DINAS PERHUBUNGAN KAB. BANDUNG - bandungkab.go.idbandungkab.go.id/uploads/RENSTRA 2017-2021.pdf · Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ... 3,4 3,7 3,8 3,9 4

DINAS PERHUBUNGAN KAB. BANDUNG Jl. Gandasari No. 151 Telp.589153 Fax. 5891948 Katapang 40971

website: dishub.bandungkab.go.id

S U R A T K E P U T U S A N

Nomor : 050/ 2279/ Sekr.

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang : a. bahwa RENSTRA Perangkat Daerah harus selaras dengan rincian tugas

fungsi perangkat daerah. b. bahwa tahapan perencanaan bagan struktur organisasi perangkat daerah

dan rincian tugas fungsinya yang akan diberlakukan per Januari 2017 belum selesai dan belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sehingga penetapan RENSTRA Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah melebihi waktu 7 (tujuh) hari setelah RENSTRA SKPD disahkan oleh Kepala Daerah.

c. bahwa Peraturan Bupati Bandung tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan pada Tanggal 16 September 2016, dan selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah untuk dijadikan pedoman di lingkungan perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di Tahun 2016 - 2021.

d. bahwa untuk menetapkan RENSTRA Perangkat Daerah perlu dibuatkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Tanggal 15 Juni 2016. 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4. PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 Agustus 2016.

5. PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tanggal 14 September 2016.

6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 28 Mei 2016.

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Tanggal 15 September 2016.

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 September 2016.

9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 10 Oktober 2016.

10. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/2352A/BAPPEDA Tanggal 21 Desember 2015 tentang Agenda Penyusunan Perencanaan Kabupaten Bandung Tahun 2017.

Memutuskan

Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA

: : :

:

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, untuk digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di Tahun 2016 – 2021. Keputusan dan dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 yang menjadi lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang Pada Tanggal : 27 Oktober 2016

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007

Lampiran: Dokumen RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021


Nomor : 050/ 2565 / Sekr.

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2016 – 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang : a. bahwa RENSTRA DISHUB Kab. Bandung telah ditetapkan.

b. bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RENSTRA ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, untuk mendukung serta menopang tujuan dan sasaran Kepala Daerah.

c. bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud pada poin (b) harus terukur berdasarkan indikator kinerja.

d. bahwa perjanjian kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah, dan seterusnya ke jenjang terendah, yang merupakan komitmen integritas, akuntabilitas, dan kinerja harus disusun berdasarkan indikator kinerja yang terukur/akuntabel, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

e. bahwa indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada poin (c) dan (d) harus ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.




8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang RENSTRA

Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 September 2016.


10. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Nomor 050/2279/Sekr Tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

Memutuskan


: : :

:

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, untuk dipedomani komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dengan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai pedoman penyusunan perjanjian kinerja tahunan antara Bupati Bandung dengan Kepala Dinas, serta antara pimpinan yang lebih tinggi dengan bawahan yang lebih rendah dalam unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang Pada Tanggal : 24 November 2016



Lampiran: Indikator Kinerja Utama DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 s.d. 2020

Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai %

16,01 20,79 26,97 29,48 32,00 Rata-rata

*Target 100%

1.784 11,03 2.164 13,38 2.579 15,95 2.729 16,87 2.894 17,89 Rambu lalu lintas (16.170 unit)

72.625 2,34 78.246 2,52 86.446 2,79 94.646 3,05 102.846 3,31 Marka Jalan (3.108.875 meter1)

42 30,22 58 41,73 68 48,93 78 56,12 88 63,32 Warning Light (139 unit)

5 16,13 5 16,13 7 22,58 9 29,03 11 35,49 Traffic Light (31 unit)

178 15,41 229 19,83 279 24,15 329 28,48 379 32,81 Guardrail (1.155 beam )

43 5,17 112 13,48 132 15,87 152 18,28 172 20,68 Cermin Tikungan (831 buah)

758 34,27 784 35,44 799 36,12 814 36,80 829 37,48 Traffic cone , water barrier dan rambu portable (2.212 buah)

6 19,35 6 19,35 6 19,35 6 19,35 6 19,35 Kamera pantau lalu lintas (31 titik)

0,75 1,21 0,75 1,21 4 6,05 7 10,89 10 15,73 Lajur sepeda (62 km)

98 35,38 133 48,01 148 53,43 163 58,85 178 64,26 Zebra cross dan ZoSS (277 titik)

2 13,33 2 13,33 2 13,33 2 13,33 2 13,33 Pelican Crossing (15 unit)

85 3,12 93 3,41 97 3,56 101 3,71 105 3,85 Halte dan shelter (2.728 unit)

656 21,22 1.312 42,45 2.735 88,47 2.735 88,47 2.735 88,47 Ruang parkir on dan off street (3.091 SRP)

2Tingkat pencapaian target PAD

Bidang Perhubungan (%)100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3Ketersediaan layanan angkutan

umum (seat per hari)358.158 520.458 666.467 812.476 958.486 Target Tahun 2016 berdasarkan data primer

4Jumlah pengguna angkutan umum

(penumpang per hari)262.114 364.321 466.527 568.734 670.940 Target Tahun 2016 berdasarkan data primer

5Tingkat ketersediaan ruang

operasional terminal 31.256 53,79 31.256 53,79 31.256 53,79 32.044 55,15 33.417 57,51

Total kebutuhan luas lahan dan gedung 9 terminal di Kab. Bandung

58.108 m2

Kolom nilai adalah luas lahan dan gedung yang efektif digunakan di 9

terminal eksisting

6

Tingkat kelaikan jalan sarana

transportasi (% kendaraan wajib

uji yang melaksanakan uji baru dan

uji berkala)

100 100 100 100 100

No.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bandung

Nomor: 050/2565/Sekr Tanggal: 24 November 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

2018 (Tahun 3) 2019 (Tahun 4) 2020 (Tahun 5)

Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan

1Tingkat ketersediaan perlengkapan

jalan (%)

Indikator Kinerja Utama

(IKU)

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

Keterangan2016 (Tahun 1) 2017 (Tahun 2)

Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai %

No. 2018 (Tahun 3) 2019 (Tahun 4) 2020 (Tahun 5)Indikator Kinerja Utama

(IKU)


Keterangan2016 (Tahun 1) 2017 (Tahun 2)

7

Penurunan ratio jumlah pelanggaran

lalu lintas terhadap LHR dibanding

tahun 0 (%)

10 11 12 13 14Jumlah Pelanggaran Tahun 2015 sebanyak 168.038 kasus (yang terjaring

pada saat Operasi Wasdal Lalin)

8Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya

terkendali (hari)366 100 365 100 365 100 365 100 366 100

9

Peningkatan peran serta

stakeholders dalam pembinaan

keselamatan lalu lintas dari Tahun

0 (%)

10.887 38,46 11.401 45,00 15.212 55,00 16.512 65,00 21.109 75,00

% peningkatan peran serta stakeholders adalah peningkatan jumlah

follower dan visitor fasilitas informasi lalu lintas dan angkutan

(website,fb,fanspage,instagram,tweeter), serta jumlah partisipan aktif

Forum LLAJ dan WTN s.d. tahun rencana dibandingkan dengan jumlah di

Tahun 0

10

Peningkatan jumlah kendaraan

melakukan uji emisi dibanding

Tahun 0 (%)

417 53,87 379 40 433 60 487 80 542 100Jumlah Kendaraan melakukan uji emisi di tahun 0 (2015 = 271 kendaraan)

Nilai tahun 2016 = realisasi

11Nilai rata-rata kinerja pegawai

pada LPTJ/SKP pegawai90 91 92 93 95

12IKM terhadap pelayanan publik

bidang perhubungan3,4 3,7 3,8 3,9 4 tahun 2014 dan 2015 belum dilaksanakan survey IKM

13

Tingkat kesiapan pengelolaan

retribusi pengendalian menara

telekomunikasi

55,56

14Persentase perencanaan penataan

infrastruktur postel37,50

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si.NIP. 19631020 198503 1 007

indikator tahun 2016

tahun 2017 dst. kewenangan dihilangkan dari DISHUB berdasarkan UU

No. 23 Tahun 2014

Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan Pemerintahan 25: 'Sebagian' Bidang Komunikasi dan Informasi (berdasar Perbup No. 5 Tahun 2008, yang hilang mulai Tahun 2017)

RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Berkah

Karunia-Nya, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Tahun 2016 - 2021 dapat disusun dengan baik tepat pada waktunya. Penyusunan

RENSTRA ini dilakukan seiring dengan agenda restrukturisasi kelembagaan perangkat

daerah di Kabupaten Bandung, sehingga dalam prosesnya berlaku pedoman transisi

dan kaidah pelaksanaan sebagaimana BAB 10 RPJMD Kabupaten Bandung

Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA

Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016.

Dokumen RENSTRA beserta naskah penetapannya merupakan satu kesatuan

utuh, yang menjadi dasar bagi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Perhubungan Kabupaten Bandung untuk Tahun 2016 s.d. 2020, menjadi pedoman

dalam penyusunan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah sampai dengan

tingkat terbawah di Dinas Perhubungan Kab. Bandung dengan pimpinannya, serta

menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kab.

Bandung hingga Tahun 2020. Dokumen ini menjadi acuan komitmen bagi seluruh

stakeholder bidang perhubungan di Kabupaten Bandung dalam pencapaian tujuan,

sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, baik

disebabkan oleh keterbatasan sumber daya tim penyusun, maupun dikarenakan

keterbatasan ketersediaan anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan

pembangunan bidang perhubungan. Namun pun demikian pada akhirnya, dengan

telah disusun dan ditetapkannya dokumen RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun

2016 – 2021, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bandung tetap dapat memberikan

kinerja yang berkontribusi bagi kemaslahatan aparatur sipil negara serta bagi

umat/masyarakat di Kabupaten Bandung. Aammiin.

Soreang, 27 Oktober 2016


KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si.

NIP. 19631020 198503 1 007

RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang I-1

B. Landasan Hukum I-5

C. Maksud dan Tujuan I-8

D. Sistematika Penulisan I-8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dishub Kab. Bandung II-1

B. Sumberdaya Dishub Kabupaten Bandung II-33

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-37

D. Tantangan dan Peluang Pegembangan Pelayanan Dishub Kab. Bandung II-43

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-1

Pelayanan Dishub Kab. Bandung

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bandung III-3

C. Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 III-10

(KM Nomor: KP 430 Tahun 2015)

D. Telaahan Renstra Dishub Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 III-10

E. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup III-18

Strategis Kabupaten Bandung

F. Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di Kabupaten Bandung III-21

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Bupati Bandung IV-1

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dishub Kab. Bandung IV-2

C. Strategi dan Kebijakan IV-9

RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 iii

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, V-1

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA VI-1

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Rancangan BSO Dishub Kab. Bandung Mulai Tahun 2017 I-2

Gambar I-2 BSO Dishub Kab. Bandung Eksisting I-3

Gambar III-1 Moda Split di Kab. Bandung Tahun 2013 III-29

Gambar III-2 Maksud Perjalanan di Kab. Bandung Tahun 2013 III-30

Gambar III-3 Moda Share Angkutan Umum di Kota-kota Best Practice Dunia III-47

RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 v

DAFTAR TABEL

TABEL II-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan II-33

TABEL II-2 Data Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung II-36

TABEL II-3 Pencapaian Kinerja Pencapaian Dishub Kab. Bandung II-38

berdasarkan Renstra 2010 - 2020

TABEL II-4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dishub Kab. Bandung II-42

Periode Renstra 2010-2015

TABEL III-1 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Dishub Kab. Bandung III-2

TABEL III-2 Demografi Kabupaten Bandung III-21

TABEL III-3 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor III-24

TABEL III-4 Profil Perjalanan di Kabupaten Bandung III-25

TABEL III-5 Prediksi Jumlah Penduduk per Zona di Kab. Bandung Th 2016-2021 III-32

TABEL III-6 Proyeksi Perjalanan di Kab. Bandung untuk Tahun 2016-2021 III-35

TABEL III-7 Growth Rate dari pada Jumlah Perjalanan di Kab. Bandung III-36

TABEL III-8 Trip Rate di Kab. Bandung Tahun 2016 - 2021 III-37

TABEL III-9 Crow Fly Distance Ratio Tertimbang di Kab. Bandung III-38

TABEL III-10 Road Density di Kab. Bandung III-40

TABEL III-11 Tingkat Pelayanan Jalan di Kab. Bandung III-44

TABEL III-12 Load Factor Angkutan Penumpang Umum di Kab. Bandung III-45

TABEL III-13 Data Kecelakaan Lalu Lintas 2011 s.d. 2015 III-49

TABEL IV-1 Ekspektasi Moda Share di Kab. Bandung terhadap Target IV-5

Penyediaan Layanan Angkutan Umum

TABEL IV-2 Tingkat Ketersediaan Gedung Parkir Off-Street IV-6

TABEL IV-3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan IV-8

Dishub Kab. Bandung Tahun 2016 - 2020

TABEL IV-4 Penentuan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Th 2016 - 2020 IV-9

TABEL V-1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok V-2

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

TABEL V-2 Perbedaan Kode Rekening Kegiatan dan Pagu Indikatif Th 2016 - 2020 V-3

TABEL VI-1 Indikator Kinerja Dishub yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VI-5

TABEL VI-2 Target Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang VI-10

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 I-1

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Berdasar amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 5 (lima) tahun. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman

pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) memuat tujuan, sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib

dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat

daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam RENSTRA

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan

dalam RENSTRA Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya

sasaran pembangunan nasional. RENSTRA Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada

setelah RPJMD ditetapkan. RENSTRA Perangkat Daerah kemudian dirumuskan ke dalam

rancangan rencana kerja perangkat daerah (RENJA) dan digunakan sebagai bahan penyusunan

rancangan RKPD. RENJA merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1

(satu) tahun.

Walaupun PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, ditetapkan lebih awal dan tidak mengacu pada UU No. 23

Tahun 2014, untuk hal-hal yang tidak bertentangan di dalam keduanya masih dijadikan acuan

dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021. Dokumen

RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 disusun untuk periode 5 (lima) tahun

tahapan program kegiatan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 – bukan sampai dengan

Tahun 2021. Judul dokumen menunjukkan bahwa periode RENSTRA berakhir di Tahun 2021,

dikarenakan jabatan Bupati Bandung berakhir di Bulan Februari Tahun 2021.

RENSTRA ini sangat dipengaruhi oleh perubahan signifikan terkait pembagian urusan

pemerintahan, sebagaimana ketetapan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Menimbang bahwa RENSTRA Perangkat Daerah harus selaras dengan rincian tugas

fungsi perangkat daerah, sementara tahapan perencanaan bagan struktur organisasi

perangkat daerah dan rincian tugas fungsinya yang akan diberlakukan per Januari 2017 belum

selesai dan belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka dokumen RENSTRA ini pun


diselaraskan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 yang ditetapkan pada

Tanggal 15 September 2016, tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat

Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016.

Pendekatan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam

RENSTRA Perangkat Daerah disusun berdasarkan:

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan

penganggaran terpadu;

2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

3. urusan wajib yang mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan kondisi

nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab

perangkat daerah.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kinerja adalah bahwa program dan kegiatan

yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya

dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan

yang ditetapkan. Perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman

pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

disesuaikan dengan kemampuan daerah. Walaupun memang, untuk urusan perhubungan sudah

tidak terikat lagi dengan SPM, dikarenakan UU No. 23 Tahun 2014 mengkategorikan urusan

perhubungan sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan ‘Pelayanan Dasar’, sementara

SPM adalah ketentuan mengenai standar minimal mutu ‘Pelayanan Dasar’ yang berhak

diperoleh warga.

Kerangka pengeluaran jangka menengah menekankan pengambilan keputusan terhadap

program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran

lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang

dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu mengarahkan

pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu

kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat,

untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif yang disusun dalam RENSTRA merupakan jumlah dana yang tersedia

untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar

satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pagu

indikatif dimaksud digunakan untuk penyusunan RENJA.


Adapun keterkaitan antara RENSTRA dengan RPJMD adalah bahwa, kebijakan umum

dalam RPJMD dijadikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang

disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dan menjadi pedoman bagi perangkat

daerah dalam menyusun program dan kegiatan strategis. RENSTRA disusun sesuai dengan

tugas dan fungsi perangkat daerah, berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Muatan lain dalam RPJMD yang harus dipedomani dalam menyusun RENSTRA adalah:

1. visi, misi, dan program kepala daerah;

2. arah kebijakan keuangan daerah;

3. strategi pembangunan daerah;

4. kebijakan umum;

5. program PD;

6. program lintas PD;

7. program kewilayahan;

8. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan

9. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

yang mana dari muatan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa RENSTRA dan RPJMD memiliki

orientasi waktu yang sama, dan ruang lingkup materi RENSTRA merupakan himpunan bagian

dari RPJMD. Hubungan feed back juga terbangun antara RPJMD dengan RENSTRA, di mana

RANWAL RPJMD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rancangan RENSTRA,

sementara Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dijadikan bahan

masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Kebijakan

umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program

prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan DPRD dalam

RANWAL RPJMD menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah untuk merumuskan kegiatan dalam

Rancangan RENSTRA.

Rancangan RENSTRA disampaikan kepada BAPPEDA paling lama 14 (empat belas) hari

kerja sejak Surat Edaran Bupati terkait penyampaian RANWAL RPJMD diterima oleh

perangkat daerah. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap Rancangan RENSTRA untuk

mengintegrasikan dan menjamin kesesuaiannya dengan RANWAL RPJMD, antara lain dalam

hal:

1. mitigasi isu srategis sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah;

2. penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran;

3. penyelarasan strategi dan arah kebijakan;

4. penyelarasan kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan


5. penyelarasan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA menjadi pedoman penetapan RENSTRA dan

penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

RENSTRA disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. persiapan penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah;

2. penyusunan rancangan RENSTRA Perangkat Daerah;

3. penyusunan rancangan akhir RENSTRA Perangkat Daerah; dan

4. penetapan RENSTRA Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan RENSTRA merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan

bersamaan dengan tahap perumusan RANWAL RPJMD, dan salah satu tahapannya adalah

pelaksanaan Forum SKPD.

Selain terkait dengan RPJMD, RKPD, dan RENJA sebagaimana diuraikan di atas,

RENSTRA pun memiliki keterkaitan dengan RENSTRA Kementerian dan RENSTRA SKPD

Provinsi, yang mana bahwa dalam merumuskan Rancangan RENSTRA harus mencakup di

antaranya:

1. review RENSTRA Kementerian/Lembaga (dalam hal ini Kementerin Perhubungan);

2. review RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi (dalam hal ini DISHUB Prov. Jabar);

3. penelaahan RTRW Kabupaten Bandung;

4. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Tahapan penyusunan RENSTRA terkait RPJMD secara utuh adalah sebagai berikut:

1. Penyajian RANWAL RPJMD.

2. Nota kesepakatan KUA-PPAS yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD.

3. Perumusan Rancangan RENSTRA dan Forum SKPD.

4. Penyajian Rancangan RENSTRA untuk diverifikasi oleh BAPPEDA.

5. Penyajian Rancangan RPJMD dan Musrenbang Kabupaten.

6. Perumusan RANHIR RPJMD dan pembahasannya oleh seluruh Kepala PD, untuk

memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing PD telah tertampung dalam RANHIR RPJMD.

Pembahasan RANHIR RPJMD paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 setelah Bupati

terpilih dilantik.

7. Konsultasi RANHIR RPJMD kepada Gubernur.

8. Penetapan PERDA tentang RPJMD paling lama 6 bulan setelah Bupati terpilih dilantik.


9. Penyajian RANHIR RENSTRA untuk diverifikasi oleh BAPPEDA.

10. Penghimpunan RANHIR RENSTRA seluruh perangkat daerah oleh BAPPEDA untuk

diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Keputusan

Bupati, paling lama 1 bulan setelah PERDA tentang RPJMD ditetapkan.

11. Penetapan RENSTRA oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman unit kerja di

lingkungan perangkat daerah dalam menyusun Rancangan RENJA Perangkat Daerah, paling

lama 7 hari setelah Keputusan Bupati tentang Pengesahan RENSTRA Perangkat Daerah.

Memperhatikan poin 11 di atas, yang dijadikanan catatan dalam RENSTRA ini adalah

sebagaimana diuraikan dalam paragraph awal BAB ini, bahwa UU No. 23 Tahun 2014

mengamanatkan RENSTRA Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada – bukan disahkan

dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana Lampiran IV Permendagri No. 54 Tahun 2010.

Dan menimbang bahwa RENSTRA Perangkat Daerah harus selaras dengan rincian tugas fungsi

perangkat daerah, sementara tahapan perencanaan bagan struktur organisasi perangkat

daerah dan rincian tugas fungsinya yang akan diberlakukan per Januari 2017 belum selesai

dan belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan demikian sehingga penetapan

RENSTRA Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah melebihi waktu 7 (tujuh) hari

setelah RENSTRA SKPD disahkan oleh Kepala Daerah.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah DISHUB Kab. Bandung

mengacu pada:

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016, tentang

Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab.

Bandung Nomor 12 Tahun 2016.

Adapun output outcome untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan,

merupakan penjabaran dari tugas fungsi urusan perhubungan, dengan mempedomani:

1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

2. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.


4. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

5. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

9. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkerataapian.

10. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

11. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.

12. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

13. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

14. PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ.

15. PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda.

16. PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen

Kebutuhan Lalu Lintas.

17. PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

18. PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

19. PP No. 55 Tahun 2013 tentang Kendaraan.

20. PP No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

21. PERPRES Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun RPJMN Tahun 2015 – 2019.

22. PERMENHUB Nomor PM. 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi.

23. PERMENHUB Nomor PM. 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai,

Danau, dan Penyeberangan.

24. KEPMENHUB Nomor KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemneterian

Perhubungan Tahun 2015 – 2019.

25. PERDA Prov. Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013 – 2018.

26. PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJPD Kab. Bandung Tahun 2005-2025

(khususnya periode Tahun ketiga Tahun 2016 – 2020).

27. PERDA Kab. Bandung No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

28. PERDA Kab. Bandung No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.


29. PERDA Kab. Bandung No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

30. PERDA Kab. Bandung No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi.

31. PERDA Kab. Bandung No. 7 Tahun 2016 (Tanggal 16 Agustus 2016) tentang RPJMD

Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021.

32. PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 (Tanggal 14 September 2016) tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

33. Keputusan Kepala DISHUB Prov. Jawa Barat Nomor 188.4/020A/KD-Sekre/2014 tentang

RENSTRA DISHUB Prov. Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.

34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017,

Tanggal 28 Mei 2016

35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan RENSTRA Perangkat

Daerah, Tgl 16 September 2016.

36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2016 tentang RKPD Perubahan Tahun 2017,

tanggal 10 Oktober 2016.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008, DISHUB Kab. Bandung

memiliki tugas dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perhubungan dan sebagian

bidang komunikasi dan informatika. Tugas dalam pelaksanaan sebagian bidang komunikasi dan

informatika merupakan fungsi salah satu seksi di Bidang Teknik Prasarana, yaitu Seksi Postel.

Namun mengingat UU NO. 23 Tahun 2014, bahwa:

1. Pembagian urusan komunikasi dan informatika untuk sub urusan pos di tingkat kabupaten

tidak ada;

2. Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 terkait

pelaksanaan perhitungan teknis dasar penetapan retribusi IMB menara telekomunikasi

sebagai bangunan sarana dan prasarana telekomunikasi, serta pemberian izin galian untuk

keperluan penggelaran kabel telekomunikasi (ducting, pengembangan jaringan fiber optic,

dll.) dipertimbangkan DISHUB Kab. Bandung sebagai sub urusan di Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, namun saat penetapan RENSTRA ini masih dalam proses

pembahasan oleh tim penataan kelembagaan di Kab. Bandung;

3. Perbengkelan tidak lagi menjadi sub urusan perhubungan di tingkat kabupaten;

maka pentahapan program kegiatan terkait ke-3 hal tersebut dihilangkan mulai dari

Tahun 2017, dan alokasi anggarannya digeser ke output kegiatan lainnya (bahkan selama

kegiatannya belum dilaksanakan, dalam penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2016 pun sudah

mulai diinventarisir untuk dijadikan objek pergeseran output kegiatan).


Atas amanat PERDA Kab. Bandung No. 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bandung

Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan

Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah, bahwa DISHUB Kab. Bandung merupakan

perangkat daerah yang melaksanakan urusan perhubungan dan tidak mengelola urusan lainnya,

maka pagu yang diindikasikan seluruhnya dialokasikan untuk pelaksanaan urusan perhubungan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan agar

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan selama lima tahun dari

Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat:

1. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode RENSTRA

Tahun 2010 – 2015.

2. Selaras dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bandung dalam pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan jangka menengah urusan perhubungan.

3. Selaras dengan RENSTRA Kementerian Perhubungan dan DISHUB Provinsi Jawa Barat.

4. Merespon isu-isu strategis terkait urusan perhubungan dan sebagian urusan komunikasi

dan informasi.

5. Mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan RENSTRA DISHUB Kab.

Bandung Tahun 2016 – 2021 adalah untuk:

1. Memecahkan masalah bidang perhubungan yang dihadapi; serta

2. Menjawab isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DISHUB

Kab. Bandung.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Pokok bahasan dalam RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 serta

susunan garis besar isi dokumen ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan latar belakang penyusunan RENSTRA, landasan hukum, maksud

tujuan, dan sistematika penulisannya.


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DISHUB Kab. Bandung,

mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi DISHUB, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya (2010 – 2015),

mengemukakan capaian program prioritas DISHUB yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA ini.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, menelaah visi misi

dan program Kepala Daerah terpilih, menelaah RENSTRA Kementerian dan

RENSTRA DISHUB Provinsi Jawa Barat, menelaah RTRW dan KLHS, serta

menentukan isi-isu strategis atas dasar implikasi dokumen-dokumen tersebut

yang akan ditangani melalui RENSTRA ini.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta

strategi dan kebijakan DISHUB Kab. Bandung dalam rangka mendukung visi, misi,

tujuan dan sasaran Bupati Bandung sampai dengan masa akhir jabatannya.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,

dan pendanaan indikatif untuk Tahun 2016 s.d. 2020.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DISHUB KAB. BANDUNG YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. BANDUNG

Mengemukakan indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai DISHUB Kab. Bandung dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Kab. Bandung.

RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 II-1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DISHUB KAB. BANDUNG

Atas dasar PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, bahwa DISHUB Kab. Bandung merupakan Dinas Tipe A, yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. PERDA tersebut mencabut

PERDA Kab. Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah

Kabupaten Bandung.

Pada saaat ditetapkannya RENSTRA ini, bagan struktur organisasi DISHUB Kab.

Bandung dan rincian tugas fungsinya belum ditetapkan. Namun pun demikian, rancangan

Peraturan Bupati Bandung tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Pelaksana

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sudah disepakati

antara tim restrukturisasi kelembagaan di internal DISHUB Kab. Bandung dengan tim di

Kabupaten Bandung atas koordinasi Bagian Organisasi, pada rapat pembahasan finalisasi

penetapan struktur organisasi Perangkat Daerah dan rencana pembentukan UPT sebagaimana

Surat Asisten Administrasi Nomor 060/1990/Org Tanggal 11 Oktober 2016, yang mana

struktur organisasi Dinas Perhubungan Kab. Bandung yang baru sudah menyesuaikan dengan

rencana pembentukan UPTD bidang perhubungan. Namun pun demikian, pembentukan 9 UPTD

Bidang Perhubungan (3 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, 3 UPTD Pengelolaan Parkir, 3

UPTD Pengelolaan Terminal) serta rancangan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja DISHUB Kab. Bandung belum selesai dibahas. Oleh karena itu, RENSTRA ini

mengasumsikan struktur organisasi dan tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung adalah

sebagaimana konsep yang diusulkan oleh tim restrukturisasi kelembagaan di internal DISHUB.

Adapun yang menjadi catatan adalah:

1. Urusan perhubungan terkait alat penerangan jalan sebagai bagian dari perlengkapan jalan

tidak menjadi tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung (catatan dari tim restrukturisasi

kelembagaan tingkat Kab. Bandung).

2. Alokasi pagu yang diindikasikan sama sekali belum mengakomodir kebutuhan kegiatan dan

anggarannya di UPTD. Sebelum ditetapkannya UPTD Bidang Perhubungan, maka kebutuhan

kegiatan dan anggarannya diasumsikan diakomodir oleh Subag Umpeg dan ketiga seksi di

Bidang Prasarana Perhubungan.


Gambar III-1:

Rancangan BSO DISHUB Kab. Bandung Mulai Tahun 2017


Gambar III-2: BSO DISHUB Kabupaten Bandung Eksisting


Namun pun demikian, dikarenakan dokumen RENSTRA ini juga merekam program dan

kegiatan di Tahun 2016, maka struktur organisasi dan tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung

eksisting berdasarkan PERDA No. 20 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Bandung No. 5

Tahun 2008 masih dijadikan sebagai dasar pengkajian atas program dan kegiatan di

Tahun 2016. Adapun yang menjadi catatan adalah bahwa di Tahun 2016 masih terdapat

kegiatan pembinaan perbengkelan, yang mana berdasar UU No. 23 Tahun 2014 tidak lagi

menjadi sub urusan bidang perhubungan. Selain itu juga, masih ada kegiatan terkait tugas

fungsi DISHUB dalam pelaksanaan sebagian urusan komunikasi dan informasi.

Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 menetapkan bahwa kebijakan teknis

memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan

informatika di Kabupaten Bandung merupakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten

Bandung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung membawahkan:

1. Sekretariat, membawahkan:

a. Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Keuangan;

dengan fungsi perencanaan, penetapan rumusan kebijakan, pelaporan dan evaluasi serta

koordinasi pelayanan kesekretariatan, meliputi:

a. koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara

terpadu;

b. pelayanan administratif Dinas, pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

c. pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. administrasi pengelolaan keuangan;

f. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

g. pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;

h. pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas Dinas.


2. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

dengan fungsi:

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu

lintas;

b. penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan;

c. penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain

untuk kepentingan lalu lintas;

d. penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;

e. penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan

rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan

pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di wilayah kabupaten;

f. penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah kabupaten;

g. penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di

jalan kabupaten;

h. penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan

korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten;

i. penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di

jalan kabupaten;

j. penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas;

k. penetapan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan

mengemudi;

l. penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif;

m. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas.


3. Bidang Angkutan, membawahkan:

a. Seksi Angkutan Orang;

b. Seksi Angkutan barang;

c. Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP);

dengan fungsi:

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan angkutan;

b. penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk

angkutan dalam trayek dan angkutan perintis;

c. penetapan pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota yang wilayah

pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;

d. penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang;

e. penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi;

f. penetapan pemberian izin operasi angkutan taksi;

g. penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;

h. penetapan pemberian izin usaha angkutan pariwisata dan angkutan barang;

i. penetapan pemberian ijin dispensasi angkutan umum dalam trayek;

j. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;

k. penetapan penyusunan rencana umum jaringan sungai dan danau;

l. penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;

m. penetapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;

n. penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring

terapung dan kerambah di sungai dan danau;

o. penetapan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;

p. penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;

q. penetapan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau;

r. penetapan rumusan kebijakan penggunaan kendaraan tidak bermotor;

s. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan.


4. Bidang Teknik Prasarana, membawahkan:

a. Seksi Terminal;

b. Seksi Parkir;

c. Seksi Pos dan Telekomunikasi;

dengan fungsi:

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan teknik prasarana;

b. penetapan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;

c. penetapan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;

d. penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk

umum;

e. pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;

f. penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;

g. penetapan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;

h. penetapan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C;

i. penetapan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;

j. penetapan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan angkutan barang;

k. penetapan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;

l. penetapan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;

m. penetapan pemberian izin dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;

n. penetapan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan

pemerintah dan badan hukum sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;

o. penetapan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan

jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end);

p. penetapan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban

pelayanan universal di bidang telekomunikasi;

q. penetapan pemberian izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);

r. penetapan pengawasan / pengendalian pelaksanaan pembangunan telekomunikasi

perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;

s. penetapan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;

t. penetapan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai

sarana dan prasarana telekomunikasi;

u. penetapan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;

v. pelaksanaan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin hinder

ordonantie (ordonansi gangguan);


w. penetapan pemberian izin instalansi penangkal petir dan genset;

x. penetapan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan

telekomunikasi;

y. penetapan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;

z. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan teknik prasarana.

5. Bidang Teknik Keselamatan, membawahkan:

a. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB);

b. Seksi Teknik Perbengkelan;

c. Seksi Penyuluhan;

dengan fungsi:

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan teknik keselamatan;

b. penetapan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;

c. penetapan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;

d. pelaksanaan penunjukan lokasi dan pengelolaan pemeriksaan kendaraan bermotor;

e. pelaksanaan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor;

f. pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta

numpang uji kendaraan bermotor;

g. pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor;

h. pelaksanaan pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan

tidak bermotor;

i. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan

teknik perbengkelan;

j. pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor;

k. pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis oleh bengkel umum kendaraan bermotor;

l. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta gandengan, kereta

tempelan, bak muatan, modifikasi serta alat wajib memenuhi persyaratan teknis

kendaraan bermotor;

m. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan perijinan penyelenggaraan

bengkel umum kendaraan bermotor;

n. pelaksanaan penetapan ketentuan tambahan susunan alat – alat tambahan pada mobil

bus dan penumpang umum sebagai kendaraan umum;

o. pelaksanaan pembinaan operasional bengkel di bidang peningkatan profesionalisme bagi

tenaga mekanik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan arahan terhadap

ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;


p. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelayanan penyuluhan perhubungan;

q. pelaksanaan pelayanan penyuluhan perhubungan;

r. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan

penyuluhan perhubungan;

s. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penyuluhan

perhubungan;

t. pelaksanaan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai jalan;

u. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan.

Adapun rancangan tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung mulai Tahun 2017 adalah

sebagai berikut. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,

merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan

kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan di Kabupaten Bandung.

Uraian tugas Kepala Dinas Perhubungan meliputi:

1. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;

2. menyelenggarakan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan, sub urusan pelayaran terkait

lalu lintas dan angkutan sungai dan danau, sub urusan penerbangan, dan sub urusan

perkeretaapian di Kabupaten Bandung;

3. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup

tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas membawahkan:

1. Sekretariat, yang dikepalai oleh Sekretaris dengan uraian tugas:

a. menyusun rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman kerja dalam hal

pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan Dinas, pengkoordinasian

penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas

Dinas, pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas, pengelolaan administrasi

umum perkantoran dan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian

Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

b. mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas agar

terwujud tertib administrasi;

c. menyelenggarakan pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan Dinas;

d. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas;

e. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja dan keuangan Dinas;


f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum perkantoran dan kerumahtanggaan

Dinas;

g. menilai dan memeriksa konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di

lingkungan Dinas berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–

undangan yang berlaku;

h. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam lingkup Dinas;

i. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup Dinas;

j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi

terkait dalam lingkup tugasnya;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui

kesesuaiannya dengan rencana;

l. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan terkait langkah atau tindakan yang

diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

m. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja kesekretariatan;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugasnya.

Sekretaris membawahkan:

a. Kepala Subbagian Penyusunan Program, dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman kerja

dalam hal perencanaan program dan kegiatan Dinas, penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas, dan penyusunan

laporan kinerja Dinas;

2) mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait indikator kinerja program dan

kegiatan dari seluruh Subbagian dan Seksi dalam rangka perencanaan program dan

kegiatan Dinas, baik yang diusulkan untuk didanai oleh APBD Kabupaten, APBD

Provinsi, maupun APBN;

3) mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan

kegiatan dari seluruh Subbagian dan Seksi sebagai bahan pimpinan dalam

menetapkan prioritas program dan kegiatan;


4) mengkaji dan memimpin perencanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi

penyusunan data pokok perencanaan dan sistem informasi pembangunan daerah

bidang perhubungan, perencanaan anggaran belanja dan pendapatan Dinas,

perencanaan strategis (RENSTRA) lima tahunan, rencana kerja (RENJA) tahunan,

indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja anggaran (RKA), dokumen

pelaksanaan anggaran (DPA), dan perjanjian kinerja (PK);

5) mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait ruang lingkup kebutuhan

penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dari seluruh Subbagian dan

Seksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Dinas;

6) mengkaji dan memimpin penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

penunjang pelaksanaan tugas Dinas;

7) mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait laporan kinerja hasil pelaksanaan

program dan kegiatan dari seluruh Subbagian dan Seksi dalam rangka penyusunan

laporan kinerja Dinas;

8) mengelola data kinerja dan melaksanakan pengukuran kinerja Dinas;

9) mengkaji dan memimpin penyusunan laporan kinerja Dinas yang meliputi evaluasi

hasil rencana kerja dalam setiap triwulan, laporan tahunan, laporan kinerja instansi

pemerintah (LKIP), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) bidang

perhubungan, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah untuk

bidang perhubungan;

10) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Penyusunan

Program berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja

Dinas;

11) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Subag Penyusunan Program

berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang

berlaku;

12) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi


13) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Subbagian Penyusunan Program untuk

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;

14) melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Penyusunan Program terkait langkah atau

tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada

pimpinan;


15) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Subbagian Penyusunan

Program;

16) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya;

17) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugasnya.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman kerja

dalam hal pelayanan administrasi umum perkantoran dan kerumahtanggaan Dinas,

serta administrasi kepegawaian Dinas;

2) melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan,

kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;

3) melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kelembagaan;

4) mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas;

5) melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Dinas;

6) mempersiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas Dinas.

7) melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan,

perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik

daerah/aset daerah yang digunakan oleh Dinas;

8) melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan

ruang kerja serta lingkungan Dinas;

9) melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan

informasi Dinas;

10) menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Dinas;

11) melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan

pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;

12) mempersiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK),

sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan

pegawai;

13) mempersiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam

lingkup Dinas;

14) memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan

dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;


15) memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas

dan izin/tugas belajar;

16) mempersiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;

17) mempersiapkan bahan dan melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja,

evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan fungsional;

18) melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian lingkup

dinas;

19) mempersiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media

referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan

Dinas;

20) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program

kerja Dinas;

21) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Subag Umum dan Kepegawaian


berlaku;



23) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk


24) melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian terkait langkah

atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan

kepada pimpinan;

25) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan

Kepegawaian;


tugasnya;


dengan tugasnya.


c. Kepala Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Subbagian Keuangan sebagai pedoman kerja dalam hal

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas

2) meneliti kelengkapan dan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPP-UP,

SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang

diajukan oleh Bendahara dan diketahui oleh PPTK;

3) mempersiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

4) mempersiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan

keuangan;

5) melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;

6) melaksanakan akuntansi keuangan;

7) melaksanakan penyusunan laporan keuangan;

8) melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9) mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran;

10) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan

berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas;

11) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Subbagian Keuangan


berlaku;



13) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Subbagian Keuangan untuk mengetahui


14) melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan terkait langkah atau tindakan

yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

15) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan;


tugasnya;


dengan tugasnya.


2. Bidang Lalu Lintas; yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan uraian tugas:

a. menyusun rencana kerja Bidang Lalu Lintas sebagai pedoman kerja dalam hal

manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan pengaturan dan pengawasan lalu lintas;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Lalu Lintas;

c. merencanakan dan melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan

kabupaten.

d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan

perlengkapan jalan di jalan kabupaten, serta melaksanakan pengaturan dan pengawasan

lalu lintas dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas jalan;

e. menilai dan memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata naskah dinas

dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi


g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Lalu Lintas untuk mengetahui


h. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas terkait langkah atau tindakan yang


i. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang Lalu Lintas;

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugasnya.

Kepala Bidang Lalu Lintas membawahkan:

a. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Manajemen

Lalu Lintas;

3) menyusun dan mempersiapkan bahan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan Kabupaten;

4) menginventarisasi dan menganalisa kebutuhan angkutan orang dan barang

berdasarkan bangkitan dan tarikan pergerakan lalu lintas;

5) menginventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;


6) mempersiapkan bahan penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan

jaringan jalan, kelas jalan, dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten,

bersama dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan serta

dengan Kepolisian;

7) mengidentifikasi masalah lalu lintas, inventarisasi dan analisis situasi arus lalu

lintas bersama dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan

serta dengan Kepolisian;

8) menginventarisasi dan melaksanakan analisis dampak lalu lintas bersama dengan

Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan, serta dengan

Kepolisian;

9) memimpin tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas dan mempersiapkan

bahan penerbitan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan

kabupaten;

10) memimpin tim pengawas pelaksanaan persetujuan analisis dampak lalu lintas di jalan

kabupaten;

11) mempersiapkan bahan penetapan tingkat pelayanan jalan bersama dengan

Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan.

12) mempersiapkan bahan penetapan sirkulasi lalu lintas di wilayah Kabupaten Bandung;

13) mempersiapkan bahan penetapan jaringan lintas angkutan barang, pengendalian jam

operasional, serta penunjukan lokasi dan penetapan waktu bongkar muat angkutan

barang di badan jalan dalam wilayah Kabupaten Bandung;

14) menyusun rencana manajemen lalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten Bandung

sebagai bahan rencana kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas;

15) menyusun rencana kebutuhan jaringan fasilitas pejalan kaki sebagai bahan masukan

kepada Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan dalam

membangun trotoar;

16) memberikan rekomendasi teknis terkait kebutuhan alat penerangan jalan di jalan-

jalan tertentu kepada Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan;

17) memberikan rekomendasi teknis pemasangan marka jalan pada jalan baru, pada

jalan yang perkerasannya ditingkatkan, serta pada jalan dengan pelapisan baru,

atas permintaan dan untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang

dalam Sub Urusan Jalan;

18) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas



19) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas


berlaku;



21) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas untuk


22) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas terkait langkah atau


pimpinan;

23) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Manajemen Lalu

Lintas;


tugasnya;


dengan tugasnya.

b. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas, dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Rekayasa Lalu

Lintas;

3) melaksanakan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan

jalan di jalan kabupaten, yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi

isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan

dan pengamanan jalan, fasilitas untuk ‘sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat’

di badan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang

berada di jalan dan di luar badan jalan;

4) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas


5) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas


berlaku;




7) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas untuk


8) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas terkait langkah atau


pimpinan;

9) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Rekayasa Lalu

Lintas;


tugasnya;


dengan tugasnya.

c. Kepala Seksi Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas, dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Seksi Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas sebagai

pedoman kerja;

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengaturan

dan Pengawasan Lalu Lintas;

3) mempersiapkan bahan penetapan kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan

dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu;

4) melaksanakan optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka

meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum, bersama

dengan Kepolisian;

5) melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan,

pelaksanaan tindakan korektif terhadap kebijakan lalu lintas dan angkutan,

penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan

kelaikan jalan kendaraan bermotor di jalan bersama dengan unit kerja lain yang

terkait dan dengan Kepolisian;

6) menyelenggarakan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan

lepas landas helikopter;

7) melaksanakan patroli pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan di jalan;

8) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas


9) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas


berlaku;




11) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas untuk


12) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas terkait langkah atau


pimpinan;

13) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Rekayasa Lalu

Lintas;


tugasnya;


dengan tugasnya.

3. Bidang Angkutan, yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan uraian tugas:

a. menyusun rencana kerja Bidang Angkutan sebagai pedoman kerja dalam hal

penyelenggaraan angkutan orang berbasis jalan, penyelenggaraan angkutan barang dan

ASD (angkutan sungai dan danau), serta pengembangan sarana transportasi;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Angkutan;

c. mempersiapkan bahan penetapan kawasan dan jaringan pelayanan angkutan umum;

d. mempersiapkan penerbitan perizinan angkutan umum untuk jasa angkutan orang

berbasis jalan, sungai, danau dan kereta api;

e. menyelenggarakan penyediaan angkutan umum berbasis jalan untuk jasa angkutan

orang dan barang dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

f. menyelenggarakan penutupan perlintasan kereta api sebidang di jalan kabupaten;

g. mempersiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang

melayani trayek antarkota dalam daerah Kabupaten Bandung serta angkutan perkotaan

dan perdesaan di Kabupaten Bandung;

h. menilai dan memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata naskah dinas


i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi


j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Angkutan untuk mengetahui



k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan terkait langkah atau tindakan yang


l. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang Angkutan;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugasnya.

Kepala Bidang Angkutan, membawahkan :

a. Kepala Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan, dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan sebagai pedoman

kerja;

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Angkutan

Orang Berbasis Jalan;

3) mempersiapkan bahan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan

perkotaan dan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan di Kabupaten

Bandung;

4) mempersiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan di

Kabupaten Bandung;

5) mempersiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan

menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada di

Kabupaten Bandung.

6) mempersiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan kawasan tertentu yang

wilayah operasinya di Kabupaten Bandung;

7) menginventarisasi kebutuhan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum

sebagai bahan tindak lanjut Seksi Prasarana Terminal pada Bidang Prasarana

Perhubungan dan Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas;

8) menyediakan kendaraan bermotor umum untuk jasa angkutan orang di Kabupaten

Bandung;

9) melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek

perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bandung;

10) melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan

tertentu yang wilayah operasinya berada di Kabupaten Bandung;

11) mempersiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang

melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan

perdesaan yang wilayah pelayanannya di Kabupaten Bandung;


12) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal yang

telah ditetapkan untuk angkutan orang di Kabupaten Bandung;

13) menciptakan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan penumpang umum

yang menggunakan moda transportasi konvensional;

14) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di industri jasa angkutan

penumpang umum yang menggunakan moda transportasi konvensional;

15) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Angkutan Orang

Berbasis Jalan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program

kerja Dinas;

16) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Angkutan Orang Berbasis

Jalan berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–




18) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;

19) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan terkait

langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada pimpinan;

20) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Angkutan Orang

Berbasis Jalan;


tugasnya;


dengan tugasnya.

b. Kepala Seksi Angkutan Barang dan ASD, dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Seksi Angkutan Barang dan ASD sebagai pedoman kerja;

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Angkutan

Barang dan ASD;

3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan

terminal barang di Kabupaten Bandung;

4) menyediakan kendaraan bermotor umum untuk jasa angkutan barang di Kabupaten

Bandung;

5) menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;


6) melaksanakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau di

Kabupaten Bandung;

7) melaksanakan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau

untuk kapal yang melayani trayek di Kabupaten Bandung;

8) melaksanakan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan

kapal;

9) melaksanakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian

pelabuhan sungai dan danau;

10) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal yang

telah ditetapkan untuk angkutan barang dan ASD di Kabupaten Bandung;

11) menciptakan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum untuk barang

dan ASD;

12) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di industri jasa angkutan umum

untuk barang dan ASD;

13) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Angkutan Barang dan

ASD berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas;

14) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Angkutan Barang dan ASD


berlaku;



16) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Angkutan Barang dan ASD untuk


17) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Barang dan ASD terkait langkah

atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan

kepada pimpinan;

18) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Angkutan Barang

dan ASD;


tugasnya;


dengan tugasnya.


c. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Transportasi, dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Sarana Transportasi sebagai

pedoman kerja;

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi

Pengembangan Sarana Transportasi;

3) mempersiapkan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup dampak sektor

transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;

4) mempersiapkan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan

sarana dan prasarana transportasi;

5) merencanakan dan mempersiapkan bahan penetapan kebijakan pengembangan,

serta pengelolaan dan pembinaan angkutan masal di Kabupaten Bandung;


perkeretaapian di Kabupaten Bandung;

7) mempersiapkan bahan penetapan rencana induk perkeretaapian di Kabupaten

Bandung;

8) mempersiapkan bahan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya di

Kabupaten Bandung;

9) mempersiapkan bahan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan

jalur perkeretaapian di Kabupaten Bandung;

10) mempersiapkan bahan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur

kereta api di Kabupaten Bandung;

11) memberikan arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada

penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian;

12) melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian umum di

Kabupaten Bandung;

13) menyusun rencana integrasi layanan perekeretaapian dengan moda transportasi

lainnya;

14) melaksanakan penutupan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dari

pemilik prasarana perkeretaapian, antara jalur kereta api dan jalur lalu lintas jalan,

di jalan kabupaten sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bandung;

15) menyelenggarakan tahapan penetapan tarif angkutan orang dengan keretaapi untuk

pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sesuai ketentuan yang berlaku;

16) melaksanakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana

perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya di Kabupaten Bandung;


17) melaksanakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan

jalurnya di Kabupaten Bandung;

18) melaksanakan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus,

izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya di Kabupaten

Bandung;

19) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Pengembangan Sarana

Transportasi berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program

kerja Dinas;

20) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Pengembangan Sarana

Transportasi berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–


21) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sarana Transportasi terkait



22) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan

Sarana Transportasi;


tugasnya;


dengan tugasnya.

4. Bidang Prasarana Perhubungan, yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan uraian tugas:

a. menyusun rencana kerja Bidang Prasarana Perhubungan sebagai pedoman kerja dalam

hal pembinaan layanan dan pengembangan prasarana terminal, parkir, dan pengujian

kendaraan bermotor;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Prasarana

Perhubungan;

c. melaksanakan pembinaan layanan dan pengembangan prasarana terminal penumpang

tipe C;

d. melaksanakan pembinaan layanan dan pengembangan prasarana parkir;

e. melaksanakan pembinaan layanan dan pengembangan prasarana pengujian berkala

kendaraan bermotor.

f. menilai dan memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata naskah dinas



g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi


h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Prasarana Perhubungan untuk


i. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana Perhubungan terkait langkah atau


pimpinan;

j. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang Prasarana

Perhubungan;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugasnya.

Kepala Bidang Prasarana Perhubungan, membawahkan :

a. Kepala Seksi Prasarana Terminal, dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Seksi Prasarana Terminal sebagai pedoman kerja;

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Prasarana

Terminal;


terminal penumpang umum di Kabupaten Bandung;

4) melaksanakan pembinaan teknis terkait pengelolaan terminal penumpang tipe C

kepada unit pelayanan teknis;

5) melaksanakan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan prasarana terminal

penumpang tipe C;

6) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Prasarana Terminal


7) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Prasarana Terminal


berlaku;

8) mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Seksi Prasarana Terminal sesuai

bidang tugasnya;

9) memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Seksi Prasarana

Terminal agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;

10) mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas

Seksi Prasarana Terminal agar selesai tepat pada waktunya;


11) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Terminal terkait langkah atau


pimpinan;

12) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Prasarana

Terminal;


tugasnya;


dengan tugasnya.

b. Kepala Seksi Prasarana Parkir, dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Seksi Prasarana Parkir sebagai pedoman kerja;


Parkir;


prasarana parkir di Kabupaten Bandung;

4) melaksanakan pembinaan teknis terkait pengelolaan parkir kepada unit pelayanan

teknis dan perorangan/badan usaha di bidang layanan parkir;

5) melaksanakan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan prasarana parkir di

badan jalan, dan prasarana parkir di luar badan jalan yang berbentuk gedung parkir

yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung;

6) melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan parkir oleh perorangan/badan

usaha;

7) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Prasarana Parkir


8) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Prasarana Parkir


berlaku;



10) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Prasarana Parkir untuk mengetahui


11) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Parkir terkait langkah atau


pimpinan;


12) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Prasarana Parkir;


tugasnya;


dengan tugasnya.

c. Kepala Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor; dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai

pedoman kerja;


Pengujian Kendaraan Bermotor;


Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bandung;

4) melaksanakan pembinaan teknis terkait pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor

kepada unit pelayanan teknis;

5) melaksanakan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan prasarana Pengujian

Kendaraan Bermotor;

6) melaksanakan pembinaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di

luar lingkup layanan unit pelayanan teknis, di antaranya pelayanan terpadu dengan

Perangkat Daerah lainnya, pelayanan pengujian kendaraan bermotor insidentil atau

uji petik kelaikan jalan kendaraan bermotor;

7) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Prasarana Pengujian

Kendaraan Bermotor berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam

program kerja Dinas;

8) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Prasarana Pengujian

Kendaraan Bermotor berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan

perundang–undangan yang berlaku;



10) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan

Bermotor untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;

11) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau

sesuai kebutuhan kepada pimpinan;


12) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Prasarana

Pengujian Kendaraan Bermotor;


tugasnya;


dengan tugasnya.

5. Bidang Pembinaan Keselamatan, yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan uraian tugas:

a. menyusun rencana kerja Bidang Pembinaan Keselamatan sebagai pedoman kerja dalam

hal manajemen keselamatan, audit dan inspeksi keselamatan, serta promosi dan

kemitraan keselamatan terkait lalu lintas dan angkutan;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pembinaan

Keselamatan;

c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan

keselamatan;

d. mengembangkan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu

lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, sungai dan danau untuk pembinaan

keselamatan dan pemberian informasi kepada masyarakat;

e. menilai dan memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata naskah dinas


f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi


g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Prasarana Perhubungan untuk


h. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana Perhubungan terkait langkah atau


pimpinan;

i. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang Prasarana

Perhubungan;

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugasnya.


Kepala Bidang Pembinaan Keselamatan, membawahkan :

a. Kepala Seksi Manajemen Keselamatan, dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Seksi Manajemen Keselamatan sebagai pedoman kerja;

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Manajemen

Keselamatan;


manajemen keselamatan transportasi di Kabupaten Bandung;

4) mempersiapkan bahan penetapan rencana umum manajemen keselamatan

transportasi;

5) melaksanakan pengkajian keselamatan transportasi;

6) mengembangkan teknologi dan sistem informasi keselamatan transportasi,

keselamatan pengusahaan angkutan umum, dan sistem manajemen keselamatan

angkutan umum;

7) mengembangkan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana

lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, sungai dan danau;

8) melaksanakan harmonisasi dan standardisasi regulasi bidang keselamatan

transportasi darat tingkat lokal, regional, nasional dan internasional serta

keselamatan pengusahaan angkutan umum dan sistem manajemen keselamatan

angkutan umum;

9) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Manajemen

Keselamatan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program

kerja Dinas;

10) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Manajemen Keselamatan


berlaku;



12) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Manajemen Keselamatan untuk


13) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Keselamatan terkait langkah atau


pimpinan;

14) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Manajemen

Keselamatan;



tugasnya;


dengan tugasnya.

b. Kepala Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan, dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan sebagai pedoman

kerja;

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Audit dan

Inspeksi Keselamatan;

3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan audit

dan inspeksi keselamatan transportasi di Kabupaten Bandung;

4) melaksanakan audit keselamatan transportasi;

5) melaksanakan identifikasi lokasi potensi kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan,

inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;

6) melaksanakan inspeksi, pengamatan, dan pemantauan keselamatan transportasi, di

antaranya inspeksi keselamatan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta

pengemudi angkutan di hari-hari besar atau liburan panjang;

7) melaksanakan inspeksi laik fungsi jalan kabupaten;

8) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Audit dan Inspeksi


kerja Dinas;

9) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Audit dan Inspeksi

Keselamatan berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–




11) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;

12) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan terkait



13) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Audit dan

Inspeksi Keselamatan ;



tugasnya;


dengan tugasnya.

c. Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan, dengan uraian tugas:

1) menyusun rencana kerja Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan sebagai

pedoman kerja;

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Promosi dan

Kemitraan Keselamatan;


promosi dan kemitraan keselamatan transportasi di Kabupaten Bandung;

4) melaksanakan promosi keselamatan transportasi;

5) melaksanakan pengembangan kemitraan keselamatan antara lembaga dengan

masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan danau serta awak

kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau;

6) memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, sungai dan danau;

7) memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan lalu lintas yang telah

ditetapkan;

8) melaksanakan penyuluhan dan publikasi keselamatan tarnsportasi;

9) melaksanakan bimbingan teknis di bidang pembinaan keselamatan transportasi;

10) melaksanakan promosi dan pengembangan kemitraan dalam rangka pembinaan

keselamatan transportasi, di antaranya pada hari-hari besar atau selama periode

liburan panjang;

11) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Promosi dan Kemitraan


kerja Dinas;

12) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Promosi dan Kemitraan

Keselamatan berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–




14) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Promosi dan Kemitraan

Keselamatan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;


15) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan terkait



16) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Promosi dan

Kemitraan Keselamatan ;


tugasnya;


dengan tugasnya.

Adapun melekat pada tugas pokok dan fungsi yang diemban, bahwa Dinas Perhubungan

juga dibebani tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan dari sektor:

1. Retrbusi Pelayanan Parkir untuk Umum;

Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor air.

3. Retribusi Terminal;

Retribusi atas pelayananan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis

umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

4. Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum;

Retribusi pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada

suatu atau beberapa trayek tertentu.


B. SUMBER DAYA DISHUB KAB. BANDUNG

1. Sumber Daya Manusia.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) di DISHUB Kab. Bandung pada posisi

Tanggal 30 September 2016 adalah seperti tergambar pada Tabel II-1.

Tabel II-1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan

NO. JABATAN JUMLAH

1 STRUKTURAL 21

2 FUNGSIONAL PKB PENYELIA 5

3 FUNGSIONAL PKB PELAKSANA LANJUTAN 2

4 FUNGSIONAL PKB PELAKSANA 6

5 FUNGSIONAL PKB PEMULA 4

6 FUNGSIONAL ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN 1

7 FUNGSIONAL UMUM 185

8 Non PNS 485

T O T A L J U M L A H 709

Dari Tabel II-1 tergambar bahwa untuk melaksanakan tugas fungsi Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung diperlukan kekuatan sumber daya manusia yang cukup banyak (709 orang).

Namun secara komposisi, jumlah SDM dengan status kepegawaian PNS hanya

mencapai 31,59% (224 orang), sisanya sebanyak 68,41% merupakan pegawai Non-PNS.

Komposisi kepegawaian tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja anggaran, output

serta outcome kegiatan.

Menelaah lebih lanjut, terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja (ANJAB-ABK)

DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015, terpetakan bahwa DISHUB Kab. Bandung perlu dikelola

oleh 88 jenis jabatan (struktural, fungsional tertentu, fungsional umum) dengan jumlah

kebutuhan pegawai sebanyak 888 orang. Terhitung pada Tanggal 30 September 2016, jumlah

PNS yang ada baru 224 orang (kurang 664 orang dari kebutuhan).

Menelaah kompetensi SDM LLAJ, ASD, dan Kereta Api berdasar Permenhub No. PM. 8

Tahun 2014, jumlah aparatur yang memiliki kompetensi teknis transportasi darat melalui

pendidikan formal maupun diklat teknis adalah sebanyak 68 orang terhitung pada tanggal 31

Desember 2015 dan mencapai jumlah 87 orang di Bulan Oktober 2016 (38,84% dari 224

orang).


2. Sumber Daya Asset/Modal.

Adapun hal yang perlu digarisbawahi terkait sumber daya asset yang bersumber dari

belanja modal, yang dikelola dan digunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Bandung sebagai

sarana prasarana per 30 September 2016, di antaranya:

1. Bangunan dan ruang prasarana serta sarana kerja, penataan dan pengembangannya sangat

signifikan dan cukup tertata baik selama periode RENSTRA sebelumnya. Namun pun

demikian, pemenuhan standar ruang kerja masih perlu ditingkatkan melalui RENSTRA ini.

Berdasar pertimbangan Kasubag Umum dan Kepegawaian, pemenuhan kuantitas dan

kualitas sarana prasarana kerja di Tahun 2016 sekiranya akan mencapai kisaran 65%

(dengan asumsi termasuk kebutuhan sarana prasarana kerja UPTD).

2. Kendaraan operasional, yang dimiliki terkait pelaksanaan tugas fungsi urusan perhubungan

di antaranya mobil unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) keliling, mobil

derek dan kendaraan patroli tingkat pelayanan jalan (inventarisasi perlengkapan jalan,

inventarisasi dan pengendalian kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan). Total jumlah

kendaraan jabatan dan kendaraan operasional dinas yang dimiliki per Oktober 2016 adalah

sebanyak 48 kendaraan (roda 4 sebanyak 20 kendaraan, roda 2 sebanyak 28 kendaraan).

3. Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung

sampai dengan Tahun 2015 adalah sebanyak 4 (empat) unit. Dari keempat unit layanan

tersebut, 1 (satu) unit berupa pelayanan statis di kantor induk Soreang. Selebihnya 2

(dua) unit berupa mobil pelayanan keliling yang digunakan untuk pengujian kendaraan

bermotor di titik layanan Cileunyi dan Baleendah, serta untuk pelayanan PKB jemput bola

di daerah. Sementara 1 (satu) unit lainnya berupa mobil pelayanan keliling digunakan

khusus untuk layanan uji emisi gas buang, di antaranya dalam rangka Pelayanan Terpadu

Sabilulungan. Dalam Tahun 2016 berjalan ini, sedang dilaksanakan tahap pengadaan alat

uji PKB statis untuk dipasangkan di gedung pelayanan PKB Baleendah.

4. Terminal Penumpang Umum, merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan

mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, untuk

perpindahan moda angkutan (intra dan/atau antar moda transportasi) yang terpadu, serta

untuk keperluan pengawasan angkutan. Terminal merupakan bagian dari simpul jaringan

lalu lintas dan angkutan jalan sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.

Terminal penumpang dikelompokkan menjadi (PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan):


a. Terminal Penumpang Tipe A, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani

kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota

antarprovinsi (AKAP). Terminal Tipe A dipadukan dengan pelayanan angkutan

antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.

b. Terminal Penumpang Tipe B, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani

kendaraan umum untuk AKDP. Terminal Tipe B dipadukan dengan pelayanan angkutan

perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.

c. Terminal Penumpang Tipe C, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani

kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014, Kabupaten Bandung berwenang dalam

pengelolaan Terminal Tipe C saja. Menindaklanjuti UU dimaksud, 2 (dua) terminal di Kab.

Bandung yaitu Terminal Soreang dan Terminal Cileunyi semula terinventarisir sebagai

objek penyerahan P3D ke Pemprov. Jawa Barat, karena berdasar SK Gubernur Jawa Barat

Nomor 593/Kep.1188-Dishub/2013, Terminal Soreang dan Terminal Cileunyi ditetapkan

sebagai Terminal Tipe B. Namun berdasar verifikasi Pemprov Jawa Barat di bulan

Oktober 2016, bahwasanya SK dimaksud dianggap hanya menetapkan lokasi, bukan

penetapan terminal eksisting sebagai Terminal Tipe B.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 550/ Kep. 129- Dishub/ 2013 tentang

Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Umum di Wilayah Kab. Bandung, ditetapkan bahwa

jumlah terminal di Kabupaten Bandung ada 9 (sembilan). Secara de facto, ke-9 terminal

tersebut beroperasi dan tidak hanya melayani trayek perkotaan/perdesaan, tetapi juga

melayani trayek AKDP, yang mana trayek AKDP ditetapkan dan dibina oleh Pemprov Jawa

Barat, berawal dan berakhir di terminal dalam wilayah Kabupaten Bandung.

Namun di sisi lain, secara de jure Pemprov Jawa Barat hanya menetapkan 2 (dua) lokasi

terminal dalam wilayah Kab. Bandung sebagai lokasi Terminal Tipe B. Menindaklanjuti hal

ini, kiranya DISHUB Kab. Bandung perlu menelaah lebih dalam terkait rencana induk

terminal di Kab. Bandung, karena akan berdampak besar pada skala prioritas perencanaan

pembangunan transportasi – khususnya terminal.


Tabel II-2. Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung


Memperhatikan data terminal penumpang umum di Kab. Bandung dalam Tabel II-2 di atas,

terlihat bahwa dari ke-9 terminal yang ada baru 6 terminal yang lahannya dimiliki oleh

Pemkab Bandung dan peruntukannya memang untuk digunakan sebagai terminal. Terminal

Ciparay masih menggunakan lahan desa, sementara Terminal Ciwidey menggunakan lahan

swasta, yang mana keduanya disewa dengan sistem bagi hasil pendapatan retribusi

terminal. Adapun Terminal Cileunyi, beroperasi di lahan Pemkab yang telah disewakan

kepada PT. BILADI KARYA ABADI selaku pengelola PASAR SEHAT CILEUNYI.

Total jumlah kendaraan yang seharusnya tertampung di ke-9 terminal dimaksud untuk saat

ini adalah sebanyak 847 kendaraan, yang membutuhkan luas lahan dan gedung terminal

sekitar 58.108 m2. Adapun total luasan lahan dan gedung eksisting yang efektif dapat

digunakan adalah seluas 31.256,49 m2 dan hanya mampu menampung 357 kendaraan

(42,15%). Sementara secara luasan lahan dan gedung, tingkat ketersediaan ruang

operasional terminal di Tahun 2016 baru mencapai 53,79%.

5. Prasarana posko pengendalian dan pengamanan lalu lintas di Nagreg, merupakan salah satu

fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung yang digunakan

terutama pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru setiap tahunnya.

C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan DISHUB Kab. Bandung beserta anggaran dan realisasi

pendanaan pelayanan SKPD berdasarkan RENSTRA periode sebelumnya (2010 – 2015) adalah

sebagaimana terangkum dalam Tabel II-3 dan Tabel II-4. Pencapaian atas indikator kinerja

yang ditampilkan adalah terkait pentahapan program dan kegiatan di Tahun 2011 s.d. 2015.

RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021

II-38

Tabel II-3: Pencapaian Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Berdasar RENSTRA

2010 – 2015 (excel)


Keterangan Kinerja:

1. Data kinerja pada Tabel II-3 merupakan adopsi dari dokumen LKIP DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2015.

2. Tingkat ketersediaan angkutan umum di Kabupaten Bandung secara angka menunjukkan

fluktuatif kinerja dari Tahun 2011 s.d. 2015. Hal ini dikarenakan:

a. Angkutan umum terdiri dari ‘Angkutan Umum Dalam Trayek’ dan ‘Angkutan Umum

Tidak Dalam Trayek’.

b. Alokasi ‘Angkutan Umum Dalam Trayek’ dari Tahun 2011 s.d. 2015 adalah 7078

kendaraan dan terealisasi sebanyak 2401 kendaraan.

c. Alokasi ‘Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek’ baru ditetapkan di Tahun 2012 sebanyak

200 kendaraan dan terealisasi mulai Tahun 2013 sebanyak 21 kendaraan. Di Tahun

2014 terealisasi sebanyak 27 kendaraan, dan Tahun 2015 terealisasi sebanyak 20

kendaraan.

d. Mengingat hal di atas, maka angka kinerja Tahun 2011 dan 2012 adalah sama (pembilang

dan penyebut angka kinerja sebagaimana poin b).

Mulai Tahun 2013, penyebut angka kinerja menjadi = 7078 + 200 = 7278.

Sementara pembilang angka kinerja berubah sejumlah penambahan realisasi

kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek.

Adapun data kinerja yang ditampilkan di Tabel II-3 merupakan revisi data kinerja

yang sudah dirilis dalam RENSTRA Perubahan 2010 – 2015 (Tabel II-2).

3. Angka ‘rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang dari Tahun 2011 s.d. 2015

menunjukkan tren kinerja yang meningkat, yang mana jumlah penumpang/pengguna

angkutan umum per hari-nya dari tahun ke tahun meningkat. Adapun kinerja dianggap

meningkat, jika jumlah penumpang per kendaraan.hari masih di bawah 108 orang. Angka

rasio capaian kinerja yang ditampilkan di Tabel II-3 sudah merevisi angka yang

ditampilkan dalam dokumen LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 (perubahan rumus

pengukuran kinerja).

4. Indikator kinerja ‘tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam

trayek’ terus meningkat dari Tahun 2011 s.d. 2015 seiring penambahan jumlah

halte/shelter angkutan umum setiap tahunnya.

5. Indikator kinerja ‘tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek’ tetap dari Tahun 2011 s.d. 2015 dikarenakan jumlah terminal

di Kabupaten Bandung tidak bertambah.


6. Indikator kinerja ‘persentase rata-rata ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan

(a. Rambu b. Marka c. Guardrail)’ terus meningkat dari Tahun 2011 s.d. 2015 seiring

penambahan jumlah perlengkapan jalan yang terpasang setiap tahunnya.

7. Tren kinerja untuk indikator ‘VCR (Volume Capacity Ratio) dan LoS (Level of Service)’

mengalami penurunan. Hal ini dapat dicermati sebagai suatu hal yang wajar, dikarenakan

volume lalu lintas dan jumlah pergerakan orang maupun barang setiap tahun terus

meningkat. Sementara kapasitas jalan sampai dengan Tahun 2015 belum meningkat,

mengingat bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung masih menargetkan kondisi jalan mantap

(belum masuk ke tahap peningkatan jalan nyaman dan peningkatan kapasitas jalan).

8. Tren kinerja untuk indikator ‘jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas’

mengalami penurunan. Namun pun demikian sepatutnya diakui bahwa data yang tersedia

untuk mendukung analisa kinerja ini kurang memadai. Terlebih lagi, ‘jumlah maksimal

penanganan kasus kecelakaan’ pun kurang tepat untuk dijadikan indikator kinerja, karena

indikator yang tepat sesungguhnya adalah ‘jumlah kejadian kasus kecelakaan lalu lintas’.

Dan kembali lagi bahwa, data terkait ‘jumlah kejadian’ adalah jauh lebih sulit didapat

karena tidak semua kecelakaan terdeteksi oleh instansi berwenang.

Catatan berikutnya, bahwa penilaian tren capaian kinerja tidak didasarkan pada rasio

capaian. Hal ini dikarenakan target kinerja untuk tahun 2011 – 2013 sudah merekam angka

realisasi, sebagaimana dokumen RENSTRA Perubahan 2010 – 2015 di Bulan Februari 2014.

9. Indikator kinerja ‘tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per 4000 populasi

kendaraan wajib uji’ meningkat di akhir tahun periode pembangunan jangka menengah,

seiring penambahan jumlah unit pelayan pengujian kendaraan bermotor di Tahun 2015,

sebagai upaya untuk mendorong capain target Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang

Perhubungan).

10. Memperhatikan realisasi kinerja untuk indikator ‘terpenuhinya standar keselamatan bagi

angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten (persentase kendaraan wajib

uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)’, tren kinerja dari Tahun 2011

s.d. 2015 menunjukkan peningkatan.

Adapun data kinerja yang ditampilkan di Tabel II-3 merupakan revisi data kinerja yang

sudah dirilis dalam RENSTRA Perubahan 2010 – 2015 (Tabel II-2). Tabel II-3

menghitung realisasi kinerja indikator ke-9 dengan cara seperti Laporan Kinerja

Tahun 2014 (realisasi didasarkan pada kendaraan yang melakukan uji baru dan uji berkala,


sementara target didasarkan pada volume kendaraan untuk uji baru dan uji berkala dalam

DPA Pendapatan).

Catatan tren kinerja didasarkan pada realisasi kinerja dari tahun ke-1 s.d. ke-5 (bukan

berdasar rasio capaian), dikarenakan target kinerja untuk tahun 2011 – 2013 sudah

merekam angka realisasi, sebagaimana dokumen RENSTRA Perubahan 2010 – 2015 di

Bulan Februari 2014.

11. Kinerja ‘capaian target PAD Bidang Perhubungan’ mengalami peningkatan.

12. Indikator kinerja ‘terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai daan danau yang

beroperasi di Kab. Bandung’ baru ditargetkan untuk dicapai di Tahun 2015.

13. Indikator kinerja ‘terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi’ tetap,

karena tahapan kegiatan yang dilaksanakan masih mempertimbangkan hal-hal terkait

kewenangan daerah untuk urusan komunikasi dan informasi, penataan kelembagaan, serta

proses penyusunan PERDA baik penyelenggaraan maupun retribusi.

14. Kinerja ‘terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan’

mengalami peningkatan.

15. Indikator kinerja ‘rata-rata nilai kinerja pegawai / LPTJ’ baru ditargetkan untuk dicapai

di Tahun 2015.

16. Kinerja ‘persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan’ mengalami peningkatan seiring

update data manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan, sehingga pengukuran

kinerja outcome program dan kegiatan menjadi lebih akuntabel dan reliable.

Sementara berdasarkan Tabel II-4, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Bandung dalam hal pengelolaan hasil retribusi daerah memiliki trend

yang sangat baik, di mana rata-rata pertumbuhan angka realisasi mencapai Rp. 489.194.000,-

(lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan target yang hanya mencapai

Rp. 413.050.000,-. Dari perbandingan angka tersebut dapat dilihat bahwa upaya yang

dilakukan oleh DISHUB Kab. Bandung setiap tahunnya membuahkan hasil yang cukup signifikan

dalam hal pengelolaan retribusi daerah bidang perhubungan. Angka rata-rata pertumbuhan

diperoleh dari rumusan sebagai berikut:

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 =∑[𝑅𝑝 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑥 − 𝑛) − Rp tahun (𝑥 − n − 1)]

(n + 1)


Tabel II-4: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Periode Renstra 2010 – 2015

Uraian Anggaran pada Tahun (Rp 000,-) Realisasi pada Tahun (Rp 000,-)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

Hasil Retribusi Daerah 3.250.000 4.000.000 4.675.000 4.737.182,5 4.902.200 2.878.980 3.138.687,5 4.261.528,5 4.476.721,8 4.835.754,75

BELANJA

Belanja Tidak Langsung 8.892.382 9.532.842,5 10.879.362 10.422.709,025 13.249.517 8.613.426,508 9.032.970,227 9.585.328,405 9.306.524,556 12.060.119,345

Belanja Langsung 5.784.868 9.446.988,2 8.882.471,336 12.505.003,845 18.899.154,569 5.648.141,25 7.556.140,662 8.722.490,034 12.148.325,508 19.331.996,241

Uraian Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)

(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

Hasil Retribusi Daerah 88,58% 78,47% 91,16% 94,50% 98,64% 413.050.000 489.194.000

BELANJA

Belanja Tidak Langsung 96,86% 94,76% 88,11% 89,29% 91,02% 1.089.284.000 861.673.000

Belanja Langsung 97,64% 79,98% 98,20% 97,15% 97,00% 3.278.572.000 3.420.964.000


D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

Permendagri No. 54 Tahun 2010 mengarahkan bahwa Sub BAB ini mengemukakan macam

pelayanan urusan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan. Analisa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DISHUB

Kab. Bandung pada lima tahun mendatang s.d. Tahun 2020, didasarkan pada pengaruh

lingkungan eksternal yang bersumber dari RENSTRA Kementerian Perhubungan dan

RENSTRA DISHUB Prov. Jawa Barat, RTRW serta KLHS.

RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 adalah sebagaimana Keputusan

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP. 430 Tahun 2015. Adapun RENSTRA

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah sebagaimana Keputusan

Kepala DISHUB Prov. Jawa Barat Nomor 188.4/020A/KD-Sekre/2014. Sementara RTRW

Kabupaten Bandung adalah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung

Tahun 2007 – 2027. KLHS Kabupaten Bandung diadop dari Laporan Akhir Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bandung, kegiatan pada Badan Pengendalian

Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan sistematika penulisan RENSTRA dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010,

bahwa materi pada BAB II.D diulas kembali pembahasannya dalam BAB III, maka dalam

rangka efisiensi pemaparan materi dokumen RENSTRA, analisa tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang didasarkan pada RENSTRA

Kementerian Perhubungan, RENSTRA DISHUB Prov. JABAR, RTRW serta KLHS, akan

dipaparkan di BAB III.

Namun pun demikian, sebagai prolog dapat disampaikan bahwa tantangan dan peluang

untuk pengembangan pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang muncul atas pengaruh dari

lingkungan eksternal di antaranya meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan Strategis untuk pelaksanaan Urusan

Perhubungan di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

2. Kajian lingkungan strategis global, nasional dan regional terkait sektor transportasi.

Tabel II-2. Data Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung

Lahan Gedung TotalEfektif

DigunakanMPU

Mini

Bus

Bus

BesarMPU

Mini

BusBus MPU

Mini

BusBus

1 2 3 4 5 6 7 = 5+6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 = 8+18+19+20 22 23 24 = 22+23 25 = 8/24 (%)

1. Soreang Ds. Soreang

Kec. Soreang

Pemkab 1.902,89 42,00 1.944,89 1.677,29 249 23 15 75 7 5 40 4 0 267,60 42,00 433,00 2.419,89 1.249 3.748 4.997 33,57%

2. Baleendah Kel. Baleendah

Kec. Baleendah

Pemkab 7.196,35 127,50 7.323,85 5.644,16 282 75 15 85 23 5 43 9 4 0,00 0,00 240,00 5.884,16 1.654 4.961 6.615 85,32%

3. Cileunyi Ds. Cileunyi Wetan

Kec. Cileunyi

Pemkab

(disewakan ke PT

BILADI KARYA

ABADI pengelola

PASAR SEHAT

CILEUNYI)

6.580,00 0,00 6.580,00 1.437,00 630 100 52 189 30 16 30 14 0 0,00 0,00 0,00 1.437,00 3.566 10.697 14.263 10,08%

4. Pangalengan Ds. Pangalengan

Kec. Pangalengan

Pemkab 4.358,00 62,00 4.420,00 4.589,00 26 43 11 8 13 3 10 19 4 0,00 420,00 0,00 5.009,00 470 4.539 5.009 91,62%

5. Ciwidey Ds. Ciwidey

Kec. Ciwidey

PT. Primatama 5.960,00 82,50 6.042,50 5.960,00 45 24 16 14 7 5 40 50 20 0,00 100,00 0,00 6.060,00 502 5.558 6.060 98,35%

6. Ciparay Ds. Pakutandang

Kec. Pakutandang

Ds. Pakutandang 2.850,00 0,00 2.850,00 2.200,00 238 35 10 71 11 3 18 0 0 0,00 100,00 2.000,00 4.300,00 1.209 3.627 4.836 45,49%

7. Cicalengka Ds. Cicalengka Kulon

Kec. Cicalengka

Pemkab 4.800,00 303,00 5.103,00 4.600,50 245 75 15 74 23 5 25 0 0 1.162,50 210,00 0,00 5.973,00 1.515 4.545 6.060 75,92%

8. Banjaran Ds. Banjaran Kulon

Kec. Banjaran

Pemkab 3.420,00 107,00 3.527,00 2.739,00 328 30 7 98 9 2 12 0 0 788,00 0,00 0,00 3.527,00 1.481 4.444 5.925 46,23%

9. Majalaya Ds. Majakerta

Kec. Majalaya

Pemkab 3.526,00 383,54 3.909,54 2.409,54 160 38 22 48 11 7 11 0 4 1.200,00 0,00 0,00 3.609,54 1.086 3.257 4.343 55,48%

40.593,24 1.107,54 41.700,78 31.256,49 2.203 443 163 662 134 51 229 96 32 3.418,10 872,00 2.673,00 38.219,59 12.732 45.376 58.108 53,79%JUMLAH

NONAMA

TERMINALLOKASI PEMILIK LAHAN

Optimalisasi

Lahan

Eksisting

Penambahan

Luasan

Gedung

Penambahan

Lahan

Rencana Total

Luas Terminal

Th. 2020

Prediksi Kebutuhan Terminal (m2)

Luas Ruang

Parkir

Kendaraan

Umum

Luas

Fasilitas

Pendukung

Total

Rencana Pengembangan Lahan Terminal s.d. Th. 2020 (m2)

Kebutuhan

Daya Tampung Terminal (kend)

Jml Kend Bermotor

Umum dlm TrayekLuas Terminal Eksisting (m

2)

Tahun 2016

Tingkat

Ketersediaan

Ruang

Operasional

Terminal Tahun

2016

Eksisting

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1

Tersedianya angkutan umum yang melayani

wilayah yang telah tersedia jaringan jalan

untuk jaringan jalan kabupaten

SPM 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 33,92% 33,92% 33,28% 33,65% 33,92% 88,06% 88,06% 86,40% 87,36% 88,06% Fluktuatif

1:12 1:19 1:53,87 1:15 1:15 1:12 1:19 1:53,87 1:56,07 1:74

Atau Atau atau Atau Atau Atau Atau atau Atau Atau

8,33% 5,26% 1,86% 1,78% 0,07% 8,33% 5,26% 1,86% 1,78% 1,35%

3Tersedianya halte di lokasi yang telah

dilayani angkutan umum dalam trayekSPM 0,37% 0,37% 1,10% 1,47% 2,57% 0,37% 0,37% 1,10% 1,47% 2,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Meningkat

4

Tersedianya terminal angkutan penumpang

di wilayah yang telah dilayani angkutan

umum dalam trayek

SPM 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tetap

5

Persentase rata-rata ketersediaan fasilitas

perlengkapan jalan (a. Rambu b. Marka c.

Guardrail)

SPM 1,195 3,04% 4,24% 5,99% 7,70% 1,195 3,04% 4,24% 5,99% 7,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Meningkat

VCR 0,84 VCR 0,84 VCR 0,35 VCR 0,84 VCR 0,84 VCR 0,84 VCR 0,84 VCR 0,35 VCR 0,28 VCR 0,31

LoS D (3) LoS D (3) LoS D (3) LoS D (3) LoS D (3) LoS D (3) LoS D (3) LoS D (3) LoS D (2,84) LoS D (2,83)

7Jumlah maksimal penanganan kasus

kecelakaan lalu lintasLAINNYA 539 kasus/th

461

kasus/th

429

kasus/th

248

kasus/th

248

kasus/th

539

kasus/th

461

kasus/th

429

kasus/th

447

kasus/th

430

kasus/th100% 100% 100% 19,76% 26,61% Kinerja meningkat (angka kecelakaan menurun)

8

Tersedianya unit pengujian kendaraan

bermotor per 4000 populasi kendaraan

wajib uji

SPM 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 66,67% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Meningkat

9

Terpenuhinya standar keselamatan bagi

angkutan umum yang melayani trayek di

dalam Kabupaten (persentase kendaraan

wajib uji yang melaksanakan pengujian

kendaraan bermotor)

SPM 95,84% 76,20% 80,57% 100,00% 100,00% 95,84% 76,20% 80,57% 86,56% 98,48% 100,00% 100,00% 100,00% 86,56% 98,48% Meningkat

10 Capaian target PAD Bidang Perhubungan LAINNYA 88,59% 78,47% 91,16% 93,00% 95,00% 88,59% 78,47% 91,16% 94,50% 98,64% 100,00% 100,00% 100,00% 101,61% 103,83% Meningkat

11

Terpenuhinya Standar keselamatan bagi

kapal sungai daan danau yang beroperasi di

Kab. Bandung

SPM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% N/A N/A N/A N/A 100,00%Baru ditetapkan di akhir periode pembangunan

jangka menengah

12Terpenuhinya tahapan pengendalian

komunikasi dan informasiLAINNYA 40,00% 40,00% 75,00% 75,00% 75,00% 40,00% 40,00% 75,00% 75,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tetap di Tahun Terakhir

13Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan

pelayanan publik bidang perhubunganLAINNYA 50,00% 50,00% 70,00% 75,00% 80,00% 50,00% 50,00% 70,00% 75,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Meningkat

14 Rata-rata Nilai Kinerja / LPTJ LAINNYA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% N/A N/A N/A N/A 100,00% Ditetapkan di tahun terakhir

15Persentase akuntabilitas kinerja dan

keuanganLAINNYA 97,64% 90,01% 98,87% 85,00% 85,00% 97,64% 90,01% 98,87% 100,89% 98,17% 100,00% 100,00% 100,00% 118,69% 115,49% Fluktuatif

LAINNYA

Realisasi Kinerja pada Tahun

6

2Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap

penumpang

Fungsi kinerja berbentuk parabola. 0% berada

pada posisi penumpang 0, 100% berada pada

posisi penumpang 15 dan 108 orang, antara 15-108

orang kinerja >100%, penumpang <15 orang atau

>108 orang maka kinerja <100%.

Kinerja (-) jika penumpang >123 orang yang

artinya tidak dimungkinkan atau sudah melewati

batas/standar pengangkutan normal.

Rasio Capaian Kinerja pada Tahun

82,22% 121,98%

SPM/IKK/

INDIKATOR

LAINNYA

IKK

Tabel II-3: Pencapaian Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Berdasar RENSTRA 2010 – 2015

VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level

of service)

229,88% 231,65% 223,83%

100% 100% 100% 94,67% 94,33%

99,91%

Menurun

No. Indikator KinerjaTarget Kinerja pada Tahun

Keterangan Kinerja

RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 III-1

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memaparkan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah (PD)

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi,

misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selebihnya juga diuraikan

tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan

RENSTRA Kementerian Perhubungan dan RENSTRA DISHUB Prov. Jawa Barat, implikasi

RTRW serta KLHS. Bab ini ditutup dengan penyimpulan telaahan-telaahan tersebut di atas

dalam bentuk perumusan isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA DISHUB Kab.

Bandung 2016 – 2021.

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

Identifikasi permasalahan pada bagian ini dipaparkan berdasarkan pada kekuatan dan

kelemahan yang ada lingkungan internal DISHUB, serta potensi peluang hambatan serta

tantangan yang muncul dari lingkungan eksternal. Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang

dan tantangan yang ada adalah sebagaimana Tabel III-1 berikut.


Tabel III-1: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan DISHUB Kab. Bandung

Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses) Peluang (Opportunities) Hambatan dan Tantangan (Threaths and Challenges)

1. Tugas fungsi yang luas dalam hal perencanaan dan manajemen

angkutan, pembinaan angkutan umum dalam trayek maupun tidak

dalam trayek, serta kendaraan tidak bermotor.

2. Tugas fungsi yang luas dalam hal pembinaan terminal, parkir.

3. Pemahaman di tingkat lokal tentang peran penting angkutan umum

sebagai moda masa depan, solusi kemacetan, solusi konservasi

lingkungan dalam sektor transportasi sudah mulai digelorakan

(pengembangan angkutan masal, TOD, manajemen lalu lintas

‘berkelanjutan’, pedestrianization).

4. Peraturan Daerah yang memayungi pelaksanaan tugas urusan

transportasi/perhubungan yang lebih update (tidak terbatas pada

LLAJ, mengakomodir perkeretaapian). PERDA 15/2015 tentang

Penyelenggaraan Transportasi, mencabut PERDA 9/2012 tentang

Penyelenggaraan LLAJ.

5. Dokumen perencanaan transportasi yang masih update:

Rencana Induk Jaringan LLAJ (2014)

Pembatasan Umur Operasi Kendaraan Penumpang Umum (2014)

Perencanaan Kebutuhan Prasarana Terminal (2014)

Pengembangan Database Berbasis RFID (2014)

Manajemen Rekayasa LLAJ Persimpangan Jalan Kopo (2014)

Kajian Teknis Kawasan Uji Emisi (2014)

Penyusunan Masterplan Transportasi Darat (2015)

Study Optimalisasi Terminal Cicalengka (2015)

Kajian OD Angkutan Barang dan Penetapan Jaringan Lintas

Angkutan Barang (2016)

Rencana Pelelangan Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal

Berbasis Jalan dalam Jaringan Trayek Lokal (2016)

Penyusunan Rencana Induk Terminal (2016)

Perencanaan Penataan Parkir di Kabupaten Bandung (2016)

6. Tugas fungsi penyuluhan/promosi dan kemitraan/pemberdayaan

lalu lintas menjadi gerbang pembangunan SDM di lingkungan

internal dan eksternal DISHUB atau stakeholders secara luas,

SDM yang tertib dan menjaga keselamatan lalu lintas.

7. Ketersediaan jumlah unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor

sudah hampir mendekati target SPM yang pernah ditetapkan

(ditargetkan tersedia 2 unit layanan statis dan 3 unit layanan

keliling s.d. akhir Tahun 2016 dari 6 unit yang distandarkan).

1. Kelemahan kelembagaan dalam melaksanakan urusan perhubungan:

terdapat fungsi yang dilaksanakan di instansi lain

(penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan).

fungsi terkait penyelenggaraan perkeretaapian dan ASDP yang

masih minim tersentuh di periode RENSTRA sebelumnya.

pemilahan kewenangan antara kabupaten dengan provinsi terkait

terminal type B, AKDP dan manajemen rekayasa lalu lintas di

jalan provinsi. Hal ini mengingat bahwa:

a. jumlah pergerakan tertinggi di Kab. Bandung adalah

pergerakan internal-eksternal (Kabupaten menuju dan dari

Kota Bandung).

b. ruas-ruas jalan yang macet atau LoS-nya rendah adalah

koridor-koridor utama penghubung antara Kota Bandung

dengan Kab. Bandung.

c. banyak trayek AKDP di bawah binaan Pemprov yang berawal

dan berakhir di Kab. Bandung tetapi Pemprov tidak

melegalisasi terminal-terminal di Kab. Bandung sebagai

terminal type B (melayani AKDP).

2. Amanat UU 22/2009 tentang LLAJ belum secara menyeluruh

dapat ditindaklanjuti.

3. UU 23/2007 tentang Perkeretaapian belum diakomodir sama

sekali dalam bentuk program/kegiatan yang teranggarkan dalam

RENSTRA periode sebelumnya.

4. Keterbatasan SDM secara kualitatif, secara kuantitatif

didominasi PHL dan Tenaga Kontrak, komposisi pegawai untuk

kompetensi perhubungan yang minimalis.

5. Fungsi DISHUB dalam penyelenggaraan transportasi yang handal,

sering kali bertentangan dengan fungsi DISHUB dalam pengelolaan

PAD.

6. Lahan dan bangunan terminal penumpang umum yang ada belum

secara representative memadai dan mampu melayani aktivitas

angkutan umum dan penumpangnya.

1. Pemahaman global, nasional dan regional

tentang peran penting angkutan umum

sebagai moda masa depan, solusi

kemacetan, solusi konservasi lingkungan

dalam sektor transportasi.

2. Operasional angkutan umum di lapangan

masih cukup potensial (terlihat dari

realisasi PAD Retribusi Terminal yang

sangat baik setiap tahunnya).

3. Bangkitan kebutuhan angkutan taksi

mulai ada di Kabupaten Bandung (terlihat

dari operasional taksi kab./kota lain di

Bandung Raya yang membawa penumpang

dari/ke Kota Bandung, aktifitas gojek

online).

4. Pembangunan Jalan Tol SOROJA yang

ditargetkan beroperasi di Februari 2017.

5. RPJMD Kabupaten Bandung 2016 – 2021,

menetapkan 5 Fokus Pembangunan yang

di antaranya adalah isu kemacetan, yang

sangat berkaitan dengan tugas fungsi

DISHUB. Sementara penetapan 2 Super

Fokus yaitu banjir dan pencemaran,

dapat diterjemahkan dalam pelaksanaan

fungsi DISHUB terkait manajemen

rekayasa lalu lintas di saat terjadi

bencana banjir, serta pengawasan emisi

gas buang kendaraan bermotor sebagai

mitigasi terhadap pencemaran udara dari

sektor transportasi.

6. Proses penataan kelembagaan sedang

berlangsung di Kabupaten Bandung di

bawah koordinasi Bagian Organisasi

Setda Kab. Bandung (seiring proses

penetapan RPP pengganti PP 41 Tahun

2007).

1. Jumlah kendaraan dan bangkitan tarikan perjalanan yang terus meningkat drastis.

2. Sulitnya menyelaraskan pelaksanaan penyelenggaran perhubungan/transportasi yang melibatkan multi

stakeholders (perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, bidang jalan, bidang

penataan ruang, bidang perencanaan, POLRI, ORGANDA, Operator Pengusahaan Angkutan Umum,

Pengguna Jalan, Pengguna Angkutan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, masyarakat/publik).

3. Sampai dengan periode RENSTRA sebelumnya, hal baru terkait pengembangan angkutan masal, TOD,

manajemen lalu lintas ‘berkelanjutan’, masih sulit difasilitasi/diterima baik oleh banyak stakeholders.

4. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem transportasi berkelanjutan.

5. Pengendalian mobilitas dan aksesibilitas sektor transportasi sangat tergantung pada ketersediaan

kapasitas jalan yang dikelola oleh DBM).

6. Banyak fungsi terkait manajemen transportasi perkotaan di Kab. Bandung yang tergantung pada kinerja

Pemerintah Provinsi. Misal (1) ruas-ruas jalan yang macet di koridor utama menuju Kab. Bandung sebagian

besar merupakan Jalan Provinsi, seperti Jalan Kopo, Jalan Bojongsoang, Jalan M. Toha, Jalan Cinunuk,

Jalan Banjaran-Soreang-Ciwidey. (2) pelayanan angkutan penumpang umum di ruas-ruas tersebut

didominasi oleh AKDP tetapi modanya kecil (3) sampai dengan periode RENSTRA sebelumnya, ke-9

terminal yang ada di Kab. Bandung beroperasi selayaknya terminal type B, karena merupakan awal/akhir

lintasan trayek AKDP. Namun Pemprov tidak melegalisasi semua terminal di Kab. Bandung sebagai

terminal type B.

7. Masyarakat hanya tahu bahwa wilayah ada di Kabupaten Bandung, sehingga menganggap seluruh

permasalahan di Kab. Bandung merupakan tanggung jawab Pemkab Bandung (mengabaikan kewenangan

Pemerintah Provinsi dan Pusat).

8. Kebutuhan terminal barang di Kabupaten Bandung sudah teridentifikasi dari Tahun 2012, tetapi sekarang

pengelolaan terminal barang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Pusat.

9. Belum terciptanya pemahaman dan koordinasi yang baik antar SKPD untuk pengembangan TOD (transit

oriented development) sebagai salah satu bagian inti daripada pembangunan yang berkelanjutan.

10. Kebutuhan angkutan yang tinggi direspon secara kurang tepat (meningkatnya jumlah dan lokasi sebaran

ojeg maupun penggunaan kendaraan pribadi, sementara peningkatan okupansi dan moda share angkutan

umum kalah tinggi).

11. Kendaraan tidak bermotor yang ditarik hewan masih banyak beroperasi tanpa pembatasan wilayah

operasi dan jumlah kendaraan.

12. Masih ada terminal yang terbangun di atas lahan milik non-Pemkab Bandung (desa dan/atau swasta), yang

disewa dengan sistem bagi hasil retribusi terminal, dan terkadang muncul silang kepentingan antara

pemilik lahan dengan fungsi pelayanan terminal.

13. Pengarusutamaan gender (strategi mengintegrasikan gender dalam perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan monev), perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG, perencanaan

program/kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan), Perlindungan dan

Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS).

14. Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK).

Irisan antara Peluang (Opportunities) dengan Hambatan dan Tantangan (Threaths and Challenges)

15. Fungsi manajemen rekayasa lalu lintas beririsan dengan fungsi Kepolisian, menjadi peluang namun juga tantangan dalam berkinerja.

16. Luasan wilayah Kabupaten Bandung ± 176.238,67 Ha sebagai peluang maupun tantangan dalam menciptakan pelayanan transportasi optimal.Penduduk

Kabupaten Bandung Tahun 2015 berjumlah 3.534.112 jiwa, naik 1,8% dari Tahun 2014 (RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021). Menempati posisi

kabupaten/kota ke-2 terbanyak penduduknya di Prov. Jawa Barat pada Tahun 2013, melebihi Kab. dan Kota Bekasi serta Kota Bandung

(http://pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/data-94-Kependudukan.html). Laju pertumbuhan penduduknya masih di atas laju provinsi, sementara

angka laju penurunan di Kota Bandung menunjukkan bahwa sebaran penduduk mulai bergeser ke Kabupaten Bandung selaku penopang Kota Bandung

(http://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/print/id/81).

http://pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/data-94-Kependudukan.html

http://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/print/id/81


B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung adalah peningkatan kualitas pembangunan yang

berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing. Visi ini

menggarisbawahi bahwa pembangunan di Kabupaten Bandung ditargetkan senantiasa

responsive terhadap isu lingkungan. Selain itu tentu saja bahwa pada akhirnya seluruh

program pembangunan ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga Visi Pemerintah Kab.

Bandung dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 memantapkan visi sebelumnya, ‘Memantapkan

Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan

Berwawasan Lingkungan’.

Penjelasan daripada pokok-pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maju:

Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang didukung oleh sumber daya manusia yang

memiliki intelektualitas tinggi, memiliki moral yang baik, kreatif, dan inovatif sehingga

membentuk masyarakat yang produktif serta dikung oleh kondisi lingkungan yang lestari

yang dapat mendukung terselenggaranya berbagai aktivitas yang sejalan untuk mencapai

kemajuan daerah.

2. Mandiri:

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk

lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah

lain yang telah maju, dengan mengandalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

3. Berdayasaing:

Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh perekonomian yang kompetitif melalui

pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur penunjang dengan

ditunjang oleh kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri

unggul dalam kontek sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk

memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan

internasional.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik:

Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilakukan secara

bersama- sama antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta, dan bertanggungjawab,

dengan menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga dominan


utama, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mempertimbangkan efisiensi,

efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokrasi,

transparan, responsif serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan akuntabel.

5. Sinergi Pembangunan Perdesaan:

Kondisi pelaksanaan pembangunan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bandung yang

melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan menyeluruh dalam berbagai aspek

pembangunan, dengan memperhatikan peningkatkan kualitas SDM kelembagaan perdesaan,

peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem transportasi

perdesaan yang memadai, peningkatan produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan

kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.

6. Religius:

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai- nilai, norma, semangat dan

kaidah agama, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh

aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pemangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

7. Kultural:

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandun yang memiliki nilai- nilai budaya sunda yang baik,

melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan

laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial.

Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas

kehidupan masayrakat secara proporsional.

8. Berwawasan Lingkungan:

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi

terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan

fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan

kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar

tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.

Misi yang dirumuskan dalam upaya pencapaian visi tersebut di Tahun 2020 adalah

sebanyak 9 (sembilan) misi. Untuk beberapa misi yang berkaitan langsung dengan Dinas

Perhubungan, keterkaitan antara isu strategis dan misi pembangunan sebagaimana terekam

dalam RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021, dipaparkan setelah misinya.

Misi (1) meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.

Misi (2) mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.


Misi (3) mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan tata ruang wilayah

serta memperhatikan aspek kebencanaan.

Isu:

Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan kurangnya sarana pelayanan publik

yang aman dan nyaman bagi wanita, anak- anak, lansia, dan difabel.

Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan.

Misi (4) meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi (5) menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif.

Isu:

Perlunya peningkatan peran infrastruktur wilayah dalam mendorong daya saing

perekonomian produk unggulan.

Peningkatan pendapatan asli daerah.

Misi (6) meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Isu:

Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya

luas ruang terbuka hijau.

Misi (7) meningkatkan kemandirian desa.

Misi (8) meningkatkan reformasi birokrasi.

Isu:

Peningkatan kapasitas aparatur.

Penataan kelembagaan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (pengelolaan belanja, pendapatan,

aset).

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Kesesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan program, kegiatan serta

dokumen anggaran.

Misi (9) meningkatkan kemanan dan ketertiban umum wilayah.

Isu:

Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan

ketertiban umum dan keamanan.

Tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung jelas sangat terkait dengan visi Bupati dan

Wakilnya. Bahwasanya fungsi utama DISHUB adalah melaksanakan urusan perhubungan atau

manajemen sistem transportasi, yang merupakan sistem jaringan lalu lintas dan angkutan yang

memfasilitasi pergerakan/perjalanan/distribusi orang dan/atau barang. Pergerakan orang


dan/atau barang terjadi akibat kegiatan ekonomi maupun sosial, oleh karena itu sistem

ekonomi yang tumbuh berkembang dan berdaya saing tentunya harus ditunjang dengan dan

didorong oleh sistem transportasi yang handal. Seiring dengan gelora isu sustainable

transport system, bahwa sistem transportasi yang handal harus mengadopsi azas

keseimbangan antara kepentingan ekonomi-sosial-lingkungan, mengedepankan peningkatan

aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi umum yang handal dibandingkan mobilitas

kendaraan pribadi, untuk meminimalisir dampak negatif lingkungan dari sektor transportasi,

baik dari sisi emisi gas buang kendaraan bermotor maupun penggunaan bahan bakar minyak.

Sementara dari 9 misi yang dirumuskan, Misi (3) ‘Mewujudkan Pembangunan

Infrastruktur yang Terpadu dengan Tata Ruang Wilayah serta Memperhatikan Aspek

Kebencanaan’ merupakan misi yang sangat bertalian erat dengan fungsi DISHUB, baik dalam

melaksanakan urusan transportasi maupun sebagian urusan komunikasi dan informasi. Misi ini

menggarisbawahi bahwa peran DISHUB dalam pembangunan di Kabupaten Bandung harus

senantiasa responsive terhadap isu lingkungan, terutama terkait banjir dan pencemaran

lingkungan. Terkait juga dengan Misi (5) ‘Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Memiliki

Keunggulan Kompetitif’, bahwa pelaksanaan fungsi DISHUB melalui program pembangunan

transportasi dan komunikasi-informasi harus mampu mendorong daya kompetisi sektor

ekonomi Kabupaten Bandung.

Sementara Misi (6) dan (9) memberikan arahan bahwa pelaksanaan fungsi DISHUB

dalam urusan perhubungan/transportasi harus mampu meningkatkan kelestarian lingkungan

hidup serta meningkatkan kemanan dan ketertiban umum wilayah, melalui program

peningkatan pelayanan angkutan umum, program pengendalian dan pengamanan lalu lintas,

serta program peningkatan kelaikan kendaraan bermotor. Sementara Misi (8) sebagian besar

akan terakomodir dalam belanja rutin perangkat daerah.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut di atas adalah sebagai berikut.

1. Jumlah kendaraan dan bangkitan tarikan perjalanan yang terus meningkat drastis

menunjukkan terjadinya peningkatan perekonomian daerah. Sehingga hal ini menuntut

adanya pembangunan infrastruktur transportasi yang terpadu dengan tata ruang wilayah

serta memperhatikan aspek kebencanaan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup

(Misi 3).


Misi (3) menjadi penguat tugas fungsi pelayanan DISHUB Kab. Bandung dalam penyediaan

dan peningkatan sarana prasarana perhubungan sebagai katalisator pencapaian

pembangunan pada bidang lainnya. Titikberat kepada aspek kebencanaan merespon

terhadap potensi bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Bandung seperti banjir,

longsor/gerakan tanah dan gempa.

Bertolak dengan upaya pelestarian lingkungan, kebutuhan angkutan yang tinggi direspon

sektor riil secara kurang tepat (meningkatnya jumlah dan lokasi sebaran ojeg maupun

penggunaan kendaraan pribadi, sementara peningkatan okupansi dan moda share angkutan

umum kalah tinggi). Sementara kendaraan tidak bermotor yang ditarik hewan masih

banyak beroperasi (tanda demand masih tinggi) tanpa pembatasan wilayah operasi dan

pengaturan jumlah kendaraan.

Misi (7): “meningkatkan kemandirian desa”, akan mengurangi beban dan kewajiban wilayah

perkotaan dalam menyediakan sistem pelayanan. Hal ini sejalan dengan solusi permasalahan

transportasi, di mana untuk meminimalisir perjalanan maka setiap wilayah termasuk

perdesaan harus mampu melayani kebutuhan dasar penduduknya, sehingga tidak harus

menempuh perjalanan menuju wilayah lain, terutama perkotaan.

Konsep ekonomi perdesaan One Village One Product, pengembangan kawasan agropolitan,

pembangunan dan pengembangan kawasan wisata serta penataan pedagang kaki lima dan

asongan, menjadi faktor penghambat sekaligus pendorong pelaksanaan tugas fungsi

DISHUB Kab. Bandung dalam hal manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Pemahaman di tingkat lokal tentang peran penting angkutan umum sebagai moda masa

depan, solusi kemacetan, solusi konservasi lingkungan dalam sektor transportasi sudah

mulai digelorakan (pengembangan angkutan masal, TOD, manajemen lalu lintas

‘berkelanjutan’, pedestrianization).

Sejalan dengan isu global tentang climate change dan sustainable development

(pembangunan yang berkelanjutan), maka paradigma sustainable transport system (sistem

transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan) dan transit oriented

development (pembangunan yang berorientasi kepada optimalisasi pelayanan angkutan

umum), seharusnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas fungsi bidang

perhubungan di Kabupaten Bandung, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang,

nyaman dan berkelanjutan.


3. Peraturan Daerah yang memayungi pelaksanaan tugas urusan transportasi/perhubungan

yang lebih update (tidak terbatas pada LLAJ, mengakomodir perkeretaapian).

PERDA 15/2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi, mencabut PERDA 9/2012 tentang

Penyelenggaraan LLAJ.

4. Ketersediaan jumlah unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor sudah hampir

mendekati target (4 unit dari 6 unit yang distandarkan).

5. Fungsi terkait penyelenggaraan perkeretaapian dan ASDP yang masih minim tersentuh di

periode RENSTRA sebelumnya.

6. Fungsi DISHUB dalam penyelenggaraan transportasi yang handal, sering kali

bertentangan dengan fungsi DISHUB dalam pengelolaan PAD.

7. Lahan dan bangunan terminal penumpang umum yang ada belum secara representative

memadai dan mampu melayani aktivitas angkutan umum dan penumpangnya.

8. Peran DISHUB Kab. Bandung dalam manajemen/perencanaan/pengendalian angkutan

barang dan jaringan logistik masih belum optimal.

9. RPJMD Kabupaten Bandung 2016 – 2021, menetapkan 5 Fokus Pembangunan yang di

antaranya adalah isu kemacetan, yang sangat berkaitan dengan tugas fungsi DISHUB.

Sementara penetapan 2 Super Fokus yaitu banjir dan pencemaran, dapat diterjemahkan

dalam pelaksanaan fungsi DISHUB terkait manajemen rekayasa lalu lintas di saat terjadi

bencana banjir, serta pengawasan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai mitigasi

terhadap pencemaran udara dari sektor transportasi.

10. Kelemahan kelembagaan DISHUB terkait struktur dan tata kerja dalam melaksanakan

fungsi urusan perhubungan direncanakan tersolusikan melalui proses penataan

kelembagaan yang sedang berlangsung di Kabupaten Bandung di bawah koordinasi Bagian

Organisasi Setda Kab. Bandung (seiring proses penetapan RPP pengganti PP 41

Tahun 2007).

11. Sulitnya menyelaraskan pelaksanaan penyelenggaran perhubungan/transportasi yang

melibatkan multi stakeholders (DISHUB, DBM, BAPPEDA, POLRI, ORGANDA, Operator

Pengusahaan Angkutan Umum, Pengguna Jalan, Pengguna Angkutan Umum, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Pusat, Masyarakat/Publik).

Budaya sunda yang boga wani, wanoh, wiwaha tur wijaksana bekerja secara sabilulungan,

dengan pengertian sareundeuk, saigel, sabobot sapihanean, rempug jukung sauyunan,


rampag gawe babarengan (kerjasama satu tujuan), dapat digelorakan sebagai solusi bagi

isu multi stakeholders yang menuntut intensif kooordinasi.

Sampai dengan periode RENSTRA sebelumnya, hal terkait pengembangan angkutan masal

dan TOD sebagai salah satu bagian inti dari pembangunan yang ‘berkelanjutan’ (khususnya

manajemen lalu lintas), masih sulit terkoordinasikan dengan/ difasilitasi oleh /diterima

baik oleh, banyak stakeholders. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran pun menjadi

salah satu hambatan untuk pengembangan sistem transportasi berkelanjutan, walaupun

memang sudah mulai tersolusikan melalui prosedur bantuan anggaran dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi, ataupun kerjasama dengan swasta.

Banyak fungsi terkait manajemen transportasi perkotaan di Kab. Bandung yang tergantung

pada kinerja Pemerintah Provinsi. Misal (1) ruas-ruas jalan yang macet di koridor utama

menuju Kab. Bandung sebagian besar merupakan Jalan Provinsi, seperti Jalan Kopo, Jalan

Bojongsoang, Jalan M. Toha, Jalan Cinunuk, Jalan Banjaran-Soreang-Ciwidey. (2)

pelayanan angkutan penumpang umum di ruas-ruas tersebut didominasi oleh AKDP tetapi

modanya kecil (3) sampai dengan periode RENSTRA sebelumnya, ke-9 terminal yang ada

di Kab. Bandung beroperasi selayaknya terminal type B, karena merupakan awal/akhir

lintasan trayek AKDP. Namun menindaklanjuti UU 23/2014 bahwa terminal type B dikelola

oleh Pemprov, yang diakui sebagai terminal type B oleh Pemprov semula hanya 2 terminal

dan diakhir periode penyerahan P3D urusan yang beralih ke provinsi ternyata tidak satu

pun diakui Pemprov bahwa terminal di Kab. Bandung adalah terminal type B.

12. Pengendalian mobilitas dan aksesibilitas sektor transportasi sangat tergantung pada

ketersediaan kapasitas jalan yang dikelola oleh DBM.

13. Masyarakat hanya tahu bahwa wilayah ada di Kabupaten Bandung, sehingga menganggap

seluruh permasalahan di Kab. Bandung merupakan tanggung jawab Pemkab Bandung

(mengabaikan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat).

14. Kebutuhan terminal barang di Kabupaten Bandung sudah teridentifikasi dari Tahun 2012,

tetapi sekarang pengelolaan terminal barang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Pusat.


C. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015 – 2019

(KM NOMOR: KP 430 TAHUN 2015)

1. Lingkungan Strategis Global

Menelaah kependudukan dan urbanisasi, jumlah penduduk Indonesia menempati

peringkat 4 terbanyak di dunia setelah China, India, Amerika Serikat. Implikasi dari jumlah

penduduk yang bertambah pesat ini terhadap transportasi sangat luar biasa besar dan

kompleks. Pergerakan antar pulau, antar provinsi, antar kabupaten/kota, bahkan antar desa

menjadi beban besar bagi sistem dan jaringan transportasi yang saat ini sudah sangat jenuh

dan rapuh menahan beban ekonomi yang ada.

Negara Indonesia beserta 5 negara Asia lainnya (China, India, Singapura, Thailand,

Korea, Jepang) diprediksi akan menyumbang 91% dari perekonomian Asia di Tahun 2050,

seiring pergeseran pendulum perekonomian dunia ke Asia hingga 52%. Walaupun saat ini

ekonomi tumbuh positif, namun masih lebih banyak ditopang oleh konsumsi dibanding investasi

dan ekspor, baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat .

Di sisi lain, Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia berada pada peringkat 34

dari 144 negara (di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand), dengan skor 4,6

dalam skala 7. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat perlu meningkatkan daya

saingnya dalam kancah global. Salah satu penyebab belum maksimalnya daya saing Indonesia

adalah kualitas infrastruktur (terutama di dalamnya infrastruktur transportasi) dengan

skor 4,2 dalam skala 7, di peringkat 72 (World Economic Forum / WEF, 2014 – 2015).

Transportasi Indonesia, khususnya pelabuhan dan akses transportasi darat ke pelabuhan,

harus mengantisipasi berkembangnya perdagangan internasional ini.

Begitu pula dengan Kabupaten Bandung seraya memperhatikan Visi Bupati Bandung,

bahwa program pembangunan Kabupaten Bandung ditujukan agar perekonomiannya mampu

berdaya saing. Memperhatikan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB serta produktivitasnya

(Tabel 2.5, Tabel 2.6, Tabel 2.80 RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021), terlihat bahwa sektor

paling dominan di Kabupaten Bandung secara urutan dari yang tertinggi adalah:

a. Industri pengolahan (±56%).

b. Perdagangan, hotel dan restoran (±19%).

c. Pertanian (±7%).

d. Pengangkutan dan komunikasi (±4%).

e. 5 sektor lainnya (±14%).


Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan daya saing perekonomiannya,

Pemerintah Kabupaten Bandung harus mengembangkan sistem transportasi yang mendukung

kegiatan industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian.

2. Lingkungan Strategis Transportasi

Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia untuk G-20 dalam menghadapi

permasalahan perubahan iklim ‘bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK

(gas rumah kaca) sebesar 26% pada tahun 2020 dari tingkat BAU (business as usual) dengan

usaha sendiri dan mencapai 41% apabila mendapat dukungan internasional’, Pemerintah

Indonesia mencanangkan program Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

(RAN GRK) yang diterbitkan dalam bentuk Perpres No. 61/2011, dan diikuti dengan

penyusunan dan penerbitan 33 Peraturan Gubenur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP)

dari pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK. Sektor transportasi pada Tahun 2012

diperhitungkan menyumbang sekitar 60%-70% emisi GRK Nasional (Kementerian ESDM dan

Kementerian Lingkungan Hidup), yang artinya masalah transportasi menjadi salah satu

komponen utama yang perlu ditangani, karena kontribusinya luar biasa besar terhadap

masalah-masalah perubahan iklim global.

Di lain sisi, LPI (Logistics Performance Index) Indonesia berada pada rangking 53

dunia (World Bank, 2014). Perkiraan total biaya logistik Indonesia yakni di atas 25% dari PDB,

ini menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih relatif sangat tinggi, jika

dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8%), Malaysia (13%), dan

Thailand (20%). Pengembangan moda transportasi sangat penting dalam upaya meningkatkan

kinerja transportasi, untuk meningkatkan nilai LPI Indonesia. Upaya tersebut akan menekan

biaya logistik menjadi lebih rendah, sehingga mampu memberikan jaminan kemudahan dalam

sistem distribusi komoditas.


3. Intelligent Transport System (ITS)

ITS atau Sistem Transportasi Cerdas adalah pengembangan teknologi transportasi

berupa sistem pengendalian lalu lintas yang dilakukan melalui teknologi informasi di mana

pengumpulan data primer diolah sedemikian rupa, sehingga hasil olahan tersebut dapat

diakses oleh pengguna jalan dalam bentuk informasi berteknologi. Pengembangan ITS pada

dasarnya ditujukan untuk mengurai kemacetan lalu lintas, memberikan kenyamanan dan

keselamatan bagi pengguna jalan. Dengan ITS diharapkan operasional prasarana dan sarana

transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan.

4. Isu Gender dan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Transportasi

Rencana pembangunan transportasi yang berkeadilan perlu mengintegrasikan aspek

gender dan aspek sosial inklusif lainnya. Konsep adil dan setara antara laki-laki dengan

perempuan, serta bagi kelompok masyarakat lain yang berkebutuhan khusus, harus terwujud

dengan baik, sehingga aspirasi kebutuhan dan kepentingan mereka dalam ber-transportasi

dapat terakomodir dengan baik.Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan

layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil

dan ‘perempuan dengan balita’.

Dari beberapa aspek layanan transportasi (aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan,

keamanan, keterjangkauan), aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-

anak, lansia serta penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat

diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan

kekerasan seksual.


5. Angkutan Umum Massal

Permasalahan transportasi jalan yang teridentifikasi dalam RENSTRA Kementerian

Perhubungan, antara lain:

a. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan

tidak efektif dan efisien, yang berdampak pada kemacetan lalu lintas.

b. Belum memadainya pelayanan angkutan umum secara kualitas (catatan DISHUB Kab.

Bandung: secara kuantitas pun bisa jadi masih belum memadai).

c. Peningkatan pencemaran udara (catatan DISHUB Kab. Bandung: dikarenakan semakin

meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, tingginya volume lalu lintas, semakin

panjangnya travel time, modal share angkutan umum masih sangat rendah).

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah telah membuat 5

Pilar Kebijakan, yaitu:

a. Peningkatan Peran Angkutan Umum (Prioritas).

b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL).

c. Penurunan Polusi Udara dan Suara.

d. Transportastion Demand Management (TDM).

e. Pengembangan Non Motorized Transport (NMT).

Sebagai salah satu bentuk dari implementasi 5 pilar tersebut adalah penerapan sistem

Angkutan Umum Massal. Indonesia dipandang sangat perlu untuk mengimplementasikan sistem

angkutan umum massal karena dengan memprioritaskan angkutan umum sebagai alat

transportasi utama, dengan integrasi dan konektivitas sebagai penunjang utamanya, sistem

ini dapat menekan angka penggunaan kendaraan pribadi.

6. Aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Permasalahan terkait aspek keselamatan dan keamanan transportasi yang

teridentifikasi dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan, antara lain:

a. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara

terintegrasi.

b. Minimnya kesadaran masyarakat akan dan peran sertanya dalam ‘keselamatan dan

keamanan transportasi’.

c. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar

keselamatan dan keamanan transportasi (disebabkan keterbatasan kapasitas sumber daya

manusia serta tingginya toleransi terhadap pelanggaran).


d. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar

keselamatan dan keamanan transportasi.

e. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan, di antaranya dikarenakan

dominasi pengguna sepeda motor di jalan.

f. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk analisa dan

peningkatan keselamatan jalan.

g. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai

UU 23/2009 tentang Perkeretaapian. Pada dasarnya perlintasan jalur KA dengan jalan

diarahkan menjadi tidak sebidang, dengan pertimbangan keselamatan serta untuk

meminimalisir hambatan lalu lintas jalan. Namun pada keadaan tertentu (seperti pada

perlintasan sebidang yang telah terbangun sebelum terbitnya UU dimaksud), perlintasan

sebidang dapat ditangani melalui upaya penutupan perlintasan, yang mana kewenangannya

diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan

pengelola jalan. Namun pun demikian, kendala yang kerap dirasakan adalah terkait dengan

masalah pendanaan/penganggaran. Berdasar keterangan Direktur Jenderal

Perkeretapian, bahwa satuan harga pintu perlintasan relatif tinggi, harga satu pintu single

Rp 1,6 Milyar sementara yang double Rp 2 Milyar (Desfika, 2015).

7. Indikator Kinerja Utama

Sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan

menargetkan bahwa ‘pembangunan transportasi menjadi bagian upaya mewujudkan Indonesia

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong’. Pembangunan

transportasi ditujukan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan

memberikan nilai tambah, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya

saing nasional, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah.

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman,

tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu

mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air.

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien,

terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing

internasional, profesional, mandiri, dan produktif.

Nilai Tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong

perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan

sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya,


pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable

development).

Mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Presiden (NAWACITA), Kementerian

Perhubungan menetapkan 3 aspek utama yang menjadi tujuan pembangunan transportasi

dalam RENSTRA 2015 – 2019. Berikut ini adalah uraian ketiga aspek dimaksud dan sasarannya,

disertai indikator dan kegiatan strategis yang dipertimbangkan bertautan erat dengan isu

strategis di Kabupaten Bandung.

Tujuan 1: Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Sasaran:

a. Menurunnya angka kecelakaan transportasi.

Indikator: jumlah sarana dan prasarana keselamatan.

Kegiatan Strategis: jumlah perlengkapan jalan terpasang (m2 marka, unit rambu, unit

APILL, m1 guardrail).

b. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

Tujuan 2: Pelayanan Transportasi.

Sasaran:

a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.

b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

Indikator: jumlah SDM transportasi bersertifikat.

c. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.

d. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good

governance.

Indikator: Nilai AKIP.

Kegiatan Strategis: E-Performance.

e. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan.

f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah

lingkungan pada sektor transportasi.

Indikator: Jumlah emisi GRK dari sektor transportasi yang dapat diturunkan.

Kegiatan Strategis: smart driving, pengadaan bus BRT, pembangunan

trotoar/fasilitas integrasi moda dan jalur sepeda, ATCS, anadalalin.

g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance.


Tujuan 3: Kapasitas Transportasi

Sasaran:

a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem

transportasi antarmoda dan multimoda.

b. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang.

c. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan

khususnya wilayah timur Indonesia.

1) Indikator: peningkatan kapasitas prasarana.

Kegiatan Strategis: pembangunan/rehabilitasi terminal, pengembangan rute

angkutan.

2) Indikator: peningkatan kapasitas sarana.

Kegiatan Strategis: pengadaan bus BRT.

3) Indikator: jumlah lintasan/rute angkutan perintis.

Kegiatan Strategis: subsidi operasional angkutan perintis.

4) Indikator: jumlah lintasan/rute angkutan perintis yang menjadi komersil.

Kegiatan Strategis: monitoring kinerja.

d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.

Indikator: rasio modal share angkutan umum perkotaan BRT (pangsa pasar)

tergunakan terhadap jumlah angkutan umum.

Kegiatan Strategis: pengadaan bus BRT.

e. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi

perkotaan.

Indikator: jumlah kota yang menerapkan ATCS.

Kegiatan Strategis: pengadaan dan pemasangan ATCS di kota metropolitan.


D. TELAAHAN RENSTRA DISHUB PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2013 – 2018

Menelaah RENSTRA DISHUB Prov. Jawa Barat, bahwa salah satu tujuan perencanaan

jangka menengah DISHUB Provinsi adalah ‘terwujudnya pelayanan transportasi darat yang

efisien’ dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ (menuju zero accident) melalui

peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi dan

pengembangan informasi teknologi untuk mengatasi persoalan lalu lintas jalan.

2. Mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman.

3. Terlaksananya pengembangan angkutan massal:

a. Shortcut Cibungur Tanjung Rasa;

b. Monorail Metropolitan Bandung;

c. Kereta api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati-Cirebon;

d. Jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang;

e. Reaktivasi jalur KA Bandung-Tanjungsari, Kadipaten-Cirebon, Bandung-Ciwidey,

Banjar-Pangandaran, Garut-Cikajang;

f. KRL Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka;

g. Elektrifikasi rel ganda KA antar kota Cikarang-Cikampek;

h. Jalur ganda KA dan KRL Kiaracondong-Rancaekek dan Rancaekek-Cicalengka;

i. Rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong;

j. Rel ganda KA perkotaan Parung Panjang-Tenjo;

k. Rel ganda parsial Purwakarta-Ciganea;

l. Pengembangan jalur KA baru serta optimalisasi jalur eksisting;

m. Pembangunan jalur kereta api khusus barang/kargo;

n. Pengembangan jalur KA dan sarana transportasi massal strategis atas dasar

kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Adapun indikator sasaran di atas meliputi:

1. Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan

penerangan jalan umum pada jalan provinsi.

2. Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi.

3. Jumlah AKDP jenis bus kecil.

4. Jumlah partisipasi Kab/Kota dalam lomba ‘Tata Tertib Lalu Lintas’.

5. Jumlah siswa berpartisipasi dalam diklat pelajar pelopor keselamatan.


6. Jumlah pengemudi yang berpartisipasi dalam diklat AKUT ‘Awak Kendaraan Umum

Teladan’.

7. Tingkat pelayanan jalan.

8. Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat.

E. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS KABUPATEN BANDUNG

RTRW Kab. Bandung memaparklan rencana pengembangan sistem transportasi di

Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Soreang (Pusat Pemerintahan) dengan

wilayah pengembangan lainnya.

2. Pengembangan sistem angkutan umum massal dan terminal.

3. Pembangunan Jalan Tol Soroja, Jalan Tol Cisumdawu, Jalan Tol Gedebage-Tegalluar-

Majalaya.

4. Pengembangan AKAP dan AKDP.

5. Pembangunan terminal penumpang.

6. Pengembangan angkutan berbasis rel.

7. Pengembangan angkutan massal berbasis jalan pada ruas Bandung–Soreang, Bandung–

Banjaran, Bandung–Majalaya, Bandung–Cileunyi–Rancaekek.

8. Pembangunan LRT Batununggal-Soreang (24,2 km) dan Alun-alun Bandung–Dayeuhkolot

(8,4 km).

Menyimpulkan uraian dalam BAB II pada sub bab D, bahwa DISHUB Kab. Bandung

memerlukan beberapa penekanan di dalam RTRW Kabupaten Bandung tentang perencanaan

ruang transportasi terutama untuk angkutan jalan sebagai faktor pendorong pelaksanaan

tugas dan fungsinya dalam membina urusan perhubungan/transportasi sebagai berikut:

1. Penetapan koridor angkutan massal berbasis jalan, agar dapat mendorong Pemerintah

Provinsi Jawa Barat untuk segera membina AKDP yang memasuki wilayah Kabupaten

Bandung menjadi angkutan massal.

2. Rencana pembangunan prasarana jalan sebagai respon perencanaan pembangunan

terhadap pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor.

3. Pengembangan terminal penumpang umum (tipe A, B maupun C) yang representative serta

pengembangan terminal barang.


4. Pengembangan Simpul Transit Moda di Alamendah sebagai tindak lanjut penanganan

daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, serta pengembangan agrowisata. Hal ini bisa

jadi mampu merespon sebagian tantangan pertumbuhan signifikan volume lalu lintas pasca

pembangunan Tol Soroja.

5. Aplikasi transit oriented development pada wilayah-wilayah pengembangan serta

koridor-koridor utama di Kabupaten Bandung, melalui penetapan kriteria jenis tata guna

lahan (mixed use dan batasannya), jenis permukiman (horizontal dan/atau vertikal),

serta jaringan jalan dan jaringan fasilitas pejalan kaki (pedestrianization) pada radius

layanan optimal angkutan umum.

Sementara mereview KLHS Kabupaten Bandung, terdapat beberapa hal yang perlu

digarisbawahi sebagai berikut:

1. Secara topografi, Kabupaten Bandung merupakan daerah perbukitan dengan dominasi

morfologi perbukitan landai hingga pegunungan mencapai 62,56% dari total luas wilayah

Kabupaten Bandung. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada karakteristik pergerakan

dan pemilihan moda transportasinya.

2. Kepadatan penduduk di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung rata-rata

termasuk dalam kategori ‘tinggi’ dengan angka kepadatan penduduk > 1000 jiwa/km2. Ini

tentu akan sangat berpengaruh pada tingginya bangkitan perjalanan di Kabupaten

Bandung.

3. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, berdasarkan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB

serta produktivitasnya, terlihat bahwa sektor paling dominan di Kabupaten Bandung

secara urutan dari yang tertinggi adalah industri pengolahan, perdagangan hotel

restoran, dan pertanian.

Berbanding lurus dengan sektor dominan terhadap PDRB, mata pencaharian penduduk

Kabupaten Bandung pun sebagian besar bergerak dalam kegiatan industri, perdagangan,

pertanian dan jasa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan daya saing perekonomiannya,

Pemerintah Kabupaten Bandung harus mengembangkan sistem transportasi yang

mendukung kegiatan industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta

pertanian, baik untuk pergerakan tenaga kerjanya maupun distribusi produknya.


4. Bersumber dari ‘Buku Fakta dan Analisis Fisik Sosial dan Ekonomi untuk RTRW’ (BAPPEDA

Kab. Bandung, 2012) pergerakan internal-eksternal eksternal-internal, untuk orang

maupun barang di Kabupaten Bandung, sebagian besar adalah pergerakan menuju dan dari

Kota Bandung, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Barat.

a. Menuju Kota Bandung:

246.003.585 ton/tahun (94,10%) dan 32.670.332 orang/tahun (40,53%).

b. Dari Kota Bandung:

290.286.668 ton/tahun (90,78%) dan 43.837.311 orang/tahun (52,58%).

Data pergerakan ini menjadi dasar kebutuhan sarana, prasarana dan layanan

transportasi antar kota.

5. Rekomendasi KLHS untuk pengembangan sistem transportasi:

a. Peningkatan kapasitas jalan utama.

b. Manajemen transportasi.

c. Pengaturan pertumbuhan industri di sepanjang koridor utama, karena selain masalah

transportasi juga merespon masalah konversi lahan dan beban pencemaran.


F. TELAAHAN TEKNIS SISTEM TRANSPORTASI DARAT DI KABUPATEN BANDUNG.

1. GAMBARAN UMUM

Gambaran umum Kabupaten Bandung yang ditelaah di sini adalah gambaran tentang Kabupaten Bandung yang akan berdampak pada intensitas pergerakan

orang/barang di Kab. Bandung, serta yang akan mempengaruhi kebutuhan serta penyediaan layanan dalam sistem transportasi. Luas Wilayah Kabupaten Bandung

adalah 176.238,67 ha berbatasan dengan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut.

Sementara demografi kependudukan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel III-2: Demografi Kabupaten Bandung

No. Tahun Jml.

Laki-laki

Jml.

Perempuan Total Laju Pertumbuhan

Kec.

Berpenduduk

Terbanyak

Kec.

Berpenduduk

Terendah

Rata-rata

Kepadatan

Penduduk

Kec. Berpenduduk Terpadat Kepadatan

Soreang

1. 2010 1.620.274 1.558.269 3.178.543

3,52%

1.754

org/km2

2. 2011 1.677.112 1.613.325 3.290.437

1,84%

Baleendah

(233.345)

Cilengkrang

(48.248)

1.872

org/km2

3. 2012 1.703.535 1.647.513 3.351.048

1,93%

1.901

org/km2

4. 2013 1.712.839 1.702.861 3.415.700

1,6%

Baleendah

(248.024)

Rancabali

(49.103)

1.938

org/km2

Margahayu (11.777 org/km2)

Dayeuhkolot

Margaasih

Katapang

Majalaya

4.354

org/km2

5. 2014 1.761.460 1.708.933 3.470.393

1.963

org/km2

Margahayu & Dayeuhkolot

(> 10.000 org/km2)

Sumber:

Database LLAJ Tahun 2013

Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Bandung, Taruna DIV STTD Tahun 2013

Masterplan Transportasi Darat Tahun 2015 RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016


Dari tabel di atas dan data lainnya dalam sumber tabel dapat disimpulkan:

a. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, dengan posisi jumlah laki-

laki masih lebih banyak.

b. Kecamatan Baleendah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, namun

yang terpadat adalah Margahayu, Dayeuhkolot, Margaasih, Katapang dan Majalaya.

c. Komposisi penduduk produktif (usia 15-64 tahun) adalah sebesar 67,3% di Tahun 2014,

sehingga demikian ‘dependency ratio’-nya mencapai 51,11% - dalam artian bahwa

setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 51-52 orang penduduk tidak produktif

(kelompok usia muda 0-14 tahun dan tua >65 tahun).

d. Kelompok usia sekolah 7-18 tahun di Tahun 2014 berjumlah 762.492 orang (21,97%).

e. Jumlah rumah tangga di Tahun 2013 adalah sebanyak 865.623, dan 85,88%-nya tinggal

di rumah layak huni (714.491).

Mengingat uraian sebelumnya terkait sektor paling dominan yang berkontribusi

terhadap PDRB, maka sebaran lokasi serta intensitas kegiatan di sektor industri,

perdagangan-hotel-restoran, serta pertanian, patut digarisbawahi dalam telaahan teknis

transportasi.

Wilayah dengan jumlah perusahaan industri terbanyak ada di sekitar ‘Kecamatan

Majalaya, Ibun, Paseh, Solokan Jeruk’. Disusul oleh wilayah sekitar ‘Kecamatan Margaasih

dan Margahayu’, wilayah Kec. Katapang, dan wilayah Kec. Bojongsoang (Masterplan

Transportasi, 2015).

Data sektor pertanian menunjukkan bahwa Kec. Ciparay dan Kec. Pacet merupakan

lumbung padi terbesar di Kabupaten Bandung, sebesar 90.186 ton per tahun (15,8% dari total

produksi se-Kab. Bandung). Sementara di wilayah timur, lumbung padi terbesar ada di Kec.

Rancaekek sebesar 42.939 ton per tahun (7,52% dari total produksi se-Kab. Bandung). Dan

di kisaran masing-masing 5%, kecamatan-kecamatan seperti Bojongsoang, Kutawaringin,

Arjasari, Cimaung dan Ciwidey pun menyumbang lumbung padi Kab. Bandung (Masterplan

Transportasi, 2015). Dari data sebaran lumbung padi dan porsinya sebagaimana tersebut di

atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh wilayah Kab. Bandung memiliki sumber pangan mandiri.

Sementara untuk produksi sayur mayur, Kecamatan Pangalengan merupakan penghasil

terbanyak, disusul oleh Kec. Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali. Selain sayur mayur, Kec.

Rancabali juga merupakan penghasil terbesar produk buah-buahan.


2. JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR

Memperhatikan gaya hidup masyarakat saat ini, dengan asumsi sedikitnya saja, 2/3

rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni dapat dipastikan memiliki 1 (satu) unit

sepeda motor =2

3× 714.491 = 476.328 kepemilikan.

Dan dari ke-476.328 rumah tangga yang memiliki sepeda motor

tersebut, sedikitnya 35%-nya juga memiliki 1 (satu) unit

mobil = 35% × 476.328 = 166.715 kepemilikan.

Sementara berdasar realisasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Tahun 2013

(LAPTAH DISHUB Tahun 2013), terdapat sebanyak 40.793 kendaraan melakukan uji baru

maupun uji berkala, yang berarti bahwa terdapat 20.397 kendaraan wajib uji di

Tahun 2013.

Dengan demikian, total kepemilikan kendaraan di Kabupaten Bandung pada Tahun 2013

diperkirakan mencapai 663.440 kendaran bermotor.

Sementara dalam Profil dan Kinerja Perhubungan Darat di Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013 (http://hubdat.dephub.go.id/data-a-informasi/profil-hubdat-per-

provinsi/pulau-jawa/tahun-2013/1571-profil-kinerja-prov/download), ditampilkan data angka

jumlah kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor di Jawa Barat

dari Tahun 2009 s.d. 2012 yang bersumber dari BPS dan Kepolisian. Dari data tersebut dapat

diproyeksikan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan di Kab. Bandung adalah sebagaimana

Tabel III-3.

Adapun formula prediksi jumlah kendaraan di tahun prediksi adalah sebagai berikut:

𝑃𝑡 = 𝑃𝑜 × (1 + 𝑖)𝑛

Pt = jumlah kendaraan di Tahun ke-n

Po = jumlah kendaraan di Tahun baseline (2013)

i = angka pertumbuhan

http://hubdat.dephub.go.id/data-a-informasi/profil-hubdat-per-provinsi/pulau-jawa/tahun-2013/1571-profil-kinerja-prov/download

http://hubdat.dephub.go.id/data-a-informasi/profil-hubdat-per-provinsi/pulau-jawa/tahun-2013/1571-profil-kinerja-prov/download


Tabel III-3: Pertumbuhan Kendaraan Bermotor

Jenis

Kendaraan

Angka Pertumbuhan

(%) Prediksi Jumlah Kendaraan (Terendah s.d. Tertinggi)

Range

Terendah

Rata-

rata 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mobil

Penumpang 6,32% 11,98% 166.715 188.454 198.486 200.364 222.265 213.027 248.892 226.491 278.709 240.805 312.099 256.024 349.488 272.204 391.357

MPU dan

Bus 0,19% 1,48% 15.031 8.594 8.594 11.835 11.988 11.858 12.165 11.880 12.345 11.903 12.528 11.926 12.713 11.948 12.902

Mobil

Barang 3,86% 5,18% 5.366 39.036 39.036 23.058 23.351 23.948 24.561 24.872 25.833 25.832 27.171 26.830 28.578 27.865 30.059

Sepeda

Motor 13,11% 26,56% 476.328 609.408 681.873 689.301 862.978 779.669 1.092.186 881.883 1.382.270 997.498 1.749.401 1.128.270 2.214.042 1.276.187 2.802.091

Keseluruhan 11,15% 21,49% 663.440 845.492 927.989 924.558 1.120.582 1.028.502 1.377.804 1.145.126 1.699.157 1.276.038 2.101.199 1.423.050 2.604.821 1.588.204 3.236.409

Angka realisasi pengujian kendaraan bermotor 2013

Angka realisasi pengujian kendaraan bermotor 2015

Berdasar rata-rata angka realisasi pengujian kendaraan bermotor 2013 dan 2015

Berdasar angka pertumbuhan terendah

Berdasar rata-rata angka pertumbuhan


3. PROFIL PERGERAKAN LALU LINTAS (DATA TAHUN 2013)

Analisa data Tahun 2013 (Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Bandung, Taruna DIV

STTD), membagi wilayah Kabupaten Bandung menjadi 31 zona internal ditambah dengan 7

zona eksternal.

Tabel III-4: Profil Perjalanan di Kab. Bandung

Zona

Pergerakan Peringkat

Bangkitan per Hari Tarikan per Hari

Zona Jumlah

Perjalanan Zona

Jumlah

Perjalanan

Internal-

Internal

Tertinggi

1 11 Banjaran-

Cimaung 306.290 28 Majalaya 283.047

2 15 Baleendah 285.565 10 Cangkuang-

Pameungpeuk 282.165

3 18 Bojongsoang 239.732 11 Banjaran-

Cimaung 247.883

Terendah

29 7 Kutawaringin 111.954 2 Soreang-

Kutawaringin 102.922

30 6 Kutawaringin 111.317 13 Ciwidey-

Rancabali 88.421

31 2 Soreang-

Kutawaringin 107.255 12 Pasirjambu 85.473

Internal-

Eksternal

Tertinggi

1 14 Dayeuhkolot 37.999 28 Majalaya 43.242

2 27 Solokan

Jeruk 35.400 25 Ciparay 33.892

3 9 Margahayu 34.123 10

Cangkuang-

Pameungpeuk

-Banjaran-

Arjasari-

32.312

Terendah

29 12 Pasirjambu 3.524 21 Pacet-

Kertasari 2.919

30 21 Pacet-

Kertasari 3.147 13

Ciwidey-

Rancabali 2.620

31 22 Cimenyan-

Cilengkrang 2.089 22

Cimenyan-

Cilengkrang 2.609

Eksternal-

Eksternal

Tertinggi

1 38

Kota Bandung

dan Kota

Cimahi (Utara

Rel KA)

68.102 32 Jatinangor/

Sumedang 54.882

2 32 Jatinangor/

Sumedang 48.750 38

Kota

Bandung dan

Kota Cimahi

(Utara Rel

KA)

51.225

3 33 Kab. Garut

(dari Nagreg) 30.336 33

Kab. Garut

(dari

Nagreg)

35.540

Terendah 7 36 KBB 750 35

Kab. Cianjur

(dari

Rancabali)

2.231


Zona


Bangkitan per Hari Tarikan per Hari

Zona Jumlah

Perjalanan Zona

Jumlah

Perjalanan

Semua Zona

Tertinggi

1 11 Banjaran-

Cimaung 329.901 28 Majalaya 326.289

2 15 Baleendah 319.572 37

Kota

Bandung dan

Kota Cimahi

(Selatan Rel

KA)

322.150

3 37

Kota Bandung

dan Kota

Cimahi

(Selatan Rel

KA)

306.568 10

Cangkuang-

Pameungpeuk

-Banjaran-

Arjasari-

314.477

Terendah

29 36 KBB 18.076 36 KBB 20.661

30 34

Kab. Garut

(dari

Pangalengan)

6.313 34

Kab. Garut

(dari

Pangalengan)

10.978

31 35

Kab. Cianjur

(dari

Rancabali)

6.035 35

Kab. Cianjur

(dari

Rancabali)

9.242


Zona


Total Bangkitan dan Tarikan per Hari

Zona Jumlah

Perjalanan

Semua

Zona

1 37 Kota Bandung dan Kota Cimahi (Selatan

Rel KA) 628.718

2 28 Majalaya 598.194

3 11 Banjaran-Cimaung 595.531

4 10 Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk-

Arjasari 572.282

5 15 Baleendah 537.717

6 14 Dayeuhkolot 526.086

7 9 Margahayu 488.333

8 18 Bojongsoang 483.154

9 23 Cileunyi 478.684

10 24 Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek 463.485

11 20 Ciparay 450.652

12 8 Margaasih 442.624

13 3 Katapang 440.731

14 29 Cicalengka-Nagreg 438.985

15 31 Ibun 420.981

16 27 Solokan Jeruk 413.966

17 1 Soreang 407.534

18 21 Pacet-Kertasari 403.084

19 17 Pangalengan 400.205

20 19 Balendah 395.133

21 26 Rancaekek 386.699

22 38 Kota Bandung dan Kota Cimahi (Utara Rel KA) 376.889

23 25 Ciparay 361.616

24 4 Cangkuang-Katapang 354.060

25 22 Cimenyan-Cilengkrang 320.034

26 5 Soreang 296.472

27 6 Kutawaringin 286.619

28 16 Arjasari 278.125

29 7 Kutawaringin 263.922

30 30 Cikancung 260.983

31 13 Ciwidey 249.227

32 2 Soreang-Kutawaringin 232.462

33 12 Pasirjambu 215.077

34 32 Jatinangor/Sumedang 180.777

35 33 Kab. Garut (dari Nagreg) 158.696

36 36 KBB 38.737

37 34 Kab. Garut (dari Pangalegan) 17.291

38 35 Kab. Cianjur (dari Rancabali) 15.277

Rata-rata 365.238


Dari data tersebut (sebagaimana terinci dalam Tabel III-4) dapat disimpulkan bahwa:

a. Untuk pergerakan internal, Kecamatan Banjaran, Baleendah, Majalaya, Pameungpeuk dan

Bojongsoang memiliki jumlah pergerakan tertinggi. Hal ini berarti bahwa wilayah

kecamatan-kecamatan tersebut perlu mendapat prioritas penyediaan prasarana lalu lintas

dan sarana layanan angkutan dalam wilayah lokal (jaringan jalan sekunder dan jaringan

trayek lokal).

Sementara Kecamatan Kutawaringin, Soreang, Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali memiliki

jumlah pergerakan internal-internal terendah. Namun pun demikian, kecamatan-

kecamatan ini merupakan kecamatan-kecamatan wilayah pengembangan untuk layanan

pemerintahan, fasilitas olah raga serta wisata. Didukung dengan adanya progres

pembangunan Jalan Tol SOROJA (Soreang-Pasirkoja), tentunya akan menjadi katup

pembuka bagi pergerakan dari dan ke zona eksternal. Hal tersebut dipastikan menjadi

pemicu kebutuhan pengembangan jaringan jalan primer maupun sekunder, serta sarana

layanan angkutan baik lokal, AKDP bahkan AKAP, yang setidaknya menghubungkan tolgate

dengan pusat-pusat kegiatan pemerintahan, olah raga dan wisata.

b. Untuk pergerakan internal-eksternal, Kecamatan Majalaya, Dayeuhkolot, Solokan Jeruk,

Margahayu, Cangkuang-Pameungpeuk-Banjaran-Arjasari, memiliki jumlah pergerakan

tertinggi. Hal ini berarti bahwa wilayah kecamatan-kecamatan tersebut perlu mendapat

prioritas penyediaan prasarana lalu lintas dan sarana layanan angkutan regional (jaringan

jalan primer dan jaringan trayek AKDP/AKAP) yang menghubungkan Kabupaten Bandung

dengan zona 37 (Kota Bandung dan Kota Cimahi wilayah selatan rel KA).

Sementara Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Pacet-Kertasari, Cimenyan-

Cilengkrang memiliki jumlah pergerakan internal-eksternal terendah. Namun kembali lagi

bahwa, untuk Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali, tentunya akan terdampak

oleh progres pembangunan Jalan Tol SOROJA.

Kecamatan Cimenyan-Cilengkrang, Pacet-Kertasari, boleh jadi rendahnya jumlah

pergerakan yang terdeteksi adalah disebabkan oleh keterbatasan akses keluar/masuk

wilayah kecamatan tersebut, yang kurang dapat mengimbangi jaraknya dengan wilayah lain.

Sehingga demikian, setidaknya jaringan prasarana jalan yang dibangun di kecamatan-

kecamatan ini memenuhi syarat dimensi minimal untuk jalan lokal primer, berikut disertai

dengan penyediaan layanan jasa angkutan lokal.

c. Memperhatikan pergerakan semua zona, bangkitan dan tarikan tertinggi adalah

pergerakan internal-eksternal yang menghubungkan wilayah Kabupaten Bandung

(Majalaya-Solokan Jeruk, Banjaran-Pameungpeuk, Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang,


Soreang, Katapang, Margahayu, Margaasih, dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi (Selatan

Rel KA), melalui keempat koridor utama Jalan Kopo, Jalan M. Toha, Jalan Bojongsoang,

Jalan Cinunuk,dan Jalan Tegalluar.

d. Dari ke-38 zona yang dianalisa, 22 zona memiliki total perjalanan lebih besar dari rata-

rata perjalanan zona se-Kabupaten Bandung (365.238).

e. Menyimpulkan poin a s.d. d di atas (terutama poin c dan d), bahwasanya seluruh wilayah

Kabupaten Bandung sudah berada pada titik urgensi kebutuhan penyediaan jaringan

prasarana jalan maupun sarana layanan angkutan yang memadai.

Komposisi pemilihan moda atau jenis kendaraan (moda split) di Kabupaten Bandung pada

Tahun 2013, sebagaimana gambaran realita yang terlihat sehari-hari bahwa pergerakan lalu

lintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, dengan urutan

sebagai berikut:

a. Sepeda motor 74,67%.

b. Mobil 15,46%.

c. Angkutan umum 5,89%.

d. Sepeda 1,31%.

e. Becak 0,82%.

f. Delman 0,87%.

g. Berjalan kaki 0,98%.

Namun kembali lagi patut dipertimbangkan bahwa, seluruh pergerakan dengan moda apapun

sejatinya pasti diawali dan diakhiri dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, pengembangan

jaringan fasilitas pejalan kaki (pedestrianization) merupakan hal yang penting dan mendasar

dalam urban design. Kebutuhan ini tentunya wajib ditangkap oleh stakeholders terkait,

instansi yang memiliki kewenangan dalam pembangunan trotoar.

Gambar III-1

75%

15%

6%

1%

1%

1%

1%

Moda Split di Kab. Bandung Th. 2013

sepeda motor

mobil

angkutan umum

sepeda

becak

delman

jalan kaki


Berbicara tentang angka ideal moda split sebagaimana telah direkam dalam PERDA Kab.

Bandung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi, bahwa untuk

mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, lancar dan terintegrasi, Pemerintah

Daerah harus mengupayakan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum di daerah

sebesar 60%. Melihat gambar di atas, disimpulkan bahwa di Tahun 2013, perjalanan dengan

menggunakan angkutan umum di Kabupaten Bandung baru sebesar 5,89% (angka

kinerja 9,82%).

Adapun maksud perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Kab. Bandung didominasi oleh

maksud untuk untuk bekerja, belajar, belanja serta kegiatan sosial. Dari Gambar III-2

terlihat bahwa perjalanan di Kabupaten Bandung didominasi oleh kegiatan rutin harian yaitu

bekerja dan belajar. Kegiatan yang mendominasi juga yaitu kegiatan belanja, yang merupakan

kegiatan rutin mingguan atau setidaknya bulanan.

Sejalan dengan angka ideal moda split, dapat disimpulkan bahwa setidaknya 65%

perjalanan yang terbangkitkan di Kabupaten Bandung harus bisa terfasilitasi oleh angkutan

umum, karena merupakan kegiatan rutin harian. Hal ini merupakan potensi untuk mengurangi

tingkat kemacetan melalui penyediaan jasa layanan angkutan umum yang handal dan

terandalkan, dalam memfasilitasi perjalanan untuk bekerja dan belajar.

Gambar III-2

39%

26%

3%5%

11%

10%6%

Maksud Perjalanan di Kab. Bandung

bekerja belajar

ibadah rekreasi

belanja sosial

lain-lain


4. PROYEKSI PERGERAKAN LALU LINTAS (2016 – 2021)

Perjalanan yang terbangkitkan/tertarik (generated/attracted) di suatu zona diyakini

sebagai akibat dari atau dipengaruhi di antaranya oleh ‘jumlah penduduk’, ‘kepemilikan

kendaraan’, serta ‘pendapatan penduduk’. Melalui metode pemodelan perjalanan ke dalam

sebuah persamaam regresi (Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Bandung, Taruna DIV STTD),

disimpulkan bahwa:

a. Jumlah perjalanan merupakan variabel terikat ( y ).

b. Variabel bebas ditetapkan x1 = jumlah penduduk, x2 = kepemilikan kendaraan,

x3 = pendapatan penduduk.

c. Uji korelasi antar variabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, variabel x di Kab.

Bandung yang sangat mempengaruhi variabel y adalah variabel x1 (jumlah penduduk).

Variabel x2 (kepemilikan kendaraan) hanya berpengaruh pada jumlah perjalanan di Zona 2

(Soreang-Kutawaringin), Zona 4 (Cangkuang-Katapang), Zona 5 (Soreang), dan Zona 8

(Margaasih).

Variabel x3 (pendapatan penduduk) dalam pemodelan jumlah perjalanan di Kab. Bandung

memiliki korelasi yang rendah, sehingga tidak dijadikan variabel penentu jumlah

perjalanan.

d. Prediksi jumlah penduduk Kabupaten Bandung per zona untuk Tahun 2016 s.d. 2021 (atas

dasar analisis data jumlah penduduk Tahun 2013 dan 2014 sebagaimana terekam dalam

RKPD Kab. Bandung Tahun 2015 dan RKPD Kab. Bandung Tahun 2016), adalah sebagai

berikut:


Tabel III-5: Prediksi Jumlah Penduduk per Zona di Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021

ZONA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Soreang 56.044 56.943 57.855 58.781 59.722 60.678 61.650 62.637 63.640

2 Soreang-Kutawaringin 45.074 45.797 46.530 47.275 48.032 48.801 49.582 50.376 51.183

3 Katapang 100.567 102.178 103.814 105.476 107.165 108.881 110.624 112.395 114.195

4 Cangkuang-Katapang 77.258 78.496 79.753 81.030 82.327 83.645 84.984 86.345 87.728

5 Soreang 37.091 37.686 38.289 38.902 39.525 40.158 40.801 41.454 42.118

6 Kutawaringin 42.236 42.914 43.601 44.299 45.008 45.729 46.461 47.205 47.961

7 Kutawaringin 43.548 44.247 44.955 45.675 46.406 47.149 47.904 48.671 49.450

8 Margaasih 143.073 145.364 147.692 150.057 152.460 154.901 157.381 159.901 162.461

9 Margahayu 126.473 128.499 130.557 132.648 134.772 136.930 139.123 141.351 143.614

10 Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk-Arjasari 124.363 126.354 128.377 130.433 132.522 134.644 136.800 138.990 141.216

11 Banjaran-Cimaung 185.708 188.680 191.701 194.771 197.890 201.059 204.278 207.549 210.872

12 Pasirjambu 83.202 84.534 85.888 87.263 88.660 90.080 91.522 92.987 94.476

13 Ciwidey 139.032 141.258 143.520 145.818 148.153 150.525 152.935 155.384 157.872

14 Dayeuhkolot 117.806 119.692 121.609 123.556 125.534 127.544 129.586 131.661 133.769

15 Baleendah 160.953 163.529 166.147 168.807 171.510 174.256 177.046 179.881 182.761

16 Arjasari 63.209 64.221 65.249 66.294 67.356 68.435 69.531 70.644 71.775


ZONA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

17 Pangalengan 145.583 147.913 150.281 152.687 155.132 157.616 160.140 162.704 165.309

18 Bojongsoang 95.247 96.772 98.322 99.896 101.496 103.121 104.772 106.450 108.155

19 Balendah 79.384 80.655 81.946 83.258 84.591 85.945 87.321 88.719 90.140

20 Ciparay 101.363 102.986 104.635 106.310 108.012 109.742 111.499 113.284 115.098

21 Pacet-Kertasari 174.973 177.774 180.621 183.513 186.451 189.436 192.469 195.551 198.682

22 Cimenyan-Cilengkrang 160.478 163.047 165.658 168.311 171.006 173.744 176.526 179.353 182.225

23 Cileunyi 164.837 167.475 170.157 172.882 175.650 178.463 181.321 184.224 187.174

24 Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek 120.732 122.665 124.629 126.625 128.653 130.713 132.806 134.933 137.094

25 Ciparay 56.174 57.074 57.988 58.917 59.860 60.818 61.792 62.781 63.786

26 Rancaekek 70.361 71.488 72.633 73.796 74.978 76.179 77.399 78.638 79.897

27 Solokan Jeruk 80.789 82.083 83.397 84.732 86.089 87.467 88.868 90.291 91.737

28 Majalaya 158.979 161.524 164.110 166.738 169.408 172.121 174.877 177.677 180.522

29 Cicalengka-Nagreg 166.133 168.792 171.495 174.241 177.031 179.866 182.746 185.672 188.645

30 Cikancung 86.481 87.866 89.273 90.702 92.154 93.630 95.129 96.652 98.200

31 Ibun 208.549 211.887 215.280 218.727 222.229 225.787 229.402 233.075 236.807

J U M L A H 3.415.700 3.470.393 3.525.962 3.582.420 3.639.782 3.698.063 3.757.275 3.817.435 3.878.562


e. Pemodelan jumlah perjalanan di Kabupaten Bandung, persamaan regresi setiap zona, serta proyeksi perjalanan di Kabupaten Bandung untuk periode Tahun 2016-

2021 adalah sebagaimana Tabel III-6 berikut:


Tabel III-6


f. Menelaah lebih jauh poin e di atas, disimpulkan bahwa jumlah perjalanan di Kabupaten

Bandung meningkat rata-rata 4,2% setiap tahunnya – sebagaimana disajikan dalam

Tabel III-7 berikut ini.

Tabel III-7: Growth Rate daripada Jml. Perjalanan di Kab. Bandung

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jml.

Perjalanan

per Hari

18.554.693 19.262.192 20.031.737 20.870.781 21.787.732 22.792.068

Growth

Rate

1,038130461

1,039951061

1,041885734

1,043934676

1,0460964

1,041999666

g. Trip rate di Kabupaten Bandung Tahun 2013 adalah sebesar 2 perjalanan/orang.hari.

Berdasar persamaan regresi untuk memproyeksikan jumlah perjalanan, serta prediksi

jumlah penduduk yang melakukan perjalanan (penduduk usia sekolah dan usia produktif –

usia 7 s.d. 64 tahun), maka diperoleh angka trip rate di Tahun 2016 – 2021 berkisar

antara 3,1 s.d. 3,52 perjalanan/orang.hari.

Mengingat metode analisa perjalanan yang diadop di sini adalah “home based trip”, maka

sedikitnya untuk maksud perjalanan dominan (bekerja dan belajar), setiap orang yang

bekerja atau orang yang belajar melakukan 2 kali perjalanan dalam satu hari (1 kali

berangkat dari rumah, 1 kali pulang ke rumah). Sementara data Tabel III-8 menunjukkan

bahwa, dalam 1 hari penduduk Kab. Bandung melakukan lebih dari 1 maksud perjalanan,

karena kisaran trip rate sudah di angka >3.

5. ANALISIS AKSESIBILITAS

a. Crow Fly Distance Ratio

Crow Fly Distance Ratio (CFDR) adalah analisis perbandingan antara jarak sebenarnya

(JS) dengan jarak lurus (JL). Semakin tinggi nilai JS/JL maka semakin rendah tingkat

aksesibilitasnya (berbanding terbalik). Dengan analisa yang lebih mendalam lagi, CFDR

antar zona dikalikan dengan jumlah perjalanan yang terjadi, sehingga diperoleh rasio

tertimbang. Untuk itu, diperoleh tingkat aksesibilitas antar zona sebagaimana

Tabel III-9.


Tabel III-8


Tabel III-9


Dari Tabel III-9, dengan dasar pertimbangan besarnya beban perjalanan yang terjadi di

antara zona, serta atas dasar tingginya CFDR prasarana jalan yang menghubungkan zona,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Zona-zona dengan rasio tertimbang terburuk, menunjukkan kebutuhan akan fasilitasi

pembangunan prasarana jalan baru, di antaranya:

a) dari ‘Cimenyan-Cilengkrang’ ke ‘Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek’, serta

sebaliknya.

b) dari ‘Margaasih’ ke ‘Kutawaringin’, serta sebaliknya.

c) dari ‘Cikancung’ ke ‘Cicalengka-Nagreg’, serta sebaliknya.

2) Zona-zona dengan rasio tertimbang terburuk, menunjukkan kebutuhan akan

peningkatan kapasitas prasarana jalan, di antaranya:

a) dari ‘Arjasari’ ke ‘Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk’.

b) dari ‘Katapang’ ke ‘Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk-Arjasari’.

3) Zona yang relatif berdekatan tetapi tidak ada jalan yang menghubungkan secara

langsung, dan memerlukan jalan penghubung yang lebih dekat (shortcut):

a) dari ‘Pangalengan’ ke ‘Arjasari’ dan sebaliknya.

b) dari ‘Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek’ ke ‘Cileunyi’ (shortcut sudah terespon

dengan progress pembangunan Tolgate Gedebage).

4) Zona yang memerlukan jalan penghubung yang lebih dekat (shortcut) dikarenakan

CFDR-nya tinggi, walaupun kondisi eksisting pembebanan perjalanannya masih relatif

rendah:

a) dari ‘Arjasari’ ke ‘Baleendah’.

b) dari ‘Pasirjambu’ ke ‘Pangalengan’.

b. Road Ratio dan Road Density

Mengingat PERDA Kab. Bandung No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi

Pasal 14, bahwa untuk mewujudkan sistem transportasi yang handal, Pemerintah Daerah

mengupayakan rasio luas jalan terhadap luas wilayah daerah sebesar 14%, dan pencapaian

upaya dimaksud dievaluasi secara bertahap melalui pembangunan transportasi 5 tahunan.

Pasal tersebut menggarisbawahi bahwa dalam RPJMD Kab. Bandung dan RENSTRA

Perangkat Daerah yang membidangi jalan harus meengevaluasi secara bertahap terkait

road ratio dan road density.


Road ratio adalah perbandingan antara luas jalan terhadap luas wilayah secara

keseluruhan, sementara road density adalah perbandingan antara luas jalan terhadap luas

wilayah.

Tabel III-10: Road Density di Kab. Bandung

No. Jalan Panjang (km) Lebar

(rata-rata km)

Luas

(km2)

1 Nasional 81,14 0,014 1,14

2 Provinsi 160,04 0,007 1,12

3 Kabupaten 1.155,34 0,007 8,09

4 Total Luas Jalan (km2) 10,34

5 Luas Wilayah Kab. Bandung (km2) 1.762,39

6 Road Ratio (= 4 / 5) 0,59%

7 Luas Wilayah Terbangun (km2) 191,56

8 Road Density (= 4 / 7) 5,40%

Sumber: Masterplan Transdar, 2015

RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021 (hal. II-8)

Tabel III-10 menunjukkan bahwa road ratio Kab. Bandung adalah sebesar 0,59%

sementara road density di Kab. Bandung sebesar 5,4%. Dengan demikian, merespon luas

wilayah terbangun eksisting, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu mengupayakan

pembangunan jalan baru sekitar 16,48 km2 atau setara dengan panjang 2.353,45 km

(asumsi lebar jalan 7 meter) dan luasan ini dipastikan akan terus harus ditingkatkan

dengan adanya perkembangan luasan wilayah terbangun.

6. Traffic Engineering (Manajemen Rekayasa Lalu Lintas)

Lokus analisis kinerja di bidang manajemen rekayasa lalu lintas adalah ruas dan jaringan

jalan, serta persimpangan. Analisis kinerja untuk ruas jalan dan persimpangan ditentukan

berdasar indikator-indikator sebagai berikut:

a. Indikator pada ruas jalan:

1) Kecepatan lalu lintas (km/jam), berkaitan erat dengan waktu tempuh perjalanan di

sepanjang ruas jalan.

2) Volume Capacity Ratio (VCR) adalah rasio volume lalu lintas tersibuk (dalam satuan

mobil penumpang atau smp) terhadap kapasitas jalan.

3) Kepadatan (smp.menit/km), merupakan indikator sekunder yang didasarkan pada

data volume lalu lintas dan kecepatan lalu lintas.


b. Indikator pada persimpangan:

1) Degree of saturation (DS), yaitu derajat kejenuhan suatu simpang yang merupakan

perbandingan antara arus lalu lintas yang melalui simpang dengan kapasitas

simpang.

2) Peluang antrian (smp), yaitu jumlah kendaraan yang mengalami antrian di simpang

selama waktu merah dalam 1 siklus.

3) Tundaan (detik), yaitu waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati suatu

simpang, dihitung sejak mobil paling belakang berhenti terkena antrian saat lampu

merah, sampai dengan mobil tersebut melewati mulut simpang/garis henti.

4) Rasio belok kanan, yaitu rasio jumlah kendaraan yang membelok ke kanan terhadap

jumlah kendaraan di setiap kaki simpang.

5) Proporsi kendaraan berat, yaitu rasio volume kendaraan berat yang melewati

simpang terhadap volume kendaraan secara keseluruhan.

Analisis kinerja yang diadop adalah analisis kinerja dinamis, karena analisis kinerja statis

secara garis besar sudah terukur saat penghitungan kapasitas ruas maupun simpang.

Selebihnya dari itu, analisis kinerja statis cenderung merupakan indikator kinerja urusan

di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang – sub urusan jalan dan sub urusan penataan

ruang, karena lebih didasarkan kepada indikator geometrik jalan/simpang, kondisi

perkerasan atau rasio kerusakan jalan, jumlah akses serta hambatan samping.

Walaupun memang, analisis kinerja statis pun dipengaruhi oleh ketersediaan perlengkapan

jalan, yang merupakan indikator kinerja urusan perhubungan – sub urusan LLAJ.

Analisis kinerja dinamis, didasarkan pada indikator-indikator untuk ruas jalan dan

persimpangan sebagaimana tersebut di atas, sehingga diperoleh gambaran terkait dengan

level of service (LoS) atau tingkat pelayanan jalan.

LoS menurut PP No. 32/2011 adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan kondisi operasional lalu lintas. Penetapan tingkat pelayanan jalan di jalan

kabupaten ditetapkan oleh Peraturan Bupati, meliputi:

a. rasio antara volume dan kapasitas jalan;

b. kecepatan;

c. waktu perjalanan;

d. kebebasan bergerak;

e. keamanan;


f. keselamatan;

g. ketertiban;

h. kelancaran; dan

i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Dalam Permenhub No. KM. 14 Tahun 2006, dijelaskan bahwa pengklasifikasian tingkat

pelayanan terdiri atas:

a. Tingkat pelayanan A:

1) Indeks kuantitatif 6.

2) Kondisi kualitatif:

arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi.

kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan

oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum/minimum dan

kondisi fisik jalan.

pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa atau

dengan sedikit tundaan.

b. Tingkat pelayanan B:



arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh

kondisi lalu lintas.

kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi

kecepatan.

pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur

jalan yang digunakan.

c. Tingkat pelayanan C:



arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh

volume lalu lintas yang lebih tinggi.

kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat.

pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau

mendahului.


d. Tingkat pelayanan D:



arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan

masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus.

kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan

temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar.

pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan

kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk

waktu yang singkat.

e. Tingkat pelayanan E:



arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D dengan volume lalu lintas

mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah.

kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi.

pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek.

f. Tingkat pelayanan F:



arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang.

kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume rendah serta terjadi kemacetan

untuk durasi yang cukup lama.

dalam keadaan antrian, kecepatan maupun volume turun sampai 0.

Tingkat pelayanan yang diinginkan seharusnya ditetapkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati

sesuai dengan kewenangan jalannya. Namun merujuk pada Permenhub No. KM. 14

Tahun 2006, tingkat pelayanan yang diinginkan sekurang-kurangnya adalah:

a. Untuk jaringan jalan primer:

1) jalan arteri primer, tingkat pelayanan B.

2) jalan kolektor primer, tingkat pelayanan B.

3) jalan lokal primer, tingkat pelayanan C.

4) jalan tol, tingkat pelayanan B.


b. Untuk jaringan jalan sekunder:

1) jalan arteri sekunder, tingkat pelayanan C.

2) jalan kolektor sekunder, tingkat pelayanan C.

3) jalan lokal sekunder, tingkat pelayanan D.

4) jalan lingkungan, tingkat pelayanan D.

Adapun tingkat pelayanan jalan di wilayah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel III-11: Tingkat Pelayanan Jalan di Kab. Bandung

No. Fungsi Jalan Kewenangan LoS

Eksisting

LoS

Seharusnya Contoh Ruas Jalan

1 Arteri primer Provinsi/Pusat 1,21 (E) B

Jl. Kopo, Jl. Cinunuk,

Jl. Raya Rancaekek,

Jl. M. Toha,

Jl. Ry. Bojongsoang

2 Arteri sekunder Kabupaten 1,17 (E) C

Jaringan jalan kawasan

perumahan TKI,

Jl. Al-Fathu dan

terusannya

3 Kolektor primer Kabupaten 3,38 (C) B Ruas Banjaran-Soreang

4 Kolektor sekunder Kabupaten 2,89 (D) C

5 Lokal Kabupaten 4,5 (B) D

6 Keseluruhan Kabupaten 2,83 (D) Sumber: Dinas Bina Marga, 2013

Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Bandung, Taruna DIV STTD Tahun 2013

Masterplan Transportasi, 2015

Berkaitan dengan Tabel III-10, bahwa kapasitas jalan di Kab. Bandung masih jauh dari

memadai (analisis kinerja statis). Hal tersebut mempengaruhi tingkat pelayanan jalan

terhadap lalu lintas (analisis kinerja dinamis) sebagaimana ditunjukkan dalam

Tabel III-11, di mana seluruh jalan di Kabupaten Bandung berada di bawah rentang kinerja

standar.

Adapun tugas DISHUB Kab. Bandung yang harus segera dilaksanakan adalah pelaksanaan

manajemen dan rekayasa lalu lintas terkait aktivasi layanan Jalan Tol SOROJA.

Selebihnya, di Kabupaten Bandung terinventaris sejumlah 31 persimpangan yang perlu

dilengkapi dengan APILL Traffic Light, dan berdasar histori musrenbang 2013 s.d. 2016

diperkirakan permintaan masyarakat akan APILL Warning Light mencapai 139 titik.

Sampai dengan Tahun 2016 (sebelum RENJA Perubahan), baru terpasang 3 APILL Traffic

Light.


7. Public Transport (Pelayanan Angkutan Umum)

Menganalisa hasil survey update data perencanaan (Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bulan Agustus Tahun 2016), kinerja angkutan

penumpang umum dalam trayek di Kab. Bandung adalah sebagaimana Tabel III-12 berikut.

Tabel III-12: Load Factor Angkutan Penumpang Umum di Kab. Bandung

No.

Jenis Layanan

Angkutan Penumpang Umum

dalam Trayek

∑Seat/Hari ∑Penumpang/Hari Load

Factor

1 2 3 4 5=(4/3)*100%

1 Trayek Lokal Kab. Bandung

(kewenangan DISHUB Kab. Bandung) 126.186 84.508 66,97%

2

Trayek AKDP

(angkutan kota dalam provinsi,

kewenangan DISHUB Prov. JABAR)

212.004 164.420 77,56%

3

Trayek perbatasan

(AKDP yang di-MoU-kan untuk

dikelola bersama oleh kabupaten/kota

yang berbatasan)

19.968 13.186 66,04%

4 Keseluruhan 358.158 262.114 73,18%

Sebetulnya angka load factor 73,18% merupakan angka yang sangat baik, karena hal

tersebut menunjukkan bahwa pengguna angkutan umum masih cukup banyak, dibandingkan

dengan jumlah kendaraan yang beroperasi. Namun kembali lagi mengingat uraian

sebelumnya, bahwa perjalanan dengan menggunakan angkutan umum di Kabupaten Bandung

pada Tahun 2013 adalah sebesar 5,89% dari 11.391.178 total perjalanan yang

terbangkitkan, atau setara dengan 670.940 penumpang per hari. Dan dengan prediksi total

perjalanan yang terbangkitkan di 2016 sebanyak 18.554.693, moda share Tahun 2016

menurun menjadi 1,41% pada posisi jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 262.114

orang per hari.

Sehingga dengan memperhatikan jumlah penumpang angkutan umum serta moda share dari

tahun ke tahun, maka predikat kinerja baik pada kisaran angka load factor 73,18% menjadi

gugur. Angka tersebut hanya menggarisbawahi bahwa jumlah layanan angkutan umum

(∑Seat/Hari) harus ditingkatkan agar mampu mendorong peningkatan ∑Penumpang/Hari.

Data tersebut dipertimbangkan wajar, mengingat bahwa:

a. Jumlah perjalanan meningkat rata-rata sebesar 4,2% per tahun. Dari Tahun 2013

ke 2016 diprediksi jumlah perjalanan meningkat sebanyak 7.163.515.


b. Kinerja layanan angkutan umum tidak berubah, dan semakin ditinggalkan para potential

users-nya baik pelaku perjalanan rutin seperti orang bekerja dan anak sekolah, maupun

orang yang memiliki keterbatasan akses terhadap kendaraan pribadi (anak-anak, orang

lanjut usia, orang yang tidak dapat mengemudikan kendaraan, keluarga berpendapatan

rendah). Seiring peningkatan PDRB, semakin banyak orang yang ‘memaksakan’ mampu

membeli kendaraan, di mana efisiensi waktu dan uang menjadi bahan pertimbangan,

dibandingkan dengan menggunakan angkutan umum.

c. Angka pertumbuhan jumlah perjalanan yang jauh lebih cepat, dari stagnasi bahkan

angka penurunan kinerja layanan angkutan umum, menyebabkan moda share menurun

drastis dalam kurun waktu 3 tahun (4,07% setara dengan 332.818 penumpang beralih

ke moda lainnya).

Sebagai pembanding, di Gambar III-3 terlihat bahwa moda share penggunaan angkutan

penumpang umum di kota-kota best practice dalam pengembangan sistem transportasi dan

layanan perkotaannya di Australia, berada pada kisaran 5% s.d. 10% dari Tahun 1977

s.d. 2007 (Australian Social Trends, 2008). Capaian moda share tersebut dirasakan wajar,

di mana berdasarkan hasil observasi atau survey data primer di Melbourne, bahwa

penggunaan angkutan umum sangatlah nyaman dan mudah bahkan untuk pendatang

sekalipun, seiring dengan kebijakan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi, seperti

pembatasan akses ke pusat kota, tarif parkir yang tinggi, pembatasan durasi parkir, dll.

Di kota-kota lainnya di dunia, tingkat penggunaan angkutan umum bervariasi. Untuk sekelas

Melbourne saja, tingkat moda share-nya masih rendah jika dibandingkan dengan London

dan Paris (19%), Tokyo dan Hongkong (30%). Walaupun memang masih lebih tinggi

tingkatannya jika dibandingkan dengan moda share di Los Angeles dan New York (3%).

Tingkat penggunaan angkutan umum biasanya berbanding lurus dengan tingkat penggunaan

sarana tidak bermotor.

Memperhatikan angka load factor (LF) atau faktor muatan eksisting pada Tabel III-12,

seharusnya jumlah layanan angkutan penumpang umum di Kab. Bandung adalah

sebanyak 374.449 seat/hari. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama dengan

stakeholders (terutama Pemerintah Provinsi Jawa Barat) harus segera meningkatkan

kapasitas layanan angkutan umum. Hal ini merujuk Keputusan Menteri Perhubungan No.

KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan

Umum, yang mengatur bahwa dalam rangka perencanaan jumlah kebutuhan kendaraan

angkutan penumpang umum dalam trayek, harus mempertimbangkan faktor muatan 70%.


Hal ini tidak serta merta diartikan sebagai penambahan kendaraan, karena jenis

kendaraan yang digunakan sangat mempengaruhi tingkat kinerja layanan. Jenis moda kecil

yang digunakan saat ini, sangat jelas terbukti tidak mampu mendorong peningkatan moda

share. Peningkatan kapasitas layanan harus berorientasi pada ketersediaan jumlah seat

atau kursi dalam moda yang relatif besar, bukan jumlah kendaraan dengan kapasitas kecil

setara mobil penumpang.

Gambar III-3:

Moda Share Angkutan Umum di Kota-kota Best Practice Dunia

PROPORTION OF PASSENGER-KILOMETRES TRAVELLED BY MOTORISED VEHICLE

Source: Bureau of Transport and Regional Economics (BTRE), 2007 Estimating urban traffic and

congestion cost trends for Australian cities, Working Paper 71; BTRE unpublished data (1945-1976).

MODES OF TRANSPORT: CITIES IN SELECTED REGIONS

(a) Refers to average rates across selected major cities.

(b) Based on 1995 data.

Source: Kenworthy, JR 2003, Transport Energy Use and Greenhouse Gases in Urban Passenger

Transport Systems: A Study of 84 Global Cities.

http://www.btre.gov.au/

http://www.btre.gov.au/

http://cst.uwinnipeg.ca/documents/Transport_Greenhouse.pdf

http://cst.uwinnipeg.ca/documents/Transport_Greenhouse.pdf


Selebihnya, DISHUB Kab. Bandung masih harus menata jaringan trayek di Kab. Bandung,

mengingat masih terdapat beberapa zona di Kabupaten Bandung yang memiliki

keterbatasan akses bahkan tidak terlayani sama sekali oleh angkutan penumpang umum

dalam jaringan trayek lokal (walaupun beberapa masih terlayani oleh AKDP), seperti:

a. Zona 6 (kutawaringin).

b. Zona 12 (pasirjambu).

c. Zona 18 (bojongsoang).

d. Zona 19 (baleendah).

e. Zona 22 (cimenyan-cilengkrang).

f. Zona 23 (cileunyi).

g. Zona 25 (ciparay).

Selain hal-hal tersebut di atas, pengendalian terhadap ketertiban operasional layanan

angkutan umum pun perlu digarisbawahi, memperhatikan bahwa masih adanya beberapa

penyimpangan layanan trayek di lapangan yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan

umum.

Untuk pengembangan sarana transportasi umum, hal-hal yang perlu dipertimbangkan

antara lain:

a. Peningkatan kinerja layanan eksisting di antaranya melalui penataan tarif/tiket,

pengendalian standar pelayanan, pemberian insentif/subsidi, pengembangan urban

design yang mengadop transit oriented development.

b. Pengembangan sarana angkutan massal, terutama merespon kereta api cepat Jakarta-

Bandung, aktivasi layanan Tol Soroja, seiring dengan poin a.


8. Safety Transport (Keselamatan Lalu Lintas)

Profil keselamatan lalu lintas terkait erat dengan seberapa besar peluang atau resiko

kecelakaan lalu lintas di suatu ruas jalan. Data kecelakaan yang diperoleh dari POLRES

Bandung, serta beberapa data online, sebagaimana terekap dalam LKIP DISHUB Kab.

Bandung Tahun 2015 (Tabel III-13) menunjukkan bahwa jumlah penanganan kasus

kecelakaan lalu lintas rata-rata menurun sebesar 8,69% per tahunnya.

Tabel III-13:

Data Kecelakaan Lalu Lintas 2011 s.d. 2015

No. Penanganan Kasus

Kecelakaan Lalu Lintas Jumlah Pertumbuhan/(Penurunan)

1 Tahun 2010 695 (22,45%)

2 Tahun 2011 539 (14,47%)

3 Tahun 2012 461

(6,94%)

4 Tahun 2013 429

4,20%

5 Tahun 2014 447 (3,8%)

6 Tahun 2015 430

Rata-rata (8,69%)

Ruas-ruas jalan yang terinventaris oleh pihak POLRES Bandung sebagai ruas rawan

kecelakaan adalah:

a. Jalan Raya Pasirjambu – Ciwidey – Rancabali.

b. Jalan Raya Banjaran – Pameungpeuk.

c. Jalan Laswi.

d. Jalan Siliwangi.

e. Jalan Raya Rancaekek.

f. Jalan Raya Nagreg km 35 s.d. 38.

Sementara ruas-ruas jalan yang terinventaris oleh masyarakat (hasil survey home

interview Tahun 2013) sebagai ruas rawan kecelakaan adalah:

a. Jalan Raya Kopo.

b. Jalan Raya Bandung – Banjaran.

c. Jalan Raya Soreang – Batujajar.

d. Jalan Raya Cinunuk.

e. Jalan Raya Bojongsoang.


f. Jalan Raya Banjaran – Pangalengan.

g. Jalan Pangalengan – Cukul.

h. Jalan Majalaya – Panggilingan.

i. Jalan Cicalengka – Sawahbera.

Dan dalam kurun waktu Tahun 2009 s.d. September 2013 tercatat sebanyak 553 kejadian

kecelakaan di ke-6 ruas tersebut, atau setara dengan 27,79% dari total kecelakaan di

Kab. Bandung. Adapun profil korban kecelakaan dalam kurun waktu tersebut adal:

a. Rentang usia dominan 5 s.d. 15 tahun (44,07%) dan 16 s.d. 25 tahun (34,90%).

b. Profesi dominan karyawan swasta (74,72%).

c. Latar belakang pendidikan dominan setingkat SMP dan SMA (64,88%).

d. Kendaraan yang digunakan dominan sepeda motor (66%) dan sisanya roda >4 (34%).

e. Jam kejadian kecelakaan pukul 00-06 (19,32%), 06-12 (28,47%), 12-18 (30,85%), dan

pukul 18-24 (21,36%).

9. Multimodal Transport (Multimoda)

Dalam Penjelasan Pasal 165 UU 22/2009, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

“angkutan multimoda” adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua)

moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen

angkutan multimoda dari 1 (satu) tempat penerimaan barang oleh operator angkutan

multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.

Pengertian tersebut, memang sudah menjadi pengertian yang mendunia berdasar

beberapa referensi. Namun, menelaah fugsinya, multimoda juga difahami sebagai bentuk

fungsi integrasi antar moda transportasi yang digunakan oleh orang dan/atau barang.

Dengan fokus dan lokus analisa multimoda pada simpul-simpul transportasi berbasis rel,

yaitu stasiun, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Belum adanya fasilitas integrasi moda yang baik, seperti:

Urban design yang mengadop transit oriented development, integrasi antara

rencana induk terminal, stasiun, jaringan trayek, halte, dan pedestrianization.

Informasi di simpul-simpul transportasi, yang memberi keterangan jelas bagi

pengguna layanan angkutan terutama para pendatang, terkait cara menuju tempat

tujuan.


Fasilitas menunggu kendaraan yang nyaman bagi para penumpang. terutama setelah

kelelahan berjalan jauh, menunggu lama dan berdiri.

Tiket terpadu layanan angkutan umum.

b. Belum tersedianya angkutan pemadu moda yang baik, di mana simpul transportasi

seperti stasiun belum terlayani oleh jaringan trayek angkutan umum.

c. Aksesibilitas menuju stasiun masih buruk.

d. Jaringan lintas angkutan barang belum ditetapkan dalam bentuk produk hukum yang

mengikat, sehingga angkutan barang secara de facto bebas melewati semua jalan di

Kabupaten Bandung.

e. Letak pusat perindustrian dan perdagangan tersebar di banyak kecamatan tanpa

panduan urban design yang baik, sehingga berdampak pada sporadis rute angkutan

barang.

G. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dalam Sub Bab ini merupakan review kembali atas faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan yang diberikan oleh DISHUB Kab.

Bandung. Faktor-faktor dimaksud berdasar tinjauan terhadap beberapa aspek sebagai

berikut.

1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab. Bandung.

a. Restrukturisasi kelembagaan sebagai tindaklanjut UU No. 23 Tahun 2014.

b. Pengarusutamaan gender dan perencanaan responsive gender.

c. Rencana aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

d. SAKIP, capaian kinerja output outcome daripada program kegiatan, serta kesesuaian

dokumen perencanaan kinerja dengan program, kegiatan dan dokumen anggaran.

e. Indeks kepuasan masyarakat.

f. Keterbatasan kapasitas prasarana terminal.

g. Pemenuhan kompetensi teknis aparatur perhubungan.

h. Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan.

i. Kinerja pegawai.


2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian

Perhubungan.

a. Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi, melalui kegiatan smart driving,

penggunaan APILL-ATCS, peningkatan kualitas andalalin, pengadaan bus massal atau

BRT, transit oriented development (TOD) dan pedestrianization.

b. Subsidi untuk angkutan perintis.

c. SAKIP.

3. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah pada Renstra DISHUB Provinsi

Jawa Barat.

Pengembangan rencana perkeretaapian, terdiri dari:

Monorail Metro Bandung;

Kereta api cepat Jakarta – Bandung – Kertajati - Cirebon;

Elektrifikasi, pengembangan KRL Padalarang – Cicalengka;

Pembangunan jalur ganda Kiaracondong – Rancaekek – Cicalengka;

Pengembangan jalur kereta api khusus cargo;

Reaktivasi jalur KA Bandung - Ciwidey.

4. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW bagi Pelayanan DISHUB Kab. Bandung.

a. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Soreang (Pusat Pemerintahan)

dengan wilayah pengembangan lainnya.

b. Pengembangan sistem angkutan umum massal.

c. Pembangunan Jalan Tol Soroja, Jalan Tol Cisumdawu, Jalan Tol Gedebage-Tegalluar-

Majalaya.

d. Pengembangan AKAP dan AKDP.

e. Pembangunan terminal penumpang.

f. Pengembangan angkutan berbasis rel.

g. Pengembangan angkutan massal berbasis jalan pada ruas Bandung–Soreang, Bandung–

Banjaran, Bandung–Majalaya, Bandung–Cileunyi–Rancaekek.

h. Pembangunan LRT Batununggal-Soreang (24,2 km) dan Alun-alun Bandung–Dayeuhkolot

(8,4 km).


5. Isu Strategis Meninjau Implikasi KLHS bagi Pelayanan DISHUB Kab. Bandung.

a. Topografi Kab. Bandung 62,56% perbukitan landai hingga pegunungan, berpengaruh

pada karakteristik pergerakan dan pemilihan moda transportasi.

b. Kabupaten Bandung harus mengembangkan sistem transportasi yang mendukung

kegiatan industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian (mata

pencaharian penduduk dominan, sektor dengan nilai dan kontribusi tertinggi tertinggi

bagi PDRB).

c. Pergerakan internal-eksternal eksternal-internal antara Kab. Bandung dengan Kota

Bandung menjadi data dasar kebutuhan sarana, prasarana dan layanan transportasi

antar kota.

d. Perlunya peningkatan kapasitas jalan utama, manajemen transportasi serta pengaturan

pertumbuhan industri di sepanjang koridor utama.

6. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di Kabupaten

Bandung.

a. Urgensitas kebutuhan peningkatan kapasitas prasarana jalan serta layanan sarana

transportasi umum.

b. Road density Kab. Bandung adalah sebesar 5,4%, sehingga merespon luas wilayah

terbangun eksisting saja perlu dibangun jalan seluas 16,48 km2 atau setara

dengan 2.353,45 km panjang jalan (asumsi rata-rata lebar 7 meter). Dengan semakin

bertambahnya luas wilayah terbangun di Kab. Bandung, maka kebutuhan penambahan

ruas jalan pun semakin meningkat.

c. Jumlah perjalanan yang terbangkitkan meningkat 4,2% per tahunnya, dengan trip

rate >3.

d. Akselerasi penyepakatan solusi permasalahan transportasi di Kab. Bandung dengan

Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini menimbang bahwa, lalu

lintas tertinggi untuk orang maupun barang adalah lalu lintas menuju dan dari Kota

Bandung, ruas-ruas jalan yang sangat macet pun adalah ruas-ruas yang menghubungkan

Kab. Bandung dengan Kota Bandung, yang mana layanan angkutan umum yang beroperasi

di sana adalah angkutan umum pada trayek AKDP.


e. Berdasarkan CFDR rasio tertimbang, terdeteksi kebutuhan pengembangan prasarana

jalan sebagai berikut:

1) Pembangunan jalan baru, yang menghubungkan:

Cimenyan/Cilengkrang – Bojongsoang/Tegalluar/Rancaekek.

Margaasih - Kutawaringin.

Cikancung - Cicalengka/Nagreg.

2) Peningkatan kapasitas jalan, yang menghubungkan:

Arjasari – Cangkuang/Banjaran/Pameungpeuk.

Katapang - Cangkuang/Banjaran/Pameungpeuk/Arjasari.

3) Pembangunan jalan pintas yang lebih dekat:

Pangalengan – Arjasari.

Bojongsoang/Tegalluar – Cileunyi/Rancaekek (direspon dengan pembukaan

Tolgate di Gedebage/Tegalluar).

f. Di Tahun 2013, moda share angkutan umum dari total perjalanan hanya berkisar 5,89%

sementara sepeda motor mendominasi hingga 74,67%.

g. Potensi perjalanan yang dapat didorong untuk dialihkan ke angkutan umum, adalah

perjalanan untuk maksud kegiatan rutin seperti bekerja dan belajar, dengan kisaran

moda share 65%.

h. Perlunya pengembangan sarana angkutan umum, baik dalam rangka peningkatan

kapasitas layanan, kenyamanan, maupun kehandalan.

i. Pengembangan konsep TOD dan pedestrianization, serta penetapannya dengan produk

hukum yang mengikat.

j. Manajemen rekayasa lalu lintas, yang sekaligus merespon aspek penurunan resiko

kecelakaan lalu lintas, peningkatan keselamatan, serta penanganan banjir dan longsor.

k. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kab. Bandung, prioritas manajemen

rekayasa lalu lintas di setiap kecamatan yang merupakan lokus produk-produk unggulan,

yang berkontribusi tinggi terhadap PDRB Kab. Bandung (industri pengolahan,

perdagangan, hotel restoran, pertanian).

l. Pengembangan simpul transportasi di Alamendah dan seputaran exit Tol Soroja.

m. Mendukung Misi Bupati dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah, di

sektor transportasi melalui pelaksanaan pengaturan dan pengawasan arus lalu lintas

harian dan hari-hari tertentu.

n. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

berlalu lintas.


o. Peningkatan frekwensi layanan uji emisi dalam rangka penurunan polusi udara.

p. Peningkatan perolehan PAD Bidang Perhubungan.

q. Mendorong aparat perhubungan untuk meningkatkan profesionalitas dirinya dengan

kompetensi teknis perhubungan.

r. Peningkatan nilai AKIP, melalui penyusunan, sosialisasi dan akselerasi SAKIP.

s. Pengendalian indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik bidang

perhubungan.

Ke-6 kelompok isu strategis tersebut di atas, kemudian akan dijadikan landasan dalam

menetapkan fokus dan lokus program kegiatan, serta pentahapan pencapaian target

kinerjanya, sebagaimana diuraikan dalam BAB IV, V, dan VI.

Tabel III-6: Proyeksi Perjalanan di Kabupaten Bandung untuk Periode Tahun 2016-2021

BANGKITAN TARIKAN JML PERJALANAN MODEL/PERSAMAAM REGRESI JML PENDUDUK BANGKITAN JML PERJALANAN

2 3 7 8 9 10

Pi Aj Pi' (based on 5) Aj'= (Aj * Pi')/Pi (∑Pi'/∑Aj')*Aj' 7 + 9

1 137.580 207.351 344.931 Y = 0.391 + 2.171 X1 58.781 127.614 192.331 196.388 324.002

2 107.255 102.922 210.177 Y = 1.203 + 1.150 X1 + 0.818 X2 47.275 810.656 777.903 794.314 1.604.969

3 177.750 228.328 406.078 Y = 0.866 + 2.020 X1 105.476 213.062 273.688 279.462 492.524

4 166.375 163.423 329.798 Y = 1.009 + 1.621 X1 + 0.459 X2 81.030 555.723 545.864 557.380 1.113.102

5 120.741 139.660 260.401 Y = 0.289 + 1.858 X1 + 0.552 X2 38.902 582.636 673.926 688.144 1.270.779

6 111.317 160.761 272.078 Y = 0.432 + 2.128 X1 44.299 94.269 136.140 139.012 233.281

7 111.954 137.613 249.567 Y = 0.917 + 1.901 X1 45.675 86.829 106.729 108.981 195.810

8 227.464 202.338 429.802 Y = 0.510 + 1.695 X1 + 0.473 X2 150.057 691.663 615.261 628.241 1.319.904

9 229.048 203.535 432.584 Y = 0.469 + 2.032 X1 132.648 269.541 239.518 244.571 514.112

10 238.289 282.165 520.454 Y = 0.653 + 1.981 X1 130.433 258.388 305.965 312.420 570.808

11 306.290 247.883 554.172 Y = 0.547 + 2.056 X1 194.771 400.450 324.087 330.924 731.374

12 121.642 85.473 207.115 Y = 0.822 + 1.883 X1 87.263 164.317 115.459 117.895 282.212

13 152.149 88.421 240.570 Y = 0.683 + 1.986 X1 145.818 289.595 168.299 171.849 461.444

14 226.407 236.241 462.648 Y = 0.445 + 2.031 X1 123.556 250.943 261.842 267.366 518.309

15 285.565 187.623 473.188 Y = 0.188 + 2.151 X1 168.807 363.104 238.568 243.601 606.705

16 144.320 112.666 256.985 Y = 0.411+ 2.079 X1 66.294 137.826 107.596 109.866 247.691

17 212.939 177.125 390.064 Y = 0.740 + 1.960 X1 152.687 299.267 248.933 254.185 553.452

18 239.732 200.068 439.800 Y = 0.338 + 2.046 X1 99.896 204.388 170.571 174.170 378.557

19 164.445 192.441 356.886 Y = 0.530 + 2.069 X1 83.258 223.965 262.093 267.622 491.587

20 176.172 238.653 414.825 Y = 0.738 + 2.013 X1 106.310 214.003 289.900 296.016 510.019

21 215.546 181.473 397.019 Y = 0.807 + 1.955 X1 183.513 358.769 302.056 308.429 667.197

22 177.380 137.956 315.337 Y = 0.339 + 2.090 X1 168.311 351.770 273.588 279.359 631.130

23 226.057 203.539 429.596 Y = 0.491 + 2.089 X1 172.882 361.151 325.176 332.036 693.187

24 195.807 210.749 406.556 Y = 0.751 + 2.010 X1 126.625 254.517 273.939 279.718 534.235

25 112.000 193.038 305.038 Y = 0.751 + 1.979 X1 58.917 116.597 200.961 205.201 321.798

26 144.641 197.304 341.944 Y = 0.723 + 1.994 X1 73.796 147.150 200.726 204.961 352.111

27 169.292 193.523 362.815 Y = 0.953 + 2.025 X1 84.732 171.583 196.143 200.280 371.864

28 236.504 283.047 519.551 Y = 0.515 + 2.046 X1 166.738 341.146 408.283 416.896 758.043

29 213.502 194.965 408.467 Y = 0.875 + 1.818 X1 174.241 316.771 289.268 295.370 612.141

30 140.061 104.729 244.790 Y = 0.674 + 1.934 X1 90.702 175.418 131.168 133.935 309.353

31 207.365 200.577 407.943 Y = 0.455 + 2.031 X1 218.727 444.235 429.692 438.757 882.992

JML PERJALANAN DI KAB. BDG 5.695.589 5.695.589 11.391.178 Y = 0.455 + 2.031 X2 3.582.420 9.277.346 9.085.675 9.277.346 18.554.693

JML KEND DI KAB. BDG 663.440 924.558

1 4 5

TAHUN 2016ZONA

TAHUN 2013

TARIKAN

6


BANGKITAN TARIKAN JML PERJALANAN MODEL/PERSAMAAM REGRESI

2 3

Pi Aj

1 137.580 207.351 344.931 Y = 0.391 + 2.171 X1

2 107.255 102.922 210.177 Y = 1.203 + 1.150 X1 + 0.818 X2

3 177.750 228.328 406.078 Y = 0.866 + 2.020 X1

4 166.375 163.423 329.798 Y = 1.009 + 1.621 X1 + 0.459 X2

5 120.741 139.660 260.401 Y = 0.289 + 1.858 X1 + 0.552 X2

6 111.317 160.761 272.078 Y = 0.432 + 2.128 X1

7 111.954 137.613 249.567 Y = 0.917 + 1.901 X1

8 227.464 202.338 429.802 Y = 0.510 + 1.695 X1 + 0.473 X2

9 229.048 203.535 432.584 Y = 0.469 + 2.032 X1

10 238.289 282.165 520.454 Y = 0.653 + 1.981 X1

11 306.290 247.883 554.172 Y = 0.547 + 2.056 X1

12 121.642 85.473 207.115 Y = 0.822 + 1.883 X1

13 152.149 88.421 240.570 Y = 0.683 + 1.986 X1

14 226.407 236.241 462.648 Y = 0.445 + 2.031 X1

15 285.565 187.623 473.188 Y = 0.188 + 2.151 X1

16 144.320 112.666 256.985 Y = 0.411+ 2.079 X1

17 212.939 177.125 390.064 Y = 0.740 + 1.960 X1

18 239.732 200.068 439.800 Y = 0.338 + 2.046 X1

19 164.445 192.441 356.886 Y = 0.530 + 2.069 X1

20 176.172 238.653 414.825 Y = 0.738 + 2.013 X1

21 215.546 181.473 397.019 Y = 0.807 + 1.955 X1

22 177.380 137.956 315.337 Y = 0.339 + 2.090 X1

23 226.057 203.539 429.596 Y = 0.491 + 2.089 X1

24 195.807 210.749 406.556 Y = 0.751 + 2.010 X1

25 112.000 193.038 305.038 Y = 0.751 + 1.979 X1

26 144.641 197.304 341.944 Y = 0.723 + 1.994 X1

27 169.292 193.523 362.815 Y = 0.953 + 2.025 X1

28 236.504 283.047 519.551 Y = 0.515 + 2.046 X1

29 213.502 194.965 408.467 Y = 0.875 + 1.818 X1

30 140.061 104.729 244.790 Y = 0.674 + 1.934 X1

31 207.365 200.577 407.943 Y = 0.455 + 2.031 X1

JML PERJALANAN DI KAB. BDG 5.695.589 5.695.589 11.391.178 Y = 0.455 + 2.031 X2

JML KEND DI KAB. BDG 663.440

1 4 5

ZONATAHUN 2013

JML PENDUDUK BANGKITAN JML PERJALANAN

12 13 14 15

Pi' (based on 5) Aj'= (Aj * Pi')/Pi (∑Pi'/∑Aj')*Aj' 12 + 14

59.722 129.657 195.410 199.455 329.112

48.032 896.553 860.329 878.142 1.774.694

107.165 216.474 278.071 283.828 500.302

82.327 605.535 594.793 607.108 1.212.643

39.525 641.171 741.632 756.988 1.398.158

45.008 95.777 138.319 141.183 236.961

46.406 88.219 108.437 110.682 198.901

152.460 744.902 662.619 676.338 1.421.240

134.772 273.857 243.353 248.391 522.249

132.522 262.527 310.865 317.302 579.828

197.890 406.862 329.277 336.095 742.957

88.660 166.948 117.307 119.736 286.684

148.153 294.233 170.994 174.534 468.767

125.534 254.960 266.034 271.542 526.502

171.510 368.918 242.388 247.406 616.324

67.356 140.034 109.320 111.583 251.616

155.132 304.059 252.920 258.156 562.216

101.496 207.661 173.303 176.892 384.553

84.591 227.550 266.289 271.803 499.353

108.012 217.429 294.542 300.640 518.069

186.451 364.513 306.892 313.246 677.759

171.006 357.403 277.968 283.724 641.126

175.650 366.933 330.383 337.223 704.157

128.653 258.593 278.326 284.089 542.682

59.860 118.464 204.178 208.405 326.869

74.978 149.507 203.941 208.164 357.671

86.089 174.331 199.284 203.410 377.741

169.408 346.609 414.821 423.409 770.019

177.031 321.843 293.899 299.985 621.828

92.154 178.227 133.267 136.027 314.253

222.229 451.348 436.572 445.611 896.959

3.639.782 9.631.096 9.435.735 9.631.096 19.262.192

1.028.502

TAHUN 2017

TARIKAN

11



2 3

Pi Aj

1 137.580 207.351 344.931 Y = 0.391 + 2.171 X1

2 107.255 102.922 210.177 Y = 1.203 + 1.150 X1 + 0.818 X2

3 177.750 228.328 406.078 Y = 0.866 + 2.020 X1

4 166.375 163.423 329.798 Y = 1.009 + 1.621 X1 + 0.459 X2

5 120.741 139.660 260.401 Y = 0.289 + 1.858 X1 + 0.552 X2

6 111.317 160.761 272.078 Y = 0.432 + 2.128 X1

7 111.954 137.613 249.567 Y = 0.917 + 1.901 X1

8 227.464 202.338 429.802 Y = 0.510 + 1.695 X1 + 0.473 X2

9 229.048 203.535 432.584 Y = 0.469 + 2.032 X1

10 238.289 282.165 520.454 Y = 0.653 + 1.981 X1

11 306.290 247.883 554.172 Y = 0.547 + 2.056 X1

12 121.642 85.473 207.115 Y = 0.822 + 1.883 X1

13 152.149 88.421 240.570 Y = 0.683 + 1.986 X1

14 226.407 236.241 462.648 Y = 0.445 + 2.031 X1

15 285.565 187.623 473.188 Y = 0.188 + 2.151 X1

16 144.320 112.666 256.985 Y = 0.411+ 2.079 X1

17 212.939 177.125 390.064 Y = 0.740 + 1.960 X1

18 239.732 200.068 439.800 Y = 0.338 + 2.046 X1

19 164.445 192.441 356.886 Y = 0.530 + 2.069 X1

20 176.172 238.653 414.825 Y = 0.738 + 2.013 X1

21 215.546 181.473 397.019 Y = 0.807 + 1.955 X1

22 177.380 137.956 315.337 Y = 0.339 + 2.090 X1

23 226.057 203.539 429.596 Y = 0.491 + 2.089 X1

24 195.807 210.749 406.556 Y = 0.751 + 2.010 X1

25 112.000 193.038 305.038 Y = 0.751 + 1.979 X1

26 144.641 197.304 341.944 Y = 0.723 + 1.994 X1

27 169.292 193.523 362.815 Y = 0.953 + 2.025 X1

28 236.504 283.047 519.551 Y = 0.515 + 2.046 X1

29 213.502 194.965 408.467 Y = 0.875 + 1.818 X1

30 140.061 104.729 244.790 Y = 0.674 + 1.934 X1

31 207.365 200.577 407.943 Y = 0.455 + 2.031 X1



1 4 5

ZONATAHUN 2013


17 18 19 20


60.678 131.732 198.538 202.566 334.298

48.801 992.835 952.722 972.053 1.964.889

108.881 219.940 282.523 288.256 508.196

83.645 661.202 649.472 662.651 1.323.853

40.158 706.723 817.456 834.043 1.540.766

45.729 97.312 140.535 143.387 240.698

47.149 89.631 110.173 112.409 202.040

154.901 804.202 715.369 729.884 1.534.087

136.930 278.242 247.250 252.266 530.509

134.644 266.730 315.843 322.252 588.982

201.059 413.378 334.550 341.338 754.716

90.080 169.621 119.186 121.604 291.226

150.525 298.943 173.731 177.257 476.200

127.544 259.042 270.294 275.778 534.820

174.256 374.825 246.269 251.266 626.090

68.435 142.277 111.071 113.324 255.601

157.616 308.928 256.969 262.183 571.112

103.121 210.986 176.078 179.651 390.637

85.945 231.193 270.552 276.041 507.234

109.742 220.911 299.259 305.331 526.243

189.436 370.348 311.805 318.132 688.480

173.744 363.125 282.419 288.149 651.275

178.463 372.810 335.674 342.485 715.295

130.713 262.734 282.783 288.521 551.255

60.818 120.360 207.445 211.654 332.014

76.179 151.902 207.208 211.413 363.314

87.467 177.122 202.474 206.582 383.704

172.121 352.160 421.464 430.016 782.176

179.866 326.997 298.606 304.665 631.662

93.630 181.081 135.402 138.149 319.230

225.787 458.574 443.562 452.562 911.136

3.698.063 10.015.868 9.816.682 10.015.868 20.031.737

1.145.126

TAHUN 2018

TARIKAN

16



2 3

Pi Aj

1 137.580 207.351 344.931 Y = 0.391 + 2.171 X1

2 107.255 102.922 210.177 Y = 1.203 + 1.150 X1 + 0.818 X2

3 177.750 228.328 406.078 Y = 0.866 + 2.020 X1

4 166.375 163.423 329.798 Y = 1.009 + 1.621 X1 + 0.459 X2

5 120.741 139.660 260.401 Y = 0.289 + 1.858 X1 + 0.552 X2

6 111.317 160.761 272.078 Y = 0.432 + 2.128 X1

7 111.954 137.613 249.567 Y = 0.917 + 1.901 X1

8 227.464 202.338 429.802 Y = 0.510 + 1.695 X1 + 0.473 X2

9 229.048 203.535 432.584 Y = 0.469 + 2.032 X1

10 238.289 282.165 520.454 Y = 0.653 + 1.981 X1

11 306.290 247.883 554.172 Y = 0.547 + 2.056 X1

12 121.642 85.473 207.115 Y = 0.822 + 1.883 X1

13 152.149 88.421 240.570 Y = 0.683 + 1.986 X1

14 226.407 236.241 462.648 Y = 0.445 + 2.031 X1

15 285.565 187.623 473.188 Y = 0.188 + 2.151 X1

16 144.320 112.666 256.985 Y = 0.411+ 2.079 X1

17 212.939 177.125 390.064 Y = 0.740 + 1.960 X1

18 239.732 200.068 439.800 Y = 0.338 + 2.046 X1

19 164.445 192.441 356.886 Y = 0.530 + 2.069 X1

20 176.172 238.653 414.825 Y = 0.738 + 2.013 X1

21 215.546 181.473 397.019 Y = 0.807 + 1.955 X1

22 177.380 137.956 315.337 Y = 0.339 + 2.090 X1

23 226.057 203.539 429.596 Y = 0.491 + 2.089 X1

24 195.807 210.749 406.556 Y = 0.751 + 2.010 X1

25 112.000 193.038 305.038 Y = 0.751 + 1.979 X1

26 144.641 197.304 341.944 Y = 0.723 + 1.994 X1

27 169.292 193.523 362.815 Y = 0.953 + 2.025 X1

28 236.504 283.047 519.551 Y = 0.515 + 2.046 X1

29 213.502 194.965 408.467 Y = 0.875 + 1.818 X1

30 140.061 104.729 244.790 Y = 0.674 + 1.934 X1

31 207.365 200.577 407.943 Y = 0.455 + 2.031 X1



1 4 5

ZONATAHUN 2013


22 23 24 25


61.650 133.843 201.718 205.723 339.566

49.582 1.100.820 1.056.343 1.077.316 2.178.136

110.624 223.461 287.046 292.745 516.207

84.984 723.462 710.627 724.736 1.448.198

40.801 780.181 902.424 920.341 1.700.523

46.461 98.869 142.785 145.620 244.489

47.904 91.066 111.938 114.160 205.227

157.381 870.327 774.190 789.561 1.659.888

139.123 282.698 251.209 256.197 538.895

136.800 271.001 320.900 327.272 598.273

204.278 419.996 339.906 346.655 766.651

91.522 172.337 121.094 123.498 295.835

152.935 303.730 176.513 180.018 483.747

129.586 263.190 274.621 280.073 543.263

177.046 380.826 250.212 255.179 636.006

69.531 144.555 112.850 115.090 259.646

160.140 313.875 261.084 266.268 580.143

104.772 214.364 178.897 182.449 396.813

87.321 234.894 274.883 280.341 515.235

111.499 224.448 304.050 310.087 534.535

192.469 376.278 316.798 323.088 699.365

176.526 368.940 286.941 292.638 661.578

181.321 378.780 341.049 347.821 726.601

132.806 266.941 287.311 293.015 559.956

61.792 122.287 210.767 214.952 337.239

77.399 154.334 210.527 214.707 369.041

88.868 179.959 205.717 209.801 389.760

174.877 357.799 428.212 436.714 794.513

182.746 332.233 303.387 309.411 641.644

95.129 183.980 137.570 140.301 324.281

229.402 465.916 450.664 459.611 925.527

3.757.275 10.435.390 10.232.234 10.435.390 20.870.781

1.276.038

TAHUN 2019

TARIKAN

21



2 3

Pi Aj

1 137.580 207.351 344.931 Y = 0.391 + 2.171 X1

2 107.255 102.922 210.177 Y = 1.203 + 1.150 X1 + 0.818 X2

3 177.750 228.328 406.078 Y = 0.866 + 2.020 X1

4 166.375 163.423 329.798 Y = 1.009 + 1.621 X1 + 0.459 X2

5 120.741 139.660 260.401 Y = 0.289 + 1.858 X1 + 0.552 X2

6 111.317 160.761 272.078 Y = 0.432 + 2.128 X1

7 111.954 137.613 249.567 Y = 0.917 + 1.901 X1

8 227.464 202.338 429.802 Y = 0.510 + 1.695 X1 + 0.473 X2

9 229.048 203.535 432.584 Y = 0.469 + 2.032 X1

10 238.289 282.165 520.454 Y = 0.653 + 1.981 X1

11 306.290 247.883 554.172 Y = 0.547 + 2.056 X1

12 121.642 85.473 207.115 Y = 0.822 + 1.883 X1

13 152.149 88.421 240.570 Y = 0.683 + 1.986 X1

14 226.407 236.241 462.648 Y = 0.445 + 2.031 X1

15 285.565 187.623 473.188 Y = 0.188 + 2.151 X1

16 144.320 112.666 256.985 Y = 0.411+ 2.079 X1

17 212.939 177.125 390.064 Y = 0.740 + 1.960 X1

18 239.732 200.068 439.800 Y = 0.338 + 2.046 X1

19 164.445 192.441 356.886 Y = 0.530 + 2.069 X1

20 176.172 238.653 414.825 Y = 0.738 + 2.013 X1

21 215.546 181.473 397.019 Y = 0.807 + 1.955 X1

22 177.380 137.956 315.337 Y = 0.339 + 2.090 X1

23 226.057 203.539 429.596 Y = 0.491 + 2.089 X1

24 195.807 210.749 406.556 Y = 0.751 + 2.010 X1

25 112.000 193.038 305.038 Y = 0.751 + 1.979 X1

26 144.641 197.304 341.944 Y = 0.723 + 1.994 X1

27 169.292 193.523 362.815 Y = 0.953 + 2.025 X1

28 236.504 283.047 519.551 Y = 0.515 + 2.046 X1

29 213.502 194.965 408.467 Y = 0.875 + 1.818 X1

30 140.061 104.729 244.790 Y = 0.674 + 1.934 X1

31 207.365 200.577 407.943 Y = 0.455 + 2.031 X1



1 4 5

ZONATAHUN 2013


27 28 29 30


62.637 135.985 204.947 208.923 344.908

50.376 1.221.989 1.172.616 1.195.362 2.417.351

112.395 227.039 291.641 297.298 524.337

86.345 793.146 779.076 794.188 1.587.334

41.454 862.545 997.693 1.017.046 1.879.591

47.205 100.453 145.071 147.885 248.338

48.671 92.524 113.730 115.936 208.460

159.901 944.135 839.845 856.136 1.800.271

141.351 287.226 255.232 260.183 547.409

138.990 275.340 326.038 332.362 607.702

207.549 426.721 345.349 352.048 778.769

92.987 175.095 123.032 125.419 300.514

155.384 308.593 179.340 182.818 491.412

131.661 267.404 279.018 284.431 551.835

179.881 386.924 254.218 259.149 646.074

70.644 146.869 114.656 116.880 263.749

162.704 318.901 265.265 270.410 589.311

106.450 217.797 181.762 185.288 403.085

88.719 238.655 279.284 284.701 523.356

113.284 228.041 308.918 314.910 542.951

195.551 382.303 321.871 328.114 710.417

179.353 374.848 291.536 297.191 672.039

184.224 384.844 346.510 353.231 738.076

134.933 271.216 291.912 297.575 568.791

62.781 124.244 214.141 218.295 342.539

78.638 156.805 213.897 218.046 374.851

90.291 182.840 209.011 213.065 395.905

177.677 363.528 435.069 443.508 807.035

185.672 337.553 308.245 314.224 651.777

96.652 186.926 139.772 142.483 329.409

233.075 473.376 457.879 466.761 940.137

3.817.435 10.893.866 10.686.574 10.893.866 21.787.732

1.423.050

TARIKAN

TAHUN 2020

26



2 3

Pi Aj

1 137.580 207.351 344.931 Y = 0.391 + 2.171 X1

2 107.255 102.922 210.177 Y = 1.203 + 1.150 X1 + 0.818 X2

3 177.750 228.328 406.078 Y = 0.866 + 2.020 X1

4 166.375 163.423 329.798 Y = 1.009 + 1.621 X1 + 0.459 X2

5 120.741 139.660 260.401 Y = 0.289 + 1.858 X1 + 0.552 X2

6 111.317 160.761 272.078 Y = 0.432 + 2.128 X1

7 111.954 137.613 249.567 Y = 0.917 + 1.901 X1

8 227.464 202.338 429.802 Y = 0.510 + 1.695 X1 + 0.473 X2

9 229.048 203.535 432.584 Y = 0.469 + 2.032 X1

10 238.289 282.165 520.454 Y = 0.653 + 1.981 X1

11 306.290 247.883 554.172 Y = 0.547 + 2.056 X1

12 121.642 85.473 207.115 Y = 0.822 + 1.883 X1

13 152.149 88.421 240.570 Y = 0.683 + 1.986 X1

14 226.407 236.241 462.648 Y = 0.445 + 2.031 X1

15 285.565 187.623 473.188 Y = 0.188 + 2.151 X1

16 144.320 112.666 256.985 Y = 0.411+ 2.079 X1

17 212.939 177.125 390.064 Y = 0.740 + 1.960 X1

18 239.732 200.068 439.800 Y = 0.338 + 2.046 X1

19 164.445 192.441 356.886 Y = 0.530 + 2.069 X1

20 176.172 238.653 414.825 Y = 0.738 + 2.013 X1

21 215.546 181.473 397.019 Y = 0.807 + 1.955 X1

22 177.380 137.956 315.337 Y = 0.339 + 2.090 X1

23 226.057 203.539 429.596 Y = 0.491 + 2.089 X1

24 195.807 210.749 406.556 Y = 0.751 + 2.010 X1

25 112.000 193.038 305.038 Y = 0.751 + 1.979 X1

26 144.641 197.304 341.944 Y = 0.723 + 1.994 X1

27 169.292 193.523 362.815 Y = 0.953 + 2.025 X1

28 236.504 283.047 519.551 Y = 0.515 + 2.046 X1

29 213.502 194.965 408.467 Y = 0.875 + 1.818 X1

30 140.061 104.729 244.790 Y = 0.674 + 1.934 X1

31 207.365 200.577 407.943 Y = 0.455 + 2.031 X1



1 4 5

ZONATAHUN 2013


32 33 34 35


63.640 138.163 208.229 212.169 350.332

51.183 1.358.013 1.303.145 1.327.799 2.685.812

114.195 230.675 296.312 301.918 532.593

87.728 871.194 855.738 871.928 1.743.122

42.118 954.944 1.104.569 1.125.467 2.080.411

47.961 102.061 147.395 150.183 252.245

49.450 94.005 115.550 117.736 211.742

162.461 1.026.592 913.194 930.470 1.957.063

143.614 291.824 259.319 264.225 556.049

141.216 279.750 331.259 337.526 617.276

210.872 433.553 350.878 357.517 791.070

94.476 177.899 125.002 127.367 305.266

157.872 313.534 182.211 185.658 499.193

133.769 271.685 283.486 288.849 560.534

182.761 393.119 258.288 263.175 656.294

71.775 149.221 116.492 118.696 267.916

165.309 324.006 269.512 274.611 598.617

108.155 221.285 184.674 188.167 409.453

90.140 242.477 283.757 289.126 531.603

115.098 231.693 313.864 319.803 551.496

198.682 388.424 327.024 333.211 721.635

182.225 380.851 296.205 301.809 682.659

187.174 391.007 352.058 358.719 749.726

137.094 275.560 296.587 302.199 577.758

63.786 126.233 217.569 221.685 347.918

79.897 159.315 217.321 221.433 380.748

91.737 185.768 212.358 216.376 402.144

180.522 369.349 442.035 450.398 819.746

188.645 342.957 313.181 319.106 662.063

98.200 189.919 142.011 144.697 334.617

236.807 480.955 465.211 474.012 954.968

3.878.562 11.396.034 11.184.434 11.396.034 22.792.068

1.588.204

31

TARIKAN

TAHUN 2021

Tabel III-8: Trip Rate di Kab. Bandung Tahun 2016 - 2021

JML PENDUDUK

PENDUDUK USIA

SEKOLAH DAN USIA

PRODUKTIF

(7 S.D. 64 TAHUN)

BANGKITAN

PERJALANANTRIP RATE JML PENDUDUK

PENDUDUK USIA SEKOLAH

DAN USIA PRODUKTIF

(7 S.D. 64 TAHUN)

JML PENDUDUK


DAN USIA PRODUKTIF

(7 S.D. 64 TAHUN)

BANGKITAN

PERJALANANTRIP RATE

1 2 3 4 5 = (4) / (3) 6 7 8 9 = (8) / (7)

1 56.044 46.638 137.580 2,95 56.943 47.720 58.781 49.088 127.614 2,60

2 45.074 37.509 107.255 2,86 45.797 38.379 47.275 39.480 810.656 20,53

3 100.567 83.689 177.750 2,12 102.178 85.629 105.476 88.084 213.062 2,42

4 77.258 64.292 166.375 2,59 78.496 65.782 81.030 67.669 555.723 8,21

5 37.091 30.866 120.741 3,91 37.686 31.582 38.902 32.487 582.636 17,93

6 42.236 35.148 111.317 3,17 42.914 35.963 44.299 36.994 94.269 2,55

7 43.548 36.240 111.954 3,09 44.247 37.081 45.675 38.143 86.829 2,28

8 143.073 119.062 227.464 1,91 145.364 121.820 150.057 125.313 691.663 5,52

9 126.473 105.248 229.048 2,18 128.499 107.687 132.648 110.775 269.541 2,43

10 124.363 103.492 238.289 2,30 126.354 105.889 130.433 108.925 258.388 2,37

11 185.708 154.541 306.290 1,98 188.680 158.120 194.771 162.654 400.450 2,46

12 83.202 69.239 121.642 1,76 84.534 70.842 87.263 72.874 164.317 2,25

13 139.032 115.699 152.149 1,32 141.258 118.379 145.818 121.773 289.595 2,38

14 117.806 98.035 226.407 2,31 119.692 100.306 123.556 103.182 250.943 2,43

15 160.953 133.941 285.565 2,13 163.529 137.043 168.807 140.972 363.104 2,58

16 63.209 52.601 144.320 2,74 64.221 53.819 66.294 55.362 137.826 2,49

17 145.583 121.150 212.939 1,76 147.913 123.956 152.687 127.510 299.267 2,35

18 95.247 79.262 239.732 3,02 96.772 81.098 99.896 83.424 204.388 2,45

19 79.384 66.061 164.445 2,49 80.655 67.592 83.258 69.529 223.965 3,22

20 101.363 84.352 176.172 2,09 102.986 86.306 106.310 88.780 214.003 2,41

21 174.973 145.608 215.546 1,48 177.774 148.981 183.513 153.253 358.769 2,34

22 160.478 133.546 177.380 1,33 163.047 136.639 168.311 140.557 351.770 2,50

23 164.837 137.173 226.057 1,65 167.475 140.350 172.882 144.375 361.151 2,50

24 120.732 100.470 195.807 1,95 122.665 102.798 126.625 105.745 254.517 2,41

25 56.174 46.747 112.000 2,40 57.074 47.830 58.917 49.202 116.597 2,37

26 70.361 58.553 144.641 2,47 71.488 59.909 73.796 61.627 147.150 2,39

27 80.789 67.231 169.292 2,52 82.083 68.788 84.732 70.760 171.583 2,42

28 158.979 132.298 236.504 1,79 161.524 135.363 166.738 139.244 341.146 2,45

29 166.133 138.252 213.502 1,54 168.792 141.454 174.241 145.510 316.771 2,18

30 86.481 71.967 140.061 1,95 87.866 73.635 90.702 75.746 175.418 2,32

31 208.549 173.549 207.365 1,19 211.887 177.569 218.727 182.660 444.235 2,43

KABUPATEN 3.415.700 2.842.459 5.695.589 2,00 3.470.393 2.908.311 3.582.420 2.991.696 9.277.346 3,10

ZONA

20162013 2014

JML PENDUDUK


DAN USIA PRODUKTIF

(7 S.D. 64 TAHUN)

BANGKITAN



DAN USIA PRODUKTIF

(7 S.D. 64 TAHUN)

BANGKITAN



DAN USIA PRODUKTIF

(7 S.D. 64 TAHUN)

BANGKITAN

PERJALANAN

8 9 = (8) / (7) 8 9 = (8) / (7) 8

59.722 49.874 129.657 2,60 60.678 50.672 131.732 2,60 61.650 51.484 133.843

48.032 40.112 896.553 22,35 48.801 40.754 992.835 24,36 49.582 41.406 1.100.820

107.165 89.494 216.474 2,42 108.881 90.927 219.940 2,42 110.624 92.383 223.461

82.327 68.752 605.535 8,81 83.645 69.852 661.202 9,47 84.984 70.971 723.462

39.525 33.008 641.171 19,42 40.158 33.536 706.723 21,07 40.801 34.073 780.181

45.008 37.586 95.777 2,55 45.729 38.189 97.312 2,55 46.461 38.800 98.869

46.406 38.754 88.219 2,28 47.149 39.374 89.631 2,28 47.904 40.005 91.066

152.460 127.320 744.902 5,85 154.901 129.359 804.202 6,22 157.381 131.430 870.327

134.772 112.549 273.857 2,43 136.930 114.351 278.242 2,43 139.123 116.182 282.698

132.522 110.670 262.527 2,37 134.644 112.442 266.730 2,37 136.800 114.242 271.001

197.890 165.259 406.862 2,46 201.059 167.905 413.378 2,46 204.278 170.594 419.996

88.660 74.040 166.948 2,25 90.080 75.226 169.621 2,25 91.522 76.430 172.337

148.153 123.723 294.233 2,38 150.525 125.704 298.943 2,38 152.935 127.717 303.730

125.534 104.834 254.960 2,43 127.544 106.513 259.042 2,43 129.586 108.218 263.190

171.510 143.229 368.918 2,58 174.256 145.522 374.825 2,58 177.046 147.852 380.826

67.356 56.249 140.034 2,49 68.435 57.150 142.277 2,49 69.531 58.066 144.555

155.132 129.551 304.059 2,35 157.616 131.626 308.928 2,35 160.140 133.734 313.875

101.496 84.760 207.661 2,45 103.121 86.117 210.986 2,45 104.772 87.496 214.364

84.591 70.642 227.550 3,22 85.945 71.773 231.193 3,22 87.321 72.922 234.894

108.012 90.201 217.429 2,41 109.742 91.646 220.911 2,41 111.499 93.113 224.448

186.451 155.706 364.513 2,34 189.436 158.199 370.348 2,34 192.469 160.732 376.278

171.006 142.808 357.403 2,50 173.744 145.094 363.125 2,50 176.526 147.418 368.940

175.650 146.686 366.933 2,50 178.463 149.035 372.810 2,50 181.321 151.422 378.780

128.653 107.439 258.593 2,41 130.713 109.159 262.734 2,41 132.806 110.907 266.941

59.860 49.989 118.464 2,37 60.818 50.789 120.360 2,37 61.792 51.603 122.287

74.978 62.614 149.507 2,39 76.179 63.617 151.902 2,39 77.399 64.636 154.334

86.089 71.893 174.331 2,42 87.467 73.044 177.122 2,42 88.868 74.214 179.959

169.408 141.473 346.609 2,45 172.121 143.739 352.160 2,45 174.877 146.041 357.799

177.031 147.839 321.843 2,18 179.866 150.207 326.997 2,18 182.746 152.612 332.233

92.154 76.958 178.227 2,32 93.630 78.191 181.081 2,32 95.129 79.443 183.980

222.229 185.585 451.348 2,43 225.787 188.556 458.574 2,43 229.402 191.575 465.916

3.639.782 3.039.600 9.631.096 3,17 3.698.063 3.088.270 10.015.868 3,24 3.757.275 3.137.719 10.435.390

20192017 2018

TRIP RATE JML PENDUDUK


DAN USIA PRODUKTIF

(7 S.D. 64 TAHUN)

BANGKITAN


PENDUDUK USIA SEKOLAH DAN

USIA PRODUKTIF

(7 S.D. 64 TAHUN)

BANGKITAN

PERJALANANTRIP RATE

9 = (8) / (7) 8 9 = (8) / (7) 8 9 = (8) / (7)

2,60 62.637 52.308 135.985 2,60 63.640 53.146 138.163 2,60

26,59 50.376 42.069 1.221.989 29,05 51.183 42.743 1.358.013 31,77

2,42 112.395 93.862 227.039 2,42 114.195 95.365 230.675 2,42

10,19 86.345 72.107 793.146 11,00 87.728 73.262 871.194 11,89

22,90 41.454 34.618 862.545 24,92 42.118 35.173 954.944 27,15

2,55 47.205 39.421 100.453 2,55 47.961 40.052 102.061 2,55

2,28 48.671 40.645 92.524 2,28 49.450 41.296 94.005 2,28

6,62 159.901 133.534 944.135 7,07 162.461 135.672 1.026.592 7,57

2,43 141.351 118.043 287.226 2,43 143.614 119.933 291.824 2,43

2,37 138.990 116.071 275.340 2,37 141.216 117.930 279.750 2,37

2,46 207.549 173.325 426.721 2,46 210.872 176.100 433.553 2,46

2,25 92.987 77.654 175.095 2,25 94.476 78.897 177.899 2,25

2,38 155.384 129.762 308.593 2,38 157.872 131.840 313.534 2,38

2,43 131.661 109.951 267.404 2,43 133.769 111.711 271.685 2,43

2,58 179.881 150.219 386.924 2,58 182.761 152.625 393.119 2,58

2,49 70.644 58.995 146.869 2,49 71.775 59.940 149.221 2,49

2,35 162.704 135.875 318.901 2,35 165.309 138.050 324.006 2,35

2,45 106.450 88.897 217.797 2,45 108.155 90.321 221.285 2,45

3,22 88.719 74.090 238.655 3,22 90.140 75.276 242.477 3,22

2,41 113.284 94.604 228.041 2,41 115.098 96.119 231.693 2,41

2,34 195.551 163.306 382.303 2,34 198.682 165.920 388.424 2,34

2,50 179.353 149.779 374.848 2,50 182.225 152.177 380.851 2,50

2,50 184.224 153.846 384.844 2,50 187.174 156.310 391.007 2,50

2,41 134.933 112.683 271.216 2,41 137.094 114.488 275.560 2,41

2,37 62.781 52.429 124.244 2,37 63.786 53.268 126.233 2,37

2,39 78.638 65.671 156.805 2,39 79.897 66.722 159.315 2,39

2,42 90.291 75.402 182.840 2,42 91.737 76.610 185.768 2,42

2,45 177.677 148.379 363.528 2,45 180.522 150.755 369.349 2,45

2,18 185.672 155.056 337.553 2,18 188.645 157.538 342.957 2,18

2,32 96.652 80.715 186.926 2,32 98.200 82.007 189.919 2,32

2,43 233.075 194.642 473.376 2,43 236.807 197.759 480.955 2,43

3,33 3.817.435 3.187.958 10.893.866 3,42 3.878.562 3.239.006 11.396.034 3,52

2019 2020 2021

JS JL JS/JLCFDR

TERBAIK

CFDR

TERBURUK

PERJALANAN

2013

2 3 4 = 3/2 5 6 7

16 Arjasari 19 Balendah 28,8 8,4 3,43 1

22 Cimenyan-Cilengkrang 24 Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek 35,2 11,3 3,12 2

16 Arjasari 17 Pangalengan 32,9 11,7 2,81 3

16 Arjasari 24 Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek 40,4 14,5 2,79 4

12 Pasirjambu 17 Pangalengan 40,6 14,9 2,72 5

2 Soreang-Kutawaringin 7 Kutawaringin 2,2 2,2 1,00 1

25 Ciparay 28 Majalaya 4,2 4,1 1,02 2

20 Ciparay 21 Pacet-Kertasari 8,6 8,3 1,04 3

1 Soreang 11 Banjaran-Cimaung 8,3 8,0 1,04 4

4 Cangkuang-Katapang 11 Banjaran-Cimaung 5,2 4,9 1,06 5

22 Cimenyan-Cilengkrang 24 Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek 35,2 11,3 3,12 17.618 54.880,85 1

8 Margaasih 7 Kutawaringin 9,1 3,8 2,39 20.751 49.693,18 2

24 Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek 22 Cimenyan-Cilengkrang 35,2 11,3 3,12 15.042 46.856,50 3

7 Kutawaringin 8 Margaasih 9,1 3,8 2,39 19.365 46.374,08 4

30 Cikancung 29 Cicalengka-Nagreg 11,5 6,7 1,72 26.812 46.020,60 5

16 Arjasari 10 Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk-Arjasari 18,5 7,2 2,57 17.318 44.497,64 6

29 Cicalengka-Nagreg 30 Cikancung 11,5 6,7 1,72 23.033 39.534,25 7

17 Pangalengan 16 Arjasari 32,9 11,7 2,81 13.822 38.866,99 8

24 Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek 23 Cileunyi 15,5 6,8 2,28 16.549 37.721,99 9

3 Katapang 10 Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk-Arjasari 13,9 6,2 2,24 16.795 37.653,31 10

28 Majalaya 4 Cangkuang-Katapang 27,9 21,8 1,28 200 255,96 1

30 Cikancung 4 Cangkuang-Katapang 37,8 29,3 1,29 200 258,02 2

3 Katapang 29 Cicalengka-Nagreg 44,8 34,2 1,31 200 261,99 3

3 Katapang 23 Cileunyi 30,4 22,7 1,34 200 267,84 4

3 Katapang 28 Majalaya 29,5 21,7 1,36 200 271,89 5

29 Cicalengka-Nagreg 4 Cangkuang-Katapang 48,8 35,3 1,38 200 276,49 6

3 Katapang 25 Ciparay 25,9 18,3 1,42 200 283,06 7

30 Cikancung 2 Soreang-Kutawaringin 44,2 31,2 1,42 200 283,33 8

28 Majalaya 2 Soreang-Kutawaringin 34,3 24,2 1,42 200 283,47 9

2 Soreang-Kutawaringin 28 Majalaya 34,3 24,2 1,42 201 284,89 10

Tabel III-9: Crow Fly Distance Ratio Tertimbang di Kab. Bandung

ZONA ASAL TUJUAN DAN SEBALIKNYA

1

RASIO TERTIMBANG

TERBAIK

RASIO TERTIMBANG

TERBURUK

9 = 4 * 78 = 4 * 7

RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 IV-1

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Merujuk pada Pasal 272 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa

RENSTRA Perangkat Daerah yang mempedomani RPJMD memuat tujuan, sasaran, program

dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Dengan demikian, melalui RENSTRA 2016 – 2021 ini Perangkat Daerah di

Kabupaten Bandung tidak perlu lagi menetapkan visi dan misi. Tujuan, sasaran jangka

menengah, strategi dan kebijakan yang ditetapkan, diarahkan untuk dapat mendorong

pencapaian visi dan misi Bupati Bandung, selaras dengan pencapaian sasaran, program dan

kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan untuk

tercapainya sasaran pembangunan nasional.

A. VISI DAN MISI BUPATI BANDUNG

Mengulas ulang yang telah dipaparkan dalam BAB II, bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati

Bandung dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah ‘Memantapkan Kabupaten Bandung yang

Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan

Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan’.

Misi yang dirumuskan dalam upaya pencapaian visi tersebut di Tahun 2020 adalah

sebanyak 9 (sembilan) misi.

Misi (1) meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.

Misi (2) mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

Misi (3) mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan tata ruang wilayah

serta memperhatikan aspek kebencanaan.

Misi (4) meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi (5) menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif.

Misi (6) meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Misi (7) meningkatkan kemandirian desa.

Misi (8) meningkatkan reformasi birokrasi.

Misi (9) meningkatkan kemanan dan ketertiban umum wilayah.


Tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung dalam melaksanakan urusan perhubungan atau

manajemen sistem transportasi, diarahkan untuk menunjang sistem ekonomi yang tumbuh

berkembang dan berdaya saing. Sistem transportasi yang handal mengadopsi azas

keseimbangan antara kepentingan ekonomi-sosial-lingkungan, mengedepankan peningkatan

aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi umum yang handal dibandingkan mobilitas

kendaraan pribadi, untuk meminimalisir dampak negatif lingkungan dari sektor transportasi,

baik dari sisi emisi gas buang kendaraan bermotor maupun penggunaan bahan bakar minyak.

Pelaksanaan tugas fungsi DISHUB berkaitan langsung dengan pencapaian Misi (3)

Misi (5) Misi (6) Misi (8) dan Misi (9).

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISHUB KAB. BANDUNG

Dengan mengacu kepada, mendasari serta menyelaraskan dengan:

1. Pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021;

2. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Kementerian Perhubungan;

3. Isu-isu dan analisis strategis;

tujuan DISHUB Kab. Bandung dalam melaksanakan urusan perhubungan di Kab. Bandung,

ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun sasaran yang ditetapkan merupakan hasil yang akan

dicapai secara nyata atau kuantitatif dalam rumusan yang lebih spesifik dan lebih terukur

dibanding tujuan.

Sehingga demikian, pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah DISHUB

Kab. Bandung untuk pentahapan pembangunan Tahun 2016 – 2020 beserta indikator kinerja

yang ditargetkan per tahunnya, dirumuskan dengan memahami konsep tersebut. Dan

mengingat tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung saat ditetapkannya RENSTRA ini masih

merujuk pada Perbup 5 Tahun 2008, sementara dokumen RENSTRA ini harus sudah

mengakomodir ketentuan pemetaan urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan proses

restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah yang tengah berlangsung di Kabupaten

Bandung, maka matriks tujuan dan sasaran jangka menengah DISHUB Kab. Bandung untuk

Tahun 2016 s.d. 2020 dipilah berdasar jenis urusan perhubungan, urusan pekerjaan umum

dan penataan ruang, serta manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (yang

umumnya berkaitan dengan belanja rutin atau belanja perangkat daerah).


Sebagai kesimpulan, tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi DISHUB Kab.

Bandung untuk jangka menengah Tahun 2016 s.d. 2020, adalah:

1. Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan.

a. Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas layanan transportasi.

Sasaran 1: Perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di Tahun 2020.

Sasaran 2: Peningkatan kontribusi layanan transportasi terhadap perekonomian.

b. Tujuan 2: Meningkatkan penggunaan angkutan umum.

Sasaran 1: Pencapaian angka moda share 2,16% di Tahun 2020.

c. Tujuan 3: Meningkatkan keselamatan dan pengawasan ketertiban transportasi.

Sasaran 1: Peningkatan kelaikan jalan sarana transportasi.

Sasaran 2: Penurunan jumlah gangguan ketertiban transportasi (hari biasa, hari

raya, dan periode bencana).

Sasaran 3: Peningkatan promosi dan kemitraan keselamatan.

d. Tujuan 4: Mengendalikan polusi udara dari sektor transportasi.

Sasaran 1: Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi.

2. Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.

Tujuan 1: Meningkatkan pelayanan publik bidang perhubungan.

Sasaran 1: Peningkatan kapasitas aparatur perhubungan.

Sasaran 2: Terwujudnya good governance.

Sementara terkait pelaksanaan sebagian urusan bidang komunikasi dan informatika di

Tahun 2016 (catatan: mulai Tahun 2017 tugas fungsi ini dihapus dari kelembagaan DISHUB),

tujuan dan sasarannya adalah:

1. Tujuan: Menyediakan jaringan infrastruktur wilayah perkotaan.

2. Sasaran: Pengendalian dan pengembangan jaringan telekomunikasi.


Adapun mengingat Pasal 7 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

bahwa penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah dilaksanakan oleh beberapa instansi yang

memiliki tugas dan fungsi di bidang jalan, bidang sarana dan prasarana LLAJ, bidang

pengembangan industri LLAJ, bidang pengembangan teknologi LLAJ, serta di bidang

‘registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum,

operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas’.

Sementara literatur perencanaan wilayah menyatakan bahwa kegiatan transportasi

merupakan akibat dari fungsi tata guna lahan. Oleh karena itu, dalam konsep tujuan dan

sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung untuk jangka menengah

Tahun 2016 s.d. 2020 tersebut di atas, terdapat dua sasaran yang merupakan sasaran yang

harus dicapai bersama oleh beberapa instansi, sehingga bahasa sasaran dimaksud didorong

untuk menjadi indikator kinerja daerah.

1. Tingkat pelayanan jalan (Level of Service – LoS); dapat terukur dengan sangat dominan

oleh kecepatan lalu lintas dan kapasitas jalan, di mana hal ini menjadi fungsi instansi

pengelola bidang jalan. Peran DISHUB dalam perbaikan tingkat pelayanan jalan adalah

mengatur dan mengendalikan pergerakan kendaraan, melalui penyediaan perlengkapan

jalan sebagai wujud dari manajemen dan rekayasa lalu lintas, sehingga pada akhirnya

akan mempengaruhi volume lalu lintas sebagai salah satu alat ukur tingkat pelayanan jalan.

Target LoS sebagaimana tertuang dalam BAB 9 RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021 adalah

sebagai berikut:

Th 2015 = D (2,89)

Th 2016 = D (3)

Th 2017 = D (3,2)

Th 2018 = D (3,5)

Th 2019 = D (3,7)

Th 2020 = C (4)


2. Tingkat penggunaan angkutan umum (moda share); terukur dengan membandingkan

jumlah pengguna angkutan umum, terhadap total pergerakan lalu lintas yang terbangkitkan

di suatu wilayah. Mengingat bahwa pergerakan lalu lintas merupakan dampak dari fungsi

tata guna lahan, maka sasaran ini menjadi sangat dipengaruhi oleh kebijakan guna lahan

yang mengadopsi transit oriented development, yang perlu diinisiasi oleh peran instansi

di bidang penataan ruang. Peran DISHUB dalam peningkatan moda share adalah

penyediaan layanan angkutan umum dan fasilitasnya seperti terminal.

Merujuk data primer Tahun 2016, bahwa jumlah penumpang angkutan umum yang

beroperasi di Kabupaten Bandung (baik trayek lokal, AKDP, maupun perbatasan) di Tahun

2016 terhitung mencapai 262.114 orang per hari, dengan ketersediaan layanan angkutan

sebanyak 358.158 seat per hari.

Target seat yang disediakan setiap tahunnya, diharapkan mampu mendorong jumlah

pengguna angkutan umum, yang mana jumlah pengguna yang diharapkan di Tahun 2020

‘setidaknya’ sama dengan pengguna di Tahun 2013 (setara dengan 670.940 penumpang per

hari). Dengan prinsip ‘planning by design, not by demand ‘ maka jumlah layanan angkutan

umum yang harus tersedia di Tahun 2020 = 𝟏

𝟕𝟎% x target jumlah penumpang = 958.486

seat per hari.

Adapun jumlah seat dan penumpang untuk Tahun 2017 s.d. 2019, dihitung dengan distribusi

normal atas range angka penumpang dan seat dari Tahun 2016 s.d. 2020 untuk

interval 5 tahun. Dengan demikian, orientasi moda share Kabupaten Bandung yang

diharapkan, melalui penyediaan layanan angkutan umum, adalah sebagai berikut:

Tabel IV-1: Ekspektasi Moda Share di Kabupaten Bandung

terhadap Target Penyediaan Layanan Angkutan Umum

Tahun

Target ketersediaan

layanan angkutan umum

(seat per hari)

Jumlah penumpang

yang diharapkan

per hari

Prediksi jumlah

perjalanan per

hari

Moda share

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) / (4)

2016 358.158 262.114 18.554.693 1,41%

2017 520.458 364.321 19.262.192 1,45%

2018 666.467 466.527 20.031.737 1,57%

2019 812.476 568.734 20.870.781 1,84%

2020 958.486 670.940 21.787.732 2,16%


Adapun terkait target pembangunan gedung parkir off street (dalam BAB V ditampilkan

sebagai indikator program urusan perhubungan pada rekening 07.15 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan), peng-kuantitatif-an pemenuhan kebutuhan atau

targetnya s.d. 100% yang didasarkan pada jumlah perjalanan di setiap kecamatan, serta

pembobotan tahapannya, adalah sebagaimana Tabel IV-2 berikut ini.

Tabel IV-2: Pengukuran

Tingkat Ketersediaan Gedung Parkir Off Street di Kabupaten Bandung

No. Kecamatan

Jml

perjalanan

per hari

(Th. 2013)

Bobot tahapan pembangunan gedung parkir

per kecamatan

FS Pengadaan

lahan DED Konstruksi

% target

dari seluruh

kecamatan

15% 20% 15% 50% 100%

1 Soreang 820.237 0,87% 1,16% 0,87% 2,90% 5,80%

2 Cileunyi 816.641 0,87% 1,15% 0,87% 2,89% 5,77%

3 Ciparay 812.268 0,86% 1,15% 0,86% 2,87% 5,74%

4 Katapang 760.832 0,81% 1,08% 0,81% 2,69% 5,38%

5 Banjaran 738.602 0,78% 1,04% 0,78% 2,61% 5,22%

6 Dayeuhkolot 683.266 0,72% 0,97% 0,72% 2,41% 4,83%

7 Kutawaringin 666.772 0,71% 0,94% 0,71% 2,36% 4,71%

8 Margahayu 645.513 0,68% 0,91% 0,68% 2,28% 4,56%

9 Bojongsoang 640.334 0,68% 0,91% 0,68% 2,26% 4,53%

10 Margaasih 606.991 0,64% 0,86% 0,64% 2,15% 4,29%

11 Majalaya 598.194 0,63% 0,85% 0,63% 2,11% 4,23%

12 Baleendah 537.717 0,57% 0,76% 0,57% 1,90% 3,80%

13 Rancaekek 463.485 0,49% 0,66% 0,49% 1,64% 3,28%

14 Arjasari 421.196 0,45% 0,60% 0,45% 1,49% 2,98%

15 Ibun 420.981 0,45% 0,60% 0,45% 1,49% 2,98%

16 Pangalengan 417.496 0,44% 0,59% 0,44% 1,48% 2,95%

17 Solokan

Jeruk 413.966 0,44% 0,59% 0,44% 1,46% 2,93%

18 Cilengkrang 411.276 0,44% 0,58% 0,44% 1,45% 2,91%

19 Pacet-

Kertasari 403.084 0,43% 0,57% 0,43% 1,42% 2,85%

20 Balendah 395.133 0,42% 0,56% 0,42% 1,40% 2,79%

21 Rancaekek 386.699 0,41% 0,55% 0,41% 1,37% 2,73%

22 Nagreg 378.189 0,40% 0,53% 0,40% 1,34% 2,67%

23 Cangkuang 320.101 0,34% 0,45% 0,34% 1,13% 2,26%


No. Kecamatan

Jml

perjalanan

per hari

(Th. 2013)

Bobot tahapan pembangunan gedung parkir

per kecamatan

FS Pengadaan

lahan DED Konstruksi

% target

dari seluruh

kecamatan

15% 20% 15% 50% 100%

24 Cimenyan 285.647 0,30% 0,40% 0,30% 1,01% 2,02%

25 Cikancung 260.983 0,28% 0,37% 0,28% 0,92% 1,84%

26 Ciwidey 249.227 0,26% 0,35% 0,26% 0,88% 1,76%

27 Cicalengka 219.493 0,23% 0,31% 0,23% 0,78% 1,55%

28 Pasirjambu 215.077 0,23% 0,30% 0,23% 0,76% 1,52%

29 pameungpeuk 143.071 0,15% 0,20% 0,15% 0,51% 1,01%

30 Rancabali 15.277 0,02% 0,02% 0,02% 0,05% 0,11%

JUMLAH 14.147.742 15,00% 20,00% 15,00% 50,00% 100,00%

Maksud dari Tabel IV-2 di atas adalah bahwa, seandainya di Tahun 2018, terlaksanakan

kajian FS dan pembebasan lahan untuk gedung parkir off street di Kec. Dayeuhkolot, maka

capaian target pembangunan gedung parkir off street di Kab. Bandung baru sekitar 1,69%.

Dan jika di Tahun 2018 dilaksanakan hal yang sama untuk Kec. Rancaekek, maka capaian target

pembangunan gedung parkir off street di Kab. Bandung mencapai 2,84%.

Sebagai kesimpulan, Tabel IV-3 merangkum tujuan, sasaran, beserta indikator kinerja

DISHUB Kab. Bandung yang ditargetkan per tahunnya untuk pentahapan pembangunan Tahun

2016 s.d. 2020 ke dalam bentuk matriks.


Tabel IV-3: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2020


C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam RENSTRA ini adalah strategi dan kebijakan DISHUB Kab. Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah,

yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Perubahan RPJMD. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi

dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tabel IV-4 merangkum strategi dan

kebijakan untuk mencapai sasaran sesuai target indikator yang ditetapkan.

Tabel IV-4: Penentuan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2016 – 2020

No Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan

1

Perbaikan tingkat

pelayanan jalan pada

level LoS C di Tahun

2020

Tingkat ketersediaan

perlengkapan jalan (%)

Dilaksanakan dalam konteks manajemen dan rekayasa lalu lintas

secara utuh per kawasan (integrasi manajemen lalu lintas dengan

manajemen angkutan jalan serta dengan andalalin/pengendalian

tata ruang)

Melibatkan peran serta stakeholders Forum LLAJ dalam

perencanaannya.

Urutan prioritas pemasangan: daerah

rawan kecelakaan, lintasan angkutan

umum, kawasan yang sudah final

penetapan RDTR-nya, hasil bottom

up planning.

2

Peningkatan

kontribusi layanan

transportasi

terhadap

perekonomian

Persentase pemilik kendaraan

angkutan umum yang secara

finansial mampu memenuhi

persyaratan administrasi

pengusahaan angkutan umum (%)

Inovasi peningkatan nilai ekonomi pengusahaan angkutan umum,

dengan menjadikan aspek kesetaraan sosial (responsive gender)

sebagai nilai jual pelayanan

Subsidi terhadap penyedia jasa

angkutan umum

Pengembangan sistem pemberian

insentif bagi penyedia jasa yang

bernilai ekonomi

Tingkat pencapaian target PAD

Bidang Perhubungan (%)

Memantapkan fungsi PAD sebagai alat pengendalian jaringan

trayek

Akurasi data potensi

Pengendalian layanan melalui

prosedur administratif



3

Pencapaian angka

moda share 2,16%

di Tahun 2020

Ketersediaan layanan angkutan

umum (seat per hari) Review jaringan trayek eksisting, tidak hanya trayek

lokal, tetapi juga trayek AKDP dan kebutuhan AKAP.

Inovasi pengembangan sarana transportasi

Inovasi peningkatan nilai ekonomi pengusahaan

angkutan umum, dengan menjadikan aspek kesetaraan

sosial (responsive gender) sebagai nilai jual pelayanan

Mengintensifkan koordinasi dengan Pemkot Bandung

dan Pemprov Jawa Barat dalam rangka fasilitasi

pergerakan dominan di Kabupaten Bandung

menuju/dari Kota Bandung

Subsidi terhadap penyedia jasa dan pengguna

angkutan umum

Pengembangan sistem pemberian insentif bagi

penyedia jasa dan pengguna angkutan umum, yang

bernilai ekonomi atau peningkatan kualitas

pelayanan

Target untuk mengembalikan moda share di

Tahun 2013 (setara dengan 670.940 penumpang

per tahun)

Seat yang disediakan = 𝟏

𝟕𝟎% x jumlah pengguna

angkutan umum yang ditargetkan

Jumlah pengguna angkutan umum

(penumpang per hari)

Tingkat ketersediaan ruang

operasional terminal (%)

Rancang bangun terminal dengan memperhatikan

konsep TOD

Perencanaan kebutuhan pemeliharaan terminal

Optimalisasi sumber daya yang dimiliki (lahan

terminal eksisting)

Perencanaan kebijakan bagi investor

pembangunan terminal

4

Peningkatan

kelaikan jalan

sarana

transportasi



uji yang melaksanakan uji baru

dan uji berkala)

Memaksimalkan layanan pengujian kendaraan

bermotor yang ada

Meningkatkan peran kegiatan pemeriksaan kendaraan

di jalan

Pengendalian kelaikan jalan sarana transportasi

melalui prosedur administratif

5

Penurunan jumlah

gangguan

ketertiban

transportasi (hari

biasa, hari raya,

dan periode

bencana)

Ketersediaan alat pengendali

dan pengaman jalan portable,

terdiri dari traffic cone, water

barrier, rambu portable (buah)

Manajemen pengelolaan barang

Koordinasi penggunaan dan pemeliharaan bersama

dengan Kepolisian dan masyarakat pengguna lahan di

pinggir jalan

Meningkatkan peran serta masyarakat pengguna jalan

dalam menjaga perlengkapan jalan

Penggunaan alat pengendali dan pengaman jalan

dengan fokus utama antisipasi traffic

pengendalian bencana dan hari raya

Penurunan ratio jumlah

pelanggaran lalu lintas terhadap

LHR dibanding tahun 0 (%) Memaksimalkan kegiatan pengaturan dan pengawasan

lalu lintas di jalan

Kegiatan pengaturan dan pengawasan

dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kepolisian Jumlah hari yang dampak LLAJ-

nya terkendali (hari)



6

Peningkatan promosi

dan kemitraan

keselamatan

Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau

lalu lintas (%) Memaksimalkan teknologi informasi Pemilahan jenis informasi

Tingkatan peran serta stakeholders dalam

pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun 0 (%)

7

Penurunan emisi

GRK dari sektor

transportasi

Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi

dari Tahun 0 (%)

Mendorong persyaratan lulua uji emisi

dalam perpanjangan STNK Koordinasi dengan pengelola SAMSAT

Peningkatan jumlah pengemudi terlatih smart driving

dari Tahun 0 (orang) Pelaksanaan pelatihan Prioritas bagi pengemudi angkutan umum

8

Peningkatan

kapasitas aparatur

perhubungan

Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat teknis

transportasi darat dari Tahun 0 (%)

Optimalisasi diklat teknis yang

diselenggarakan oleh Badan

Pengembangan SDM Perhubungan di

Kemenhub

Manajemen distribusi peluang peningkatan

kompetensi kepada seluruh pegawai

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

pegawai

Intensifikasi pengawasan melekat

Profesionalitas pengelolaan belanja

tidak langsung,pada rekening

tambahan penghasilan berbasis

kinerja (TPP)

Objektifitas dan profesionalitas penilaian

dari atasan langsung

9 Upaya mewujudkan

good governance

IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan Pelayanan yang berorientasi pada

konsumen

Pelaksanaan survey pengukuran kinerja dan

IKM secara rutin tiap tahun

Capaian kinerja output dan outcome (%) Meningkatkan integritas para

pengelola kegiatan

Penjadwalan penyusunan dokumen

SAKIP

Sosialisasi rencana kinerja di

lingkungan internal

Dokumen SAKIP merupakan output tim

yang dibentuk oleh kepala perangkat

daerah

Komitmen di antara seluruh pejabat

struktural

10

Pengembangan

jaringan

telekomunikasi fiber

optik

Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian

menara telekomunikasi Pelaksanaan kegiatan dalam rangka

pengembangan infrastruktur

perkotaan

Menyesuaikan dengan rencana

restrukturisasi kelembagaan Persentase perencanaan penataan infrastruktur

postel

Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai %

12,04 16,01 20,79 26,97 29,48 32,00 Rata-rata

*Target 100%

1.393 8,61 1.784 11,03 2.164 13,38 2.579 15,95 2.729 16,87 2.894 17,89 Rambu lalu lintas (16.170 unit)

48.415 1,56 72.625 2,34 78.246 2,52 86.446 2,79 94.646 3,05 102.846 3,31 Marka Jalan (3.108.875 meter1)

22 15,83 42 30,22 58 41,73 68 48,93 78 56,12 88 63,32 Warning Light (139 unit)

3 9,68 5 16,13 5 16,13 7 22,58 9 29,03 11 35,49 Traffic Light (31 unit)

146 12,64 178 15,41 229 19,83 279 24,15 329 28,48 379 32,81 Guardrail (1.155 beam )

18 2,19 43 5,17 112 13,48 132 15,87 152 18,28 172 20,68 Cermin Tikungan (831 buah)

728 32,91 758 34,27 784 35,44 799 36,12 814 36,80 829 37,48 Traffic cone , water barrier dan rambu portable (2.212 buah)

6 19,35 6 19,35 6 19,35 6 19,35 6 19,35 6 19,35 Kamera pantau lalu lintas (31 titik)

0,75 1,21 0,75 1,21 0,75 1,21 4 6,05 7 10,89 10 15,73 Lajur sepeda (62 km)

83 29,96 98 35,38 133 48,01 148 53,43 163 58,85 178 64,26 Zebra cross dan ZoSS (277 titik)

- 0,00 2 13,33 2 13,33 2 13,33 2 13,33 2 13,33 Pelican Crossing (15 unit)

70 2,57 85 3,12 93 3,41 97 3,56 101 3,71 105 3,85 Halte dan shelter (2.728 unit)

620 20,06 656 21,22 1.312 42,45 2.735 88,47 2.735 88,47 2.735 88,47 Ruang parkir on dan off street (3.091 SRP)

Nilai adalah jumlah kendaraan yang memiliki kelengkapan

administrasi izin penyelenggaraan angkutan (izin trayek)

Total kendaraan yang seharusnya memiliki kelengkapan administrasi

izin penyelenggaraan angkutan dari DISHUB Kab. Bandung s.d.

Tahun 2016 (trayek lokal 2093 kend, trayek perbatasan 308 kend, dan

angkutan kawasan tertentu 95 kend)

= 2.496 kendaraan


Bidang Perhubungan (%)98,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tabel IV-3: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2020

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran


Keterangan2015 2016 (Tahun 1) 2017 (Tahun 2) 2018 (Tahun 3) 2019 (Tahun 4) 2020 (Tahun 5)


Perbaikan tingkat pelayanan

jalan pada level LoS C di Tahun

2020

Tingkat ketersediaan perlengkapan

jalan (%)

Meningkatkan

kapasitas layanan

transportasi

Peningkatan kontribusi layanan

transportasi terhadap

perekonomian






dalam

trayek

2073

tidak

dalam

trayek

68

90,00 95,00 100,0085,78

dalam

trayek

1961

tidak

dalam

trayek

75

81,57 85,00






umum (seat per hari)358.158 358.158 520.458 666.467 812.476 958.486 Target Tahun 2016 berdasarkan data primer


(penumpang per hari)398.389 262.114 364.321 466.527 568.734 670.940 Target Tahun 2016 berdasarkan data primer


operasional terminal 31.256 53,79 31.256 53,79 31.256 53,79 31.256 53,79 32.044 55,15 33.417 57,51

Total kebutuhan luas lahan dan gedung 9 terminal di Kab. Bandung

58.108 m2

Kolom nilai adalah luas lahan dan gedung yang efektif digunakan di 9

terminal eksisting

Peningkatan kelaikan jalan

sarana transportasi



uji yang melaksanakan uji baru dan

uji berkala)

100 100 100 100 100 100

Ketersediaan alat pengendali dan

pengaman jalan portable, terdiri

dari traffic cone , water barrier ,

rambu portable (buah)

728 758 784 799 814 829 ketersediaan alat s.d. tahun rencana



tahun 0 (%)

0 10 11 12 13 14Jumlah Pelanggaran Tahun 2015 sebanyak 168.038 kasus (yang terjaring

pada saat Operasi Wasdal Lalin)

Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya

terkendali (hari)365 100 366 100 365 100 365 100 365 100 366 100

Tingkat aksesibilitas publik

terhadap kamera pantau lalu lintas

(%)

10,00 26,67 43,33 60,00 60,00 60,00

Jumlah kamera pantau lalu lintas s.d. tahun 2014 adalah 3 unit, dan s.d.

tahun 2015 adalah 6 unit dari total kebutuhan yang direncanakan

sebanyak 30 unit (2016 s.d. 2020 belum teralokasikan rencana

pengadaan kamera pantau lalu lintas).

Tahapan akses publik terhadap kamera pantau lalu lintas tahun 2016

adalah 33,33%, tahun 2017 33,33% dan 2018 adalah 33,33% sehingga

akses publik terhadapa kamera pantau lalu lintas terlaksana 100% di

tahun 2018



keselamatan lalu lintas dari Tahun

0 (%)

7.863 0 10.887 38,46 11.401 45,00 15.212 55,00 16.512 65,00 21.109 75,00

% peningkatan peran serta stakeholders adalah peningkatan jumlah

follower dan visitor fasilitas informasi lalu lintas dan angkutan

(website,fb,fanspage,instagram,tweeter), serta jumlah partisipan aktif

Forum LLAJ dan WTN s.d. tahun rencana dibandingkan dengan jumlah di

Tahun 0

Mengendalikan

polusi udara dari

sektor

transportasi

Penurunan emisi GRK dari

sektor transportasi


melakukan uji emisi dibanding

Tahun 0 (%)

271 - 417 53,87 379 40 433 60 487 80 542 100

Jumlah Kendaraan melakukan uji emisi di tahun 0 (2015 = 271

kendaraan)

Nilai tahun 2016 = realisasi

Penurunan jumlah gangguan

ketertiban transportasi (hari

biasa, hari raya, dan periode

bencana)

Peningkatan promosi dan

kemitraan keselamatan

Meningkatkan

penggunaan

angkutan umum

Meningkatkan

keselamatan dan

pengawasan

ketertiban

transportasi

Pencapaian angka moda share

2,16% di Tahun 2020





Peningkatan jumlah aparatur yang

lulus diklat teknis transportasi

darat dari Tahun 0 (%)

68 0,00 87 3,00 91 5,00 96 8,00 100 10,00 104 13,00Merujuk kompetensi SDM LLAJ, ASD, dan Kereta Api berdasar

Permenhub No. PM. 8 Tahun 2014

Nilai rata-rata kinerja pegawai

pada LPTJ/SKP pegawai84,03 90 91 92 93 95

IKM terhadap pelayanan publik

bidang perhubungann/a 3,4 3,7 3,8 3,9 4 tahun 2014 dan 2015 belum dilaksanakan survey IKM

Capaian kinerja output dan

outcome program-kegiatan (%)115,49 100 100 100 100 100



telekomunikasi

55,56

Persentase perencanaan penataan

infrastruktur postel37,50

Menyediakan

jaringan

infrastruktur

wilayah

perkotaan

Pengembangan jaringan

telekomunikasi fiber optik

indikator tahun 2016

tahun 2017 dst. Kewenangan dihilangkan dari DISHUB


Meningkatkan

pelayanan publik

bidang

perhubungan

Peningkatan kapasitas

aparatur perhubungan

Terwujudnya good governance

Urusan Pemerintahan: 'Sebagian' Bidang Komunikasi dan Informasi (berdasar Perbup No. 5 Tahun 2008, yang hilang mulai Tahun 2017)

RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 V-1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam Bab V dikemukakan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif

untuk mencapai target sasaran yang diindikasikan. Program yang dietapkan dalam RENSTRA

ini adalah program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DISHUB Kab.

Bandung selaku perangkat daerah yang menangani urusan perhubungan. Namun pun demikian

program dan kegiatan Tahun 2016 masih merekam program dan kegiatan terkait urusan

kominfo, mengingat bahwa DISHUB masih melaksanakan tugas terkait sebagian urusan

kominfo pada Seksi Postel berdasar Perbup 5 Tahun 2008, yang sekiranya dalam rencana

restrukturisasi kelembagaan di Tahun 2017, tidak lagi menjadi tugas fungsi DISHUB Kab.

Bandung.

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu perangkat

daerah dalam RPJMD Kab. Bandung, dalam Bab ini dijabarkan ke dalam rencana kegiatan

perangkat daerah. Pemilihan kegiatan didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka

menengah DISHUB Kab. Bandung. Indikator keluaran program prioritas diarahkan untuk

dijadikan indikator kinerja program yang berisi outcome program, dengan beberapa

penyelarasan berdasarkan pertimbangan teknis operasional dan literatur.

Selain program, kegiatan, dan pagu indikatif, Bab ini juga menginventarisir kelompok

sasaran kegiatan, yang menunjukkan pihak penerima manfaat langsung dari kegiatan dimaksud.

Akuntabilitas kinerja kegiatan-kegiatan yang ditetapkan terlihat dari indikator output dan

indikator outcome, sebagaimana indikator sasaran yang ditetapkan dalam Bab IV.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif untuk setiap kegiatan di Tahun 2016 s.d. 2020 pada Dinas Perhubungan Kab. Bandung

dituangkan dalam Tabel V-1. Dari Tabel V-1 dapat ditelaah bahwa masih terdapat beberapa

perbedaan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif antara RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 dengan RENSTRA Dinas

Perhubungan Kabupaten Bandung. Perbedaan kode rekening kegiatan dan pagu indikatif

dipaparkan lebih terinci dalam Tabel V-2, sementara pertimbangan-pertimbangan yang

melatarbelakangi perbedaan-perbedaan dimaksud ditampilkan dalam Tabel V-1 dengan latar

belakang warna ‘shading coklat muda’.

Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-2

Tabel V-1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

Indikatif

Perangkat Daerah: DISHUB Kab. Bandung


Tabel V-2: Perbedaan Kode Rekening Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2016 - 2020


Adapun berikut ini beberapa penjelasan lanjutan terkait perbedaan-perbedaan yang

ada dan diputuskan untuk tetap terekam dalam RENSTRA:

1. Di tahun rencana 2017, dalam RPJM/RKPD masih terdapat rekening kegiatan 10.11 yang

mana merupakan rekaman hasil kegiatan Musrenbang. Adapun rekening yang digunakan

untuk kegiatan dimaksud tidak tepat, mengingat tidak ada rekening program 10 untuk

urusan perhubungan. Adapun output dan pagu kegiatan sudah dialihkan ke rekening 19.11.

2. Terdapat beberapa rekening program dan kegiatan yang diganti, tanpa mengganti output

kegiatannya. Hal tersebut dilakukan dengan alasan:

a. penyelarasan nomenklatur kegiatan dengan nomenklatur program, sehingga indikator

capaian program dan outcome kegiatan lebih selaras.

b. pemilahan output kegiatan berdasarkan struktur organisasi perangkat daerah yang

baru di Tahun 2017.

3. Rekening program 18 tidak lagi digunakan mulai Tahun 2017, mempertimbangkan

ketidaksesuaian antara nomenklatur program dengan nomenklatur kegiatan di bawahnya.

Adapun output kegiatan dialihkan ke rekening lain yang dipertimbangkan lebih sesuai

berdasar literature maupun rincian tugas fungsi organisasi yang baru.

4. Dokumen RPJMD masih mengakomodir pelaksanaan sebagian urusan komunikasi dan

informasi oleh Dinas Perhubungan Kab. Bandung, namun mengingat mulai Tahun 2017 Seksi

Postel selaku pelaksana fungsi urusan dimaksud direncanakan dihapuskan dari BSO

DISHUB Kab. Bandung maka dalam dokumen RENSTRA ini tidak lagi dianggarkan.

5. Dalam RKPD Perubahan 2017, kegiatan pembinaan bengkel kendaraan bermotor masih

terekam sebagai kegiatan mandiri. Namun dalam dokumen RENSTRA ini, sementara

kegiatan pembinaan bengkel tidak lagi dimunculkan sebagai kegiatan mandiri, dikarenakan

BSO Tahun 2017 tidak lagi memunculkan Seksi Perbengkelan. Sebagian fungsi Seksi

Perbengekelan menjadi bagian dari fungsi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mulai

Tahun 2017.

Target (DPA) Rp (RENJA) Rp (DPA) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp TargetRp

(2016 berdasar RENJA)

Rp

(2016 berdasar DPA)1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21

12,04% 16,02% 20,79% 20,79% 26,97% 29,48% 32,00% 32,00%


parkir on street bermarka

sampai dengan tahun rencana

(%)

20,06% 21,22% 42,45% 42,45% 88,47% 88,47 88,47 88,47%

Tingkat ketersediaan gedung

parkir off street dari seluruh

kecamatan (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,55% 15,69% 17,33% 85,93

Pengadaan marka (SRP) - 656 150.000.000 118.550.000 656 125.000.000 300 SRP 62.500.000 1779 SRP di 3

kecamatan 495.000.000 0 - 0 -

Pengadaan rambu parkir (buah) N/A 25 25.000.000 21.250.000 50 50.000.000 50 50.000.000 225 191.250.000 0 - 0 -

pengadaan papan tarif parkir - - - - - - - - - 57 buah 28.500.000

1 Dokumen untuk se-

Kab. Bandung

(RENJA hanya se-

Kec. Soreang)

100.000.000 264.275.450 - -

Pembangunan gedung parkir off

street N/A 0 - - 0 - 0 -

pengadaan 1 lahan

untuk gedung parkir

off street di dekat

Stasiun Rancaekek

atau di Kec.

Dayeuhkolot

1.313.750.000

* 1 DED untuk

gedung parkir off

street di dekat

Stasiun Rancaekek

atau di Kec.

Dayeuhkolot

* 1 FS gedung

parkir off street di

seluruh Kab.

Bandung

717.969.626

Pembangunan 1

gedung parkir off

street di dekat

Stasiun Rancaekek

atau di Kec.

Dayeuhkolot

2.000.000.000

rambu lalu lintas (unit) 1.393 1.784 2.164 2.164 2.314 2464 2614 2614

marka jalan (meter1) 48.415 72.625 78.246 78.246 86.446 94646 102846 102846

warning light (unit) 22 42 58 58 68 78 88 88

traffic light (unit) 3 5 5 5 7 9 11 11

guardrail (beam) 146 178 229 229 279 329 379 379

cermin tikungan (buah) 18 43 112 112 132 152 172 172

kamera pantau lalu lintas (titik) 6 6 6 6 6 6 6 6

lajur sepeda (km) 1 1 0,75 0,75 3,75 6,75 9,75 9,75

zebra cross dan ZoSS (titik) 83 98 133 133 148 163 178 178

pelican crossing (unit) - 2 2 2 2 2 2 2

halte dan shelter (unit) 70 85 93 93 97 101 105 105

Traffic cone, water barrier

dan rambu portable (buah) 728 758 784 784 784 814 829 829


Masterplan Transportasi yang

masih dapat digunakan atau

updated (dokumen)

2 7 10 10 15 20 25 25

1 LHR di 30 ruas

jalan, MRLL di 1

Kec. Soreang

5 kawasan (1 KTL,

3 kecamatan, 1 LHR

Kabupaten)

50.000.000 183.360.000

3 kawasan (2

kecamatan, 1 LHR

Kabupaten)

135.000.000

3 kawasan (2

kecamatan, 1 LHR

Kabupaten)

153.000.000

5 Dokumen (3

kecamatan, 1 LHR

Kabupaten,

Inventaris

Perlengkapan Jalan)

220.000.000

5 Dokumen (3

kecamatan, 1 LHR

Kabupaten,

Inventaris

Perlengkapan

Jalan)

220.000.000

5 Dokumen (3

kecamatan, 1 LHR

Kabupaten,

Inventaris

Perlengkapan

Jalan)

220.000.000

penyusunan 1

perbup MRLLAJ di

sepanjang Jalan

Kopo

rambu lalu lintas (unit) 27 RPPJ - 396.980.000

zebra cross dan ZoSS (titik) 1 ZoSS - 142.450.000

260 577.000.000 977.845.000 160 210.000.000

165 (Overhead, Uk.

75x75, Portable,

RPPJ, RPPJ Wisata,

Implementasi MR

Kota Kecamatan)

1.222.500.000

165 (Overhead, Uk.

75x75, Portable,

RPPJ,

Implementasi MR

Kota Kecamatan)

922.500.000

165 (Overhead, Uk.

75x75, Portable,

RPPJ)

722.500.000

marka jalan (meter1) 10.250 44.000.000 384.890.000 5.621 124.600.000 5.621 124.600.000 820 (Marka Jalan

dan Paku Jalan) 478.800.000

820 (Marka Jalan


820 (Marka Jalan


warning light (unit) 20 705.000.000 571.545.000 16 506.297.000 16 506.297.000 10 400.000.000 10 400.000.000 10 400.000.000

2 150.000.000 653.285.000 - -

guardrail (beam) 32 232.000.000 207.500.000 51 252.500.000 51 252.500.000 50 300.000.000 50 300.000.000 50 300.000.000

cermin tikungan (buah) 25 88.000.000 87.500.000 69 313.402.343 69 313.400.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000

kamera pantau lalu lintas (titik) - - - - - 1 Titik 200.000.000 1 Titik 200.000.000 1 Titik 200.000.000

lajur sepeda (km) 0,75 - - - 3000 102.000.000 3000 102.000.000 3000 102.000.000

zebra cross dan ZoSS (titik) 18 179.000.000 35 263.000.000 35 263.000.000 15 27.200.000 15 27.200.000 15 27.200.000

2 335.000.000 320.000.000

halte dan shelter (unit) 15 - 12.750.000 8 164.000.000

Pemeliharaan perlengkapan

jalan 1 paket per tahun 1 paket per tahun - 106.840.000 1 paket per tahun 200.000.000 1 paket per tahun 200.000.000 1 paket per tahun 200.000.000

OD angkutan barang dan

penetapan jaringan lintas

angkutan barang

2 kegiatan 200.000.000 233.010.000

Pengadaan rambu kelas jalan 108 rambu 198.100.000

Sosialisasi Jaringan Lintas

Angkutan Barang 2 kegiatan 48.890.000

02.09.19,12Pengendalian angkutan

barang

Seksi Manajemen Lalu

Lintas

Pegawai DISHUB dan penyedia-

pengguna jasa angkutan barang

/ Kab. Bandung 345.000.000

320.000.000 Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, 2 unit terekam dalam kegiatan

07.19.04 akibat orientasi fungsi manajemen kawasan yang tidak sama

dengan orientasi kelembagaan yang lintas seksi.

8 164.000.000 232.500.000 232.500.000 232.500.000

2 320.000.000 2

1.400.000.000 2 (Traffic Light,

ATCS Jalan Kopo) 1.400.000.000

Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, 1 unit terekam dalam kegiatan

07.19.04 akibat orientasi fungsi manajemen kawasan yang tidak sama

dengan orientasi kelembagaan yang lintas seksi.

terekam dalam Rp marka

pelican crossing (unit) - -

380 488.227.000

Seksi Rekayasa Lalu

Lintas

Masyarakat pengguna jalan/Kab.

Bandung

Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, 1 rambu senilai 10 juta terekam

sebagai kegiatan 07,15,01 akibat kesalahan input saat Musrenbang. 1 VMS

senilai 100 juta terekam dalam kegiatan 07.19.04 akibat orientasi fungsi

manajemen kawasan yang tidak sama dengan orientasi kelembagaa n

(melibatkan 2 Kepala Seksi sebagai PPTK)

traffic light (unit)2 (Traffic Light,

ATCS Jalan Kopo) 1.400.000.000

2 (Traffic Light,

ATCS Jalan Kopo)

02.09.19,11Pengadaan dan pemasangan

perlengkapan jalan

rambu lalu lintas (unit) 380 488.227.000

Dalam DPA 2016 masih terekam pada rekening 07.18.02. Dialihkan dengan

pertimbangan nomenklatur program 18 yang kurang tepat, serta untuk

menyelaraskan program/kegiatan dengan indikatornya.

Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih

terekam secara tersebar pada rekening

07,10,11 rekening 07,15,09 rekening

07,19,01 rekening 07,19,02 rekening

07,19,03 (salah rekam rekening kegiatan

yang terjadi pada masa musrenbang

kecamatan, atau terekam di perangkat

daerah lainnya dan dialihkan pada saat

Forum SKPD tanpa memperbaiki kode

rekening kegiatan), pada rekening 07.18.02

(pertimbangan nomenklatur program 18 yang

kurang tepat, serta untuk menyelaraskan

program/kegiatan dengan indikatornya),

serta pada rekening 07.19.11

Seksi Manajemen Lalu

LintasPegawai DISHUB/Soreang


perlengkapan jalan (DAK)

Seksi Rekayasa Lalu

Lintas


Bandung

02.09.19,04

Manajemen dan rekayasa lalu

lintas dan angkutan jalan di

kawasan

Jumlah dokumen perencanaan

transportasi

Dalam RKPD online untuk RENJA 2016 masih tercatat sebagai kegiatan

15.01. Pengalihan dilakukan dalam rangka penyelarasan nomenklatur

kegiatan dengan personil PPTK 1 orang kepala seksi per kegiatan.

Dalam RKPD online untuk RENJA 2017 masih

tercatat sebagai kegiatan 15.01. Pengalihan

dilakukan dalam rangka penyelarasan

nomenklatur kegiatan dengan personil PPTK 1

orang kepala seksi per kegiatan.

02.09.19

PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU

LINTAS

J u m l a h P e r l e n g k a p a n J a l a n s.d. T a h u n R e n c a n a

- 0 -

Perencanaan dan

pembangunan fasilitas parkir

Seksi Prasarana

Parkir


Bandung

Rencana penataan parkir N/A - - - - 0

9 19

Urusan Pemerintahan 07: Bidang Perhubungan

Meningkatkan

kapasitas

layanan

transportasi

Perbaikan tingkat

pelayanan jalan pada level

LoS C di Tahun 2020


perlengkapan jalan

02.09.15

PROGRAM PEMBANGUNAN

PRASARANA DAN

FASILITAS PERHUBUNGAN

02.09.15,10

Unit Kerja PD

PenanggungjawabKelompok Sasaran/Lokasi

Tahun 1 (2016) Tahun 2 (RENJA 2017) Tahun 2 (RENJA Perubahan 2017) Tahun 3 (2018) Tahun 4 (2019) Tahun 5 (2020) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD

Tabel V-1: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome ) dan Kegiatan

(output )

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

(2015)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Rp

(2016 berdasar DPA)1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 219 19

Unit Kerja PD


Tahun 1 (2016) Tahun 2 (RENJA 2017) Tahun 2 (RENJA Perubahan 2017) Tahun 3 (2018) Tahun 4 (2019) Tahun 5 (2020) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PDTujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan



(output )

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


85,82% 81,57% 85,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100% 100%

02.09.17PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN






88,79% 81,57% 85,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100% 100%

pengawasan di 9

wilayah 40.000.000

Kontrol administrasi kendaraan

angkutan dalam trayek

Penyusunan one file

one car,

pemasangan 2350

stiker nomor urut

kendaraan

Pembinaan angkutan berbadan

hukum

sosialisasi

terhadap 50 orang

penyedia jasa,

sosialisasi di 8

daerah, penyusunan

perbup penyedia

jasa berbadan

hukum

1 kegiatan (30

peserta) 22.300.000

98,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

01

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Tingkat ketersediaan alat dan

fasilitas bekerja (%)60% 65% 67% 67% 68% 69% 70% 70%

01,13Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

belanja flash light stick juru

parkirN/A 0 - - 0 - 0 - 0 - 224 buah 29.120.000 0 -

Subbagian Umum dan

Kepegawaian

Pegawai DISHUB/Kantor

DISHUB

03PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Tingkat kesesuaian pakaian

dinas yang dikenakan pegawai

dengan aturan (%)

100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

pengadaan jas hujan81 buah untuk

petugas terminal

525 stel untuk juru

parkir 135.000.000

525 stel untuk juru

parkir 105.000.000 300 80.000.000 300 80.000.000 300 80.000.000

525 pasang untuk

juru parkir 60.000.000 300 35.000.000 300 35.000.000 300 35.000.000

Topi dan Baju525 set rompi untuk

juru parkir

525 set topi dan

rompi untuk Juru

Parkir

- 60.375.000 525 Stel Rompi dan

Topi Jukir 66.150.000 300 baju dan topi 85.000.000 300 baju dan topi 85.000.000 300 baju dan topi 94.620.000

02.09.15

PEMBANGUNAN

PRASARANA DAN



Masterplan Transportasi yang

masih dapat digunakan atau

updated (dokumen)

1 1 1 2 2 3 3 3

02.09.15,01

Perencanaan pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Penyusunan dokumen

perencanaan fasilitas layanan

perhubungan

N/A FS dan/atau DED

Kantor UPTD 417.969.626

Seksi Prasarana

terminal/Parkir/PKBPegawai UPTD

02.09.15,02

Penyusunan kebijakan, norma,

standar dan prosedur bidang

perhubungan

Penyusunan NSPK dan peraturan

perundang-undangan bidang

perhubungan

1 dokumen raperda

penyelenggaraan

transportasi

Penyusunan

RAPERBUP

tindaklanjut

PERDA, Tahap I

(perubahan nominal

retribusi PKB,

terminal dan parkir)

18.500.000 Subbagian

Penyusunan Program

Pegawai UPTD dan masyarakat

pengguna layanan publik bidang

perhubungan

02.09.16

REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ

Terpeliharanya prasarana dan

fasilitas LLAJ sumber PAD (%)100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

02.09.16,01

Rehabilitasi/pemeliharaan

alat pengujian kendaraan

bermotor

pemeliharaan dan kalibrasi alat

uji PKB (set alat)

pemeliharaan 1 set

alat dan

rehabilitasi 1 unit

mobil pelayanan

keliling

pemeliharaan 1 set

alat 130.000.000 130.000.000

pemeliharaan dan

kalibrasi 2 set alat

statis

210.000.000

pemeliharaan dan


statis

123.305.000

pemeliharaan dan


statis dan 3 set alat

pada mobil layanan

keliling

475.000.000

pemeliharaan dan



pada mobil layanan

keliling

500.000.000

pemeliharaan dan



pada mobil layanan

keliling

525.000.000 Seksi Prasarana PKB Pegawai Seksi PKB/Soreang

0 1.857.000.000 -

Output dan pagu dihilangkan dalam DPA atas rekomendasi DPRD, karena

ketidakjelasan kewenangan untuk pengelolaan terminal type B yang belum

diakui secara de jure oleh SK Gubernur, terkait UU 23/2014

Seksi Prasarana

TerminalPengguna angkutan umum 452.870.000 3 terminal 1.000.000.000


terekam dalam kegiatan 07.15.01.

Direncanakan akan dialihkan ke kegiatan

rutin 03.02 (berdasar history penelitian

TAPD dan evaluasi gubernur untuk RKA

2016)

02.09.16,04Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan

pemeliharaan/rehab prasarana

dan fasilitas terminal (lokasi

terminal)

rehabilitasi 4

terminal3 terminal 452.871.442 3 terminal


Bidang Perhubungan (%)

03,02Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Subbagian Umum dan

Kepegawaian

Pegawai Seksi Parkir/Kab.

Bandung

pengadaan sepatu boot525 pasang untuk

juru parkir 49.875.000

Seksi Angkutan Orang

Berbasis Jalan

Penyedia jasa angkutan

penumpang umum


terekam sebagai rekening 07.17.13. Kegiatan

Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan.

Dalam rangka menyelaraskan dengan rencana

restrukturisasi perangkat daerah di Tahun

2017, maka nomenklatur kegiatan disesuaikan

dengan rencana nomenklatur seksi dan

fungsinya. Selebihnya menimbang evaluasi

gubernur atas RKA Tahun 2015, nomenklatur

'fasilitasi' disarankan untuk ditiadakan.

pengawasan di 9

wilayah 50.000.000

pengawasan di 9

wilayah 50.000.000

pengawasan di 9

wilayah 50.000.000

pengawasan di 9

wilayah

pengawasan di 7

wilayah 30.000.000

Peningkatan kontribusi

layanan transportasi

terhadap perekonomian





pengusahaan angkutan umum

(%)

02.09.17,21

Pembinaan Angkutan

Penumpang Umum dalam

Trayek

Pengawasan di jalan atas izin

penyelenggaraan angkutan

Meningkatkan

kapasitas

layanan

transportasi



Rp

(2016 berdasar DPA)1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 219 19

Unit Kerja PD





(output )

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


358.158 358.158 520.458 520.458 666.467 812.476 958.486 958.486


ANGKUTAN


umum pada trayek lokal dan

perbatasan (seat per hari)

358.158 358.158 520.458 520.458 666.467 812.476 958.486 958.486

Pengadaan stiker kampanye

angkutan umum

stiker @Seksi

penyuluhan 2500 buah - 52.975.000 0 - 3154 buah 16.155.000 0 -

RIP Kabupaten

Bandung (LRT

included )

250.000.000 DED LRT (1

lintasan) 150.000.000

Persiapan reaktivasi

jalur KA Bandung -

Ciwidey (penertiban

kegiatan di

sepanjang jalur dan

pembebasan trase)

862.678.168


jalur KA Bandung -

Ciwidey

(penertiban

kegiatan di

sepanjang jalur dan

pembebasan trase)

1.500.000.000


jalur KA Bandung -

Ciwidey

(penertiban

kegiatan di

sepanjang jalur dan

pembebasan trase)

1.500.000.000

Restrukturisasi jaringan trayek

angkutan penumpang umum

1 Dokumen Rencana

Penyelenggaraan

Angkutan Umum

Massal Berbasis

jalan dalam

Jaringan Trayek

Lokal

350.000.000 283.305.000

1 kegiatan (follow

up Rencana

Angkutan Umum

Massal Berbasis

Jalan 2016 dan SK

Jaringan Trayek

yang belum update)

150.000.000

1 kegiatan (follow

up Rencana

Angkutan Umum

Massal Berbasis

Jalan 2016 dan SK

Jaringan Trayek

yang belum update)

84.252.325

Lelang operator

angkutan massal

berbasis jalan

200.000.000 DED TOD Kab.

Bandung 200.000.000

Pendataan penyedia dan

pengguna angkutan karyawan

data penyedia

(jenis kendaraan,

lintasan, domisili)

70 perusahaan 75.000.000 81.166.000 0 - 0 - 0 -

Pembinaan angkutan karyawan 100 orang - 26.475.000 50 perusahaan 35.000.000 0 - 0 -

Kajian angkutan karyawan - - 1 dokumen 45.632.616 0 - 0 -

Pengawasan dan pengendalian

layanan angkutan di kawasan

tertentu (kegiatan)

- - 1 15.000.000 0 - 0 -

50 orang 24.000.000

50 orang 24.000.000

Kajian jaringan trayek

pembuatan 1 GIS

untuk kaji kinerja,

pengkajian alokasi

trayek baru,

penataan lintasan

angkutan

lokal,/perbatasan/

AKDP

- -

Penyusunan SK Bupati Bandung

tentang Jaringan Trayek1 Dokumen - 85.425.000 0 - 0 - 0 -

2100 buah - 101.795.000

Pengembangan angkutan umum

dalam trayek

pembinaan 154

kendaraan trayek

percontohan

uji publik pembukaan

trayek baru (Tahap

I)

150.000.000

uji publik

pembukaan trayek

baru (Tahap II)

150.000.000

uji publik

pembukaan trayek

baru (Tahap

III/Final)

125.000.000

Inventarisasi data

kegiatan di

sepanjang sungai

yang berpotensi

memberi dampak

pada

bangkitan/tarikan

lalu lintas

20.000.000

Brainstorming dan

FGD dalam rangka

formulasi potensi

pembinaan angkutan

sungai (engembangan

trayek)

75.000.000

Perencanaan angkutan danau

Brainstorming dan

FGD dalam rangka

formulasi potensi

pembinaan angkutan

danau (penerbitan

izin usaha, izin

trayek, uji kelaikan

kapal)

75.000.000

Dalam DPA 2016 masih terekam dalam kegiatan 07.17.12. Mulai Tahun

2017, output ini dialihkan ke kegiatan 07.17.21 karena merujuk rencana

restrukturisasi kelembagaan, ini merupakan fungsi seksi angkutan orang

berbasis jalan, bukan fungsi seksi pengembangan sarana transportasi

02.09.17,18Pembinaan angkutan sungai

dan danau

Perencanaan angkutan sungai

Seksi Angkutan

Barang dan ASDPenyedia jasa ASD

- 0 - - 0 - 0 - 0

Seksi Angkutan

Barang dan ASDPenyedia jasa angkutan barang


terekam dalam kegiatan 07.17.12. Dalam

rangka penyelarasan dengan rencana

restrukturisasi organisasi, direncanakan

mulai Tahun 2017 dicatat sebagai kegiatan

07.17.20

02.09.17,21

Pembinaan angkutan

penumpang umum dalam

trayek


Berbasis Jalan


penumpang umum

Pengadaan kartu identitas

pengemudi angkutan umum0

100.000.000 75 orang 100.000.000 54.070.000 50 orang 24.000.000 75 orang 75.000.000 75 orang02.09.17,20 Pembinaan angkutan barangPembinaan awak angkutan

barang N/A 50 orang -

- 0 - 52.359.000 0 - 0 - 0


terekam dalam kegiatan 07.17.12. Dalam

rangka penyelarasan dengan rencana

restrukturisasi organisasi, direncanakan

mulai Tahun 2017 dicatat sebagai kegiatan

07.17.19

02.09.17,19

Pembinaan angkutan

penumpang umum tidak dalam

trayek


Berbasis Jalan


penumpang umum Kab. Bandung

Pembinaan teknis bagi penyedia

jasa angkutan kawasan tertentu110 awak -

N/A

Meningkatkan

penggunaan

angkutan umum

Pencapaian angka moda

share 2,16% di Tahun

2020


umum (seat per hari)

02.09.17,12

Pengembangan sarana dan

prasarana pelayanan jasa

angkutan

Seksi Pengembangan

Sarana Transportasi


penumpang umum Kab. Bandung

Rencana penyelenggaraan

angkutan umum berbasis rel



Rp

(2016 berdasar DPA)1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 219 19

Unit Kerja PD





(output )

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


398.389 262.114 364.321 364.321 466.527 568.734 670.940

02.09.15

PEMBANGUNAN

PRASARANA DAN



operasional terminal53,79% 53,79% 53,79 53,79 53,79% 55,15% 57,51% 57,51%

02.09.15,04Sosialisasi kebijakan di

bidang perhubungan

Promosi penggunaan angkutan

umumN/A 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 -

pembuatan iklan

layanan masyarakat

menggunakan

angkutan umum

150.000.000

Seksi Promosi dan

Kemitraan

Keselamatan


ANGKUTAN

Persentase awak kendaraan

angkutan umum yang

terlatih/terbina dari

keseluruhan

6,01% 7,21% 10,82% 10,82% 12,82% 16,43% 20,03% 20,03%

02.09.17,12

Pengembangan sarana dan

prasarana pelayanan jasa

angkutan

Pembinaan membudayakan naik

angkutan umum

Subsidi naik

angkutan umum

gratis di hari-hari

besar

125.000.082

Kampanye

penggunaan angkutan

umum oleh anak

sekolah/subsidi

angkutan umum

200.000.000

Kampanye

penggunaan

angkutan umum oleh

karyawan

pabrik/subsidi

angkutan umum

200.000.000

Kampanye

penggunaan

angkutan umum oleh

publik/subsidi pada

hari-hari tertentu

400.000.000 Seksi Pengembangan

Sarana Transportasi

Penyuluhan awak angkutan

penumpang umum (orang per

tahun)

30 awak 30 75.000.000 122.310.000 50 95.000.000 50 69.975.000 50 140.000.000 50 140.000.000 50 140.000.000 Awak angkutan penumpang umum

Penyertaan AKUT Kab. Bandung

ke tingkat provinsi (orang per

tahun)

2 awak - 2.490.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 Juara AKUT Kab.

Bandung/Pemprov Jawa Barat

Penyuluhan pengurus/badan

hukum penyedia jasa angkutan

penumpang umum (orang per

tahun)

- - 40 35.000.000 40 23.325.000 40 50.000.000 40 50.000.000

Pengurus/badan hukum penyedia

jasa angkutan penumpang umum

(Kab. Bandung)

Pendataan awak kendaraan

angkutan umum

Pendataan

pengemudi di 9

terminal

02.09.17,19

Pembinaan angkutan


trayek

Pembinaan angkutan penumpang

umum tidak dalam trayekN/A

Pembinaan

awak/pengusaha

angkutan umum tidak

dalam trayek

50.000.000

Pembinaan

awak/pengusaha

angkutan umum

tidak dalam trayek

50.000.000

Pembinaan

awak/pengusaha

angkutan umum

tidak dalam trayek

50.000.000 Seksi Angkutan Orang

Berbasis Jalan


penumpang umum / Kab. bandung

02.09.17,18Pembinaan angkutan sungai

dan danauPembinaan awak ASD 20 awak

Pelatihan rescue

untuk 30 awak ASD

di Situ Cileunca

70.000.000 Pelatihan rescue 100

awak ASD 200.000.000

Seksi Angkutan

Barang dan ASD

Penyedia jasa ASD / Situ

Cileunca dan Situ Patengan

53,79% 53,79% 53,79% 53,79% 53,79% 55,15% 57,51% 57,51%

02.09.15

PEMBANGUNAN

PRASARANA DAN



operasional terminal53,79% 53,79% 53,79 53,79 53,79% 55,15% 57,51% 57,51%

6 terminal 300.000.000

1 dokumen rencana

induk 150.000.000 371.125.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100%

02.09.20

PENINGKATAN KELAIKAN

PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR


transportasi (% kendaraan

wajib uji yang melaksanakan uji

baru dan uji berkala)

100,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sewa lahan pelayanan PKB

(lokasi per tahun)0 - 140.000.000 1 lokasi di Cileunyi 140.000.000 1 lokasi di Cileunyi 140.000.000

2 lokasi (Cileunyi dan

Margaasih) 250.000.000

2 lokasi (Cileunyi

dan Margaasih) 270.000.000

2 lokasi (Cileunyi

dan Margaasih) 280.000.000 Cileunyi

Pembangunan gedung pelayanan

PKB (paket.lokasi)

1 paket di

Baleendah

1 paket (lanjutan)

di Baleendah - 145.310.000

rehab atap gedung

unit layanan PKB

Soreang

557.478.009

rehab atap gedung

unit layanan PKB

Soreang dan

pembangunan

fasilitas

pemeriksaan bagian

bawah kendaraan

129.410.000

rehab landasan dan

dinding gedung unit

layanan PKB Soreang

742.521.991 Pegawai DISHUB dan pemilik

kendaraan wajib uji/Baleendah

02.09.20,02Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor

Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor (unit atau

set)

3 set mobil dan alat

pelayanan keliling,

1 set alat statis

tidak terkalibrasi

di unit pelayanan

Soreang

1 set alat statis

untuk unit layanan

PKB Baleendah

1.500.000.000 2.993.789.000 pengadaan 2 unit

alat uji 250.000.000

pengadaan alat uji

emisi (alih

indikator)

-

pengadaan dan

pemasangan 1 set alat

statis di unit layanan

PKB Soreang

(menggantikan yang

lama, sudah tidak

bisa terkalibrasi)

2.250.000.000 1.000.000.000 500.000.000 Seksi Prasarana PKB

02.09.20,03Pelaksanaan uji petik

kendaraan bermotor

Penghapusan kendaraan

bermotor 4 kegiatan 2 kegiatan - 1.650.000 Seksi Prasarana PKB

Pemilik kendaraan wajib

uji/Kab. Bandung

0 -

Pemilik/pengguna bengkel

kendaraan bermotor

Pagu kegiatan dialihkan ke Kegiatan 07.15.04

karena perbengkelan tidak lagi menjadi sub

urusan dalam urusan pemerintahan bidang

perhubungan.

Seksi Prasarana PKB

02.09.20,05Pembinaan bengkel kendaraan

bermotor

Pendataan dan pembinaan

bengkel serta mekaniknya2 kegiatan 120.000.000 134.225.000 Seksi Perbengkelan

Pengguna dan penyedia jasa

angkutan penumpang umum /

Cicalengka, Banjaran, Kab.

Bandung

Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, masih terekam sebagai kegiatan

Pembangunan Gedung Terminal rekening 07.18.01. Dalam rangka

penyelarasan rumpun program/kegiatan dengan indikatornya, program 18

tidak akan digunakan lagi, karena nomenklatur dan fokusnya beririsan

dengan program 15 dan program 19, juga karena penggunaan nomenklatur

'pembangunan sarana' kurang tepat (sarana dalam ilmu transportasi

berarti moda kendaraan).

Meningkatkan

keselamatan dan

pengawasan

ketertiban

transportasi

Peningkatan kelaikan jalan

sarana transportasi


transportasi (% kendaraan

wajib uji yang melaksanakan uji

baru dan uji berkala)

02.09.20,01Pembangunan balai pengujian

kendaraan bermotor

DED 2 terminal

(Cicalengka dan

Banjaran)

600.000.000

* Pembangunan

Terminal

Cicalengka dan

Banjaran (Tahap I)

* FS dan DED

terminal tipe C

selain 9 terminal

tertunjuk

5.417.969.626

* Pembangunan

Terminal

Cicalengka dan

Banjaran (Tahap

II)

* Pembangunan

Terminal Tipe C

kelas 3

5.329.846.354

Seksi Prasarana

Terminal

Pengguna dan penyedia jasa

angkutan penumpang umum /

Sayati, Ciwidey, Ciparay,

Cileunyi, Ibun, Pangalengan


terekam sebagai kegiatan Pembangunan

Gedung Terminal rekening 07.18.01. Dalam

rangka penyelarasan rumpun

program/kegiatan dengan indikatornya,

program 18 tidak akan digunakan lagi, karena

nomenklatur dan fokusnya beririsan dengan

program 15 dan program 19, juga karena

penggunaan nomenklatur 'pembangunan

sarana' kurang tepat (sarana dalam ilmu

transportasi berarti moda kendaraan)

Pembangunan terminal

Study optimalisasi

Terminal

Cicalengka

6 terminal 350.000.000 6 terminal 400.000.000 400.000.000 161.880.000 6 terminal 300.000.000 6 terminal 330.000.000


operasional terminal

02.09.15,11

Perencanaan dan

operasionalisasi terminal

angkutan penumpang

Sewa lahan terminal 6 lokasi 5 lokasi

Jumlah pengguna angkutan

umum (penumpang per hari)

02.09.17,15

Pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/ juru

mudi/ awak kendaraan

angkutan umum teladan


Berbasis Jalan

Meningkatkan

penggunaan

angkutan umum

Pencapaian angka moda

share 2,16% di Tahun

2020



Rp

(2016 berdasar DPA)1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 219 19

Unit Kerja PD





(output )

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


728 758 784 784 799 814 829 829

02.09.19

PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU

LINTAS





728 758 784 784 799 814 829 829

30 rambu portable - 25.500.000 26 traffic cone 7.800.000 0 -

RPPJ Portable 250.000.000 RPPJ Portable 250.000.000 RPPJ Portable 250.000.000 Seksi Rekayasa Lalu

Lintas

0% 10% 11% 11% 12% 13% 14% 14%

02.09.15

PROGRAM PEMBANGUNAN

PRASARANA DAN


Peningkatan jumlah kecamatan

yang ruang parkir on street-nya

ditertibkan dari tahun 0 (%)

0,00% 0,00% - - 0,00% - 0,00% - 3,23% 9,68% 16,13% 16,13%

02.09.15,10Perencanaan dan

pembangunan fasilitas parkir

Penertiban lokasi parkir liar

(gabungan dengan kepolisian

dan Pol.PP.)

N/A 0,00% - - 0,00% - 0,00% - 1 kecamatan 100.000.000 2 kecamatan 200.000.000 2 kecamatan 200.000.000 Seksi Prasarana

Parkir

Sosialisasi lokasi parkir, tarif

dan aturannya di kecamatan31 kecamatan 280.000.000

02.09.19

PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU

LINTAS

Penurunan jumlah pelanggaran

lalu lintas dari Tahun 0 (%)0 10 11 11 12 13 14 14

Penyuluhan ketertiban lalu

lintas dan angkutan7 kelompok sasaran 7 kelompok sasaran 114.000.000 100.955.000 7 kelompok sasaran 80.000.000 7 kelompok sasaran 70.000.000 7 kelompok sasaran 100.000.000 7 kelompok sasaran 100.000.000 7 kelompok sasaran 105.000.000

20 orang

pemilihan/seleksi di

tingkat kabupaten,

3 orang dikirim ke

tingkat provinsi

- 29.350.000

20 orang


tingkat kabupaten,

3 orang dikirim ke

tingkat provinsi

30.000.000

20 orang


tingkat kabupaten, 3

orang dikirim ke

tingkat provinsi

50.000.000

20 orang


tingkat kabupaten,

3 orang dikirim ke

tingkat provinsi

50.000.000

20 orang


tingkat kabupaten,

3 orang dikirim ke

tingkat provinsi

50.000.000

3 kegiatan 150.000.000

365 366 365 365 365 365 366

02.09.15

PEMBANGUNAN

PRASARANA DAN


Jumlah kegiatan audit dan

inspeksi keselamatan

transportasi

0 - - 4 4 4 4 4

02.09.15,09Audit dan inspeksi

keselamatan transportasi

Identifikasi lokasi potensi

kecelakaan dan lokasi rawan

kecelakaan, inventarisasi dan

analisis angka pelanggaran dan

kecelakaan lalu lintas, inspeksi

laik fungsi jalan kabupaten

4 kegiatan

(identifikasi rawan

laka, analisa

pelanggaran dan

laka, inspeksi laik

fungsi jalan,

inspeksi angkutan

lebaran)

90.000.000 Survey Data dan

Lokasi Kecelakaan 35.000.000

Survey Data dan


Survey Data dan


Seksi Audit dan

Inspeksi Keselamatan

02.09.19

PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU

LINTAS

Jumlah hari yang dampak LLAJ-

nya terkendali (hari)364 365 364 364 364 364 366 366

Pengaturan dan pengawasan lalu

lintas rutin di koridor utama

wilayah Kab. Bandung

282 hari 282 hari 1.195.435.000 281 hari 281 hari 281 hari 1.698.000.000 281 hari 1.698.000.000 282 hari 1.698.000.000

Pengaturan dan pengawasan

Angkutan Lebaran 16 hari 16 hari 373.595.000 16 hari 16 hari 16 hari 546.000.000 16 hari 546.000.000 16 hari 546.000.000


Angkutan Natal dan Tahun Baru 8 hari 8 hari 87.000.000 8 hari 8 hari 8 hari 109.000.000 8 hari 109.000.000 8 hari 109.000.000

Pengaturan dan pengawasan lalu

lintas insidentil

10 kegiatan

insidentil

13 hari PON dan 10

kegiatan insidentil 423.600.000

10 kegiatan

insidentil

10 kegiatan

insidentil10 kegiatan insidentil 9.500.000

10 kegiatan

insidentil 9.500.000

10 kegiatan

insidentil 9.500.000


angkutan barang di Jalan0 12 kegiatan 65.000.000 0 0 0

Operasi pengaturan dan

pengawasan gabungan di jalan 14 kegiatan 25 kegiatan 43.750.000 0 0

Honorarium Tim,

Perjadin, Gembok

Mobil

445.000.000

Honorarium Tim,

Perjadin, Gembok

Mobil

445.000.000

Honorarium Tim,

Perjadin, Gembok

Mobil

445.000.000

12 bulan/tahun 50.400.000 0 12 bulan/tahun 60.000.000 12 bulan/tahun 60.000.000 12 bulan/tahun 60.000.000

16 hari - 45.295.000 16 hari 79.000.000 16 hari 85.000.000 16 hari 90.000.000 16 hari 95.000.000

02.09.20


PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR

Jumlah KWU Kab. Bandung yang

terlibat kecelakaan lalu lintas

selama periode angkutan

lebaran (kend)

0 0 0 0 0 0 0 0


kendaraan bermotor

Uji petik kendaraan di

perusahaan angkutan bus umum

sebelum masa angkutan lebaran

(perusahaan)

6 lokasi 7 perusahaan - 66.486.000 8 perusahaan 10.000.000 8 perusahaan 7.400.000 8 perusahaan 25.000.000 8 perusahaan 30.000.000 8 perusahaan 30.000.000 Seksi Prasarana PKBPemilik kendaraan wajib

uji/Kab. Bandung

Ramp check (pengujian

kendaraan bermotor periode

angkutan lebaran)

N/A N/A - - - - - - 16 hari 35.000.000 16 hari 35.000.000 16 hari 40.000.000

Seksi Promosi dan

Kemitraan

Keselamatan

Pengguna jalan periode

angkutan lebaran/Kab. BandungDalam DPA 2016 masih terekam sebagai bagian dari rekening 07.20,03.

Direncanakan akan dialihkan ke rekening 07.19.15 dalam rangka

penyelarasan dengan rencana restrukturisasi kelembagaan


terekam sebagai bagian dari rekening

07.20,03. Direncanakan mulai dialihkan ke

rekening 07.19.15 dalam rangka penyelarasan

dengan rencana restrukturisasi kelembagaan

02.09.19,15

Promosi dan penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan

angkutan

Pelaksanaan posko keselamatan

angkutan lebaran (hari)16 hari 16 hari 45.650.000

Seksi Pengaturan dan

Pengawasan Lalu

Lintas


Bandung

Patroli pengawasan

perlengkapan jalan 12 bulan/tahun 0

Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, masih tercatat sebagai kegiatan

07,17,05. Dalam rangka penyelarasan rumpun program/kegiatan dengan

indikator kinerja, mulai sejak penyusunan DPA 2016 dialihkan sebagai

kegiatan 07.19.14


terekam sebagai rekening 07.17.05.


terekam sebagai rekening 07.17.02.

Promosi dan kemitraan untuk

pembinaan keselamataanN/A

Dalam RKPD online untuk RENJA 2017,

terdapat pagu maju untuk 2018 di kegiatan

07.20.04 Pembinaan Bengkel Kendaraan

Bermotor, sementara perbengkelan tidak lagi

menjadi sub urusan dalam urusan pemerintahan

bidang perhubungan. Maka dari itu, output

pembinaan teknisi bengkel dialihkan untuk

promosi dan kemitraan dalam rangka

pembinaan keselamatan lalu lintas dan

angkutan bagi kelompok pengguna jalan yang

rawan terlibat kecelakaan lalu lintas di

Kegiatan 07.19.15

Jumlah hari yang dampak LLAJ-

nya terkendali (hari)

02.09.19,14Optimalisasi Operasional

Rekayasa Lalu Lintas

1.000.000.000 900.000.000

850.000.000

Penurunan ratio jumlah

pelanggaran lalu lintas terhadap

LHR dibanding tahun 0 (%)

02.09.19,15

Promosi dan penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan

angkutan

Seksi Promosi dan

Kemitraan

Keselamatan

Masyarakat pengguna jalan di

Kab. Bandung (SD, SMP, SMA,

Desa Layak Anak, BBGRM,

BSMSS, TMMD, kelompok

masyarakat tertentu yang

teridentifikasi dalam BAB III

sebagai rawan terlibat dalam

kecelakaan lalu lintas)

Pemilihan dan pengiriman

pelajar pelopor keselamatan ke

Tingkat Provinsi

N/A

20 orang


tingkat kabupaten,

3 orang dikirim ke

tingkat provinsi

27.880.000 Dalam RKPD online untuk RENJA 2016 masih tercatat pada kegiatan

7,17,02. Dalam DPA 2016, tercatat pada kegiatan 07.17.14. Dalam rangka

penyelarasan rumpun program/kegiatan dengan indikatornya, serta

menyelaraskan dengan rencana restrukturisasi perangkat daerah di

Tahun 2017, mulai Tahun 2017 direncanakan ditempatkan pada kegiatan

07.19.15.

Penurunan jumlah

gangguan ketertiban

transportasi (hari biasa,

hari raya, dan periode

bencana)






perlengkapan jalan

Pengadaan perlengkapan jalan

portable (buah)26 traffic cone 7.800.000


terekam pada rekening kegiatan 07.19.01

(terinput pada saat Musrenbang Kecamatan).

Dalam rangka penyelarasan

program/kegiatan dengan indikator

kinerjanya, rekening 07.19.01 sejak 2013

tidak pernah digunakan lagi.

Meningkatkan

keselamatan dan

pengawasan

ketertiban

transportasi



Rp

(2016 berdasar DPA)1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 219 19

Unit Kerja PD





(output )

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


10% 27% 43% 43% 60% 60% 60% 60%

02.09.19

PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU

LINTAS


terhadap kamera pantau lalu

lintas (%)

Pengembangan akses publik


lintas

1 kegiatan 150.000.000 141.800.000

Upgrade aksesibilitas kamera

pantau dan automatic traffic

counter (paket pekerjaan)

2 83.862.783 2 75.000.000 2 84.123.000 Seksi Manajemen Lalu

Lintas


Bandung

0% = .7863 Orang 38,46% 45% 45% 55% 65% 75% 75%

02.09.15

PEMBANGUNAN

PRASARANA DAN


Tingkat ketergunaan hasil

kegiatan koordinasi bidang

perhubungan per tahun (%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

02.09.15,02

Penyusunan kebijakan, norma,

standar dan prosedur bidang

perhubungan

Penyusunan NSPK dan peraturan

perundang-undangan bidang

perhubungan

PERDA

penyelenggaraan

transportasi dan

PERDA retribusi

Penyusunan

RAPERBUP

tindaklanjut

PERDA, Tahap I

(masterplan

transportasi,

renduk LLAJ,

andalalin,

penyelenggaraan

angkutan umum

dalam trayek,

renduk terminal)

91.820.000

Penyusunan

RAPERBUP

tindaklanjut PERDA,

Tahap II

(kelalulintasan,

keselamatan, parkir,

penyelenggaraan

angkutan umum tidak

dalam trayek/massal

berbasis jalan)

250.000.000 Subbagian

Penyusunan Program

RAKOR Urusan

Perhubungan

Tingkat Kab.

Bandung

96.875.443

02.09.15,03

Koordinasi dalam

pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

Jumlah kegiatan koordinasi

bidang perhubungan per tahun4 kegiatan 4 kegiatan 195.000.000 187.480.000 4 kegiatan 195.000.000

Forum LLAJ, WTN,

Rakor Provinsi,

Rakor Nasional

112.000.000 4 kegiatan 195.000.000 4 kegiatan 195.000.000 4 kegiatan 195.000.000 Seksi Manajemen

KeselamatanStakeholders /Indonesia

02.09.15,04Sosialisasi kebijakan di

bidang perhubungan

Sosialisasi PERDA No. 15 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan

Transportasi

N/A 0 - - sosialisasi Tahap I 70.000.000 sosialisasi Tahap II 115.000.000

Seksi Promosi dan

Kemitraan

Keselamatan

0 % = 271

kendaraan53,87% 40% 40% 60% 80% 100% 100%

02.09.20


PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR


melakukan uji emisi dari Tahun

0 (%)

0 % = 271

kendaraan53,87 40 40 60 80 100


kendaraan bermotor

Pengadaan alat uji emisi gas

buang

1 unit alat uji untuk

jenis bahan bakar

solar

1 unit kendaraan

pelayanan keliling 180.000.000 2 alat uji emisi 186.310.000 0 - Seksi Prasarana PKB

Pegawai DISHUB dan pemilik

kendaraan wajib uji Gedung dan

Mobil Pelayanan Keliling

PKB/Kantor DISHUB

Uji emisi gas buang kendaraan

bermotor pada kegiatan

Pelayanan Terpadu

Sabilulungan (lokasi)

10 bulan 40 lokasi 240.000.000 114.875.000 44 lokasi 40.000.000 44 lokasi 38.837.500 44 lokasi 78.000.000 44 lokasi 80.000.000 44 lokasi 85.000.000 Pemilik kendaraan wajib

uji/Kab. Bandung

Uji emisi gas buang kendaraan

bermotor ke pabrik-pabrik

(lokasi)

8 bulan 35 lokasi 14.000.000 43.175.000 50 lokasi 40.000.000 25 lokasi 18.837.500 50 lokasi 77.500.000 60 lokasi 85.000.000 60 lokasi 85.000.000 Pemilik kendaraan wajib

uji/Kab. Bandung

Seksi Prasarana PKB

50.290.000


terdapat kegiatan 07.20.04 Pembinaan

Bengkel Kendaraan Bermotor, sementara

perbengkelan tidak lagi menjadi sub urusan

dalam urusan pemerintahan bidang

perhubungan. Maka dari itu, output

pembinaan teknisi bengkel dialihkan untuk

sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

di Kegiatan 07.15.04

Mengendalikan

polusi udara dari

sektor

transportasi

Penurunan emisi GRK dari

sektor transportasi


melakukan uji emisi dari Tahun

0 (%)


kendaraan bermotor

Peningkatan promosi dan

kemitraan keselamatan



lintas (%)

02.09.19,04

Manajemen dan rekayasa lalu

lintas dan angkutan jalan di

kawasan



keselamatan lalu lintas dari

Tahun 0 (%)

sosialisasi Tahap I

Meningkatkan

keselamatan dan

pengawasan

ketertiban

transportasi



Rp

(2016 berdasar DPA)1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 219 19

Unit Kerja PD





(output )

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


0 % = 68 orang 3% 5% 5% 8% 10% 13% 13%

05PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Peningkatan jumlah aparatur

yang mengikuti diklat teknis

transportasi darat dari Tahun 0

(%)

0 % = 68 orang 3% 5% 5% 8% 10% 13% 13%

05,01Pendidikan dan pelatihan

formal

Jumlah peserta diklat yang

diberangkatkan per tahunN/A 123.229.500 176.229.500 350.000.000

Workshop/Diklat

(Outbound), Honor

Tim PAK

130.734.177

Workshop/Diklat

(Outbound), Honor

Tim PAK

134.656.202

Workshop/Diklat

(Outbound), Honor

Tim PAK

138.695.888 Subbagian Umum dan

KepegawaianPegawai DISHUB/Indonesia

1 kegiatan 27.450.000 27.950.000

05,04Pembinaan Kompetensi

Pegawaijenis kompetensi N/A

Honorarium Tim

Penilaian Angka

Kredit Jabatan

Fungsional Tertentu

(2 x 10 orang)

13.300.000

Kegiatan character

building (latihan

PBB)

55.800.000

84,03 90 91 91 92 93 94

01

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Tingkat ketersediaan sarana

dan prasarana bekerja (%)60% 65% 67% 67% 68% 69% 70% 70%

01,02Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

belanja listrik, belanja air,

belanja internet12 bulan/tahun 12 bulan/tahun 412.580.240 378.000.000 12 bulan/tahun 325.000.000 12 bulan/tahun 245.500.000

PDAM, Listrik dan

Internet 263.500.000

PDAM, Listrik dan


PDAM, Listrik dan


Subbagian Umum dan

Kepegawaian


DISHUB

01,09Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

belanja jasa perbaikan

peralatan kerja1 tahun 1 tahun 14.950.000 59.875.000 1 tahun 60.000.000 1 tahun 58.000.000

Subbagian Umum dan

Kepegawaian


DISHUB

01,10 Penyediaan alat tulis kantor belanja alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun 48.477.250 48.000.000 1 tahun 49.600.000 1 tahun 49.597.520 Alat Tulis Kantor 49.756.375 Alat Tulis Kantor 49.756.375 Alat Tulis Kantor 49.756.375 Subbagian Umum dan

Kepegawaian


DISHUB

01,12

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

belanja komponen instalasi

listrik dan penerangan bangunan

kantor

1 tahun 1 tahun 12.607.500 20.000.000 1 tahun 23.000.000 1 tahun 30.175.500 Alat Listrik dan

Elektronik 23.024.750

Alat Listrik dan


Alat Listrik dan


Subbagian Umum dan

Kepegawaian


DISHUB

belanja peralatan dan

perlengkapan kantor1 tahun 1 tahun 127.550.000 153.550.000 1 tahun 250.000.000 1 tahun 302.075.000

Subbagian Umum dan

Kepegawaian


DISHUB

Peralatan PAM Lebaran 2 jenis - 3.350.000 2 jenis 3.400.000

50 jaket lifeguard 100.000.000 15.000.000

Dalam RKPD online

untuk RENJA 2016,

masih tercatat sebagai

kegiatan 07,17,18.

Dalam rangka

penyelarasan rumpun

program/kegiatan

dengan subjek

pelaksana, TAPD

mengarahkan untuk

dialihkan pada kegiatan

01.13 mulai sejak

penyusunan DPA 2016

01,15

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

belanja bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan1 tahun 1 tahun 56.786.000 25.536.000 1 tahun 60.000.000 1 tahun 25.536.000

Subbagian Umum dan

Kepegawaian


DISHUB

01,17Penyediaan makanan dan

minuman

belanja makanan dan minuman

rapat dan tamu12 bulan/tahun 12 bulan/tahun 99.450.000 99.435.000 12 bulan/tahun 120.000.000 12 bulan/tahun 104.020.000

Makan dan minum

Rapat dan Tamu 58.750.000

Makan dan minum

Pegawai dan Rapat 58.750.000

Makan dan minum

Pegawai dan Rapat 58.750.000

Subbagian Umum dan

Kepegawaian


DISHUB

01,18Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

belanja perjalanan dinas luar

daerah1 tahun 1 tahun 187.000.000 187.500.000 1 tahun 250.000.000 1 tahun 94.930.000

sppd dalam provinsi

jawa barat 36.500.000

sppd dalam provinsi


sppd dalam provinsi


Subbagian Umum dan

KepegawaianPegawai DISHUB/Indonesia

01,20Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

belanja perjalanan dinas dalam

daerah1 tahun 1 tahun 91.250.000 91.250.000 1 tahun 100.000.000 1 tahun 82.500.000

SPPD DALAM

DAERAH 58.750.000

SPPD DALAM

DAERAH 58.750.000

SPPD DALAM

DAERAH 68.750.000

Subbagian Umum dan

KepegawaianPegawai DISHUB/Kab. Bandung

02

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Tingkat ketergunaan kendaraan

dinas/operasional (%)100 100 100 100 100 100 100 100

belanja BBM (kendaraan dan

genset)

20 kendaraan dan 1

genset

32 KENDARAAN

DAN 2 GENSET 466.800.000 447.240.000

30 KENDARAAN

DAN 2 GENSET 475.000.000

32 KENDARAAN

DAN 2 GENSET 485.688.000

34 KENDARAAN

DAN 2 GENSET 520.644.000

34 KENDARAAN

DAN 2 GENSET 520.644.000

34 KENDARAAN

DAN 2 GENSET 520.644.000


DISHUB

belanja jasa service

(kendaraan)38 kendaraan 33 kendaraan 178.400.000 186.400.000 40 kendaraan 250.000.000 34 kendaraan 261.500.000

38 kendaraan dan 2

Genset 338.000.000

38 kendaraan dan

2 Genset 338.000.000

38 kendaraan dan

2 Genset 338.000.000


DISHUB

belanja STNK (kendaraan) 27 kendaraan 52 kendaraan 20.000.000 25.000.000 40 kendaraan 35.000.000 46 kendaraan 35.000.000 49 Kendaraan 30.000.000 49 Kendaraan 30.000.000 49 Kendaraan 30.000.000 Pegawai DISHUB/Kantor

DISHUB

03PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Tingkat kesesuaian pakaian

dinas yang dikenakan pegawai

dengan aturan (%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

pengadaan pakaian dinas

beserta atribut196 197 stel 102.800.000 92.300.000 350 stel 200.000.000 231 Stel 93.450.000 231 Stel 94.290.000 231 Stel 93.450.000

Subbagian Umum dan

Kepegawaian


DISHUB

PDL 85 100 stel - 45.000.000 135 Stel 60.750.000

PDO

215 kaos 50 pasang

sepatu 50 stel

traning

60 stel training - 13.500.000 60 Stel Pakaian

Training 15.000.000 60 Stel 15.600.000 60 Stel 18.000.000 60 Stel 18.000.000

Kaos DISHUB 60 Stel 4.200.000

JAS HUJAN 150 stel - 37.500.000 200 stel 50.000.000

JAKET PETUGAS WASDAL

LALIN100 stel - 17.500.000

HELM PETUGAS WASDAL

LALIN150 buah - 45.000.000

ID Card Pegawai 600 set - 14.700.000

Mut 220 buah - 11.000.000

Topi dan Rompi Petugas Posko

Keselamatan30 set - 4.350.000 30 set 4.350.000 30 set 4.350.000 30 set 4.350.000 30 set 4.350.000

Topi dan Rompi Petugas PAM

Lebaran200 set - 29.000.000 250 Stel 49.115.000 250 Stel 47.500.000 250 Stel 47.500.000 250 Stel 47.500.000

Subbagian Umum dan

Kepegawaian

03,02Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Nilai rata-rata kinerja pegawai

pada LPTJ/SKP pegawai

01,13Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantorN/A

Peralatan Pembinaan ASD

02,24Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional


Peningkatan

pelayanan publik

bidang

perhubungan

Peningkatan kapasitas

aparatur perhubungan

Peningkatan jumlah aparatur

yang lulus diklat teknis

transportasi darat dari Tahun 0

(%)

05,03

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Bimtek Perencanaan dan Monev

Program Kegiatan (SAKIP)

Bimtek SAP, bimtek

tata naskah, bimtek

LLAJ

Dalam RKPD online untuk RENJA 2016 masih terekam sebagai kegiatan

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dialihkan ke 05.03 di DPA

sebagai hasil penelitian TAPD atas RKA 2016



Rp

(2016 berdasar DPA)1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 219 19

Unit Kerja PD





(output )

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


N/A (tidak

disurvey)3,4 3,7 3,7 3,8 3,9 4

01

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Tingkat ketersediaan alat

pelayanan (%)100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

01,08Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

belanja alat dan jasa

kebersihan12 bulan/tahun 12 bulan/tahun 58.812.000 180.362.000 12 bulan/tahun 180.000.000 12 bulan/tahun 215.438.200

Alat Kebersihan,

Petugas Kebersihan

dan OB

196.189.500

Alat Kebersihan,

Petugas Kebersihan

dan OB

196.189.500

Alat Kebersihan,

Petugas Kebersihan

dan OB


Kepegawaian

Pegawai DISHUB dan

tamu/Kantor DISHUB

belanja cetak quasi (karcis

retribusi jasa perhubungan)

2 jenis karcis

retribusi per tahun

2 jenis karcis

retribusi per tahun 202.502.500 266.907.500

2 jenis karcis

retribusi per tahun 325.000.000

2 jenis karcis


2 jenis karcis


2 jenis karcis


2 jenis karcis


Penyedia dan pengguna

pelayanan terminal dan

parkir/Kab. Bandung

belanja cetak non quasi 1 tahun 1 tahun 107.485.300 177.351.300 1 tahun 185.000.000 1 tahun 109.665.750 NON QUASI 104.286.250 NON QUASI 104.286.250 NON QUASI 104.286.250 Pegawai DISHUB/Kantor

DISHUB

belanja cetak form izin

penyelenggaraan angkutan umum30 buku 60 buku 1.890.000 3.780.000 30 buku 6.479.850 40 buku 2.600.000 28 Buku 1.820.000 28 Buku 1.820.000 28 Buku 1.820.000

Bidang Angkutan dan penyedia

jasa angkutan/Kantor DISHUB

belanja bahan baku pengujian

kendaraan bermotor (buku uji,

plat uji dan stiker uji)

3 item, 38000 set 3 item, 23500 set 278.750.000 591.650.000 75000 set 600.000.000

50ribu set stiker,

50ribu set plat,

30ribu buku uji

1.019.066.505

45.000 set (Stiker

dan Tanda Uji),

24.000 Buku Uji

889.500.000

45.000 set (Stiker

dan Tanda Uji),

24.000 Buku Uji

889.500.000

45.000 set (Stiker

dan Tanda Uji),

24.000 Buku Uji

889.500.000

Seksi PKB dan pemilik

kendaraan wajib uji/Kantor

DISHUB

belanja penggandaan dan

belanja pengelolaan barang1 tahun 1 tahun 71.155.000 1 tahun 95.000.000 1 tahun 87.000.000

Peenggandaan, Honor

Pengelolaan Barang

dan Aset

85.885.953

Peenggandaan,

Honor Pengelolaan

Barang dan Aset

86.405.453

Peenggandaan,

Honor Pengelolaan

Barang dan Aset

86.933.510 Pegawai DISHUB/Kantor

DISHUB

180 materai dan 5

buku cek12 bulan/tahun 2.960.000 12 bulan/tahun 3.000.000

belanja spanduk 30 buah - 10.500.000

belanja buku agenda 65 buah - 6.500.000

Cetakan peraturan perundang-

undangan1 paket - 10.000.000

01,19

Penyediaan Tenaga

Pendukung Adminitrasi Teknis

dan Perkantoran

Belanja jasa pengamanan,

tenaga teknis dan tenaga

administrasi

1 tahun 1 tahun 218.000.000 379.800.000 1 tahun 450.000.000 1 tahun 450.000.000

Security, PTT,

Pendukung Kegiatan

Perkantoran

289.200.000

Security, PTT,

Pendukung Kegiatan

Perkantoran

289.200.000

Security, PTT,

Pendukung Kegiatan

Perkantoran


Kepegawaian


DISHUB

02

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Tingkat kesesuaian prasarana

tempat pelayanan dengan

standar aturan (%)

60% 65% 67% 67% 68% 69% 70% 70%

02,07Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

belanja perlengkapan gedung

kantor1 tahun 1 tahun 268.009.950 284.009.950 1 tahun 250.000.000 1 tahun 294.350.000

Subbagian Umum dan

Kepegawaian


DISHUB

02,42Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantorrehabilitasi gedung kantor 1 tahun 1 tahun 100.000.000 317.115.000 1 tahun 1.700.000.000 1 tahun 1.311.437.622

Pengadaan Gudang

Kantor 95.000.000

Rehab Gedung

Kantor,

Pemeliharaan Posko

Induk Nagreg,

Pengadaaan Kantin

DISHUB dan

Garasi Pegawai


Kepegawaian


DISHUB


ANGKUTAN


pelayanan (%)60% 65% 67% 67% 68% 69% 70% 70

02.09.17,19

Pembinaan angkutan


trayek

Pengadaan aplikasi pelayanan

izin penyelenggaraan angkutan

Update SIMAPU

untuk angkutan tidak

dalam trayek dan

SMS gateway

150.000.000

Pengadaan aplikasi pelayanan

izin penyelenggaraan angkutan

1 set aplikasi

SIMAPU berbasis

data penyedia jasa

berbadan hukum

1 SET LAN

SIMAPU 150.000.000

1 SET LAN

SIMAPU 75.000.000

Pegawai Bidang Angkutan dan

penyedia jasa angkutan/Kab.

Bandung

2000 SET 45.000.000 2000 SET 44.400.000

02.09.20


PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR


pelayanan (%)60% 65% 67% 67% 68% 69% 70% 70

inputing di 3 lokasi 57.000.000 inputing di 3 lokasi 97.500.000

1 aplikasi 200.000.000 -

Operasional alat dan layanan

PKBper tahun

operasional alat

dan layanan 1 tahun 167.650.000

Pembuatan profil

pengujian

kendaraan

bermotor

0 26.350.000

200.000.000

Pengadaan CCTV

yang terintegrasi

dengan database

dan SIM PKB, untuk

rekam foto

kendaraan di unit

layanan PKB

Soreang

50.000.000

Pengadaan CCTV

yang terintegrasi

dengan database

dan SIM PKB, untuk

rekam foto

kendaraan di unit

layanan PKB

Baleendah

50.000.000 Dalam DPA 2016 masih tercatat pada rekening 07.20.03. Dalam rangka

penyelarasan program/kegiatan dengan indikator kinerjanya serta

menyesuaikan dengan restrukutrisasi kelembagaan akan dialihkan pada

rekening 07.20.02

Seksi Prasarana PKB

Pegawai DISHUB dan pemilik

kendaraan wajib uji/ Unit

Pelayanan PKB Soreang dan PKB

Baleendah

Dalam DPA 2016 masih tercatat pada rekening 07.20.01. dikarenakan

arahan TAPD atas penelitian DPA, sebagai upaya efisiensi jumlah

kegiatan. Dalam rangka penyelarasan program/kegiatan dengan indikator

kinerjanya, akan dialihkan pada rekening 07.20.02

Pemberian informasi layanan N/A 0 - 0 -

Papan informasi

digital pada setiap

alat PKB terkait nama

alat dan fungsinya di

unit layanan PKB

Soreang dan

Baleendah

SIM PKB integrasi

Soreang dan

Baleendah (Tahap

II)

615.000.000

SIM PKB integrasi

Soreang dan

Baleendah (Tahap

III)

640.000.000 Updating SIM PKB 300.000.000


output inputing database PKB masih terekam

sebagai bagian dari kegiatan 07.20.03.

Dalam rangka penyelarasan rumpun indikator

kinerja dengan program/kegiatan, dialihkan

ke Kegiatan 07.20.02


output inputing database PKB masih terekam

sebagai bagian dari kegiatan 07.20.03.

Dalam rangka penyelarasan rumpun indikator

kinerja dengan program/kegiatan, dialihkan

ke Kegiatan 07.20.02

Pengadaan sistem informasi

manajemen PKBN/A

SIM PKB integrasi

Soreang dan

Baleendah (Tahap

I)

180.000.000

SIM PKB integrasi

Soreang dan

Baleendah (Tahap

I)

195.080.000

inputing di 4 lokasi 80.000.000 inputing di 4 lokasi 82.000.000 inputing di 4 lokasi 82.000.000


penumpang umum/Kab. Bandung






















kendaraan bermotor

Database PKB

pemasangan

jaringan koneksitas

di 3 lokasi

(Soreang,

Baleendah,

Cileunyi)

1 paket updating

dan pemeliharaan - 94.190.000


Berbasis Jalan

Pengadaan stiker jurusan

angkutan penumpang umum2500 set 50.000.000

12 bulan/tahun 3.000.000 Dalam DPA 2015 dan RKPD online untuk RENJA 2016 masih terekam sebagai kegiatan 01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dialihkan ke 01.11 di DPA 2016 sebagai hasil

penelitian TAPD atas RKA 2016


terekam sebagai kegiatan 01.07. Mengingat

history penelitian atas RKA 2016,

direncanakan Tahun 2017 s.d. 2020 akan

diakomodir dalam Kegiatan 01.11 Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

02.09.17,21

Pembinaan Angkutan

Penumpang Umum dalam

Trayek

Upaya mewujudkan good

governance

IKM terhadap pelayanan publik

bidang perhubungan

01,11Penyediaan Barang cetakan

dan Penggandaan

Subbagian Umum dan

Kepegawaian

63.000.000

belanja barang/jasa dalam

rangka pertanggungjawaban

anggaran (belanja materai, cek

dan penggandaan)

Peningkatan

pelayanan publik

bidang

perhubungan



Rp

(2016 berdasar DPA)1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 219 19

Unit Kerja PD





(output )

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


115,49% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ketersediaan dokumen SAKIP

(%)100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat kesesuaian dokumen

perencanaan kinerja dengan

program, kegiatan serta

dokumen anggaran (%)

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

06,01

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Penyusunan rencana kinerja,

perjanjian kinerja, pendataan

realisasi dan laporan capaian

kinerja

4 jenis

kegiatan/tahun

4jenis

kegiatan/tahun 150.115.000 173.660.000

4jenis

kegiatan/tahun 290.000.000

4jenis


4jenis


4jenis


4jenis


Subbagian

Penyusunan Program

Pegawai DISHUB dan

stakeholders /Kantor DISHUB

06,04Penyusunan laporan keuangan

akhir tahun

penyusunan laporan keuangan

akhir tahun

1 jenis

kegiatan/tahun

1 jenis

kegiatan/tahun 8.000.000 -

1 jenis


1 jenis


1 jenis


1 jenis


1 jenis

kegiatan/tahun 15.000.000 Subbagian Keuangan

Pegawai DISHUB dan

stakeholders /Kantor DISHUB

penyusunan RAPERDA Postel 1 RAPERDA 150.000.000 187.163.000

Pendataan layanan

pos/ekspedisi di

desa/kelurahan

1 kegiatan 50.000.000

Pengawasan dan

pengendalian

menara

telekomunikasi

150.000.000

Persentase perencanaan

penataan infrastruktur postel25.15,07

Perencanaan dan

pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi


telekomunikasi

Penyusunan

masterplan jaringan

fiber optik

0 - - 0 -

3.537.010.240 4.779.176.250 6.837.079.850 6.157.515.097 3.885.136.005 4.024.714.060 4.104.865.273

9.750.000.000 12.983.605.450 6.948.671.193 6.359.946.850 20.920.323.159 20.894.908.879 20.932.346.354

150.000.000 368.918.000 200.000.000

13.437.010.240 18.131.699.700 13.985.751.043 12.517.461.947 24.805.459.164 24.919.622.939 25.037.211.627

JUMLAH BELANJA RUTIN/BELANJA PD

JUMLAH BELANJA URUSAN PERHUBUNGAN

JUMLAH BELANJA 'SEBAGIAN' URUSAN KOMINFO

JUMLAH TOTAL BELANJA

Pemilik dan pengguna menara

telekomunikasi/Kab. BandungPengawasan dan pengendalian

menara telekomunikasi

pembuatan 1

aplikasi

SIDAMENTEL,

pengadaan 1 set

alat ukur menara

telekomunikasi

Kajian perhitungan

retribusi

pengendalian

menara

telekomunikasi

- 181.755.000


terdapat output kegiatan 'pendataan

pos/ekspedisi di deas/kelurahan' yang mana

berdasar UU 23/2014 kewenangan terkait

pos di Kabupaten/Kota sudah tidak ada lagi.

Sehingga pagu dialihkan utuh untuk

pengendalian menara telekomunikasi.

Capaian kinerja output dan

outcome (%)

06

PENGEMBANGAN SISTEM

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Urusan Pemerintahan 25: 'Sebagian' Bidang Komunikasi dan Informasi (berdasar Perbup No. 5 Tahun 2008, yang hilang mulai Tahun 2017)

Menyediakan

jaringan

infrastruktur

wilayah

perkotaan


telekomunikasi fiber optik



telekomunikasi

25.15,07

Perencanaan dan

pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi Seksi Postel

(berdasar struktur

eksisting)

Upaya mewujudkan good

governance

Peningkatan

pelayanan publik

bidang

perhubungan

RPJMD/RKPD RENJASELISIH RENJA >

RPJMDDPA

SELISIH DPA >

RPJMDRPJMD/RKPD RKPD PERUBAHAN RENSTRA

SELISIH RENSTRA

> RPJMD

SELISIH

RENSTRA > RKPD

PERUBAHAN

RPJMD RENSTRA

SELISIH

RENSTRA >

RPJMD

RPJMD RENSTRA

SELISIH

RENSTRA >

RPJMD

RPJMD RENSTRA

SELISIH

RENSTRA >

RPJMD

3.437.010.240 3.437.010.240 - 4.779.176.250 4.779.176.250 6.642.079.850 6.031.008.505 6.157.515.097 (484.564.753) 126.506.592 3.646.324.164 3.885.136.005 238.811.841 3.755.713.889 4.024.714.061 269.000.172 3.868.385.305 4.104.865.273 236.479.968

01PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 2.019.655.790 2.592.073.740 572.417.950 2.771.346.800 2.198.928.850 3.082.079.850 2.798.528.505 3.165.199.475 83.119.625 366.670.970 2.142.652.827 2.339.857.828 197.205.001 2.206.932.412 2.369.497.329 162.564.917 2.273.140.385 2.350.905.385 77.765.000

01,02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 412.580.240 408.980.240 (3.600.000) 378.000.000 381.600.000 325.000.000 295.100.000 245.500.000 (79.500.000) (49.600.000) 263.500.000 263.500.000 263.500.000 263.500.000 263.500.000 263.500.000

01,07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 30.410.000 30.410.000 - - - 3.000.000 2.724.000 - (3.000.000) (2.724.000) - - -

01,08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 58.812.000 113.412.000 54.600.000 180.362.000 125.762.000 180.000.000 163.440.000 215.438.200 35.438.200 51.998.200 196.189.500 196.189.500 196.189.500 196.189.500 196.189.500 196.189.500

01,09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 14.950.000 37.350.000 22.400.000 59.875.000 37.475.000 60.000.000 54.480.000 58.000.000 (2.000.000) 3.520.000 - - -

01,10 Penyediaan alat tulis kantor 48.477.250 48.477.250 - 48.000.000 48.000.000 49.600.000 45.036.801 49.597.520 (2.480) 4.560.719 49.756.375 49.756.375 49.756.375 49.756.375 49.756.375 49.756.375

01,11 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 661.782.800 1.339.058.300 677.275.500 1.129.688.800 452.413.300 1.211.479.850 1.100.023.704 1.504.027.255 292.547.405 404.003.551 1.364.187.203 1.364.187.203 1.364.706.704 1.364.706.704 1.365.234.760 1.365.234.760

01,12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 12.607.500 15.374.500 2.767.000 20.000.000 17.233.000 23.000.000 20.884.000 30.175.500 7.175.500 9.291.500 23.024.750 23.024.750 23.024.750 23.024.750 23.024.750 23.024.750

01,13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 127.550.000 - (127.550.000) 171.900.000 299.450.000 250.000.000 227.000.000 305.475.000 55.475.000 78.475.000 - 29.120.000 29.120.000 -

01,15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 56.786.000 25.536.000 (31.250.000) 25.536.000 56.786.000 60.000.000 54.480.000 25.536.000 (34.464.000) (28.944.000) - - -

01,17 Penyediaan makanan dan minuman 99.450.000 64.020.000 (35.430.000) 99.435.000 134.865.000 120.000.000 108.960.000 104.020.000 (15.980.000) (4.940.000) 58.750.000 58.750.000 58.750.000 58.750.000 58.750.000 58.750.000

01,18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 187.000.000 157.500.000 (29.500.000) 187.500.000 217.000.000 250.000.000 227.000.000 94.930.000 (155.070.000) (132.070.000) 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000

01,19Penyediaan Tenaga Pendukung Adminitrasi

Teknis dan Perkantoran 218.000.000 306.955.450 88.955.450 379.800.000 290.844.550 450.000.000 408.600.000 450.000.000 - 41.400.000 289.200.000 289.200.000 289.200.000 289.200.000 289.200.000 289.200.000

01,20Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah 91.250.000 45.000.000 (46.250.000) 91.250.000 137.500.000 100.000.000 90.800.000 82.500.000 (17.500.000) (8.300.000) 58.750.000 58.750.000 58.750.000 58.750.000 68.750.000 68.750.000

02PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 1.033.209.950 563.592.000 (469.617.950) 1.259.764.950 1.729.382.900 2.710.000.000 2.460.680.000 2.387.975.622 (322.024.378) (72.704.378) 1.096.132.436 888.644.000 (207.488.436) 1.129.016.409 983.644.000 (145.372.409) 1.162.886.901 1.073.144.000 (89.742.901)

02,07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 268.009.950 - (268.009.950) 284.009.950 552.019.900 250.000.000 227.000.000 294.350.000 44.350.000 67.350.000 - - -

02,24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 665.200.000 563.592.000 (101.608.000) 658.640.000 760.248.000 760.000.000 690.080.000 782.188.000 22.188.000 92.108.000 888.644.000 888.644.000 888.644.000 888.644.000 888.644.000 888.644.000

02,42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100.000.000 - (100.000.000) 317.115.000 417.115.000 1.700.000.000 1.543.600.000 1.311.437.622 (388.562.378) (232.162.378) - 95.000.000 95.000.000 184.500.000 184.500.000

03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 102.800.000 - (102.800.000) 370.225.000 473.025.000 200.000.000 181.600.000 400.240.000 200.240.000 218.640.000 109.060.520 360.900.000 251.839.480 112.332.336 364.140.000 251.807.664 115.702.306 377.120.000 261.417.694

03,02 Pengadaan pakaian dinas beserta 102.800.000 - (102.800.000) 370.225.000 473.025.000 200.000.000 181.600.000 400.240.000 200.240.000 218.640.000 360.900.000 360.900.000 364.140.000 364.140.000 377.120.000 377.120.000

05PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR 123.229.500 123.229.500 - 204.179.500 204.179.500 350.000.000 317.800.000 69.100.000 (280.900.000) (248.700.000) 130.734.177 130.734.177 - 134.656.202 134.656.202 - 138.695.888 138.695.888 -

05,01 Pendidikan dan pelatihan formal 123.229.500 123.229.500 - 176.229.500 176.229.500 350.000.000 317.800.000 - (350.000.000) (317.800.000) 130.734.177 130.734.177 134.656.202 134.656.202 138.695.888 138.695.888

05,03Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan - - - 27.950.000 27.950.000 - - - - - - - -

05,04 Pembinaan Kompetensi Pegawai - - - - - - - 69.100.000 69.100.000 69.100.000 - - -

06PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN 158.115.000 158.115.000 - 173.660.000 173.660.000 300.000.000 272.400.000 135.000.000 (165.000.000) (137.400.000) 167.744.204 165.000.000 (2.744.204) 172.776.530 172.776.530 - 177.959.825 165.000.000 (12.959.825)

06,01Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 150.115.000 150.115.000 - 173.660.000 173.660.000 290.000.000 263.320.000 125.000.000 (165.000.000) (138.320.000) 150.000.000 150.000.000 157.776.530 157.776.530 150.000.000 150.000.000

06,04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 8.000.000 8.000.000 - - - 10.000.000 9.080.000 10.000.000 - 920.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

9.850.000.000 9.850.000.000 - 12.983.605.450 12.983.605.450 7.143.671.193 6.486.453.442 6.359.946.850 (783.724.343) (126.506.592) 21.000.000.000 20.920.323.159 (79.676.841) 21.000.000.000 20.894.908.878 (105.091.122) 21.000.000.000 20.932.346.354 (67.653.646)

02.09.10Program Manajemen Rekayasa dan

Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan - - - - - 105.850.000 96.111.800 - (105.850.000) (96.111.800) - - -

02.09.10,11Pengadaan dan pemasangan perlengkapan

jalan - - - - - 105.850.000 96.111.800 - (105.850.000) (96.111.800) - - -

02.09.15PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA

DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 480.000.000 470.000.000 (10.000.000) 1.124.560.450 1.134.560.450 680.800.000 618.166.400 871.985.443 191.185.443 253.819.043 3.000.000.000 3.905.000.000 905.000.000 3.000.000.000 7.362.408.878 4.362.408.878 3.000.000.000 8.309.846.354 5.309.846.354

02.09.15,01Perencanaan pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan 285.000.000 275.000.000 (10.000.000) - 10.000.000 370.000.000 335.960.000 - (370.000.000) (335.960.000) - 417.969.626 417.969.626 -

02.09.15,02 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan - - - - - - - 207.195.443 207.195.443 207.195.443 250.000.000 250.000.000 - -

02.09.15,03Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan 195.000.000 195.000.000 - 187.480.000 187.480.000 195.000.000 177.060.000 112.000.000 (83.000.000) (65.060.000) 195.000.000 195.000.000 195.000.000 195.000.000 195.000.000 195.000.000

02.09.15,04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan - - - - - - - 50.290.000 50.290.000 50.290.000 115.000.000 115.000.000 - 150.000.000 150.000.000

02.09.15,09Pembangunan pemeliharaan penerangan jalan

umum - - - 115.800.000 105.146.400 - (115.800.000) (105.146.400) - - -

02.09.15,10Perencanaan dan pembangunan fasilitas

parkir - - - 404.075.450 404.075.450 - - 112.500.000 112.500.000 112.500.000 2.380.000.000 2.380.000.000 946.469.626 946.469.626 2.200.000.000 2.200.000.000

02.09.15,11Perencanaan dan operasionalisasi terminal

angkutan penumpang - - - 533.005.000 533.005.000 - - 300.000.000 300.000.000 300.000.000 930.000.000 930.000.000 5.767.969.626 5.767.969.626 5.729.846.354 5.729.846.354

02.09.15,13 Audit dan inspeksi keselamatan transportasi - - - - - 0 - 90.000.000 90.000.000 90.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000

02.09.16REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1.987.000.000 1.987.000.000 - 130.000.000 130.000.000 662.871.442 601.887.269 576.175.000 (86.696.442) (25.712.269) 2.000.000.000 1.475.000.000 (525.000.000) 2.000.000.000 500.000.000 (1.500.000.000) 2.000.000.000 525.000.000 (1.475.000.000)

02.09.16,01Rehabilitasi/pemeliharaan alat pengujian

kendaraan bermotor 130.000.000 130.000.000 - 130.000.000 130.000.000 210.000.000 190.680.000 123.305.000 (86.695.000) (67.375.000) 475.000.000 475.000.000 500.000.000 500.000.000 525.000.000 525.000.000

02.09.16,04Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan 1.857.000.000 1.857.000.000 - - - 452.871.442 411.207.269 452.870.000 (1.442) 41.662.731 1.000.000.000 1.000.000.000 - -

02.09.17 PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.714.000.000 1.714.000.000 - 992.675.000 992.675.000 1.673.632.616 1.519.658.415 589.407.407 (1.084.225.209) (930.251.008) 6.500.000.000 2.507.678.168 (3.992.321.832) 6.500.000.000 2.500.000.000 (4.000.000.000) 6.500.000.000 2.575.000.000 (3.925.000.000)

02.09.17,02Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan

angkutan 114.000.000 114.000.000 - - - 110.000.000 99.880.000 - (110.000.000) (99.880.000) - - -

02.09.17,05Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan

umum di jalan raya 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 900.000.000 817.200.000 - (900.000.000) (817.200.000) - - -

02.09.17,12Pengembangan sarana dan prasarana

pelayanan jasa angkutan 350.000.000 350.000.000 - 523.500.000 523.500.000 293.632.616 266.618.415 225.407.407 (68.225.209) (41.211.008) 1.512.678.168 1.512.678.168 1.900.000.000 1.900.000.000 2.050.000.000 2.050.000.000

02.09.17,13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan - - - 235.000.000 213.380.000 - (235.000.000) (213.380.000) - - -

02.09.17,14Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas

dan angkutan - - - 130.305.000 130.305.000 - - - - - - - -

02.09.17,15

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/

juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum

teladan

75.000.000 75.000.000 - 124.800.000 124.800.000 135.000.000 122.580.000 98.300.000 (36.700.000) (24.280.000) 150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

02.09.17,18 Pembinaan angkutan sungai dan danau 100.000.000 100.000.000 - - - - - 70.000.000 70.000.000 70.000.000 370.000.000 370.000.000 - -

02.09.17,19Pembinaan angkutan penumpang umum tidak

dalam trayek 75.000.000 75.000.000 - 160.000.000 160.000.000 - - - - - 200.000.000 200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

02.09.17,20 Pembinaan angkutan barang - - - 54.070.000 54.070.000 - - 24.000.000 24.000.000 24.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

02.09.17,21Pembinaan Angkutan Penumpang Umum dalam

Trayek - - - - - - - 171.700.000 171.700.000 171.700.000 200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 175.000.000 175.000.000

02.09.18Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan 550.000.000 550.000.000 - 12.750.000 12.750.000 408.000.000 370.464.000 - (408.000.000) (370.464.000) 2.000.000.000 (2.000.000.000) 2.000.000.000 (2.000.000.000) 2.000.000.000 (2.000.000.000)

02.09.18,01 Pembangunan gedung terminal 550.000.000 550.000.000 - - - 300.000.000 272.400.000 - (300.000.000) (272.400.000) - - -

02.09.18,02Pembangunan halte bus, taksi, gedung

terminal - - - 12.750.000 12.750.000 108.000.000 98.064.000 - (108.000.000) (98.064.000) - - -

02.09.19PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

LALU LINTAS 3.045.000.000 3.055.000.000 10.000.000 6.918.275.000 6.908.275.000 2.009.039.126 1.824.207.526 3.341.354.000 1.332.314.874 1.517.146.474 5.000.000.000 8.679.623.000 3.679.623.000 5.000.000.000 8.260.500.000 3.260.500.000 5.000.000.000 8.070.500.000 3.070.500.000

02.09.19,01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas - - - 1.115.576.343 1.012.943.319 - (1.115.576.343) (1.012.943.319) - - -

02.09.19,02 Pengadaan marka jalan - - - 221.600.000 201.212.800 - (221.600.000) (201.212.800) - - -

02.09.19,03 Pengadaan pagar pengaman jalan - - - 64.500.000 58.566.000 (64.500.000) (58.566.000) - - -

Tabel V-2: Perbedaan Kode Rekening Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2016 - 2020

BELANJA URUSAN PERUHUBUNGAN

2019 2020

BELANJA RUTIN

Kode Program dan Kegiatan

2016 2017 2018

RPJMD/RKPD RENJASELISIH RENJA >

RPJMDDPA

SELISIH DPA >

RPJMDRPJMD/RKPD RKPD PERUBAHAN RENSTRA

SELISIH RENSTRA

> RPJMD

SELISIH

RENSTRA > RKPD

PERUBAHAN

RPJMD RENSTRA

SELISIH

RENSTRA >

RPJMD

RPJMD RENSTRA

SELISIH

RENSTRA >

RPJMD

RPJMD RENSTRA

SELISIH

RENSTRA >

RPJMD

2019 2020

Kode Program dan Kegiatan

2016 2017 2018

02.09.19,04Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan

angkutan jalan di kawasan 510.000.000 510.000.000 - 325.160.000 325.160.000 218.862.783 198.727.407 228.000.000 9.137.217 29.272.593 304.123.000 304.123.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000


jalan (DAK) - - - 539.430.000 539.430.000 - - - - - - - -


jalan 1.990.000.000 2.000.000.000 10.000.000 3.334.905.000 3.324.905.000 388.500.000 352.758.000 2.119.824.000 1.731.324.000 1.767.066.000 5.123.000.000 5.123.000.000 4.933.000.000 4.933.000.000 4.733.000.000 4.733.000.000

02.09.19,12 Pengendalian angkutan barang 545.000.000 545.000.000 - 480.000.000 480.000.000 - - 0 0 0 - - -

02.09.19,14 Optimalisasi Operasional Rekayasa Lalu - - - 2.238.780.000 2.238.780.000 - - 850.000.000 850.000.000 850.000.000 2.867.500.000 2.867.500.000 2.867.500.000 2.867.500.000 2.867.500.000 2.867.500.000

02.09.19,15Promosi dan penyuluhan ketertiban lalu lintas

dan angkutan - - - - - - - 143.530.000 143.530.000 143.530.000 385.000.000 385.000.000 240.000.000 240.000.000 250.000.000 250.000.000

02.09.20


PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR

2.074.000.000 2.074.000.000 - 3.805.345.000 3.805.345.000 1.603.478.009 1.455.958.032 981.025.000 (622.453.009) (474.933.032) 2.500.000.000 4.353.021.991 1.853.021.991 2.500.000.000 2.272.000.000 (228.000.000) 2.500.000.000 1.452.000.000 (1.048.000.000)

02.09.20,01 Pembangunan balai pengujian kendaraan - - - 3.373.289.000 3.373.289.000 697.478.009 633.310.032 269.410.000 (428.068.009) (363.900.032) 992.521.991 992.521.991 270.000.000 270.000.000 280.000.000 280.000.000

02.09.20,02Pengadaan alat pengujian kendaraan

bermotor 1.700.000.000 1.700.000.000 - - - 610.000.000 553.880.000 646.540.000 36.540.000 92.660.000 3.145.000.000 3.145.000.000 1.772.000.000 1.772.000.000 932.000.000 932.000.000

02.09.20,03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 254.000.000 254.000.000 - 297.831.000 297.831.000 226.000.000 205.208.000 65.075.000 (160.925.000) (140.133.000) 215.500.000 215.500.000 230.000.000 230.000.000 240.000.000 240.000.000

02.09.20,05 Pembinaan bengkel kendaraan bermotor 120.000.000 120.000.000 - 134.225.000 134.225.000 70.000.000 63.560.000 (70.000.000) (63.560.000) - - -

150.000.000 150.000.000 - 368.918.000 368.918.000 200.000.000 - - (200.000.000) - 159.135.000 - (159.135.000) 163.909.050 - (163.909.050) 168.826.322 - (168.826.322)

25.15,07Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa 150.000.000 150.000.000 - 368.918.000 368.918.000 200.000.000 - - (200.000.000) - 159.135.000 - (159.135.000) 163.909.050 - (163.909.050) 168.826.322 - (168.826.322)

25.15,07Perencanaan dan pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi 150.000.000 150.000.000 - 368.918.000 368.918.000 200.000.000 - (200.000.000) - - - -

13.437.010.240 13.437.010.240 - 18.131.699.700 18.131.699.700 13.985.751.043 12.517.461.947 12.517.461.947 (1.468.289.096) - 24.805.459.164 24.805.459.164 - 24.919.622.939 24.919.622.939 - 25.037.211.627 25.037.211.627 - TOTAL BELANJA

BELANJA URUSAN KOMINFO

RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 VI-1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RJMD

Bab VI mengemukakan indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DISHUB Kab. Bandung dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

sebagaimana indikator yang disajikan dalam BAB 5, BAB 7 dan BAB 9 RPJMD Kb. Bandung

Tahun 2016 – 2021.

Dalam BAB 9 RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 ditetapkan indikator kinerja

daerah, yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati

dan Wakil Bupati Bandung pada akhir periode masa jabatannya. BAB tersebut juga

menyatakan bahwa suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan analisis

pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome). Indikator

kinerja daerah yang menjadi acuan DISHUB Kab. Bandung adalah indikator aspek pelayanan

umum, fokus layanan urusan perhubungan, sebagaimana uraian berikut.

1. Level of Service (LoS)

LoS adalah penilaian dinamis atas kinerja suatu ruas jalan, atau disebut tingkat pelayanan

jalan. LoS dinilai berdasarkan kecepatan lalu lintas kendaraan (km/jam), kepadatan lalu

lintas (smp.menit/km), dan volume capacity ratio (VCR) ruas jalan. Kecepatan memiliki

bobot terbesar dalam penentuan LoS, dikarenakan kecepatan lalu lintas kendaraan

merupakan indikator yang paling berpengaruh dan paling menentukan gambaran kinerja

ruas jalan.

Menimbang bahwa penilaian LoS sangat tergantung pada kapasitas jalan, komposisi

penggunaan moda atau tingkat penggunaan angkutan umum dari total perjalanan di Kab.

Bandung (moda share), juga perilaku tertib berlalu lintas, maka LoS merupakan

indikator kinerja daerah yang dipengaruhi oleh lebih dari satu indikator capaian kinerja

program (outcome) yang berada di beberapa perangkat daerah. Perangkat daerah

dimaksud, sedikitnya adalah perangkat daerah yang memegang urusan perhubungan pada

sub urusan LLAJ, dan perangkat daerah yang memegang urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang.


Indikator kinerja daerah yang mempengaruhi LoS, yang merupakan indikator urusan

‘selain perhubungan’ dan berada dalam kewenangan perangkat daerah lainnya adalah:

a. Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang).

Indikator ini mempengaruhi VCR, karena sangat menetukan kapasitas jalan.

b. Persentase keterpaduan kerjasama perencanaan penyediaan sarana, prasarana dan

pelayanan publik, antar daerah yang berbatasan.

Indikator ini mempengaruhi pola pergerakan lalu lintas serta preferensi pemilihan

moda atau moda share (komposisi penggunaan moda).

Salah satu indikator urusan perhubungan yang mengacu/mempengaruhi indikator LoS

adalah tingkat ketersediaan perlengkapan jalan. Namun dari sekian jenis perlengkapan

jalan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, sampai

dengan saat RENSTRA ini ditetapkan, kewenangan pengelolaan alat penerangan jalan di

Kabupaten Bandung tidak direncanakan sebagai tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung,

tetapi menjadi tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung selaku perangkat daerah yang

berwenang dalam urusan perhubungan, yang mengacu pada dan/atau mempengaruhi

indikator LoS adalah:

a. Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan, meliputi ketersediaan jenis-jenis

perlengkapan jalan sebagai berikut:

Rambu lalu lintas (rambu, RPPJ, selain rambu halte; dalam satuan unit).

Marka Jalan (seluruh jenis marka kecuali zebra cross dan ZoSS; dalam satuan m1).

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas / APILL (warning light dan traffic light).

Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guardrail, cermin tikungan, traffic cone, water

barrier).

Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (kamera pantau lalu lintas).

Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat (lajur sepeda, zebra

cross dan ZoSS, pelican crossing).

Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

(halte dan shelter, ruang parkir on dan off street).


b. Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per tahun).

Indikator ini mempengaruhi tingkat penggunaan angkutan umum (moda share), yaitu

perbandingan jumlah pengguna angkutan umum, terhadap total pergerakan lalu lintas

yang terbangkitkan di suatu wilayah. Dalam ilmu perencanaan wilayah yang

berkembang saat ini, angkutan umum memiliki peran penting dalam peningkatan LoS

jalan. Peningkatan LoS jalan tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan kapasitas

jalan.

Moda share harus dicapai by design melalui penyediaan layanan angkutan umum

yang handal-memadai, sehingga mampu mendorong minat pelaku pergerakan lalu

lintas untuk menggunakan angkutan umum, mengurangi volume lalu lintas kendaraan

pribadi, dan pada akhirnya mampu meningkatkan LoS.

Moda share sejatinya merupakan indikator yang sejajar dengan LoS, sepatutnya

menjadi indikator kinerja daerah, karena dipengaruhi oleh lebih dari satu indikator

capaian kinerja program (outcome) yang berada di beberapa perangkat daerah.

Penyediaan layanan angkutan umum secara ideal adalah

=𝟏

𝟕𝟎%× 𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒎𝒐𝒅𝒂 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒕𝒂𝒖 𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒏𝒖𝒎𝒑𝒂𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒈𝒌𝒖𝒕𝒂𝒏 𝒖𝒎𝒖𝒎

(nilai 70% merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum).

2. Persentase Terbangunnya Jaringan Fiber Optik

Mengingat Perbup Bandung No. 5 Tahun 2008, indikator ini terkait dengan salah satu

tugas pokok DISHUB Kab. Bandung dalam pengelolaan ‘sebagian’ urusan bidang

komunikasi dan informatika. Tugas ini menjadi fungsi salah satu seksi di Bidang Teknik

Prasarana, yaitu Seksi Postel.

Menindaklanjuti UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten/kota dalam urusan

bidang komunikasi dan informatika terbatas hanya pada pengelolaan informasi dan

komunikasi publik, e-government, serta pengelolaan nama domain.

Fungsi Seksi Postel terkait penyelenggaraan pos, secara keseluruhan menjadi gugur

dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014.

Sementara fungsi-fungsi lainnya yang terkait dengan jaringan infrastruktur/ utilitas/

fasilitas pelayanan perkotaan, saat penetapan RENSTRA ini masih dalam proses

pembahasan oleh tim penataan kelembagaan di Kab. Bandung sebagai tindak lanjut

UU No. 23 Tahun 2014, yang mana sepertinya diarahkan menjadi bagian fungsi dari Seksi


Infrastruktur dan Teknologi pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Sejalan dengan BAB II pada sub Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil

Bupati Bandung, indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD adalah sebagaimana Tabel VI-1. Adapun target capaian indikator kinerja

utama DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 s.d 2020 tertuang dalam Tabel VI-2.


Tabel VI-1: Indikator Kinerja DISHUB Kab. Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi

Kepala Daerah Tujuan RPJMD

Indikator

Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD

Indikator

Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran

Perangkat Daerah


Perangkat Daerah


Misi Ketiga:

“Mewujudkan

pembangunan

infrastruktur

dasar yang

terpadu dengan

tata ruang

wilayah serta

memperhatikan

aspek

kebencanaan”

Meningkatkan

ketersediaan

dan kualitas

infrastruktur

dasar yang

tahan terhadap

bencana serta

mewujudkan

keserasian

pembangunan

dengan tata

ruang wilayah

LPE 1. Meningkatnya

aksesibilitas,

kapasitas dan

keselamatan

terhadap

pelayanan sarana

dan prasarana

transportasi (%)

3. Meningkatnya

penataan

kawasan ibu kota

Kabupaten

Bandung

Level of Service

(LoS) Jalan

Tahun 2015:

LoS D (indeks

2,83)

Tahun 2020:

LoS C (indeks 4)


jalan


jalan





Ketersediaan layanan angkutan umum

(seat per hari)

Ketersediaan layanan angkutan umum

(seat per hari)

Tingkat ketersediaan ruang operasional

terminal

Tingkat ketersediaan ruang operasional

terminal


transportasi (% kendaraan wajib uji

yang melaksanakan uji baru dan uji

berkala)


transportasi (% kendaraan wajib uji

yang melaksanakan uji baru dan uji

berkala)

Tingkat aksesibilitas publik terhadap

kamera pantau lalu lintas

11. Meningkatnya

upaya

penanganan

masyarakat yang

tergenang banjir

Tertanganinya

wilayah

berpotensi banjir

seluas 14.937,9

m2

Ketersediaan alat pengendali dan

pengaman jalan portable, terdiri dari

traffic cone, water barrier, rambu

portable


Misi


Indikator Tujuan

RPJMD Sasaran RPJMD

Indikator

Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran

Perangkat Daerah


Perangkat Daerah


Misi Kelima:

“Menciptakan

Pembangunan

Ekonomi yang

Memiliki

Keunggulan

Kompetitif

Meningkatkan daya

saing perekonomian

Kabupaten Bandung

sebagai upaya

optimalisasi

kontribusi sektor

ekonomi terhadap

pembangunan

daerah

Meningkatnya

pendapatan asli

daerah

(Tahun 2015 Rp

672.548.761.361,-

Tahun 2020 Rp

2.022.438.056.758,-

meningkat tiga

kali lipat dalam 5

tahun, atau setara

dengan meningkat

60% per tahun dari

2016 s.d. 2020)

Meningkatnya

transaksi pada

sektor jasa di

Kabupaten

Bandung

LPE dan omzet Persentase pemilik kendaraan




pengusahaan angkutan umum


Bidang Perhubungan


Bidang Perhubungan

Misi Keenam:

“Meningkatkan

Kelestarian

Lingkungan

Hidup”

Menciptakan

lingkungan yang

serasi dan seimbang

dengan

memperhatikan daya

dukung lingkungan,

daya tampung

lingkungan serta

perubahan iklim

Menurunnya tingkat

pencemaran udara

1. Meningkatkan

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

pencemaran

dan kerusakan

lingkungan

Pengendalian

pencemaran

udara 87% di

2015, 91,44% di

2020)


melakukan uji emisi dari tahun 0

(tahun 2015)


melakukan uji emisi dari Tahun 0

(tahun 2015)


Misi


Indikator Tujuan

RPJMD Sasaran RPJMD

Indikator

Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran

Perangkat Daerah


Perangkat Daerah


Misi

Kesembilan:

“Meningkatkan

keamanan dan

ketertiban

wilayah”

Meningkatkan

stabilitas kemanan

yang kondusif bagi

pembangunan

wilayah

1. Meningkatnya

keamanan dan

ketertiban

masyarakat



tahun 0 (tahun 2015)



tahun 0 (tahun 2015)


terkendali


terkendali

2. Meningkatkan

peran serta

masyarakat

dalam

menjaga

keamanan dan

ketertiban

masyarakat



keselamatan lalu lintas dari tahun 0

(tahun 2015)



keselamatan lalu lintas dari tahun 0

(tahun 2015)


Misi Kepala Daerah Tujuan RPJMD

Indikator

Tujuan

RPJMD

Sasaran RPJMD Indikator Sasaran

RPJMD

Indikator Sasaran

Perangkat Daerah

Indikator

Kinerja Utama

Perangkat Daerah

Urusan Pemerintahan: Sebagian Bidang Komunikasi dan Informatika (kewenangan eksisting berdasar Perbup No. 5 Tahun 2008)

dilaksanakan hanya untuk Tahun 2016

Misi Ketiga:

“Mewujudkan

pembangunan

infrastruktur dasar yang

terpadu dengan tata

ruang wilayah serta

memperhatikan aspek

kebencanaan”

Meningkatkan

Ketersediaan dan

kualitas Infrastruktur

dasar yang tahan

terhadap bencana serta

mewujudkan keserasian

pembangunan dengan

tata ruang wilayah

5. Optimalnya sistem

telekomunikasi dan

informatika yang

terpadu melalui

pemanfaatan

teknologi dan

komunikasi

Persentase

terbangunnya

jaringan fiber optik

(100% di Tahun

2020)


retribusi pengendalian



retribusi pengendalian



penataan infrastruktur

postel


penataan infrastruktur

postel


Misi Kepala

Daerah Tujuan RPJMD

Indikator Tujuan

RPJMD Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran

RPJMD

Indikator Sasaran

Perangkat Daerah


Perangkat Daerah

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Misi Kedelapan:

“Meningkatkan

reformasi

birokrasi”

Meningkatkan kinerja

aparatur dan

kelembagaan

penyelenggara

pelayanan publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat

(Tahun 2014 74,23,

Tahun 2020 78,77)

1. Meningkatnya

kualitas kinerja

aparatur pemerintah

Presentase Peningkatan

Kapasitas Aparatur

(Tahun 2015 20%

Tahun 2020 23,19%)

Peningkatan jumlah

aparatur yang lulus diklat

teknis transportasi darat

dari Tahun 0 (%)

Nilai rata-rata kinerja

pegawai pada LPTJ/SKP

pegawai

Nilai rata-rata kinerja

pegawai pada LPTJ/SKP

pegawai

2. Meningkatkan

efisiensi pelayanan

administrasi publik

IKM terhadap pelayanan

publik bidang perhubungan

IKM terhadap pelayanan

publik bidang perhubungan

6. Meningkatnya

kapasitas dan

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan dan aset

daerah

Opini BPK (WTP di 2020) Capaian kinerja output dan

outcome program-kegiatan

(%)

8. Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

Persentase kesesuaian

program pada dokumen

perencanaan terhadap

program pada dokumen

anggaran (2015= 94%,

2020= 100%)


Tabel VI-2: Target Capaian Indikator Kinerja Utama DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2020


Selain indikator-indikator kinerja utama perangkat daerah DISHUB Kab. Bandung

sebagaimana terinci dalam Tabel VI-2 di atas, DISHUB Kab. Bandung juga memiliki tugas

untuk menghitung indikator kinerja berikut:

1. LoS sebagai indikator kinerja daerah, berdasarkan indikator kecepatan lalu lintas,

kepadatan lalu lintas, serta volume capacity ratio (VCR, perbandingan volume lalu lintas

terhadap kapasitas jalan);

2. Moda share sebagai indikator kinerja daerah;

3. Indikator kinerja kunci (IKK), sebagaimana ketetapan dalam PP RI No. 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Nomor : 050/2095/Sekr.

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021 DAN RENCANA KERJA 2017

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang

Mengingat

:

:

1. Bahwa salah satu tahapan persiapan penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah adalah pembentukan tim penyusun.

2. Bahwa tim penyusun RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah terdiri dari sumber daya manusia yang siap bertugas penuh, memiliki kompetensi teknis, memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah, serta paham substansi urusan perhubungan.

3. Bahwa dalam menyongsong restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2017, perlu dilaksanakan penyelerasan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah.

4. Bahwa untuk memastikan hal pada poin 1 s.d. 3, maka pembentukan tim penyusun RENSTRA 2016 – 2021 dan RENJA 2017 DISHUB Kab. Bandung perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1. UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah Tanggal 15 Juni 2016. 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 28 Mei 2016.


8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 September 2016.

9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 10 Oktober 2016.


11. Surat Keputusan Kepala DISHUB Kab. Bandung Nomor 050/1381/Sekr Tanggal 1 Juli 2016 tentang Penetapan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2017.

Memutuskan


: : : :

Membentuk Tim Penyusunan dan Penyelarasan RENSTRA 2016 – 2021 dan RENJA 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Tim Penyusunan dan Penyelarasan RENSTRA 2016 – 2021 dan RENJA 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang Pada Tanggal : 10 Oktober 2016

a.n. BUPATI BANDUNG



Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Nomor : 050/2095/Sekr. Tanggal : 10 Oktober 2016

TIM PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN RESNTRA RENJA SKPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016

No. JABATAN DALAM TIM NAMA DAN JABATAN

1. Penanggung Jawab Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. Kepala DISHUB Kab. Bandung

2. Ketua IIS RATNA KOMALA, MUP. Kasubag Penyusunan Program, DISHUB Kab. Bandung

3. Wakil Ketua ERIC ALAM PRABOWO, S.Sos. Kasi Perbengkelan, DISHUB Kab. Bandung

4. Anggota 1 ISNURI WINARKO, S.Si.T. Kepala Seksi Terminal

5. Anggota 2 ABI BASARAH, ST., M.Si. Kepala Seksi Angkutan Orang

6. Anggota 3 RUDI FIRMANSYAH, SIP. Pelaksana pada Seksi Terminal

7. Anggota 4 RUDDY HERYADI, A.Md. LLAJ. Pelaksana pada Seksi Manajemen Lalu Lintas

8. Anggota 5 AHMAD BINTAN SUARDIKA, SST.(TD.) Tenaga Pendukung Konsultasi Perencanaan pada Sub Bagian Penyusunan Program

9. Anggota 6 RHIAN PRINANDA PUTRA, SST.(TD.) Tenaga Pendukung Konsultasi Perencanaan pada Sub Bagian Penyusunan Program

a.n. BUPATI BANDUNG



Permendagri No. 54 Tahun 2010

Formulir VII. G. 7 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENSTRA SKPD


No. Jenis Kegiatan

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Kesesuaian Faktor Penyebab

Ketidaksesuaian

Tindak Lanjut Penyempurnaan

Apabila Tidak Ada

Tidak Ada

1 2 3 4 5 6

1. Pembentukan tim penyusun RENSTRA SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja

√

2. Penyiapan data dan informasi √

3. Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota

√

4. Review RENSTRA K/L dan RENSTRA SKPD Provinsi

√

5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota

√

6.

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD kabupaten/kota

√

7. Perumusan isu-isu strategis √

8. Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota

√

9.

Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah

√

10. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota

√

11. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota

√

12.

Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota

√

13.

Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota

√


No. Jenis Kegiatan



Ketidaksesuaian


Apabila Tidak Ada

Tidak Ada

1 2 3 4 5 6

14.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan

√

15.

Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yag mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota

√

16. Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota

√

17.

Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah

√

18. Perumusan rancangan akhir RENSTRA SKPD kabupaten/kota

√

19.

Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangak menengah daerah kabupaten/kota

√

20. Dokumen RENSTRA SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan

√

Soreang, 15 September 2016


KABUPATEN BANDUNG

Drs. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007


Formulir VII. G. 8 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENJA SKPD


No.

Jenis Kegiatan



Ketidaksesuaian


Apabila Tidak Ada

Tidak Ada

1 2 3 4 5 6

1. Pembentukan tim penyusun RENJA SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja

√

2. Pengolahan data dan informasi √

3. Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota

√

4. Mengkaji hasil evaluasi RENJA SKPD kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan RENSTRA kabupaten/kota

√

5. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota

√

6. Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota

√

7. Perumusan tujuan dan sasaran √

8. Penelaahan usulan masyarakat √

9. Perumusan kegiatan prioritas √

10. Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota

√

a.

Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan

√

b.

Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota

√

c.

Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan

√

d.

Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota sesuai surat edaran Bupati/Walikota

√

11.

Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu

√


No.

Jenis Kegiatan



Ketidaksesuaian


Apabila Tidak Ada

Tidak Ada

1 2 3 4 5 6

12.

Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota

√

13.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju

√

14. Dokumen RENJA SKPD kabupaten/okta yang telah disyahkan

√

Soreang, 21 Oktober 2016


KABUPATEN BANDUNG

Drs. H TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007

DINAS PERHUBUNGAN KAB. BANDUNG - bandungkab.go.idbandungkab.go.id/uploads/RENSTRA 2017-2021.pdf · Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ... 3,4 3,7 3,8 3,9 4

Documents