PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Jl. Raya Soreang Km. 17 Bandung Telp. (022) 5891703 Fax. (022) 5891703 E-mail : [email protected]SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : Lampiran : - T e n t a n g PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANDUNG KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang : a Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa keharusan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Daerah; b Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Dinas Daerah; c Bahwa pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan di Kabupaten Bandung diupayakan menuju pembangunan berkelanjutan yang merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja; memperluas lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan petani, pekebun, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan kemiskinan khususnya di pedesaan; serta menjaga kelestarian lingkungan; d Bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian dalam pembangunan Kabupaten Bandung diperlukan sinergitas para pelaku yang terlibat dalam pembangunan pertanian, khususnya pemerintah, swasta, dan masyarakat; e Bahwa pembangunan pertanian yang terarah, efektif, dan efisien diperlukan perencanaan yang terstruktur dengan tujuan dan sasaran yang tepat; f Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, pemerintah berkewajiban menyusun rencana kerja yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan; Mengingat : a Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
171
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS …bappeda.bandungkab.go.id/bappeda_2015/wp-content/uploads/2015/09/...tentang Pembentukan Organisasi Dinas ... Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015;
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Jl. Raya Soreang Km. 17 Bandung Telp. (022) 5891703 Fax. (022) 5891703
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BANDUNG
Nomor : Lampiran : -
T e n t a n g
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BANDUNG
KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANDUNG
Menimbang : a Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa keharusan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Daerah;
b Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Dinas Daerah;
c Bahwa pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan di Kabupaten Bandung diupayakan menuju pembangunan berkelanjutan yang merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja; memperluas lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan petani, pekebun, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan kemiskinan khususnya di pedesaan; serta menjaga kelestarian lingkungan;
d Bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian dalam pembangunan Kabupaten Bandung diperlukan sinergitas para pelaku yang terlibat dalam pembangunan pertanian, khususnya pemerintah, swasta, dan masyarakat;
e Bahwa pembangunan pertanian yang terarah, efektif, dan efisien diperlukan perencanaan yang terstruktur dengan tujuan dan sasaran yang tepat;
f Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, pemerintah berkewajiban menyusun rencana kerja yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan;
Mengingat : a Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4844);
d Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
g Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
h Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
i Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
j Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
k Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
l Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
m Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
o Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
p Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
q Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027;
r Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Nomor 5);
s Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Nomor 6);
Memperhatikan : Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015;
M E M U T U S K A N
Menetapkan
PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung, sebagai berikut:
Pengarah : Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
Ketua : Sekretaris Dinas
Sekretaris : Kepala Sub bagian Penyusunan Program
Kelompok 1 : Perencanaan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan
Ketua: Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan
Anggota : 1. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Kelompok 2 : Perencanaan Pengembangan Pertanian Hortikultura
Ketua: Kepala Bidang Hortikultura
Anggota : 1. Kepala Seksi Produksi Sayuran 2. Kepala Seksi Produksi Tanaman Buah-buahan,
Tanaman Hias, dan Tanaman Obat-obatan 3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura
Kelompok 3 : Perencanaan Pengembangan Perkebunan
Ketua: Kepala Bidang Perkebunan
Anggota : 1. Kepala Seksi Produksi Perkebunan 2. Kepala Seksi Pengendalian 3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
1. Kepala Seksi Produksi Perkebunan 2. Kepala Seksi Pengendalian Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kelompok 4 : Perencanaan Kehutanan
Ketua: Kepala Bidang Kehutanan
1. Kepala Seksi Pengembangan dan Penataan Sumberdaya Kehutanan
2. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah 3. Kepala Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hutan
Kelompok 5 : Perumusan dan Penyusunan Dokumen Renja
Ketua: Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
1. Arie Kusnawa,S.Hut 2. Aep Suradi P, SP. 3. Budi Karya Nugraha, Amd.Hut 4. Deffi Setiadi, S.Hut 5. Adam Setia Perbawa 6. Harli Dessy,S.Hut 7. Uden Koswara 8. Donny Ramdhani,Amd.Hut
KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim Penyusun 1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan tahun sebelumnya;
2. Menyusun database pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan;
3. Menyusun program dan kegiatan prioritas untuk menunjang pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan berdasarkan hasil evaluasi dan data serta informasi;
4. Menyusun jadwal pelaksanaan dan melaksanakan Forum SKPD untuk mensinkronkan program dan kegiatan prioritas Dinas dengan SKPD terkait dan usulan masyarakat;
5. Menyusun kriteria teknis pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan berdasarkan program dan kegiatan prioritas;
6. Menyusun kebutuhan pendanaan program dan kegiatan prioritas; 7. Menyusun Rencana Kerja tahunan berdasarkan RPJMD dan
RKPD Kabupaten Bandung serta Renstra Dinas.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 13 November 2012 KEPALA DINAS PERTANIAN,
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANDUNG
Ir. H. A. Tisna Umaran, MP Pembina Utama Muda
NIP. 19640923 199203 1 005
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………
DAFTAR TABEL................................................................................................................. ....
DAFTAR GAMBAR................................................................................................................
ii
iii
v
BAB I PENDAHULUAN
1.1
1.1a
Latar Belakang...........……………………………………………......
Belum optimalnya jaringan irigasi........................................
Penyuluhan program-program pertanian belum optimal. Persoalannya ada
pada jumlah tenaga penyuluh yang terbatas dalam mendukung program-
program pertanian.
Penerapan perjanjian Free Trade dalam pembangunan ekonomi wilayah
serta peluncuran target MDGs 2015 dalam upaya pengentasan kemiskinan, besar
ataupun kecil, telah memberikan dampak terhadap arah kebijakan pembangunan
di segala strata dan sektor sampai ke tingkat yang paling bawah, termasuk di
dalamnya pembangunan pertanian di daerah. Disamping itu, perubahan struktur
dan tuntutan kemasyarakatan akan produk yang berkualitas dan berwawasan
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 3
lingkungan juga telah berimbas terhadap akuntabilitas arah pembangunan
pertanian dan kehutanan. Pemerintah sebagai fasilitator, mediator, dan promoter
dalam pembangunan pertanian berkewajiban dalam menentukan arah kebijakan
pembangunan yang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan
agribisnis dituntut mampu beresolusi pada sistem dan manajemen produksi
dalam rantai pasokan produk pertanian, sehingga menghasilkan produk-produk
pertanian yang memiliki karakteristik:
1. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal, yang mencirikan produk
pertanian unggulan daerah;
2. Mampu berdaya saing secara global; dan
3. Green Products
Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor strategis yang harus
didukung keberlagsungannya sebagai faktor pendorong percepatan
pembangunan wilayah pedesaan dan juga merupakan sektor yang memperkuat
ketahanan pangan, sebagai bahan baku pengolahan untuk agroindustri
pedesaan, membuka kesempatan kerja dan perbaikan pendapatan petani. Jika
dilihat dari fungsi, sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam
pembangunan wilayah di Kabupaten Bandung, yang dibuktikan dengan
kontribusinya terhadap perekonomian daerah sebesar 7,45% atau 3,073 Triliun
pada tahun 2009 (BPS, 2009), sebesar 7,53% atau 3,471Triliun pada tahun 2010
(BPS, 2010) dan sebesar 7,76% atau 3,978 Triliun pada tahun 2011 (BPS, 2011).
Menurut World Bank (2008), lima karakteristik yang harus dipenuhi untuk
pembangunan pertanian berkelanjutan dalam pembangunan wilayah adalah (1)
Established Preconditions; (2) Comprehensive; (3) Differentiated dan kemitraan
yang solid; (4) berkelanjutan, sinergitas antara ekonomi, sosial, dan lingkungan;
dan (5) Feasible dalam manajemen data, penganggaran, program, kebijakan,
dan dampak. Karakteristik tersebut harus menjadi agenda khusus dari hirarki
kepemerintahan. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan yang merupakan
lembaga teknis di Kabupaten Bandung telah menyusun strategi yang mampu
mengkolaborasikan partisipasi masyarakat tani lokal, hirarki pemerintahan,
stakeholder pendukung lainnya (seperti lembaga penelitian/ universitas sebagai
mediator dan fasilitator transfer teknologi, lembaga financial, dan lembaga
lainnya). Meningkatnya geliat usaha agribisnis dan berkembangnya diferensiasi
usaha berbasis agribisnis yang tersinergi dengan pembangunan lingkungan
menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan yang secara makro ekonomi
dapat dilihat dari adanya peningkatan PDRB sektor pertanian di Kabupaten
Bandung.
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 4
Gambar 1 Kontribusi Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah
Menurut Abdul Ajid, D (2001), pembangunan pertanian merupakan suatu
rangkaian panjang dari perubahan atau peningkatan kapasitas, kualitas,
profesionalitas, dan produktivitas faktor-faktor produksi pendukungnya, disertai
dengan penataan dan pengembangan lingkungan fisik dan sosialnya sebagai
manifestasi dari akumulasi dan aplikasi kemajuan ilmu dan teknologi, akumulasi
modal serta organisasi dan manajemen. Dalam konteks pembangunan di
Indonesia, pembangunan pertanian pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan
beberapa pencapaian utama yaitu (1) terwujudnya sistem pertanian
berdayasaing; (2) tercapainya ketahanan pangan yang mandiri; dan (3)
terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian. Pencapaian
ketiga tujuan tersebut diharapkan dapat menghapus masyarakat pertanian dari
lingkaran kemiskinan yang selama ini menjadi simpul kritis pembangunan
nasional dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing global
berbasis sumberdaya lokal.
Di samping itu, dalam pembangunan pertanian proses industrialisasi serta
berkembangnya sektor jasa telah mendorong perubahan sasaran pembangunan
pertanian dari sekedar dalam bentuk pertanian primer menjadi suatu sektor
ekonomi modern dalam bentuk agribisnis. Sistem agribisnis merupakan totalitas
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 5
atau kesatuan kinerja agribisnis yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu yang
berupa kegiatan ekonomi input produksi, informasi dan teknologi, subsistem
usahatani, yaitu kegiatan produksi pertanian primer tanaman dan hewan,
subsistem agribisnis pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem
penunjang, yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif
bagi pengembangan agribisnis (Hafsah, 1999).
Pembangunan pertanian dalan konteks agribisnis, sesuai dengan arah
pembangunan nasional jangka panjang 2005–2025 yang diorientasikan pada
peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian melalui perwujudan sistem
pertanian industrial yang berdaya saing. Sistem pertanian industrial dicirikan oleh
usaha pertanian bernilai tambah tinggi dan terintegrasi dalam satu relasi
kemitraan sinergis dan adil dengan bertumpu pada sumberdaya nasional,
kearifan lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan.
Sistem pertanian industrial adalah sosok pertanian ideal yang merupakan
keharusan agar usaha pertanian dapat bertahan hidup dan tumbuh berkembang
secara berkelanjutan dalam tatanan lingkungan persaingan global yang makin
ketat (Departemen Pertanian, 2005).
Sistem pertanian industrial harus memiliki karakteristik usaha tani yang
bernilai tinggi melalui intensifikasi, diversifikasi, atau multi usaha intensif.
Kabupaten Bandung sebagai salah satu sentra produksi pertanian Jawa Barat,
regionalisasi pengembangan komoditas unggulan diarahkan untuk meningkatkan
efisiensi pemanfaatan sumberdaya pertanian dan mendorong investasi baru
berdasarkan keunggulan komparatif wilayah. Oleh karena itu, efisiensi
pemanfaatan sumberdaya alam dan perubahan struktur ekonomi tersebut
ditujukan untuk mengembangkan komoditas unggulan bernilai tinggi (high value
commodities).
Pembangunan pertanian yang dijadikan fokus kembali strategi
pembangunan nasional sejak digulirkannya program revitalisasi pertanian tahun
2005, telah mendorong berbagai pihak menitikberatkan dan mengubah arah
pembangunan pertanian menjadi pengembangan pertanian yang berbasis
kompetitif dan komparatif. Menurut Dudung, A (2001), pembangunan pertanian
merupakan suatu rangkaian panjang dari perubahan atau peningkatan kapasitas,
kualitas, profesionalitas, dan produktivitas faktor-faktor produksi pendukungnya,
disertai dengan penataan dan pengembangan lingkungan fisik dan sosialnya
sebagai manifestasi dari akumulasi dan aplikasi kemajuan ilmu dan teknologi,
akumulasi modal serta organisasi dan manajemen. Berlangsungnya proses
industrialisasi serta berkembangnya sektor jasa mendorong perubahan sasaran
pembangunan pertanian dari sekedar dalam bentuk pertanian primer menjadi
suatu sektor ekonomi modern dalam bentuk agribisnis.
Sistem agribisnis merupakan totalitas atau kesatuan kinerja agribisnis
yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu yang berupa kegiatan ekonomi input
produksi, informasi dan teknologi, subsistem usahatani, yaitu kegiatan produksi
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 6
pertanian primer tanaman dan hewan, subsistem agribisnis pengolahan,
subsistem pemasaran, dan subsistem penunjang, yaitu dukungan sarana dan
prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis
(Hafsah, 1999).
Sektor pertanian yang telah terabaikan sejak dicapainya masa
keemasannya pada periode 1980-an ternyata tampaknya telah menjelma
menjadi satu-satunya solusi yang paling rasional di dalam mengatasi
permasalahan di dalam pembangunan nasional yang selama ini sangat
bergantung pada sektor industri. Stagnasi yang dialami oleh sektor industri pada
dua dekade terakhir ini, terutama pada tingkat penyerapan tenaga kerja yang
cenderung semakin rendah, merupakan indikator kurang berhasilnya strategi
pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu, tingkat impor barang ekonomi,
terutama pangan, juga merupakan sinyal yang menunjukkan ketimpangan
kinerja dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kombinasi dari kedua
kondisi ini adalah pangsa tingkat kemiskinan yang cenderung semakin besar
antar waktu.
Mungkin telah tiba waktunya untuk kembali menyandarkan pertumbuhan
ekonomi nasional kepada sektor pertanian. Telah banyak kajian yang dilakukan
untuk mengidentifikasi peran sektor pertanian dalam memacu pertumbuhan
ekonomi. Ravallion and Datt (1996) dan Datt and Ravallion (1998) yang
melakukan penelitian di negara-negara berkembang (least developing countries)
menghasilkan beberapa temuan penting; (1) ternyata kinerja sektor primer
(pertanian) secara signifikan memiki dampak terhadap laju kemiskinan,
sementara sebaliknya untuk sektor sekunder (industri); (2) pertumbuhan
ekonomi pedesaan ternyata dapat mereduksi tingkat kemiskinan di pedesaan dan
juga di perkotaan, sementara pertumbuhan di perkotaan hanya akan mereduksi
kemiskinan di perkotaan saja.
Selanjutnya Timmer (1997) yang meneliti hubungan antara pertumbuhan
ekonomi dan kemiskinan di 35 negara berkembang menemukan bahwa meskipun
produktivitas tenaga kerja di dalam sektor pertanian termasuk rendah namun
secara konsisten dapat menjadi kontributor utama di dalam upaya pengentasan
kemiskinan untuk keseluruhan sektor di dalam perekonomian. Delgado et.al.
(1998) yang melakukan penelitian di beberapa negara miskin di Asia dan Afrika
menunjukkan bahwa jika pendapatan nasional dapat didistribusikan secara
merata pada rumahtangga perdesaan dan pertanian maka akselerasi
pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan.
Pada tingkat mikro, dikotomi paradigma pembangunan antara sektor
pertanian dan industri tentunya sangat mewarnai dinamika perekonomian di
Kabupaten Bandung. Sebagai kabupaten dengan PDRB sektor industri yang
relatif sangat tinggi, tidaklah berlebihan jika Kabupaten Bandung merupakan
salah satu wilayah yang menjadi tulang punggung perekonomian regional Jawa
Barat. Dan tidaklah juga berlebihan bahwa fokus pengembangan wilayah lebih
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 7
dititikberatkan pada sektor ini. Namun begitu, gejala-gejala stagnasi sektor
industri telah mulai terlihat; dimana tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor
industri memiliki kecenderungan semakin rendah seiring dengan semakin
tingginya difusi teknologi manufaktur. Selanjutnya, keterkaitan yang semakin
erat dengan pasar global menyebabkan sektor industri semakin memerlukan
sumberdaya yang tidak bersifat lokal (tenaga kerja terdidik dan input produksi
yang spesifik); dalam hal ini transfer sumberdaya dilakukan lintas regional yang
berimplikasi pada terlewatinya peluang untuk menciptakan multiplier effect di
tingkat regional.
Pengabaian atas kondisi-kondisi faktual tersebut diperkirakan akan
memicu kembali berputarnya vicious circle, baik di tingkat mikro kabupaten
maupun regional Jawa Barat dan nasional. Ketika sektor industri diperkirakan
akan mengalami turbulensi sebagai hasil dari proses liberalisasi maka diperlukan
paradigma baru dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung yang
dapat menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sektoral.
Seperti temuan yang telah banyak dihasilkan oleh kajian-kajian sebelumnya,
sektor pertanian merupakan opsi yang paling rasional untuk digunakan sebagai
motor pembangunan; tentunya dengan beragam kendala yang melingkupinya.
Dinas Pertanian Kabupaten Bandung merupakan Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD) yang berperan dan berwenang dalam pengembangan sektor
pertanian di Kabupaten Bandung. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya,
wewenang dan peran yang dimiliki oleh Dinas tersebut tentunya akan mengalami
perubahan yang cukup signifikan mengingat bahwa pada waktu sekarang dan ke
depan, tugas pokok yang diemban akan semakin berat; dimana selain harus
menjamin keberlangsungan pertumbuhan sektor, serta juga sebagai sektor yang
diharapkan menjadi motor alternatif pertumbuhan ekonomi wilayah.
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perencanaan strategis dalam
pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dalam konteks
pembangunan wilayah di Kabupaten Bandung. Meskipun selama ini perencanaan
pembangunan selalu menghadapi dilema antara penempatan prioritas pada
pembangunan sektoral atau pembangunan wilayah, namun pada paradigma baru
ini perencanaan pembangunan harus bersifat holistik. Jika sebelumnya
pendekatan regional lebih menitikberatkan pada daerah “mana” yang perlu
mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian ditentukan sektor yang
sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah dan pendekatan sektoral
selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor “apa” yang perlu
dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan secara keseluruhan, maka
sekarang kedua pendekatan tersebut harus bersinergi. Keunggulan wilayah dan
suatu sektor sangat ditentukan oleh derajat kesinergian kedua pendekatan
tersebut. Peran berbagai sektor di berbagai dareah inilah yang selanjutnya
dibutuhkan untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 8
1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Tahun 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan,
dan Kehutanan Kabupaten Bandung mempertimbangkan landasan hukum,
sebagai berikut:
a. Landasan Idiil Pancasila
b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
c. Landasan Operasional :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penylenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4124
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 9
13. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
14. Kepmendagri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman
Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD).
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor
28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK
07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010-2014.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di
Kabupaten Bandung.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunaan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa
di Kabupaten Bandung.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 11 tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bandung Tahun 2011-2015.
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan No.
521.1/1600/prog/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Rencana
Strategis Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten
Bandung Tahun 2011-2015.
24. Rancangan RPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2015.
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 10
1.3. Tujuan, Sasaran dan Keluaran
Penyusunan Rencana Kerja tahun 2016 bertujuan untuk menentukan
pedoman dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang
pertanian Tahun 2015 yang didasarkan pada Rencana Strategis Dinas 2011-2015
dan hasil evaluasi kegiatan tahun 2005-2010. Selanjutnya, Rencana Kerja juga
bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk program pembangunan pertanian
setiap tahunnya yang sangat diperlukan untuk perbaikan program tahun
berikutnya.
Sasaran penyusunan Rencana Kerja ini adalah pengambil kebijakan di
bidang pertanian khususnya pihak eksekutif dan legislatif, personil Dinas
Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung, para petani, dan
stakeholders yang terkait dengan bidang pertanian.
Keluaran yang diharapkan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah
tersusunnya Rencana pelaksanaan pembangunan pertanian, perkebunan, dan
kehutanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2016 sebagai arah
atau pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian. Rencana Kerja
disusun berdasarkan atas skala prioritas pengembangan komoditas dan
kewilayahan yang disusun dalam program pembangunan pertanian dengan
target dan sasaran yang terukur dan hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan 2011-
2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016
Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
Kabupaten Bandung disusun berdasarkan
sistematika penulisan sebagai berikut;
Bab I : PENDAHULUAN mencakup justifikasi mengenai pentingnya penyusunan rencana kerja. Selanjutnya dipaparkan pula kerangka pemikiran yang melandasi penyusunan ini dan landasan penyusunan renja. Kerangka pemikiran dan metode kajian juga terdapat di bab ini.
Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN mencakup paparan mengenai kondisi internal, eksternal dan pemetaan wilayah basis produksi komoditas pertanian dan evaluasi program/kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Bab ini menmuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan perkiraan capaian tahun berjalan.
Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN memaparkan telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi sebagaimana dimaksud yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
Establishment among
members to develop
agribusiness
agglomeration through
using local resources
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 11
pembangunan nasional dan daerah propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Lebih lanjut, bab ini juga memuat tujuan dan sasaran program dan kegiatan Tahun 2016.
Bab IV : PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 12
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014
Kebijakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2014 diarahkan
untuk memenuhi tujuan dan sasaran pembangunan pertanian Kabupaten
Bandung. Tujuan yang ingin dicapai dari program kerja Dinas Pertanian,
perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun 2014 adalah:
a. Meningkatkan kesejahteraan petani
b. Meningkatkan keunggulan
c. Meningkatkan posisi tawar petani
d. Meningkatkan kesempatan kerja
e. Meningkatkan ketahanan pangan
f. Meningkatkan layanan kepada petani
g. Kelestarian sumberdaya alam dan terkendalinya kerusakan lingkungan
h. Memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
i. Bertumbuhnya usaha petani
Selama periode lima tahun ke depan (2016-2020), sasaran pembangunan
pertanian, perkebunan, dan kehutanan diarahkan untuk mengembangkan
pertanian berlandaskan pondasi yang telah dibangun pada periode Renstra 2011-
2015. Tahun 2014, sebagai tahun ketiga dalam periode Renstra 2011-2015
ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang pengembangan, maupun
masalah dan tantangan, dan secara simultan menata ulang dan atau memperkuat
infrastruktur pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Adapun sasaran yang ingin
dicapai dalam program kerja Tahun 2014 adalah:
a. Pengembangan manajemen data dan informasi pertanian, perkebunan, dan
kehutanan, melalui:
1) Tersusunnya profil pembangunan pertanian, perkebunan, dan
kehutanan;
2) Tersusunnya data pokok kondisi pertanian, perkebunan dan kehutanan
berupa kondisi perkembangan komoditas tanaman pangan,
hortikultura, dan perkebunan, perkembangan lahan pertanian, dan
kondisi sumberdaya manusia pertanian secara berkala bulanan,
triwulanan, semesteran, dan tahunan;
3) Tersusunnya sasaran luas tanam, luas panen, produksi, dan
produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan;
4) Berkembangnya manajemen database berbasis komputerisasi dan
Internet;
5) Berkembangnya interface dan fitur admin yang mudah dioperasikan
untuk website Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan;
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 13
6) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan pertanian,
perkebunan, dan kehutanan tahunan.
b. Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan ketrampilan petani dan pelaku
agribisnis pertanian
c. Mendorong terbentuknya pola kemitraan usaha tani di daerah sentra
komoditas pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan, melalui
kegiatan forum kemitraan, temu usaha pelaku, dan
d. Meningkatnya hasil produksi, keragaman produksi dan konsumsi pertanian
e. Terbaharuinya Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-
RHL) dengan data lahan kritis terbaru
f. Terselenggaranya rehabilitasi hutan dan lahan
Pada Tahun 2014, di awal penyusunan anggaran pendapatan Dinas
Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung ditargetkan untuk
menghasilkan pendapatan sebesar Rp 156.420.000,- (Seratus lima puluh enam
juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), namum pada saat perubahan
anggaran terdapat perubahan menjadi Rp. 161.420.000,- (Seratus enam puluh
satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil pengelolaan balai-balai
benih. Pada tahun 2014 lokasi sawah Solokanjeruk yang dikelola UPTD telah
diserahterimakan pengelolaannya ke Provinsi Jawa Barat, sehingga sawah yang
dikelola UPTD hanya sawah yang berlokasi di Buah Batu dan Jelekong. Sampai
dengan bulan Desember 2014, realisasi pendapatan dari balai benih/kebun
bibit tersebut mencapai Rp. 161.422.800,- (Searatus enam puluh satu juta
empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupian) atau 100,001% dari
target pendapatan yang ditetapkan. Anggaran pendapatan pada tahun 2014
mengalami kenaikan target sebesar Rp. 10.489.550,- (Sepuluh juta empat ratus
delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 6.95%
jika dibandingkan dengan target anggaran pendatapan tahun 2013 yaitu
sebesar Rp. 150.930.450,- (Seratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh
ribu empat ratus lima puluh rupiah).
Adapun perincian anggaran pendapatan Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Kehutanan Kabupaten bandung dan realisasinya tahun 2012 dapat dilihat
pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun 2014
No SUMBER PENDAPATAN Target (Rp) Realisasi (Rp) (%)
1 Sawah lokasi Buah Batu dan Jelekong 161.420.000 161.422.800 100.001
J u m l a h
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 14
2.2. Anggaran Belanja
Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2014 mendapatkan
alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. 35.077.472.184,- (Tiga puluh lima milyar
tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh
empat rupiah), yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 4.706.102.375,-
(Empat milyar tujuh ratus enam juta seratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh
lima rupiah) dan belanja langsung Rp 30.532.789.809,- (Tiga puluh milyar lima
ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus
sembilan rupiah).
1. Belanja Tidak Langsung (BTL)
Belanja tidak langsung merupakan alokasi belanja untuk membiayai gaji
pegawai beserta tunjangannya. Pada tahun 2014, Dinas Pertanian mendapatkan
alokasi BTL sebesar Rp 4.706.102.375,- atau 15 % dari total anggaran belanja.
Dari target tersebut, terealisasi pada tahun 2014 sebesar Rp 4.514.614.404,-
(Empat Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu
Empat Ratus Empat Rupiah) atau 95.93 % dari alokasi BTL Tahun 2014.
Tabel 2.2 Target dan realisasi Belanja Tidak Langsung
No Belanja Target (Rp) Realisasi (Rp) (%)
1 Gaji dan Tunjangan 3.679.347.000 3.520.856.615 74.81
2 Tambahan Penghasilan PNS 1.026.755.375 993.757.789 21.12
J u m l a h 4.706.102.375 4.514.614.404 95.93
2. Belanja Langsung
Belanja langsung dialokasikan untuk membiayai belanja langsung
peningkatan kinerja aparatur dinas dan belanja langsung masyarakat. Pada
tahun 2014, target anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 30.532.789.809,-
dan pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 25.821.805.013,- atau 84.57%
dari target yang telah ditetapkan, yang terdiri dari belanja langsung SKPD Rp
1.255.404.193,- dan belanja langsung urusan pilihan Rp24.566.400.820,-.
Berikut Rincian target dan realisasi pada belanja SKPD Dinas Pertanian
Perkebunan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2014. Rincian Belanja Langsung
Rutin dapat dilihat pada Tabel 2.3.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 15
Tabel 2.3. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2012
No. URAIAN
TARGET
TA.2014
(Rp)
REALISASI
TA.2014
(Rp)
%
SISA
ANGGA
RAN
I. BELANJA SKPD
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
417.157.000 405.265.609 97.15 11.891.391
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
847.272.743 771.686.584 91.08 75.586.159
3. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
27.650.000 27.650.000 100.00 0
4. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan keuangan
53.775.000 50.802.000 94.47 2.973.000
Belanja Langsung Pilihan
Anggaran belanja langsung pilihan Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar
Rp.30.532.789.809,- yang dialokasikan untuk membiayai sebanyak 9 program
dan 26 kegiatan. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
Tahun 2014; (DAK) bidang perkebunan/pertanian, bantuan gubernur dan Dana
Bagi Hasil Cukai Tembakau APBN 2014. Total realisasi anggaran Belanja
Langsung Pilihan sebesar Rp 29.186.935.066,- dan terdapat sisa anggaran
sebesar Rp 4.607.148.846,-.Perincian belanja dapat dilihat pada Tabel 2.4.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 16
Tabel 2.4 Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Program Tahun 2014
PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
REALISASi
(RP)
PERSENTASE SISA (RP)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 300.000.000,00 294.220.000,00 98,07% 5.780.000,00
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 300.000.000,00 294.220.000,00 98,07% 5.780.000,00
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 5.243.144.066,00 5.061.375.440,00 96,53% 181.768.626,00
Penyusunan data base potensi produksi pangan 507.294.066,00 492.058.050,00 97,00% 15.236.016,00
Desa Mandala Mekar Kecamatan Cimenyan Ya Untuk penahan lahan dari erosi/dan penghijauan lahan
25 Hektar
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 101
112 SUMUR RESAPAN AIR Desa Mandala Mekar Kecamatan Cimenyan Ya Resapan Air Hujan agar Tidak terlalu Deras ke Daerah D Bawahnya
20 Unit
113 Pengadaan Bibit Tanaman Kayu Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Ya Penghijauan dan Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani
10000000 Batang
114 Mesin pengolah pupuk ternak (UVO) Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Ya Meningkatkan Produksi Pengolahan Pupuk Pertanian
1 Unit
115 pengadaan bibit Jambu Kristal Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Ya Kelompok tani ciburial 1 kelompok
116 Pengadaan Bibit tanaman Jagung Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Ya Meningkatkan produksi tanaman pertanian jagung kelompok tani Desa
1 Paket
117 Bantuan Pengadaan Alat KULTIVATOR untuk kelompok tani Ciburial
Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Ya membantu sarana prasarana Kelompok Tani Ciburial dalam meningkatkan usaha pertanian
1 unit
118 Bantuan PIPANISASI untuk Lahan Usaha Tani
Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Ya Kelompok Tani Ciburial 8 Km
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 102
119 Bantuan Stup Lebah Madu untuk pengembangan Kelompok Budidaya Lebah Madu Cibengang
Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Ya meningkatkan produktivitas kelompok budidaya lebah madu
2 kelompok
120 Bantuan pengadaan bibit Kopi, Cengkeh, Jeruk Purut, Alpukat
Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Ya meningkatkan pendapatan petani
1 kelompok
121 Bantuan pengadaan POMPA AIR untuk pengairan Lahan Usaha Tani Desa Ciburial
Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Ya pengembangan kelompok tani
2 unit
122 Pengadaan Talektor Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Ya Peningkatan Pertanian 1 unit
123 Pembangunan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian JITUT dan JIDES ( Padi, Singkong dan Ubi Jalar )
Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Ya memperbaiki manajemen usaha tani samapai tingkat bahan konsumsi
1 Kelompok
124 pengadaan traktor Desa Cikoneng Ciparay Kecamatan Ciparay Ya meningkatkan hasil pertanian padi
1 unit
125 Pelatihan pertanian Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Ya Menigkatkan kualitas pertanian
1 Kelompok
126 Pengadaan Jamur Tiram Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Ya Kelompok Jamur Tiram lampingsari dan itarka sabilulungan
4000 Buah
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 103
127 Bantuan Mesin Traktor dan Pompa Air
Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Ya Masyarakat Se Desa Sarimahi
16 kelompok
128 Budidaya Jamur Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Ya Peningkatan Pendapatan Keluarga
150 Kelompok
129 Pengadaan Bibit Tanaman Keras dan buah - buahan
Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Ya Untuk Penhjijauan 1 paket
130 Bantuan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Desa Nengkelan Kecamatan Ciwidey Ya Penghijuan hutan/lahan kritis
1 paket
131 Pengadaan Traktor bagi petani sawah
Desa Nengkelan Kecamatan Ciwidey Ya Kelompok Tani dalam upaya meningkatkan hasil pertanian
10 Unit
132 Bantuan Mesin Traktor Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey Ya Warga Masyarakat dan Gapoktan
2 unit
133 Bantuan Mesin Pengolahan Biji Kopi Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey Ya Gapoktan 10 Unit
134 Ternak Lele Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Ya Peningkatan Pendapatan Keluarga
5 paket
135 Bantuan Kelompok Tani Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Ya Memberikan Bantuan Modal Kepada Kelompok Tani di Desa Lebakmuncang
6 ls
136 Pengadaan Alat Traktor Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Ya Peningkatan Pengahsilan Pertanian
1 unit
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 104
137 Bantuan mesin traktor Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Ya Tersedianya mesin traktor untuk kebutuhan pertanian
1 Unit
138 Bantuan Bibit Pohon KSB Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Ya Adanya Linmas Siap 1 paket
139 Pengadaan Bibit Padi dan Sayuran Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Ya Pengembangan agribisnis pertanian ramah lingkungan dan aman konsumsi
1 Paket
140 Pengadaan bibit sayuran bernilai ekonomi tinggi, buah-buahan termasuk didalamnya pengembangan agribisnis strawberry, serta tanaman hias
Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Ya Pengembangan agribisnis unggulan hortikultura
1 Paket
141 Pengadaan Traktor Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Ya Program/kegiatan pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)
1 Unit
142 Pengadaan Pupuk Organik Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Ya Pengembangan Hasil Produksi
1 Paket
143 Pengadaan Bibit Padi Desa Laksana Kecamatan Ibun Ya Peningkatan Pertanian 2 Kelompok
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 105
144 Bibit Tanaman Desa Talun Kecamatan Ibun Ya Reboisasi lingkungan 1 Paket
145 Bantuan Bibit Kelompok Tani Desa Talun Kecamatan Ibun Ya Lebih giat dalam bercocok tanam
1 Paket
146 Traktor Sawah Desa Dukuh Kecamatan Ibun Ya Petani Sawah 1 Unit
147 Bantuan Modal Pertanian Desa Dukuh Kecamatan Ibun Ya Petani 2 Kelompok
148 Traktor Darat Desa Dukuh Kecamatan Ibun Ya Petani 1 Unit
149 Bibit Jeruk Desa Sudi Kecamatan Ibun Ya Peningkatan ekonomi pertanian
2000 Pohon
150 Pelatihan Pembuatan Kompos Desa Ibun Kecamatan Ibun Ya Meningkatkan SDM Petani
1 Paket
151 Lumbung Pangan Masyarakat Desa Cibeet Kecamatan Ibun Ya Kesejahteraan Masyarakat
1 Unit
152 Bantuan pupuk Desa Neglasari Ibun Kecamatan Ibun Ya Membantu petani dalam meningkatkan produksi pertanian.
2 ton
153 Pelatihan Sayuran Organik Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Ya Peningkatan Ekonomi 1 Paket
154 Bantuan Holtikultura Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Ya membantu tambahan modal untuk kelompok tani
1 Unit
155 Alat Pengolah hasil Pertanian Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari Ya Menambah ekonomi masyarakat
1 Set
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 106
156 Unit Pengelolaan Pupuk Organik Desa Santosa Kecamatan Kertasari Ya Pemanfaatan Limbah ternak
1 unit
157 Bantuan Alat pertanian Mesin cebor ( Dompleng )
Desa Santosa Kecamatan Kertasari Ya meningkatkan Swasembada Pangan
1 Unit
158 Bantuan Mesin pencacah kopi Desa Santosa Kecamatan Kertasari Ya Meningkatkan swasembada pangan
1 unit
159 Bantuan Bibit Kentang Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Ya Para Petani akan lebih mudah mendapatkan bibit
100000000 1 hk
160 Pembuatan Demplot persemaian kebun Bibit desa
Desa Santosa Kecamatan Kertasari Ya Penambahan hasil ekonomi dan Penghijauan
1 kelompok
161 penanggulangan hama tanaman padi
Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin Ya Petani 5 KELOMPOK
162 Pengadaan Mesin Rumput Desa Jatisari Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Ya Menambah Keindahan Lingkungan
1 Unit
163 Bantuan Hand Tractor Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Ya Meningkatkan Hasil Pertanian
1 Unit
164 Bibit Pertanian Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Ya Meningkatkan kesejahteraan Anggota Kelompok Tani
7 Kelompok
165 PEMBELIAN HAND TRACHTOR Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Ya UNTUK KELOMPOK TANI MEKARWANGI
1 KELOMPOK
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 107
166 power thesseer Desa Sukamaju Majalaya Kecamatan Majalaya Ya kesejahteraan petani 1 buah
167 Pengadaan alat power treser untuk kelompok tani tengger
Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Ya Ketahanan pangan 1 unit
168 Pemberian Bantuan Power Theser untuk Kelompok Tani Puja Mukti
Desa Bojong Majalaya Kecamatan Majalaya Ya Meningkatkat Produksi Pertanian dan efisiensi Panen
1 unit
169 Pengadaan alat perontok padi Power Thesser untuk kelompok tani Bojong Kukun
Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Ya efektifitas waktu danpeningkatan hasil panen
1 unit
170 Bintek jajar tanam legowo 2 kelompok
Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Ya Meningkatkan pengetahuan para petani
20 orang
171 Pengadaan hand traktor Desa Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih Ya pertanian 2 unit
172 Bantuan tanaman buah-buahan dan kayu kayuan
Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Ya Penghijauan 1 paket
173 Bantuan Pelatihan Tani Peternak Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Ya Kelompok Tani 1 Paket
174 Bantuan Bibit Tanaman Buah-buahan
Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Ya Kelompok Tani 5000 Pohon
175 Bantuan Pengadaan Benih Jagung Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Ya Kelompok Tani 2 Kelompok
176 Bantuan pengadaan Bibit Kayu Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Ya Kelompok Tani 5000 Pohon
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 108
177 Pelatihan Persemaian Bagi Poktan Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Ya POKTAN 4 Kelompok
178 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Ya POKTAN 4 Kelompok
179 pengadaan alat penunjang sektor pertanian (traktor dan alat angkut triseda)
Desa Mandala wangi Kecamatan Nagreg Ya petani 2 unit
180 BANTUAN BIBIT JAGUNG Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Ya MASYARAKAT DESA 10 KELOMPOK
181 bantuan kelompok tani Desa Girimulya Kecamatan Pacet Ya meningkatkan produktipitas pertanian
3 kelompok
182 Sarana dan prasarana caplak jalur legowo
Desa Bojongmanggu Kecamatan Pameungpeuk
Ya Meningkatkan produksi pertanian
10 buah
183 Bantuan mesin perontok padi untuk GAPOKTAN
Desa Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk
Ya Miningkatkan pertanian
1 unit
184 Bantuan sarana dan prasarana caplak jalur legowo
Desa Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk
Ya Peningkatan produksi padi
10 buah
185 Sarana dan prasarana calpak jalur legowo
Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk
Ya Meningkatkan produksi pertanian
10 buah
186 KRPL Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk
Ya Pelestarian lingkungan 40 rumah
187 Mesin Traktor Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk
Ya Meningkatkan Penghasilan
3 unit
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 109
188 Mesin Pompa Air Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk
Ya Meningkatkan hasil pertanian
3 unit
189 Sarana dan prasarana caplak jalur legowo
Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk
Ya Peningkatan produksi pertanian
10 buah
190 bantuan Traktor Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk
Ya Meningkatkan pertanian
2 unit
191 Sarana dan prasarana caplak jalur legowo
Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk
Ya Peningkatan produksi pertanian
10 buah
192 Perbaikan saluran tersier Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk
Ya Meningkatkan produksi pertanian
200 meter
193 pembibitan kentang (green house) Desa Margamulya Pangalengan
Kecamatan Pangalengan Ya petani sewilayah pangalengan
1 unit
194 kegiatan pertanian hidroponik Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Ya meningkatkan kesejahtraan para Anggota
1 kelompok
195 Penanaman Pohon 24 RW Desa Margamulya Pangalengan
Kecamatan Pangalengan Ya Penghijauan 12000 Pohon
196 Pengadaan Bibit Pertanian Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Ya Sarana Pertanian 1 Paket
197 Pengadaan Bibit Kentang (G! dan G3)
Desa Tribaktimulya Kecamatan Pangalengan Ya Peningkatan ekonomi pertanian
5 ton
198 pengadaan bibit unggulan (kopi) Desa Margaluyu Kecamatan Pangalengan Ya Petani / Masyarakat Desa
50000 Pohon
199 pengadaan bibit kayu putih Desa Sukamanah Pangalengan
Kecamatan Pangalengan Ya penghijauan 5000 buah
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 110
200 pengadaan Bibit Kopi Desa Wanasuka Kecamatan Pangalengan Ya Penyediaan bibit kopi untuk peningkatan ekonomi petani
100 kg
201 Mesin giling pelepas kulit kopi Desa Wanasuka Kecamatan Pangalengan Ya Meninkatkan sarana pertanian
1 unit
202 Mesin Kubota Desa Wanasuka Kecamatan Pangalengan Ya Meningkatkan sarana pertanian
1 unit
203 Pengadaan Cultifator Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Ya Membajak lahan Pertanian
3 Unit
204 pengadaan bibit unggulan ( Kentang) Desa Margaluyu Kecamatan Pangalengan Ya Petani / masyarakat desa
3000 Kg
205 Bantuan Bibit Teh Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Ya Ekonomi Masyarakat 100000 Pohon
206 Pembibitan Kopi Desa Banjarsari Kecamatan Pangalengan Ya Peningkatan kesejahteraan masyarakat
1 Kelompok
207 Pengembangan Budidaya Jamur Tiram
Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Ya Pemberdayaan Karang Truna
5000 Polybag
208 Pengadaan Bibit Kentang G2 Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Ya Meningkatkan Produksi Pertanian
2 Ton
209 Pengadaan Cultifator Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Ya Sarana Pertanian 10 Unit
210 bantuan bibit Kentang (Poktan) Kp Citiis
Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Ya Perekonomian 5 Kwintal
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 111
211 Pengadaan Bibit Bunga Hias Desa Sukamanah Pangalengan
Kecamatan Pangalengan Ya Mengurangi Pengangguran
2 Kelompok
212 Pengadaan Bibit Kentang Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Ya meningkatkan penghasilan petani
1 kelompok
213 Pengadaan Sarana Lumbung Pangan Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Ya Sarana Pertanian 1 Paket
214 Pengadaan Pompa air Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Ya Sarana Pertanian 10 Unit
215 Hand Player Desa MekarPawitan Kecamatan Paseh Ya Pertanian 5 UNIT
216 Traktor Kelompok MJ Desa MekarPawitan Kecamatan Paseh Ya Pertanian 2 UNIT
217 Pompa Air Kelompok MJ Desa MekarPawitan Kecamatan Paseh Ya Pertanian 5 UNIT
218 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Desa Cigentur Kecamatan Paseh Ya memperlancar saluran air
350 meter persegi
219 Pengadaan Racun Tikus Gapoktan Tani Jaya
Desa Cigentur Kecamatan Paseh Ya Pengadaan Pertanian 5 Kelompok
220 Mesin Pencacah Sampah Organik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Ya Menunjang Kelompok Ecovillege dalam penanggulangan sampah organik menjadi kompos/bahan kompos
1 Unit
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 112
221 Pengadaan bibit pohon penghijauan berupa tanaman buah/berbuah
Desa Cipedes Kecamatan Paseh Ya Sasaran Lahan Kritis dan pemanfaatan halaman guna penghijauan lingkungan
5000 Pohon
222 Pengadaan Bibit tanaman kayu Desa Cijagra Kecamatan Paseh Ya meningkatkan Produksi Petani
1 Unit
223 bantuan alat heler padi Desa Drawati Kecamatan Paseh Ya Pengolahan pangan 1 unit
224 bantuan bibit cengkeh poktan Ciaremas
Desa Drawati Kecamatan Paseh Ya penghijauan dan perekonomian
5000 pohon
225 PENGADAAN BIBIT PADI Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Ya Peningkatan hasil pertanian
300 KG
226 Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan Buah-buahan
Desa Cipaku Kecamatan Paseh Ya Konservasi dan Rehabilitasi lahan
1 Paket
227 PENGADAAN ALAT PERTANIAN SEMPROTAN HAMA
Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh Ya PENINGKATAN PRODUK HASIL PERTANIAN
10 UNIT
228 Pembangunan Jides poktan Pasir Kihiang
Desa Drawati Kecamatan Paseh Ya pengairan sawah 100 m
229 Pembanguanan Guliplug Desa Drawati Kecamatan Paseh Ya penahan erosi tanah 1000 m
230 Pengadaan Bibit Pohon Buah-buahan
Desa Cipedes Kecamatan Paseh Ya Perbaikan Lahan Kritis dan Pemanfaatan lahan pekarangan
6000 Pohon
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 113
231 Bantuan Pembangunan Resapan Air Desa Cigentur Kecamatan Paseh Ya Tersedianya Resapan Air
30 Unit
232 Pelatihan Budidaya Jamur Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Ya meningkatkan perekonomian petani
20 Org
233 PENGHIJAUAN LAHAN RAWAN BENCANA LONGSOR
Desa Margamulya Pasirjambu
Kecamatan Pasirjambu Ya PENGHIJAUAN 5000 POHON
234 Bantuan bibit pohon kayu putih Desa Tenjolaya Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Ya Masyarakat 20000 pohon
235 PENGHIJAUAN (TANAMAN MENGGUNAKAN POLYBAG)
Desa Cibodas Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Ya Pemanpaatan halaman 1 Paket
236 PERSEMAIAN Desa Cibodas Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Ya Ekonomi Warga 1 Paket
237 BIBIT KOPI, BIBIT KAYU DAN SAYURAN
Desa Cibodas Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Ya KELOMPOK TANI MANDIRI
1 kELOMPOK
238 Peluasan Tanaman STEVIA, untuk Bahan Baku Gula
Desa Cibodas Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Ya KELOMPOK TANI MULYA SARI CIBODAS
2 Ha
239 BINTEK PESTISIDA NABATI Desa Margamulya Pasirjambu
Kecamatan Pasirjambu Ya PENINGKATAN PERTANIAN
6 KELOMPOK
240 BINTEK PEMBUATAN KOMPOS JERAMI
Desa Margamulya Pasirjambu
Kecamatan Pasirjambu Ya PENINGKAYAN PERTANIAN
6 KELOMPOK
241 PELATIHAN OLAHAN SAYURAN Desa Margamulya Pasirjambu
Kecamatan Pasirjambu Ya PENINGKTAKAN PEREKONOMIAN
2 KELOMPOK
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 114
242 BANTUAN MESIN PERONTOK PADI Desa Margamulya Pasirjambu
Kecamatan Pasirjambu Ya PENINGKTAN PERTANIAN
2 KELOMPOK
243 Bantuan Modal Tani nanas Madu Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Ya Kelompok Tani Nanas Madu Curug Tilu
1 kelompok
244 Pengadaan Hand Traktor Kelompok Tani Padi "Giri Luyu"
Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Ya tersedianya sarana produksi pertanian
1 unit
245 Pengadaan alat paska panen Desa Sukaresmi Kecamatan Rancabali Ya meningkatkan hasil pertanian
1 paket
246 Pengadaan Traktor Desa Sukamanah Rancaekek Kecamatan Rancaekek Ya Untuk peningkatan pengolahan lahan pertanian
2 unit
247 Pengadaan bibit unggul ternak Lele
Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Ya kelompok tani/meningkatkan produksi pertanian
15000 ekor
248 Pengadaan Mesin Traktor Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Ya Gapoktan Desa Rancaekek Wetan
3 unit
249 Pengadaan Mesin Perontok Padi Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Ya Gapoktan Desa Rancaekek wetan
3 unit
250 Bantuan Bibit Pohon buah untuk gerak tim PKK
Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Ya Peningkatan pendapatan masyarakat Desa
1000 buah
251 pengadaan traktor Desa Jelegong Rancaekek Kecamatan Rancaekek Ya meningkatkan pengelolaan lahan pertanian
3 unit
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 115
252 BUDIDAYA JAMUR Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Ya SUPAYA WARGA BISA MEMBUKA USAHA DAN MENDAPATKAN PENGHASILAN
8 KELOMPOK
253 Kirmir JUT rancaeundeuk Desa Cibodas Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Ya warga desa cibodas 86400 720 m x 120 m
254 Bantuan Mesin Traktor Desa Cibodas Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Ya Kelompok Tani 12 12
255 Pembanguna JUT Bilung-Cimande dan pembangunan jembatan sungai Abri
Desa Cibodas Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Ya warga desa cibodas dan desa langensari
1600 800 m x 2 m
256 Bantuan Mesin Pompa Air Desa Cibodas Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Ya kelompok tani 8 8
257 Kirmir Irigasi/Jides Cidankanteh Desa Cibodas Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Ya warga desa cibodas 1700 1700
258 Kirmir irigasi/Jides Daerah Irigasi Pancaksuji
Desa Cibodas Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Ya warga desa cibodas-padamukti
2000 2000 x 1
259 Batuan Alat dan Pengolahan Hasil Pertanian
Desa Cibodas Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Ya kelompok wanita tani mekar tani
1 1
260 Kirmir irigasi/Jides solokan tengah Desa Cibodas Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Ya desa cibodas 3500 3500 m x 1 m
261 Kirmir irigasi/jides sikembar Desa Cibodas Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Ya desa cibodas-desa langensari
2000 2000 m x 1 m
262 Bantuan Hand Sprayer Desa Cibodas Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Ya kelompok tani desa cibodas
12 12
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 116
263 Kirmir irigasi/Jides Legok Ranca Bayawak
Desa Cibodas Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Ya Masyarakat Petani Desa Cibodas
1000 1000 m x 1 m
264 Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Ya Pembinaan Teknis 1 Ls
265 Penyediaan Pupuk Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Ya Pertanian 1 Ls
266 Penghijauan Penanaman Pohon Pelindungan Disepanjang Jalan Desa Pamekaran
Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Ya Kenyamanan Dan Keindahan Lingkungan
1 Paket
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 116
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam rangka perencanaan program dan kegiatan diperlukan elemen
pokok pendukung lain berupa: Indikator kerja sebagai parameter penilaian dari
keberhasilan program dan kegiatan, kelompok sasaran merupakan objek dari
program/kegiatan dan pendanaan indikatif sebagai indikasi awal besaran dana
yang diperlukan untuk terlaksananya program dan kegiatan. Berikut adalah
program/kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif
dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016.
3.1. Rencana Program dan Kegiatan Propinsi Jawa Barat dan Nasional
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Propinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 dan sesuai dengan misi 2 Propinsi Jawa
Barat yaitu meningkatkan pembangunan perekonomian regional berbasis potensi
lokal yang mencakup bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan, yang
meliputi program:
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian
3. Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian
4. Program Pemasaran dan pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
Selanjutnya sesuai dengan misi 2 Propinsi Jawa Barat: Membangun
Perkonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan, terdapat beberrapa strategi Bidang
Pertanian, Tanaman Pangan dan kehutanan sebagai beriut.
Bidang Ketahanan Pangan melalui strategi meningkatkan ketersediaan,
akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan, dengan
arah kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan,distribusi, akses
dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat
dan penanganan daerah rawan pangan
Bidang Pertanian melalui strategi pertama, mempertahankan dan
menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke
non pertanian dengan arah kebijakan mencetak lahan sawah baru untuk
mencapai lahan pertanian berkelanjutan. Strategi kedua, meningkatkan produksi,
inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan
arah kebijakan meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian,
perkebunan dan peternakan, dengan arah kebijakan(a) peningkatan produksi
dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan; (b)
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 117
peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan
peternakan; (c) peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman
dan ternak; (d) pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta
pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Bidang Kehutanan, melalui strategi, meningkatkan produktivitas hutan
dan pengembangan aneka usaha kehutanan, dengan arah kebijakan peningkatan
produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta
pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi dilaksanakan melalui
10 (sepuluh) skenario pembangunan Common Goals berbasis tematik sektoral.
Adapun operasionalisasi Common Goals dilaksanakan berdasarkan 5 (lima)
strategi yaitu: Pertama, pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip
penguatan aktor lokal (strengthening local actor); Kedua, integrasi seluruh
potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota; Ketiga,
penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela
percepatan pembangunan, yaitu mengkombinasi manajemen berbasisdaerah
otonom Kabupaten/Kota dengan manajemen kewilayahan; Keempat, penguatan
komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan;
serta Kelima, peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan mutu serta akuntabilitas pembangunan. Penjabaran tematik
sektoral untuk 10 (sepuluh) Common Goals terkait dengan pengembangan sektor
pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan ekonomi pertanian; a. Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional b. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan
agroindustry c. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton
GKG dan swasembada protein hewani d. Jawa Barat bebas rawan pangan e. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi)
disentra produksi pangan 2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan
a. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%
Disamping itu, dalam mewujudkan rencana strategis Dinas Pertanian,
Perkebunan, dan Kehutanan, program nasional di bidang pertanian dan
perkebunan yang akan dilaksanakan meliputi:
1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu
Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 118
3. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
5. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
7. Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Program nasional di bidang kehutanan yang akan dilaksanakan meliputi:
1. Program Pemantapan Kawasan Hutan
2. Program Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS
3. Program Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industry kehutanan
4. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 2016
Rencana kerja Tahun 2016 merupakan periode keempat dari Rencana
Strategis 2010-2015 yang ditujukan untuk mengkonsolidasikan kerjasama dan
kemitraan dari semua aktor-aktor ekonomi yang terlibat secara langsung atau
tidak langsung dalam sektor agribisnis dan pembangunan lingkungan beserta
semua pemangku kepentingan di sektor ini. Lebih lanjut, rencana kerja 2016
diwarnai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk agribisnis,
kelembagaan agribinis, dan struktur ekonomi pasar agribisnis, yang merupakan
identitas lokal serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar pertanian.
Visi pembangunan dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
Kabupaten Bandung adalah “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pengembangan agribisnis berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal menuju
keunggulan bersaing global, maju, mandiri, dan berwawasan lingkungan”
Untuk mencapai visi Pembangunan Pertanian tersebut, Dinas
Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung mengemban misi
yang harus dilaksanakan, yaitu:
1. Mendorong peningkatan peran sektor pertanian Kabupaten Bandung dalam
perekonomian regional dan nasional.
2. Meningkatkan akses dan ketersediaan sumberdaya pertanian yang bersifat
lokal dengan memanfaatkan teknologi untuk menjamin keberlanjutan usaha
pertanian.
3. Meningkatkan peran dan keterkaitan antar pelaku usaha melalui integrasi
wilayah produksi dan konsumsi komoditas serta produk pertanian.
4. Meningkatkan partisipasi setiap usaha pertanian terhadap pasar bebas
melalui pembenahan pola produksi, kelembagaan dan pasar.
5. Membangun agribisnis berwawasan lingkungan
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 119
Gambar 3.1. Kerangka Migrasi Strategi Pembangunan Sub-Sektor Tanaman
Pangan dan Perkebunan Kab. Bandung
Gambar 3.2. Kerangka Migrasi Strategi Pembangunan Sub-Sektor Kehutanan
Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang
PA
SA
RK
EL
EM
BA
GA
AN
PR
OD
UK
5 Penerapan Integral Chain Care selanjutnya
(penekanan pada good manufacturing
practices, HACCP dan sistim traceability).
6 Adopsi teknologi yang tersedia untuk
pengembangan komoditas menjadi produk
derivatif;.
1 Pemetaan komoditas aktual dan potensi.
2 Penentuan fokus pengembangan komoditas.
3 Inventarisasi dan inisisasi pemanfaatan teknologi yang
tersedia pada tingkat nasional dan internasional.
4 Penyesuaian dan penerapan standar komoditas dan
terdiferensiasi. Sosialisasi dan inisiasi penerapan Integral
Chain Care tahap awal (penekanan pada sektor budidaya;
good agricultural practices, good pesticide practices).
6 Penetrasi pasar nasional untuk
komoditas terfokus beserta
produk dan produk derivatifnya.
Pemanfaatan peluang pasar
global (extenderization).
12 Pemanfaatan kekuatan
kolaborasi dan SCNM untuk
menciptakan co-innovation pada
produk. Pengembangan sistem
inovasi agribisnis.
13 Proses regenerasi dan suksesi
pada generasi muda
agripreneur.
7 Pengembangan industri
pertanian di sektor hilir.
7 Pemetaan cluster komoditas dan produk.
8 Pengembangan sistem informasi cluster.
9 Pengarahan dan pemanfaatan dana corporate
social responsibility untuk pembentukan
cluster.
10 Menciptakan iklim kondusif untuk merangsang
pembentukan aliansi strategis antar pelaku
usaha dan stakeholders. Pengembangan
biopartnership pada industri agrofarmaka.
11 Pengembangan collaborative decision making.
4 Transformasi perilaku pasar yang informal
(open negotiation based) menjadi formal
(contract based).
5 Penetrasi pasar (penekanan pada niche
market dan pasar industri).
1 Competitive intelligent. Pemetaan karakteristik dan
perilaku pasar.
2 Inventarisasi kendala barriers to entry pada pasar.
3 Pengembangan promosi generik. Inisiasi penetrasi pasar
(penekanan pada pasar ritel moderen).
1 Inisiasi untuk mentransformasi kelembagaan petani
berbasis produksi menjadi berbasis pasar (nilai).
2 Pengembangan aglomerasi di sektor pertanian.
3 Pemetaan dan identifikasi keterkaitan di antara jaringan
pelaku usaha dan stakeholders di sektor pertanian.
4 Menginisiasi pembentukan forum pada (3.) dan
merancang proses kolaborasi di dalam rantai pasokan.
5 Pemetaan industri penunjang komoditas dan produk.
6 Inisiasi pembentukan klaster agribisnis pangan dan
perkebunan. Pengembangan supply chain and network
management (SCNM).
Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang
PASA
RKE
LEM
BAG
AAN
PRO
DUK
1 Identifikasi pasar barang dan
jasa lingkungan; menyusun
target pasar. Penyusunan paket-
paket produksi barang dan jasa
lingkungan.
2 Pemenuhan kebutuhan
infrastruktur minimal dengan
memanfaatkan jaringan dengan
swasta.
3 Inisiasi pengintegrasian objek
hutan ke dalam jaringan
kepariwisataan nasional dan
internasional.
1 Pemetaan stakeholders
kehutanan; terutama masyarakat
sekitar hutan. Pembentukan
komunitas hutan. Inisiasi
pembentukan jaringan bisnis
dan pendidikan.
2 Pembakuan mekanisme sharing
manfaat dan tanggung jawab
dengan stakeholders.
Pengembangan sistim
pendidikan lingkungan.
3 Pemberlakuan audit sosial
terhadap stakeholders.
Pemanfaatan kekuatan
kolaborasi untuk
menciptakan co-innovation
pada produk lingkungan.
1 Inventarisasi detil mengenai
interaksi antara hutan dengan
objek lainnya (aspek tekno-
sosio-ekonomi).
2 Adopsi dan pembakuan standar
mengenai pengelolaan hutan
sesuai konvensi internasional.
3 Konvergensi sistim pertanian
dengan produk dan jasa
lingkungan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 120
Tahun 2016, pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan
ditujukan untuk memperkuat ketersediaan pangan secara lokal, membangun
konsolidasi pelaku agribisnis dalam manajemen rantai pasok komoditas
hortikultura dan perkebunan unggul. Dalam rangka peningkatan produksi
pertanian dalam periode lima tahun ke depan, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan
Kehutanan akan lebih difokuskan pada komoditas yang menjadi produk unggulan
di Kabupaten Bandung. Komoditas tersebut berjumlah 17 komoditas, yang terdiri
dari 3 komoditas tanaman pangan, 11 komoditas hortikultura dan 3 komoditas
perkebunan.
Tabel 3.1. Komoditas Unggulan Kabupaten Bandung dan Nasional
Komoditas Kabupaten Bandung Nasional
Pangan Non Pangan Pangan Non Pangan
Tanaman Pangan Padi, Jagung,
dan Ubi kayu
padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar
d) Meningkatnya mutu dan produktivitas produk organik
untuk penyesuaian standar kualitas dan keamanan
pangan melalui penerapan GAP petani stroberi dan
stimulan sarana pengolahan produk segar dan
produk olahan hortikultura
e) Terlaksananya pengembangan fasilitasi dalam
pengelolaan lahan dan air melalui upaya
pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air
irigasi pertanian dan pemberdayaan kelembagaan
petani melalui pemberian bantuan bibit buah-
buahan, biofarmaka, SL pertanian hortikultura
f) Monitoring dan evaluasi
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan merupakan salah satu
kebijakan untuk membantu masyarakat sekitar hutan meningkatkan
kesejahteraannya melalui pengembnagan agribisnis hasil hutan non-kayu seperti
pada komoditas lebah madu, jamur tiram dan ulat sutera. Indikator kinerja dan
sasaran program ini adalah :
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 135
Tabel 3.10. Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada program
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program/Kegiatan Sasaran dan indikator kinerja
1. Pengembangan Hasil
Hutan Non-Kayu
a) Berkembangnya agribisnis non kayu berbasis komoditas
lebah madu di Kecamatan Cicalengka, Nagreg, Cikancug,
Cangkuang dan Paseh
b) Berkembangnya agribisnis hasil non kayu berbasis
komoditas jamur tiram di Kecamatan Ciwidey, Pasirjambu,
Kutawaringin, Cicalengka dan Pangalengan
c) Pengembangan agribisnis hasil nonkayu berbasis
komoditas ulat sutera di Kecamatan Pangalengan dan
Pasirjambu
d) Pengembangan agribisnis hasil nonkayu berbasis
komoditas bambu di Kecamatan Banjaran
e) Termanfaatkannya lahan bawah tegakan di Kecamatan
Arjasari seluas 20 ha.
f) Monitoring dan evaluasi
2. Pengembangan
Industri dan
Pemasaran Hasil
Hutan
a) Berkembangnya kemitraan agribisnis kehutanan dengan
adanya pelaksanaan forum pertemuan petani kayu rakyat
dan petani hasil hutan non-kayu dengan industri.
b) Monitoring dan evaluasi
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program rehabilitasi hutan dan lahan merupakan kebijakan yang ditujukan
dalam pelestarian dan konservasi lingkungan, bertujuan untuk:
a. Meningkatkan akselerasi penanggulangan lahan kritis;
b. Mendukung dan mengembangkan program perbaikan lingkungan melalui
Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) melalui pemberdayaan
masyarakat tani di sekitar hutan dalam peningkatan peran aktif
masyarakat;
c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Adapun sasaran yang diharapkan, adalah:
a. Terpenuhinya masalah kekurangan bibit tanaman untuk penanaman pada
lahan kritis;
b. Tercapainya sasaran percepatan penanganan lahan kritis;
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 136
c. Mendorong tercapainya Kabupaten Bandung Hijau dan Lestari dan JABAR
hijau
Tabel 3.11. Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada program
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program/Kegiatan Sasaran dan indikator kinerja
1. Pembuatan
bibit/benih tanaman
kehutanan
a) Tersedianya kebun bibit tanaman untuk
penghijauan di Kecamatan Pasirjambu,
Kutawaringin, Baleendah, Soreang, Margasih,
Dayeuhkolot, Katapang, Margahayu,
Pameungpeuk
b) Tersedianya kebun bibit rakyat untuk
mengurangi luasan lahan kritis (3.000 ha)
c) Tersedianya lahan Agroforestry
2. Peningkatan Peran
Serta Masyarakat
Dalam Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
a) Terlaksananya pencanangan Bulan Menanam
Nasional
b) Terlaksananya pencanangan JABAR hijau
berbasis sekolah di Kec. Arjasari seluas 50 ha
c) Terlaksananya pembuatan bangunan sipil teknis
di Kec. Ciparay
d) Tertanganinya rehabilitasi lahan kritis seluas
500 ha di Kecamatan Kertasari, Pangalengan,
Cikancung, Paseh, Pacet, Arjasari, Cimaung,
Ibun, Ciparay, Baleendah, Cilengkrang,
Rancaekek
e) Terlaksananya pembuatan bangunan sipil teknis
untuk mengendalikan terjadinya bencana di
Kec. Kertasari, Pangalengan, Cikancung, Paseh,
Pacet, Arjasari, Cimaung
f) Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi
dan sosialisasi rehabilitasi lahan dan hutan
3.3.2. Program Perlindungan dan Konservasi Hutan
Program perlindungan dan konservasi hutan merupakan kebijakan yang
ditujukan dalam melindungi kawasan hutan dan melakukan konservasi hutan di
Kabupaten Bandung dengan mengajak peran serta masyarakat baik masyarakat
sekitar hutan maupun masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya.
Indikator kinerja dan sasaran ayng ingin dicapai dari program ini terlihat pada
tabel berikut :
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 137
Tabel 3.12. Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada program
Perlindungan dan Konservasi Hutan
Program/Kegiatan Sasaran dan indikator kinerja
1. Pengembangan Pengujian
dan Pengendalian
Peredaran Hasil Hutan
a) Tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat yang
menggunakan hasil hutan kayu dengan
terlaksananya sosialisasi Permenhut peredaran
hasil hutan
b) Terlaksananya pemasangan rambu/papan
larangan untuk mencegah kerusakan hutan
c) Tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat
pengusaha industri kayu dalam perijinan hasil
dengan terlaksananya sosialisasi Permenhut ijin
usaha industri hasil hutan kayu
2. Sosialisasi pencegahan dan
dampak kebakaran hutan
dan lahan
a) Meningkatnya kepedulian masyarakat akan
kelestarian hutan
b) Meningkatnya ketrampilan dan keahlian
masyarakat dalam pengendalian gangguan /
kebakaran hutan
c) Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan hutan dan lahan
d) Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan
sosialisasi perlindungan, pengendalian dan
konservasi hutan
BAB IV PENDAHULUAN
Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2015
BAB IV
PENUTUP
Perjuangan dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian tentunya memerlukan berbagai pengorbanan serta yang terpenting adalah kerjasama intensif dan berkesinambungan, intern maupun ekstern. Selanjutnya dalam menggerakan perekonomian sektor pertanian tentunya perlu dilakukan kolaborasi dalam pengawasan dan pembinaan, hal ini mutlak diperlukan untuk menjaga kesinambungan pergerakan ekonomi pertanian.
Kebijakan pembangunan pertanian yang berada instansi lintas sektoral harus dapat dioptimalkan dengan menghilangkan adanya kebijakan yang saling bertentangan atau terdapat perilaku pemangku kepentingan yang tumpang tindih. Kebijakan pendukung yang ada juga harus bersifat operasional, sehingga rancangan kebijakan harus diketahui sejak awal dan dipahami oleh para pemangku kepentingan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Bandung 2016 disusun
sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor
pertanian. Renja ini memaparkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan
ancaman sebagai implikasi dari perubahan kondisi ekonomi yang selalu terjadi
antar waktu. Dengan menggunakan seluruh komponen tersebut maka program,
kebijakan dan kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor pertanian
dapat diformulasikan. Diharapkan dengan tersusunnya Renja dapat menjadi
sebuah panduan baku dalam mengawal proses pembangunan pertanian di
Kabupaten Bandung secara berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya tentunya akan banyak permasalahan dan
tantangan yang dihadapi. Tidak semuanya dapat diselesaikan dibawah
kewenangan Kementerian Pertanian. Untuk itulah diperlukan dukungan dari
instansi lain. Beberapa bentuk dukungan yang diharapkan dari instansi lain.
Bandung, 2015 Kepala Dinas
Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
Kabupaten Bandung,
Ir. H. A. Tisna Umaran, MP. Pembina Utama Muda
NIP. 19640923 199203 1 005
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KABUPATEN BANDUNG
SKPD : Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
Lokasi Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
x xx 1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terfasilitasinya kegiatan surat
menyurat pelaksaksanaan
tugas kedinasan
100 % 657.299.384 1 659.994.786
x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.917.200 APBD Kabupaten 2.013.165
Belanja Perangko, Materai dan buku
cek
Tersedianya sarana surat
menyuratKabupaten Bandung 100 % 1.917.200 SKPD 1 2.013.165
x xx 1 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 62.650.164 APBD Kabupaten 40.194.000
Penyediaan Biaya, Telefon, Air dan
Internet Dinas
Tersedianya sarana telefon (12
bulan, Air (12 bulan dan
Internet (12 bulan)
Kabupaten Bandung 100 % 62.650.164 SKPD 1 40.194.000
x xx 1 3Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 8.700.000 APBD Kabupaten 9.570.000
Penyediaan Peralatan an Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya penyediaan
peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kabupaten Bandung 100 % 8.700.000 SKPD 1 9.570.000
x xx 1 7Penyediaan jasa administrasi
keuangan 59.862.000 APBD Kabupaten 62.885.100
Pelaksanaan administrasi keuangan
meliputi, SPJ dan Laporan Keuangan
DINAS
Terfasilitasinya
penyelenggaraan administrasi
keuangan (Laporan Keuangan)
Kabupaten Bandung 1804 OJ 59.862.000 SKPD 1084 OJ 62.885.100
x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100.920.000 APBD Kabupaten 100.920.000
Bantuan Pembangunan Resapan AirRW.04 Desa Cigentur,
Kecamatan Paseh10 Unit 65.000.000 Wilayah - -
Pengadaan Bibit Tanaman Keras dan
buah - buahan
Desa Desa Ciwidey,
Kecamatan Ciwidey1 paket 10.000.000 Wilayah - -
Bantuan Rehabilitasi hutan dan lahan
kritis
Dusun III Desa
Nengkelan,
Kecamatan Ciwidey
1 paket 10.000.000 Wilayah - -
PENGHIJAUAN LAHAN RAWAN
BENCANA LONGSOR
01,02,05,10,11,13,16
Desa Margamulya
Pasirjambu,
Kecamatan
Pasirjambu
1 Kelompok 25.000.000 Wilayah - -
Bantuan bibit pohon kayu putih
RW 09, RW 10, RW
12, RW 13, RW 16,
RW 17 dan RW 21
Desa Tenjolaya
Pasirjambu,
Kecamatan
Pasirjambu
20000 pohon 20.000.000 Wilayah - -
PENGHIJAUAN (TANAMAN
MENGGUNAKAN POLYBAG)
RT 01 - RT 04 RW 01
Suraja Desa Cibodas
Pasirjambu,
Kecamatan
Pasirjambu
1 Paket 5.000.000 Wilayah - -
BIBIT KOPI, BIBIT KAYU DAN SAYURAN
RT 02 / RW 02
CIBODAS Desa
Cibodas Pasirjambu,
Kecamatan
Pasirjambu
1 kELOMPOK 5.000.000 Wilayah - -
Bantuan tanaman buah-buahan dan
kayu kayuan
Desa Margahayu
Tengah Desa
Margahayu Tengah,
Kecamatan
Margahayu
1 paket 15.000.000 Wilayah - -
Bibit Kapolaga
Ciporeat Desa
Ciporeat, Kecamatan
Cilengkrang
5000 pohon 15.000.000 Wilayah - -
Penyediaan tanaman keras dan buah-
buahan untuk penghijauan
Desa Tanjungsari,
Kecamatan
Cangkuang
400 pohon 15.000.000 Wilayah - -
KEGIATAN AGROFORESTRI
PENANAMAN CALIFTUS,GAMELINA
DAN BAWANG MERAH
RW 09,10,11,12 Desa
Cikadut, Kecamatan
Cimenyan
25 HA 30.000.000 Wilayah - -
pembuatan sumur resapan
RW 05,10,11,12 Desa
Cikadut, Kecamatan
Cimenyan
5 unit 30.000.000 Wilayah - -
Pengadaan Bibit Tanaman KayuDesa Cimenyan,
Kecamatan Cimenyan10000000 Batang 5.000.000 Wilayah - -
Penanaman AGRO PORESTIK Cikawari-
Barukai Suren,Ekaliptus,Duren,Alpukat
Desa Mekarmanik,
Kecamatan Cimenyan2 Unit 50.000.000 Wilayah - -
2 2 17Perlindungan dan konservasi sumber
daya hutanLuas Hutan Rakyat 12925 Ha 350.000.000 12925 Ha 350.000.000
2 2 17 1Pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan 350.000.000 APBD Kabupaten 350.000.000
Penyediaan sarana prasarana
pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan
Tersedianya sarana dan
prasarana pencegahan dan
pengendalian kebakaran
hutan dan lahan
Kabupaten Bandung 2 paket 350.000.000 SKPD 2paket 350.000.000
Jumlah Belanja Renja Sektor 9.209.517.000 19.583.140.434
Jumlah Belanja Renja Kewilayahan 6.034.750.000 -
Jumlah Total 16.725.747.164 21.143.808.789
NIP. NIP. NIP
a.n. Kepala Bappeda,
Kabid ............................................................................................................ Kasubid .................................................................... Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan