KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 NOMOR: PK- /DV.M.EKON/2019 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada basil, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Bambang Adi Winarso Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Nama Jabatan selanjutnya disebut Pihak Pertama Darmin Nasution Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Nama Jabatan Jakarta, Januari 2019 Pihak Pertama, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Pilrak Kedua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 7ltAh~^ Darmin Nasution Bambang Adi Winarso
6
Embed
7ltAh~^ - Gerai Otomatisasi Kementerian Koordinator Bidang ...kinerja.ekon.go.id/perencanaan/download/pk-23-2019-fATI8.pdf · KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
NOMOR: PK- /DV.M.EKON/2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada basil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Bambang Adi Winarso
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Nama
Jabatan
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Darmin Nasution
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Nama
Jabatan
Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Pilrak Kedua,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
7ltAh~^Darmin Nasution Bambang Adi Winarso
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Target2019
Sasaran Program Indikator Kinerja
Perbaikan Kemudahan Berusaha (EoDB)
Jumlah Paket Rekomendasi Pengembangan Sistem OSS lanjutan
1 Paket Rekomendasi
Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
Terwujudnya efektifitas kebijakan Ekonomi
1 Paket Rekomendasi
Terwujudnya Koordinasi dan Sinskrordsasi Kebijakan Perekonomian
Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
1 Paket Rekomendasi
Terwujudnya Koordinasi Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian
Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Indus hi
1 Paket Rekomendasi
Program : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
KegiatanKoordinasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Terlib Usaha Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Logistik Nasional Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan IndustriKoordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan InternasionalKoordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Investasia. Pengembangan Sistem OSSb. Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Investasi