002 - BAB I - sinta.unud.ac.id - BAB I.pdf · besaran oleh Usaha Besar (UB), sehingga peningkatan jumlah penganngguran tak ... Pertanyaannya : mengapa kondisi UKM Indonesia belum

1

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Permasalahan.

Pemerintah Indonesia senantiasa berharap untuk dapat mewujudkan

kemakmuran bagi masyarakatnya, sehingga dari waktu ke waktu berbagai

program pemberdayaan kepada masyarakat terus dilakukan. Hakikat

pemberdayaan dalam hal ini hendaknya dipahami sebagai pengembangan daya

potensi yang sesungguhnya telah ada pada masyarakat itu sendiri, yang

diupayakan dengan berbagai cara, sehingga kekuatan yang sifatnya potensial

tersebut menjadi lebih berdayaguna dan dapat dikembangkan secara optimal serta

diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas hidup yang direncanakan sendiri

oleh masyarakat. Pada akhirnya nanti, pemerintah hanya sebagai fasilitator yang

menyediakan piranti-piranti yang diperlukan untuk mewujudkan peningkatan

kualitas hidup masyarakat. Artinya esensi pemberdayaan dalam hal ini bukanlah

suatu ketergantungan tetapi justru kemandirian.

Pemerintah mempunyai tujuan atas program pemberdayaan masyarakat

pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM), adalah kemandirian usaha ini,

dalam kiprahnya sebagai penyedia produk konsumsi masyarakat, penyedia

lapangan pekerjaan, mereduksi kesenjangan pendapatan, dan mengentaskan

kemiskinan. Bahkan lebih dari itu, pemerintah juga berharap agar UKM dapat

menghasilkan produk yang bisa merambah pasar internasional. Keberhasilan ini

akan sangat menopang peningkatan cadangan devisa negara, yang sangat

diperlukan untuk mendongkrak sustainabelitas perekonomian nasional.

2

UKM merupakan sektor ekonomi yang terbukti mempunyai ketangguhan

luar biasa dalam menghadapi dan menangkal krisis ekonomi. Contoh paling nyata

adalah pada saat krisis ekonomi tahun 1998. Saat itu Indonesia mengalami krisis

moneter yang hampir melumpuhkan seluruh sendi-sendi perekonomian negara.

Pada saat itu banyak perusahaan besar yang terpaksa harus gulung tikar akibat

mengalami krisis meneter, menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-

besaran oleh Usaha Besar (UB), sehingga peningkatan jumlah penganngguran tak

terelakkan. Dalam hal inilah sektor UKM menjadi tempat pelarian para tenaga

kerja yang kehilangan mata pencaharian. Artinya, UKM sebagai sandaran tempat

mencari nafkah untuk menyambung hidup para karyawan yang mengalami

pemutusan hubungan kerja.

UKM perlu mendapat perhatian dari pemerintah, antara lain karena UKM

diharapkan sanggup menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai jumlah unit

usaha yang sangat banyak. Dengan kesanggupan menyerap tenaga kerja yang

banyak dan bersifat dominan dalam unit usaha ini memungkinkan UKM secara

intensif menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan keberadaannya yang pada

umumnya tersebar di perdesaan, UKM diharapkan akan menimbulkan dampak

positif terhadap penyerapan tenaga kerja diperdesaan, pemerataan distribusi

pendapatan, yang secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam

pengentasan kemiskinan masyarakat perdesaan, dan mengurangi arus urbanisasi

yang akhirnya secara tidak langsung pula dapat membantu pemerintah dalam

mengurangi kekumuhan wajah kota. Dengan kata lain UKM diharapkan mampu

menurunkan kesenjangan pendapatan di masyarakat (Tambunan,2012). Tetapi

3

adanya fenomena berbeda ditunjukkan oleh data empirik dari perkembangan

UKM Indonesia Tahun 2008-2012 ini, disajikan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2

Tabel 1.1 Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Indonesia Tahun 2008 -2012

No Indikator

Satuan 2008 2009 2010 2011 2012

1 Unit Usaha unit 561.481 587.808 616.232 646.475 678.415

2 Tn Kerja Ribu or 6.213.912 6.198.630 6.387.016 6.764.661 7.797.993

3 Eksport Juta rp 161.543.464 147.879.252 159.207.413 170.192.548 151.481,200

4 Investasi /brlk Milyar 538.663.6 706.794.0 776.239.0 837.022.6 1.075.272.0

5 Investasi/konst milyar 181.230,6 186.863,9 204.881,4 218.583.5 255.464,4

6 PDB/brlaku milyar 1.103.170,2 1.241.507,1 1.414.515,3 1.724.183,1 1.918.447,5

7 PDB/ konst milyar 510.049,3 530.339,5 563.501,6 608.097.2 660.634,6

Sumber: BPS dan Kementrian UMKM dan Koperasi 2013(diolah)

Tabel 1.2 Perkembangan Pangsa Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Indonesia Tahun 2008 -2012 (data dalam persen)

No Indikator 2009 2010 2011 2012 Rata-rata

1 Unit Usaha (unit) 4.42 4.61 4.68 4.70 4.60

2 Tn Kerja/rb/or - 0.00 2.95 5.58 13.25 5.40

3 Eksport/rp/juta - 9.24 7.12 6.45 - 12.35 -2.00

4 Investasi /rp/mil/brlk 23.78 8.95 7.26 22.15 15.53

5 Investasi/rp/mil/kons 3.01 8.79 6.26 14.44 8.13

6 PDB/rp/mil/brlaku 11.14 12.23 17.96 10.13 12.89

7 PDB/rp/Mil/Konstan 3.83 5.88 7.33 7.95 6.25

Sumber: BPS dan Kementrian UMKM dan Koperasi 2013 (diolah).

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa, secara

progresif selama lima tahun terakhir perkembangan unit usaha UKM di Indonesia

mengalami peningkatan rata-tara pertahun sebesar 4.6 persen. Untuk penyerapan

tenaga kerja, walaupun tahun 2009 sempat mengalami penurunan, rata-rata

pertumbuhan mencapai 5.4 persen pertahun. Untuk nilai ekspor rata-rata

4

pertumbuhan mencapai -2.0 persen. Sementara pada nilai investasi dengan harga

berlaku, tampak mengalami peningkatan dengan rara-rara 15,54 persen,

sedangkan dengan harga konstan nilai investasi hanya mengalami peningkatan

rata-rata 8.13 persen. Kontribusi pada pembentukan Produk Regional Domestik

Bruto (PDRB) dengan harga berlaku menunjukkna rata-rata 12.89 persen,

sedangkan dengan harga konstan hanya mencapai rata-rata 6,25 persen pertahun.

Kenyataan empiris ini, justru menunjukkan bahwa apa yang menjadi

harapan pemerintah terhadap program pemberdayaan yang dilakukan selama ini

belum memberi hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Fenomena kinerja

UKM di Indonesia, dari perspektif pertumbuhan jumlah unit usaha, penyerapan

tenaga kerja, nilai ekspor, nilai investasi dan kontribusinya pada pembentukan

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) belum memberi hasil yang menggembirakan.

Walaupun pertumbuhannya menunjukkan kenaikan, tetapi pangsanya sangat

kecil. Hal ini mengindikasikan, bahwa untuk seluruh indikator makro, kinerja

UKM belum menunjukkan pertumbuhan kuantitas dan kualitas yang maksimal.

Data empiris ini mengindikasikan bahwa pemkembangan UKM di

Indonesia belum optimal. Karena sekalipun secara progresif selama lima tahun

terakhir menunjukkan peningkatan, tetapi pangsanya sangat kecil. Bahkan untuk

realisasi ekspor mengalami rata-rata kontraksi -2.00 persen pertahun.

Pertanyaannya : mengapa kondisi UKM Indonesia belum maksimal atau belum

menunjukkan perkembangan yang berarti. Artinya ada permasalahan mendasar

yang perlu mendapat perhatian serius yang harus dikaji secara ilmiah tentang

keberadaan UKM Indonesia.

5

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan harapan terhadap UKM.

Antara lain seperti; deregulasi sebagai penyesuaian struktural dan restrukturisasi

perekonomian mulai dilakukan dengan jalan menambah investasi melalui

pengucuran bantuan dana, menggagas pola kemitraan dengan perusahaan besar

dan melakukan pembinaan manajerial karena pemerintah mengetahui UKM

mempunyai keterbatasan dalam ketiga hal tersebut. Pencetusan pola kemitraan ini

dimaksudkan agar perusahaan besar dapat membina dan membantu UKM dalam

hal peningkatan kualitas manajemen dan memperluas penetrasi pasar. Tetapi

sampai sejauh ini, kebijakan pemerintah ini belum mampu menyentuh

kepentingan UKM, bahkan berdasarkan beberapa kajian empiris kebijakan ini

dinyatakan lebih menguntungkan para perusahaan besar dari pada

memberdayakan UKM (Mudrajat, 2010).

Hal yang ironis, sampai saat ini masih saja terdapat rumor bahwa UKM,

diistilahkan sebagai usaha ‘the small is beautiful’ atau “yang kecil itu indah”.

Artinya, sekali pun kecil jangan diabaikan, karena sesungguhnya semua prosesi

pembangunan atau pembenahan atas sesuatu yang dianggap belum maksimal

seharusnya dilakukan sesegera mungkin dan dimulai dari hal yang kecil. Tetapi

kenyataan, dalam implementasi intensitas perlakuan di masyarakat bahwa UKM

sering diabaikan dan sering mendapat perlakuan yang diskriminatif, walaupun

diakui mempunyai kemampuan dalam menyerap tenaga kerja yang besar dan

sanggup bertahan pada saat krisis ekonomi, berusaha dengan modal sendiri

sehingga tidak banyak membebani pemerintah dalam hal pembengkakan hutang

negara. Dalam hal ini, kajian ini, dimaksudkan untuk menjembatani dan

6

mensinkrunkan antara kepentingan pengusaha UKM dengan pemerintah sehingga

tercipta suasana kerjasama yang kondusif untuk bersama-sama mewujudkan

kemakmuran masyarakat.

Secara umum, permasalahan UKM yang ada di Provinsi Bali, tidak jauh

berbeda dengan permasalahan yang dialami UKM yang ada di Indonesia, yaitu

rendahnya kemampuan manajerial (dalam hal produksi, bahan baku, administrasi

dan keuangan), rendahnya komitmen dalam memenuhi pesanan pelanggan (dalam

desain dan kualitas produk; ketidakstabilan pasokan dan harga bahan baku atau

bahan penolong lainnya); serta rendahnya akses terhadap sumber pembiayaan.

Pananganan terhadap hal ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah melalui

berbagai program pemberdayaan UKM, dalam wujud kucuran dana, kemitraan,

pelatihan, pendampingan, dan lain-lainnya, Tetapi fakta empiris menunjukkan

tetap saja UKM Bali belum berkembang secara maksimal.

Keberadaan UKM Bali adalah sebagai salah satu pendukung sektor

pariwisata yang diunggulkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Peran

UKM dalam hal ini adalah memberi nilai tambah untuk meningkatkan daya tarik

pariwisata , membantu pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana

kepariwisataan, yang akhirnya berkontribusi juga dalam meningkatkan pencitraan

pariwisata baik dalam maupun luar negeri. Pada umumnya, sebagaian besar UKM

menghasilkan produk-produk berupa souvenir untuk para wisatawan yang

berkunjung ke Bali. Seiring berjalannya waktu, produk-produk UKM ini

berkembang menjadi komoditas ekspor. Artinya, produk UKM Bali telah mampu

memasuki pasar internasional melalui kegiatan ekspor sehingga diharapkan dapat

7

memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan akumulasi cadangan

devisa, perkembangan industri nasional dan pendapatan masyarakat. Keberadaan

UKM Bali dari sisi pertumbuhan unit usaha, penyerapan tenaga kerja, nilai

investasi, nilai produksi serta nilai penggunaan bahan baku dan bahan penolong

lainnya selama lima tahun terakhir, disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Bali Tahun 2009 – 2013

No Tahun Unit

Usaha

Tenaga Kerja

(Orang)

Nilai Investasi

(Juta)

Nilai Produksi

(Juta)

Nilai Bb/Bp (Juta)

1 2009 8.406 77.829 2.687.105 4.111.678 1.646.726

2 2010 8.706 79.280 3.654.509 7.164.493 1.554.551

3 2011 9.061 84.954 4.459.169 9.248.732 2.848.612

4 2012 9.418 87.784 6.339.054 9.445.561 3.338.890

5 2013 9.788 86.590 5.289.488 7.950.448 4.162.119

Sumber : Disperindag- Provinsi Bali (2014)

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat dijelaskan bahwa, selama kurun waktu lima

tahun, jumlah unit usaha dan jumlah nilai pemakaian bahan baku/bahan penolong

terus mengalami peningkatan, sementara penyerapan tenaga kerja, nilai investasi,

dan nilai produksi pada tahun 2013 sedikit mengalami penurunan. Hal ini

mengindikasikan, secara umum kinerja UKM di Provinsi Bali mengalami

penurunan, sehingga perlu dicermati secara kritis dengan langkah antisipasi agar

tidak menimbulkan permasalahan yang lebih serius di kemudian hari.

Kinerja UKM biasanya selalu dikaitkan dengan kinerja ekspor non migas

suatu negara atau daerah, di mana UKM tersebut berada. Hal ini karena hampir

8

semua produk UKM adalah komoditi non migas. Apalagi dalam hal ini Provinsi

Bali, boleh dikatakan bahwa nilai ekspor Bali seluruhnya adalah dari komoditi

non migas. Realisasi ekspor Bali, pada kenyataannya juga berfluktuasi dan

cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan laporan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali, yang menyajikan pencapaian nilai

ekspor dari tahun 2009 -2013, tampak seperti tersaji pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Realisasi Ekspor Daerah Bali dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

Tahun 2009-2013 (juta dolar AS)

No Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

1 Kerajinan 224,098,540 215,288,407 197,455,925 202,069,116 200,661,591

2 Industri 170,473,759 180,215,611 192,131,342 157,026,398 164,482,857

3 Pertanian 104,542,168 119,769,734 102,555,224 114,892,477 114,800,625

4 Perkebunan 961,740 887,631 903,531 736,115 1,610,641

5 Lainnya 2,465,620 3,751,124 4,818,340 7,114,782 4,507,941

Total: 502,541,826 519,912,507 497,864,362 481,838,888 486,063,655

Sumber : Disperindag Bali (2014).

Berdasarkan sajian data pada Tabel 1.4, bahwa realisasi ekspor daerah Bali

selama kurun lima tahun terakhir, secara progresif juga mengalami fluktuasi dan

cenderung mengalami penurunan, dengan data perubahan; dari 2009 ke 2010

mengalami peningkatan: 3.46 persen., sedangkan dari 2010 ke 2011 mengalami

penurunan 4.24 persen. Dari 2011 ke 2012 mengalami penurunan lagi 3,22

persen. Sedangkan dari 2012 ke 2013 realisasi ekspor mengalami peningkatan

0.88 persen. Artinya: selama kurun waktu lima tahun, realisasi ekspor Bali

mengalami rata-rata penurunan 0,78 persen.

Tidak demikian halnya dengan UKM Kerajinan Kayu. Dalam kondisi

perekonomian Bali mengalami penurunan dimana realisasi ekspor, penyerapan

9

tenaga kerja,dan nilai investasi yang kian menurun dalam beberapa tahun terakhir

ini, UKM Kerajinan Kayu justru sanggup membuktikan eksistensinya. Selama

lima tahun terakhir, walaupun sedikit mengalami fluktuasi, industri kerajinan

kayu ini tetap menduduki peringkat teratas dari sepuluh komoditas yang

mendukung realisasi ekspor hasil kerajinan Bali. Realisasi Ekspor Sepuluh Besar

Komoditas Hasil Kerajinan Provinsi Bali Tahun 2009-2013, tersaji padaTabel 1.5.

Tabel 1.5 Realisasi Ekspor Sepuluh Besar Komoditas Hasil Kerajinan

di Privinsi BaliTahun 2009 – 2013(USD)

No Komoditas 2009 2010 2011 2012 2013

1 Ker Kayu 82,479,630 77,805,653 63,341,444 71,493,260 90,618,137 2 Ker Furniture 40,716,453 30,804,932 41,455,772 39,107,513 28,205,088

3 Ker Perak 24,556,428 27,288,654 23,422,569 22,375,764 24,235,062 4 Ker Bt Padas 21,081.293 18.506.462 15.359.503 11.484.690 10.265.244 5 Ker Bambu 11,349,305 9,542,874 10,475,545 12,864,022 9,486,097

6 Ker Logam 8,637,234 11,914,775 11,652,365 9,741,524 11,228,568 7 Ker Kulit 6.616.092 9.901.719 8.484.869 9.705.384 9.236.328 8 Ker Rotan 5.880.604 5.354.023 4.175.064 1.586.506 4.024.449 9 Ker Terracotta 3.008.013 7.201.117 4.020.457 3.410.240 2.334.873 10 Ker Lukisan 2.427.735 1.206.651 1.386.298 1.602.759 2.215.993

Sumber : Disperindag Prov Bali (2014).

Berdasarkan Tabel 1.5, dapat dijelaskan bahwa produk industri hasil

kerajinan kayu Bali tetap menjadi primadona diantara hasil kerajinan lainnya

seperti: furniture, perak, batu padas, bambu,logam, kulit, rotan, terra cotta dan

lukisan yang menjadi komoditas ekspor Bali. Bahkan selama lima tahun terakhir

ini, nilai eksport kerajinan kayu juga menunjukkan peningkatan secara terus

menerus. Yang menarik dalam hal ini, adalah potensi kerajinan kayu, yang

mengalami peningkatan, justru pada saat realisasi ekspor Bali yang kian menurun.

Temuan Azzam Manan dkk, (2012), bahwa secara umum UKM Kerajinan

Kayu di Provinsi Bali masih mengalami permasalahan dalam hal pemasaran,

10

desain , produksi, bahan baku dan modal. Oleh pihak pemerintah, permasalahan

ini telah ditangani melalui kebijakan lintas sektoral. Sebagai contoh untuk

masalah akses pasar, ditangani dengan cara memberi kesempatan kepada UKM

Kerajinan Kayu untuk mengikuti pameran, seperti “inacraft” yang berlangsung

setiap tahun di Jakarta. Ajang pameran ini kurang efektif, karena selain tidak

sanggup mengakomodasi kepentingan promosi seluruh UKM, juga berpotensi

menimbulkan kompetisi yang tidak sehat antar sesama UKM. Untuk masalah

desain, penanganannya dilakukan dengan cara memberi pelatihan kepada para

perajin/pengusaha. Sementara untuk memantapkan pasokan bahan baku kayu

dilakukan dengan mengkoordinasikan perajin kayu untuk menanam pohon

Jempinis dan Sengon sebagai sumber bahan baku kayu yang diperlukan.

Sedangkan untuk permodalan, oleh pemerintah telah dikucurkan berbagai jenis

bantuan dana kepada UKM, antara lain seperti KUR, KTA, bantuan dana

Bergulir, dan lain-lainnya. Hanya saja implementasi program pemberdayaan

masih mengalami banyak kendala, dan akhirnya menjadi tidak maksimal atau

tidak tepat sasaran. Yang disinyalir sebagai pemicu, karena masih tumpang

tindihnya penanganan dari masing-masing instansi pemerintah terhadap UKM

serta kurangnya partisipasi dan kreativitas secara lebih kritis dan rasional pelaku

UKM dalam memanfaatkan program pemberdayaan ini.

Realitas empiris yang menunjukkan eksistensi UKM kerajinan Kayu

Provinsi Bali, masih sangat potensial untuk dikembangkan adalah kemampuan

menyerap tenaga kerja, mengakumulasikan investasi dan realisasi ekspor. Dalam

kaitan ini; kemampuan menyerap tenaga kerja dipahami sebagai kemampuan

11

UKM Kerajinan Kayu dalam memberi kemakmuran dan mendistribusikan

pendapatan secara lebih merata. Sementara akumulasi investasi, akan

mencerminkan kesanggupan industri tersebut dalam menjamin keberlanjutan

kehidupan yang lebih sejahtera bagi pekerjanya. Realisasi ekpor memcerminkan

kesanggupan produk kerajinan ini dalam berkiprah di pasar internasional. Data

tentang kemampuan menyerap tenga kerja, akumulasi Invertasi dan realisasi

ekspor UKM Kerajinan Kayu, tersaji pada Tabel 1.6

Tabel 1.6 Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Realisasi Ekspor

UKM Kerajinan Kayu Provinsi Bali Tahun 2009 -2013

No Tahun Tenaga

Kerja (Or) Nilai

Investasi (Rp) Realisasi

Ekspor (USD) 1 2009 12.282 80.141.661.000 82.479.630,19 2 2010 12.858 270.545.293.000 77.805.653,04 3 2011 12.747 329.976.528.000 63.341.443,77 4 2012 13.083 993.933.759.000 71.492.259,98 5 2013 14.381 1.159.101.036.000 90.618.136,91 Sumber : Disperindag Provinsi Bali (2014).

Berdasarkan Tabel 1.6, dapat dijelaskan bahwa UKM Kerajinan Kayu rata-

rata mempekerjakan 13.070 orang, atau sekitar 16 persen pertahun dari total

tenaga kerja yang bekerja di sektor industri Bali. Jumlah nilai investasi yang terus

meningkat salama lima tahun terakhir ini. Sementara nilai realisasi ekspor,

walaupun sedikit berfluktuasi, tetapi tetap menunjukkan kronologis yang

mengalami peningkatan. Artinya; sekalipun realisasi ekspor Bali mengalami

penurunan tetapi kondisi pada industri kerajinan kayu, justru mengalami

peningkatan.

Potensi sumber daya perajin yang bersifat hereditas adalah hal tidak dapat

diabaikan. Potensi seni murni yang bersifat turun-menurun ini, yang dimiliki oleh

12

perajin Bali, merupakan potensi kearifan lokal yang bagaikan harta karun dan

tidak pernah kandas dalam perjalanan perubahan ruang dan waktu. Dalam hal ini

diperlukan pola orientasi kewirausahaan yang sanggup mengoptimalkan potensi

ini. Kemampuan perajin yang begitu ekspresif, inspiratif dan penuh imajinatif ini

memerlukan perilaku kewirausahaan yang tidak saja inovatif dan kreatif, tetapi

harus didasari oleh jiwa kebersamaan, kohesifitas dengan sesama pengusaha

UKM Karajinan Kayu, yang direfleksikan dalam bentuk jaringan sosial

kewirausahaan yang partisipatif.

Sebagai wujud fenomena belum difungsikannya dengan benar modal sosial

pada UKM Kerajinan Kayu di Provinsi Bali adalah ketidakmampuannya dalam

mengorganisasikan diri, sehingga tidak mampu untuk melakukan tindakan

kolektif yang lebih produktif, efektif dan efisien (Azzan Manan 2012).

Ketidakmampuan ini lebih disebabkan oleh lemahnya kemampuan manajerial dan

kultur budaya dari pengusaha Kerajinan Kayu itu sendiri. Pengorganisasian yang

dilakukan selama ini dimaknai dengan sangat sempit, hanya sebagai wadah dan

prosedur administrasi yang kaku, tanpa mengimplementasikan manfaat esensi

kelembagaan yang dibentuk. Artinya: apabila pengorganisasian antar sesama

pengusaha kerajinan kayu dijalankan dengan baik dan benar, maka tidak menutup

kemungkinan hal ini dapat dijadikan kekuatan lobi yang sangat baik, dan sesama

pengusaha Kerajinan Kayu dapat menyatukan kekuatan, dengan jalan membentuk

jaringan usaha untuk paling tidak melakukan pembelian dan atau penjualan secara

bersama-sama (Azzan Manan, 2012). Kegagalan pemaknaan terhadap

13

kelembagaan sangat penting untuk dicermati, dan dalam kajian ini dianggap

sebagai disfungsi sosial yang menghambat kinerja ekonomi.

Era globalisasi dengan segala konsekuensinya adalah suatu keniscayaan

yang mau-tidak mau, siap tidak siap harus diterima dan disikapi secara arif dan

bijaksana. Dalam ranah inilah para pengusaha UKM Kerajinan Kayu Bali harus

dapat tumbuh secara berkelanjutan. Sebagai entitas yang ingin hidup secara

kondusif pada era ini, pengusaha UKM Kerajinan Kayu tidak saja memerlukan

modal ekonomi (economic capital), modal insani (human capital), modal sumber

daya alam dan budaya (natural capital), tetapi juga memerlukan modal sosial

(sosial kapital). Economic capital ( seperti; uang, tanah, teknologi), humancapital

(dari solfskill, sampai hardskill), nature and cultural capital (sumberdaya alam

dan budaya), dan social capital (interaksi sosial: partisipasi, kepercayaan, norma,

nilai dan tindak proaktif). Integrasi keempat modal ini yang diyakini akan

membuat sebuah entitas dapat hidup sustainabel pada era global yang diwarnai

persaingan ganas dan penuh ketidakpastian(Bagus Takwin - 2012). Refleksi

paparan ini, adalah dalam era global ini, para pengusaha UKM Kerajinan Kayu di

Provinsi Bali, harus merapat, membentuk suatu komunitas, bekerjasama, demi

kepentingan bersama yaitu untuk dapathidup layak (surfive) pada era ini.

Eksistensi modal sosial memang berbeda dengan dua modal lainnya yang

lebih dulu pepuler dalam bidang ilmu sosial, yakni modal sumberdaya alam,

modal ekonomi dan modal manusia yang keberadaannya melekat pada tenaga

kerja, dalam hal ini justru modal sosial baru eksis apabila berinteraksi dengan

struktur sosial (Yustika, 2008). Dengan modal ekonomi atau modal manusia yang

14

dimiliki, seseorang atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi pasti

terpengaruh oleh struktur sosial dimana seseorang atau perusahaan tersebut

tumbuh/beraktivitas. Untuk menguatkan hal tersebut, Coleman (1988)

mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Menurut Coleman, modal

sosial bukanlah entitas tunggal, tetapi entitas majemuk, yang mengandung dua

elemen; i) modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial, dan ii)

modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku (aktor) baik sebagai

individu maupun sebagai perusahaan dalam struktur sosial tersebut. Dari

perspektif ini, modal sosial dijustifikasi bersifat produktif, yaitu membuat

pencapaian tujuan tertentu tidak akan tercapai tanpa keberadaannya. Karena

eksistensi modal sosial baru terasa apabila telah terjadi interaksi dengan orang lain

yang dipandu oleh struktur sosial.

Dalam konteks modal sosial, dimana dalam sajian ini UKM Kerajinan Kayu

dilihat sebagai komunitas yang dianggap harus memiliki modal sosial yang cukup

untuk dapat tumbuh optimal di era pemerintahan desentralisasi. Era desentralisasi

ini masih tidak luput dari perilaku oportunis dari beberapa oknum yang ditengarai

menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Misalnya, dalam hal pengurusan ijin usaha,

mencarian faktor-faktor produksi, dalam pengambilan keputusan manajerial,

termasuk bagaimana perusahaan (UKM) mendekatkan produk-produknya ke

tangan konsumen. Dalam hal ini modal sosial dapat merujuk kepada norma-norma

atau jaringan yang memungkinkan seseorang/perusahaan untuk melakukan

tindakan efisiensi kolektif, yang pemaknaannya terhadap modal sosial lebih

spesifik sebagai sumber daya daripada konsekuensinya. Sehingga deskripsi modal

15

sosial sebagai kepercayaan, jaringan, hubungan timbal balik, kerekatan dalam

kehidupan sebagai komunitas harus dikembangkan dalam sebuah proses yang

terus-menerus (Jaya Wihana, 2010) .

Selama ini, permasalahan UKM Kerajinan Kayu di Bali selalu diposisikan

pada; keterbatasan akses modal, keterbatasan pangsa pasar, rendahnya kualitas

manajemen dan belum memadainya kompetensi SDM, baik dikalangan perajin

maupun pengusaha. Memposisikan permasalahan UKM Kerajinan Kayu pada

tuduhan klasik tersebut sangat tidak proporsional, karena terdapat pembuktian

dengan beberapa fakta empiris bahwa permasalahan UKM Karajinan Kayu secara

mendasar bukan pada ranah tersebut. Terdapat aspek kapabilitas tambahan, yaitu

OrientasiKewirausahaan yang harus dibenahi, yang dalam konteks ini akan

berfungsi untuk mengoptimalisasi dan mengkolaborasikan sumberdaya-

sumberdaya lainnya yang ada pada UKM kerajinan Kayu di Provinsi Bali.

Fenomena rendahnya jiwa kewirausahaan UKM Kerajinan Kayu di Provinsi

Bali dijustifikasi oleh kajian Surhartono (2008) yang menemukan bahwa salah

satu hal “unik” dan menarik dari fenomena UKM Karajinan Kayu di Bali adalah

kemampuannya untuk terus tumbuh, tetapi pertumbuhan ini tidak disertai dengan

pertumbuhan penyerapan modal yang disalurkan. Artinya pertumbuhan UKM

Kerajinan Kayu Bali tidak seimbang dengan kemampuannya menyerap modal

yang disalurkan. Masalah permodalan yang tercermin dari rendahnya daya serap

UKM Karajinan Kayu terhadap modal yang disalurkan adalah karena UKM

Kerajinan Kayu tidak memiliki asset yang cukup sebagai jaminan. Hal ini dapat

menurunkan upaya peningkatan kapasitas produksi UKM Kerajinan Kayu sesuai

16

dengan permintaan pasar. Selanjutnya, dalam kajian tersebut juga disampaikan

bahwa sebenarnya kemampuan UKM Kerajinan Kayu dari sisi internal memiliki

tanggung jawab yang baik dalam pengembalian dana yang dipinjam, tetapi masih

melekatnya budaya usaha tradisional atau yang sering disebut sebagai “jiwa

kewirausahaan” untuk mengembangkan usaha masih sangat rendah. Oleh sebab

itu, peningkatan skala usaha UKM Kerajinan Kayu di Provinsi Bali lebih

mengandalkan modal sendiri daripada menggunakan modal pinjaman pada

lembaga keuangan. Masih melekat budaya atau tradisi yang beranggapan bahwa

“berhutang itu sebagai sesuatu yang tidak terhormat” dalam pengembangan usaha.

Pelaku UKM Kerajinan Kayu di Provinsi Bali, juga melihat bahwa resiko dari

pinjamam akan membebani pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Dalam

hal ini, dilihat dari sisi perilaku keberanian mengambil resiko, yang menjadi ciri

khas dunia usaha ternyata masih rendah.

Dalam pendekatan Resource Based View (RBV), dinyatakan bahwa

tindakan kewirausahaan sebagai kapabilitas tambahan yang dapat memperkaya

keragaman sumberdaya dan nilai bagi perusahaan, serta dapat memberikan

kontribusi penting bagi terciptanya keunggulan kompetitif perusahaan (Penrose

1959, dalam Alvarez & Busenitz, 2001). Artinya, tindakan kewirausahaan

dalam hal ini diwujudkan sebagai orientasi kewirausahaan yang merupakan

perilaku perusahaan sebagai cerminan perilaku pemilik atau pengelola perusahaan

dalam proses pengambilan keputusan strategis melalui; tindakan perusahaan

dalam melakukan inovasi, memiliki keberanian mengambil resiko serta bersikap

17

proaktif dalam mencari sumber daya input dan informasi-informasi yang berguna

bagi kemajuan perusahaan (Miller &Friesen, 1982).

Sesuatu yang sangat penting sebagai dunia nyata yang juga dinyatakan

sebagai fakta empiris adalah keberadaan Informasi. Setiap pihak yang melakukan

aktivitas memiliki informasi atau membutuhkan informasi yang cukup sehingga

tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Demikian halnya dalam kegiatan ekonomi.

Kesempurnaan informasi sangatlah dibutuhkan demi kelancaran suatu kegiatan

ekonomi, sebab secara tidak langsung sangatlah berkaitan dengan efisiensi suatu

kegiatan ekonomi. Artinya ada atau tidaknya informasi dapat menimbulkan biaya

tersendiri, sehingga tidak heran jika terdapat tindakan pihak yang sengaja

menyembunyikan informasi dari pihak lain. Atau ada pihak yang sengaja menjual

informasi sehingga beberapa pihak mungkin mendapatkan informasi yang lebih

dari pada pihak yang lainnya, hal inilah yang disebut informasi asimetris.

Pada umumnya, informasi asimetris terjadi jika pihak penjual yang memiliki

informasi lebih banyak tentang produk, dibandingkan dengan pembeli, tetapi

kondisi sebaliknya pun dapat saja terjadi. Akerlof, 1970 (dalam Barkley, tt ),

dengan tulisannya yang berjudul “The Market for Lemons” yang melakukan

penelitian pada pasar barang-barang kelas rendahan, mengatakan dalam pasar

seperti itu nilai rata-rata komoditi cenderung turun, bahkan dapat saja terjadi pada

barang yang tergolong bagus di pasar barang itu akibat informasi yang asimetris.

Penjual yang punya niat tidak baik, akan menipu pembeli dengan cara memberi

kesan seakan-akan barang yang dijualnya bagus. Menurut Akerlof, hal seperti ini

akan menimbulkan pilihan yang tidak menguntungkan, dimana pembeli

18

mengalami keragu-raguan karena harus mengambil keputusan berdasarkan

informasi yang asimetris dan lemah. Kondisi semacam ini akan mengakibatkan

pembeli menghindari penipuan dan menolak untuk melakukan transaksi dalam

pasar seperti ini. Yang paling dirugikan dalam hal ini, adalah penjual yang

barangnya benar-benar bagus menjadi tidak laku, karena dinilai sebagai barang

murahan oleh pembeli.

Pandangan teori ekonomi konvensional Neo-Klasik, beranggapan bahwa

pasar selalu berjalan secara sempurna tanpa biaya apapun, karena pembeli atau

konsumen mendapat informasi yang sempurna dan penjual akan saling

berkompetisi sehingga menyebabkan harga pasar menjadi relatif rendah. Fakta

empiris sebagai dunia nyata adalah sebaliknya, dimana informasi, kondisi

persaingan, sistem kesepakatan-kesepakatan, proses jual-beli ternyata sangat

asimetris. Hal inilah yang menimbulkan adanya biaya transaksi, yang dalam hal

ini didefinisikan sebagai biaya untuk melakukan negosiasi, pengambilan

keputusan, pengukuran dan pemaksaan pertukaran. Artinya ditegaskan disini,

bahwa teori Neo-Klasik menggunakan biaya produksi sebagai dasar analisis dan

interpretasi, sedangkan teori Biaya Transaksi menggunakan biaya transaksi

sebagai basis analisis dan interpretasi (Greif, 1998 dalam Yustika, 2012 ).

Yustika (2008) yang melakukan riset pada pabrik gula, menyatakan bahwa

sebagian besar sumber inefisiensi industri gula di Indonesia adalah berasal dari

sisi biaya transaksi. Biaya transaksi yang tinggi di Pabrik Gula (PG) berasal dari

manajemen yang lemah, baik secara internal maupun eksternal. Biaya transaksi

yang muncul akibat penggunaan pasar antara lain karena PG harus menanggung

19

biaya membuat kontrak, proses lelang gula, dan lain-lainnya. Kemudian biaya

transaksi yang berkaitan dengan model manajemen perusahaan yaitu PG dibebani

ongkos yang muncul akibat hirarki pengambilan keputusan yang berjenjang dan

alot, biaya oportunitas, dan lainnya. Secara lebih spesifik, hasil riset tersebut

menunjukkan temuan yaitu: biaya transaksi (petani tebu) menyumbangkan

sekitar 42 persen dari total biaya, dan sisanya 58 persen berupa biaya produksi.

Dengan menyimak temuan empiris ini, dapat dipahami bahwa informasi

yang asimetris pada kenyataan transaksi pasar memicu timbulnya ekonomi biaya

tinggi, yang akan mengganggu efisiensi aktivitas pelaku UKM Kerajinan Kayu di

Provinsi Bali. Apalagi dengan pola pemerintahan yang bersifat desentralisasi,

yang berdasarkan kajian empiris ditemukan bahwa era ini masih tidak luput dari

perilaku opotunis yang disinyalir juga menyebabkan timbulnya ekonomi biaya

tinggi yang menghambat maksimalisasi kinerja usaha pelaku UKM Kerajinan

Kayu di Provinsi Bali. Masih maraknya aktivitas pelaku pengambil kesempatan

yang disinyalir sebagai pemicu timbulnya biaya ekonomi tinggi, dalam tulisan ini

menjustifikasi terjadinya fenomena peningkatan biaya transaksi yang tidak bisa

dihindari, yang pada gilirannya nanti akan menjadi penghambat kinerja ekonomi.

Secara konsepsional, Carton & Hofer (2006) menyatakan bahwa konsepsi

kinerja organisasi atau perusahaan didasarkan pada gagasan yang menyatakan

bahwa organisasi atau perusahaan merupakan sekumpulan asset produktif yang

meliputi sumberdaya manusia, sumber daya fisik dan modal untuk mencapai

tujuan bersama. Sehingga dalam konteks ini, kinerja usaha adalah

menggambarkan hasil yang dicapai perusahaan dari serangkaian pelaksanaan

20

fungsi kerja atau aktivitas perusahaan dalam periode waktu tertentu. Oleh sebab

itu, kinerja usaha adalah cerminan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan.

Lebih jauh dikatakannya (Carton & Hofer, 2006), bahwa; “Kinerja perusahaan

atau organisasi adalah konstruk multi-dimensi yang unsur-unsur pokoknya

meliputi dimensi; profiability, operasional market based, growth, efficiency,

liquidity, size, survival dan lain-lainnya, dimana masing-masing dimensi ini masih

mengandung sejumlah indikator.”

Melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan adalah hal yang sangat

penting. Keats & Hitt (1988), menyatakan bahwa penilaian terhadap kinerja

perusahaan memiliki nilai penting karena, selain dapat dipergunakan sebagai

ukuran keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu, penilaian kinerja dapat

juga dijadikan umpan balik untuk perbaikan atau peningkatan kinerja di masa

yang akan datang. Oleh karena itu, penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan

harus dilakukan, karena hasil penilaian ini dapat dijadikan dasar informasi untuk

melakukan perbaikan kinerja usaha untuk masa-masa kedepannya.

Dewasa ini, era globalisasi dimana arus informasi yang menyebabkan

persaingan semakin ketat, dan tingkat ketangguhan perusahaan dalam menghadapi

pesaing mulai berubah. Crossan & Berdrov 2003 (dalam Casson 2011)

menyatakan bahwa: “Peningkatan persaingan, globalisasi dan ledakan teknologi,

kapabilitas inovasi dan penciptaan pengetahuan muncul sebagai faktor dominan

dari keunggulan bersaing”. Oleh sebab itu, pengusaha UKM Kerajinan Kayu

harus benar-benar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perusahaan,

dapat melakukan efisiensi, kreatif dalam melakukan inovasi, lebih berani

21

mengambil resiko, dan memanfaatkan modal sosial; kepercayaan, hubungan

harmonis antar pengusaha, dan proaktif mencari sumber permodalan dan

perluasan pasar untuk meningkatkan kinerja usaha.

UKM mempunyai karakteristik sangat spesifik. Sifatnya yang fleksibel,

sangat dinamis termasuk keterbatasan dan kelemahan yang melekat padanya,

seperti kualitas manajemen yang masih sangat rendah, kurun waktu usaha yang

relatif singkat, dan sering berpindah-pindah lokasi, menyebabkan dalam penilaian

kinerjanya pun harus menggunakan pola tersendiri. Camison (dalam Sanchez &

Marin, 2005), yang mengukur kinerja Small-Medium Enterprise (SMEs) dengan

mengacu pada tiga aspek yaitu; aspek profitabilitas, produktivitas dan aspek pasar.

Acuan aspek profitabilitas, melihat kinerja usaha dari sudut tercapainya

target keuangan sebagaimana yang telah direncanakan oleh perusahaan. Tujuan

finansial perusahaan pada umumnya ditekankan pada pencapaian pendapatan,

keuntungan, arus kas, tingkat pengembalian modal yang digunakan, tingkat

pengembalian investasi atau nilai tambah ekonomis. Aspek produktivitas, dalam

hal ini didasarkan pada pencapaian perusahaan dalam aktivitas-aktivitas usahanya

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan serta produktivitas

pegawainya. Aspek pasar, dalam hal ini ditinjau dari pencapaian penjualan

produk, posisi pasar dan pangsa pasar.

Penelitian-penelitian pada UKM, untuk penilaian kinerja usaha biasanya

menggunakan pendekatan campuran (finansial dan non-finansial) untuk mengukur

sajauhmana suatu usaha dapat mencapai tujuan-tujuannya (Chong, 2008). Terkait

pendekatan ini, Norton and Kaplan (1992) mengemukakan teknik penilaian

22

terhadap kinerja perusahaan yang lebih bersifat komprehensif dengan memadukan

aspek finansial dan non finansial, karena diyakini bahwa sesungguhnya ada

perspektif non keuangan yang lebih penting yang dapat dipergunakan dalam

mengukur kinerja perusahaan. Hal inilah yang mendasari awal terciptanya konsep

Balanced Scorecard, yang melihat kinerja perusahaan melalui empat perspektif

yaitu: perspektif keuangan, pelanggan, internal perusahaan, dan pembelajaran

(Rangkuti, 2012).

Tetapi kenyataan empiris, tidak semua usaha kecil, terutama usaha mikro

mempunyai pembukuan yang teratur. Beal (2000), menyatakan bahwa

“adakalanya terdapat kesulitan yang muncul pada saat manajer atau pemilik

UKM, tidak bersedia atau keberatan memberikan informasi dan data

keuangannya.“ Dalam konteks ini, Dess & Beard (1984) merekomendasikan

bahwa; “Untuk mengantisipasi tidak tersedianya data kinerja yang riil, masih

memungkinkan digali dengan pendekatan persepsi dari pemilik atau pengelola

UKM tersebut.” Selanjutnya ditegaskannya kembali, bahwa “kondisi ini dianggap

relevan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan

“persepsi”, apalagi usaha kecil biasanya jarang membuat laporan keuangan

dengan benar yang tidak memungkinkan untuk dipublikasikan.”

Akhirnya, berdasarkan seperangkat latar belakang yang telah dipaparkan di

atas, dapat disarikan bahwa kajian ini mempostulasikan bahwa dengan

bekerjanya secara optimal Modal Sosial pada UKM di tingkat mikro akan dapat

menjelaskan kinerja ekonomi di tingkat makro ( kabupaten, provinsi, nasional,

regional, internasional) melalui kesanggupannya dalam mempertajaman orientasi

23

kewirausahaan dan mewujudkan efisiensi biaya transaksi pada saat mekanisme

pasar dan tatanan kelembagaan tidak sanggup melakukannya.

1.2 Rumusan Masalah

Kinerja Usaha adalah titik kiblat kemana seluruh aktivitas perusahaan

diarahkan, yang sasaran akhirnya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan

perusahaan. Wujud kinerja perusahaan akan dievaluasi melalui perpaduan antara

kinerja keuangan dan non keuangan. Dalam hal ini untuk dapat menjalankan

aktivitas-aktivitasnya, perusahaan memerlukan beragam sumberdaya seperti asset

berwujud dan asset tak berwujud . Modal finansial, teknologi, sarana-prasana dan

tenaga kerja adalah wujud sumberdaya kasat mata yang dimiliki perusahaan, yang

dalam aktivitasnya dikerahkan untuk mencapai tujuan. Sumberdaya yang tak

kasat mata seperti; pengetahuan, pengalamam dan keahlian karyawan adalah asset

manusia yang melekat pada tenaga kerja juga turut menentukan kenerja

perusahaan. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah sumberdaya jalinan sosial

berupa; partisipasi, norma-norma, anutan nilai, rasa saling percaya, inisiatif, dan

kerjasama antar karyawan diakui turut berkontribusi terhadap kinerja perusahaan.

Sumberdaya kapabilitas yaitu Orientasi Kewirausahaan seperti;

kemandirian, kreatif dan inovatif, berani mengambil resiko, proaktif dan agresif,

adalah perilaku kewirausahaan yang diakui sebagai sumberdaya yang sanggup

memadukan beraneka sumberdaya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan

sumberdaya baru dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan

perusahaan. Kompetensi sumberdaya kapabilitas ini, pada akhirnya juga

dimaksudkan untuk mewujudkan pencapaian kinerja usaha yang optimal.

24

Informasi yang asimetris cenderung menyodorkan pilihan yang tidak

menguntungkan kepada pelanggan. Hal ini menyebabkan timbulnya biaya

ekonomi tinggi. Biaya transaksi yang tinggi tak terelakkan sehingga terjadi

inefisiensi. Kehadiran Modal Sosial dalam hal ini menjadi sangat penting karena

diakui dapat mereduksi tingginya biaya transaksi.

Melalui paradigma positivistik, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat

mengungkap hubungan kausalitas antara Modal Sosial, Orientasi Kewirausahaan

dan efisiensi Biaya Transaksi dalam mewujudkan optimalisasi Kinerja Usaha,

dengan mengaplikasikannya pada UKM Kerajinan Kayu di Provinsi Bali. Secara

eksplisit, permasalahan penelitian dirumuskan seperti berikut ini :

1. Bagaimana pengaruh Modal Sosial terhadap Orientasi Kewirausahaan

pada pengusaha UKM Kerajinan Kayu di Provinsi Bali?

2. Bagaimana pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja Usaha

pada pengusaha UKM Kerajinan Kayudi Provinsi Bali?

3. Bagaimana pengaruh Modal Sosial terhadap Kinerja Usaha pada

pengusaha UKM Kerajinan Kayu di Provinsi Bali?

4. Bagaimana pengaruh Orientasi Kewirausahaan yang dimediasi oleh Biaya

Transaksi terhadap Kinerja Usaha pada pengusaha UKM Kerajinan Kayu

di Provinsi Bali?

5. Bagaimana pengaruh Modal Sosial yang dimediasi oleh Biaya Transaksi

terhadap Kinerja Usaha pada pengusaha UKM Kerajinan Kayu di

Provinsi Bali?

25

6. Bagaimana pengaruh Modal Sosial yang dimediasi oleh Orientasi

Kewirausahaan terhadap efisiensi Biaya Transaksi pada pengusaha UKM

Kerajinan Kayu di Provinsi Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah

penelitian, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh Modal Sosial terhadap Orientasi

Kewirausahaan pada pengusaha UKM Kerajinan Kayu di Provinsi Bali.

2 Untuk menganalisis pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja

Usaha pada pengusaha UKM Karajinan Kayu di Provinsi Bali.

3 Untuk menganalisis pengaruh Modal Sosial terhadap Kinerja Usaha pada

pengusaha UKM Kerajinan Kayu di Provinsi Bali.

4 Untuk menganalisis pengaruh Orietasi Kewirausahaan yang dimediasi oleh

Biaya Transaksi terhadap Kinerja Usaha pada pengusaha UKM Kerajinan

Kayu di Provinsi Bali.

5 Untuk menganalisis pengaruh Modal Sosial yang dimediasi oleh Biaya

Transaksi, terhadap Kinerja Usaha pada pengusaha UKM Kerajinan kayu

di Provinsi Bali.

6 Untuk menganalisis pengaruh Modal Sosial yang dimediasi Orientasi

Kewirausahaan terhadap efisiensi Biaya Transaksi pada pengusaha UKM

Kerajinan Kayu di Provinsi Bali.

26

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian ini adalah berupa dukungan terhadap

konsep Ekonomi Kerakyatan di Indonesia, yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD

1945, dengan konsekuensi diterapkannya pola perekonomiam yang disusun

sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, sehingga amanat konstitusi

tersebut menjadi lebih membumi dan dapat dilestarikan. Dan untuk Provinsi Bali

khususnya, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menanamkan pola Orientasi

Kewirausahaan kepada masyarakat pengusaha UKM yang bergerak pada industri

kerajinan kayu, untuk lebih kreatif, inovatif, proaktif mendasarkan pola usahanya

pada aspek kebersamaan, kejujuran, saling membantu, dan mengedepankan nilai

kebersamaan.

Secara lebih spesifik manfaat yang dapat diberikan oleh hasil penelitian

ini, yang lazim disebut manfaat teoritis atau manfaat keilmuan dan manfaat

praktis, yaitu:

1. Sebagai manfaat teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di

bidang Ilmu Ekonomi Kelembagaan terutama tentang permodelan

kausalitas tentang aspek; modal sosial, orientasi kewirausahaan, efisiensi

biaya transaksi terhadap kinerja usaha, pada UKM Kerajinan kayu.

2. Penelitian ini masih bersifat eksploratif (dalam taraf pengembangan),

sehingga secara teoritis juga diharapkan akan dapat memberikan dasar

informasi kepada peneliti berikutnya untuk melakukan kajian yang lebih

mendalam dengan pendekatan-pendekatan yang lebih representatif

27

terutama tentang peranan modal sosial, orientasi kewirausahaan, biaya

trasaksi, dan kinerja usaha sebagai konsep dasar yang ikut menentukan

keberhasilan pembangunan ekonomi suatu masyarakat.

3. Sebagai manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi

masukan dalam rangka memperluas wawasan yang dapat memperkaya

strategi dan taktis untuk melakukan kebijakan yang tepat, terutama

tentang kontribusi modal sosial, orientasi kewirausahaan, efisiensi biaya

transaksi, yang dapat meningkatkan kinerja usaha, sehingga perusahaan

dapat bersaing dengan harga yang lebih murah. Kesanggupan tampil

sebagai perusahaan yang unggul dalam kepemimpinan biaya, adalah

modal dasar untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan

keunggulan bersaing di pasar.

4. Secara praktis pula, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi

sumbangan pemikiran kepada para pelaku UKM di seluruh

Kabupaten/kota di Provinsi Bali, tentang peranan dan manfaat modal

sosial yang dalam hal ini; saling percaya antar sesama pelaku usaha, saling

membantu dan bekerjasama, hubungan/jaringan antar sesama pelaku

usaha, kelekatan antar sesama pelaku usaha yang dibimbing oleh norma-

norma formal dan informal yang sudah diakui sebagai tradisi yang

diturunkan dari nilai-nilai agama akan sangat membantu dalam

menciptakan efisiensi yang akhirnya muncul sebagai pendukung

terciptanya keunggulan bersaing bagi UKM Kerajinan Kayu di Provinsi

Bali.

28

5. Terbukanya orientasi kewirausahaan; yang muncul dalam bentuk perilaku

lebih berani mengambil resiko, lebih kreatif dalam melakukan inovasi dan

berperilaku proaktif dalam usaha mencari input produksi, informasi pasar

dan perluasan pasar bagi pelaku UKM di Provinsi Bali juga merupakan

manfaat praktis dari hasil penelitian ini. Terbentuknya anutan ‘nilai

kebersamaan’ dalam komunitas UKM di Provinsi Bali yang diharapkan

dapat menghasilkan pedomam tentang tata aturan melakukan usaha, yang

tidak hanya dapat melihat sesuatu yang kasat mata saja sebagai norma

yang membimbing perilaku dalam berusaha, tetapi merupakan rangkuman

serangkaian nilai agama yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang dapat

diakui sebagai konsep‘jaringan sosial kewirausahaan’yang berbasis

‘Budaya Bali’ , terutama bagi pengusaha yang bergerak pada UKM

Kerajinan Kayu di Provinsi Bali.