3. Presentasi Implementasi

IMPLEMENTASIPENGAMPUNAN PAJAK

4

3

2

Peraturan Menkeu No 118/PMK.03/2016

SE-30/PJ/2016

Peraturan Menkeu No 119/PMK.03/2016

1

Per Dirjen Pajak No PER-07/PJ/2016

Standar Pengelolaan Pelayanan

RAHASIA WPWajib menjaga

kerahasiaan data/berkas wajib

pajak dan diharapkan

petugas tidak membawa

handphone selama bertugas

TIM KHUSUSDijalankan oleh

Tim Penerima dan Tindak Lanjut

Surat Pernyataan Harta

JAM PELAYANAN1. 08.00 s.d.16.00

waktu setempat.

2. Pelayanan tetap dilaksanakan saat jam istirahat

3. Kepala KPP dapat membuat kebijakan untuk menyesuaikan jam pelayanan

( SE-09/PJ/2013)

RUANGAN KHUSUS

• Menjaga kerahasiaan pelayanan

• Dilaksanakan di Ruangan Khusus

• Disesuaikan dengan kondisi masing-masing kantor

Kementerian Keuangan | Direktorat Jenderal Pajak

STARTWajib Pajak

PetugasHELPDE

SK

SPH diisi dan Kelengkapan sudah disiapkan

Petugas Penerima

Subtim Peneliti

WP Membutuhkan Bantuan:1. Penjelasan: Panduan mengisi SPH2. Informasi : syarat/kelengkapan TA

Menerima berkas SPH:A. Mengecek persyaratanB. Mengecek kelengkapanC. Otorisasi Cheklist S & KD. Submit Berkas Ke Peneliti

Menerima berkas SPH yg lengkap:A. Meneliti Kebenaran/Kesesuaian Berkas

SPHB. Otorisasi Cheklist Penelitian KebenaranC. Membuat Tanda TerimaD. PerekamanE. Membuat LPt dan draft S-KetF. Penyerahan Berkas Ke Pemberkasan

SPH, Lamp SPH & Checklist Syarat & Kelengkapan

Tanda Terima

ChecklistPenelitian Kebenaran

S-keterangan Terbit Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya di KPP

Subtim Penerima

1b

2

3

1aSubtim Peneliti

Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Harta (SPH)

Pengarah Layanan

Surat Keterangan

Kanwil DJPdikirimdiambil

Formulir Surat Pernyataan Harta.xls

• Formulir Surat Pernyataan Harta (SPH)

Formulir Daftar Utang dan Harta

• Formulir Daftar Utang dan Harta

Formulir SPH

PETUNJUK

UMUM

• Formulir diambil sendiri ke KPP atau Unduh melalui website www.pajak.go.id

• Surat Pernyataan ditandatangani• SPH disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy)

ukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) berat 70 gram, tidak boleh dilipat atau kusut

• Lampiran daftar harta dan utang disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) dan salinan digital (softcopy) media penyimpanan diberikan kepada DJP

• Penyampaian SPH dapat diwakilkan dengan membawa Surat Kuasa

• Pembayaran Uang Tebusan menggunakan SSP :• Kode Akun Pajak 411129 dan KJS 512• Masa Pajak dan Tahun Pajak diisi sesuai dengan tanggal

pembayaran• Wajib Pajak membayar pada Bank Persepsi yang ditunjuk

Hal Penting Harus Diperhatikan

LAMPIRAN SPHSurat Pernyataan Harta (SPH) harus dilampiri dengan:

Bukti Pembayaran Uang Tebusan

Bukti lunas Tunggakan

Daftar Rincian Harta beserta informasi kepemilikan

Daftar Utang serta dokumen pendukung

Bukti lunas pajak bagi WP yang sedang dilakukan Bukti Permulaan/penyidikan

Fotokopi SPT PPh terakhir

Surat Pernyataan mencabut permohonan

Lam

pira

n SP

H

Pasal 9 Ayat (2)

Surat Kuasa Penandatangan dan/atau Penyampaian

Surat Pengakuan Kepemilikan Harta, Surat Pengakuan Nominee, Dokumen Lain

AJUKAN TERLEBIH DAHULU SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN

PERMOHONAN/PENGAJUAN UPAYA HUKUM (JIKA ADA)

Harta yang di lakukan Repatriasi“

LAMPIRAN TAMBAHANWajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan

“

Pasal 9 Ayat (3)

Harta yang berada di dalam Indonesia

“

LAMPIRAN TAMBAHANWajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan

“

Pasal 9 Ayat (4)

BERLAKU BAIK HARTA YANG SUDAH ADA DI DALAM NEGAERI

MAUPUN REPATRIASI

Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan

4,8 M“

LAMPIRAN TAMBAHANWajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha“

Pasal 9 Ayat (5)

20 bb

LAPORAN BERKALA HARTA TAMBAHANWajib Pajak harus menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar

“

Pasal 9 Ayat (4)

BERLAKU BAIK HARTA YANG REPATRIASI MAUPUN YANG

SUDAH ADA DI DALAM NEGAERI

Laporan disampaikan paling lambat tanggal

Setelah periode berakhir yaitu

Sem

este

r 2tanggal

20 Januari untuk periode laporan realisasi investasi Juli sampai dengan Desember

Sem

este

r 1tanggal

20 Juli untuk periode laporan realisasi investasi Januari sampai dengan Juni

Terima Kasih.