam perkara ini dahulu
telah pemah disidangkan di Pengadilan Negeri Dumai, dimana yang
bertindak sebagai Penggugat adalah Antik Bin Atan (Penggugat No. 1
sekarang) dan Tergugatnya adalah PT. Patra Dok Dumai, sudah sampai
pada proses Peninjauan Kembalai (PK) dan putusan Peninjauan
kembalinya dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan
Hal 5 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
kurang pihak dan dalam pokok perkaranya Menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima(NO). Adapun putusan lengkap dari tiap tingkat
peradilan tersebut adalah sebagai berikut:
dimana Amar Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 13/PDT.G/2007/
PN.DUM tangal 7 Agustus 2007 berbunyi sebagai berikut:
Mengadili:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat Tersebut.
Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah milik Penggugat objek sengketa berupa sebidang
tanah seluas ± 2 Hektar yang terletak dijalan Dockyard, Kelurahan
Pangkalan sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dengan batas-
batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan parit batas PT. Patra Dok
Dumai................................................................................... + 138 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pembangunan .......+ 115 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dockyard ................... + 155 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat .............. + 160 M;
3. Menyatakan Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita objek sengketa yang telah
diletakkan dalam perkara ini;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan Objek sengkata dan
maupun orang-orang yang memperoleh hak dari padanya dan
menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat
apapun juga, apa bila ingkar akan dilakukan upaya paksa dengan
bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 856.000, (delapan ratus lima puluh enam ribu
rupiah);
Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 April 2008 No. 128/PDT/
2007/PTR, Amarnya sebagai berikut:
MENGADILI :
Menerima Permohonan Banding dan Pembanding/Tergugat;
Hal 6 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 07 Agustus
2007 Nomor: 13/Pdt.G/2007/PN.DUM, yang dimohonkan Banding
tersebut;
Mengadili sendiri:Dalam eksepsi:
Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat;
Dalam pokok Perkara:
Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juli 2009 No. 2568K/PDT/2008,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI:- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ANTIK BIN
ATAN tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.
128/PDT/2007/PTR tanggal 07 April 2008;
MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI:- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah milik Penggugat objek sengketa berupa sebidang tanah
seluas ± 2 Hektar yang terletak dijalan Dockyard, Kelurahan Pangkalan
Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dengan batas-batas
sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan parit batas PT. Patra Dok
Dumai........................................................................ .............+ 138 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pembangunan ...... + 115 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dockyard .................. + 155 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat ...............+ 160 M;
3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan
maupun orango-rang yang memperoleh hak daripadanya dan
menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat
Hal 7 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
apapun juga, apabila ingkar akan dilakukan upaya paksa dengan
bantuan aparat keamanan;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan, yang dalam kasasi ini ditetapkan
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 23 Pebruari
2011 No. 622 PK/PDT/2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali PT. Patra Dok Dumai tersebut.
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 2568K/Pdt/2008 tanggal 29
sebesar Rp1.000.000,(satu juta Rupiah) per hari hingga dilaksanakannya
putusan pengadilan ini oleh Tergugat Rekonpensi.
atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para
Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi IV telah mengajukan
jawaban, yang pada pokoknya:
I. DALAM EKSEPSI:1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;
Bahwa jika gugatan penggugat memang maksudnya adalah untuk
lembaga Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan
di Kota Dumai, dimana sesuai dengan materi gugatannya menyangkut
tindakan tergugat IV (Kantor Pertanahan Kota Dumai) yang telah
melakukan pendaftaran dan pemeliharaan data pendaftaran tanah atas
sertifikat HGB No. 587 dengan melaksanakan peralihan hak dari
tergugat I kepada tergugat II, hal mana dilakukan tergugat IV sesuai
dengan tugas pokok dan dan fungsinya sebagai mana diatur dalam
Pepres No: 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal
1 ayat (1) yakni sebagai lembaga pemerintahan yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di
Kota Dumai.
Bahwa sebagai lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan
tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kota Dumai, maka
dalam melaksanakan tugasnya dibidang pendaftaran tanah mengacu
Hal 26 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
pada PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tergugat IV
dalam perkara a quo adalah melaksanakan pemeliharaan
datapertanahan atas tanah yang diajukan penggugat sebagai objek
sengketa, maka dengan demikian tergugat IV dalam melaksanakan
perbuatan tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata
Usaha Negara, dan produk tersebut disebut dengan Keputusan Tata
Usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 poin 1 dan 2 UU
Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1996
menyatakan bahwa "(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang
berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi".
Bahwa dari kutipan pasal tersebut diatas yang diterapkan pada
materi gugatan penggugat yang menjelaskan peran tergugat IV dalam
gugatannya yakni melaksanakan pendaftaran dan Pemeliharaan data
Pendaftaran tanah atas tanah objek sengketa, adalah dalam
kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian
jika ada seseorang atau badan yang merasa dirugikan sebagai akibat
dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka bukan
wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan
memutuskan perkara antara penggugat dengan tergugat IV melainkan
menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
sebagaimana diatur dalama pasal 47 UU 5 tahun 1996.
Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka cukup alasan bagi
Hakim Pengadilan Negeri Dumai untuk menyatakan bahwa bukan
Kewenangan Pengadilan Negeri Dumai untuk mengadili, memeriksa
dan memutus perkara ini, atau setidak tidaknya menyatakan gugatan
penggugat pada tergugat IV tidak dapat diterima.
2. Eksepsi kesalahan menujukan subjek gugatan (error in subjekto)Bahwa penggugat barangkali mengajukan gugatannya pada
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Dumai (tertulis dalam
gugatannya Badan Pertanagan (BPN) Kota Dumai, sementara dalam
hukum acara perdata gugatan hanya dapat diajukan pada perorangan
atau badan hukum baik publik mapun privat yang sudah tertentu
Hal 27 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
Identitasnya seperti Nama, alamat dll, sementara gugatan penggugat
dialamatkan ke Kantor Badan Pertanagan Nasional (BPN) Kota Dumai,
yang mana lembaga dengan nomenklatur demikian tidak ditemukan
Kota Dumai.
Bahwa dalam nomeneklatur kelembagaan Pemerintahan di
Indonesia tidak terdapat Nomenklatur Kantor Badan Pertanagan
Nasional Kota Dumai, dan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan di Kota Dumai
satu-satunya adalah Kantor Pertanahan Kota Dumai yang merupakan
Lembaga Pemerintah yang mempunyai Tugas dan fungsi pertanahan di
Kota Dumai.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 1 ayat (1) menyatakan
bahwa "Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaPresiden", selanjutnya pada pasal 2 dinyatakan bahwa" Badan
Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan , dan
selanjutnya dalam pasal Pasal 28 ayat (1) dikatakan bahwa " Untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di
daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diKabupaten/Kota.
Bahwa dari kutipan pasal diatas jelas bahwa yang mempunyai
tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan di Kota
Dumai adalah Kantor Pertanahan Kota Dumai yang mendapatkewenangan berdasarkan Pelimpahan Kewenangan dariPemerintah RI melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional, danselanjutnya secara Hirarki pelimpahan tersebut kepada KepalaKantor Wilayah Propinsi Riau dart selanjutnya kepada KepalaKantor Pertanahan Kota Dumai.
Bedasarkan uraian diatas maka gugatan penggugat adalah
salah sebab gugatan tersebut ditujukan kepada badan hukumyang tidak
dikenal dalam nomenklaturorganisasi Pernerintahan di Kota Dumai,
sehingga gugatan tersebut telah salah menujukan subjek gugatannya,
dengan demikian cukup alasan bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk
Hal 28 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat pada
tergugat IV tidak dapat diterima.
3. Eksepsi tentang kualitas penggugatBahwa penggugat mengaku sebagai para ahli waris Atan P, akan
tetapi tidak mendasarkan pada satu bukti apapun, maka apabila benar
sebagai ahli waris maka harus ada surat dari pejabat yang
berwewenang yang membuktikan hal itu, sehingga dengan demikian
para penggugat nyata punya kualitas untuk mengajukan perkara ini,
sepanjang surat atau akte/keputusan tettang ahli waris tersebut tidak
dibuktikan maka dengan demikian para penggugat tidak berkwalitas
mengajukan gugatan atas perkara ini.
Bahwa dari uraian tersebut diatas karena tidak ada dasar bukti
bahwa para penggugat adalah ahli waris Atan P maka cukup alasan
bagi Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara ini untuk
menyatakan batal gugatan penggugat dengan demikian menolak
gugatan penggugat ini atau paling tidak menyatakan gugatan penggugat
tidak dapat diterima.
4. Gugat pada Tergugat IV salah sasaran.Bahwa dalam hukum acara perdata terjadinya sengketa apabila
ada persinggungan kepentingan antara tergugat dan penggugat,
sementara dalam perkara ini tergugat IV tidak pernah ada
ketersinggungan kepentingan dengan para penggugat, kalaupun
tergugat IV melaksanakan pendaftaran atas tanah objek perkara bukan
atas dasar tindakan/perbuatan tergugat IV, melainkan hanya
melaksanakan prosedur administrasi atas peralihah hak objek sengketa
yang didasarkan pada perjanjian antara tergugat I dan II yang
dituangkan dalam akte Notaris/PPAT (tergugat V), sehingga inisiatif
atas tindakan hukum atas objek sengketa adalah tergugat I dan II yang
dituangkan dalam akte yang dibuat oleh tergugat V, sedangkan
tergugat IV hanyalah mendaftarkan atas proses perbuatan hukum
tergugat I, II dan V secara administratif agar perbuatan hukum tersebut
secara hukum negara diakui sebagai bukti yang kuat sesuai dengan
Pasal 19 UUPA, maka dengan demikian secara keperdataan tidak ada
ketersinggungan tergugat IV dengan penggugat, kecuali itu tergugat IV
berkewajiban mendaftarkan seluruh perbuatan hukum atas bidang
tanah yang telah melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan
peraturan yang berlaku dalam hal ini PP No. 24 Tahun 1997, dan jika
Hal 29 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
terjadi perubahan status hukum atas bidang tanah yang terdaftar maka
tergugat IV berkewajiban untuk melaksanakan pendaftarannya
sepanjang perubahan status hukum tersebut mempunyai kekuatan
legal administratif, dengan demikian tidaklah layak jika tergugat IV
diajukan sebagai tergugat, dan apabila penggugat merasa agar
tergugat IV terikat dengan keputusan dalam perkara ini maka cukplah
apabila tergugat IV diposisikan sebagai turut tergugat sesuai dengan
Putusan No. 1642K/Pdt.G/2005,
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup alasan bagi
Hakim Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan tergugat IV dari perkara
ini, atau setidak-tidaknya agar tergugat IV terikat dengan Keputusan
dalam perkara ini cukuplah apabila tergugat IV hanya diikutkan sebagai
Turut Tergugat.Dan uraian eksepsi tersebut diatas maka cukup alasan bagi hakim
Pengadilan Negeri Dumai memutuskan dalam perkara ini:
Dalam eksepsi:
- Menyatakan batal gugatan penggugat untuk seluruhnya paling tidak
menolak gugatan yang ditujukan pada pada tergugat IV atau paling
tidak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Bahwa apabila Bpk. Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain
maka:
II. DALAM POKOK PERKARABahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu
kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini karenanya mohon telah
dianggap disampaikan dalam pokok perkara ini;
Bahwa tergugat IV menyangkal seluruh dalil-dalil penggugat kecuali
dalil-dalil yang diakuinya secara tegas dan nyata.
Bahwa dalam petitumnya penggugat menyatakan tergugat IV telah
melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membantu tergugat I, II
dan Ill dalam peralihan hak atas objek sengketa, hal ini tidak benar karena
tergugat IV melakukan itu adalah berdasarkan prosedur hukum yang telah
dilaksanakan oleh tergugat I, II, dan III didapan tergugat V atas tanah
sengketa, dan atas dasar akta yang dibuat dihadapan tergugat V dengan
dilengkapi persyaratan administrasi lainnya maka wajib bagi tergugat IV
untuk melaksanakan pendaftaran tanah atas perbuatan hukum peralihan
hak atas tanah sengketa;
Hal 30 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
Bahwa untuk diketahui, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal
1365 sampai dengan 1380 Kitab undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk
wetboek) yang secara umum unsur perbuatan melawan hukum sebagaia
mana diuraikan oleh DR.Munir Fuady, SH.,MH.,LLM., dalam bukunya yang
berjudul Perbuatan melawan Hukum (PT. Citra Adi Bakti 2005 Hal. 10-14
adalah:
a. Adanya suatu perbuatan
b. Perbuatan tersebut melawan hukum
c. Adanya kesalahan dari pelaku;
d. Adanya kerugian bagi korban;
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
Dari unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka jelas tidak ada
perbuatan yang dilakukan oleh tergugat IV kepada penggugat yang
memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sebab perbuatan hukum
tergugat IV atas perbuatan pendaftaran peralihan hak objek sengketa
adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada kesalahan
apapun yang dilakukan tergugat IV, sebab telah mendaftarkan peralihan hak
tersebut berdasarkan akta PPAT, dan dengan perbuatan tersebut tidak
pernah merugikan penggugat juga, perbuatan tersebut tidak mempunyai
hubungan sebab akibat (kausal) dengan kerugian penggugat yang
seandainya adapun.
Bahwa memang objek perkara telah terdaftar awalnya dengan STP. HGB
587/1979 dan kemudian berdasarkan prosedur legal dari tergugat III telah
dperbaharui menjadi STP HGB 188/1988 dan kemudian berdasarkan
kesepakatan antara tergugat I dan II yang dituangkan dalam Akta yang dibuat
dihadapan Notaris/PPAT maka tergugat IV telah menerbitkan sertifikat HGB
No. 478,479,480 dan 481 atas nama Tergugat II;
Bahwa sesuai dengan Pasal 19 UUPA maka sertifikat HGB yang telah
dialihkan oleh tergugat I kepada tergugat II yang telah didaftarakan oleh
tergugat IV dalam buku tanahnya telah mempunyai kekuatan hukum yang
kuat, dalam arti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka sertifikat
hak atas tanah yang dikeluarkan oleh tergugat IV atas tanah sengketa haruss
diterima sebagai satu-satunya bukti atas kepemilikan hak atas tanah terdaftar
tersebut;
Bahwa tergugat IV setelah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa
belum pernah menerima bukti atau alas hak yang membuktikan kebalikan dari
kekuatan pembuktian atas sertifikat HGB tanah sengketa, maka dengan
Hal 31 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
demikian tergugat IV sampai saat ini secara hukum harus diterima bahwa
hanya tergugat II lah sebagai pemilik yang sah dan mempunyai kekuatan
pembuktian yang kuat atas tanah sengketa;
Bahwa dari uraian tersebut diatas tergugat IV tidak pernah melakukan
perbuatan melawan hukum seperti yang uraikan penggugat dalam
gugatannya, sebab sebagai Institusi pemerintah tergugat IV hanya
melaksanakan perbuatan hukum sepanjang sesuai dengan prosedur dan
persyaratan yang ditentukan untuk itu, dan seandainyapun para penggugat
dapat menunjukkan aspek legalitas dan adminstratifnya yang menunjukkan
adanya hak penggugat atas tanah sengketa maka tergugat IV wajib
menyesuaikan dengan status hukum legal tersebut sepanjang penggugat
dapat membuktikan haknya dan mengikuti prosedur yang ditentukan untuk itu;
Bahwa hal tersebut tidak terlepas dari azas hukum pertanahan (UUPA)yang berlaku saat ini yang mengikat tergugat IV dalam melaksanakan tugasnya
yaitu asas negatif yang dimaknai bahwa Pihak yang terdaftar sebagai Pemilik
Tanah dalam sertifikat tidak mutlak menjadi pemilik atas tanah tersebut apabila
ada pembuktian yang Iebih kuat, hal ini sesuai dengan Pasal 19, Undang-
undang No. 5 thn 1960, yang mengatur bahwa Sertifikat hanya sebagai bukti
hak dalam arti bahwa sertifikat akan diterima sebagai-satusatunya, bukti atas
pemilikan sebidang tanah keculai ada pembuktian yang Iebih kuat dalam arti
bahwa dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah tidak mutlak bahwa siapa
yang terdaftar sebagai pemiliknya mutlak sebagai pemilik;
Bahwa dengan demikian tergugat IV dalam melaksanakan fungsinya
melakukan pendaftaran tanah tidak diwajibkan meneliti kebenaran materiil
alas hak yang diajukan pemohon, untuk melaksanakan pendaftaran tanah
karena itu adalah wewenang lembaga yudikatif (Pengadilan) kecuali hanya
melihat pada pembuktian format, kecuali nyata-nyata secara kasat mata
nampak ada pemalsuan atas Dokumen yang diajukan sebagai persyaratan
dalam pendaftaran tanah;
Bahwa dengan demikian berdasarkan alas hak yang diajukan oleh para
tergugat I,dan II yang dibuat dihadapan tergugat V, cukup dasar bagi tergugat
IV untuk melaksanakan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan data
pendaftaran tanah atas tanah objek perkara.
Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat IV
memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Dumai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan
memutuskan:
Hal 32 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
I. DALAM EKSEPSI:1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan penggut kabur (Obscuur libel);
II. DALAM POKOK PERKARA:- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara.
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para
Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi V telah mengajukan
jawaban, yang pada pokoknya:
Membaca dan mempelajari isi gugatan Para Penggugat sebagaimana
ternyata dan khususnya yang termuat dalam:
a. halaman 2 angka 5, yang menyatakan bahwa Para Penggugat
mengajukan gugatan terhadap ..., “5. Notaris dan PPAT Firman, SH, MKn,
beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 161 B Kota Dumai; Selanjutnya
disebut Tergugat V;
b. halaman 4 dan 5 angka 5, yang menyatakan bahwa: ..., Tergugat I telah
menjual/ mengalihkan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II (PT.
Pertamina Patra Niaga) dengan bantuan Notaris dan PPAT Firman, SH,
MKn (Tergugat V) ..., dst;
c. halaman 6 angka 19, yang menyatakan: ..., bahwa tanah objek sengketa
tidak termasuk areal Tergugat I yang diperdapat dari Tergugat III karena
batas-batas tanah areal milik Tergugat I seluas + 300 hektar sesuai
dengan sertifikat HGB No. 587/188 ..., dst;
d. halaman 7 angka 25 point 6, yang menyatakan bahwa: ..., 6. Menyatakan
Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum
karena telah membantu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam
peralihan hak atas objek sengketa;
Berdasarkan isi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada huruf A, B,
C, dan D tersebut di atas maka:
DALAM EKSEPSI:1. Gugatan Para Penggugat Gugur Dengan Sendirinya Atas Kehendak
Para Penggugat;Bahwa gugatan Para Penggugat telah gugur dengan sendirinya atas
kehendak Para Penggugat sendiri, yakni karena Para Penggugat telah
Hal 33 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
memasukkan nama kami, Notaris dan PPAT Kota Dumai selaku Pihak
Tergugat V dalam perkara a quo;
Bahwa Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I,
tergugat II, Tergugat III maupun dengan Para Penggugat sendiri dan
kalaupun Tergugat V terlibat dalam pembuatan akta otentik pada proses
peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat III, hal tersebut semata-
mata didasari oleh kewenangan dan kewajiban hukum yang diberikan
peraturan perundang-undangan kepada Tergugat V, sebagaimana diatur
dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan
Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup jelas kiranya bahwa Tergugat
V bukan termasuk para pihak (subjek hukum gugatan) dalam perkara
perdata ini, sedemikian hingga sudah cukup bagi Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para
Penggugat sebagai konsekwensi dari dimasukkannya/ dicantumkannya
nama kami, Notaris dan PPAT Kota Dumai selaku Pihak Tergugat V
dalam perkara a quo;
2. Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dalil hukum yang kuatpada posita/ dasar hukum gugatannya sehingga tidak dapatmembuktikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yangdimaksudkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat V;Bahwa Para Penggugat mendalilkan dengan menyatakan: “..., Tergugat I
telah menjual/ mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II
(PT. Pertamina Patra Niaga) dengan bantuan Notaris dan PPAT Firman,
SH., MKn., (Tergugat V) ..., dst.”, lalu dalam petitm gugatan Para
Penggugat mengajukan tuntutan bahwa Menyatakan Tergugat IV dan
Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum karena telah
membantu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam peralihan hak
atas obyek sengketa;
Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Para Penggugat dalam
gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) apa, peristiwa
hukum apa dan atau perbuatan hukum apa mengenai perbuatan
melawan hukum yang dimaksudkan Para Penggugat, sehingga terkesan
dalil Para Penggugat dalam gugatannya hanya asal-asalan saja;
Hal 34 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
3. Objek Gugatan dari Para Penggugat Kabur (obscuur libel);Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagai berikut:
“ …bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk areal Tergugat I yang
diperdapat dari Tergugat III karena batas-batas tanah areal milik
Tergugat I seluas + 300 hektar sesuai dengan Sertifikat HGB No.
587/188 ... dst”;
Bahwa dari dalil tersebut cukup jelas kiranya Para Penggugat tidak
mengetahui objek gugatan secara benar dan mengajukan dalil yang
mengada-ada karena kami Notaris dan PPAT Kota Dumai (Tergugat V)
tidak pernah memverifikasi dokumen hukum/ sertifikat sebagaimana yang
disebut Para Penggugat di atas;
DALAM POKOK PERKARA:1. Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat
atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak
beralasan secara hukum;
2. Tergugat V menolak memberi keterangan mengenai isi akta yang
Tergugat V buat, untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II dalam
perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya
menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam
turunan resmi Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 30/Pdt.G/2013/PN.DUM
tanggal 2 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONVENSI:DALAM EKSEPSI:
- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I,
Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/
Penggugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi IV, dan Tergugat Konvensi
V untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan Para Penggugat Konvensi berkwalitas baik dan sah
menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
Hal 35 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
3. Menyatakan sah milik Para Penggugat Konvensi objek sengketa yang
berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Dock yard Kelurahan
Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dengan batas-
batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan parit batas PT. Patra Dok
Dumai......................................................................................+ 138 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pembangunan .........+ 115 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dockyard .....................+ 155 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat ................ + 160 M;
4. Menyatakan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat
Konvensi III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena
menguasai tanah objek sengketa tanpa hak;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan
Tergugat Konvensi III tersebut telah merugikan Para Penggugat
Konvensi;
6. Menyatakan Tergugat Konvensi IV dan Tergugat Konvensi V telah
melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membantu Tergugat
Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III dalam
peralihan hak atas objek sengketa;
7. Memerintahkan Para Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh
terhadap keputusan ini;
8. Menghukum Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat
Konvensi III untuk mengosongkan objek sengketa dari segala hak
miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hakdaripadanya dan
setelah kosong rnenyerahkannya kepada Para Penggugat Konvensi, jika
ingkar dengan bantuan kepolisian atau pihak lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk
membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara sekarang ini,
walaupun ada perlawanan, Banding atau Kasasi;
10.Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi
untuk yang lain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI:- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I,
Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, dan Penggugat
Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III untuk seluruhnya;
Hal 36 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat
Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat
Rekonvensi III, Tergugat Konvensi IV, dan Tergugat Konvensi V untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng
sebesar Rp. 1.769.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu
rupiah);
Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor:
30/PDT.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan
Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 April
2014, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Kuasanya telah
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor:
30/PDT.G/2013/PN.DUM tanggal 2 April 2014;
Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan
Banding Nomor: 30/Pdt.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Jurusita dan
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Tergugat Konvensi
II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I tersebut diatas, telah diberitahukan
secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para
Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding pada tanggal 17 April 2014, kepada
Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Turut Terbanding I pada tanggal
29 April 2014, kepada Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi
III/Pembanding II pada tanggal 17 April 2014, kepada Tergugat Konvensi
IV/Turut Terbanding II pada tanggal 17 April 2014 dan kepada Tergugat
Konvensi V/Turut Terbanding III pada tanggal 16 April 2014 ;
Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor:
30/PDT.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan
Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April
2014, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Kuasanya telah
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor:
30/PDT.G/2013/PN.DUM tanggal 2 April 2014;
Hal 37 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan
Banding Nomor: 10/Pdt.G/2012/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Jurusita dan
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Tergugat Konvensi
III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II tersebut diatas, telah diberitahukan
secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/para
Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 21 April 2014, kepada Tergugat
Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Turut Terbanding I pada tanggal 29 April
2014, kepada Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I
pada tanggal 29 April 2014, kepada Tergugat Konvensi IV/Turut Terbanding II
pada tanggal 21 April 2014 dan kepada Tergugat Konvensi V/Turut Terbanding
III pada tanggal 21 April 2104;
Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohanan bandingnya,Kuasa
Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I telah mengajukan
Memori Banding tertanggal 8 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014, dimana
berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor :
30/Pdt.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani Jurusita dan Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Memori
Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada
Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding
pada tanggal 13 Mei 2014, kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi
I/Turut Terbanding I pada tanggal 11 Juni 2014, kepada Tergugat Konvensi
III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II pada tanggal 13 Mei 2014, kepada
Tergugat Konvensi IV/Turut Terbanding II pada tanggal 21 Mei 2014 dan
kepada Tergugat Konvensi V/Turut Terbanding III pada tanggal 13 Mei 2014 ;
Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohanan bandingnya,Kuasa
Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Mei 2014 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014,
dimana berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding
Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani Jurusita dan Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut
kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para
Hal 38 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
Terbanding pada tanggal 20 Mei 2014, kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat
Rekonvensi I/Turut Terbanding I pada tanggal 11 Juni 2014, kepada Tergugat
Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I pada tanggal 9 Juni 2014,
kepada Tergugat Konvensi IV/Turut Terbanding II pada tanggal 21 Mei 2014
dan kepada Tergugat Konvensi V/Turut Terbanding III pada tanggal 20 Mei
2014 ;
Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari kuasa
Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II, Kuasa Para
Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding telah
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juni 2014 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 3 Juni 2014, selanjutnya
sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
Nomor : 30/PDT.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani Jurusita dan Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Kuasa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I pada
tanggal 13 Agustus 2014 dan kepada Tergugat Konvensi III/Penggugat
Rekonvensi III/Pembanding II pada tanggal 3 Juni 2014 ;
Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari kuasa
Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I, Kuasa Tergugat
Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Turut Terbanding I telah mengajukan
Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 18 Juli 2014, selanjutnya sesuai dengan
Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :
30/PDT.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani Jurusita dan Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kontra
Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa
Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I pada tanggal 12
Agustus 2014 dan kepada Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi
III/Pembanding II pada tanggal 25 Juli 2014 ;
Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari kuasa
Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I, Kuasa Tergugat
Konvensi IV/Turut Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding
tertanggal 21 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai
Hal 39 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
pada tanggal 23 Mei 2014, selanjutnya sesuai dengan Relaas Pemberitahuan
dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 30/PDT.G/2013/PN.DUM
yang ditanda tangani Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai
dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kontra Memori Banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat Konvensi II/Penggugat
Rekonvensi II/Pembanding I pada tanggal 24 Juni 2014 dan kepada Tergugat
Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II pada tanggal 2 Juni
2014 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa
Berkas Nomor : 30/PDT.G/2013/PN.DUM, yang ditanda tangani oleh Jurusita
dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Jakarta
Selatan, kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi
pada tanggal 9 Mei 2014, kepada Kuasa Tergugat Konvensi I/Penggugat
Rekonvensi I/Turut Terbanding I pada tanggal 5 Agustus 2014, kepada Kuasa
Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I pada tanggal 29
Agustus 2014, kepada Kuasa Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi
III/Pembanding II pada tanggal 8 Mei 2014, kepada Kuasa Tergugat Konvensi
IV/ Turut Terbanding II pada tanggal 8 Mei 2014 dan kepada Tergugat Konvensi
V/Turut Terbanding III pada tanggal 9 Mei 2014, masing-masing telah
diberitahukan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, sebelum berkas perkara tersebut
dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat
banding;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Tergugat
Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding I dan dari Kuasa Tergugat
Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding II, diajukan dalam tenggang
waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut, secara formal
dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari
dengan secara seksama berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri
Dumai Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.DUM tanggal 2 April 2014 dan memori
banding dari pihak pembanding serta kontra memori banding dari pihak
Hal 40 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
terbanding serta surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tingkat Banding
memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menerapkan hukumnya,
tetapi keliru dalam menilai faktanya bertentangan dengan bukti dipersidangan,
khususnya mengenai dikabulkannya sebahagian gugatan Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan lebih khusus lagi ditolaknya Eksepsi
Tergugat Konpensi/Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu maka Majelis
Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam
memutus perkara ini ditingkat banding yakni sebagai berikut :
DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :
Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat
Konpensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;
2. Eksepsi Daluarsa Perkara ;
3. Eksepsi Surat Kuasa;
4. Eksepsi Obscuur Libel ;
Ad.1.Eksepsi Kompetensi Absolut :Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut adalah
gugatan Penggugat berkaitan dengan sengketa tanah yang terletak didalam
Sertifikat HGB No : 587/1979 atas nama Tergugat III yang telah dibalik namakan
menjadi HGB No : 188/1998 dan kemudian dipecah menjadi 4 (empat) Sertifikat
HGB yaitu : No : 478/2011, HGB No : 479/2011, HGB No : 480/2011 dan HGB
No : 481/2011 atas nama Tergugat I dan saat ini tanah tersebut telah dialihkan
kepada Tergugat I/Turut Terbanding I ;
- Bahwa agar tidak menimbulkan kerancuan hukum mengingat petitum
Penggugat berdampak langsung pada Sertifikat HGB No : 479/2011,
sementara mengenai kewenangan menyatakan batalnya Sertifikat atau
menyatakan Sertifikat tidak berlaku baik sebahagian maupun keseluruhan
adalah Pengadilan Tata Usaha yang berwenang Negara, maka seharusnya
perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan
bukan kewenangan Pengadilan Negeri Dumai ;
Hal 41 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan
kwalifikasi dari gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sesuai
dengan petitum gugatan Penggugat, maka mengenai sengketa kepemilikan
yang jelas merupakan perkara perdata yang berdasarkan Pasal 2 huruf a
Undang-Undang No : 5 Tahun 1986 bukan wewenang dari Pengadilan Tata
Usaha Negara melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum yang
berhak dan mengadili perkara a quo ;
Ad.3. Eksepsi Surat Kuasa :Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi I,
Tergugat Konpensi II/Penggugat Rekonpensi II dan Tergugat Konpensi III/
Penggugat Rekonpensi III, bahwa disebut dalam Surat Kuasa Penggugat yang
dibuat oleh pihak yang tidak berwenang selaku pewaris atas objek sengketa ;
- Bahwa Surat Kuasa tidak menyertakan alas hak yang sah secara hukum bagi
Pemberi Kuasa untuk mewakili ahli waris dalam perkara ini, sehingga dengan
demikian para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi secara hukum
tidak dapat memberikan dasar hukum yang sah bagi Pemberi Kuasa guna
dapat memberi Kuasa dan penerima Kuasa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut
diatas yang mengenai Eksepsi tetang Surat Kuasa sudah merupakan materi
dalam pokok perkara, maka akan diperiksa dan dipertimbangkan bersamaan
dalam pokok perkara ;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan
hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, maka
pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri
oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;
Ad.4. Eksepsi objek gugatan dari para Penggugat kabur ( Obscuur Libel).Bahwa Surat Gugatan Kabur dan tidak terang atau Formulasi gugatan tidak
jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas objek sengketa, petitum gugatan
tidka jelas dan masalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
Bahwa terhadap hal-hal lain yang dikemukakan dalam uraian Eksepsi tersebut
belum dipertimbangkan, karena sudah merupakan materi dalam pokok
perkara, maka akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara ;
Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Obscuur Libel yang telah
merupakan materi dalam pokok perkara sebagaimana telah dipertimbangkan
Hal 42 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
Pengadilan Tingkat Pertama serta menguraikan secara tepat dan benar, maka
pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri
oleh Pengadilan Tinggi dalam perkara ini ditingkat banding ;
Ad. 2. Eksepsi Daluarsa Perkara :
Bahwa Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi I, Tergugat Konpensi
II/Penggugat Rekonpensi II/Pembanding I dan Tergugat Konpensi
III/Penggugat Rekonpensi III/Pembanding II, telah mengajukan Eksepsi
tentang daluarsa perkara ;
Menimbang, bahwa tentang mengenai daluarsa suatu perkara adalah
suatu peraturan untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari sesuatu
dengan lewat waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam
undang-undang, daluarsa perkara menurut penguasaan fisik terhadap lahan
yang menjadi objek perkara, pembayaran Pajak Bumi Bangunan, Sertifikat
Hak Guna Bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997
dalam Pasal 32 ayat (2) menyebutkan : Dalam hal suatu bidang tanah sudah
diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata
menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak
dapat lagi menuntut pelaksaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)
tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan atas
penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut .
Sedangkan para Penggugat Konpensi/Para Terbanding/Para Tergugat
Rekonpensi membantah daluarsa perkara dengan berdasarkan pada
penguasaan fisik terhadap tanah yang menjadi objek perkara dan pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan serta gugatan;
Bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai memori banding
dengan kontra memori banding tentang Eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama
menilai dan menerapkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No : 24
Tahun 1997 yang didasarkan pada Penerbitan Sertifikat secara sah dan
secara nyata menguasai sebidang tanah, maka dalam tenggang waktu 5 (lima)
tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut diberikan hak untuk mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat atau kepada Kantor
Hal 43 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
Pertanahan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan atas penguasaan
tanah tesrebut ;
Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama menghubungkan uraian dan
alasan daluarsa perkara tersebut diatas dengan bukti Surat Sertifikat Hak
Guna Bangunan yaitu :
1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 478 Tahun 2011 tanggal 29
Desember 2011 ;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 479 Tahun 2011 tanggal 29
Desember 2011;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 480 Tahun 2011 tanggal 29
Desember 2011 ;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 481 Tahun 2011 tanggal 29
Desember 2011;
Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan
berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, dimana Majelis Hakim
Tingkat Pertama menilai Eksepsi Daluarsa Perkara merupakan materi dalam
pokok perkara, yang akan diperiksa dalam pokok perkara ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan
mengenai Eksepsi Daluarsa Perkara tidak sependapat dengan Majelis Hakim
Tingkat Pertama, mengenai fakta penerapan hukum Daluarsa 5 (lima) tahun
terhadap Daluarsa Perkara, karena faktanya Sertifikaf Hak Guna Bangunan No
: 481 Tahun 2011 yang berasal Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 587 Tahun
1979 dan diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 188 Tahun 1998
dan dipecah menjadi 4 (empat) Sertifikat :
1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 478 Tahun 2011 tanggal 29 Desember
2011 ;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 479 Tahun 2011 tanggal 29 Desember
2011 ;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 480 Tahun 2011 tanggal 29 Desember
2011 ;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 481 Tahun 2011 tanggal 29 Desember
2011 ;
- Bahwa dengan terbitnya asal usul Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 587
Tahun 1979 dengan dihubungkan tenggang waktu pengajuan gugatan
Penggugat tanggal 1 Agustus 2013, maka gugatan Penggugat ke
Pengadilan dengan lamanya penerbitan Sertifikat telah melebih 5 (lima)
Hal 44 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
Tahun atau lebih kurang 35 (tiga puluh lima ) tahun lamanya, sesuai dengan
ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997 atas
penerbitan suatu Sertifikat itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Eksepsi Daluarsa perkara dapat dikabulkan, sedangkan Eksepsi yang
selebihnya harus ditolak ;
Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas
dimana Eksepsi Para Tergugat dalam jawabannya karena Daluarsa Perkara
telah dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
gugatan para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding
secara formil tidak memenuhi syarat dalam mengajukan suatu gugatan, oleh
karena gugatan tidak memenuhi syarat, maka gugatan pokok perkara tidak
perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan para Penggugat Konpensi/para
Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
Dalam Rekonpensi :Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat Rekonpensi adalah
sebagaimana tersebut diatas :
Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam
gugatan Konpensi dimana formalitas gugatan Penggugat tidak memenuhi
syarat, karena Penggugat Konpensi tidak berhak lagi menuntut pelaksaan
haknya, karena sudah lewat 5 (lima) tahun dari Penerbitan Sertifikat sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1972 yang bersesuaian dengan
Eksepsi Daluarsa Perkara dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh
karena itu menurut Pengadilan Tinggi gugatan Rekonpensi ini juga dinyatakan
tidak dapat diterima ;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi tidak dapat diterima,
maka sudah sewajarnya para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/
Para Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik di Tingkat
Pertama maupu di Tingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah
dipertimbangkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Dumai No :
30/Pdt.G/2013/PN.DUM tanggal 2 April 2014, haruslah dibatalkan dan
Hal 45 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
Pengadilan Tinggi akan menagdili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah
ini ;
Mengingat, selain pada Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 Reglement
untuk tanah seberang ( RBg), juga pada Undang-Undang No : 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I :
-- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi II/Penggugat
Rekonvensi II/Pembanding I dan Tergugat Konvensi III/Penggugat
Rekonvensi III/Pembanding II;
-- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 30/Pdt.G/2013/
PN.DUM tanggal 2 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
DanMENGADILI SENDIRI :
Dalam Konpensi :Dalam Eksepsi :- Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/
Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/
Para Terbanding lewat waktu (Daluarsa);
Dalam Pokok Perkara :- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para
Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
Dalam Rekonpensi :- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak
dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi :- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para
Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan pada hari Rabu Tanggal 8 Oktober 2014 dalam
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan
Hal 46 dari hal 46 Putusan No.119/PDT/2014/PT.PBR
YOHANNES ETHER BINTI, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, TANIGINTING,SH.,MH dan AHMAD SUKANDAR, SH.,MH masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
tanggal 26 Agustus 2014 Nomor: 119/Pen.Pdt/2014/ PT.PBR, putusan mana
pada hari Senin Tanggal 13 Oktober 2014 telah diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh TABRANI,SmHk Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak yang berperkara dan kuasanya.
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,
TANI GINTING, SH.,MH YOHANNES ETHER BINTI, SH.,MHum