1. Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Jasa

SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASAIr. KAMTOMO KADARSIN, CESWIDYAISWARA DEPARTEMEN PU

Keppres 80 Tahun 2003 Keppres 61 Tahun 2004 Perpres 32 Tahun 2005 Perpres 70 Tahun 2005 Perpres 8 Tahun 2006

Prosedur PengadaanBarang / Jasa Pemerintah

Prinsip Dasar Pengadaan barang/jasa pemerintahEfisienEfektifTerbuka dan bersaingTransparanAdil/tidak diskriminatifAkuntabel

KEBIJAKAN UMUMMeningkatkan penggunaan produksi dalam negeriMeningkatkan peran serta usaha kecilMenyederhanakan ketentuan dan tata cara pengadaanMeningkatkan profesionalisme pengguna, panitia, dan penyedia barang/jasaMeningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakanMenumbuh kembangkan peran serta usaha NasionalMengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah NKRIMengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan

Etika Pengadaan barang/jasa pemerintahTertib dan tanggung jawabProfesional dan mandiri atas dasar kejujuranTidak saling mempengaruhiMenerima dan bertanggungjawab atas keputusan sesuai kesepakatanMenghindari dan mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan negaraMenghindari dan mencegah KKN

PELAKSANAAN PENGADAAN:Menggunakan Penyedia Barang/JasaDengan cara Swakelola

RUANG LINGKUP:Sumber dana seluruhnya atau sebagian dari APBN/APBD atau PHLN yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah

KRITERIA SWAKELOLA:

Meningkatkan kemampua teknis SDM instansi pemerintah ybsMemerlukan partisipasi masyarakat setempatTidak diminati penyediaResiko besarDiklatPilot projectPekerjaan khusus: pemrosesan data, kebijakan pemerintah, pengujian, pengembangan sistem, penelitian PTNPekerjaan rahasia

Penyedia barang/jasa 1. badan usaha2. perorangan

Pekerjaan :1. Barang2. Jasa pemborongan atau jasa lainnya3. Jasa konsultanMenggunakan penyedia barang/jasa

Persyaratan penyedia barang/jasa1. Memenuhi ketentuan menjalankan usahaMemenuhi persyaratan aspek hukum4. Tidak dlm pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dihentikan, tidak kena sanksi pidana3. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak2. Mempunyai NPWP

Persyaratan penyedia barang/jasaMemenuhi persyaratan kompetensi1. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial3. Memiliki SDM, Modal, Peralatan, dan fasilitas yang diperlukan5. Memiliki alamat tetap4. Pernah memiliki kontrak/sub kontrak dlm 4 th terakhir2. Tidak kena Black List

Tahap pelaksanaan:Menandatangani Pakta Integritas Menetapkan hasil pengadaanMenetapkan besar uang mukaTanda tangan kontrakMengawasi & mengendalikan pelaksanaan pekerjaanMenerima hasil pengadaan dan menyerahkan aset pemerintahTugas PPK:Tahap persiapan:Menyusun rencanaMenyediakan biayaMenetapkan paket pekerjaanMenetapkan HPS, rencana pelaksanaan pengadaanMengesahkan dokumen pengadaan

Tahapan PengadaanMenyusun Jadual Pengadaan

4Merencanakan Pengadaan

1MembentukPanitia Pengadaan

2Menetapkan Sistem Pengadaan

3Menyusun Owners Estimate

5Menyusun Dokumen Pengadaan

6Melaksanakan Pemilihan Penyedia B/J7Menyusunkontrak

8MelaksanakanKontrak9

Tahap 1:Merencanakan Pengadaan

Perencanaan Pengadaan yg dilaksanakan penyedia b/jPemaketan PekerjaanJadual Pelaksanaan PekerjaanBiaya PengadaanPelaksana Pengadaan

Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri.

Perluasan kesempatan bagi usaha kecil.Pemaketan pekerjaanMenetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil.

Mengumumkan secara luas rencana pengadaan

memecah paket agar tidak lelang

menyatukan atau memusatkan yang tersebar di beberapa daerahmenyatukan atau menggabungkan paket pekerjaan yang menurut sifat dan besarannya seharusnya untuk usaha kecilDilarang:

Jadwal Pelaksanaan PekerjaanPengguna wajib membuat jadwalJadwal meliputi : pelaksanaan pemilihanjangka waktu pelaksanaan pekerjaanwaktu serah terimaPenyusunan jadwal memperhatikan batas akhir tahun anggaran

Biaya pengadaanDepartemen/Pemda dll. wajib menyediakan biaya untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa :Honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan dan staf proyek.Pengumuman pengadaan barang/jasa.Penggandaan dokumen pengadaan dan atau dokumen prakualifikasi.Administrasi lainnya.

Perencanaan Pengadaan (swakelola)Perencanaan kegiatanPerencanaan KAK SwakelolaJadwal pelaksanaan kegiatanPelaksanaan kegiatan olehmasyarakat/LSM

Tahap 2:Membentuk Panitia Pengadaan

PELAKSANA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

S/d Rp. 50 Juta >> Pejabat Pengadaan (1 Orang)Di atas 50 Juta >> Panitia Pengadaan (Min 3 orang)

Anggota pp terdiri dari unsur-unsur yg memahami:

a.tata cara pengadaan;b.substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;hukum-hukum perjanjian/kontrak.

PERSYARATAN BAGI PENGGUNA DAN PANITIA/ PEJABAT PENGADAAN

Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan yang akan dibakukan secara nasional

Masa Transisi s/d 31 Desember 2005

Selama Masa Transisi berlaku tanda bukti Pelatihan Pengadaan yang pernah dilakukan Pemerintah

9 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; 2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);3. Menyiapkan dokumen pengadaan; 4. Mengumumkan secara terbuka pengadaan barang/jasa

5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 7. Mengusulkan calon pemenang; 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK;9. Menandatangani pakta integritas

Ketentuan ttg pembentukan panitia/ penunjukan pejabat pengadaanGasal, minimal 3 orang anggota : s/d Rp. 500 juta untuk barang/jasa pemborongan, s/d Rp. 200 juta untuk jasa konsultansi;5 orang anggota : di atas Rp. 500 juta untuk barang/jasa pemborongan, di atas Rp. 200 juta untuk jasa konsultansi;Optional: 1 orang pejabat pengadaan untuk pengadaan di bawah Rp. 50 juta.

Tahap 3:Menetapkan Sistem Pengadaan

PENETAPAN SISTEM PENGADAAN

Sistem Pengadaan mencakup metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metoda penyampaian penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama panitia pengadaan menetapkan terlebih dulu Sistem Pengadaan yg akan digunakan

PPK wajib mengumumkan secara luas paket2 pekerjaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/ jasa dimulai

METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 1. Pelelangan umum2. Pelelangan terbatas3. Pemilihan langsung4. Penunjukan langsungJasa konsultan

1. Seleksi umum2. Seleksi terbatas3. Seleksi langsung4. Penunjukan langsung

Pasca / Pra Kualifikasi Paska kualifikasiPelelangan UmumPelelangan UmumPasca kualifikasi/ PrakualifikasiPemilihan langsungPenunjukan langsungJasa KonsultansiKompleksTidak kompleksKompleks dan TidakPelelangan TerbatasPrakualifikasiPrakualifikasi

KUALIFIKASI PENYEDIA JASA Kemampuan Dasar (KD) pada NPt 7 tahun terakhirJasa Pemborongan: 2 NPtJasa Konsultansi: 3 NPtBarang dan jasa lain : 5 NptKetentuan fl (faktor likuiditas), fp (faktor perputaran modal), kp (kemampuan paket) tidak disebutTidak diperlukan lagi rekening koran, cukup dukungan bank, kecuali usaha kecil.Panitia tidak meminta seluruh dokumen yang dipersyaratkan, cukup dengan formulir isian kualifikasi. Bukti kebenaran data baru diminta apabila penyedia jasa akan diusulkan menjadi pemenang atau pemenang cadanganPanitia tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi calon peserta pengadaan dari luar provinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan

Larangan menambah persyaratan:

Panitia dilarang menambah persyaratan di luar yang telah ditetapkan dalam Keppres atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Larangan membuat kriteria dan persyaratan yang diskriminatif dan tidak obyektif.Larangan kepada departemen/ lembaga/ pemerintah daerah menambah persyaratan yang bertentangan dg Keppres.

JENIS KONTRAK:Berdasarkan bentuk imbalan: Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan LS & HS, Terima Jadi (Turn Key), PersentaseBerdasarkan Jangka Waktu Pelaksanaan: Tahun Tunggal, Tahun JamakBerdasarkan jumlah pengguna barang/jasa: Kontrak Pengadaan Tunggal, Konrak Pengadaan Bersama

Tahap 4:Menyusun Jadual Pengadaan

Penyusunan Jadual Pelaksanaan SwakelolaMengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan

Pengalokasian waktu untuk kegiatan pengadaan dalam pelaksanaan swakelola

Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan oleh Penyedia B/JMengalokasikan waktu untuk proses persiapan: (Tahap 1 sd Tahap 6)

Pengalokasian waktu untuk pelaksanaan kegiatan pra dan pasca Konrak

Pengumuman lelangPengambilan dok1hkpenjelasanPemasukan pnwrn> 7 hk1hk

Batas akhir pengambilan dokPembukaan pnwrnBts akhir pmskn dok> 7hk1 hkUsulan pemenang< 7hkPenetapan pemenangPengumuman pemenang< 2hk

Masa sanggahAkhir masa sanggahSPPBJTt kontrak< 14hkKEGIATAN PRA KONTRAK

Srt Penunjukan Penyedia BJ Td tangan Kontrak Jaminan Pelaksanaan14 hrSPMK 14 hrPenyerahan LapanganMasa berlakuPenawaranPemerikasan Bersama30 hrMasa PelaksanaanMasa PemeliharanJaminan PelaksanaanAsuransiRetensi/Jaminan Pemeliharan> 6 bl pek. permanen> 3 bl pek. semi permanen14 hrDenda keterlambatan(1 0/00 x NK)/hari < Jaminan pelaks Pre Constr Meeting7 hrMobilisasi KEGIATAN PASCA KONTRAKPerlindungan Kegagalan Bangunan 10 ThSaat paling lambat mulai waktu pelaksanaan kontrak dicantumkan dalam SPMKPHO FHOUang muka Keterlambatan

Tahap 5:Menyusun Owners Estimate

HAL-HAL YG PERLU DIPERTIMBANGKAN DLM PENYUSUNAN HPS dok pengadaan, khususnya spesifikasi teknik dan gambar teknikmetoda pelaksanaanjangka waktu pelaksanaanData lokasi: kondisi medan/topografi, vegetasi, ketersediaan tng kerja dan bahan/mtl, iklim/cuacaharga pasar setempat saat penyusunan hpskontrak sejenis yg pernah/sdg dilaksanakaninformasi resmi bpsprice list pabrik/agen tunggalpenggunaan standar mutu nasional (SNI)EEpagu dana yg tersediamemperhitungkan ppn, overhead, dan keuntungan wajartdk boleh: biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pph

Tahap 6:Menyusun Dokumen Pengadaan

Penyiapan Dokumen Pengadaan Dokumen AnggaranPeraturan Perundangan Dokumen spesifikasiDokumen KualifikasiDokumen Pemilihan Barang/Jasa LainnyaHPSJadual Pelaksanaan Pengadaan

Tahap 7:MelaksanakanPemilihan Penyedia B/J

Juklang ?

Lelang ?Pilang ?Pulang ?

PELELANGAN UMUM/SELEKSI UMUM

Pada prinsipnya semua pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya melalui Pelelangan Umum dengan pasca-kualifikasi, kecuali untuk pekerjaan kompleks dapat dengan prakualifikasi

Pada prinsipnya semua pengadaan jasa konsultansi harus dilakukan melalui Seleksi Umum dengan prakualifikasi

Pengumuman dilakukan secara terbuka

PELELANGAN TERBATAS/SELEKSI TERBATAS

Untuk pekerjaan kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas

Dilakukan dengan proses prakualifikasi

Diumumkan secara terbuka dengan menyebutkan nama penyedia barang/jasa yang diyakini mampu

Tetap memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi (di luar penyedia jasa yang namanya tercantum dalam pengumuman)

PEMILIHAN/SELEKSI LANGSUNG

Dilakukan dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan

Pemilihan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai s/d Rp 100 juta

Panitia pengadaan wajib melakukan prakualifikasi dan mengumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi dan internet

Membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran yang lulus prakualifikasi

Dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi

PEMASUKAN/ EVALUASI PENAWARANNilai total HPS diumumkan sejak rapat penjelasanTidak menggugurkan pada pembukaan penawaranPada tahap awal dapat dilakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dan evaluasi terhadap minimal 3 penawar terendah terkoreksiTidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan analisa harga satuanHarga satuan timpang > 110 % HPSPemenang: terendah dari yg memenuhi syaratTIDAK SEPENDAPAT Bila PPK tdk sependapat dg panitia, maka keputusan Menteri/Kepala Daerah bersifat finalBila PPK dan panitia tidak sependapat dengan Menteri, maka Keputusan Menteri bersifat final dan Pp/PPK tidak perlu mengubah BA Evaluasi

PENUNJUKAN LANGSUNG (PL)

Dilakukan apabila memenuhi kriteria Keadaan tertentu: penanganan darurat, pekerjaan yang perlu dirahasiakan, dan pekerjaan berskala kecil s.d. Rp. 50 JutaPengadaan jasa khusus: pekerjaan berdasar tarif resmi pemerintah, pekerjaan spesifik, merupakan hasil produksi usaha kecil, dan pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia jasaPanitia melakukan prakulaifikasi terhadap penyedia jasa yang akan ditunjuk Panitia melakukan klarifikasi dan negosiasiMasyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila proses PL dipandang tidak transparan, tidak adil, dan terdapat indikasi KKN

PEKERJAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, BENCANA SOSIAL DAN BENCANA PERANG

Pengguna barang/jasa dapat menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Daerah dan ada pernyataan bencana alam dari Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota

Bila lokasi tercakup dalam suatu kontrak yang sedang berjalan, diatur Contract Change Order dan dapat melebihi 10 % dari kontrak awal

Bila tidak masuk dalam cakupan areal suatu kontrak, pengadaan dapat dilakukan dengan PL kepada penyedia barang/jasa yg sedang melaksanakan pekerjaan sejenis atau yg dinilai mampu

Tahap 8:MenyusunKontrak

DOKUMEN KONTRAKDalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Hirarki kekuatan hukum:Surat perjanjian;Surat penunjukan penyedia jasa;Surat penawaran;Adendum dokumen lelang (bila ada);Syarat-syarat khusus kontrak;Syarat-syarat umum kontrak;Spesifikasi teknis;Gambar-gambar;Daftar kuantitas dan harga;Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.IPL dan analisa harga satuan mata pembayaran utama tidak menjadi bagian dari dokumen kontrak.

Surat PerjanjianKerangka surat perjanjian terdiri dari:

Pembukaan (Komparisi), meliputi:Judul kontrak;Nomor kontrak;Tanggal kontrak;Kalimat pembuka;Para pihak dalam kontrak;Penandatanganan kontrak.

Isi, meliputi pernyataan-pernyataan:

bahwa para pihak sepakat untuk mengadakan kontrak; bahwa para pihak menyetujui besarnya harga kontrak;bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak;bahwa kontrak meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan kontrak;bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak, yang dipakai dokumen urutannya lebih dulu;mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing;mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut;mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak.

Penutup, meliputi:Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut;Tandatangan para pihak dalam surat perjanjian bermeterai dan tanggal pada materai.

HARGA KONTRAK DAN SUMBER DANARincian harga kontrak sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak (Daftar Kuantitas dan Harga). Dibiayai dengan sumber dana APBN/APBD Murni/sebagian atau seluruhnya dibiayai dari PHLN.

Tahap 9:MelaksanakanKontrak

PENANDATANGANAN KONTRAKSetelah SPPJ diterbitkan, dana telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan:

paling lambat 14 hari setelah SPPJ dan setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan:dalam bentuk jaminan bank atau surety bond sesuai ketentuan dokumen kontrak;masa berlaku sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak s.d. 14 hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir sesuai ketentuan dokumen kontrak.Apabila penyedia jasa yang ditunjuk menolak/ mengundurkan diri dg alasan yang tidak dpt diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka PPK membatalkan SPPJ, mencairkan jaminan penawaran dan penyedia jasa dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

PPK dan penyedia jasa tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak s.d. penandatanganan kontrak.PPK dan penyedia jasa wajib memeriksa konsep surat perjanjian, meliputi substansi, bahasa/ redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar surat perjanjian.Banyak rangkap kontrak sesuai kebutuhan:Sekurang-kurangnya 2 kontrak asli dibubuhi meterai;Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai.

BENTUK PERIKATAN

Kontrak : > Rp. 50 juta, dg jaminan pelaksanaan, kecuali untuk pekerjaan jasa konsultansiSPK: > Rp. 5 juta s/d Rp. 50 juta, tanpa jaminan pelaksanaanKwitansi s/d Rp. 5 jutaKontrak di atas Rp.50 miliar ditandatangani PPK setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional

[email protected]

Ir. KAMTOMO KADARSIN, CESWidyaiswara Utama PratamaDepartemen Pekerjaan Umum08161875024E-mail : [email protected] : [email protected]

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*Ir. Kamtomo Kadarsin, CESPengadaan Barang / Jasa Pemerintah*Ir. Kamtomo Kadarsin, CESPengadaan Barang / Jasa Pemerintah*Ir. Kamtomo Kadarsin, CESPengadaan Barang / Jasa Pemerintah*Ir. Kamtomo Kadarsin, CESPengadaan Barang / Jasa Pemerintah*Ir. Kamtomo Kadarsin, CESPengadaan Barang / Jasa Pemerintah*Ir. Kamtomo Kadarsin, CESPengadaan Barang / Jasa Pemerintah*Ir. Kamtomo Kadarsin, CESPengadaan Barang / Jasa Pemerintah*Ir. Kamtomo Kadarsin, CESPengadaan Barang / Jasa Pemerintah*Ir. Kamtomo Kadarsin, CESPengadaan Barang / Jasa Pemerintah*Ir. Kamtomo Kadarsin, CESPengadaan Barang / Jasa Pemerintah*Ir. Kamtomo Kadarsin, CES