2. Aspek Hukum Dalam Pembangunan Bab.1

ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

HASIL FISIK PEMBANGUNAN :GEDUNG BERTINGKATPUSAT PERBELANJAANBENDUNGANJALAN RAYA DAN JEMBATAN DLLPERTANYAAN :SIAPA PERENCANASIAPA PEMILIKSIAPA KONTRAKTORBERAPA DANADARI MANA SUMBER DANANYA

JARANG TERFIKIR, UNTUK ITU PERLU PERIKATAN ANTARA :PENGGUNA JASA (PEMILIK PROYEK)PENYEDIA JASA (PERENCANA/KONTRAKTOR PELAKSANA,KONSULTAN PENGAWAS) KONTRAK KONSTRUKSI (CONTRUCTION AGREEMENT)

BAB. IIPERKEMBANGAN INDUSTRI JASAKONSTRKSI DI INDONESIA

ADA 5 PERIODE PERKEMBANGAN JASA KONSTRUKSI YAITU :PERIODE 1945 1950 : PADA PERIODE INI INDUSTRI JASA KONSTRUKSI INDONESIA BELUM BANGKIT USAHA BELANDA : CLASH PERTAMA TH. 1947CLASH KEDUA TH.1948PERUNDINGAN LINGGAR JATIPERUNDINGAN ROEM- VAN ROYENPERSETUJUAN RENVILE TERJADI KMB, PENGAKUAN KEDAULATAN RI 19 DESEMBER 1949

TH. 1950 INDONESIA KEMBALI NKRIPADA PERIODE INI BELUM ADA PEMBANGUNAN ATAU INDUSTRI JASA KONSTRUKSIPERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI :NV. De HOLLANDSHE BETON MAATSCHAPPIJNV. ASSOCITIENV. NEDERLANDSHE AANNEMING MAATSCHAPPIJNV. VOLKER AANNEMING MAATSCHAPPIJNV. VIES & CONV, KAMIDPEMBORONG M. ZAIN dll.

2. PERIODE 1950 - 1959 PADA PERIODE INI JASA KONSTRUSI BELUM DAPAT BANGKIT DAN TUMBUH : SISTEM KABINET PARLEMENTER KABINET SILIH BERGANTI USAHA PEMILU PERTAMA 1955 GAGAL MEBUAT UUD YANG BARU PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DEFINITIF BELUM ADA BENTUK KONTRAK MASIH PENINGGALAN BELANDA ( AV41 ).

3. PERIODE 1960 1966

DEKRIT PRES. 5 JULI 1949 AKIBAT GAGAL KONSTITUANTE, KEMBALI KE UUD 45 PEMBANGUNAN DIMULAI DG KOMANDO LANGSUNG IR. SOEKARNO : MONAS, JEMBATAN SEMANGGI, WISMA NUSANTARA, GELORA SENAYAN HOTEL INDONESIA, MONUMEN IRIAN BARAT, LAPANGAN BANTENG. SAMUDRA BEACH BALI BEACH TEKNOLOGI TIDAK TERLALU CANGGIH DAN RUMIT, KECUALI WISMA NUSANTARA (LT.29), JMB. SEMANGGI (PRE-STRESSED), GELORA SENAYAN ( ATAP TEMU GELANG). KONTRAK KONSTRUKSI MASIH SANGAT SEDERHANA

KONTRAKTOR / PENYEDIA JASA ( PERUSAHAAN NEGARA ) :1. NV. De HOLLANDSHE BETON MAATSCHAPPIJ ( PT. HUTAMA KARYA )2. NV. ASSOCITIE ( PT. ADHI KARYA )3. NV. NEDERLANDSHE AANNEMING MAATSCHAPPIJ ( PT. NINDYA KARYA )4. NV. VOLKER AANNEMING MAATSCHAPPIJ ( PT. WASKITA KARYA )DLL BENTUK KONTRAK SAMPAI TH.1966 COST PLUS FEE, SETELAH 1966 PEMERINTAH MELARANG BENTUK KONTRAK SEPERTI INI. PROYEK BERBENTUK PRESTISE, KECUALI BENDUNG JATILUHUR, KARANGKATES PERSAINGAN PENYEDIA JASA HAMPIR TIDAK ADA, KARENA KONTRAKTOR DITUNJUK LANGSUNG OLEH PEMERINTAH.

4. PERIODE 1967 1996.AWAL 1969, PEMERINTAH MENETAPKAN PJPT. I ( 1969 1994 ), TERDIRI 5 REPELITAREPELITA I ( 1969 1974 )REPELITA II ( 1974 1979 )REPELITA III ( 1979 1984 )REPELITA IV ( 1984 1989 )REPELITA V ( 1989 1994 )PJPT II DIMULAI DARI TH. 1994 2019, DG REPELITA KE. VI (1994 1999)PADA PERIODE INILAH (Th. 1970) dinamakan KEBAMGKITAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI INDONESIA, PERUSAHAAN NEGARA (PN) DIUBAH MENJADI PESERO (PT) DENGAN SEBUTAN BUMN, PERSAINGAN SUDAH DIMULAI (TENDER)

,

5KEBERHASILAN PJPT :MENINGKATNYA PDB (PENDAPATAN DOMESTIK BRUTO), PADA PERIODE 1980 1985 SEKTOR JASA KONSTRUKSI MENYUMBANG 5,50 % DARI PDB DAN MENINGKAT 1,50 X ( 8 % ) PADA 1985 1990.TH. 1980 PDB RP. 45,50 TRI, JASA KONSTRUKSI RP. 2,50 TRITH. 1990 PDB RP. 195,60 TRI, JASA KONSTRUKSI RP. 10,70 TRITH. 1996 PDB RP. 454,50 TRI, JASA KONSTRUKSI RP. 42,00 TRI INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DISEBUT SEBAGAI ,,ENGINE OF GROWTH,, ATAU DISEBUT SEBAGAI LOKOMOTIF PEMBANGUNAN, KONTRAK KONSTRUKSI BELUM ADA UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR (UUJK 1999)

105. PERIODE 1997 - 2002TH. 1997 TERJADI KRISIS MONETER, AKIBATNYA :TERJADI GONCANGAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSILEMBAGA KEUANGAN BANYAK YANG AMBRUKPENGANGGURAN MENINGKATPDB NEGATIF 13,01 %, PERTUNBUHAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI NEGATIF 36,46 % PADA TH. 1999 PEMERINTAH MEMBUAT UU JASA KONSTRUKSI NO. 18/1999 DAN 3 PP YAITU PP. 28, PP. 29, DAN PP. 30/2000.

KONTRAK ( PERJANJIAN PEMBORONGAN )PEMBUATAN KONTRAK :PEMBUATAN KONTRAK MELALUI PROSES NEGO UNTUK MENGHASILKAN KONDISI YANG DAPAT DITRIMA KEDUA PIHAKKONTRAK REVIEW (TINJAUAN KONTRAK) : A. PERSYARATAN ADMINISTRASI : KONDISI PEMBERI TUGASPERKIRAAN SUMBER DANAPERKIRAAN NILAI KONTRAKCARA PEMBAYARANDENDA DENDA DLL.

B. PERSYARATAN TEKNIK : PENGALAMAN PERUSAHAAN SPESIFIKASI MATERIAL YANG AKAN DIGUNAKAN PERALATAN YANG DIBUTUHKAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN KUALIFIKASI PERSONIL KONDISI LINGKUNGAN C. ADMINISTRASI KONTRAK :PENGERTIAN KONTRAK : BAHAGIAN HUKUM PERDATA, MENURUT PSL.1313 KUHPerdata : ,,SUATU PERBUATAN DG MANA SATU ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA TERHADAP SATU ORANG LAIN ATAU LEBIH,,SYARAT SYARAT SAHNYA KONTRAK : ( MENURUT PSL. 1320 KUH Perdata )SEPAKAT KEDUA PIHAKKECAKAPAN MEMBUAT PERIKATANSUATU HAL TERTENTUSUATU SEBAB YANG HALAL

DOKUMEN KONTRAK :DOKUMEN TENDERSURAT PENUNJUKKANSURAT PERJANJIANSYARAT SYARAT PERJANJIANRINCIAN PEKERJAAN DAN HARGA

FORMAT STANDAR KONTRAK : SYARAT SYARAT UMUM SYARAT SYARAT KHUSUS

BAB. II. GAMBARAN KONTRAK KONTRUKSI SAMPAI SAAT INI1. GAMBARAN UMUMSECARA UMUM POSISI PENYEDIA JASA LEBIH LEMAH DARI PENGGUNA JASA, SERING MENEMPATKAN DIRINYA LEBIH TINGGI DARI PENYEDIA JASA ( BOWHEER), DAPAT MERUGIKAN PENYEDIA JASA.FAKTOR KKN, SEPERTI TENDER DIATUR, TENDER ARISAN, MARK UP, PEKERJAAN FIKTIF MENJADIKAN SEMAKIN BURUK.KHAWATIR TIDAK MENDAPATKAN PEKERJAAN, RELA DIPERLAKUKAN TIDAK ADIL.2. MODEL KONTRAK KONSTRUKSI SESUAI KUHPer. Psl.1338, BEBERAPA VERSI KONTRAK KONST. a. VERSI PEMERINTAH TIAP DEPARTEMEN MEMPUNYAI VERSI MASING-MASING b. VERSI SWATA NASIONAL BANYAK RAGAM ( STANDAR DEPART, KONTRAK LN FIDIC ,, federation internationale des ingenieurs counsels ,, JCT ,, joint contract tribunals,, ATAU AIA ,, american institut of architects,,

15c. VERSI ASING PADA UMUMNYA MENGGUNAKAN STANDAR FIDIC a JCT

3. KENDALA, ISI KONTRAK ( KERANCUAN, SALAH PENGERTIAN, BENTURAN )a. HAL-HAL YANG RANCU i). Contractors Full Frefinance dianggap Design Build/Turn Key ii). Pengadilan atau Arbitrase disebut secara jelas

b. SALAH PENGERTIAN Salah pengertian yang terjadi, kontrak Fixed Lump Sum Price , nilai tidak berubah, bagaimana jika pekerjaan berubah?

c. KESETARAAN KONTRAK Kontrak belum ,,Adil dan Setara,, (fair and equal ) : i). Penyedia Jasa lalai kena sanksi, bagaimana sebaliknya. ii). Kelambatan penyelesaian kena denda, sebaliknya keterlambatan pembayaran bagaimana?

d. ISI KONTRAK KURANG JELAS i). Jumlah hari pelaksanaan Kontrak ii). Kerancuan saat mulai kerja iii). Dokumen Kontrak tidak lengkap. iv). Pengawasan kontrak tidak berjalan sebagaimana mestinya. BAB. III. JENIS KONTRAK KONTRUKSIA. ASPEK PERHITUNGAN BIAYA : DIDASARKAN PADA PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN/HARGA BORONGAN. ADA 2 (DUA) MACAM BENTUK KONTRAK : 1. FIXED LUMP SUM PRICE DEFINISI : a. SECARA UMUM , VOLUME PEKERJAAN DALAM KONTRAK TIDAK BOLEH DIUKUR ULANG ( A FIXED LUMP SUM PRICE CONTRACT IS A CONTRACT WHERE THE BILL OF QUANTITY IS NOT SUBJECT TO REMEASUREMENT . b. PP NO.29/2000 TTG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DALAM BENTUK IMBALAN LUMP SUM (Psl.21(6) : Kontrak Jasa atas penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasinya tidak berubah). c. Robert D Gilbreath dalam Managing Contruction Contract : ,,Lump Sum..(HARGA PASTI) suatu harga yang pasti dan tertentu telah disetujui kedua pihak sebelum kontrak ditandatangani, harga tidak berubah selama ber- lakunya kontrak dan tidak dapat diubah kecuali karena perubahan lingkup pekerjaan. d. McNeil Stokes dalam bukunya Contruction Law in Contractors Language : ,,Kontrak Harga Pasti ,, bentuk kontrak yang biasa adalah perjanjian Lump Sum dimana kedua pihak sepakat pada jumlah harga yang pasti. Pengguna Jasa memikul semua resiko 4. KEPEDULIAN PADA KONTRAK KONTRAK DILIHAT/ DIBUKA JIKA TIMBUL MASALAH

5. ADMINISTRASI KONTRAK TIDAK ADANYA PETUGAS YANG DEFINITIF

6. KLAIM KONTRAK SAMPAI TAHUN 1997 BELUM PERNAH ADA KLAIM KONTRAK.19

DEFINISI : a. SECARA UMUM , VOLUME PEKERJAAN DALAM KONTRAK TIDAK BOLEH DIUKUR ULANG ( A FIXED LUMP SUM PRICE CONTRACT IS A CONTRACT WHERE THE BILL OF QUANTITY IS NOT SUBJECT TO REMEASUREMENT . b. PP NO.29/2000 TTG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DALAM BENTUK IMBALAN LUMP SUM (Psl.21(6) : Kontrak Jasa atas penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasinya tidak berubah). c. Robert D Gilbreath dalam Managing Contruction Contract : ,,Lump Sum..(HARGA PASTI) suatu harga yang pasti dan tertentu telah disetujui kedua pihak sebelum kontrak ditandatangani, harga tidak berubah selama berlakunya kontrak dan tidak dapat diubah kecuali karena perubahan lingkup pekerjaan. d. McNeil Stokes dalam bukunya Contruction Law in Contractors Language : ,,Kontrak Harga Pasti ,, bentuk kontrak yang biasa adalah perjanjian Lump Sum dimana kedua pihak sepakat pada jumlah harga yang pasti. Pengguna Jasa memikul semua resiko BAB. IV. Jenis KontrakBerdasar bentuk imbalan:Fixed Lump sum price : 1920 PENGERTIAN/BATASAN/DEFINISI : a. Secara Umum Volume yang tercantum merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume yang benar-benar dilaksanakan ,, A Unit Price Contract is A Contract where the Bill of Quantity is Subject to remeasurement,, b. PP No. 29/2000 Psl. 21 (2) : Kontrak imbalan Harga Satuan merupakan kontrak jasa atas penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan untuk spesifikasi tertentu yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan Penyedia Jasa. c. Robert D Gilbreath, ,, Harga Satuan,, Menggambarkan variasi dari kontrak lump sum, dimana total nilai kontrak ditetapkan dengan mengalihkan harga satuan dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan. d. McNeil Stokes ,,Kontrak Harga Satuan,, Penyedia Jasa dibayar suatu jumlah yang pasti untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan, untuk menghindari sengketa mengenai berapa pekerjaan yang sesungguhnya dilaksanakan setiap satuan pekerjaan harus ditentukan dengan tepat,,BAB. IV. Jenis Kontrak2. Harga Satuan (Unit Price)2021Ps. 30BAB. IV. Jenis Kontrak3. Gabungan Lump sum dan Harga Satuan

4.Terima Jadi (Turnkey), atau Contractors Full Prefinancing ContractPersentase

Berdasar Jangka Waktu Pelaksanaan:Tahun TunggalTahun Jamak

Berdasar Jumlah Pengguna Barang/Jasa:Kontrak Pengadaan TunggalKontrak Pengadaan Bersama2122Ps. 30BAB. IV. Jenis Kontrak4. Teresa Jadi (Turnkey)Persentase

Berdasar Jangka Waktu Pelaksanaan:Tahun TunggalTahun Jamak

Berdasar Jumlah Pengguna Barang/Jasa:Kontrak Pengadaan TunggalKontrak Pengadaan Bersama2223Ps. 30BAB. IV. Jenis Kontrak5. Persentase

Berdasar Jangka Waktu Pelaksanaan:Tahun TunggalTahun Jamak

Berdasar Jumlah Pengguna Barang/Jasa:Kontrak Pengadaan TunggalKontrak Pengadaan Bersama2324Ps. 30BAB. IV. Jenis Kontrak3. Gabungan Lump sum dan Harga SatuanTeresa Jadi (Turnkey)Persentase

Berdasar Jangka Waktu Pelaksanaan:Tahun TunggalTahun Jamak

Berdasar Jumlah Pengguna Barang/Jasa:Kontrak Pengadaan TunggalKontrak Pengadaan Bersama24 B. UNIT PRICE PENGERTIAN/BATASAN/DEFINISI : a. Secara Umum Volume yang tercantum merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume yang benar-benar dilaksanakan ,, A Unit Price Contract is A Contract where the Bill of Quantity is Subject to remeasurement,, b. PP No. 29/2000 Psl. 21 (2) : Kontrak imbalan Harga Satuan merupakan kontrak jasa atas penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan untuk spesifikasi tertentu yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pe- kerjaan yang benar-benar dilaksanakan Penyedia Jasa. c. Robert D Gilbreath, ,, Harga Satuan,, Menggambarkan variasi dari kontrak lump sum, dimana total nilai kontrak ditetapkan dengan mengalihkan harga satuan dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan. d. McNeil Stokes ,,Kontrak Harga Satuan,, Penyedia Jasa dibayar suatu jumlah yang pasti untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan, untuk menghindari sengketa mengenai berapa pekerjaan yang sesungguhnya dilaksanakan setiap satuan pekerjaan harus ditentukan dengan tepat,,BAB. VASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG DALAM KONTRAK KONSTRUKSIBEBERAPA ASPEK YANG TERKANDUNG DALAM KONTRAK KONSTRUKSI :ASPEK TEKNISASPEK HUKUMASPEK ADMINISTRASIASPEK KEUANGAN/PERBANKKANASPEK PERPAJAKANASPEK SOSIAL EKONOMI

1. ASPEK TEKNIS : MERUPAKAN ASPEK YANG PALING DOMINAN/PUSAT PERHATIAN, PADA UMUMNYA ASPEK TEKNIS MELIPUTI :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAKLAMPIRAN-LAMPIRANSYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAKSPESIFIKASI TEKNISGAMBAR-GAMBARASPEK TEKNIS DAPAT BERIMPLIKASI HUKUM, KARENA KURANG TELITI DALAM MENGURAIKAN :LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK) WAKTU PELAKSNAAN (COSTRUCTION PERIOD)METODE PELAKSANAAN (CONSTRUCTION METHOD)JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)CARA/METODE PENGUKURAN (METHOD OF MEASUREMENT)

2. ASPEK HUKUM : Psl. 1338 KUHPer. MENYATAKAN, PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA SAH, MERUPAKAN UU BAGI YANG MEMBUATNYA. ADA ASPEK HUKUM YANG DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK HUKUM :PENGHENTIAN SEMENTARA PEKERJAANPENGAKHIRAN PEKERJAAN/PEMUTUSAN KONTRAKGANTI RUGI KETERLAMBATAN (LIQUIDITY DAMAGES)PENYELESAIAN PERSELISIHAN (SETTLEMENT OF DISPUTE)KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUREE)HUKUM YANG BERLAKU (GOVERNING LAW)BAHASA KONTRAK (CONTRACT LANGUAGE)DOMISILI

ASPEK KEUANGAN/PERBANKANYANG TERPENTING MENYANGKUT :NILAI KONTRAK / HARGA BORONGAN (CONTRACT AMOUNT)CARA PEMBAYARAN (METHOD OF PAYMENT)JAMINAN-JAMINAN (GUARANTEE/BONDS) :JAMINAN UANG MUKA (ADVANCE PAYMENT BOND)JAMINAN PELAKSANAAN (FERFORMANCE BOND)JAMINAN PEMELIHARAN (DEFECT LIQUIDITY BOND)JAMINAN PEMBAYARAN (PAYMENT GUARANTEE)MENURUT MONIK BEY (Ktr ADVOKAT & PENGACARA GANIE DJEMAT & PARTNER ), DALAM MAKALAHNYA YANG BERJUDUL MEWASPADAI JAMINAN DALAM KONTRAK KONSTRUKSI DIKAITKAN DGN UU PERBANKANJAMINAN YANG LAZIM DIGUNAKAN :BANK GARANSI DAN STANDBY LETTER OF CREDIT DIATUR DALAM SK.DIREKSI BI No.23/72/KEP/Dir. Dan SE. Dir. No.23/3/UKU, DG TANGGAL YANG SAMA 28 PEB./1991, TERMASUK DALAM PAKET DEREGULASI PERBANKAN. MERUPAKAN PERJANJIAN BUNTUT(ACCESSOIR), DARI SEGI HUKUM MERUPAKAN PERJANJIAN PENANGGUNGAN YANG DIATUR DALAM KUHPer. Psl. 1820 SAMPAI 1850, BANK BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG.ASPEK PER PAJAKAN : TERKANDUNG DALAM KONTRAK KONST. TERUTAMA PPN DAN PPh, SEBAGAI PENDAPATAN PENYEDIA JASA, KONSULTAN PAJAK LISA $ PARTER MENYEBUTKAN PAJAK YG TERKAIT DG KONTRAK JASA KONST. BERUPA :LAYANAN JASA KONST. PERENCANAANLAYANAN JASA KONST. PELAKSANAANLAYANAN JASA KONST. PENGAWASANPEK. KONST. ADALAH : KESELURHAN ATAU SEBAGIAN RANGKAIAN KEGIATAN PERENCANAAN, DAN ATAU PELAKSANAAN BESERTA PENGAWASAN YANG MENCAKUP PEK. ARSITEKTURAL, SIPIL, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN TATA LINGKUNGAN MASING MASING BESERTA KELENGKAPANNYA UTK MEWUJUDKAN SUATU BANGUNAN ATAU BENTUK FISIK LAIN.PAJAK PERTAMBAHAN NILAI :A. PENGERTIAN : SALAH SATU JENIS PAJAK TIDAK LANGSUNG YANG DIPUNGUT PADA SETIAP PENYERAHANDALAM JALUR PRODUKSI, DISTRIBUSI, PEMASARAN, DAN MANAJEMEN DG METODE KREDIT PAJAK.B. DASAR HUKUM :UU. No.8, TH. 83 DAN UU No. 18 TH. 2000.KEP. DIRJEN PJK No. KEP.-10/PJ/95, Tgl. 31 JAN. 95C. DASAR PENGERTIAN PJK. ADALAH : NILAI PENGGANTIAN DLLASPEK PERASSURANSIAN :

ADALAH ASSURANSI YG MENCAKUP SELURUH PROYEK TERMASUK JAMINAN KEPADA PIHAK KETIGA DG MASA PERTANGGUNGAN SELAM PROY. BERLANGSUNG, JENIS ASSURANSI DIKENAL DG CONTRACTORS ALL RISK & THIRD PARTY LIABELITY ASSURANCE ( CAR & TPL)JENIS LAIN ASTEK DAN ASKES.

ASPEK SOSIAL EKONOMIMENYANGKUT : KEHARUSAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA BAHAN DAN PERALATAN DALAM NEGERI