ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN DIKOMUNITAS
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN DIKOMUNITAS
Fungsi fungsi hukum yang paling penting antara lain :Penjaga kedamaian/menyelesaikan masalah perselisihan antara individu.Menjaga ketertiban masyarakat.Menciptakan keadilan sosial.Melindungi atau menjaga lingkungan.Hukum sebagai alat kontrol sosial.
A. Undang-undang dan Peraturan PemerintahDalam melaksanakan asuhan kebidanan dimasyarakat bidan harus berpegang pada aspek hukum yaitu semua aspek legalitas yang mengatur bidan menjalankan profesinya dalam masyarakat. Latar belakang dibuat UU hukum kes : 1. Kes sbg salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia.2. Pembangunan kes diarahkan untuk mempertinggi derajat kes3. Dgn memperhatikan peranan kes, diperlukan upaya yg lebih memadai dlm peningkatan derajat kes
Ketentuan hukum yg mengatur ttg tenkes termasuk bidan :UU No. 23 Tahun 1992 ttg KesPP No. 32 Tahun 1996 ttg TenkesPermenkes 1464/MENKES/PER/X/2010 ttg izin dan penyelenggara Praktik Bidan.Kepmenkes RI No. 938/Menkes/SK/VIII/2007 ttg Standar Asuhan Kebidanan.Kode etik profesi.Standar Pelayanan Kebidanan.1. UU tentang praktik bidana. UU no 23 tahun 1992BAB VI Sumber Daya KesehatanBagian Kedua (Tenaga Kesehatan)Pasal 501. Tenkes bertugas menyelenggarakan atau melaksanakan keg kes yg sesuai dgn bidang keahlian & sesuai dgn kewenangan tenaga kes yg bersangkutan.2. Ketentuan mengenai kategori, jenis & klasifikasi tenkes ditetapkan dgn PPPasal 531. Tenkes berhak memperoleh perlindungan hukum dlm melaks tugas sesuai profesinya.2. Tenkes dlm melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi profesi & menghormati hak pasien.
3. Tenkes utk kepentingan pembuktian dpt mlkk tind medik thd seseorang dgn memperhatikan kes & keselamatan yg bersangkutan.4. Ketentuan mengenai standar profesi & hak-hak pasien sebagaimana dimaksud ayat 2 ditentukan dgn peraturan pemerintah.
Pasal 541. Thd tenkes yg melaks kesalahan/kelalaian melaks profesi dpt dikenakan tind disiplin.2. Penentuan ada atau tidaknya kesalahan/kelalaian sebagaimana dalam ayat 1 ditentukan o/ majelis disiplin o/ tenkes3. Ketentuan mengenai pembentukan fungsi, tugas tata kerja majelis disiplin tenkes ditetapkan o/ keputusan presiden.Pasal 55 1. Setiap orang berhak atas ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian yg dilakukan tenaga kesehatan.2. Ganti rugi yang sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan sesuai dgn peraturan perundang-undangan yg berlaku.2. Peraturan Pemerintah no 32 Tahun 1996 Pasal 1 1. Tenkes adalah setiap org yg mengabdikan diri dlm bidan kes serta memiliki pengetahuan & keterampilan melalui pendidikan dibid kesYg utk jenjang tertentu memerlukan kewenangan utk melakukan upaya kes2. Tenaga keperawatan meliputi perawat & bidan.B. Standar Praktik KebidananRuang lingkup pelayanan kebidanan adalah 24 standar.1. Standar pelayanan umuma. Persiapan untuk kehidupan keluarga sehatb. Pencatatan dan pelaporan2. Standar pelayanan antenatala. Identifikasi ibu hamilb. Pemeriksaan dan pemantauan antenatalc. Palpasi abdominald. Pengelolaan anemia pada kehamilan e. Pengelolaan dini hipertensi pada kehamilanf. Persiapan persalinan3. Standar pertolongan persalinana. Asuhan persalinan kala Ib. Persalinan kala II yg aman c. Penatalaksanaan aktif persalinan kala IIId.Penanganan kala II dgn gawat janin melalui episotomi Bidan mengenali secara tepat tanda2 gawat janin pd kala II lama, & segera mlkk episiotomi dgn aman utk memperlancar persalinan diikuti dgn penjahitan prenium.
4. Standar pelayanan nifasa. Perawatan bayi baru lahirb. Penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan c. Pelayanan bagi Ibu dan bayi pada masa nifas5. Penanganan kegawatdaruratan obstetric-neonatusa. Penanganan perdarahan pada kehamilan trimester IIIb. Penanganan kegawatan pada eklampsia c. Penanganan kegawatan pada partus lama/macetd. Persalinan dengan menggunakan Vakum ekstraktore. Penanganan retensio plasenta f. Penanganan perdarahan post partum primerg. Penanganan perdarahan post partum skunderh. Penanganan sepsis puerpuralisi. Penanganan asfiksia neonatorum
C. Kode Etik Profesi BidanKode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan didalam melaksanakan tigas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Tujuan kode etik :a. Menjunjung tinggi martabat & citra profesib. Menjaga & memelihara kesejahteraan para anggotac. Meningkatkan pengabdian para anggota profesid. Meningkatkan mutu profesiKode etik bidan berisi :1. Kewajiban bidan thd klien & masya. Setiap bidan senantiasa meunjung tinggi, menghayati & mengamalkan sumpah jabatannya dlm melaksanakan tugas pengabdiannya.b. Setiap bidan dlm menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat & martabak kemanusiaan yg utuh & memelihara citra bidan.c. Setiap bidan dlm menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pd peran, tugas, & tanggung jawab sesuai dgn keb klien, keluarga & masyarakat.d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien,menghormati hak klien dan nilai-nilai yg berlaku di masyarakat.e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien,keluarga dan masyarakat dengan identitas yg sama sesuai dengan kemampuan yg dimilikinya.f. Setiap bidan menciptakan suasana yg serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya,dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnyaa. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kpd klien ,keluarga & masy sesuai dgn kemampuan profesi yg dimiliki berdasarkan keb klien, klien & masyb. Setiap berhak memberikan pertolongan & mempunyai kewenangan dlm mengambil keputusan dlm tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi dan rujukan. 4. Kewajiban bidan terhadap profesinyaa. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tingg cita profesinya dgn menampilkan kepribadian yg tinggi dan pelayanan yg bermutu kepada masyarakat.b. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.c. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan sejeniisnya yg dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiria. Setiap bidan harus menjaga kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baikb. Setiap bida seyogyanya berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keteranpilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah,nusa bangsa dan tanah aira. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya ,senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan perintah dalam bidang kesehatan,khususnya dalam pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.
.D. Registrasi Praktik Bidan Dalam menjalankan profesi,bidan dikomunitas harus telah melaksanakan registrasi bidan sesuai dengan ketentuan dari Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002 yang mengatur tentang ;1. Surat izin bidan (SIB)2. Surat izin praktik bidan(SIPB)pasal 9 s.d 11. Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002 dapat dilihat pada lampiran buku.
E. Keputusan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan Tahun 2007Kepmenkes Nomor 521/Menkes/SK/IV/2007 Tentang Harga Obat Generik.Kepmenkes Nomor 562/Menkes/SK/V/2007 tentang Obat-Obat Tambahan Di luar Formularium pada Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2007.Kepmenkes Nomor 563/Menkes/SK/V/2007 tentang Keanggotaan Komisi Nasional Etik penelitian Kesehatan Masa Bakti 2007-2011.
E. Keputusan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan Tahun 2007
Kepmenkes Nomor 838/Menkes/SK/VII/2007 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Milik Pemerintah Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo.Kepmenkes Nomor 893/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Pemeriksaan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum.Kepmenkes Nomor 893/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Pengobatan Filariasis.
Kepmenkes Nomor 904/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Keenangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Kepmenkes Nomor 905/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Serdang Bedagai Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah. Kepmenkes Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan (dapat dilihat pada lampiran buku ). Kepmenkes Nomor 955/Menkes /SK/VIII/2007 tentang Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan.
