LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 1 Dinas Sosial BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum SKPD Dinas Sosial Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, dimana sebelumnya berbentuk Kantor Sosial sebagai Lembaga Teknis Daerah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut : Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Dinas Sosial Kota Bandung sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandung saat ini sebanyak 51 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Struktur dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut :
51
Embed
1 BAB I PENDAHULUAN Dinas Sosial Kota Bandung sebagai ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 1
Dinas Sosial
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum SKPD
Dinas Sosial Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, dimana sebelumnya berbentuk Kantor
Sosial sebagai Lembaga Teknis Daerah yang memiliki kewenangan dan
tanggungjawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung.
Struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut :
Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung
Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007
Dinas Sosial Kota Bandung sebagai organisasi perangkat
pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan
dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di
Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu
mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia
maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota
Bandung dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah
pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandung saat ini sebanyak 51
orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang
Struktur dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung sebagai
berikut :
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 2
Dinas Sosial
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung
berdasarkan Jabatan Struktural
NO SKPD Eselon
Fungsional Pelaksana
Jumlah II III IV IV III II I
1. Dinas Sosial
1 5 10 - - 28 6 1 51
Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan
NO SKPD Pendidikan
Jumlah S3 S2 S1 D3 SMA SMP SD
1. Dinas Sosial - 6 32 2 10 1 - 51
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung,
Dinas Sosial Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu
Walikota dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial. Dalam
menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial Kota Bandung
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang sosial;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi partisipasi
sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan
rawan sosial;
d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
1.3 Landasan Hukum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial
Kota Bandung Tahun 2014 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 3
Dinas Sosial
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun
2009-2013.
1.4 Isu Strategis yang Dihadapi
Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kota
Bandung, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas
Sosial Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal
maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah
kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang lain yang sekiranya
memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial
Kota Bandung serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota
Bandung, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah
kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau
penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor
internal.
Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat
mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota
Bandung diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Daerah (RTRWD) Kota Bandung Tahun 2011-2031 diketemukan beberapa
faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan
sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya.
Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait
terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan
faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna
menindaklajuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor
pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 4
Dinas Sosial
Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung atau dengan
kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu
ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Isu-isu strategis yang perlu
ditindaklajuti oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait penyelenggaraan
kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota
Bandung Tahun 2013-2018 sebagai berikut :
1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui
pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama permasalahan PMKS
Jalanan.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang
dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),
khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi
Sosial yang jumlah sangat besar di Kota Bandung.
Tabel 1.3
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Di Kota Bandung
No Jenis PMKS Satuan Jumlah (2010)
Jumlah (2012)
1 Anak Balita Terlantar orang 360 354 2 Anak Terlantar orang 6.643 5.848 3 Anak Berhadapan dengan Hukum orang - 57 4 Anak Jalanan orang 4.821 2.162 5 Penyandang Disabilitas Anak orang - 1.060 6 Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus orang - 151
7 Lanjut Usia Terlantar orang 2.575 2.108 8 Penyandang Disabilitas orang 6.289 5.069 9 Tuna Susila orang 511 319 10 Gelandangan orang 948 618 11 Pengemis orang 4.126 766 12 Pemulung orang - 388 13 Kelompok Minoritas orang - 153 14 Bekas warga binaan lembaga
pemasyarakatan orang 282 153
15 Orang dengan HIV/Aids orang 2.168 2.690 16 Korban penyalahgunaan Napza orang 363 103 17 Pekerja migran bermasalah sosial orang 13 17 18 Korban bencana alam orang 1.823 5.939* 19 Korban bencana sosial orang 1.176 - 20 Perempuan rawan sosial ekonomi orang 7.537 3.487 21 Keluarga Miskin KK 84.287 78.751 22 Keluarga bermasalah psikologis KK 2.967 2.603 23 Keluarga berumah tidak layak huni KK 6.395 3.606
Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014 yakni :
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 5
Dinas Sosial
Bab I Pendahuluan
Menjelaskan tentang gambaran umum Dinas Sosial Kota Bandung,
tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandung, landasan hukum
penyusunan LAKIP dan pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bandung
serta sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini menjelaskan tentang perencanaan strategis pada Dinas
Sosial Kota Bandung sebelum dan setelah hasil Reviu dari
Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab ini menjelaskan tentang capaian terhadap Indikator Kinerja
Utama (IKU), skala pengukurang yang digunakan, serta metode
evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kota
Bandung Tahun 2015.
Bab IV Penutup
Bab ini merupakan rangkuman dan kesimpulan atas berbagai
capaian kinerja pada Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015.
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 6
Dinas Sosial
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu
Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung adalah merupakan
dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih
dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah
yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bandung. Rencana
Strategis Dinas Sosial Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Nomor 460/Kep.135/Dinsos Tahun 2013
tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-
2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola
pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa
Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya,
dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan
menjadi akuntabel.
Renstra Dinas Sosial Kota Bandung tersebut ditujukan untuk
mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung
Tahun 2013-2018. Disamping itu pula, Renstra Dinas Sosial Kota Bandung
diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian
Sosial RI, Bappenas dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem
perencanaan pembangunan nasional.
Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung telah melalui tahapan-
tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung
Tahun 2009-2013 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD,
sehingga Renstra Dinas Sosial Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan
bersama antara Dinas Sosial Kota Bandung dan stakeholder.
Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kota Bandung tersebut akan
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Bandung yang
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Didalam Renja Dinas Sosial Kota Bandung dimuat program dan kegiatan
prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
A. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa
mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Bandung. Visi
tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 7
Dinas Sosial
dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju
Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan
Sejahtera, “Bandung Juara”.
Visi Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah :
“Kesejahteraan Sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat menuju Bandung
yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera”
B. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Dinas Sosial Kota Bandung
Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
a. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan
masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam
penanganan masalah kesejahteraan sosial;
b. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial
guna memulihkan ketidakberdayaan masyarakat dalam melaksanakan
fungsi sosialnya;
c. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial,
yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
d. Mewujudkan sistem birokrasi yang handal dan akuntabel.
C. Perencanaan Strategis
Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandung merupakan suatu penrnyataan
yang perlu dicapai secara kongkrit melalui berbagai tujuan, sasaran dan
indikator yang dapat mencerminkan tingkat kinerja Dinas Sosial Kota Bandung
dalam mencapai visi dan berbagai misi pada Dinas Sosial Kota Bandung.
Berbagai indikator yang telah disusun merupakan penjabaran atas sasaran
yang ingin dicapai yang bersifat terukur (tangible). Pada Tabel berikut dapat
dilihat bagaimana keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja
pada Dinas Sosial Kota Bandung.
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 8
Dinas Sosial
Tabel 2.1
Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kota Bandung
Tujuan Sasaran Indikator
Meningkatkan peran serta
masyarakat dalam penanganan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya partisipasi Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK) dalam penanganan PMKS
Prosentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang
berpatisipasi dalam penanganan PMKS
Meningkatkan upaya-upaya
rehabilitasi sosial bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kemandirian penyandang cacat Prosentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri
Meningkatnya perubahan perilaku pada PMKS
Jalanan (WTS, gepeng, dan Anak Jalanan)
Prosentase gelandangan atau pengemis yang mengalami perubahan
perilaku
Prosentase Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku
Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku
Meningkatnya kualitas hidup Keluarga Miskin dan
Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
Prosentase Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang meningkat
kualitas hidupnya
Meningkatnya Korban Trafficking dan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pulih secara
psikologis
Prosentase korban KDRT dan Trafficking yang pulih kondisi
psikologisnya
Meningkatnya perubahan perilaku pada Anak yang
Berhadapan dengan Hukum
Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami
perubahan perilaku
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban
bencana alam/sosial
Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan tepat waktu
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi Lanjut Usia
dan Anak Terlantar di Luar dan Dalam Panti
Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya
Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan
dasarnya
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas SKPD
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Prosentase temuan BPK yang ditindaklanjuti
Nilai Evaluasi Akip SKPD
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 9
Dinas Sosial
D. Perjanjian Kinerja
Berdasarkan perencanaan strategis terkait sasaran strategis dan
indikator yang harus dicapai, maka pada Tahun 2014 target pencapaian
kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :
Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung
Tahun 2015
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
partisipasi
Tenaga
Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK) dalam
penanganan
PMKS
Prosentase Tenaga
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK)
yang berpatisipasi
dalam penanganan PMKS
70% Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
938.582.975
2 Meningkatnya
kemandirian
penyandang cacat
Prosentase
penyandang cacat
yang mampu hidup
mandiri
10% Program
Pembinaan para
Penyandang
Cacat dan Eks-Trauma
931.712.000
3
Meningkatnya
perubahan
perilaku pada
PMKS Jalanan
(WTS, gepeng, dan Anak
Jalanan)
Prosentase
gelandangan atau
pengemis yang
mengalami
perubahan perilaku
35% Program
Pembinaan Eks-
Penyandang
Penyakit Sosial
(Eks-Narapidana,
PSK, Narkoba,
dan Penyakit
Sosial Lainnya)
2.934.040.000
Prosentase Wanita Tuna Susila yang
mengalami
perubahan perilaku
60%
Prosentase anak
jalanan yang
mengalami perubahan perilaku
61,54% Program
Pembinaan
Anak Terlantar
2.488.952.500
4
Meningkatnya
kualitas hidup
Keluarga Miskin
dan Wanita
Rawan Sosial Ekonomi
Prosentase keluarga
miskin yang
meningkat kualitas
hidupnya
14,76% Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan PMKS
lainnya
1.331.022.500
Prosentase Wanita
Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
yang meningkat
kualitas hidupnya
10%
5 Meningkatnya
Korban Trafficking dan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) yang
pulih secara
psikologis
Prosentase korban
KDRT dan Trafficking
yang pulih kondisi
psikologisnya
55% Program
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
136.445.000
6 Meningkatnya
perubahan perilaku pada
Anak yang
Berhadapan
dengan Hukum
Jumlah anak yang
berhadapan dengan hukum yang
mengalami
perubahan perilaku
6 orang Program
Pembinaan Eks-Penyandang
Penyakit Sosial
(Eks-
Narapidana,
PSK, Narkoba,
dan Penyakit
120.820.000
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 10
Dinas Sosial
Sosial Lainnya)
7 Meningkatnya
kualitas
pelayanan bagi korban bencana
alam/sosial
Prosentase
pemberian bantuan
bagi korban bencana yang tersampaikan
tepat waktu
100% Program
Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
892.500.000
8 Meningkatnya
kualitas
pelayanan bagi
Lanjut Usia dan Anak Terlantar di
Luar dan Dalam
Panti
Prosentase Lanjut
Usia Terlantar yang
terpenuhi sebagian
kebutuhan dasarnya
19,23% Program
Peningkatan
Pelayanan
Lanjut Usia
152.517.500
Prosentase Anak Terlantar yang
terpenuhi sebagian
kebutuhan dasarnya
37,62% Program Pembinaan
Panti
Asuhan/Panti
Jompo
474.435.000
9 Meningkatnya
kualitas
pelayanan kepada
masyarakat
Indeks Kepuasan
Masyarakat
75% Program
Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
1.920.782.100
Program
Pembinaan Eks-
Penyandang
Penyakit Sosial (Eks-
Narapidana,
PSK, Narkoba,
dan Penyakit
Sosial Lainnya)
30.816.090.000
10 Meningkatnya akuntabilitas
kinerja SKPD
Prosentase temuan BPK yang
ditindaklanjuti
100% Program Peningkatan
dan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
376.844.800
Nilai Evaluasi AKIP
SKPD
75
Penetapan Perjanjian Kinerja di atas berdasarkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada Dinas Sosial Kota Bandung yang berlaku selama 5 (lima) tahun
sejak Tahun 2014-2018. Adapun formulasi IKU pada Dinas Sosial Kota
Bandung sebagai berikut :
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 11
Dinas Sosial
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014-2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
PENJELASAN
KETERANGAN ALASAN
FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
SUMBER DATA
1 Meningkatnya partisipasi
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
Prosentase Tenaga
Kesejahteraan Sosial kecamatan yang berpatisipasi dalam penanganan PMKS
% Partisipasi PSKS sangat
diperlukan guna membantu penanggulangan PMKS
Jumlah TKSK yang
telah berperan aktif dalam penanggulangan masalah sosial berbanding jumlah TKSK yang ada
Dinas Sosial Kriteria yang digunakan ialah
TKSK yang menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta proaktif dalam penanganan PMKS
2 Meningkatnya kemandirian penyandang cacat
Prosentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri
% Amanat Permensos No 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial
Jumlah penyandang cacat yang mampu hidup mandiri berbanding dengan jumlah penyandang cacat yang mendapatkan program pemberdayaan
Dinas Sosial Kriteria yang digunakan ialah penyandang cacat yang mampu bergerak atau melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain
3 Meningkatnya perubahan perilaku pada PMKS Jalanan (WTS, gepeng, dan Anak Jalanan)
Prosentase gelandangan atau pengemis yang mengalami perubahan perilaku
% Keberadaan gelandangan dan pengemis mengganggu ketertiban lingkungan
Jumlah gepeng yang mengalami perubahan perilaku berbanding dengan jumlah gepeng yang memperoleh
program pemberdayaan
Dinas Sosial Kriteria yang digunakan ialah Gepeng yang telah atau beritikad untuk memperoleh pelayanan pada panti rehabilitasi
Prosentase Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku
% Keberadaan WTS mengganggu ketertiban lingkungan
Jumlah WTS yang mengalami perubahan perilaku berbanding dengan jumlah WTS yang memperoleh program pemberdayaan
Dinas Sosial Kriteria yang digunakan ialah para WTS yang telah memperoleh pembinaan pada panti rehabilitasi sosial dan tidak kembali melakukan tindakan asusila
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 12
Dinas Sosial
Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku
% Anak jalanan merupakan salah satu jenis PMKS yang harus mendapatkan perhatian
Jumlah anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku berbanding dengan jumlah anak jalanan yang memperoleh program
pemberdayaan
Dinas Sosial Kriteria yang digunakan ialah anak jalanan yang berada pada pembinaan RPSA dan anak jalanan yang telah berkurang waktunya untuk berada di jalanan
4 Meningkatnya kualitas hidup Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
% Keluarga miskin merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian
Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya berbanding jumlah
keluarga miskin yang memperoleh program pemberdayaan
Dinas Sosial Kriteria yang digunakan ialah keluarga miskin yang mengalami peningkatan pendapatan/penghasilan
Prosentase Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang meningkat kualitas hidupnya
% Wanita Rawan Sosial Ekonomi merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian
Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya berbanding dengan jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang memperoleh program pemberdayaan
Dinas Sosial Kriteria yang digunakan ialah WRSE yang meningkat penghasilannya
5 Meningkatnya penanganan Korban Trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Prosentase korban KDRT dan Trafficking yang pulih kondisi psikologisnya
% Korban KDRT dan trafficking merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan
perhatian
Jumlah korban KDRT dan trafficking yang pulih berbanding dengan jumlah korban
KDRT dan trafficking yang diadvokasi
Dinas Sosial Kriteria yang digunakan ialah korban trafficking dan kekerasan yang telah tidak mengalami trauma
6 Meningkatnya perubahan perilaku Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami perubahan perilaku
orang Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian
Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami perubahan perilaku berbanding dengan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang dibina
Dinas Sosial Kriteria yang digunakan ialah anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak kembali melakukan tindak pidana
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 13
Dinas Sosial
7 Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam/sosial
Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari
% korban bencana merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian
Jumlah kejadian bencana yang dibantu kurang dari 3 hari berbanding dengan jumlah kejadian bencana yang dibantu
Dinas Sosial
8 Meningkatnya
perlindungan hak hidup dasar Lanjut Usia dan Anak Terlantar di Luar dan Dalam Panti
Prosentase Lanjut Usia
Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya
% Amanat Permensos No
129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial
Jumlah lanjut usia
terlantar yang memperoleh pemenuhan sebagian kebutuhan dasar
berbanding dengan jumlah lanjut usia terlantar yang seharusnya memperoleh bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar
Dinas Sosial Kriteria yang digunakan ialah
Lanjut Usia Terlantar yang telah memperoleh program bantuan dalam memenuhi sebagian kebutuhan dasarnya
Prosentase Anak Terlantar yang tepenuhi sebagian kebutuhan dasarnya
% Anak terlantar merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian
Jumlah anak terlantar yang memperoleh pemenuhan sebagian kebutuhan dasar berbanding dengan jumlah anak terlantar yang seharusnya memperoleh bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar
Dinas Sosial Kriteria yang digunakan ialah Anak Terlantar yang telah memperoleh program bantuan dalam memenuhi sebagian kebutuhan dasarnya
9 Meningkatnya kualitas
pelayanan kepada masyarakat
Indeks Kepuasaan Masyarakat % Peningkatan kualitas
pelayanan publik merupakan prioritas daerah
Hasil survey terhadap
klien (masyarakat)
Dinas Sosial
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 14
Dinas Sosial
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada
pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi
amanah. Dinas Sosial Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan
yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut
memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing
indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun
2013-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk
mewujudkan misi dan visi pemerintah.
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama
kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang
menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan
demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain
IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Dinas Sosial Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas
Sosial Kota Bandung Nomor : 050/Kep.013-Dinsos/2015 tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas, Dinas Sosial Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap
Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan
capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator
kinerja utama Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil
sebagai berikut :
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 15
Dinas Sosial
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Bandung
Tahun 2015
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 Prosentase Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK) yang
berpatisipasi dalam penanganan PMKS
% 70 76,67 109,53
2 Prosentase penyandang cacat
yang mampu hidup mandiri % 10
16,70 167
3 Prosentase gelandangan dan
pengemis yang mengalami
perubahan perilaku
% 35 29,86 85,32
4 Prosentase Wanita Tuna Susila
yang mengalami perubahan
perilaku
% 60 64,06 106,77
5 Prosentase anak jalanan yang
mengalami perubahan perilaku % 61,54 98,85 160,63
6 Prosentase keluarga miskin yang
meningkat kualitas hidupnya % 14,76 14,93 101,16
7 Prosentase Wanita Rawan Sosial
Ekonomi (WRSE) yang
meningkat kualitas hidupnya
% 10 11,44 114,40
8 Prosentase korban KDRT dan
Trafficking yang pulih kondisi psikologisnya
% 55 55 100
9 Jumlah anak yang berhadapan
dengan hukum yang mengalami
perubahan perilaku
orang 6 4 66,67
10 Prosentase pemberian bantuan
bagi korban bencana yang
tersampaikan tepat waktu
% 100 100 100
11 Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi sebagian
kebutuhan dasarnya
% 19,23 27,14 141,14
12 Prosentase Anak Terlantar yang
terpenuhi sebagian kebutuhan
dasarnya
% 37,62 61,91 164,57
13 Indeks Kepuasan Masyarakat % 75 75 100
Rata-rata Capaian IKU 116,71
Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata tingkat capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kota Bandung sebesar 116,71, hal ini
mencerminkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung telah Berhasil dalam
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada Bidang Kesejahteraan Sosial
yang berkaitan dengan target kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja
Utama (IKU).
Dari jumlah 13 (tiga belas) indikator yang tercantum dalam Indikator
Kinerja Utama (IKU) terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target yaitu :
1. Prosentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan
perilaku dari target 35% hanya tercapai 29,86% atau sebesar 85,32%.
Penyebab ketidaktercapaian target tersebut dikarenakan keterbatasan daya
tampung panti rehabilitasi sosial bagi Gelandangan dan pengemis.
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 16
Dinas Sosial
2. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami perubahan
perilaku, dimana target pada tahun 2015 sebanyak 6 orang yang akan
ditangani sedangkan realisasi hanya mencapai 4 orang
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.2.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama
(IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran
atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,
cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis
dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja
sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :
Tabel 3.2
Skala Pengukuran Kinerja
No Nilai Capaian Interpretasi
1.
2.
3.
> 100%
= 100%
< 100%
Tercapai Melebihi Target
Tercapai Sesuai Target
Tidak Tercapai
Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kota Bandung dapat memberikan
gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing
kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah, telah
ditetapkan 10 sasaran dengan 15 indikator kinerja (outcome).
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 17
Dinas Sosial
3.2.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Secara umum Dinas Sosial Kota Bandung telah dapat melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi
dan visi Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 10 (sepuluh)
sasaran.
Pada tahun 2014 ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 15
(lima belas) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun
2015. Dari 10 (sepuluh) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 15 (lima
belas) indikator kinerja
Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) dalam penanganan PMKS
Sasaran meningkatnya partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) dalam penanganan PMKS ini memiliki satu indikator yaitu
prosentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berpartisipasi
dalam penanganan PMKS, dimana dalam menilai indikator tersebut kriteria
yang digunakan ialah tingkat kedisiplinan dalam penyampaian laporan setiap
bulan serta peran aktif setiap TKSK dalam menunjang setiap program atau
kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung.
TKSK merupakan personil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Sosial RI sebagai relawan sosial yang secara sukarela turut membantu
dalam penyelenggaraan kesejaheraan sosial yang dilaksanakan di tingkat
kecamatan. Jumlah personil TKSK disesuaikan dengan jumlah kecamatan yang
ada pada Kabupaten/Kota, dimana untuk Kota Bandung terdapat 30 orang
TKSK karena memiliki 30 kecamatan. Dinas Sosial Kota Bandung selaku SKPD
yang memiliki kewenanganan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial di Kota Bandung memiliki kewenangan untuk melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap kinerja TKSK untuk selanjutnya dilaporkan
kepada Menteri Sosial RI yang merupakan salah satu bagian dari Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Dalam rangka meningkatkan kinerja atau peran aktif para TKSK dalam
penanganan PMKS, Dinas Sosial Kota Bandung selama Tahun 2015 telah
melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya, bimbingan teknis bagi seluruh
personil TKSK, pemberian insentif tambahan bagi TKSK, serta pemantapan
personil TKSK dalam penanggulangan PMKS.
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 18
Dinas Sosial
Tabel 3.3
Capaian Sasaran Meningkatnya Partisipasi TKSK dalam Penanganan PMKS
No Sasaran
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%) Target
Capaian
(%)
1. Meningkatnya
Partisipasi TKSK
dalam
Penanganan
PMKS
60% 63,33% 105,55% 70% 76,67% 109,53 100% 76,67
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kinerja TKSK selama tahun
2015 bahwa dari 30 orang TKSK yang ada di Kota Bandung terdapat 23 (dua
puluh tiga) orang atau sebesar 76,67% yang dianggap secara aktif dalam
menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dalam penanganan PMKS. Hal
tersebut dinilai berdasarkan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan
rutin dan eksistensi dalam penanggulangan permasalahan sosial di tingkat
berdasarkan pengukuran terhadap 2 (dua) indikator yaitu :
1. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Penyajian Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan yang ditindaklanjuti
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperoleh
Target dan realisasi atas indikator-indikator yang menunjang
pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD sebagai berikut:
Tabel 3.16
Capaian Indikator pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD
No Indikator Target Realisasi Capaian (%)
1. Prosentase temuan BPK yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100
2. Nilai evaluasi AKIP SKPD 75 59,06 78
Rata-rata capaian 89
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian untuk
sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD baru mencapai 89%,
dimana capaian yang rendah ditunjukan pada indikator kedua yaitu nilai
evaluasi AKIP SKPD yang masih belum dapat mencapai target. Penjelasan
mengenai capaian indikator-indikator yang menunjang terhadap keberhasilan
pencapaian sasaran ini sebagai berikut :
Indikator 1 : Prosentase temuan BPK yang ditindaklanjuti
Temuan atas hasil pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban
keuangan harus selalu ditindaklanjuti sehingga target yang ditetapkan untuk
indikator ini harus 100%. Selain prosentase tindak lanjut atas hasil
pemeriksaan BPK, diharapkan jumlah temuan dari hasil pemeriksaan tersebut
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 41
Dinas Sosial
setiap tahun mengalami pengurangan atau bahkan tidak ada sama sehingga
dapat predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam pelaporan
pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Bandung dapat diperoleh.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015 hanya terdapat 1 (satu)
temuan pada Sistem Pengendalian Internal yang berkaitan dengan
pengadministrasian aset daerah, namun demikian atas temuan tersebut telah
ditindaklanjuti melalui proses koordinasi yang intensif dengan Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung dalam upaya
menertibkan aset-aset milik Pemerintah Kota Bandung yang ada pada Dinas
Sosial Kota Bandung sesuai dengan Rencana Aksi atas Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK.
Pada tahun sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013
menyatakan bahwa temuan Dinas Sosial Kota Bandung menyangkut Sistem
Pengendalian Internal yang juga berkaitan dengan pengadministrasian aset
daerah yang belum tertib.
Indikator 2 : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) SKPD
Nilai evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan
terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluasi AKIP SKPD
menunjukan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan
dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam
mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi AKIP SKPD
setiap tahunnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung. Target nilai
evaluasi AKIP pada Dinas Sosial Kota Bandung yang ditetapkan pada Tahun
2015 sebesar 75 dengan kategori B namun hasil evaluasi AKIP Dinas Sosial
Kota Bandung pada Tahun 2015 baru mencapai nilai 65 dengan kategori B, hal
ini dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan
dengan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan, dimana nilai
evaluasi AKIP pada Tahun 2015 ini didasarkan atas dokumen-dokumen yang
dibuat pada Tahun 2014.
Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya nilai evaluasi AKIP Dinas
Sosial Kota Bandung akan terus meningkat sehingga dapat menunjang nilai
evaluasi AKIP Pemerintah Kota Bandung untuk memperoleh nilai A.
Setelah memaparkan tentang berbagai capaian sasaran strategis pada
Dinas Sosial Kota Bandundapat disimpulkan sebagai berikut
Tabel 3.17
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 42
Dinas Sosial
Capaian Kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015
No. Sasaran Jumlah
Indikator
Rata-rata
capaian < 100% = 100% <100%
A Misi 1
1 Meningkatnya
partisipasi
Tenaga
Kesejahteraan
Sosial Kecamatan
(TKSK) dalam
penanganan
PMKS
1 109,53% Melampaui
Target
B Misi 2
1 Meningkatnya
kemandirian
penyandang
cacat
1 110% Melampaui
Target
2 Meningkatnya
perubahan perilaku
pada PMKS
Jalanan (WTS,
Gepeng dan Anak
Jalanan)
3 117,57 Melampaui
Target
3 Meningkatnya
kualitas hidup
keluarga miskin
dan Wanita Rawan
Sosial Ekonomi
2 107,78% Melampaui
Target
4 Meningkatnya
korban trafficking
dan kekerasan
dalam Rumah
Tangga yang pulih
secara psikologis
1 100% Sesuai
Target
5 Meningkatnya
perubahan perilaku
pada anak yang
berhadapan
dengan hukum
1 66,67% Tidak Mencapai
target
C. Misi 3
1 Meningkatnya
kualitas
pelayanan bagi
korban bencana
alam/sosial
1 100% sesuai target
2 Meningkatnya
kualitas
pelayanan bagi
lanjut usia dan
anak terlantar di
luar dan dalam
panti
2 152,85% Melampaui Target
3 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kepada
masyarakat
1 100% Sesuai Target
D Misi 4
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 43
Dinas Sosial
1 Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja SKPD
2 89% Belum
Mencapai
Target
Jumlah 15
Pencapaian target kinerja pada Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun
2015 tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan faktor
penghambat sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong, antara lain :
- Koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif dengan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Sosial RI.
- Adanya komitmen dan perhatian yang tinggi dari Kepala Daerah dan
Badan Legislatif dalam menuntaskan permasalahan sosial di Kota
Bandung
- Partisipasi aktif dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
yang ada di Kota Bandung dalam menanggulangi permasalahan PMKS di
Kota Bandung.
2. Faktor Penghambat, antara lain :
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial
Kota Bandung bila dibandingkan dengan jumlah dan kriteria
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Belum tersedianya panti penampungan untuk optimalisasi pelayanan
terhadap PMKS
- Masih belum tersebarluaskannya secara merata tentang penanganan
masalah sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung
3.2.3 Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja
yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung melalui Belanja
Langsung pada DPA Dinas Sosial Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan
adalah sebesar Rp. 50.545.580.718,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai
Rp. 34.330.875.698,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 67,92%,
dengan demikian terdapat Silpa sebesar Rp. 16.214.705.020,00, hal ini
merupakan hasil efisiensi anggaran dan adanya Silpa yang berasal dari
Bantuan Gubernur Jawa Barat untuk Kegiatan Pembangunan Puskesos
sebesar Rp. 9.885.500.000,00..
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang secara langsung
menunjang terhadap pencapaian target kinerja dan sasaran pada Dinas Sosial
Kota Bandung pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 44
Dinas Sosial
Tabel 3.18
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung
Tahun 2015
NO SASARAN PROGRAM /
KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI % Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 Meningkatnya
partisipasi
Tenaga
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
(TKSK)
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial :
1. Peningkatan
kualitas SDM
kesejahteraan
sosial
938.582.975
938.582.975
906.175.000
96,55
2 Meningkatnya
kemandirian
hidup
penyandang
cacat
Program pembinaan
para penyandang
cacat dan trauma :
1. Pendidikan dan
pelatihan bagi
penyandang cacat
dan eks-trauma
2. Pendayagunaan
para penyandang
cacat dan eks
trauma
3. Peningkatan
Keterampilan
Tenaga Pelatih dan
Pendidik
204.800.000
393.565.000
183.207.000
229.800.000
518.705.000
183.207.000
194.399.100
504.146.310
177.008.800
84,59
97,19
96,62
Rata-rata realisasi anggaran 92,8
3
Meningkatnya
perubahan
perilaku pada
PMKS Jalanan
(WTS, Gepeng,
dan Anak
Jalanan)
Program pembinaan
eks penyandang
penyakit sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit
sosial lainnya) :
1. Pendidikan dan
Pelatihan
Keterampilan
Berusaha bagi Eks
Penyandang
Penyakit Sosial
2. Pemantauan
kemajuan
perubahan sikap
mental eks
penyandang
penyakit sosial
444.440.000
2.180.000.000
444.440.000
2.489.600.000
406.626.000
2.056.709.400
91,49
82,61
Program pembinaan
anak terlantar :
1. Pelatihan
keterampilan dan
belajar Kerja bagi
207.725.000
207.725.000
164.770.500
79,32
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 45
Dinas Sosial
NO SASARAN PROGRAM /
KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI % Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
anak terlantar
2. Pengembangan
bakat dan
keterampilan anak
terlantar
3. Peningkatan
keterampilan
tenaga pembinaan
anak terlantar
4. Pelayanan sosial
bagi anak jalanan
melalui
pemberdayaan
orang tua
5. Peningkatan
kualitas sarana
dan prasarana
pelayanan sosial
anak
1.107.475.500
405.400.000
150.000.000
249.000.000
1.507.335.500
405.400.000
150.000.000
249.000.000
1.423.488.270
383.280.450
138.399.750
245.750.360
94,44
94,54
92,27
98,69
Rata-rata realisasi anggaran 90,48
4
Meningkatnya
kualitas hidup
keluarga miskin
dan Perempuan
Rawan Sosial
Ekonomi (PRSE)
Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial /
1. Kegiatan Pelatihan
keterampilan
berusaha bagi
keluarga miskin
2. Kegiatan Pelatihan
keterampilan bagi
penyandang
Masalah Sosial
3. Pengadaan sarana
dan prasarana
pendukung usaha
bagi keluarga
miskin
272.320.000
358.702.500
300.000.000
472.320.000
358.702.500
500.000.000
414.884.380
246.985.200
494.636.700
87,84
96,73
98,63
Rata-rata realisasi anggaran 94,4
5 Meningkatnya
kondisi pulih
psikologis
korban
trafficking dan
kekerasan dalam
rumah tangga
Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial /
Kegiatan Pelayanan
dan perlindungan
sosial hukum bagi
korban perdagangan
perempuan dan anak
136.445.000
136.445.000
114.589.300
83,98
6 Meningkatnya
perubaha n
perilaku pada
Anak yang
Berhadapan
dengan Hukum
Program pembinaan
eks penyandang
penyakit sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit
sosial lainnya) /
Kegiatan
Pemberdayaan eks-
penyandang penyakit
sosial
120.820.000
120.820.000
118.394.790
97,99
7 Meningkatnya Program Pelayanan
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 46
Dinas Sosial
NO SASARAN PROGRAM /
KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI % Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
ketepatan waktu
penanganan
korban bencana
alam/sosial
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial /
Kegiatan Penanganan
masalah-masalah
strategis yang
menyangkut tanggap
cepat darurat dan
kejadian luar biasa
877.500.000
892.500.000
834.860.600
93,54
8
Meningkatnya
pemenuhan
sebagian
kebutuhan dasar
bagi Lanjut Usia
dan Anak
Terlantar
Program Peningkatan
Pelayanan Lanjut
Usia/Peningkatan
pelayanan sosial
lanjut usia luar panti
117.902.500
152.517.500
145.771.350
95,58
Program pembinaan
panti asuhan /panti
jompo
1. Kegiatan Operasi
dan pemeliharaan
sarana dan
prasarana panti
asuhan / jompo
2. Kegiatan
Pendidikan dan
pelatihan bagi
penghuni panti
asuhan/jompo
127.185.000
347.250.000
127.185.000
347.250.000
103.469.750
319.988.200
81,35
92,15
Rata-rata realisasi anggaran 89,69
9 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kepada
masyarakat
Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial :
1. Pelaksanaan KIE,
Konseling dan
kampanye sosial
bagi Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
2. Penyusunan
kebijakan
pelayanan dan
rehabilitasi sosial
bagi Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo/Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Panti Persinggahan Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)/ 1. Kegiatan
Pembangunan
Pusat Bimbingan/
Konseling bagi Eks
219.180.000
701.602.100
1.267.702.000
10.000.000.000
219.180.000
1. 701.602.100
1.267.702.000
2.950.000.000
193.380.500
759.708.0990
1.62.221.400
635.395.998
88,23
44,65
83,79
21,54
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 47
Dinas Sosial
NO SASARAN PROGRAM /
KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI % Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Penyandang
Penyakit Sosial
2. Pembangunan
Pusat Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (Banprop)
27.866.090.000
27.866.090.000
17.005.479.750
61,03
Rata-rata realisasi anggaran 59,85
10
Meningkatnya
kualitas sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan SKPD
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan:
1. Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2. Penyusunan
pelaporan
keuangan akhir
tahun
262.889.800
113.955.000
262.889.800
113.955.000
229.803.950
72.081.500
87,41
63,25
Rata-rata realisasi anggaran 75,33
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan
dimanfaatkan untuk pencapaian target kinerja pada Dinas Sosial Kota
Bandung tahun 2015 serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas
Sosial Kota Bandung pada tahun 2015.
5.2.4 Tingkat Efisiensi Anggaran
Berdasarkan hasil realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan
tingkat capaian sasaran diperoleh sebagai berikut :
Tabel 3.19
Tingkat Efisiensi Anggaran
No Sasaran
Tingkat
Capaian
(%)
Tingkat
Realisasi
Anggaran
(%)
Tingkat
Efisiensi
(%)
(1) (2) (3) (4) (5=3-4)
1 Meningkatnya partisipasi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
109,53 96,55 12,98
2 Meningkatnya kemandirian hidup
penyandang cacat
110 92,80 17,2
3 Meningkatnya perubahan perilaku pada
PMKS Jalanan (WTS, Gepeng, dan Anak
Jalanan)
117,57 90,48 27,09
4 Meningkatnya kualitas hidup keluarga
miskin dan Perempuan Rawan Sosial
Ekonomi (PRSE)
107,78 94,40 13,38
5 Meningkatnya kondisi pulih psikologis
korban trafficking dan kekerasan dalam
rumah tangga
100 83,98 16,02
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 48
Dinas Sosial
6 Meningkatnya perubahan perilaku pada
Anak yang Berhadapan dengan Hukum
66,67 97,99 -31,32
7 Meningkatnya ketepatan waktu penanganan
korban bencana alam/sosial
100 93,54 6,46
8 Meningkatnya pemenuhan sebagian
kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia dan Anak
Terlantar
115 89,69 25,31
9 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada
masyarakat
100 59,85 40,15
10 Meningkatnya kualitas sistem pelaporan
kinerja dan keuangan SKPD
89 75,33 13,67
5.2.5 Prestasi dan Penghargaan
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota
Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan
potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Sosial Kota Bandung telah memperoleh
penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi
yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini,
sebagai berikut :
1. Prestasi Tingkat Nasional
No. Prestasi Penghargaan Tahun 1. Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM) Berprestasi Peringkat 4 2012
2. Karang Taruna Berprestasi Peringkat 2 2013 3. Karang Taruna Berprestasi Peringkat 5 2009 4. Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM) Berprestasi Peringkat 1 2009
5. Organisasi Sosial Berprestasi Peringkat 10 2015
2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat
No. Prestasi Penghargaan Tahun 1. Karang Taruna Berprestasi Peringkat 2 2012 2. Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM) Berprestasi Peringkat 1 2012
3. Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi
Peringkat 1 2012
4. Organisasi Sosial (Orsos)
Berprestasi Peringkat 1 2013
5. Karang Taruna Berprestasi Peringkat 2 2011 6. Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM) Berprestasi Peringkat 6 2011
7. Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi
Peringkat 2 2011
8. Karang Taruna Berprestasi Peringkat 2 2010 9. Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM) Berprestasi Peringkat 6 2010
10. Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi
Peringkat 2 2010
11. Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi
Peringkat 2 2009
12. Karang taruna Berprestasi Peringkat 2 2015
13. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi
Peringkat 2 2015
14. Organisasi Sosial Berprestasi Peringkat 1 2015
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 49
Dinas Sosial
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 50
Dinas Sosial
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial
Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Kota
Bandung Tahun 2014. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik
dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan
kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan
analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Pada tahun 2015 Dinas Sosial Kota Bandung menetapkan sebanyak 10
(sepuluh) sasaran dengan 15 (lima belas) indikator kinerja sesuai dengan
Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang
ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut
:
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 109,53% atau melampaui
target
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 110% atau interpretasi
melampaui target
Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 117,57% atau interpretasi
melampaui target
Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 107,78% atau interpretasi
melampaui target
Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sesuai
target
Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 66,67% atau interpretasi tidak
mencapai target
Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sesuai
target
Sasaran 8 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 115% atau interpretasi
melampaui target
Sasaran 9 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sesuai
target
LKIP Dinas Sosial Kota Bandung 51
Dinas Sosial
Sasaran 10 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 89% atau interpretasi belum
mencapai target
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 10 (sepuluh) sasaran
tersebut, mayoritas pencapaian sasaran telah mampu melampaui target. Dalam
Tahun Anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas
Sosial Kota Bandung untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Bandung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 50.545.580.718,00 sedangkan
realisasi anggaran mencapai Rp. 34.330.875.698,00 atau dengan serapan dana
APBD mencapai 67,92%, dengan demikian terdapat Silpa sebesar Rp.
16.214.705.020,00, hal ini merupakan hasil efisiensi anggaran dan adanya
Silpa yang berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat untuk Kegiatan
Pembangunan Puskesos sebesar Rp. 9.885.500.000,00.
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran
Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai
stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan
berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.