1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Desentralisasi pemerintah daerah dipandang dalam konteks keseluruhan pemerintahan, menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi masyarakat lokal. Manfaat pemerintah daerah itu baru akan nampak bila pemerintah daerah mampu mengatur penyediaan barang publik sesuai dengan selera dan preferensi masyarakat lokal didalam pengelolaannya. Untuk itu sejumlah ahli di bidang pemerintahan berpendapat bahwa dengan pemberian otonomi daerah maka pemerintah daerah harus diberi kekuatan yang memadai dari sisi pengelolaan pajak daerah agar mampu membiayai tanggung jawab pengeluaran mereka, dan tidak berkepanjangan bergantung pada hibah dari pemerintah pusat (Peter, 2006). Dalam pembicaraan pemerintah daerah para ahli di bidang pemerintahan bahkan senantiasa merujuk pada tiga nilai dasar yang dapat memenuhi struktur pemerintahan daerah, yakni: a) otonomi : di sini alasan yang dikemukakan adalah bahwa keberadaan pemerintahan daerah akan mampu mencegah konsentrasi kekuasaan politik berlebihan, yang kemungkinan terjadi perbedaan pilihan politik di lokasi berbeda, b ) demokrasi : di sini alasan yang dikemukakan adalah bahwa pemerintahan daerah dapat diharapkan mampu mendorong setiap warga keterlibatan aktif dalam pemerintahan, c ) efektivitas : di sini alasan yang dikemukakan adalah bahwa struktur pemerintahan daerah yang efisien mampu menyediakan berbagai layanan sesuai dengan kebutuhan daerah.
21
Embed
BAB I PENDAHULUAN - sinta.unud.ac.id BAB I.pdf · pemerintahan hampir beragam dan universal, serta fakta ... Sementara itu PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang ... tingkat kemandirian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Desentralisasi pemerintah daerah dipandang dalam konteks keseluruhan
pemerintahan, menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi masyarakat lokal.
Manfaat pemerintah daerah itu baru akan nampak bila pemerintah daerah mampu
mengatur penyediaan barang publik sesuai dengan selera dan preferensi
masyarakat lokal didalam pengelolaannya. Untuk itu sejumlah ahli di bidang
pemerintahan berpendapat bahwa dengan pemberian otonomi daerah maka
pemerintah daerah harus diberi kekuatan yang memadai dari sisi pengelolaan
pajak daerah agar mampu membiayai tanggung jawab pengeluaran mereka, dan
tidak berkepanjangan bergantung pada hibah dari pemerintah pusat (Peter, 2006).
Dalam pembicaraan pemerintah daerah para ahli di bidang pemerintahan
bahkan senantiasa merujuk pada tiga nilai dasar yang dapat memenuhi struktur
pemerintahan daerah, yakni: a) otonomi : di sini alasan yang dikemukakan adalah
bahwa keberadaan pemerintahan daerah akan mampu mencegah konsentrasi
kekuasaan politik berlebihan, yang kemungkinan terjadi perbedaan pilihan politik
di lokasi berbeda, b ) demokrasi : di sini alasan yang dikemukakan adalah bahwa
pemerintahan daerah dapat diharapkan mampu mendorong setiap warga
keterlibatan aktif dalam pemerintahan, c ) efektivitas : di sini alasan yang
dikemukakan adalah bahwa struktur pemerintahan daerah yang efisien mampu
menyediakan berbagai layanan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2
Selama sebelum ada pemerintahan daerah ini, penekanan nilai-nilai dasar
yang dimaksudkan di atas itu berbeda-beda dan bervariasi dari waktu ke waktu.
Kondisi tersebut dibuktikan melalui laporan yang dipersiapkan oleh L.J Sharpe
(Pawel, 2003) untuk Komite Keuangan Pemerintah Daerah di Inggris – Layfeld.
Menurut L.J Sharpe sejak tahun 1960-an nilai efektivitas dalam pemerintahan
daerah lebih mendominasi dan dikawal seperti sekarang, sementara penekanan
nilai otonomi dan demokrasi diprioritaskan setelah periode itu. Itulah yang
menjadi penyebab sistem demokrasi nampak tidak begitu berkembang dengan
baik selama periode itu.
Nilai efektifitas yang ditekankan dalam pemerintahan daerah
memungkinkan pengambil keputusan dalam desentralisasi lebih dekat dengan
hasil keputusan mereka, bahkan juga terbantu dalam memprediksi efek atas
keputusan yang harus mereka buat dan lebih lanjut keputusan yang dibuat itu
mendukung alokasi sumber daya secara efektif. Pemerintahan daerah
memungkinkan persaingan yang lebih baik atas kebijakan yang dibuat dengan
preferensi dan kondisi lokal. Efektivitas mendapat dukungan baik obyektif dan
subyektif (kebijakan yang lebih dekat dengan preferensi pemilih) bahkan dapat
dilihat sebagai contoh positif dari berbagai solusi dalam mempromosikan inovasi
dan difusi (pembauran). Pemerintahan daerah adalah fitur dari semua negara
anggota Uni Eropa hingga sekarang, meskipun diantara negara-negara tersebut
banyak memiliki perbedaan. Alasan menonjol yang perlu dicatat bahwa
keberadaan pemerintah daerah adalah sebagai sebuah solusi atas masalah yang
terkait dengan barang publik lokal. Sementara banyak barang publik selain
3
pertahanan nasional, seperti; taman lokal, penerangan jalan dan batas geografis
yang dimiliki daerah dimanfaatkan sangat terbatas oleh pemerintah daerah.
Keuntungan utama yang dipetik dari keberadaan pemerintahan daerah
yaitu ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat lokal dimungkinkan untuk
disesuaikan dengan mengikuti selera dan preferensi warga setempat. Alex (1945)
menyatakan bahwa berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
lokal dapat saja tidak sesuai dengan apa yang disediakan oleh pemerintah secara
terpusat. Namun demikian di negara-negara dengan legislator yang sangat terpusat
wajib memberikan keseragaman karakter pada hukum, walaupun tidak selalu
sesuai dengan keragaman kabupaten dan adat. Oates (1972) secara resmi
mengungkap bahwa desentralisasi amat menguntungkan bagi pemerintah daerah,
dengan memberi pernyataan yang dipaparkan sebagai berikut. Untuk barang
publik – seperti konsumsi masyarakat secara keseluruhan di suatu bagian
geografis – sejumlah barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah di
wilayah yurisdiksi masing-masing, selalu lebih efisien (atau setidaknya efisien)
daripada disediakan oleh pemerintah pusat yang memberikan sejumlah barang dan
jasa tertentu dan seragam di semua wilayah hukum. Menurut Oates (2005)
implikasi rancangan yurisdiksi dari pemerintah daerah haruslah didasarkan pada
struktur barang publik lokal yang bermanfaat bagi daerah.
Menurut Brian (2009) keuangan pemerintah daerah ini ditinjau dari latar
belakang tren global yang terjadi akhir-akhir ini, haruslah lebih terarah ke
desentralisasi sektor publik seperti yang terjadi di banyak negara. Tren ini
didorong oleh berbagai kekuatan ekonomi, politik dan sosial, bahkan tidak sedikit
4
upaya untuk memenuhi perbedaan kebutuhan lokal dan regional di banyak negara
maju dan berkembang, serta mengatasi kegagalan negara transisi yang terpusat di
negara sosialis. Sebagai konsekuensi dari tren ini, perlu kesepakatan besar dari
upaya yang diarahkan pada sistem pemerintahan desentralisasi dalam merancang
masalah keuangan yang efisien dan adil. Namun, dihampir semua kasus, tanggung
jawab desentralisasi untuk tingkatan pemerintahan yang lebih rendah terutama
pemerintah daerah, belum disertai dengan desentralisasi yang sesuai dengan
dukungan kemampuan keuangan. Kecukupan finansial bagi pemerintah daerah
yang tidak hanya membutuhkan kekuatan tambahan untuk memungut pajak
daerah, tetapi juga kebebasan untuk menentukan biaya lokal dan sumber-sumber
pendapatan lokal lain. Konsekuensi utama dari kegagalan pemerintah nasional
untuk mendesentralisasikan kapasitas fiskal telah memperparah krisis dalam
keberlanjutan keuangan dibanyak sistem pemerintah daerah, terutama kota
pedesaan.
Brian (2009) juga menyatakan bahwa alasan spesifik kesulitan finansial
yang muncul dalam sistem pemerintah daerah antara negara-negara berbeda, serta
antara yurisdiksi pemerintah daerah di suatu negara yang juga berbeda, secara
umum dapat ditelusuri dan dikembalikan melalui kedua faktor umum berikut.
a) Pertama, ketidakseimbangan fiskal vertikal yang ada dalam sistem
pemerintahan hampir beragam dan universal, serta fakta menunjukkan
pengumpulan pendapatan pajak yang besar biasa dilakukan oleh
pemerintah nasional, bahkan melebihi persyaratan pengeluaran lembaga
pemerintahan pusat. Alasan utama yang dikemukakan adalah
5
ketidakseimbangan struktur fiskal yang ada bertumpu pada pemungutan
pajak berskala ekonomi besar. Menurut Brian (2009) karena Pemerintah
pusat memiliki kebutuhan yang berlebihan dibandingkan dengan
pendapatan dan sebaliknya, ini berarti kebutuhan untuk transfer fiskal
antara tingkatan pemerintahan pun menjadi berbeda. Untuk mengatasi hal
itu Brian (2009) menganjurkan tiga jalan yang mungkin dapat digunakan,
yakni: sharing pajak, transfer keuangan dari pusat dan/atau pemerintah
provinsi, dan melimpahkan kekuasaan pajak. Ketiga cara itu memperjelas
bahwa jika sejumlah dana yang ditransfer ke pemerintah daerah melalui
tiga metode tersebut tidak memadai, maka masalah keuangan akan
dikembangkan di pemerintahan lokal bilamana penyediaan layanan saat ini
harus dipertahankan. Hal ini sangat relevan dalam situasi di mana fungsi
tambahan ditransfer ke pemerintah daerah tanpa penyertaan dana
tambahan, sebagai akibat dari kebijakan desentralisasi.
b) Kedua, persoalan yang sama dengan ketidakseimbangan fiskal vertikal,
yakni kebanyakan sistem pemerintahan juga menunjukkan