· Web viewNOMOR : 07 TAHUN 2009. T E N T A N G. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. KOTA PAYAKUMBUH. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. WALIKOTA PAYAKUMBUH,

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUHNOMOR : 07 TAHUN 2009

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJAPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka

meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu pengembangan yang antisipatif terhadap prinsip-prinsip efesien dan efektivitas pengelolaan Perusahaan

1

Daerah Air Minum Kota Payakumbuh;

b. bahwa dengan ditetapkannya beberapa ketentuan yang menyangkut dengan PDAM oleh Pemerintah Pusat, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang ada pada PDAM Kota Payakumbuh;

c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Nomor 03 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Nomor 05 Tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Payakumbuh sudah tidak sesuai

2

dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan

3

Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

4

2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan

5

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02).

Dengan persetujuan bersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUHdan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAYAKUMBUH.

6

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh;

5. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh yang selanjutnya disebut dengan PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Type B yang bergerak

7

dalam bidang Pelayanan Air Bersih dan Air Minum;

6. Pembina adalah Pembina PDAM yang terdiri dari Walikota dan Wakil Walikota;

7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Payakumbuh;

8. Pejabat Daerah adalah Unsur Pejabat Pemerintah Daerah;

9. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh;

10. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kota Payakumbuh yang diangkat dan berhentikan oleh Direktur;

11. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya telah diakreditasi;

12. Akreditasi adalah Surat pengakuan resmi yang diberikan kepada lembaga pendidikan oleh Badan yang berwenang setelah mengadakan pemeriksaan terhadap lembaga tersebut;

8

13. Jasa Produksi adalah Bagian laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai Jasa Produksi;

14. Anak adalah Anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

15. Dapenma Pamsi adalah Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia;

16. Uang Jasa adalah Uang yang dapat diterima oleh Dewan Pengawas;

17. Promosi adalah Alih Tugas dari pelaksana kesuatu jabatan atau dari jabatan ke jabatan yang setingkat lebih tinggi;

18. Rotasi adalah Alih Tugas dari satu jabatan ke jabatan yang setingkat atau alih tugas atara pelaksana;

19. Demosi adalah Alih Tugas berupa penurunan jabatan atau penundaan kenaikan gaji berkala bagi pegawai yang terbukti melakukan

9

perbuatan melanggar peraturan yang berlaku di PDAM;

20. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang bekerja di PDAM berdasarkan sistem kerja jangka pendek;

21. Calon Pegawai adalah Pegawai yang masih dalam tahap percobaan, pegawai yang karena faktor ijazah dan atau usia yang diangkat menjadi pegawai tetap;

22. Gaji adalah Gaji Pokok ditambah Tunjangan Keluarga;

23. Air Bersih adalah Air yang memenuhi standar sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/1990;

24. Air Minum adalah Air yang memenuhi standar sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002.

BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

10

Bagian PertamaKedudukan

Pasal 2

(1) PDAM adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Payakumbuh dibidang Pengelolaan Air Minum untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya.

(2) PDAM dipimpin oleh satu orang Direktur yang dibantu oleh tiga orang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

(3) Direktur diangkat dan diberhentiklan oleh Walikota.

Bagian KeduaTugas Pokok

Pasal 3

PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air bersih untuk memberikan

11

pelayanan air bersih dan air minum kepada pelanggan.

Bagian KetigaFungsiPasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok PDAM mempunyai fungsi menyelenggarakan kepentingan umum dibidang air bersih dan air minum, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip perusahaan sebagai berikut :1. Pelayanan umum/jasa;2. Ikut menyelenggarakan kepentingan umum;3. Meningkatkan pendapatan dan memupuk laba;4. Memberikan kontribusi kepada PAD.

BAB IIIORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian PertamaOrgan

Pasal 5

12

Organ PDAM Kota Payakumbuh terdiri dari :1. Walikota selaku Pemilik Modal dan Pembina.2. Dewan Pengawas.3. Direktur.

Paragraf PertamaPembina

Tugas dan WewenangPasal 6

(1) Pembina mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan terhadap Direktur dan Dewan Pengawas yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan PDAM Kota Payakumbuh;

(2) Pembina mempunyai wewenang memberi peringatan dan sanksi kepada Direktur dan Dewan Pengawas yang tidak menjalankan kebijakan yang telah digariskan.

Paragraf Kedua13

Dewan Pengawasalinea 1

PengangkatanPasal 7

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :

a. 1 (satu) orang Pejabat Daerah yang bertugas dilingkungan Pemerintah Daerah;

b. 1 (satu) orang yang mempunyai kemampuan profesional dibidang perairminuman atau mantan unsur pimpinan PDAM;

c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat konsumen, yaitu tokoh masyarakat yang menjadi pelanggan PDAM yang mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum yang memenuhi syarat.

14

(3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Lulus tes yang diadakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota;

b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota dan Wakil Walikota atau dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

c. Batas usia maksimal 65 tahun;

(4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari Walikota.

(5) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

15

(6) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas, dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan ketentuan :a. Jumlah keanggotaan sekretariat disesuaikan

dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota maksimal 3 (tiga) orang.

b. Honorarium anggota sekretariat dibebankan kepada Anggaran PDAM Kota Payakumbuh.

Pasal 8

Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut :a. Ketua

merangkap Anggota dijabat oleh Pejabat Daerah;

b. Sekretaris merangkap Anggota;

c. Anggota.

Pasal 9

16

(1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan apabila Anggota Dewan Pengawas tersebut terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan mampu memberikan pendapat serta saran kepada Walikota, sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat;

alinea 2Tugas dan Wewenang

Pasal 10

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

17

a. Mengawasi pelaksanaan tugas Direktur.

b. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota.

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur.

d. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM.

e. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.

f. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

18

g. Memberikan laporan setiap triwulan kepada Walikota atas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

h. Memberikan dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (Bussines Plan/Corporate Plan) dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

(2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

b. Memeriksa Direktur yang diduga melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

c. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara,

19

rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Walikota.

alinea 3Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 11

(1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :a. Uang Jasa.b. Jasa Produksi. danc. Penghasilan lain yang syah

dari perusahaan.

(2) Uang Jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketua Dewan Pengawas, menerima Uang Jasa sebesar 45% dari Gaji Direktur.

20

b. Sekretaris Dewan Pengawas, menerima Uang Jasa sebesar 40% dari Gaji Direktur.

c. Anggota Dewan Pengawas, menerima Uang Jasa sebesar 35% dari Gaji Direktur.

(3) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diberikan kepada dewan Pengawas setiap tahun apabila PDAM memperoleh laba.

alinea 4Pemberhentian

Pasal 12

(1) Dewan Pengawas berhenti karena :a. Masa jabatannya berakhir.

danb. Meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :

a. Permintaan sendiri.

21

b. Reorganisasi.c. Kedudukan sebagai

Pejabat Daerah telah berakhir.d. Mencapai batas usia

65 tahun.e. Tidak dapat

melaksanakan tugas.f. Melakukan tindakan

yang merugikan PDAM. dang. Melakukan tindakan

atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.

(3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan

22

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf f dan huruf g, diberhentikan sementara oleh Walikota.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemberhentian sementara batal demi hukum.

(3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Anggota Dewan

23

Pengawas tersebut tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf KetigaDirekturalinea 1

PengangkatanPasal 15

(1) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur dibawah pengawasan Dewan Pengawas.

(2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 tahun.

24

(3) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 tahun.

(4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 tahun.

(5) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direktur terdiri dari :a. Persyaratan umum

1. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S1).

2. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun bagi yang berasal dari luar PDAM yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.

3. Lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang

25

telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah.

4. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM.

5. Bersedia bekerja penuh waktu.

6. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar. dan

7. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Walikota.

b. Persyaratan Khusus.Persyaratan bagi Calon Direktur yang berasal dari dalam lingkungan PDAM, pernah menduduki jabatan setingkat Kepala Bagian.

26

(6) Calon Direktur yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas dan diusulkan kepada Walikota untuk diangkat menjadi Direktur.

(7) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

(1) Masa jabatan Direktur satu kali periode selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan apabila Direktur tersebut terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

27

(3) Bagi Direktur yang berasal dari PDAM :a. Pada saat diangkat menjadi Direktur ,

kepesertaan Asuransi Pensiunnya dilanjutkan dengan Perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) baru sebagai Direktur.

b. Apabila setelah habis masa jabata sebagai Direktur, yang bersangkutan masih berusia dibawah 56 tahun, dapat memilih untuk :1. Berhenti sebagai pegawai dengan

mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tetap menjadi pegawai PDAM dengan status sebagai Tenaga Ahli Direktur sampai batas usia pensiun dengan mendapat penghasilan maksimal sebesar penghasilan tertinggi pegawai.

Pasal 17

28

(1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap yaitu :a. Jabatan struktural atau fungsional pada

instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta.

c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM. dan/atau

d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

alinea 2Tugas dan Wewenang

Pasal 18

(1) Tugas Direktur adalah sebagai berikut :

29

a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM.

b. Merencanakan dan menyusun program kerja PDAM tahunan dan lima tahunan.

c. Penyusunan program kerja tahunan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku.

d. Membina pegawai.

e. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM.

f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

g. Melaksanakan kegiatan Teknik PDAM.

h. Mewakili PDAM baik didalam dan diluar pengadilan.

i. Menyampaikan laporan berkala (bulanan) mengenai seluruh kegiatan termasuk laporan kegiatan yang terdiri dari

30

Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan dengan ketentuan :1. Laporan kegiatan tahunan hasil audit

akuntan negara disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Walikota.

2. Apabila laporan keuangan tersebut telah disyahkan oleh Walikota, maka Direktur dan Dewan Pengawas bebas dari pertanggungjawaban pengelolaan PDAM pada tahun yang bersangkutan.

(2) Wewenang Direktur adalah sebagai berikut :

a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai.

b. Menetapkan penghasilan pegawai dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

c. Mengusulkan untuk mengangkat tenaga ahli baik dari dalam dan

31

atau dari luar PDAM sesuai kebutuhan kepada Walikota.

d. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur.

e. Mengusahakan dan menandatangani pinjaman setelah dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Walikota.

f. Menandatangani perjanjian dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direktur menyampaikan Laporan Keuangan kepada Ketua Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan.

32

(2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai dengan peraturan perundang-unudangan yang berlaku.

alinea 3Penghasilan dan Hak-hak Direktur

Pasal 20

Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan, jasa pengabdian dan jasa produksi.

Pasal 21

(1) Gaji sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ditetapkan maksimal 2½ (dua setengah) kali penerimaan gaji tertinggi pegawai di PDAM.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 terdiri dari :a. Tunjangan Kesehatan.b. Tunjangan Perumahan.

33

c. Tunjangan Kemahalan.d. Tunjangan Sandang.e. Tunjangan Perusahaan. danf. Tunjangan lainnya.

(3) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 diberikan setiap tahun.

(4) Besarnya tunjangan, imbalan kerja dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 22

(1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PDAM.

34

(2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

alinea 4Cuti

Pasal 23

(1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari

kerja.

35

b. Cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap kali masa jabatan.

c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari.

d. Cuti sakit sesuai dengan Surat Keterangan Dokter.

e. Cuti bersalin bagi Direktur wanita.

(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Selama menjalankan cuti Direktur mendapat penghasilan penuh dari PDAM.

alinea 5Pemberhentian

Pasal 24

36

(1) Direktur berhenti karena :a. Masa jabatannya berakhir.b. Meninggal dunia.

(2) Direktur diberhentikan karena :a. Permintaan sendiri.b. Reorganisasi.c. Melakukan tindakan yang

merugikan PDAM.d. Melakukan tindakan atau

bersikap bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.

e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun. dan

f. Tidak dapat menjalankan tugasnya.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

37

Pasal 25

(1) Direktur yang diduga melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf c dan d, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 26

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh

38

Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai bahan bagi Walikota untuk memberhentikan atau merehebilitasi.

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Direktur tersebut tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

alinea 6

39

Penunjukan Pejabat SementaraPasal 27

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

40

tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Bagian KeduaKepengurusan

Pasal 28

Perusahaan Daereah Air Minum Kota Payakumbuh mempunyai Struktur Organisasi Kepengurusan sebagai berikut :1. Unsur Pimpinan.2. Unsur Pembantu Pimpinan.

Pasal 29

(1) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud angka 1 pasal 28 adalah Direktur.

(2) Unsur Pembantu Pimpinan sebagaimana dimaksud angka 2 pasal 28 adalah Kepala Bagian yang terdiri dari :

41

Kepala Bagian Adm & Keuangan, yang membawahi :

Sub Bagian Pembukuan & Rekening.Sub Bagian Kas & Penagihan.Sub Bagian Perencana Keuangan.Sub Bagian Administrasi & Kepegawaian.Kepala Bagian Teknik, yang membawahi :Sub Bagian Perencanaan Teknik.Sub Bagian Distribusi & Pengembangan.Sub Bagian Produksi.Sub Bagian Perawatan.Kepala Bagian Pelayanan Langganan, yang

membawahi:Sub Bagian Pelayanan & Perlindungan

Langganan.Sub Bagian Penyuluhan & Pemasaran.Sub Bagian Pembacaan Meter Air.

Paragraf PertamaTugas Pokok Dan Fungsi

Alinea 1

42

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan

Pasal 30

(1) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Perusahaan dan Administrasi Keuangan Perusahaan dengan ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab meliputi pelaksnaan Urusan Perencana Program dan Evaluasi, Kepegawaian, Keuangan serta Pembinaan Organisasi dan tata Laksana, Pelaksana, Pengelola Urusan Umum, Perlengkapan, Pengadaan, Surat menyurat dan Kearsipan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi :a. Menetapkan kebijakan dalam

Pengaturan Organisasi dan Tata Laksana

43

serta mengelola Urusan Umum, Surat menyurat dan Kearsipan.

b. Melaksanakan, menyelenggarakan, membina Administrasi Keuangan, Kepegawaian serta Rumah Tangga perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.

c. Melaksanakan Likuiditas, Solvabilitas, Untabilitas dan Stabilitas Keuangan Perusahaan.

d. Mengawasi keamanan, ketelitian dan kebenaran Data Pembukuan seluruh Aktiva dan Pasiva.

e. Mengendalikan atas pelaksanaan fungsi penyimpanan, pembukuan dan fungsi keuangan secara efesien dan efektif.

(3) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

44

alinea 2Kepala Bagian Teknik

Pasal 31

(1) Kepala Bagian Teknik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Perusahaan dibidang Teknik, yang meliputi kelancaran Produksi dan Distribusi Air Minum, pemeliharaan serta pemanfaatan hasil produksi melalui sambungan rumah /Hydran Umum dan lain-lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Teknik mempunyai fungsi :a. Menetapkan kebijakan dan

memimpin semua kegiatan yang berhubungan dengan operasi serta

45

pemeliharaan Unit Produksi, Unit Distribusi dan Unit Perencanaa.

b. Memberikan keputusan untuk penyelesaian yang bersifat prinsipil dalam Bidang Teknik.

(3) Kepala Bagian Teknik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

alinea 3Kepala Bagian Pelayanan Langganan

Pasal 32

(1) Kepala Bagian Pelayanan Langganan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Perusahaan dibidang Pelayanan Langganan, yang menjadi tanggung jawab meliputi Pelayanan kepada Masyarakat, Melakukan Penyuluhan, Mengawasi Kebenaran Pencatatan Meter Air, Memeriksa Perhitungan Konsumsi Air Minum, serta Menindak setiap Pelanggaran

46

yang terjadi dilapangan yang dilakukan oleh konsumen atau bukan konsumen.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pelayanan Langganan mempunyai fungsi :a. Melaksanakan

penyelenggaraan dan pengawasan Urusan Pelayanan Langganan.

b. Memberikan Pengendalian Penyuluhan kepada masyarakat mengenai Pemakaian Air secara ekonomis.

c. Mengawasi Pelayanan dan Kebenaran Pencatatan meter air dan perhitungan rekening air.

(3) Kepala Bagian Pelayanan Langganan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 33

47

(1) Masing-masing Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya wajib menggunakan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Simplementasi dan Singkronisasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, 31 dan 32, masing-masing Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Direktur secara Hirarkis.

Paragraf KeduaPengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 34

(1) Pengangkatan dan Pemberhentian Personil dalam Jabatan Direktur dan Kepala Bagian dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dengan suatu Keputusan.

(2) Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk Direktur terhitung sejak tanggal pelantikan dan untuk selain Direktur, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

48

(3) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan keahlian dalam tugas kerja dan akuntabilitas kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian KetigaKepegawaian

Paragraf PertamaKedudukan Pegawai

Alinea 1Nilai Pegawai

Pasal 35

Pegawai merupakan salah satu sumber daya Perusahaan yang paling bernilai dan merupakan unsur aparatur dan pelaksana Perusahaan yang dengan penuh kesetiaan, ketaatan dan loyalitas mengabdi kepada kepentingan Perusahaan.

alinea 249

Status KepegawaianPasal 36

Status Kepegawaian terdiri dari :1. Calon

Pegawai.2. Pegawai

Tetap.3. Pegawai

Kontrak.

alinea 3Pembatasan Hubungan Keluarga

Pasal 37

Apabila terjadi ikatan suami/istri antara pegawai, maka salah satu darinya (karyawati) dianggap status lajang.

Paragraf KeduaPengadaan Pegawai

alinea 1Pemenuhan Formasi

50

Pasal 38Pemenuhan kebutuhan pegawai ditetapkan berdasarkan formasi perusahaan, persyaratan umum yang harus dipenuhi Calon Pegawai adalah sebagai berikut :a. Warga Negara Indonesia.b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas)

tahun dan maksimal pada saat pengangkatan sebagai Calon Pegawai untuk :1. SLTA dan DIPLOMA III (D3) berusia 30

(tigapuluh) tahun.2. Strata Satu (S1) dan Pasca Sarjana berusia

35 tahun.a. Tidak pernah dihukum penjara

berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.

51

c. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi pemerintah atau swasta.

d. Mempunyai Ijazah SMA/SMK atau sederajat, Diploma, Sarjana atau Pasca Sarjana.

e. Berkelakukan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

f. Berbadan Sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

g. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaan lain.

h. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direktur.

alinea 2Permintaan dan Pengadaan Pegawai

Pasal 39

(1) Permintaan dan Pengadaan Pegawai dari setiap Bagian harus memperhatikan :

52

a. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan.b. Anggaran Pegawai.c. Pelaksanaan penerimaan pegawai

setiap bulan April dan Oktober.

(2) Setiap permintaan dan pengadaan pegawai diajukan kepada Direktur melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mengadakan seleksi penerimaan pegawai sebagai berikut :a. Seleksi Administrasi.b. Psikotes.c. Pengetahuan Umum.d. Pengetahuan Teknis.e. Kesehatan.f. Wawancara.

alinea 3Jumlah Pegawai

Pasal 40

53

(1) Jumlah pegawai disetarakan dengan jumlah pelanggan.

(2) Ratio Pegawai dengan pelanggan adalah Jumlah Pegawai x 1.000 : Pelanggan maksimal 6 (enam) orang.

alinea 4Masa Percobaan

Pasal 41

(1) Masa percobaan sebagai calon pegawai minimal 3 (tiga) bulan, maksimal 1 (satu) tahun.

(2) Dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% dari gaji Pegawai Tetap ditambah dengan penerimaan-penerimaan lainnya yang sah selain gaji.

(3) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang bersangkutan

54

diberikan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang diterima Pegawai Tetap.

alinea 5Pengangkatan Pegawai Tetap

Pasal 42

(1) Calon Pegawai diangkat menjadi Pegawai tetap setelah melalui masa percobaan.

(2) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi :a. Prestasi Kerja.b. Tanggung Jawab.c. Ketaatan.d. Kejujuran dan Integritas.e. Kerjasama.f. Kepemimpinan.

(3) Calon Pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana

55

dimaksud pada ayat (2) huruf a s/d f Pasal ini diangkat menjadi Pegawai Tetap, berdasarkan penilaian Kasubag. Umum & Kepegawaian dan atasannya.

(4) Calon Pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

(5) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

alinea 6Pegawai Kontrak

Pasal 43

(1) Dengan pertimbangan efisiensi dan kelancaran pelaksanaan tugas, Direktur dapat menerima Pegawai Kontrak sesuai kebutuhan.

56

(2) Penempatan Pegawai Kontrak diatur lebuh lanjut oleh Direktur.

BAB IVWAKTU KERJABagian Pertama

Jam KerjaPasal 44

(1) Jumlah hari kerja Perusahaan adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

(2) Jam kerja Perusahaan 8 (delapan) jam perhari dan 40 (empat puluh) jam per minggu.

(3) Dalam hal pekerjaan yang bersifat khusus, Direktur berhak mengatur hari dan jam kerja yang ditentukan lain, sesuai kebutuhan Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku menyangkut tenaga kerja.

57

Bagian KeduaKerja Lembur

Pasal 45

(1) Bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan adalah kerja lembur.

(2) Untuk kepentingan Perusahaan, dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang mendesak, Pegawai dapat ditugaskan untuk kerja lembur.

(3) Pegawai diluar pemangku jabatan yang melakukan kerja lembur berhak atas pembayaran uang lembur.

(4) Pengaturan dan perhitungan pembayaran lembur ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

58

Bagian KetigaWaktu Libur

Pasal 46

Waktu libur perusahaan adalah hari sabtu, minggu dan hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

BAB VKESELAMATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA

Bagian PertamaKeselamatan Kerja

Pasal 47

(1) Setiap Pegawai wajib menjaga keselamatan dirinya dan Pegawai lainnya serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh PDAM, serta mengikuti/memenuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan-perlindungan kerja yang berlaku.

59

(2) PDAM wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Apabila Pagawai menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan terhadap dirinya sendiri, orang lain dan atau PDAM maka yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada atasan atau melalui petugas keamanan.

(4) Pegawai wajib memelihara alat-alat keselamatan kerja dengan baik cermat sesuai dengan petunjuk-petunjuk serta wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja.

(5) Pegawai dilarang memakai atau menggunakan alat-alat perlengkapan kerja/keselamatan kerja untuk kepentingan pribadi.

Bagian Kedua

60

Perlengkapan KerjaPasal 48

(1) PDAM Wajib memberikan tanda pengenal dan pakaian dinas kepada seluruh pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlakudan wajib dipakai saat menjalankan tugas.

(2) Pegawai dengan tugas-tugas tertentu selain diberikan pakaian dinas atau pakaian kerja juga diberikan perlengkapan kerja dan wajib dipakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pakaian dinas harian Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur.

BAB VICUTI

Bagian PertamaProsedur Cuti

61

Pasal 49

(1) Pejabat yang berwenang memutus izin cuti adalah Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Setiap Pegawai yang akan melaksanakan cuti, wajib mengajukan permohonan cuti secara tertulis yang diajukan kepada Direktur Utama melalui Kepala sub bagian Umum dan prosedurnya diketahui atasannya langsung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan cuti.

(3) Pegawai yang akan melaksanakan cuti wajib melaksanakan serah terima tugas pekerjaan, berikut peralatan kerja kepada Pegawai yang akan menggantikan sebelum pelaksanaan cuti.

(4) Dalam kondisi tertentu, dengan pertimbangan kepentingan perusahaan, pejabat yang berwenang berhak merubah rencana atau menolak cuti pegawai.

62

Bagian KeduaCuti Tahunan

Pasal 50

(1) Setiap pegawai yang mengalami masa kerja minimal 1 (satu) tahun sebagai pegawai tetap, berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.

(2) Hak cuti tahunan menjadi gugur apabila oleh yang bersangkutan tidak diminta dalam jangka waktu mulai timbulnya hak cuti sampai akhir tahun kalender bersangkutan.

(3) Setiap pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit :Dengan Surat Keterangan Dokter Tidak Mengurangi Hak Cuti.Dengan Surat Keterangan Atasan maksimal 2 (dua) hari tidak mengurangi hak cuti.

63

(4) Pegawai yang menjalani cuti tahunan berhak mendapat penghasilan penuh.

Bagian KetigaCuti BesarPasal 51

(1) Cuti Besar diberikan kepada pegawai selama 1 (satu) bulan kalender setelah bekerja selama 3 (tahun) berturut-turut tanpa mengambil cuti tahunan.

(2) Perhitungan atas hak cuti besar bagi Pegawai yang telah selesai melaksanakan cuti diluar tanggungan perusahaan, dihitung mulai pegawai tersebut aktif kembali menjalankan tugasnya.

(3) Pegawai yang menjalani cuti besar berhak menerima penghasilan penuh.

Bagian KeempatCuti SakitPasal 52

64

(1) Setiap Pegawai yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

(2) Pegawai yang sakit dengan dasar Surat Keterangan Dokter harus menyerahkan surat tersebut kepada sub bagian umum personalia dengan diketahui atasannya terlebih dahulu.

(3) Pegawai yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan harus menyampaikan Surat Keterangan Dokter kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk dasar penetapan cuti sakit, cuti sakit tersebut diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan, apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk perusahaan.

(4) Pegawai yang menderita sakit selama (1) satu tahun dan belum sembuh dari penyakitnya, harus diuji kembali

65

kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk perusahaan, apabila berdasarkan hasil dari pemeriksaan tersebut :a. Belum sembuh, tetapi ada harapan

untuk sembuh dan dapat bekerja kembali, maka yang bersangkutan dibebas tugaskan dari tugas dan jabatannya serta berlaku cuti sakit paling lama 6 (enam) bulan.

b. Belum sembuh dari penyakitnya setelah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan mendapat hak-hak pegawai menurut ketentuan yang berlaku.

(5) Pegawai yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti sakit selama 1,5 (satu setengah) bulan, lamanya cuti tersebut dapat dipertimbangan berdasarkan Surat Keterangan Dokter.

(6) Pegawai yang mengalami kecelakaan selama dalam melaksanakan tugas kewajibannya yang mengakibatkan pegawai

66

tersebut perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya dan biaya pengobatannya ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

(7) Pegawai yang mengalami cuti sakit berhak menerima penghasilan penuh.

Bagian KelimaCuti Bersalin

Pasal 53

(1) Cuti persalinan pertama dan kedua pegawai wanita berhak atas cuti bersalin.

(2) Untuk persalinan yang ketiga dan seterusnya, kepada pegawai diberikan cuti tetapi tidak diberikan tunjangan perusahaan dan tunjangan kehadiran, dalam menjelang persalinan yang bersangkutan memiliki hak cuti besar, dapat digunakan cuti besar tersebut sebagai cuti persalinan.

67

(3) Lamanya cuti persalinan adalah 3 (tiga) bulan, 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan.

(4) Pegawai wanita yang akan mengajukan cuti bersalin harus mengajukan permintaan cuti bersalin secara tertulis kepada pimpinan/atasan yang berwenang memberikan cuti, disertai Surat Keterangan Dokter/Bidan yang merawatnya.

Bagian KeenamCuti Karena Alasan Penting

Pasal 54

(1) Jenis cuti karena alasan penting yaitu :a. Cuti Pernikahan/Pernikahan Yang

Utama.b. Cuti dalam hal salah seorang anggota

keluarga meninggal dunia atau sakit (Ibu, Bapak, Istri/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau Menantu).

68

c. Cuti Melaksanakan Ibadah Haji.d. Cuti karena alasan penting lainnya yang

pelaksanaannya seizin Direktur.(2) Dalam hal pegawai akan

melaksanakan pernikahan, dapat mengajukan Cuti Pernikahan lamanya 1 (satu) bulan dan harus diajukan secara tertulis serta disetujui Direktur.

(3) Dalam hal salah seorang anggota keluarga meninggal dunia yaitu kakak, istri/suami, orang tua/mertua, kakak kandung, adik kandung, pegawai dapat dispensasi lamanya maksimal 3 (tiga) hari terhitung sejak pegawai yang bersangkutan meninggalkan tugas atau pekerjaan.

(4) Cuti untuk melaksanakan Ibadah Haji diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :a. Lamanya cuti terhitung 7 (tujuh) hari

sebelum berangkat ditambah selama pelaksanaan Ibadah Haji dan ditambah 7

69

(tujuh) hari sesudah kembali tiba di tanah air.sesuai jadwal perjalanan ibadah haji dan menerima penghasilan penuh.

b. Untuk melaksanakan ibadah haji kedua dan seterusnya tidak berlaku ketentuan cuti karena alasan penting.

Bagian KetujuhCuti Diluar Tanggungan Perusahaan

Pasal 55

(1) Pegawai yang karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak, antara lain mengikuti suami dinas keluar negeri, dapat diberikan cuti diluar tanggungan perusahaan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini diberikan kepada pegawai yang telah mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun.

70

(3) Pegawai yang melakukan cuti diluar tanggungan perusahaan dibebaskan dari tugas/jabatannya dan jabatan yang kosong itu dapat segera diisi.

(4) Selama pegawai yang bersangkutan melaksanakan cuti diluar tanggungan perusahaan, tidak berhak menerima penghasilan dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai.

(5) Untuk mendapatkan cuti diluar tanggungan perusahaan, Pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian sebagai pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan memberikan alasan-alasannya.

(6) Cuti diluar tanggungan perusahaan bukan hak, oleh karena itu permintaan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

71

(7) Pegawai yang telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan perusahaan wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dan tidak berhak menuntut tugas/jabatannya sebelum yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan perusahaan.

(8) Cuti diluar tanggungan perusahaan untuk melaksanakan Ibadah Haji kedua ketiga dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut :a. Permintaan cuti tersebut tidak dapat

ditolak.b. Pegawai yang menjalankan cuti

tersebut tidak dibebaskan dari jabatannya.c. Lamanya cuti tersebut sama lamanya

dengan cuti melaksanakan ibadah haji.d. Selama menjalankan cuti tersebut tidak

menerima penghasilan dari perusahaan dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja pegawai.

72

BAB VIIPENGGAJIAN DAN TUNJANGAN

Bagian PertamaPenetapan dan Komponen Gaji

Pasal 56

(1) Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan ini diberikan gaji yang terdiri dari :a. Gaji Pokok.b. Tunjangan Keluarga.

(2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur.

Bagian KeduaTunjangan Keluarga

Pasal 57

(1) Tunjangan Keluarga terdiri dari :a. Tunjangan Istri/Suami.

73

b. Tunjangan Anak.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan kepada pegawai yang mempunyai Istri/Suami atau Anak.

(3) Bagi pegawai wanita yang suaminya PNS, TNI-POLRI dan Karyawan BUMN dan BUMD, diberikan tunjangan keluarga diluar tanggungan beras.

(4) Bagi pegawai yang suami/istri kedua-duanya bekerja di PDAM :a. Untuk suami mendapat tunjangan anak.b. Untuk istri statusnya lajang.

Bagian KetigaBesarnya Tunjangan Keluarga

Pasal 58

(1) Besarnya tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Perusahaan ini sebagai berikut :

74

a. Besarnya tunjangan keluarga istri/suami adalah 10% dari gaji pokok.

b. Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5% dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :Jumlah anak sebanyak-banyaknya dua orang.Tidak mempunyai penghasilan sendiri.Tidak menikah atau belum pernah menikah.Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh

satu) tahun.(2) Batas umur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b angka 2 Pasal ini dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak yang dimaksud melanjutkan sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Perguruan Tinggi.

Bagian KeempatPenghasilan Pegawai

Pasal 59

75

(1) Penghasilan pegawai terdiri dari :

a. Gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga (istri/suami/anak).

b. Tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya.

(2) Tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini antara lain :a. Tunjangan Kemahalan.b. Tunjangan Kesehatan.c. Tunjangan Perumahan.d. Tunjangan Sandang Pangan.e. Tunjangan Perusahaan.f. Tunjangan Jabatan.g. Tunjangan Pelaksana.h. Tunjangan Keahlian.i. Tunjangan Reprentasi.j. Tunjangan-tunjangan lain yang syah

sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

76

(3) Besarnya Tunjangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e Pasal ini yang diterima pegawai diatur lebih lanjut sebagai berikut :a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan

melalui atasan dikurangi 4% (empat persen) dan mengurangi hak cuti tahunannya.

b. Izin tidak masuk kerja dengan surat keterangan atasan tidak dikurangi tetapi mengurangi hak cuti tahunan.

c. Tidak masih kerja karena sakit :1. Dengan surat keterangan dokter tidak

dikurangi.2. Dengan surat keterangan atasan

maksimal 2 (dua) hari tidak dikurangi, dimana Surat Keterangan Atasan diserahkan ke Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian pada saat pegawai masuk kerja kembali.

d. Bagi pegawai yang melaksanakan cuti tahunan tidak dikurangi.

77

e. Bagi pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan untuk anak pertama dan kedua tidak dikurangi.

f. Bagi pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya tidak mendapat tunjangan perusahaan.

g. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas pendidikan (baik yang dibiayai perusahaan maupun pribadi) tidak dikurangi dengan catatan :1. Dilengkapi surat dari lembaga pendidikan

yang diikutinya.2. Mengajukan permohonan ijin tertulis

kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Adinistrasi dan Kepegawaian diketahui atasan langsung.

h. Keterlambatan masuk kerja kecuali ada tugas dinas :1. Tidak mengikuti apel dikurangi 1%

(satu persen).

78

2. Lebih dari 4 (empat) jam (setengah hari kerja) dikurangi 2% (dua persen).

i. Atas kebijakan Direktur pemberian tunjangan perusahaan kepada pegawai dapat dipertimbangan nilai tambah dan nilai kurangnya sebagai berikut :1. Untuk pegawai yang melakukan

kegiatan positif dan berdampak menguntungkan perusahaan dapat diberikan nilai tambah.

2. Untuk pegawai yang melakukan indispliner atau kegiatan negatif yang berdampak merugikan perusahaan dapat diberikan nilai kurang.

Bagian KelimaPajak Penghasilan

Pasal 60

Pegawai membayar pajak penghasilan atas beban perusahaan.

79

Bagian KeenamKenaikan Gaji Berkala

Pasal 61

(1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :a. Menurut daftar penilaian pelaksanaan

pekerjaan bagi yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, keputusan kerja dan kepemimpinan (bagi staf dan pimpinan cabang dengan baik).

b. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.

(2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat tersebut pada huruf a ayat (1) pasal ini, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun.

(3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat-syarat maka kenaikan

80

gaji berkala itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Bagian KetujuhKenaikan Gaji Berkala Istimewa

Pasal 62

Kepada pegawai yang menurut daftar penilaian pekerjaan menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan dan prakarsa yang baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa dengan mengajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian penghargaan itu.

BAB VIIIPEMBINAAN, PENGEMBANGAN KARIERDAN PENILAIAN PEKERJAAN PEGAWAI

Bagian PertamaPembinaan dan Pengembangan Pegawai

81

Pasal 63

(1) Pembinaan dan pengembangan pegawai merupakan segala upaya yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan, memelihara dan pengembangan kemampuan dan produktifitas kerja, meningkatkan motivasi kerja dengan disiplin Pegawai.

(2) Pembinaan dan pengembangan pegawai berdasarkan pada :a. Ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku.b. Visi dan Misi Perusahaan.c. Kodrat manusia yang selalu

ingin mengembangkan diri.

Bagian KeduaTujuan Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 64

82

Pembinaan dan pengembangan pegawai bertujuan untuk :

a. Menyiapkan pegawai yang profesional (kompeten, handal, dan dapat dipercaya).

b. Memelihara dan mengembangkan kemampuan dan produktifitas kerja.

c. Memelihara dan mengembangkan kemampuan sikap dan disiplin kerja serta loyalitas kepada perusahaan.

d. Memberikan kepastian adanya jenjang karier pegawai.

Bagian KetigaLingkup Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 65

Pembinaan dan pengembangan pegawai meliputi :1. Etika, tata tertib, dan disiplin.2. Pengetahuan, keterampilan.3. Pembinaan jasmani dan rohani.

Bagian Keempat83

Pengembangan Karier PegawaiPasal 66

(1) Setiap pegawai diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri seluas-luasnya dan mencapai karier setinggi-tingginya sesuai dengan bakat dan potensinya yang diselaraskan dengan sasaran usaha dan kebutuhan perusahaan.

(2) Jalur karier diarahkan kepada jalur struktural dan fungsional.

(3) Perusahaan menyediakan bentuk-bentuk pengembangan karier melalui pendidikan, pelatihan, magang, mutasi, kaderisasi.

Bagian KelimaMutasi

Pasal 67

(1) Direktur berwenang memutasikan pegawai dalam rangka

84

pendayagunaan tenaga kerja untuk pecapaian kepentingan organisasi dengan memperhatikan baik kepentingan PDAM dan kepentingan pegawai sesuai dengan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja.

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berupa promosi, rotasi, dan demosi.

Bagian KeenamPendidikan dan Pelatihan

Pasal 68

(1) Pendidikan dan pelatihan terdiri dari pendidikan formal dan non formal.

(2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pendidikan yang ditempuh melalui lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.

85

(3) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelatihan yang diadakan oleh instansi atau lembaga yang sesuai dengan kebutuhan dilingkungan unit kerja PDAM seperti kursus, training, lokakarya, seminar dan lain-lain.

Pasal 69

(1) Persyaratan untuk memperoleh dispensasi mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) Peraturan ini adalah :a. Pegawai PDAM.b. Membuat surat pernyataan atau surat perjanjian.

(2) Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta sikap pegawai agar dapat menunjang pelaksanaan tugas dalam memberikan jasa

86

pelayanan kepada msyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

(3) Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM untuk menunjang pengembangan karier pegawai yang bersangkutan.

Pasal 70

(1) Pegawai yang ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) peraturan ini:a. Diberikan bantuan biaya

yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

b. Pendidikan yang diikutinya sesuai dengan bidang tugasnya, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Sub Bagian atau Bagian tempat bertugas.

87

c. Lulus test yang dilaksanakan oleh PDAM dan lulus test akademik yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan atau Perguruan Tinggi.

(2) Selama mengikuti pendidikan formal, pegawai diberikan penghasilan penuh.

(3) Pegawai yang telah menyelesaikan pendidikannya berhak mendapatkan penyesuaian pangkat dan golongan sesuai dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM.

(4) Untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (3) Peraturan ini diberikan biaya perjalanan dinas ditambah dengan biaya yang ditentukan oleh penyelenggara.

Pasal 71

88

Kewajiban dan tanggungjawab pegawai yang mengikuti pendidikan formal atas biaya perusahaan :

1. Mentaati peraturan yang berlaku di PDAM serta peraturan yang berlaku di Lembaga Pendidikan atau Perguruan Tinggi yang dituju.

2. Membuat laporan tentang kemajuannya yang telah dicapai secara berkala tiap akhir semester.

3. Apabila pegawai yang dimaksud tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pegawai tesebut masih diberikan waktu untuk menyelesaikan pendidikannya dengan biaya sendiri .

4. Apabila gagal dalam mengikuti pendidikan formal atau diberhentikan dari Pihak Perguruan Tinggi, maka kepada yang bersangkutan diberikan sangsi mengembalikan

89

seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kecuali karena sakit yang berkepanjangan serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

5. Setelah selesai mengikuti pendidikan formal segera menyerahkan sertifikat dan ijizah asli untuk disimpan di PDAM.

6. Teknis pelaksanaan tugas belajar pegawai diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur .

Bagian KetujuhPelaksanaan Penilaian Pekerjaan

Pasal 72

(1) Terhadap setiap pegawai dilaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat penilai.

90

(2) Hasil penilaian pelaksaan pekerjaan Pegawai dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

(3) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur - unsur yang dinilai adalah :a. Kesetiaan.b. Prestasi Kerja.c. Tanggung Jawab.d. Ketaatan.e. Kejujuran.f. Kerjasama.g. Prakarsa.h. Kepemimpinan.

(4) Yang dimaksud dengan :a. Kesetiaan adalah kesetiaan,

ketaatan, pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

91

b. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

c. Tanggung jawab kesanggupan seseorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

d. Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku dan mentaati perintah kedinasan.

e. Kejujuran adalah ketulusan hati seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberkan kepadanya.

f. Kerjasama seorang pegawai untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan.

92

g. Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah- langkah atau melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan .

h. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok .

(5) Unsur kepemipinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf h hanya dinilai bagi pegawai yang berpangkat Pelaksana Muda Golongan B/1 keatas yang memangku suatu jabatan .

Bagian KedelapanNilai Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 73

93

(1) Nilai Pelaksanaan pekerjaan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :Amat baik = 91-100.Baik = 76-90.Cukup = 61-75.Sedang = 51-60.Kurang = 50 kebawah.

(2) Daftar penilaian Pelaksanaan pekerjaan adalah bersifat rahasia.

Bagian KesembilanPejabat Penilaian

Pasal 74

(1) Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai.

(2) Pejabat penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai yang berada dalam lingkungannya.

94

(3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Diberikan oleh Pejabat Penilai kepada pegawai yang dinilai.

(4) Apabila pegawai yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan- alasan nya kepada atasan Pejabat Penilai melalui hirarki dalam jangka waktu (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

(5) Pejabat penilai menyampaikan Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan kepada atasan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebagai berikut :

95

a. Apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampikan tanpa catatan.

b. Apabila ada keberatan dari pegawai yang nilai Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai.

(6) Atas Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya.

(7) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

(8) Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan, baru berlaku sesudah ada pengesahaan dari atasan Pejabat Penilai.

96

BAB IXKEPANGKATANBagian Pertama

Periode Kenaikan Pangkat Pasal 75

Periode Kenaikan Pangkat Pegawai PDAM Kota Payakumbuh ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.

Bagian KeduaKepangkatan dan Golongan Pegawai

Pasal 76

(1) Kepangkatan dan Golongan Pegawai diatur sebagai berikut .

97

a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1.b. Pegawai Dasar Muda Tk. I :

Golongan A Ruang 2.c. Pegawai Dasar :

Golongan A Ruang 3.d. Pegawai Dasar Tk. I : Golongan A Ruang 4.e. Pelaksana Muda :

Golongan B Ruang 1.f. Pelaksana Muda Tk. I : Golongan B Ruang 2.g. Pelaksana :

Golongan B Ruang 3.h. Pelaksana Tk. I :

Golongan B Ruang 4.i. Staf Muda :

Golongan C Ruang 1.j. Staf Muda Tk. I :

Golongan C Ruang 2.k. Staf :

Golongan C Ruang 3.l. Staf Tk. I :

Golongan C Ruang 4.

98

m.Staf Madya : Golongan D Ruang 1.

n. Staf Madya Tk. I : Golongan D Ruang 2.

o. Staf Utama Madya : Golongan D Ruang 3.

p. Staf Utama : Golongan D Ruang 4.

(2) Kepangkatan dan Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya diberlakukan untuk pegawai tetap.

Bagian KetigaPangkat Pertama

Pasal 77

(1) Pegawai diangkat dalam pangkat pertama tidak selalu didasarkan atas ijazah yang dimiliki tetapi disesuaikan dengan formasi yang ada.

99

(2) Pangkat-pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama disesuaikan dengan formasi yang ada adalah :a. Pegawai Dasar Muda

Golongan Ruang A/1, bagi mereka yang memiliki Ijazah Sekolah Dasar.

b. Pegawai Dasar Muda Satu Golongan Ruang A/2, bagi mereka yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

c. Pelaksana Muda Golongan Ruang B/1, bagi mereka yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Diploma I (DI).

d. Pelaksana Muda I Golongan Ruang B/2, bagi mereka yang memiliki Ijazah Diploma III (D3), Ijazah Akademi.

e. Staf Muda Golongan Ruang C/1, bagi mereka yang memiliki Ijazah Strata Satu (S1).

100

(3) Pangkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e Pasal ini, diberikan apabila latar belakang disiplin ilmunya sejalan dan menunjang dengan bidang tugas perusahaan.

Bagian KeempatDaftar Urut Kepangkatan

Pasal 78

(1) Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun, setiap akhir tahun.

(2) Daftar Urut Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :a. Pangkat.b. Jabatan.c. Masa Kerja.d. Latihan Jabatan.e. Pendidikan danf. Usia.

101

(3) Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan objektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai.

Bagian KelimaKenaikan Pangkat

Pasal 79

Kenaikan Pangkat Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap bulan.

Pasal 80

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 81

(1) Kenaikan Pangkat Reguler adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi

102

syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya.

(2) Kenaikan Pangkat Reguler bagi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum memiliki :a. Surat Tanda Tamat Belajar

Sekolah Dasar adalah sampai dengan Pangkat Pelaksana Muda Golongan ruang B/1

b. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Sederajat Tingkat Pertama, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 (tiga) tahun adalah sampai dengan pangkat pelaksanaan Golongan ruang B/3.

c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru 3 (tiga) tahun adalah sampai dengan Pangkat Staf Muda Tingkat I Golongan Ruang C/2.

d. Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah Diploma III Politeknik adalah

103

sampai dengan Pangkat Staf Golongan Ruang C/3.

e. Ijazah Sajana, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, adalah sampai dengan Pangkat Staf Tingkat I Golongan Ruang C/4.

Pasal 82

Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan setiap sekali pangkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan :1. Telah 4 (empat)

tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik.

2. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai cukup.

Pasal 83

104

(1)Pangkat yang diberikan kepada Pegawai yang memangku jabatan strukturil tertentu dan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan.

(2)batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan jabatan yang bersangkutan.

Pasal 84

Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :1. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang

dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik, dengan

105

ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

Pasal 85

(1) Pegawai yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud pasal 84 tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :a. Sekurang-kurangnya telah 2

(dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan sekurang-kurangnya telah satu tahun memangku jabatan yang bersangkutan dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan serta penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik

106

dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

(2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 86

Kenaikan pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa.

Pasal 87

Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa, dapat diberikan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :1. Menunjukkan prestasi

kerja luar biasa baiknya secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia

107

nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direktur.

2. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.

3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

4. Masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi jabatan yang dipangku oleh pegawai yang bersangkutan.

Bagian KeenamPengangkatan Pejabat

Pasal 88

(1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan kualitas kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagai Pegawai Tetap.

108

(2) Pengangkatan pegawai dalam satu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan ini.

(3) Tenaga honorer, tenaga kontrak dan pegawai dalam masa percobaan tidak dapat menduduki jabatan.

(4) Jenjang Pangkat Jabatan untuk Unsur Pimpinan adalah :a. Direktur, disamakan dengan

Eselon III.a, Pangkat Awal Staf Tk.I, Golongan C/4, Pangkat Lanjutan Staf Madya, Golongan D/1, Pangkat Tertinggi Staf Madya Tk.I, Golongan D/2.

b. Kepala Bagian, disamakan dengan Eselon III.b, Pangkat Awal Staf, Golongan C/3, Pangkat Lanjutan Staf Tk.I, Golongan C/4, Pangkat Tertinggi Staf Madya, Golongan D/1.

109

c. Kepala Sub Bagian, disamakan dengan Eselon IV.a, Pangkat Awal Staf Muda Tk.I, Golongan C/2, Pangkat Lanjutan Staf, Golongan C/3, Pangkat Tertinggi Staf Tk.I, Golongan C/4.

BAB XMASA KERJA DAN PENGHARGAAN

Bagian PertamaMasa Kerja dan Batas Usia Pensiun

Pasal 89

(1) Masa Kerja Pegawai Tetap dihitung mulai tanggal pengangkatan sampai diberlakukannya Pemutusan Hubungan Kerja atas Pegawai yang bersangkutan.

(2) Batas usia pensiun Pegawai tetap adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan jatuh pada akhir bulan setelah hari ulang tahun yang ke 56 (lima puluh enam) tahun.

110

Bagian KeduaPenghargaan Masa Kerja

Pasal 90

(1) Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus :a. Selama 27 tahun bagi yang

memiliki latar belakang pendidikan sampai dengan Diploma III (DIII).

b. Selama 22 tahun bagi yang memiliki latar pendidikan mulai dari Strata 1 (S1).

(2) Pegawai yang telah menunjukkan prestasi dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

111

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini didasarkan kepada hasil penilaian prestasi kerja yang dilihat dari DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan dalam bentuk Lencana dan 5 (lima) kali penghasilan bulan terakhir.

(4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan apabila kemampuan keuangan perusahaan memungkinkan atau tidak merugi.

Bagian KetigaPenghargaan Lainnya

Pasal 91

Pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal diberikan penghargaan dalam bentuk uang

(pesangon) yang nilainya = x Penghasilan

Bulan Terakhir.

112

Bagian KeempatPensiun dan Tunjangan Hari Tua

Pasal 92

(1) Setiap Pegawai Tetap berhak atas pensiun.

(2) Pegawai Yang Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berhak atas uang pensiun yang pengaturannya sesuai dengan peraturan Dapenma Pamsi.

Bagian KelimaSumbangan

Pasal 93

Sumbangan untuk kematian (pegawai, istri/suami, orang tua, mertua, anak pegawai), bencana alam, kecelakaan, acara khitanan, pernikahan dan melahirkan, pegawai dan keluarga pegawai diberikan sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

113

BAB XIKEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian PertamaKewajibanPasal 94

Setiap Pegawai wajib :a. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang

Maha Esa.b. Mendukung dan membela serta

mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau golongan.

d. Mematuhi/mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan.

e. Memegang teguh semua rahasia perusahaan dan rahasia jabatan.

f. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan.

114

g. Mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian.

h. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan.

j. Memelihara dan meningkatkan keutuhan kerja sama perusahaan.

k. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan sebaik-baiknya.

m. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing.

n. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

115

o. Membimbing bawahannya dalam menjalankan tugasnya.

p. Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.

q. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.

Bagian KeduaLaranganPasal 95

Setiap pegawai dilarang :a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung

atau tidak langsung merugikan Perusahaan atau Negara.

b. Menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan untuk memberi keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan perusahaan.

116

c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perusahaan dan atau Negara.

d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direktur.

e. Menyalahgunakan barang-barang atau uang, surat-surat berharga milik Perusahaan.

f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga milik perusahaan secara tidak syah.

g. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan.

117

h. Menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkut atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan.

i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.

j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

k. Bertindak selaku perantara bagi Pengusaha atau Golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Perusahaan.

l. Terlibat dalam masalah pemakaian atau pengedaran psikotropika atau sejenisnya.

m. Menjadi pengurus organisasi partai politik.

n. Melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB XII

118

PELANGGARANBagian Pertama

Jenis Pelanggaran dan Hukuman DisiplinPasal 96

(1)karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

(2)pegawai terdiri dari :a. Pelanggara

n Disiplin RinganYang termasuk kategori pelanggaran disiplin

ringan :1. Terl

ambat masuk kerja.2. Men

inggalkan tugas tanpa keterangan sebelum jam kerja berakhir.

119

3. Tidak masuk kerja tanpa alasan (maksimum 3 hari dalam kurun waktu 1 bulan).

4. tidak mematuhi peraturan-peraturan kedisiplinan lainnya yang telah ditetapkan perusahaan yang berdasarkan pertimbangan dan kewajarannya dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin ringan.

b. Pelanggaran Disiplin SedangYang termasuk kategori pelanggaran disiplin sedang :- Tidak masuk kerja tanpa alasan (maksimum 3 hari dalam

kurun waktu 1 bulan).- Melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan sehingga berakibat kerugian bagi perusahaan

yang berdasarkan pertimbangan dan

120

kewajarannya dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sedang.

c. Pelanggaran Disiplin BeratYang termasuk kategori pelanggaran disiplin

berat :1. Melakukan perbuatan

amoral atau asusila.2. Kelalaian dalam bertugas

yang mengakibatkan kerugian yang berarti bagi Perusahaan.

3. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan Perusahaan.

4. Melakukan kegiatan langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan dan atau pemerintah daerah atau melakukan

121

hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan dan atau Pemerintah Daerah.

5. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan (membocorkan rahasia perusahaan) kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa izin tertulis dari atasan/ Direktur.

6. melakukan tindakan yang melanggar/melawan norma-norma hukum yang berlaku yang mengakibatkan langsung atau tidak langsung kerugian bagi perusahaan.

(3)terdiri dari :a. Teguran

Lisan.b. Teguran

Tertulis.c. Pernyataan

Tidak Puas Secara Tertulis.

122

(4)terdiri dari :a. Penundaan

kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun.

b. Penurunan gaji pokok sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

c. Penundaan kenaikkan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(5)terdiri dari :a. Penurunan

pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

b. Pembebasan dari jabatan.

c. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai.

123

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai.

Bagian KeduaPemeriksaan

Pasal 97

(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI).

(3) Dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Satuan Pengawas Intern (SPI) dapat meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu.

124

Bagian KetigaKeberatan Atas Hukuman Disiplin

Pasal 98

(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan atas Direktur dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari mulai terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan menerima hukuman disiplin tersebut.

(2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memuat alasan-alasan dari keberatan itu.

(3) Direktur dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang ditentukan .

(4) Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Direktur.

125

(5) Terhadap keputusan yang diajukan Direktur setelah menerima Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat lagi diajukan keberatan.

Bagian KeempatPemberhentian Sementara

Pasal 99

(1) Direktur berwenang memberhentikan sementara pegawai yang ditahan oleh pihak berwajib karena disangka telah melakukan suatu pelanggaran hukuman pidana yang tidak menyangkut jabatannya.

(2) Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya penghasilannya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.

(3) Apabila setelah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib pegawai yang diberhentikan sementara ternyata tidak

126

bersalah, maka pegawai tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.

(4) Apabila setelah pemeriksaan pegawai dimaksud bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pegawai tersebut diberhentikan sedangkan penghasilan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.

Bagian KelimaPemberhentian Dengan Hormat

Pasal 100

(1)hormat karena :a. Telah

mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal).

127

b. Permintaan Sendiri.

c. Kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

d. Pengurangan Pegawai.

e. Menjadi pengurus partai politik.

(2)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mendapat hak pensiun.

(3)hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

(4)hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini diberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan

128

perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian KeenamPemberhentian Karena Meninggalkan Tugas

Pasal 101

(1) Pegawai yang meninggalkan tugasnya tanpa izin dalam waktu 1 (satu) bulan terus menerus diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan berikutnya.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan melaporkan diri kepada Direktur dapat :a. Ditugaskan kembali apabila

ketidakhadirannya itu karena alasan-alasan yang bisa diterima.

b. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian pegawai yang

129

bersangkutan dan menurut pendapat Direktur akan mengganggu suasana kerja, jika ditugaskan kembali.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang dalam waktu 3 (tiga) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya tanpa izin Direktur, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai.

Bagian KetujuhPemberhentian Karena Hilang

Pasal 102

(1) Pegawai yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang.

(2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibuat oleh pejabat yang berwenang didasarkan Surat Keterangan atau Berita Acara.

130

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai pegawai yang gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

Bagian KedelapanPemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 103

Direktur berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena :a. Dihukum penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas pelanggaran hukuman pidana yang tidak menyangkut tugas dan jabatannya.

b. Terbukti telah melanggar dan atau janji pegawai, melakukan tindakan

131

merugikan Perusahaan setelah melalui proses sidang manajemen yang dihadiri Pegawai yang bersangkutan.

BAB XIIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian PertamaBiaya Perjalanan Dinas

Pasal 104

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian KeduaFasilitas Pegawai Memangku Jabatan

Pasal 105

Kepada Direktur dan Pegawai Tetap PDAM Kota Payakumbuh yang menduduki jabatan setingkat Kepala Bagian diberikan fasilitas kendaraan dinas roda empat dan bagi Kasubag kendaraan dinas

132

roda dua atau pengganti sewa kendaraan yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Kepegawaian dan pertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tidak berlaku lagi :a. Hal-hal yang sama diatur oleh

Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Payakumbuh Nomor 03 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Payakumbuh. dan

133

b. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Payakumbuh Nomor 05 Tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Payakumbuh, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh.

pada tanggal 14 Oktober 2009

134

WALIKOTA PAYAKUMB

UHdto

JOSRIZAL ZAIN

Diundangkan di Payakumbuhpada tanggal 27 Oktober 2009SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dto

MAHMUDA RIVA’I

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2009NOMOR : 07

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUHNOMOR : 07 TAHUN 2009

TENTANG

135

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KOTA PAYAKUMBUH

UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu tujuan dari reformasi birokrasi diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam pengelolaan suatu organisasi diperlukan juga penerapan prinsip- prinsip yang efektif dan efisien.

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah Kota Payakumbuh yang mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Oleh karena itu keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan air bersih sangat

136

penting mengingat hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut dengan Perusahaan Daerah Air Minum baik tentang kepegawaian maupun Perusahaan Daerah Air Minum sendiri telah banyak yang diperbaharui disebkan karena aturan lama sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan keadaan saat ini. Termasuk Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh yang masih memakai Peraturan Daerah Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Nomor 03 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Nomor 05 Tahun 1988 tentang Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh sehingga kedua Peraturan tersebut perlu diganti/diperbaharui.

137

Dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum menuntut adanya evaluasi dan perubahan secara menyeluruh terhadap Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh.

Evaluasi dan Penataan Organisasi dan Kepegawaian yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh dan peningkatan Pelayanan Terhadap masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup Jelas

Pasal 2Cukup Jelas

Pasal 3Cukup Jelas

138

Pasal 4Cukup Jelas

Pasal 5Cukup Jelas

Pasal 6 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)Peringatan yang diberika pembina dalam bentuk lisan dan tertulis, dan sangsi mengacu kepada PP 30/80 atau Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8Cukup Jelas

139

Pasal 9Cukup Jelas

Pasal 10Cukup Jelas

Pasal 11Cukup Jelas

Pasal 12Cukup Jelas

Pasal 13Cukup Jelas

Pasal 14Cukup Jelas

Pasal 15 Ayat (1)

Syarat-syarat tersebut mutlak dipenuhi atau disesuaikan dengan situasi kondisi

140

Pasal 16Cukup Jelas

Pasal 17Cukup Jelas

Pasal 18Cukup Jelas

Pasal 19Cukup Jelas

Pasal 20Cukup Jelas

Pasal 21Cukup Jelas

Pasal 22Cukup Jelas

Pasal 23

141

Cukup Jelas

Pasal 24Cukup Jelas

Pasal 25Cukup Jelas

Pasal 26Cukup Jelas

Pasal 27Pengangkatan direktur sementara paling lama 6 (enam) bulan, lewat 6 (enam) bulan harus ada Direktur definitif.

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29Cukup jelas

Pasal 30Cukup jelas

142

Pasal 31Cukup jelas

Pasal 32Cukup jelas

Pasal 33Cukup jelas

Pasal 34Cukup jelas

Pasal 35Cukup Jelas

Pasal 36Calon pegawai yang telah memenuhi syarat dapat menjadi pegawai tetap sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 37 Cukup Jelas

143

Pasal 38 Cukup Jelas

Pasal 39Cukup Jelas

Pasal 40Cukup Jelas

Pasal 41Cukup Jelas

Pasal 42Cukup Jelas

Pasal 43 Cukup Jelas

Pasal 44Cukup Jelas

Pasal 45

144

Cukup Jelas

Pasal 46Cukup Jelas

Pasal 47Cukup Jelas

Pasal 48Cukup Jelas

Pasal 49Cukup Jelas

Pasal 50Cukup Jelas

Pasal 51Cukup Jelas

Pasal 52Cukup Jelas

Pasal 53

145

Cukup Jelas

Pasal 54Cukup Jelas

Pasal 55Cukup Jelas

Pasal 56Cukup Jelas

Pasal 57Cukup Jelas

Pasal 58 Cukup Jelas

Pasal 59Cukup Jelas

Pasal 60Cukup Jelas

Pasal 61

146

Cukup Jelas

Pasal 62Cukup Jelas

Pasal 63Cukup Jelas

Pasal 64Cukup Jelas

Pasal 65Cukup Jelas

Pasal 66Cukup Jelas

Pasal 67 Cukup Jelas

Pasal 68Cukup Jelas

Pasal 69

147

Cukup Jelas

Pasal 70Cukup Jelas

Pasal 71 Cukup Jelas

Pasal 72Cukup Jelas

Pasal 73Cukup Jelas

Pasal 74Cukup Jelas

Pasal 75Cukup Jelas

Pasal 76Cukup Jelas

Pasal 77

148

Cukup Jelas

Pasal 78Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan oleh

Walikota.

Pasal 79 Cukup jelas

Pasal 80 Cukup jelas

Pasal 81Cukup jelas

Pasal 82Cukup jelas

Pasal 83Cukup jelas

Pasal 84Cukup jelas

149

Pasal 85 Cukup jelas

Pasal 86 Cukup jelas

Pasal 87Cukup jelas

Pasal 88 Cukup jelas

Pasal 89 Cukup jelas

Pasal 90 Cukup jelas

Pasal 91 Cukup jelas

Pasal 92

150

Cukup jelas

Pasal 93 Cukup jelas

Pasal 94 Cukup jelas

Pasal 95 Cukup jelas

Pasal 96 Cukup jelas

Pasal 97 Cukup jelas

Pasal 98 Cukup jelas

Pasal 99 Cukup jelas

151

Pasal 100 Cukup jelas

Pasal 101Cukup Jelas

Pasal 102Lamanya masa hukuman/incrahct.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2009 NOMOR 07

152