DOKUMEN LELANG 1 Nomor : 002/APK/PROC/IX–2017.03 20 September 2017 PT. ANGKASA PURA KARGO Teminal Kargo, Komplek Gedung 528, Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten - 19120 Pengadaan Sistem Enterprise Resources Planning (ERP)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DOKUMEN LELANG
1
Nomor : 002/APK/PROC/IX–2017.03
20 September 2017
PT. ANGKASA PURA KARGO
Teminal Kargo, Komplek Gedung 528, Bandara Soekarno Hatta
Tangerang, Banten - 19120
Pengadaan
Sistem Enterprise Resources Planning
(ERP)
DOKUMEN LELANG
2
Dengan hormat,
Terima Kasih kami sampaikan kepada para peserta yang mengikuti proses Pengadaan Jasa
PT Angkasa Pura Kargo. Program ini merupakan bagian dari program implementasi Strategic
Procurement PT Angkasa Pura Kargo.
Para calon peserta diharapkan mempelajari dan melengkapi Dokumen Pengadaan dengan
cermat dengan ketentuan sebagai berikut :
Calon peserta harus melaksanakan semua ketentuan dengan lengkap dan benar.
Dokumen penawaran yang sudah diserahkan kepada Unit Pengadaan menjadi hak
PT Angkasa Pura Kargo dan tidak akan dikembalikan.
Instruksi Umum kepada peserta merupakan bagian dari standar dokumen pengadaan
yang berisi informasi yang diperlukan oleh peserta untuk menyiapkan dokumen
penawarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Angkasa Pura
Kargo. Informasi tersebut berkaitan dengan penyusunan, penyampaian, pembukaan,
evaluasi penawaran dan penunjukan penyedia jasa, namun tidak menjadi bagian dari
Perjanjian.
Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian oleh Penyedia Jasa, termasuk
hak, kewajiban, dan risiko dimuat di dalam Rancangan Perjanjian, Syarat-Syarat
Umum Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Perjanjian dan Rencana Kerja dan Syarat-
Syarat Teknis yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian
Pengadaan Jasa. Apabila terjadi perbedaan penafsiran/pengaturan pada dokumen
pengadaan ini, Penyedia Jasa harus mempelajari dengan saksama untuk menghindari
pertentangan pengertian.
Kepada Calon Peserta Lelang/ Penyedia
Dari Unit Pengadaan (Procurement)
Hal Undangan Pengadaan : System Enterprise Resource Planning (ERP)
Tanggal 20 September 2017
DOKUMEN LELANG
3
Proses pengadaan dilakukan sesuai dengan Prinsip, Kebijakan Umum, Etika dan
Tujuan Pengadaan Jasa.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
UNIT PENGADAAN
PT Angkasa Pura Kargo.
DOKUMEN LELANG
4
DAFTAR ISI
BAB I RINGKASAN UMUM ..................................................................................... 5
A. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) ...........................................................................5
BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA .................................................................... 8
A. UMUM ..............................................................................................................8 B. DOKUMEN PENGADAAN .................................................................................... 13 C. PENYIAPAN PENAWARAN .................................................................................. 15 D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN.................................................................. 20 E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN ........................................................... 21 F. PENETAPAN PEMENANG .................................................................................... 39 G. PELELANGAN BATAL ......................................................................................... 45 H. PENANDATANGANAN KONTRAK ......................................................................... 46 I. SANKSI .......................................................................................................... 47
BAB III FORMAT DOKUMEN PENAWARAN .......................................................... 50
A. FORMAT FILE PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS ....................................... 51 B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYEDIA ............................................................. 53 C. FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN DATA ADMINISTRASI TERKINI .......................... 55 D. CONTOH SURAT JAMINAN PENAWARAN .............................................................. 58 E. SURAT PENGANTAR PENAWARAN HARGA ............................................................ 61
BAB IV RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS (RKST) ......................... 67
BAB V DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA ............................................................. 68
BAB VII SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN (SSUP) ....................................... 70
A. KETENTUAN UMUM .......................................................................................... 70 B. PELAKSANAAN, PEMUTUSAN DAN PENYELESAIAN KONTRAK ................................ 76 C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK ..................................................................... 82 D. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA ....................................................................... 85
BAB VIII SYARAT-SYARAT KHUSUS PERJANJIAN (SSKP) ................................... 89
BAB IX DOKUMEN LAINNYA ............................................................................... 92
A. FORMAT SURAT PERINTAH MULAI KERJA ..................................................................... 92 B. CONTOH FORMAT JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK ...................................................... 95
DOKUMEN LELANG
5
BAB I RINGKASAN UMUM
A. Lembar Data Pemilihan (LDP)
1 Lokasi Pengadaan Kantor Pusat [CGK]
Kantor Cabang [____]
2 Nama Paket Pengadaaan System Enterprise Resource Planning (ERP)
3 Nomor Pengadaan 002/APK/PROC/VI-2017.03
4 Unit Teknis Divisi IT
5 Pejabat Yang Berwenang ---
6 Jangka Waktu Kontrak
7 HPS Rp. 1.913.370.000,-
8 Jenis Pengadaan System Enterprise Resource Planning (ERP)
9 Pengadaan untuk Kegiatan Eksploitasi
Investasi
(Pilih salah satu)
10 Kelompok/Bidang Usaha Penyedia IT Solutions
11 Peserta
12 Golongan Peserta Kecil
Non Kecil
(Pilih salah satu)
13 Pemberian penjelasan (Aanwijzing) Ada
Tidak Ada
(Pilih salah satu)
14 Kunjungan ke Lapangan
15 Metode Pengadaan Lelang Terbuka
DOKUMEN LELANG
6
16 Sistem Pemasukan Dokumen Penawaran 1 (satu) tahap
Tahap : Penawaran Admin, Teknis & Harga
17 Sistem Pembukaan Dokumen Penawaran 1 (satu) tahap
2 (dua) tahap
(Pilih salah satu)
18 Rapat penjelasan (Aanwijzing), sebelum
pemasukan penawaran
Melalui aplikasi e-Procurement
PT Angkasa Pura Kargo secara online.
Tatap muka
(Pilih salah satu)
19 Mata uang dalam penawaran Rupiah - (Rp.)
20 Biaya Pendaftaran Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
21 Pembayaran Manual (sesuai ketentuan yang berlaku di
Bagian Keuangan).
e-Payment
(Pilih salah satu)
22 Masa Berlaku Penawaran 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas
akhir pemasukan Dokumen Penawaran
23 Jaminan Penawaran Ada (2,5 % Dari HPS)
Tidak Ada
(Pilih salah satu)
24 Jaminan Sanggah Ada (2 % Dari HPS)
Tidak Ada
(Pilih salah satu)
25 Jaminan Pelaksanaan 5% dari nilai kontrak atau 5% dari nilai
HPS apabila nilai kontrak kurang dari 80%
dari nilai HPS
Tidak ada
(Pilih salah satu)
DOKUMEN LELANG
7
26 Metoda Evaluasi Sistem Harga Penawaran Terendah
Sistem Nilai (Merit Point System)
Bobot Teknis & Harga
[Total Teknis & Harga : 100%]
Sistem Penilaian Biaya Selama Umur
Ekonomis
(Pilih salah satu)
26 Nilai Ambang Batas Teknis Minimal
(Apabila Ada)
---
27 Jenis Kontrak Lumpsum
Harga satuan
Lumpsum & Harga satuan
Gabungan lumpsum dan harga satuan
Turn key
Persentase
(Pilih salah satu)
28 Jadwal Waktu Penyelesaian Pekerjaan 12 (dua belas) minggu kalender terhitung
sejak tanggal yang ditetapkan dalam
kontrak.
DOKUMEN LELANG
8
BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA
A. UMUM
1. Pedoman Pengadaan
Seluruh proses pelaksanaan Pengadaan mengacu kepada Peraturan Direksi
PT Angkasa Pura Kargo tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
PT Angkasa Pura Kargo.
2. Pengertian dan Istilah
a. Metode Pengadaan Barang/Jasa secara manual yang menggunakan proses
bisnis lelang umum. Penyedia memasukkan Dokumen Penawaran Administrasi
tambahan (jika diperlukan), Teknis, dan Harga yang dibuka pada waktu yang
telah ditentukan. Penyedia tidak memiliki kesempatan melihat posisi peserta
lain dan tidak dapat mengubah penawaran setelah batas akhir pemasukan
(upload) Dokumen Penawaran.
b. PT APK adalah PT Angkasa Pura Kargo sebagai Pemberi Tugas.
c. Unit Pengadaan adalah unit dalam organisasi perusahaan PT Angkasa Pura
Kargo yang berada di Kantor Pusat atau Kantor Cabang, yang berfungsi
melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan mengelola administrasi
Pengadaan Barang/Jasa.
d. Penyedia Barang/Jasa selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau
orang perorangan termasuk lembaga perguruan tinggi yang kegiatan
usahanya menyediakan Barang/Jasa.
DOKUMEN LELANG
9
e. Vendor Management Sytem (VMS) adalah sistem yang digunakan untuk
mengelola data Penyedia yang meliputi proses Prakualifikasi, menjaga
kekinian (update) data Penyedia, dan penilaian kinerja Penyedia.
f. Verified adalah status Penyedia dalam VMS yang telah melengkapi semua
dokumen administrasi sesuai yang dipersyaratkan dan dipastikan
keberadaannya di dalam kelompok/bidang yang dipilih tidak memiliki
keterkaitan dengan Penyedia lain.
g. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Unit Pengadaan
yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa.
h. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh Peserta, yang
terdiri dari data administrasi, data teknis, dan data harga.
i. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner’s Estimate (OE) adalah harga yang
dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Lingkup Pekerjaan
a. Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam
LDP (Lembar Data Pengadaan).
b. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban menyediakan Jasa Lainnya berdasarkan
ketentuan dalam Perjanjian dan lampiran-lampirannya.
DOKUMEN LELANG
10
4. Peserta
Peserta yang diundang mengikuti proses Pengadaan adalah semua Penyedia Umum
PT Angkasa Pura Kargo dengan status Verified dan memiliki kompetensi dan
kualifikasi pada bidang usaha yang sesuai dengan paket pengadaan.
5. Penyedia yang tidak diperkenankan ikut sebagai Peserta
a. Penyedia yang dinyatakan pailit dan masuk dalam daftar hitam pemberi tugas
atau instansi lain.
b. Penyedia yang terbukti terafiliasi satu sama lainnya, baik ditemukan melalui
Vendor management System (VMS) atau bukti lain yang tidak ditemukan
melalui Vendor management System (VMS).
c. Penyedia yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan
kepentingan/conflict of interest dengan pemberi tugas.
6. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
a. Peserta dan pihak yang terkait dengan Pengadaan ini berkewajiban untuk
mematuhi etika Pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai
berikut:
1) melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil
pemilihan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan
persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
2) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen
Pengadaan.
DOKUMEN LELANG
11
b. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir
6a diatas akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
1) sanksi administratif, digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan
penetapan pemenang;
2) sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
3) gugatan secara perdata dan atau pidana
7. Larangan Pertentangan Kepentingan
a. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari
dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara
langsung maupun tidak langsung;
b. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas antara
lain meliputi:
1) Dalam satu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris sebagai
anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang
menjadi peserta pada proses pengadaan yang sama;
2) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung
maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan/atau salah satu
pengurusnya sama;
3) Peserta memberikan jasa konsultansi kepada peserta lainnya;
4) Peserta terlibat dalam konsorsium salah satu peserta lainnya
DOKUMEN LELANG
12
8. Pendayagunaan Produksi dan Komponen Dalam Negeri.
a. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan
barang produksi dalam negeri.
b. Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:
1) Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
2) Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
dan/atau
3) volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
9. Satu Penawaran Tiap Peserta
a. Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan
hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
b. Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik
secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket
pekerjaan yang sama.
c. Penyedia yang telah mendukung penyedia lain, tidak diperkenankan
memasukan penawaran untuk dan/atau atas nama perusahaannya dalam
paket pekerjaan yang sama.
10. Biaya Pengadaan
a. Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti proses pengadaan
ini;
DOKUMEN LELANG
13
b. Unit Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang
ditanggung oleh Peserta.
B. DOKUMEN PENGADAAN
11. Isi Dokumen Pengadaan
a. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini.
Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya
merupakan resiko peserta.
b. Dokumen Pengadaan, kecuali pengumuman terbuka, khususnya semua
gambar (jika ada), spesifikasi dan informasi teknis yang diberikan kepada
para peserta pengadaaan harus diberlakukan sebagai informasi rahasia.
Peserta dilarang mengungkapkan Dokumen Pengadaan kepada siapapun
pihak ketiga, selain kepada mereka yang memerlukannya untuk menyiapkan
Dokumen Penawaran.
c. Dokumen Pengadaan terdiri dari:
BAB DokumenPengadaan Keterangan
- DAFTAR ISI Hal….
BAB-1 RINGKASAN UMUM Hal….
BAB-II INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Hal….
BAB-III FORMAT DOKUMEN PENAWARAN Hal….
BAB-IV SPESIFIKASI & KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Hal….
BAB-V DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA Hal….
BAB-VI SURAT PERJANJIAN/KONTRAK Hal….
BAB-VII SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN (SSUP) Hal….
BAB-VI SYARAT-SYARAT KHUSUS PERJANJIAN (SSKP) Hal….
DOKUMEN LELANG
14
12. Bahasa Dokumen Pengadaan
Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses
pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
13. Pemberian Penjelasan
a. Pemberian penjelasan dapat dilakukan secara online atau melalui pertemuan
tatap muka (offline), jika diperlukan pertemuan dapat dilanjutkan dengan
peninjauan lapangan yang telah disepakati dalam pemberian penjelasan,
dimana biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.
b. Dalam pemberian penjelasan, Unit Pengadaan tidak diwajibkan memberikan
penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan, namun cukup memberikan
kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan.
c. Seluruh pertanyaan dan jawaban dari peserta dalam aanwijzing dan
kunjungan lapangan dibuatkan berita acara.
d. Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu
ditampung, maka dituangkan ke dalam addendum Dokumen Pengadaan yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
14. Perubahan Dokumen Pengadaan
a. Setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan
penawaran, Unit Pengadaan dapat menetapkan addendum atau memberikan
Dokumen Pengadaan yang telah dilakukan perubahan atau penyempurnaan
berdasarkan informasi baru
b. Setiap addendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Dokumen Pengadaan.
DOKUMEN LELANG
15
c. Peserta diberitahu secara email oleh Unit Pengadaan untuk mengunduh
Dokumen Pengadaan.
15. Perubahan Waktu
Jika diperlukan untuk perbaikan dan kelengkapan proses, Unit Pengadaan dengan
persetujuan Kepala Unit Pengadaan dapat melakukan perubahan waktu pada setiap
tahapan Pengadaan.
C. PENYIAPAN PENAWARAN
16. Dokumen Penawaran
a. Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari:
1) Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis (File-1)
2) Dokumen Penawaran Harga (File-2)
b. Dokumen Penawaran meliputi:
No Dokumen Penawaran Keterangan contoh
1. Dokumen Administrasi (File-1)
A1
File penawaran Administrasi dan Teknis ber Kop
Perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan
Perusahaan bermeterai Rp 6000,00 (terlampir)
Wajib Ada
A2
Surat Pernyataan (Kebenaran dan keabsahan
Dokumen, tidak masuk black list, dan tunduk
pada Dokumen Pengadaan) ditandatangani oleh
pimpinan Perusahaan bermeterai Rp. 6000,00
(terlampir)
Wajib
Ada
DOKUMEN LELANG
16
A3 Surat Pernyataan dan Data Administrasi Teknis
Terkini Wajib Ada
A4
[untuk pengadaan dengan nilai diatas
Rp 500.000.000,00] Tanda terima jaminan
penawaran dari PT Angkasa Pura Kargo
Wajib Ada
A5 SSP tiga bulan terakhir beserta tanda terima,
atau surat keterangan fiskal Wajib
Tidak
Ada
2. Dokumen Penawaran Teknis (File-1)
T1
Spesifikasi dan Identitas (jenis, tipe dan merek)
yang ditawarkan berdasarkan design, fitur, dan
gambar-gambar tercantum dengan lengkap dan
jelas;
Wajib Tidak
ada
T2 Tenaga Teknis (apabila dipersyaratkan); Wajib Tidak
Ada
3. Dokumen Jaminan Penawaran (File-1)
J1
Jaminan penawaran diterbitkan oleh bank umum
(tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau
asuransi;
Wajib Ada
4. Dokumen Penawaran Harga (File-2)
H1
File penawaran Harga yang didalamnya
mencantumkan:
1) tanggal;
2) total harga penawaran;
3) masa berlaku penawaran
Wajib
Ada
H2 Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan
Harga) (apabila dipersyaratkan) Wajib
Tidak
Ada
17. Bahasa Penawaran
a. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia;
DOKUMEN LELANG
17
b. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat
menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing;
c. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam
Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang
berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia
18. Harga Penawaran
a. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
b. Untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan lumpsum dan harga
satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata
pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan
ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran
tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain
dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
c. Untuk kontrak lump sum, apabila dipersyaratkan, peserta mencantumkan
harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas
dan Harga.
d. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh
penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total
harga penawaran.
19. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
a. Harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang yang tercantum
dalam LDP.
DOKUMEN LELANG
18
b. Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan Barang ini dilakukan sesuai dengan
cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum
Perjanjian/Syarat-Syarat Khusus Perjanjian.
20. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
a. Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.
b. Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya
penawaran, Unit Pengadaan dapat meminta kepada peserta untuk
memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu
tertentu.
21. Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan)
a. Peserta menyerahkan jaminan penawaran berupa uang tunai atau Surat
Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran dengan nilai nominal tidak
kurang sebagaimana tercantum dalam LDP.
b. Apabila berupa Surat Jaminan Penawaran, harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
1) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat);
2) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan
penawaran, dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana
tercantum dalam LDP;
3) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan
Penawaran
DOKUMEN LELANG
19
4) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan
sebagaimana tercantum dalam LDP;
5) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
6) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang
dilelangkan;
7) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat
(unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat
14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari
Unit Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan;
8) Masa berlaku jaminan penawaran 14 (empat belas) hari kerja, sejak
Jaminan Penawaran diserahkan;
9) Jaminan Penawaran ditunjukan kepada, PT. Angkasa Pura Kargo;
c. Penyerahan Jaminan Penawaran :
Tanggal : 28 September - 04 Oktober 2017
Waktu : Terakhir 15:00 WIB
Tempat : PT. Angkasa Pura Kargo
Terminal Kargo Gedung 528, Bandara
Internasional Soekarno Hatta, Tangerang,
Banten - 19120
d. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan Kemitraan/KSO harus ditulis atas
nama perusahaan Kemitraan/KSO atau atas nama Leader Kemitraan/KSO;
e. Bagi peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang, jaminan penawaran
dapat diambil segera setelah pengumuman penetapan pemenang. Bagi
DOKUMEN LELANG
20
peserta yang ditetapkan sebagai pemenang, jaminan penawaran dapat
diambil setelah menyampaikan jaminan pelaksanaan.
f. Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik PT Angkasa Pura Kargo
apabila:
1) Peserta mengundurkan diri setelah memasukkan Dokumen Penawaran
sedangkan masa penawaran belum berakhir; atau
2) calon pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima, atau gagal tanda tangan kontrak.
g. Apabila jaminan penawaran tidak benar atau jaminan penawaran tidak dapat
dicairkan maka akun VMS penyedia barang/jasa tersebut dinonaktifkan dan
dimasukkan dalam daftar hitam.
D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
22. Penyampaian Dokumen Penawaran
a. Peserta menyerahkan dokumen penawaran berupa dokumen fisik (hardcopy)
sebagaimana tercantum dalam LDP.
b. Metode pemasukan/penyampaian Dokumen Penawaran:
File-1: Terdiri dari Dokumen Adminsitrasi, Teknis & Jaminan Penawaran;
File-2: Terdiri dari Dokumen Penawaran Harga;
Ketiga file tersebut dimasukan pada saat yang bersamaan sebelum waktu
pemasukan dokumen ditutup.
DOKUMEN LELANG
21
23. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran/Penyampaian Penawaran
a. Penawaran harus disampaikan secara berkas dokumen (hard copy) sesuai
Jadwal Pelaksanaan Pengadaan (JPP).
b. Dokumen Penawaran dapat diubah atau ditambah sebelum batas waktu
penyampaian dokumen penawaran berakhir (ditutup).
c. Setelah batas waktu penyampaian dokumen penawaran berakhir (ditutup),
PT Angkasa Pura Kargo akan menolak setiap file penawaran yang dikirim.
d. Penyerahan Dokumen Penawaran :
Tanggal : 28 September - 04 Oktober 2017
Waktu : Terakhir 15:00 WIB
Tempat : PT. Angkasa Pura Kargo
Terminal Kargo Gedung 528, Bandara
Internasional Soekarno Hatta, Tangerang,
Banten – 19120
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN
24. Pembukaan Penawaran
a. Pembukaan dokumen penawaran harga dilakukan setelah batas waktu
pemasukan dokumen penawaran ditutup.
b. Pembukaan penawaran dilakukan dengan cara:
1) Dua Tahap: Pembukaan File-1 dan File-2 (dokumen administrasi dan
teknis) dan File-3 (Dokumen Penawaran Harga) dilakukan pada saat
waktu yang berbeda:
a) Tahap I: Pembukaan File-1 dan File-2;
DOKUMEN LELANG
22
b) Tahap II: Pembukaan File-3.
2) Pembukaan penawaran DUA TAHAP. Peserta memasukan dokumen
penawaran terpisah dan tertutup rapat dan dan direkat untuk menjaga
kerahasiaannya.
3) Data Administrasi, Spesifikasi Teknis yang ditawarkan dan Jaminan
Penawaran Asli dimasukan dalam SAMPUL dalam PERTAMA dan diberi
tanda “ADMINISTRASI DAN TEKNIS”;
4) Surat Penawaran Harga, Daftar Kuantitas, Harga dan Analisa Harga yang
ditawarkan dimasukan dalam SAMPUL dalam KEDUA dan diberi tanda
“PENAWARAN HARGA”,
5) Kedua sampul diatas dimasukan dalam satu sampul luar dan DI LEM &
TERTUTUP RAPAT. Peserta lelang harus memasukkan dokumen
penawaran asli dan seluruh rekamannya ke dalam sampul dalam dan
masing-masing dokumen DIJILID & DIBUKUKAN dan ditandai “ASLI” dan
“REKAMAN”.
CONTOH SAMPUL :
TENGAH SAMPUL
Alamat Pengguna Jasa, sesuai dengan ketentuan dalam data lelang, pada bagian ;
File 1. & File 2.
PT. ANGKASA PURA KARGO
UNIT . PENGADAAN (PROCUREMENT)
TERMINAL KARGO, BANDARA SOEKARNO HATTA,
GEDUNG 528, TANGERANG, BANTEN – 19120
TELP. (021) 2921-5821 / FAX. (021) 2921-5812
EMAIL : [email protected]
DOKUMEN LELANG
23
SUDUT KIRI ATAS
Isi sampul, jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan,
sesuai ketentuan dalam data lelang;
File 1.
File 2.
SUDUT KANAN ATAS
Alamat lengkap Penyedia Jasa, sesuai dengan ketentuan dalam data lelang, ;
File 1. & File 2.
DOKUMEN ADMINISTRASI, TEKNIK, JAMINAN :
System Enterprice Resources Planning (ERP)
PT. ANGKASA PURA KARGO
TERMINAL KARGO, BANDARA SOEKARNO HATTA,
GEDUNG 528, TANGERANG, BANTEN – 19120
HARI / TANGGAL : _______, __ - __- 2017
JAM : 12.00
PT./ CV. __________________________
ALAMAT :
– KODE POS ( ________ )
TELP. (021) _________ / HP. 628 - _________
EMAIL :
_______@_____________.com
DOKUMEN PENAWARAN HARGA :
System Enterprice Resources Planning (ERP)
PT. ANGKASA PURA KARGO
TERMINAL KARGO, BANDARA SOEKARNO HATTA,
GEDUNG 528, TANGERANG, BANTEN – 19120
HARI / TANGGAL : _______, __ - __- 2017
JAM : 12.00
DOKUMEN LELANG
24
25. Evaluasi Dokumen Penawaran
a. Unit Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
1) evaluasi administrasi;
2) evaluasi teknis; dan
3) evaluasi harga.
b. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
1) Unit Pengadaan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah isi Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran;
2) Peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah isi Dokumen Penawaran setelah waktu pemasukan
penawaran ditutup;
3) Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai
dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan
dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran bersyarat;
4) Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat
adalah:
a) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi
lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
DOKUMEN LELANG
25
b) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil
diantara peserta yang memenuhi syarat.
5) Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada
Unit Pengadaan selama proses evaluasi;
6) Unit Pengadaan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
a) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan/pemberian penjelasan
lapangan; dan/atau
b) kesalahan yang tidak substansial, yaitu file penawaran tidak
berstempel Perusahaan, meterai tidak diberi tanggal.
7) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang
tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama
(kolusi/persekongkolan) antara peserta dan Unit Pengadaan dengan
tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
a) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain
yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
b) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta
lainnya yang tidak terlibat [apabila ada]; dan
c) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada huruf
b), maka pelelangan dinyatakan batal.
c. Evaluasi Administrasi
1) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
DOKUMEN LELANG
26
a) syarat-syarat substansial (mandatory) yang diminta berdasarkan
Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi.
b) file penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(1) jangka waktu berlaku file penawaran tidak kurang dari waktu
yang ditetapkan dalam LDP;
(2) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; dan
(3) bertanggal.
c) Dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan yang
dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan ini.
2) Unit Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang
kurang jelas dan meragukan terhadap dokumen administrasi yang
disampaikan;
3) Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan
evaluasi teknis;
4) Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,
maka pelelangan dinyatakan batal.
d. Evaluasi Teknis
1) Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam BAB IV SPESIFIKASI TEKNIS;
DOKUMEN LELANG
27
2) Evaluasi teknis dilakukan dengan ketentuan:
a) Unit Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus
dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis
sebagaimana tercantum dalam BAB IV SPESIFIKASI TEKNIS;
b) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:
(a) memenuhi spesifikasi teknis Barang yang ditawarkan
berdasarkan contoh, brosur atau gambar-gambar
sebagaimana tercantum dalam Bab IV SPESIFIKASI TEKNIS;
(b) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai
dengan serah terima pekerjaan tidak melebihi jangka waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP;
(c) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum
dengan lengkap dan jelas;
(d) jumlah Barang yang ditawarkan tidak kurang dari yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
(e) layanan purnajual [apabila dipersyaratkan] sesuai dengan
yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
(f) tenaga teknis [apabila dipersyaratkan] sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
(g) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan [apabila ada]
sesuai dengan yang tercantum dalam Syarat-syarat Umum
Perjanjian dan Syarat-syarat Khusus Perjanjian;
DOKUMEN LELANG
28
(h) untuk sistem Kontrak Harga Satuan, Bill of Quantity tanpa
data harga sesuai dengan Bill of Quantity dalam Dokumen
Pengadaan. Untuk sistem Kontrak Lump Sum, Bill of Quantity
tanpa data harga paling sedikit mencantumkan lingkup
pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
c) Unit Pengadaan [apabila diperlukan] dapat meminta uji
mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana
tercantum dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian dan Syarat-
syarat Khusus Perjanjian;
d) Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas
atau meragukan, Unit Pengadaan melakukan klarifikasi dengan
peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah
substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan
penawaran;
e) Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap
evaluasi harga; dan
f) Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis maka
pelelangan dinyatakan batal.
e. Evaluasi Harga
1) Sebelum evaluasi harga dilakukan koreksi aritmatik.
2) Dalam evaluasi harga, unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal
yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
a) Total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS.
DOKUMEN LELANG
29
b) Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum
dan Harga Satuan:
(1) Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110%
(seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang
tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah
dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut
dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya
berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan
Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang
berlaku sesuai dengan harga dalam HPS;
(2) Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak
ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap
dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga
satuan pekerjaan lainnya;
c) Untuk Kontrak Lump Sum:
(1) Apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga
penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui
adalah nilai dalam tulisan huruf;
(2) Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas
sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui
adalah nilai dalam tulisan angka; atau
(3) Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka
penawaran dinyatakan gugur
3) Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
DOKUMEN LELANG
30
a) klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada
koreksi/perubahan;
b) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda
dibandingkan dengan perkiraan Unit Pengadaan dan/atau Daftar
Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
c) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80%
(delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
(1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang,
harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan
menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan
(2) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan
nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan
dan dimasukkan dalam Daftar Hitam;
(3) Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh Unit Pengadaan dengan Peserta
tersebut.
4) Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat
dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan)
antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan
dalam proses pelelangan.
5) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat
terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan
bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan batal
dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
DOKUMEN LELANG
31
f. Metode Evaluasi
1) Metode evaluasi penawaran terdiri dari:
a) Sistem harga penawaran terendah;
b) Sistem nilai (merit point system);
c) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; dan
2) Sistem harga penawaran terendah adalah evaluasi penilaian penawaran
dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran
terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis untuk
mendapatkan penawaran dengan harga terendah yang memenuhi HPS.
a) Evaluasi administrasi
(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang
memenuhi syarat pada pembukaan penawaran (kelengkapan
dan keabsahan);
(2) Penjelasan tentang evaluasi administrasi mengacu kepada
tahapan proses penilaian.
b) Evaluasi teknis
(1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang
dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi;
(2) Penjelasan tentang evaluasi teknis mengacu kepada tahapan
proses penilaian.
DOKUMEN LELANG
32
c) Evaluasi harga
(1) Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang
dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan teknis;
(2) Penjelasan tentang evaluasi harga mengacu kepada tahapan
proses penilaian;
(3) Berdasarkan hasil evaluasi harga, Unit Pengadaan membuat
daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan Harga
Penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah
sebagai calon pemenang.
3) Sistem nilai (merit point system) adalah evaluasi penilaian penawaran
dengan cara membandingkan dokumen penawaran terhadap
pemenuhan persyaratan administrasi, memberikan nilai terhadap
penawaran teknis untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi
ambang batas tertentu dilanjutkan dengan memberikan bobot nilai
terhadap unsur teknis dan harga untuk mendapatkan penawaran yang
memiliki kombinasi nilai teknis dan harga terbaik yang memenuhi HPS.
a) Evaluasi administrasi
(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang
memenuhi syarat pada pembukaan penawaran(kelengkapan
dan keabsahan);
(2) Penjelasan tentang evaluasi administrasi mengacu kepada
tahapan proses penilaian.
DOKUMEN LELANG
33
b) Evaluasi teknis dan harga
(1) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-
penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap
unsur-unsur teknis dan/atau Harga Penawaran;
(2) Sistem nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif,
yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur
teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan dalam dokumen Pengadaan;
(3) Unit Pengadaan menentukan bobot masing-masing unsur
dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) Bobot Teknis keseluruhan sebesar 50
(b) Bobot harga keseluruhan 50
(4) Untuk evaluasi Sistem Nilai (Merit Point System), dihitung
nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dengan nilai
harga penawaran terkoreksi, dilakukan dengan cara:
(a) Skor Harga (SH) dinilai proporsional terhadap seluruh
penawaran, dengan rumus:
SH = 100 – (Harga Penawaran yang bersangkutan – Harga Penawaran terendah) x 100
Harga Penawaran tertinggi
(b) Calon pemenang ditentukan berdasarkan urutan
penyedia Barang/Jasa dengan skor tertinggi yang
dihitung berdasarkan Skor Harga (SH) dan Skor Teknis
DOKUMEN LELANG
34
(ST), dengan bobot harga dan bobot teknis
sebagaimana yang tercantum dalam LDP. Skor akhir
masing-masing peserta (SP) dihitung dengan rumus:
SP = (Bobot Harga x SH) + (Bobot Teknis x ST)
Contoh: Sistem Nilai (Merit Point System)
Pengadaan Barang: 1 (satu) Unit Turbin Air
No Unsur Penilaian Nilai
Bobot
Penawar
“A”
Penawar
“B”
Penawar
“C”
1. Harga alat (setelah
dievaluasi)
50 50 45 44
2. Harga suku cadang 10 7 4 5
3. Disain teknis dan
kinerja
15 11 14 15
4. Waktu penyerahan 5 3 3 5
5. Pelayanan pasca jual 10 6 7 8
6. Standarisasi 10 6 8 8
Total 100 83 81 85
Peringkat II III I
(c) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, panitia/pejabat
Pengadaan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran dengan
kombinasi nilai tertinggi sebagai calon pemenang dan
calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan
ketentuan untuk sistem nilai dimulai dari yang
mempunyai nilai kombinasi terbaik.
DOKUMEN LELANG
35
4) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis (Economic Life Cycle
Cost) adalah metode evaluasi dengan memperhitungkan umur
ekonomis, biaya operasi dan pemeliharaan dalam jangka waktu
tertentu. Metode evaluasi Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan
untuk pengadaan barang yang kompleks dengan memperhitungkan
perkiraan biaya operasi serta nilai sisa selama umur ekonomis barang
tersebut. Dalam metode ini bisa jadi barang dengan harga lebih tinggi
ditetapkan sebagai pemenang jika biaya operasional, dan biaya
pemeliharaan lebih rendah dan/atau nilai sisa barang lebih tinggi dari
barang lainnya.
a) Evaluasi administrasi
(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang
memenuhi syarat pada pembukaan penawaran (kelengkapan
dan keabsahan);
(2) Penjelasan tentang evaluasi administrasi mengacu kepada
tahapan proses penilaian.
b) Evaluasi Teknis dan Harga dilakukan dengan cara:
(1) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-
penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi;
(2) menghitung biaya operasional, pemeliharaan, nilai sisa
selama umur ekonomis sebagaimana ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan;
(3) menjumlahkan harga penawaran dengan biaya operasional
dan biaya pemeliharaan;
DOKUMEN LELANG
36
(4) hasil penjumlahan pada angka (3) dikurangi dengan nilai sisa
pada akhir umur ekonomis; dan
(5) berdasarkan total harga terendah pada hasil angka (4)
tersebut, Unit Pengadaan menyusun urutan 3 (tiga)
penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang
cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan untuk
sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dimulai dari
total harga yang terendah;
(6) Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali Harga
Penawaran yang terkoreksi (total bid evaluated price), tidak
dimasukkan dalam harga Kontrak (hanya berfungsi sebagai
alat pembanding saja).
Contoh:
Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (Economic Life
Cycle Cost System) Pengadaan Barang: 1 (satu) Unit Buldozer
(x 1 Juta) tahun.
DOKUMEN LELANG
37
Catatan: Umur Ekonomis alat 8 tahun
No Umur Penilaian Penawar
“A”
Penawar
“B”
1. Harga Penawaran (setelah
koreksi aritmatik)
300 250
2. Biaya Operasional (8 Tahun) 250 200
3. Biaya Pemeliharaan (8 tahun) 240 300
4. Nilai Sisa ( - ) 30 25
5. Biaya Selama Umur Ekonomis 760 725
6. Peringkat Tanpa Preferensi
Harga
II I
7. Preferensi Komponen Dalam
Negeri.
37.5 --
Total Harga Evaluasi 722,5 725
Peringkat Dengan Preferensi
Harga
I II
DOKUMEN LELANG
38
26. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Berita Acara Lainnya, dan
Kerahasiaan Proses
a. Unit Pengadaan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan
(BAHP) yang paling sedikit memuat:
1) Nama seluruh peserta;
2) Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, atau nilai kombinasi
teknis dan harga dari masing-masing peserta;
3) Metode evaluasi yang digunakan;
4) Unsur-unsur yang dievaluasi;
5) Rumus yang dipergunakan;
6) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan
pelelangan;
7) Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
8) Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
9) Pernyataan bahwa pelelangan batal apabila tidak ada penawaran yang
memenuhi syarat.
b. Unit Pengadaan menuangkan ke dalam Berita Acara tambahan lainnya segala
hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat
diakomodir atau difasilitasi aplikasi e-Procurement.
DOKUMEN LELANG
39
c. Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b)
diunggah (upload) oleh Unit Pengadaan menggunakan menu upload informasi
lainnya pada aplikasi e-Procurement.
d. Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan
(BAHP) oleh Unit Pengadaan bersifat rahasia sampai dengan saat
pengumuman pemenang.
F. PENETAPAN PEMENANG
27. Penetapan Urutan Pemenang
a. Unit Pengadaan mengusulkan penetapan calon pemenang Pelelangan
kepada Pejabat Yang Berwenang dengan penjelasan tambahan serta
keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk
mengambil keputusan.
b. Unit Pengadaan melakukan negosiasi harga dengan calon pemenang sebelum
mengusulkan penetapan pemenang kepada Pejabat Yang Berwenang, apabila:
1) Calon pemenang hanya 1 (satu) peserta; atau
2) penawaran yang masuk hanya 2 (dua) penawaran, dengan ketentuan:
a) Negosiasi hanya dilakukan kepada calon pemenang urutan
1 (satu);
b) Apabila negosiasi pada calon pemenang nomor 1 tidak mencapai
kesepakatan maka negosiasi dilakukan pada calon pemenang
nomor 2.
DOKUMEN LELANG
40
3) Negosiasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a) Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau
Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga
satuan:
(1) Apabila dalam penawaran terdapat harga satuan yang
melebihi HPS, maka negosiasi dilakukan terhadap harga
satuan yang lebih tinggi dari harga satuan HPS;
(2) Apabila dalam penawaran seluruh harga satuan dibawah
HPS, maka negosiasi dilakukan terhadap harga satuan yang
paling mendekati HPS.
b) Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau
Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum,
negosiasi dilakukan terhadap total harga penawaran.
c. Penetapan urutan pemenang dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang atas
usulan Unit Pengadaan
28. Pengumuman Pemenang
a. Unit Pengadaan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2
(apabila ada) yang telah ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang melalui
aplikasi web-site www.angkasapurakargo.co.id.
b. Pengumuman Pemenang memuat sekurangnya:
1) Nama paket pekerjaan;
2) Nama dan alamat Penyedia;
DOKUMEN LELANG
41
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan urutan pemenang.
c. Penyedia yang ditetapkan sebagai Pemenang wajib menerima keputusan
tersebut, dengan ketentuan:
1) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya
masih berlaku, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan
dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP serta dimasukkan
dalam Daftar Hitam; atau
2) apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditetapkan sebagai Pemenang
karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan
penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan.
d. Apabila pemenang yang ditetapkan sebagai Pemenang mengundurkan diri,
maka penetapan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan
sesuai dengan urutan peringkat, selama masa file penawaran dan Jaminan
Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang
masa berlakunya.
e. Apabila semua pemenang yang ditetapkan mengundurkan diri, maka
pelelangan dinyatakan batal oleh Pejabat Yang Berwenang setelah mendapat
laporan dari Unit Pengadaan
29. Sanggahan
a. Peserta yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama
dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada Unit
Pengadaan apabila ditemukan:
DOKUMEN LELANG
42
1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan
dalam dokumen pengadaan dan Berita Acara Penjelasan; atau
2) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang
sehat; atau
3) penyalahgunaan wewenang staf Unit Pengadaan/Pejabat Yang
Berwenang; atau
4) adanya unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di antara peserta
lainnya; atau
5) adanya unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) antara peserta
dengan Pejabat dan atau Unit Pengadaan atau dengan Pejabat Yang
Berwenang lainnya.
b. Peserta yang mengajukan sanggahan wajib menyerahkan uang Jaminan
Sanggah sebesar 2% (dua persen) dari HPS.
c. Surat sanggahan sebagaimana dimaksud butir a di atas, harus dilengkapi
dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti penyetoran
jaminan sanggah.
d. Surat sanggahan disampaikan kepada Unit Pengadaan selambat-lambatnya 4
(empat) hari kerja sejak pemenang pelelangan diumumkan. Apabila surat
sanggahan yang disampaikan oleh Peserta melewati masa sanggah yang telah
ditetapkan atau tidak dilampiri bukti penyetoran jaminan Sanggah, maka
surat sanggah tersebut ditolak/tidak diterima.
e. Unit Unit Pengadaan membuat tanggapan atas sanggahan tersebut paling
lambat 4 (empat) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.
DOKUMEN LELANG
43
f. Unit Pengadaan menyampaikan sanggahan Peserta dan tanggapan atas
sanggahan tersebut kepada Pejabat Yang Berwenang.
g. Pejabat Yang Berwenang memutuskan sanggahan diterima atau ditolak dalam
waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima penyampaian surat
sanggahan dan tanggapan sanggahan tersebut dari Unit Pengadaan.
h. Pejabat Yang Berwenang dalam menangani dan memeriksa sanggahan dapat
melibatkan pihak yang tidak terkait langsung dengan proses Pengadaan
Barang/Jasa yang bersangkutan.
i. Apabila sanggahan ternyata benar, maka Unit Pengadaan menyatakan
pelelangan gagal, selanjutnya Unit Pengadaan memutuskan pelelangan ulang
atau evaluasi ulang.
j. Apabila sanggahan ternyata benar, maka Unit Pengadaan menyatakan
pelelangan gagal, selanjutnya Unit Pengadaan memutuskan pelelangan ulang
atau evaluasi ulang.
k. Apabila sanggahannya terbukti tidak benar maka Jaminan Sanggah dicairkan
dan menjadi hak PT Angkasa Pura Kargo.
l. Keputusan Pejabat Yang Berwenang atas sanggahan dan tanggapannya
bersifat final.
m. Setelah masa sanggah selesai, Jaminan Penawaran dapat diambil oleh Peserta
yang tidak ditetapkan sebagai pemenang.
DOKUMEN LELANG
44
30. Jaminan Sanggah
a. Jaminan Sanggah adalah Jaminan berupa uang tunai sebesar 2% (dua
persen) dari HPS yang disetorkan oleh peserta Pelelangan kepada PT Angkasa
Pura Kargo melalui bank umum;
b. Bukti jaminan sanggah diserahkan kepada Unit Pengadaan paling lambat 1
(satu) hari sebelum masa sanggah berakhir;
c. Jaminan sanggah dikembalikan kepada peserta apabila sanggahan dinyatakan
benar;
d. Jaminan sanggah dinyatakan sebagai milik PT Angkasa Pura Kargo apabila
sanggahan dinyatakan tidak benar.
31. Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan
a. Unit Pengadaan menyampaikan surat pemberitahuan hasil pelelangan
kepada Pemenang (Penyedia Barang/Jasa), dalam hal:
1) Tidak terdapat sanggahan dalam masa sanggah;
2) Sanggahan dinyatakan tidak benar.
b. Berdasarkan surat pemberitahuan hasil pelelangan, Pemenang (Penyedia
Barang/Jasa) menyiapkan/menyampaikan Jaminan Pelaksanaan dalam
waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat
pemberitahuan hasil pelelangan [apabila dipersyaratkan];
c. Ketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat
Umum Perjanjian.
DOKUMEN LELANG
45
d. Dalam hal Pemenang (Penyedia Barang/Jasa) tidak menyerahkan jaminan
pelaksanaan dalam waktu yang telah ditentukan tersebut maka dapat
dinyatakan mengundurkan diri dan selanjutnya:
1) Jaminan penawaran menjadi milik PT Angkasa Pura Kargo;
2) Unit Pengadaan membuat surat pemberitahun hasil Pelelangan kepada
pemenang urutan berikutnya (jika ada).
G. PELELANGAN BATAL
32. Pelelangan Batal
Pelelangan dinyatakan batal Apabila:
a. tidak ada penawaran yang masuk; atau
b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis; atau
c. harga penawaran terendah Peserta yang lulus administrasi dan teknis
melebihi HPS; atau
d. berdasarkan analisa Unit Pengadaan, tidak ada penawaran yang memenuhi
kewajaran harga; atau
e. proses Pelelangan tidak dapat dilanjutkan karena masa berlaku penawaran
Peserta yang disampaikan sudah tidak berlaku lagi (kadaluwarsa); atau
f. sanggahan Peserta dinyatakan benar; atau
g. semua peserta yang ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri atau
tidak bersedia menandatangani Kontrak; atau
DOKUMEN LELANG
46
h. terbukti ada KKN dalam proses Pelelangan yang diketahui sebelum penetapan
pemenang; atau
i. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak
sehat; atau
j. pelaksanaan pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen
Pengadaan dan berita acara penjelasan yang telah ditetapkan
H. PENANDATANGANAN KONTRAK
33. Penandatanganan Kontrak
a. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan [apabila
dipersyaratkan].
b. Penandatanganan kontrak yang tidak mensyaratkan jaminan pelaksanaan
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
surat pemberitahuan hasil pelelangan.
c. Pejabat Yang Berwenang dan penyedia tidak diperkenankan mengubah
substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak.
d. Pejabat Yang Berwenang dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak
meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan
paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
e. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
DOKUMEN LELANG
47
1) sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
a) Kontrak asli pertama untuk Pejabat Yang Berwenang dibubuhi
meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang;
dan
b) Kontrak asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada
bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang;
2) rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
f. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama Penyedia adalah
Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar.
Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam
Akta Pendirian/Anggaran Dasar tidak dapat menandatangani kontrak, kecuali
mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak
yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani
kontrak.
I. SANKSI
34. Sanksi Bagi Peserta
a. Apabila terdapat bukti yang kuat bahwa sebagian besar atau seluruh Peserta
berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau kepengurusan
(kecuali BUMN/BUMD), dan/atau kerjasama bentuk lainnya, sehingga patut
diduga terjadi pengaturan/kerjasama diantara Peserta dan/atau persaingan
yang tidak wajar, maka Peserta yang bersangkutan harus digugurkan
keikutsertaannya dalam Pelelangan bersangkutan serta tidak diperkenankan
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Angkasa Pura Kargo
selama 2 (dua) tahun (termasuk pengurus/penerima kuasanya).
DOKUMEN LELANG
48
b. Dalam hal Penyedia terbukti melakukan kecurangan dalam proses Pelelangan
atau membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang
ditentukan dalam Dokumen Pengadaan maupun pelaksanaan Kontrak,
dikenakan sanksi keikutsertaannya dalam proses Pelelangan digugurkan atau
pembatalan Kontrak, dan Penyedia yang bersangkutan dimasukkan dalam
daftar hitam (termasuk pengurus/penerima kuasanya).
c. Terhadap Peserta yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa
penawaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikenakan sanksi berupa
Jaminan Penawaran menjadi milik PT Angkasa Pura Kargo.
d. Terhadap Penyedia (termasuk pengurusnya) yang ditunjuk sebagai pemenang
lelang atau pelaksana pekerjaan tetapi mengundurkan diri dengan alasan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterima dan/atau tidak
menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak tanpa pemberitahuan,
terhitung 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk
menandatangani SPK/Kontrak, dan atau tidak menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan setelah melebihi waktu yang telah ditentukan dan telah diberi
peringatan, dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Angkasa Pura Kargo selama 2 (dua)
tahun dan Jaminan Penawaran menjadi milik PT Angkasa Pura Kargo. Dalam
hal Jaminan Penawaran sudah melampaui batas waktu pencairan, maka
sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan PT Angkasa Pura Kargo menjadi paling singkat 3 (tiga) tahun.
e. Dalam hal calon Penyedia mengajukan sanggahan atas penetapan pemenang
Pelelangan/Pelelangan terbatas dan setelah dilakukan evaluasi/pemeriksaan,
ternyata sanggahan tersebut tidak terbukti, calon Penyedia tersebut
dikenakan sanksi pencairan Jaminan Sanggah menjadi milik PT Angkasa Pura
Kargo.
DOKUMEN LELANG
49
DOKUMEN LELANG
50
BAB III FORMAT DOKUMEN PENAWARAN
Dibawah ini adalah format Dokumen Penawaran berdasarkan daftar yang terdapat pada
butir 14 Dokumen Pengadaan ini.
DOKUMEN LELANG
51
A. FORMAT FILE PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
A1 FILE PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS Pdf
[KOP SURAT BADAN USAHA]
Nomor : _______, _____________ 20___
Lampiran :
Kepada Yth.:
Unit Pengadaan
PT Angkasa Pura Kargo [Kantor Pusat/Kantor Cabang _____________ ]
di
______________________________
Perihal : File penawaran Administrasi dan Teknis
Setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan
nomor____________tanggal______________dan Berita Acara Pemberian Penjelasan
[serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran
Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan _____________________ [nama pekerjaan].
Penawaran administrasi dan teknis ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan
yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di
atas.
Penawaran ini berlaku selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal batas akhir
pemasukan penawaran yang ditetapkan.
DOKUMEN LELANG
52
Bersama File penawaran ini, kami lampirkan dokumen penawaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
Dengan disampaikannya File penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
Hormat kami,
PT ............................,
Meterai
Rp 6.000,-
Jabatan
Catatan: Ditandatangani Pimpinan Perusahaan (pejabat yang berwenang) di atas meterai Rp 6000,00, diberi tanggal, bulan dan tahun serta nama jelas dan
DOKUMEN LELANG
53
B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYEDIA
A2 SURAT PERNYATAAN PENYEDIA Pdf
[KOP BADAN USAHA/KEMITRAAN]
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ………………..
Jabatan : Direktur/Pimpinan
Untuk dan atas
Nama Perusahaan
: PT ...................................
Akte Pendirian : .................................
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Seluruh dokumen yang kami sampaikan untuk proses pengadaan ini adalah Benar;
2. Perusahaan/Lembaga kami dan pengurusnya tidak dalam pengawasan pengadilan,
tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang
bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi
pidana;
3. Perusahaan/Lembaga kami tidak masuk dalam daftar hitam di lingkungan PT Angkasa
Pura Kargo atau di perusahaan/instansi lain, baik instansi pemerintah, badan usaha
milik negara ataupun swasta.
4. Kami tunduk terhadap semua ketentuan yang dipersyaratkan bagi Penyedia
sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan;
5. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami
berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku;
6. Kami menjamin semua Barang akan disampaikan sesuai dengan spesifikasi teknis dan
dapat berfungsi dengan baik, seperti yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan.
DOKUMEN LELANG
54
Apabila dikemudian hari ditemukan cacat dan/atau tidak berfungsi dengan baik [bukan
karena pemakaian] maka kami bersedia mengganti Barang tersebut dan menanggung
semua biaya yang timbul.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab.
……….. , ……
Meterai 6000
.........................
Direktur/Pimpinan
DOKUMEN LELANG
55
C. FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN DATA ADMINISTRASI TERKINI
A4 Surat Pernyataan dan Data Administrasi Terkini Pdf
[KOP BADAN USAHA/KEMITRAAN]
SURAT PERNYATAAN DAN DATA ADMINISTRASI TERKINI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ………………..
Jabatan : Direktur/Pemimpin
Untuk dan atas
Nama Perusahaan
: ...................................
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa informasi dibawah ini adalah informasi
Adminstrasi tertang Perusahaan terkini:
A. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung
No.
Jenis
Fasilitas/
Peralatan/
Perlengkapan
Jml Kapa
Sitas
Merk
dan
tipe
Tahun
pembuat
an
Kondisi
(%)
Lokasi
Sekarang
Bukti Status
Kepemilikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
B. Data Personalia (Tenaga ahli tetap badan usaha)
No Nam Tgl/bln/ Tingkat Keahlian/ Pengalaman Tahun
DOKUMEN LELANG
56
a thn lahir Pendidikan Spesialisa
si
Kerja
(tahun) Kemampua
n
Manajerial
Sertifik
at/
Ijazah
1 2 3 4 5 6 7 8
C. Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis Terakhir
No
Nama
Paket
Peker
jaan
Bidan
g/
Sub
Bidan
g
Pekerj
aan*)
Ringk
asan
Lingku
p
Pekerj
aan
Lok
a
si
Pemberi
Tugas/Pejaba
t Yang
Berwenang
Kontrak
Tanggal Selesai
Pekerjaan
Berdasarkan
Nama
Alama
t/Tele
pon
No/T
angg
al
Nilai Kont
rak
BA Serah
Terima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
*) wajib diisi untuk konsultan konstruksi
D.
D. Data Pekerjaan yang sedang dilaksankan
DOKUMEN LELANG
57
No.
Nama
Peker
Jaan
Bidang/
Sub
Bidang
Peker
jaan
Loka
si
Pemberi Tugas/
Pejabat Yang
Berwenang
Kontrak Progres Terakhir
Nama Alamat/
Telepon
No/
Tang
gal
Nilai Kontrak
(Rencan
a)
(%)
Prest
asi
Kerja
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila pernyataan
diatas tidak benar , maka kami bersedia dikenakan sanksi dikeluarkan dan/atau dimasukkan
dalam Daftar Hitam atau sanksi administratif lain sesuai ketentuan Pengadaan Pengadaan
Konstruksi PT. Angkasa Pura Kargo.
………… , ……
Meterai 6000
.........................
Direktur Utama
DOKUMEN LELANG
58
D. CONTOH SURAT JAMINAN PENAWARAN
A2 SURAT JAMINAN PENAWARAN Pdf
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK
SEBAGAI
JAMINAN PENAWARAN
No. ____________________
Yang bertanda tangan dibawah ini:____________________ dalam jabatan selaku
________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
_____________________________[nama bank] berkedudukan di ____________________
[alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar
kepada:
Nama : PT ANGKASA PURA KARGO
Alamat :
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp ______________________
(terbilang ________________________) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan
Penawaran atas pekerjaan _________________ berdasarkan Dokumen Pengadaan No.
___________ tanggal _________________, apabila:
Nama : _____________________________ [peserta pelelangan]
Alamat : ______________________________________________
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan,
namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank sebagai Jaminan
Penawaran ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan yaitu:
DOKUMEN LELANG
59
a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan
atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;
b. Yang dijamin tidak menyerahkan jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai
pemenang;
c. Yang Dijamin terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); atau
d. Yang Dijamin melakukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan
dalam Dokumen Penawaran.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Berlaku dari tanggal ________________ s.d. __________________[diisi sesuai yang
tercantum dalam LDP].
a. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana
tercantum dalam butir 1.
b. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditional)setelah menerima tuntutan penagihan dari Penerima Jaminan
berdasar Keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang
Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
c. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda
yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang
Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
d. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
e. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri
............................
Dikeluarkan di: ____________
Pada tanggal : ____________
DOKUMEN LELANG
60
[Bank]
Meterai Rp.6000,00
_________________
[Nama dan Jabatan]
DOKUMEN LELANG
61
E. SURAT PENGANTAR PENAWARAN HARGA
H1 Format File penawaran Harga Pdf
(KOP PERUSAHAAN )
Tanggal : …………………………
Nomor : ………………………….
Perihal : Surat Pengantar Penawaran Harga
Lelang No : …………………………
Judul Paket : Pengadaan Jasa Lainnya
Kepada Unit Pengadaan Kantor Pusat PT. Angkasa Pura Kargo
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan undangan pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II nomor:
_________________ tanggal ______________ setelah kami mempelajari dengan saksama
dokumen pemilihan, Berita Acara Pemberian Penjelasan, dengan ini kami mengajukan
penawaran harga untuk pekerjaan _____________________ sebesar
Rp__________________ (__________________________).
Penawaran harga ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.
1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (______________________) hari
kalender.
2. Penawaran ini berlaku selama ____ (_______________) hari kalender sejak
pembukaan penawaran tahap II.
Sesuai dengan persyaratan dokumen pemilihan, bersama file penawaran ini kami lampirkan
:
DOKUMEN LELANG
62
1. Rincian harga penawaran (daftar Kuantitas dan Harga);
2. Dokumen lain yang dipersyaratkan
Dengan disampaikannya File penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
PT/CV/Firma/Kemitraan ____________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
.........................
Jabatan
DOKUMEN LELANG
63
Daftar 1: Mata Pembayaran Umum1
No
.
Uraian Pekerjaan Satuan
Ukuran
Kuantitas Harga
Satuan
Total Harga2
Total Daftar 1
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: __________3
No. Uraian Pekerjaan Satuan Kuantitas Harga Satuan Total Harga4
1 Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum. 2 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai). 3 Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Jasa Lainnya ini di
antara bagian-bagian pekerjaan lain.
DOKUMEN LELANG
64
Ukuran
Total Daftar 2
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
Daftar 3: Mata Pembayaran ______________________5
No
.
Uraian Pekerjaan Satuan
Ukuran
Kuantitas Harga
Satuan
Total Harga6
4 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai). 5 Cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan
Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan. 6 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).
DOKUMEN LELANG
65
Total Daftar 3
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
Daftar Rekapitulasi
Mata Pembayaran Harga
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama
Daftar No. 3: Mata Pembayaran __________
—dll.—
Jumlah (Daftar 1+2+3+___)
PPN 10%
DOKUMEN LELANG
66
TOTAL NILAI
DOKUMEN LELANG
67
BAB IV RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS (RKST)
(Uraian RKST dipersiapkan oleh Unit Teknis)
DOKUMEN LELANG
68
BAB V DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
A. Keterangan Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga
Satuan dan Lump Sum
1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta
(IKP), Syarat-Syarat Umum Perjanjian (SSUP) dan Syarat-Syarat Khusus
Perjanjian (SSKP), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan pada hasil
pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan
oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Yang Berwenang, serta dinilai sesuai
dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan,
personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea,
overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam
Kontrak.
B. Keterangan Untuk Kontrak Lump Sum
1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta
(IKP), Syarat-Syarat Umum Perjanjian (SSUP) dan Syarat-Syarat Khusus
Perjanjian (SSKP), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUP dan SSKP.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan,
personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea,
DOKUMEN LELANG
69
overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam
Kontrak.
DOKUMEN LELANG
70
BAB VII SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN (SSUP)
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian ini harus
mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
a. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau
segala pekerjaan dan/atau Penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
b. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang melaksanakan
pekerjaan Pengadaan barang/Jasa.
c. Pekerjaan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan yang kerangka
acuan kerja, perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan PT
Angkasa Pura Kargo dan disepakati Penyedia sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan proses serta pelaksanaan
pekerjaan diawasi oleh Karyawan PT Angkasa Pura Kargo atau
Konsultan Pengawas yang ditugasi.
d. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis
yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang
dikeluarkan oleh Bank Umum yang ditunjuk oleh PT Angkasa Pura Kargo yang
diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Yang Berwenang untuk menjamin
terpenuhinya kewajiban peserta/Penyedia.
e. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara
Pejabat Yang Berwenang dengan Penyedia yang mencakup Syarat-Syarat
DOKUMEN LELANG
71
Umum Perjanjian (SSUP) ini dan Syarat-Syarat Khusus Perjanjian (SSKP)
serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak
f. Syarat-syarat Khusus Perjanjian (SSKP) adalah ketentuan-ketentuan
yang bersifat khusus dan/atau lebih rinci dan/atau spesifik yang apabila
terjadi perbedaan dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian, maka Syarat-
Syarat Khusus Perjanjian lebih mengikat dari Syarat-Syarat Umum Perjanjian.
g. Syarat-syarat Umum Perjanjian (SSUP) adalah Syarat-Syarat Umum
Perjanjian, berisikan ketentuan-ketentuan umum perjanjian.
h. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
i. Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar
kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya
yang merupakan bagian dari penawaran.
j. Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan
tertentu per satu satuan tertentu.
k. Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik
dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap
pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki
penawar.
l. Metode Pekerjaan adalah cara kerja untuk menghasilkan sesuatu jenis
pekerjaan/ bagian pekerjaan tertentu sesuai dengan spesifikasi teknik yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
m. Analisa Harga Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan
biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satu
satuan jenis pekerjaan tertentu.
n. Jangka Waktu Pelaksanaan adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian.
2. Penerapan
SSUP diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Konstruksi ini
tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen
Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki Kontrak.
3. Bahasa dan Hukum
DOKUMEN LELANG
72
Bahasa kontrak dilakukan dalam bahasa Indonesia dan Hukum yang digunakan
adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
a. Berdasarkan etika Pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:
1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya
untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan Pengadaan ini;
2) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau
keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan
Kontrak ini.
b. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan dan Sub Penyedianya (jika ada)
tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
5. Tanggung Jawab Umum Penyedia
a. Penyedia merencanakan (sejauh disyaratkan dalam Kontrak) dengan hati-hati
dan teliti, melakukan dan menyelesaikan Pekerjaan dan memperhatikan
kerusakan-kerusakan yang terjadi sesuai ketentuan Kontrak. Penyedia
menyediakan semua pelaksana, pekerja, Barang, material, peralatan dan
sebagainya, baik bersifat sementara atau tetap, yang diminta untuk
perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan kerusakan sepanjang
diperlukan dalam Spesifikasi atau sepanjang yang diartikan dalam Kontrak.
b. Penyedia harus segera memberitahukan PT Angkasa Pura Kargo, jika ditemukan
kesalahan, kekurangan, kekeliruan atau cacat lainnya pada perencanaan atau
Spesifikasi Pekerjaan ketika memeriksa Kontrak atau melaksanakan Pekerjaan.
c. Penyedia harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja
(KAK) dan/atau Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis (RKST) yang terdiri
dari Pedoman Pelaksanaan dan Spesifikasi Material Umum, serta ketentuan lain
yang ditetapkan dalam Kontrak.
d. Penyedia tetap bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan
Pekerjaan.
e. Penyedia tidak dapat menyerahkan, membebankan, dan/atau mengikat
Kontrak ini sebagai jaminan pinjaman kepada pihak ketiga. Semua transaksi
DOKUMEN LELANG
73
yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan atas Kontrak ini
dinyatakan batal dengan Kontrak ini.
6. Korespondensi
a. Semua korespondensi dalam berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan
alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKP.
b. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini
harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah
diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para
Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan
ke alamat yang tercantum dalam SSKP.
7. Jaminan Pelaksanaan [apabila dipersyaratkan]
a. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah
menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan diwajibkan menyerahkan
jaminan pelaksanaan berupa uang tunai atau Bank Garansi yang diterbitkan
oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), dengan nilai
jaminan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak, atau 5% (lima persen)
dari nilai HPS apabila nilai Kontrak kurang dari 80% (delapan puluh persen)
dari nilai HPS.
b. Jaminan pelaksanaan diserahkan kepada PT Angkasa Pura Kargo
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Surat
Pemberitahuan Hasil Pelelangan diterbitkan.
c. Apabila penyedia tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan sebagaimana diatur
pada huruf b di atas maka penetapan pemenang dapat dibatalkan dan
pemenang kedua akan diusulkan kepada Pejabat Yang Berwenang untuk
ditetapkan sebagai pemenang.
d. Jaminan Pelaksanaan tersebut diserahkan kepada APK (unit yang membidangi
administrasi keuangan untuk kantor Pusat atau yang membidangi administrasi
keuangan untuk kantor cabang).
e. Apabila terjadi pekerjaan tambah dan/atau perpanjangan waktu pekerjaan
yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai/jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjianmaka kepada
DOKUMEN LELANG
74
Penyedia Barang/Jasa wajib untuk menambah nilai/jangka waktu jaminan
pelaksanaan.
f. Jaminan pelaksanaan menjadi milik PT Angkasa Pura Kargo, apabila Penyedia
Barang/Jasa tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
g. Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada penyedia Barang/Jasa bersamaan
dengan penyerahan prestasi fisik Barang/Jasa 100% (seratus persen) atau
berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sesuai yang tertuang dalam Perjanjian.
8. Wakil sah para pihak
Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan
setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan
Perjanjian ini oleh PT Angkasa Pura Kargo atau Penyedia hanya dapat dilakukan
atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKP. Khusus untuk Penyedia
perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
9. Pembukuan
Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan
sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar
akuntansi yang berlaku
10. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan
Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
11. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
a. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PT Angkasa Pura Kargo jika
dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari
Karyawan PT Angkasa Pura Kargo atau konsultan pengawas. Pengawas
Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
b. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak
untuk kepentingan Pejabat Yang Berwenang.
12. Persetujuan Pengawas Pekerjaan
a. Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang
permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas
Pekerjaan.
DOKUMEN LELANG
75
b. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil
Pekerjaan Sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk
disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan
Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas
rancangan Hasil Pekerjaan Sementara
13. Perintah
Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan
yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
14. Penyedia Jasa Lainnya
Dalam hal pelaksanaan pekerjaan terkait dengan penyedia jasa lainnya atau
instansi pemerintah lainnya maka Penyedia wajib bekerja sama dan berkoordinasi
serta menggunakan lapangan secara bersama-sama dengan penyedia jasa lainnya,
petugas-petugas pemerintah, petugas-petugas utilitas, dan PT Angkasa Pura Kargo.
15. Tata - Tertib
a. Selama melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan ini, Penyedia wajib
mentaati setiap ketentuan yang berlaku di Bandar Udara atau di lingkungan
kerja PT Angkasa Pura Kargo.
b. Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan wajib memelihara keamanan,
ketertiban dan ketenangan di wilayah pekerjaan.
c. Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengamanan para
pegawainya dalam melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan ini dari
kemungkinan kejahatan, tindakan kriminal yang akan merugikan APK dan atau
pihak lain.
d. Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya dan wajib memperbaiki dan atau
mengganti setiap kerusakan/kerugian yang diderita PT Angkasa Pura Kargo
yang ditimbulkan oleh Penyedia dan/atau pegawainya, baik karena
kesengajaan ataupun karena kelalaian.
16. Penemuan–penemuan
Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Yang Berwenang dan kepada
pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai
DOKUMEN LELANG
76
sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan
perundang-undangan dikuasai oleh negara
17. Akses ke lokasi
Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Yang Berwenang, Wakil Sah
Pejabat Yang Berwenang dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi
lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
B. PELAKSANAAN, PEMUTUSAN DAN PENYELESAIAN KONTRAK
18. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
a. Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian
oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKP.
b. Waktu pelaksanaan perjanjian adalah jangka waktu yang ditentukan dalam
syarat-syarat Khusus Perjanjian dihitung sejak tanggal penandatanganan
Kontrak.
c. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
jadwal atau melaksanakan pekerjaan sesuai yang telah disepakati dalam
Perjanjian ini karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah
melaporkan kejadian tersebut kepada PT Angkasa Pura Kargo, maka PT
Angkasa Pura Kargo dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
Penyedia.
19. Penyerahan Lokasi Kerja
a. PT Angkasa Pura Kargo berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi
kerja kepada Penyedia setelah Kontrak diterbitkan. Penyerahan dilakukan
setelah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan
penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
b. Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, yang menimbulkan perubahan nilai
Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Pekerjaan
c. Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, yang tidak menimbulkan perubahan nilai
Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam berita acara
perubahan pekerjaan.
DOKUMEN LELANG
77
20. Perubahan Kontrak
a. Setiap perubahan yang merupakan perubahan lingkup pekerjaan, perubahan
jangka waktu pelaksanaan, perubahan cara pembayaran, pekerjaan tambah
dan/atau pekerjaan kurang, hanya dapat dilaksanakan atas dasar kesepakatan
PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis.
b. Dalam hal terjadi pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang, maka yang
dijadikan dasar perhitungan biaya pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan
kurang adalah harga satuan yang tercantum dalam lampiran-lampiran
Perjanjian ini, atau dasar kesepakatan PARA PIHAK apabila tidak tercantum
dalam harga satuan pekerjaan dalam lampiran Perjanjian ini.
c. Untuk perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
harus dituangkan dalam Berita Acara dan/atau Perjanjian Tambahan
(Addendum) yang ditandatangani PARA PIHAK.
21. Keadaan Kahar
a. Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam
Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi yang secara langsung dan substansial
mempengaruhi kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
b. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
1) bencana alam;
2) bencana non alam;
3) bencana sosial;
4) pemogokan;
5) kebakaran; dan/atau
6) gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan
bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
c. Dalam hal terjadi force majeure yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini, pihak yang mengalami
force majeure wajib segera memberitahu pihak lainnya secara tertulis disertai
dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari Pemerintah yang berwenang di
DOKUMEN LELANG
78
mana telah terjadi force majeure tersebut, selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut.
d. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban
Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya
sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
e. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak
dikenakan sanksi.
f. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara
hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan
pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Yang
Berwenang memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan
pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk
bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu
addendum Kontrak.
22. Penundaan/Pengakhiran/Pembatalan/Pemutusan Perjanjian
a. AP II berhak menunda dan/atau membatalkan proses dan/atau pelaksanaan
Perjanjian ini secara sepihak, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila
terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam proses
dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini yang menyebabkan kerugian bagi APK.
b. Penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas adalah sebagai berikut:
1) adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up)
maupun mengurangi (mark down); atau
2) adanya indikasi proyek fiktif; atau
3) adanya indikasi pemalsuan identitas PENYEDIA; atau
DOKUMEN LELANG
79
4) adanya indikasi barang dan/atau jasa di bawah spesifikasi dan/atau
kualitas yang disepakati.
c. APK dapat meminta auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan atau audit
untuk menemukan adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan
sebagaimana huruf b Dalam hal ditemukan indikasi penyimpangan dan/atau
kecurangan maka biaya pemeriksaan/audit adalah tanggung jawab PENYEDIA.
d. Tindakan penundaan dan/atau pembatalan proses dan/atau pelaksanaan
Perjanjian ini karena adanya penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a ini tidak dapat dilakukan apabila:
1) kerugian APK yang ditimbulkan akibat indikasi penyimpangan dan/atau
kecurangan dapat diatasi; atau
2) penundaan transaksi bisnis menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi
APK ; atau
3) penundaan transaksi bisnis menghambat/mengganggu program
pemerintah.
e. Dalam hal PENYEDIA terbukti melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan
sebagaimana dimaksud huruf b maka APK dapat melakukan penundaan
pembayaran, pemutusan Perjanjian atau kebijakan strategis dari APK untuk
menanggulangi tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut.
f. PENYEDIA sepakat untuk melepaskan tanggung jawab APK apabila APK
menunda dan/atau membatalkan proses dan/atau pelaksanaan Perjanjian
secara sepihak baik sebagian maupun seluruhnya apabila terdapat indikasi
adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam proses dan/atau
pelaksanaan Perjanjian.
g. Pengakhiran Perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
h. APK dapat membatalkan atau memutuskan secara sepihak Perjanjian jika
PENYEDIA melakukan pelanggaran atas Perjanjian dengan tidak
mengesampingkan ketentuan denda. Pelanggaran atas Perjanjian adalah
sebagai berikut:
DOKUMEN LELANG
80
1) PENYEDIA terbukti melakukan kecurangan dalam proses pelelangan atau
membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang
dan/atau jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan maupun
pelaksanaan Perjanjian; atau
2) PENYEDIA terlibat dalam praktek korupsi, penipuan atau penggelapan
dalam persaingan untuk mendapatkan Perjanjian atau dalam pelaksanaan
Perjanjian. Maksud dari ketentuan ini yaitu sebagai berikut:
a) “Praktek Korupsi”, berarti tindakan menawarkan, memberikan,
menerima atau mengupayakan segala sesuatu yang terencana
sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tindakan Pejabat AP
II dalam proses pelelangan atau dalam pelaksanaan Perjanjian; atau
b) “Praktek Penipuan”, berarti suatu upaya memalsukan fakta untuk
mempengaruhi suatu proses pengadaan atau proses pelaksanaan
Perjanjian yang dapat merugikan APK , termasuk pula upaya
praktek kolusi di antara para Peserta (yang dilakukan sebelum atau
setelah pemasukan penawaran) dengan tujuan yang telah
direncanakan untuk menciptakan harga penawaran pelelangan yang
tidak lagi mengandung unsur persaingan murni dan melenyapkan
makna dari suatu pelelangan yang terbuka bebas dan sehat
sehingga dapat merugikan APK ; atau
c) “Praktek Kolusi”, berarti kerja sama di antara dua peserta atau
lebih, dengan atau tanpa sepengetahuan APK , yang dimaksudkan
untuk suatu pengaturan nilai-nilai penawaran sedemikian rupa
sehingga pelelangan menjadi tidak murni dan tidak mengandung
unsur persaingan atau kompetisi; atau
d) “Praktek Pemaksaan”, berarti upaya untuk mencederai atau
mengancam untuk mencederai, langsung maupun tidak langsung,
orang-orang atau milik-miliknya untuk maksud mempengaruhi
DOKUMEN LELANG
81
keikutsertaan mereka dalam proses pengadaan atau mempengaruhi
pelaksanaan suatu Perjanjian; atau
3) PENYEDIA tidak mulai melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
atau
4) PENYEDIA telah menyerahkan/memborongkan pekerjaan yang
diperjanjikan ini, baik sebagian dan/atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga
tanpa persetujuan tertulis dari APK ; atau
5) PENYEDIA cidera janji (wanprestasi) atau tidak memenuhi kewajiban dan
tanggung jawabnya baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana
tersebut dalam Perjanjian dan lampiran-lampirannya; atau
6) PENYEDIA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
atau
7) PENYEDIA dinyatakan pailit atau dilikuidasi yang bukan merupakan
perombakan atau penggabungan perusahaannya; atau
8) Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan karena ketentuan perundang-
undangan; atau
9) Terjadi keadaan kahar dan PENYEDIA tidak dapat melaksanakan pekerjaan.
Atas pemutusan Perjanjian yang timbul karena salah satu kejadian yang
diuraikan dalam ketentuan huruf h angka 1 sampai 6 PENYEDIA dikenakan
sanksi sebagai berikut:
1) Jaminan pelaksanaan dicairkan oleh APK dan menjadi milik APK ;
2) Sanksi administratif berupa Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
i. Pemutusan Perjanjian oleh APK dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)
hari setelah APK menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Perjanjian
secara tertulis kepada PENYEDIA.
DOKUMEN LELANG
82
Setelah APK menyampaikan pemberitahuan pemutusan Perjanjian kepada
PENYEDIA, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut PENYEDIA harus:
1) Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam
pemberitahuan pemutusan Perjanjian, mengamankan dan menjamin Lokasi
aman serta meninggalkan Lokasi sesegera mungkin;
2) Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan.
Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan
pada waktu yang ditentukan oleh APK;
3) Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh APK.
j. Dalam hal terjadi pembatalan atau pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK
sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan sebagaimana tersebut
pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
23. Hak dan Kewajiban Para Pihak
Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
Pejabat Yang Berwenang dan Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:
a. Hak dan kewajiban APK:
1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak
yang telah ditetapkan kepada PENYEDIA; dan
b. Hak dan kewajiban PENYEDIA:
1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Yang
Berwenang;
3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
DOKUMEN LELANG
83
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan
penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan,
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Yang Berwenang;
6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi
lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
24. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen
kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar,
kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat Yang Berwenang.
25. Hak Kekayaan Intelektual
a. PEMBORONG menjamin dan melindungi serta menjaga APK dari segala
ancaman atau tuntutan tanggung jawab atas hak kekayaan intelektual yang
timbul karena penggunaan barang atau pelanggaran dalam bentuk apapun atas
barang-barang ataupun untuk setiap penemuan yang telah terdaftar maupun
belum terdaftar yang diserahkan oleh PEMBORONG kepada AP II.
b. Dalam hal terdapat tuntutan hukum atau klaim pelanggaran Hak atas Kekayaan
Intelektual dari pihak lain kepada APK sehubungan dengan penggunaan dan
pengoperasian barang, PEMBORONG harus menggunakan usaha-usaha
terbaiknya untuk:
1) memperoleh lisensi dari pihak ketiga tersebut apabila PEMBORONG
mengakui bahwa telah terdapat pelanggaran Hak atas Kekayaan
Intelektual; atau
2) memberikan pembelaan atas tuntutan atau klaim tersebut sampai dengan
DOKUMEN LELANG
84
keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
Pilihan-pilihan diatas harus dikomunikasikan secara terbuka dengan APK dan
harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari APK sebelum
pelaksanaannya.
c. Sehubungan dengan ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini, PEMBORONG dengan
ini setuju untuk memberikan kompensasi sebesar total kerugian yang diderita
oleh APK, baik yang langsung maupun tidak langsung diderita akibat
pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual, dan PEMBORONG dengan ini
membebaskan APK dari segala tuntutan hukum, baik di pengadilan atau forum
lainnya, dan PEMBORONG harus menyelesaikan tuntutan hukum atas biayanya
sendiri.
26. Perlindungan Tenaga Kerja
a. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan tenaga
kerjanya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
b. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk
mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami
peraturan keselamatan kerja tersebut.
c. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap
Personilnya perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
d. Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan
berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia akan melaporkan kepada Pejabat
Yang Berwenang mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah
kejadian.
27. Pemeliharaan Lingkungan
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk
melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi
gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan
dengan pelaksanaan Kontrak ini
28. Laporan Hasil Pekerjaan
DOKUMEN LELANG
85
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk
menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna
pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam
laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,
seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku
harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan
realisasi pekerjaan harian.
c. Laporan harian berisi:
1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
4) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
d. Laporan harian dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh
Pengawas Pekerjaan dan disetujui oleh wakil Pejabat Yang Berwenang.
e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting
yang perlu ditonjolkan.
f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang
perlu ditonjolkan.
g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Penyedia membuat foto-foto
dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan dan menyerahkannya
kepada Pejabat Yang Berwenang.
29. Keselamatan
Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi pelaksanaan
pekerjaan.
D. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
30. Biaya Pelaksanaan
a. APK membayar kepada PENYEDIA atas pelaksanaan pekerjaan dalam
Perjanjian sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian ini dan lampiran-
lampirannya.
DOKUMEN LELANG
86
b. Rincian Biaya Pelaksanaan yang ditagihkan sesuai dengan rincian yang
tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau
kontrak gabungan (harga satuan dan lump sum)).
31. Pembayaran
a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan, dengan
ketentuan:
1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau
pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKP;
3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak
termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
b. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran
prestasi pekerjaan :
1) Invoice dan Kuitansi bermeterai cukup;
2) Faktur Pajak;
3) Perjanjian (Asli);
c. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran
prestasi pekerjaan:
1) Berita Acara untuk masing-masing tahap Pembayaran yang disertai Daftar
Hadir dan Penugasan Personil atau Tenaga Ahli yang ditandatangani oleh
PARA PIHAK;
2) Perhitungan jumlah denda kelalaian yang harus dibayar oleh PENYEDIA,
yang dibuat oleh PT APK apabila PENYEDIA melakukan kelalaian terhadap
ketentuan atau persyaratan Perjanjian ini dan lampiran-lampirannya;
DOKUMEN LELANG
87
3) Perhitungan jumlah denda yang harus dibayar oleh PENYEDIA, yang dibuat
oleh PT APK, jika pekerjaan mengalami keterlambatan.
d. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
e. Denda
1) denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia;
2) pembayaran denda diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
32. Penyelesaian Perselisihan
a. Perjanjian dibuat dalam Bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
b. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka PARA PIHAK
akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
c. Apabila setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya perselisihan
ternyata tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK
setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada
Pengadilan Negeri Tangerang.
d. Semua akibat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK
memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di
Pengadilan Negeri Tangerang.
e. PENYEDIA dilarang menangguhkan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang
disepakati ketika menunggu keputusan penyelesaian perselisihan tentang suatu
masalah dalam Perjanjian.
f. Apabila PENYEDIA melakukan gugatan melalui pengadilan, maka selama proses
penyelesaian perselisihan tersebut berjalan sampai dengan adanya putusan
yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van geweisyde), PENYEDIA
bersangkutan tidak dapat diikutsertakan dalam pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan APK.
g. Apabila ternyata putusan pengadilan memenangkan APK maka PENYEDIA tidak
dapat diikutsertakan dalam pengadaan Barang/Jasa di lingkungan APK
DOKUMEN LELANG
88
sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun
terhitung setelah tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap.
h. Apabila ternyata putusan pengadilan memenangkan PENYEDIA, maka
PENYEDIA tersebut diikutsertakan kembali dalam kegiatan pengadaan yang
dilaksanakan oleh APK.
33. Itikad Baik
a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan
hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa
menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
c. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan
tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
DOKUMEN LELANG
89
BAB VIII SYARAT-SYARAT KHUSUS PERJANJIAN (SSKP)
1. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini adalah selama: ...... (....................) hari
kalender.
2. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
a. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: …………….
b. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Pembayaran pertama dibayarkan sebesar …….% (……………………………
perseratus) dari Biaya Pelaksanaan dilaksanakan setelah pekerjaan
mencapai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dalam Berita Acara
Serah Terima Pertama;
2) Pembayaran kedua sebesar 5% (lima perseratus) dari Biaya Pelaksanaan
dibayarkan setelah masa pemeliharaan pekerjaan fisik selesai yang
dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua.
3. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran
a. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran
prestasi pekerjaan :
4) Invoice dan Kuitansi bermeterai cukup;
5) Faktur Pajak;
DOKUMEN LELANG
90
6) Perjanjian (Asli);
b. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran
prestasi pekerjaan:
4) Berita Acara untuk masing-masing tahap Pembayaran yang disertai Daftar
Hadir dan Penugasan Personil atau Tenaga Ahli yang ditandatangani oleh
PARA PIHAK;
5) Perhitungan jumlah denda kelalaian yang harus dibayar oleh PENYEDIA,
yang dibuat oleh PT APK apabila PENYEDIA melakukan kelalaian terhadap
ketentuan atau persyaratan Perjanjian ini dan lampiran-lampirannya;
6) Perhitungan jumlah denda yang harus dibayar oleh PENYEDIA, yang dibuat
oleh PT APK, jika pekerjaan mengalami keterlambatan.
4. Penyelesaian Perselisishan
a. Penyelesaian perselisihan terlebih dahulu dilaksanakan dengan cara musyawarah
dan mufakat, dengan atau tanpa mediator.
b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan musyawarah dan mufakat tidak dapat
dilaksanakan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan melalui
pengadilan.
c. Apabila dalam proses pengadaan Barang/Jasa, atau dalam pelaksanaan kontrak
terjadi gugatan ke pengadilan oleh penyedia Barang/Jasa, maka PT Angkasa
Pura Kargo dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat gugatan,
harus merespon gugatan tersebut.
DOKUMEN LELANG
91
d. Apabila ditentukan lain, maka penyelesaian perselisihan dapat dilaksanakan
melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia. penyelesaian perselisihan melalui
Arbiterase harus telah mencantumkan forum penyelesaian Arbitrase melalui
Lembaga Arbitrase di Indonesia atau berdasarkan peraturan prosedur Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
e. Apabila penyedia Barang/Jasa melakukan gugatan melalui pengadilan atau
arbitrase, maka selama proses penyelesaian perselisihan tersebut berjalan
sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van
geweisyde) penyedia Barang/Jasa bersangkutan tidak dapat diikutsertakan
dalam pengadaan Barang/Jasa.
f. Apabila ternyata putusan pengadilan atau arbitrase memenangkan PT Angkasa
Pura Kargo maka penyedia Barang/Jasa dimaksud sekurang-kurangnya selama 1
(satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun terhitung setelah tanggal putusan
yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van geweisyde) tidak diikutsertakan
dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang diadakan PT Angkasa Pura Kargo.
g. Apabila ternyata putusan pengadilan atau arbitrase memenangkan penyedia
Barang/Jasa, maka penyedia Barang/Jasa tersebut diikutsertakan kembali dalam
kegiatan pengadaan yang dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura Kargo.
DOKUMEN LELANG
92
BAB IX DOKUMEN LAINNYA
A. Format Surat Perintah Mulai Kerja
[KOP SURAT PERUSAHAAN]
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor: __________
Paket Pekerjaan: __________
Yang bertanda tangan di bawah ini:
__________[nama Pejabat Yang Berwenang]
__________[jabatan Pejabat Yang Berwenang]
__________[alamat proyek/satuan kerja Pejabat Yang Berwenang]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Yang Berwenang;
berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________,
bersama ini memerintahkan:
__________[nama penyedia]
__________[alamat penyedia]
yang dalam hal ini diwakili oleh: __________
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
DOKUMEN LELANG
93
1. Macam pekerjaan: __________;
2. Tanggal mulai kerja: __________;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun [pilih
salah satu] dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________
5. Hasil Pekerjaan: __________
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak
Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan
sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian.
__________, __ __________ 20__
Untuk dan atas nama __________
Pejabat Yang Berwenang
[tanda tangan]
[nama lengkap]
[jabatan]
Menerima dan menyetujui:
DOKUMEN LELANG
94
Untuk dan atas nama __________[nama penyedia]
[tanda tangan]
[nama lengkap wakil sah Penyedia]
[jabatan]
DOKUMEN LELANG
95
B. Contoh Format Jaminan Pelaksanaan dari Bank
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. ____________________
Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam
jabatan selaku _______________________________________________________ dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di
_________________________________________ [alamat]
untuk selanjutnya disebut : PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : _______________________________________[nama PPK]
Alamat : _________________________________________________
selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp ___________________________________________________
(terbilang ___________________________________________________________) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas
pekerjaan_____________berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.
________________tanggal______________, apabila:
Nama : ______________________________ [nama penyedia]
Alamat : _________________________________________________
selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN
DOKUMEN LELANG
96
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan
berupa :
a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal
_____________________ s.d.____________________
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum
dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah
menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan
Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin
cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda
yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang
Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri
_____________.
Dikeluarkan di :
____________
Pada tanggal : ___________
DOKUMEN LELANG
97
[Bank]
Meterai Rp. 6.000,-
____________
[Nama & Jabatan]
Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkorfimasi Garansi ini ke _____[bank]
Related Documents
![The Spirit Is W illing: Nonlinearity, Bifurcations, and Mental Controlsprott.physics.wisc.edu/pubs/paper267.pdf · Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences [ndpl] PH051-340305](https://static.cupdf.com/doc/110x72/5f0234cc7e708231d40319ee/the-spirit-is-w-illing-nonlinearity-bifurcations-and-mental-nonlinear-dynamics.jpg)
