intelresos.kemsos.go.idintelresos.kemsos.go.id/.../laporan/2018/II/SAKIP_DISABILITAS_2018.pdf · /dsrudq .lqhumd 563' 8 'diwdu 7deho 7deho 6wuxnwxu 2ujdqlvdvl 'luhnwrudw 5hkdelolwdvl

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

2019

Laporan Kinerja RSPD -2018

i

Pengantar Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2018

disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mengacu pada Peraturan Menteri Sosial No. 19 Tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan Riview Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial, Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atau alat penilai dalam memenuhi setiap target kerja dan pemakaian sumber daya yang telah digunakan dalam menjalankan misi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Dit. RSPD). Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, performance Dit. RSPD diukur atas dasar penilaian indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2018.

Sampai dengan Desember 2018, secara umum capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan telah memenuhi target dan sesuai rencana. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha.

Dengan adanya laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2018 ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas dan produktivitas Kementerian Sosial.

Jakarta Januari 2019

Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Rachmat Koesnadi, M.Si


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD) ini

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja melalui kegatan Direktorat

RSPD, Dekonsentrasi, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas berisi laporan capaian kinerja

yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas,

yang di dalamnya menyajikan dan melaporkan kegiatan yang dilakukan berdasarkan tugas

dan fungsi Kementerian Sosial, khususnya di bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas selama tahun anggaran 2018.

Capaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2018

tercapai dengan sangat baik, dimana target sasaran tercapai sebesar 104,2%. Dalam

mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas yang terdiri dari satker kantor Pusat, 19 satker UPT dan melalui mekanisme

dekonsentrasi di 34 Provinsi, dengan total anggaran sebesar Rp. 322.589.506.000,-. Adapun

realisasi keuangan pada satker pusat sebesar 88,37%; UPT sebesar 98,9 %, dan

Dekonsentrasi sebesar 95,09 %, sehingga total realisasi anggaran sebesar 96,48%.

Target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 adalah

terwujudnya rehabilitasi sosial penyandang disabilitas penyandang disabilitas, dengan jumlah

target sebesar 32.474 Penyandang disabilitas yang dilayani. Capaian target kinerja Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2018 secara keseluruhan adalah sebesar

104,2 % atau jumlah total yang dilayani adalah sebanyak 33.843 orang. Di samping capaian

pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang telah melebihi target output,

secara kualitatif telah dicapai peningkatan dan prestasi kerja. Ringkasan prestasi kinerja yang

dihasilkan di tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah penerima manfaat dari yang sebelumnya ditargetkan sebanyak

32.474 orang, dalam pelaksanaanya tercapai sebesar mencapai 33.843 orang

2. Berdasarkan hasil laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2018, outcome yang diperoleh

dari hasil pelayanan sebesar 59,6% atau sebanyak 20.166 penyandang disabilitas

yang telah meningkat keberfungsian sosialnya. Sebanyak 11.506 penyandang

disabilitas, telah meningkat keberfungsian sosialnya, dimana telah meningkat

kemampuan pemenuhan kebutuhannya, meningkat akses dalam pemenuhan hak


iii

dasar, dan mampu mengembangkan (mengaktualisasikan) diri. Adapun peningkatan

kemampuan penyandang disabilitas diketahui dalam hal :

a. Peningkatan kemampuan activity daily living, sebanyak 1.669 orang atau sebesar

4,9 %

b. Peningkatan kemampuan sosialisasi dan kemampuan sosial, sebanyak 2.152

orang atau sebesar 6,4 %.

c. Peningkatan dalam kemampuan orientasi mobilitas, sebanyak 1.787 orang, atau

sebesar 5,3 %.

d. Dapat melanjutkan sekolah, sebanyak 457 orang atau sebesar 1,4%.

e. Dapat menerapkan ketrampilan teknis, sebanyak 1.065 orang atau 3,1%

f. Dapat bekerja di rumah atau keluarga sendiri, sebanyak 622 orang atau sebesar

1,8%.

g. Dapat bekerja di tempat lain, sebanyak 110 orang atau sebesar 0,3%

h. Bekerja pada Sektor formal, sebanyak 31 orang atau 0,1 %

i. Berwirausaha, sebanyak 1.170 orang atau sebesar 3,5%

j. Dapat mengembangkan usaha dan mampu mempekerjakan orang lain, sebanyak

52 orang atau sebesar 0,2%.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap

penyandang disabilitas adalah berkaitan dengan masalah SDM pelaksanan rehabilitasi sosial

yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial khususnya pelaksanaan

di daerah yang memerlukan pendampingan, pemantauan dan pelaporan yang tepat.

Tantangan lainnya berkaitan dengan belum maksimalnya keterlibatan dunia usaha dan

masyarakat dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, seperti halnya masih

minimnya penyadang disabilitas yang dapat diterima di dunia kerja.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa pemecahan masalah sebagai

berikut : (1) diperlukan upaya pengembangan program dan strategi baru dalam penanganan

masalah penyandang disabilitas; (2) perlunya peningkatan kompetensi SDM pelaksana

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, sesuai dengan perkembangan isu disabilitas; (3) Di

samping itu kementerian sosial perlu berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian

terkait lainnya, seperti kementerian tenaga kerja, industri dan perdagangan. (4) Mendorong

dan memotivasi semua pihak agar turut berpartisipasi dan terlibat dalam penanganan masalah

penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan

tentunya kesempatan yang diberikan oleh masyarakat seluas-luasnya kepada penyandang

disabilitas untuk berperan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki


iv

DAFTAR ISI Pengantar .............................................................................................................................. i

ringkasan eksekutif ............................................................................................................... ii

daftar isi ................................................................................................................................ iv

BAB I Pendahuluan.............................................................................................................. 6

A. GAMBARAN UMUM ........................................................................................................ 6

b. Dasar hukum ............................................................................................................. 14

c. Aspek strategis .......................................................................................................... 14

d. Sistematika penyajian ............................................................................................... 16

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ..................................................................... 18

a. Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015 - 2019 ............................. 18

b. Rencana strategis tahun 2015 - 2019 ........................................................................ 19

c. Tujuan ....................................................................................................................... 20

d. Sasaran kegiatan ...................................................................................................... 20

e. Perjanjian kinerja tahun 2018 .................................................................................... 23

BAB III Akuntabilitas Kinerja .................................................................................................. 24

a. Capaian kinerja tahun 2018 .................................................................................... 24

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja ................................................. 30

c. Analisis capaian kinerja .......................................................................................... 32

D. Realisasi anggaran 2018 ........................................................................................... 48

e. Analisa terhadap capaian kinerja rehabilitasi sosial penyandang disabilitas .............. 52

f. Analisa efisiensi penggunaan sumberdaya ............................................................... 54

g. Analisa program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ........................................................................................................... 55

BAB IV Kesimpulan dan Saran ................................................................................................ 57


v

Daftar Tabel : Tabel 1: Struktur Organisasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ............................................... 7

Tabel 2 : Unit Pelaksana Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ........................................... 12

Tabel. 3 Sasaran Strategis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 2014-2019 .............................................. 21

Tabel. 4 Sasaran Strategis dan Kegiatan 2018 ..................................................................................................... 22

Tabel. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................................................................................................. 23

Tabel 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja .................................................................................................................... 24

Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2018 .................................................................................................................. 25

Tabel 8. Penerima Manfaat Dit. RSPD Tahun 2018 ............................................................................................. 26

Tabel 9. Capaian Target Unit Pelaksana Teknis RSPD Tahun 2018................................................................... 27

Tabel 10. Capaian Target Melalui Dekonsentrasi RSPD Tahun 2018.................................................... 28

Tabel 11. Pembandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya ............................................................... 30

Tabel. 12. Sebaran outcome berdasarkan jenis disabilitas yang dilayani .............................................................. 38

Tabel. 13. Kegiatan Pengembangan SDM Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2018 ... 46

Tabel 14. Realisasi Keuangan Pusat, UPT dan Dekonsentrasi 2018 .................................................................... 48

Tabel. 15. Realisasi Keuangan UPT RSPD Tahun 2018 ....................................................................................... 49

Tabel. 16. Realisasi Keuangan melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2018 ............................................................ 50


6

BAB I

P E N D AH U L U A N

A. GAMBARAN UMUM

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas merupakan salah satu unit

teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, dan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Sosial, tugas pokok dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas.

2. Fungsi

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas fisik, mental, sensorik. dan intelektual dan disabilitas ganda;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik. mental. sensorik, dan intelektual

dan disabilitas ganda;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual dan

disabilitas ganda;

e. pemantauan. evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik serta intelektual

dan disabilitas ganda; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

3. Struktur Organisasi


7

Tabel 1: Struktur Organisasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas:

a. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik;

b. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental;

c. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik;

d. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual; dan;

e. Subbagian Tata Usaha.

a. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Fisik

Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas

ganda.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas Fisik, menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda dalam panti

dan luar panti;


8

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda dalam dan

luar panti;

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. di

bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan penyandang

disabilitas ganda dalam panti dan luar panti;

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang


ganda dalam panti dan luar panti; dan

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang


ganda dalam panti dan luar panti.

Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik terdiri atas:

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Dalam Panti;

Seksi Rehabilitasi Sosial Dalam Panti mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda

dalam panti.

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Luar Panti.

Seksi Rehabilitasi Sosial Luar Panti mempunyai tugas melakukan


norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda luar

panti.

b. Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental

Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan


rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental.


Disabilitas Mental menyelenggarakan fungsi:


9

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial orang

dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial orang

dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa;

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan dan orang

dengan gangguan jiwa;


rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan

gangguan jiwa; dan

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di

bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan dan orang

dengan gangguan jiwa.

Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental terdiri atas:

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Masalah Kejiwaan;

Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Masalah Kejiwaan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pernantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan.

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Gangguan Jiwa.

Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Gangguan Jiwa mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan


rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa.

c. Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik

Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan


bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas sensorik.


Disabilitas Sensorik menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas sensorik;


10


penyandang disabilitas sensorik;


bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik;


rehabilitasi sosiaI penyandang disabilitas sensorik; dan

5) pemantauan, evaIuasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di

bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik.

Subdirektorat Rehabilitasi SosiaI Penyandang Disabilitas Sensorik terdiri atas:

1) Seksi Pemenuhan Aksesibilitas Dasar;

Seksi Pemenuhan Aksesibilitas Dasar mempunyai tugas melakukan


norma, standar,prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pemenuhan aksesibilitas dasar.

2) Seksi Monitoring dan Evaluasi

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring dan

evaluasi.

d. Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual

Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan


bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual.


Disabilitas Intelektual menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan penimusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas intelektual;




bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual;


11


rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual; dan

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di

bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual.

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual terdiri atas:

1) Seksi Pendampingan Sosial

Seksi Pendampingan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendampingan sosial

2) Seksi Pelayanan Sosial.

Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan sosial.

e. Sub bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha,

kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan

anggaran Direktorat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari

Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang secara lebih luas merupakan bagian

dari renstra Kementerian Sosial yang di dalamnya tertuang Visi dan Misi. Pada Renstra

periode 2015 – 2019, yang menjadi fokus kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas adalah melaksanakan upaya peningkatan kemampuan

penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan

kemampuan mereka dalam berinteraksi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan ini sejalan dengan prinsip nawacita no. 5, yakni meningkatkan kualitas hidup

manusia dan masyarakat Indonesia.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas bersifat pelayanan

langsung terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT),

yang merupakan instansi vertikal yang secara teknis berada di bawah Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI.


12

Selain instansi vertikal Kemensos, perpanjangan fungsi layanan ini juga

dilaksanakan oleh Dinas Sosial atau dinas yang melayani bidang sosial pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh Indonesia.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dekonsentrasi

Selama tahun 2018, pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas

secara langsung dilakukan oleh 19 Balai / Unit Pelaksana Teknis yang membagi jenis

pelayanan berdasarkan jenis disabilitas. 19 UPT tersebut tersebar di seluruh Indonesia,

dengan jangkauan pelayanan lintas provinsi, dan kab/ kota.

Keberadaan UPT saat ini menjadi ”show window” Kementerian Sosial, khususnya

dalam penanganan penyandang disabilitas yang tidak dapat dilayani pada tingkat kab / kota

dan Provinsi. UPT Penyandang Disabilitas merupakan perwakilan Kementerian Sosial

sebagai instansi vertikal di Daerah yang menangani masalah disabilitas. Oleh karenanya,

selain melakukan pelayanan dalam panti, UPT juga memberikan layanan penjangkauan

dengan sistem layanan luar panti, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan layanan

yang diperlukan di daerah. Adapun Balai / UPT Panti yang memberikan pelayanan dan

rehabilitasi dibawah pembinaan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah

sebagai berikut :

Tabel 2 : Unit Pelaksana Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Milik Kementerian Sosial RI

NO Nama UPT Layanan Jenis Disabilitas

Utama

Alamat

1 BBRSBPDF Soeharso, Surakarta

Disabilitas Fisik Jl.Tentara Pelajar jebres Surakarta 57126, Jawa Tengah

2 BBRSBG Kartini, Temanggung

Disabilitas Intelektual

Jl. Kartini No.1 - 2, Temanggung, Jawa Tengah

3 BBRVBD Cibinong, Bogor

Disabilitas Fisik Jl.SKB No.5 Karadenan, Cibinong, Bogor, 16913, Jawa Tengah

4 BPBI Abiyoso, Bandung

Disabilitas Sensorik Netra

Jl. Karkhof No.21 Leuwigajah, Cimahi Selatan, Cimahi, 40532, Jawa Barat

5 PSBN Wyata Guna, Bandung


Jl. Pajajaran No 52, Bandung, Jawa Barat

6 PSBD Budi Perkasa, Palembang

Disabilitas Fisik Jl. Sosial No.441Km.5, Palembang 20181, Sumatera Selatan

7 PSBL Dharmaguna, Bengkulu

Disabilitas Mental Jl. A.Yani Km.29,6 Gantung Payung Banjarbaru, 70721 Kalimantan Selatan

8 PSBN Tan Miyat, Bekasi


Jl. H.Moeljadi Djojomartono No.19, Bekasi Timur, Jawa Barat


13

Sejumlah 19 UPT tersebut melayani berbagai jenis disabilitas, tiga diantaranya

merupakan unit eselon II, dan satu dari ke 19 UPT tersebut merupakan unit Eselon IV. Selain

melalui UPT, pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas juga dilakukan

dengan melibatkan Dinas Sosial ataupun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani

masalah / urusan sosial, khususnya penyandang disabilitas. Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas melaksanakan program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

secara terkoordinasi dan terpadu, dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Kegiatan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas dilakukan melalui progam rehabilitasi

sosial dan perlindungan sosial yang mencakup asistensi sosial, advokasi sosial, bimbingan

keterampilan, mental dan keagamaan, bimbingan sosial, edukasional, penyesuaian

psikososial dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan diri, sehingga dapat

melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Kegiatan Rehabilitasi sosial yang

dilakukan melalui satker daerah, yaitu dengan mekanisme dekonsentrasi.

NO Nama UPT Layanan Jenis Disabilitas

Utama

Alamat

9 PSBRW Melati, Jakarta

Disabilitas Sensorik Rungu Wicara

Jl. Gebang Sari No.38, Bambu Apus, Jakarta Timur

10 PSBL Phalamarta, Sukabumi

Disabilitas Mental Jl. Perintis Kemerdekaan No.130 Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat

11 PSBRW Efata, Kupang


Jl. Timor Raya Km 36 Kupang Timur, NTT

12 PSBN Mahatmiya, Bali


Jl. S.Parman No.1, Kediri, Tabanan, 82123, Bali

13 PSBG Ciung Wanara, Bogor


Jl. SKB No.3 Kel.Karadenan, Kec. Cibinong, Bogor, Jawa Barat

14 PSBN Tu Mou Tou, Manado


Jl. Daan Mogot No.116-118, Kel.Paal IV Tikala Baru, Manado, 95126, Sulawesi Utara

15 PSBL Budi Luhur, Banjarbaru

Disabilitas Mental Jl. Jend. A. Yani Km. 29,6 No. 50 Kel. Guntung Payung Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan

16 PSBG Nipotowe, Palu


Jl. Towua No.134, Palu, Sulawesi Tengah

17 PSBD Wirajaya, Makassar

Disabilitas Mental Jl. A.P. Pettarani Makassar 90232, Sulawesi Selatan

18 PSBRW Meo Hai Kendari


Jl. Mayjen DI Panjaitan No 173 Kendari Sulawesi Tenggara

19 PSRSPDM Margo Laras di Pati

Disabilitas Mental Jl. Soediono, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Pati


14

B. Dasar Hukum

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas merupakan salah satu satuan kerja

teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial yang

melaksanakan tugasnya berlandaskan Peraturan Perundangan-Undangan, antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

e. Undang-Undang Nomor19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Pemenuhan Hak-hak

Penyandang Disabilitas.

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

g. Peraturan Presiden No.75 tahun 2015, tentang Rencana Aksi Nasional HAM (2018 –

2019).

h. Peraturan Presiden No.2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015 - 2019

i. Peraturan Menteri Pan dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

j. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20/2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Sosial.

k. Permensos No. 27 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2015-2019

l. Permensos No. 14 tahun 2017 (Perubahan pertama dari Permensos no.20/2015); Permensos No. 22/2018 (perubahan kedua dari permensos no. 20/2015)

C. Aspek Strategis

Isu disabilitas merupakan cross cutting issue yang perlu mendapatkan penanganan

secara komprehensif. Penyandang Disabilitas merupakan salah satu penyandang masalah

kesejahteraan sosial yang permasalahannya sangat kompleks, sehingga dalam

penanganannya memerlukan upaya yang bersifat terpadu dengan melibatkan multidisiplin

dan multisektor dari berbagai pihak. Permasalahan Penyandang Disabilitas bukan saja

menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi merupakan tanggung jawab segenap

lapisan masyarakat termasuk dunia usaha.

Pemerintah telah menetapkan isu disabilitas sebagai salah satu masalah prioritas

yang perlu ditangani. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2018 -2019 dimana Direktorat

Jenderal Rehabilitasi Sosial telah menetapkan 3 prioritas yaitu : 1) Ketelantaran 2) Kecacatan,

3) Ketunaan Sosial. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan

fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan


15

dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam

masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Isu strategis dalam percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan

pada periode 2018 – 2019 adalah: (i) pertumbuhan ekonomi yang inklusif terutama bagi

masyarakat kurang mampu dan rentan, (ii) peningkatan penyelenggaraan perlindungan sosial

yang komprehensif bagi penduduk rentan dan pekerja informal, (iii) perluasan dan

peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu dan rentan, dan (iv)

pengembangan penghidupan berkelanjutan (RPJMN 2018-2019).

Kondisi permasalahan penyandang disabilitas, tidak hanya menyangkut permasalahan

individu tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial. Cara penanganannya pun telah

mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan belas kasihan (charity based approach),

ke arah yang lebih mengedepankan pendekatan yang mengutamakan pemenuhan hak-hak

penyandang disabilitas (right based approach). Pergeseran paradigma tersebut juga

dilandasi fakta bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights

of Persons with Disabilities / CRPD (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

pada tanggal 30 Maret 2007 di New York yang diwakili oleh Menteri Sosial Republik

Indonesia. Ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas tersebut menunjukan

kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan upaya penghormatan, pelindungan,

pemenuhan, dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan

dapat mewujudkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Ini mengandung

konsekuensi bahwa setiap Penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan, perlakuan

yang salah, tidak manusiawi, semena-mena, eksploitasi, dan merendahkan martabat

manusia.

Di samping itu, penyandang disabilitas juga rentan terhadap resiko sakit dan berbagai

guncangan lainnya seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau dampak negatif perubahan

iklim. Berbagai risiko tersebut menyebabkan penyandang disabilitas dan penduduk kurang

mampu mengalami kemiskinan kronis atau kesulitan untuk keluar dari kemiskinan. Menurut

data Susenas diperkirakan 4,5 juta dari 6 juta rumah tangga termiskin menetap dalam

kemiskinan selama 3 tahun lebih, sedangkan 1,5 juta rumah tangga termiskin terancam selalu

dalam kondisi kemiskinan. Untuk itu, diperlukan serangkaian kebijakan dan program

perlindungan yang memberi peluang bagi penduduk kurang mampu dan rentan.

Oleh karena itu, penanganan permasalahan Penyandang Disabilitas tidak hanya

berfokus pada Penyandang Disabilitas saja, tetapi juga diarahkan pada pemeliharaan dan

penyiapan kondisi lingkungan fisik yang dapat mendukung perluasan aksesibilitas terhadap

penyandang disabilitas. Perkembangan situasi dan permasalahan Penyandang Disabilitas

yang semakin kompleks merupakan tantangan kita semua untuk membentuk kerangka kerja

yang bertumpu pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.


16

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, Direktorat Rehabilitasi Sosial melakukan

beberapa strategi dalam mendorong upaya pemenuhan kebutuhan dasar / fasilitasi hak

dasar, sebagai berikut :

a. Mendukung penataan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan termasuk

peraturan daerah yang berkenaan dengan penyelenggaraan rehabilitasi sosial


b. Meningkatkan kualitas hidup dan akses seluas-luasnya bagi Penyandang Disabilitas /

Penyandang Disabilitas, khususnya Penyandang Disabilitas yang memerlukan

rehabilitasi sosial.

c. Menata kembali kelembagaan dan peningkatan profesionalisme rehabilitasi sosial

Penyandang Disabilitas yang berbasis pekerjaan sosial, baik yang dilaksanakan oleh

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

d. Memantapkan kualitas dan akuntabilitas manajemen rehabilitasi sosial Penyandang

Disabilitas mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,

pelaporan, penyediaan data dan koordinasi atau keterpaduan.

e. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia

usaha, perguruan tinggi, dan Orsos / LSM dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial

Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkelanjutan.

f. Menciptakan iklim yang dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan

mengembangkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sosial

untuk berpartisipasi dalam mencegah masalah sosial Penyandang Disabilitas serta

mendukung rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.

g. Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan rehabilitasi

sosial Penyandang Disabilitas yang terkoordinasi dengan kebijakan pemerintah.

h. Mengoptimalkan penyediaan data dan pengembangan indikator yang dapat digunakan

untuk mengukur capaian rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.

i. Mengembangkan advokasi dan pendampingan sosial di dalam pengelolaan program

rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.

D. Sistematika Penyajian

Pembuatan Laporan Kinerja ini dilakukan dalam rangka untuk mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas selama tahun 2018.

Capaian kinerja (performance result) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana

Kinerja (performance plan) 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Dengan

pola pikir tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:


17

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas penjelasan umum dan fungsi

organisasi, dengan aspek strategis organisasi serta isu strategis.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2018, menjelaskan ringkasan / ikhtisar

perjanjian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun

2018.

Bab III Laporan Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Direktorat Rehabilitasi

Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dikaitkan dengan

pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian strategis untuk tahun 2018.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Direktorat Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan

menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa

yang akan datang.


18

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan

akuntabel, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitasberpedoman pada dokumen

perencanaan yang terdapat pada :

a. RPJMN 2015-2019;

b. Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2015 – 2019 ;

c. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan

tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPMN)

2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Kementerian

Sosial dalam 5 tahun (2015 – 2019) tidak menetapkan visi tersendiri, namun menggunakan

visi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019 (visi presiden) yaitu “Terwujudnya Indonesia

yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan RPJMN 2015 - 2019 pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang

harus dicapai dalam kurun waktu tersebut adalah : mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang

inklusif untuk mendukung kemandirian ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial dan

kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah; meningkatnya

kepedulian terhadap lingkungan; serta semakin membaiknya tata kelola pembangunan

berkelanjutan yang tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan

publik, serta menurunnya tingkat korupsi.

Berikut 9 program unggulan Presiden yang di sebut dengan “Nawa Cita”:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga negara

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang

bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang

bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, dimana salah

satuarah kebijakan nasional adalah penyelenggaraan perlindungan sosial yang

komprehensif, (Lamp. Perpres No. 2 tahun 2015) Ruang lingkup layanan Rehabilitasi Sosial


19

terdapat di dalam Arah Kebijakan Nomor 3: "Penyelenggaraan perlindungan sosial yang

komprehensif." Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, RPJMN 2015-2019, dan

mempertimbangkan tingginya tingkat ketimpangan serta upaya penurunan tingkat

kemiskinan sebesar 8-7 persen. Maka, arah kebijakan Kementerian Sosial Tahun 2015-

2019 dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Nawa Cita adalah sebagai

berikut :

1. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif;

2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga);

3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar;

4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

B. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis pada Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 tidak terlepas dari

konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional. Untuk mendukung

implementasinya, perlu upaya peningkatan advokasi regulasi dan kebijakan sangat penting

dilakukan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar penduduk penyandang

disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat marjinal lain. Selain itu proses

perencanaan, penganggaran dan implementasi perlu dilakukan dengan pendekatan yang

berpihak pada kelompok tersebut. Selanjutnya dilakukan langkah untuk penyusunan

Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas 2015-2019 yang saat ini telah

ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RAN HAM serta

regulasi pendukung bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat dan kelompok

marjinal lain.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2015-2019 telah disusun dan

telah disesuaikan dengan perkembangan terkini. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, yaitu untuk

mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pada level Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandnag Disabilitas, Visi yang hendak dicapai adalah : “Terwujudnya

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disbilitas Berbasiskan Pemenuhan Hak Asasi

Manusia”. Visi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dijabarkan melalui misi

sebagai berikut:

1) Mewujudkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang berkeadilan,

2) Profesionalisme rehabilitasi sosial penyandang disabilitas,

3) Mewujudkan keselarasan peraturan perundangan dan kebijakan teknis terhadap

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.


20

Pelaksanaan visi dan misi tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah untuk dapat

mewujudkan masyarakat yang inklusif dengan menyediakan layanan yang dapat di akses

oleh semua pihak termasuk penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial. Komitmen ini dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 19

tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, dimana penyandang

disabilitas sebagaimana warga negara yang lain mempunyai hak yang sama untuk

memperoleh taraf kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang sama dalam hidup

bermasyarakat.

Pelayanan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas salah satunya dengan

menyelenggarakan program asistensi sosial, rehabilitasi sosial berbasis komunitas (luar

panti) untuk PMKS yang berada di luar sistem keluarga, dan pelayanan di dalam lembaga /

panti (dalam panti).

C. Tujuan

Tujuan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas adalah :

1. Menyelaraskan peraturan perundangan dan kebijakan terhadap rehabilitasi sosial


2. Mewujudkan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas yang berkeadilan,

3. Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang terpadu

dan terintegrasi melalui institusi dan masyarakat

Kebijakan diarahkan pada peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas

penyandang disabilitas, yakni dengan meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di

tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar penduduk penyandang disabilitas.

Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diselenggarakan guna meningkatkan

kemampuan disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dan hak dasar. Selain itu

penyelenggaraan pelayanan juga dilakukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas

pelaksana asistensi sosial melalui penguatan fungsi pendampingan dan penjangkauan oleh

SDM kesejahteraan sosial, peningkatan jejaring kerja melalui media, dunia usaha dan

masyarakat, pengembangan skema pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesejahteraan sosial

serta pengembangan kapasitas pengelolaan data.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran kemensos sebagaimanan ditetapkan dalam renstra kemensos 2015-1019, yaitu

berkontribusi menurunkan kemiskinan, sejalan dengan arah penyelenggaraan kesejahteraan

sosial yang komprehensif. Adapun tujuan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos


21

yaitu meningkatnya taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan, dimana sasaran

program rehabilitasi sosial adalah meningkatnya keberfungsian sosial penyandang masalah

kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan sasaran rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, maka tujuan

layannan yang diberikan adalah dalam rangka meningkatkan keberfungsian sosial

penyandnag disabilitas. Peningkatan keberfungsian sosial ini ditandai dengan peningkatan

kemampuan dalam : memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengatasi masalah sosial yang

dihadapi, menampilkan peran dalam lingkungan sosialnya, dan mengembangkan atau

mengaktualisaikan diri. Kehadiran Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

dikaitkan dalam upaya untuk mengembalikan keberfungsian penyandang disabilitas.

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 8 tahun 2016, Pemerintah dan Pemda wajib

memberikan akses terhadap penyandang disabilitas. Renstra Direktorat Rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas ditetapkan pada tahun 2014 dan telah mengalami penyesuaian dalam

penetapan target. Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis

yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel. 3 Sasaran Strategis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 2014-2019

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target Renstra Target 5 tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Terwujudnya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar

Penyandang Disabilitas yang dilayani / tahun

52.333 53.307 30.866 31.619 37.943 Output: 206.068 : Outcome 3.26 (%)

Sumber : Renstra Dit. RSPD 2015-2019

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan

bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi

organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi

penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan

Strategi :

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang disabilitas bertujuan memulihkan dan mengembangkan

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi

sosialnya secara wajar. Keberadaan penyandang disabilitas yang belum tersentuh dengan

rehabilitasi sosial perlu disiasati dengan adanya perluasan pelayanan rehabilitasi sosial. Oleh

karenanya peningkatan jangkauan dan akses terhadap rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai dalam

penyelenggaraan layanan terhadap penyandang disabilitas.

Kebijakan :


22

Diperlukan regulasi dan panduan yang jelas yang mengatur bagaimana pelaksanaan

rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan pada berbagai tingkat. Penyelarasan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan teknis terhadap rehabiltasi sosial penyandang disabilitas

merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meluasnya jangkauan

pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas harus dapat diimbangi dengan

peningkatan kompetensi, keterpaduan, dan kualitas rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

pada tahun 2018, sasaran yang akan dicapai berkaitan dengan pencapaian sasaran program

sebagai berikut :

Tabel. 4 Sasaran Strategis dan Kegiatan 2018

Sasaran Kegiatan IKSS (Impact) IKP (Outcome) IKK (Output)

Terwujudnya rehabilitasi sosial bagi penyandang Disabilitas

% meningkatnya kemampuan penyandang disabilitas dalam memanfaatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

Meningkatnya akses penyandang disabilitas yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar

a. Rehabilitasi Sosial melalui Dit.RSPD Sebanyak 7.670 orang

b. Rahabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui UPT sebanyak 7.416 orang PD

c. Rehabilitasi sosial melalui Dekonsentrasi Sebanyak 16.688 orang PD

d. Literasi bagi penyandang disabilitas sebanyak 35 jenis

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam

mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih

indikator-indikator kinerja yang ada di dalam Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas tahun 2015-2019, yang diturunkan dari rencana strategis di atasnya.

Dalam Rencana kerja yang disajikan sebagaimana berikut, merupakan Rencana Kinerja

Tahunan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagai UKE II ditambah

dengan unit kerja dibawahnya, yaitu 19 Unit Pelaksana Teknis.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan ini dapat dilaksanakan pada

berbagai tingkat / level. Pemerintah Pusat dalam hal ini bertugas sebagai pembuat regulasi.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana telah disebut dalam uraian Bab satu merupakan

pelaksana pelayanan langsung bagi penyendang disabilitas yang masih dapat ditingkatkan

kapasitasnya melalui rehabilitasi sosial. Pemerintah daerah sendiri bertugas dalam


23

melaksanakan rehabilitasi sosial yang jangkauan pelayanannya berada pada tingkat kab /

kota atau berada dalam provinsi yang bersangkutan.

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

beserta target kinerja dan anggaran.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas telah menyusun Penetapan

Kinerja Tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi. Tabel

perjanjian kinerja tersebut merupakan ringkasan dari perjanjian kinerja (output) yang hendak

dicapai melalui kegiatan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas pada tahun 2018, yang

diselenggarakan melalui kegiatan Pusat, 19 UPT, dan 34 satuan kerja perangkat daerah /

Dinas Sosial.

Pada tahun 2018 terjadi perubahan dan penyesuaian pada target rencana kerja,

disebabkan adanya kebutuhan, terutama dalam merespon bencana alam di tanah air yang

terjadi pada tahun 2018. Dengan adanya kebutuhan tersebut, maka terjadi perubahan target

penyandang disabilitas yang dilayani. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan

Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Tabel. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Target awal Target Penyesuaian


Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar melalui kegiatan Dit.RSPD

7.670 orang 8.370 orang

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar melalui kegiatan UPT Rehabsos PD


Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar melalui kegiatan Dekonsentrasi di 34 Provinsi



24

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian

ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja

yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran tingkat capaian Tahun 2018 dilakukan dengan cara menyandingkan antara

target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Dari hasil pengumpulan data

selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Skala

penilaian kinerja disusun berdasarkan pada :

Tabel 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai

Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

Kode Warna

1. 91 ≤ 100 Sangat baik Hijau Tua

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua

4. 51 ≤ 65 Rendah Kunig Muda

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah

Pada Tahun 2018, target total sebesar 30.886 penyandang disabilitas. Kinerja yang

ditetapkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD) memuat

beberapa sasaran dengan tolak ukur kinerja menggunakan indikator output. Penilaian

didasarkan dengan cara membandingkan target yang telah ditetapkan dengan capaian

pada tahun yang bersangkutan.

Target kegiatan rehabilitasi sosial penyandanag disabilitas melalui satker Pusat pada

Tahun 2018, adalah sebanyak 8.370. target ini secara garis besar terdiri dari 2 output,

yaitu pusat 7.170 orang – target alat bantu PD sebanyak 1.200 orang. Selama tahun 2018

kinerja Direktorat RSPD dicapai melalui sasaran sebagai berikut :


25

Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2018

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan

dasar dan fasilitas hak dasar melalui kegiatan Dit.RSPD terdiri dari :

1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 353 orang (diberikan melalui : Yayasan

Taruna Mandiri Kab. Kuningan, YPALB PERWARI Kuningan, Yayasan Pondok Bina

Kasih, Yayasan Bina Terang Sejahtera Cilember, Panti Asuhan Krida Mulya Rongkop,

LKS ADK Bhakti Wanita, LKS ODK Yaumul Hasanah Kabupaten Lombok Barat,

Yayasan Silih Asih Megamendung dan Yayasan Bina Tauhid Darul Miftahudin)

2) Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pemberian Stimulan Usaha Ekonomi

Produktif (Fisik sebanyak 75 orang (Tasikmalaya dan Limapuluh kota, Intelektual

sebanyak 37 orang). Peningkatan Kemandirian (UEP) sebanyak 27 orang (di

Kabupaten limapuluh kota, Jakarta, dan Bogor)

3) Pemberian bantuan peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui

LKS, sebanyak 862 orang.

4) Pembuatan kartu Penyandang Disabilitas sebanyak 7.000 orang

5) Pemberian Alat bantu Penyandnag disabilitas sebanyak 1998 orang penerima

manfaat

Berikut ini ringkasan penerima manfaat melalui kegiatan rehabsos penyandang disabilitas

pada satker pusat :

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase


Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar melalui kegiatan Dit.RSPD

8.370 orang

10.352 orang

123,7%

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar melalui kegiatan UPT Rehabsos PD

7.416 orang

7.480 orang

100,8%

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar melalui kegiatan Dekonsentrasi di 34 Provinsi

16.688 orang

16.051 Orang

96,18%

TOTAL 32.474 orang

33.843 orang

104,2%


26

Tabel 8. Penerima Manfaat Dit. RSPD Tahun 2018

No. Jenis bantuan

Jumlah Penerima Manfaat

(org)

Outcome / hasil yang diharapkan

1 Yayasan Taruna Mandiri Kab. Kuningan 52 Meningkatnya kemampuan penyandang disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar

penyandang disabilitas. Terpenuhinya kebutuhan dasar

dalam rangka meningkatkan keberfungsian sosial

penyandnag disabilitas

2 YPALB PERWARI Kuningan 95

3 Yayasan Pondok Bina Kasih 23

4 Yayasan Bina Terang Sejahtera Cilember 24

5 Panti Asuhan Krida Mulya Rongkop 22

6 LKS ADK Bhakti Wanita 26

7 LKS ODK Yaumul Hasanah Kabupaten Lombok Barat 47

8 Yayasan Bina Tauhid "Darul Miftahudin" 50

9 Yayasan Silih Asih Megamendung 14

10 UEP Kusta Kabupaten 50 Kota 50 Meningkatnya keberfungsian social, dalam arti memiliki

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari; dan mampu mengembangkan (mengaktualisasikan) diri.

11 UEP Kusta Kab Tasikmalaya 25

12 Peningkatan Kemandirian (UEP) di Kabupaten 50 Kota 20

13 Workshop Sambung Roso (GOES) 37

14 Bantuan Sosial UEP An. Marlon Nainggolan 1

15 Wisma Chesire Jakarta 5

16 Bantuan Sosial UEP An. Wowo (Bogor) 1

17 Yayasan Lembaga Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat (YLPTKP)

39 Meningkatkan akses penyandang disabilitas

terhadap lingkungan yang inklusif melalui advokasi regulasi dan kebijakan di

tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar dan penyuluhan sosial dalam rangka pendidikan dan

penyadaran masyarakat

18 Yayasan Pena Demokrasi Indonesia (Bogor) 29

19 Yayasan kasih Tuna Daksa (Lombok Tahap II) 60

20 Panti YPPLB-A Tuna Netra Kab.Lima Puluh Kota 56

21 LKSD Arafah (Tahap II) 21

22 Yayasan Aura Indah Bersaudara (Sukabumi) 70

23 YKTD 387

24 YLPTKP 200 25 Pembuatan Kartu Penyandang disabilitas 7.000 Meningkatkan akses

penyandang disabilitas terhadap lingkungan yang

inklusif 26 Pemberian Alat Bantu Penyandnag Disabilitas 1998 Meningkatkan kemampuan

mobilitas penyandang disabilitas. Untuk trciptanya lingkungan

inklusif, bebas hambatan bagi PD yang memerlukan alat bantu

khusus penyanndang disabilitas. Sumber : diolah dari hasil pelaksanaan 2018

Berikut ini ringkasan penerima manfaat melalui kegiatan rehabsos penyandang disabilitas

yang dilakukan melalui 19 satker Unit Pelaksana Teknis Dit.RSPD :


27

Tabel 9. Capaian Target Unit Pelaksana Teknis RSPD Tahun 2018

No. Jenis Layanan UPT Target Realisasi Persentase

1 Layanan Rehabilitasi Sosial Sistem dalam

Panti

1590

orang

1590

orang

100 %

2 Layanan Penjangkauan / Luar Panti 5.826

orang

5.890

orang

101 %

TOTAL 7.416 orang

7.480 orang

100,8%

Bedasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi layanan rehabsos tidak

mengalami kenaikan atau sesuai target, sedangkan realisasi kegiatan penjangkauan

mengalami kenaikan diibandingkan target yang ditetapkan. Realisasi target penjangkauan

mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan disaebabkan adanya kebutuhan daerah

untuk respon kasus melalui TRC. Misalnya untuk PSBD Budi Perkasa palembang, target

penjangkauan yang sebelumnya ditetapkan dari 8 menjadi 32 orang;

Adapun target kegiatan reguler layanan dalam panti pada umumnya tidak mengalami

kenaikan, begitu pula untuk kegiiatan penjangkauan yang sebelumnya telah diagendakan

tidak mengalamu perubahan capaian secara signifikan. Seperti halny adengan Rehabilitasi

sosial Berbasis masyarakat (RBM), dimana realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan,

yaitu sebanyak 200 orang di 3 provinsi. Begitu pula hal nya dengan UPT lainnya yang

memberikan layanan jangkauan kedaruratan sering kali mendapati jumlah penyandang

disabilitas yang harus dilayani lebih banyak dari target yang ditetapkan dan dari anggaran

yang tersedia.

Gambar : Pelaksanaan UPSK Melalui Dekonsentrasi


28

Kegiatan dekonsentrasi rehabilitasi sosial dilakukan di 34 provinsi dengan total target

16.688 orang penerima manfaat. Target layanan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan

antara lain : Unit Pelayanan Sosial Keliling, layanan Kedaruratan dan Respon Kasus, serta

pemberian alat bantu. Namun demikian , capaian target melalui dekonsentrasi tidak tercapai

seluruhnya.atau hanya sebesar 96,18 % dari total target yang telah ditetapkan. Dimana

13.389 Orang dilayani melalui Unit Pelayanan Sosial Keliling, layanan Kedaruratan dan

Respon Kasus; dan sejumlah 2.622 orang diberikan alat bantu.

Sedangkan untuk kegiatan dekonsentrasi tahun 2018, capaian kinerja yang dicapai antara

lain sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Target Melalui Dekonsentrasi RSPD Tahun 2018

Nama Satker Dekonsentrasi

UPSK Ketrampilan, PBK, UEP, respon kasus

Alat Bantu

Trget Rlisai Trget Rlisai Trget Rlisai

DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA 100

100

170

170 60 60

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT 200

200

329

329

99 99

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH 100

100

500

500

100 100

DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 300

300 100 100

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR 200

200

390

390 75 75

DINAS SOSIAL ACEH 100

100

125

125 105 105

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA 300

300

240 240 100 100

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT 100

100

360

300 75 75

DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU 100

100

162

162 65 86

DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

400

400

110 13 55 55

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN 300

300

100

129 95 95

DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG 300

300

340

340 55 55

DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT 200

200

125 125 55 55

DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

100

100

35

35 55 55

DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

300

300

300

300 75 75


29

Nama Satker Dekonsentrasi

UPSK Ketrampilan, PBK, UEP, respon kasus

Alat Bantu

Trget Rlisai Trget Rlisai Trget Rlisai

DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 200

200

130 130 95 65

DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI UTARA 300

300

130

130 65 65

DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

200

200

75

75 128 128

DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN 600

600

111 111 55 55

DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA 100

100

263

263 110 110

DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU 200

200

110

117 55 76

DINAS SOSIAL PROVINSI BALI 100

100

115 110 65 65

DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

100

100

75 75

DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

200

200

1.480

1.399 123 219

DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA

400

280 65 15

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI BENGKULU

200

200

240

240 55 55

DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA 100

100

195 195 95 95

DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN 200

200

225 225 65 65

DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

120

120

60

60 60 72

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO

300

300

125

125 80 64

DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU 100

100

499

499 64 64

DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT 100

60 10

DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT 100

100

190 190 100 80

DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA 20

20

50

50 80 44

JUMLAH 6.740 6.640 7.284 7.132 2.664 2.622 PERSENTASE 96,18 %

Kaltara untuk alat bantu tidak terealisasi sebanyak 36, disebabkan adanya dana APBD (baik

bersumber dari anggaran provinsi maupun kab/ kota) yang telah teranggarkan dan dicairkan

lebih dulu untuk kegiatan pemberian alat bantu.


30

Meskipun capaian rehabilitasi sosial di daerah melalui dekonsentrasi baru mencapai

96,18 %, secara total capaian yang diperoleh mencapai 104,2%, dengan adanya tambahan

realisasi melalui alat bantu di Pusat, dan tambahan layanan penjangkauan di UPT kemensos.

Oleh karenanya total capaian menunjukan hasil yang lebih besar dari target yang telah

ditetapkan di tahun sebelumnya.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

Pembandingan capaian kinerja pada Diektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu capaian target pada tahun

2015, 2016, 2017, dan 2018, serta dibandingkan dengan target yang harus dilayani sesuai

dengan Renstra Direktorat rehabilitasi sosial periode tahun 2015 – 2019, seperti dapat

dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 11. Pembandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan

Sasaran Penerima Layanan

Capaian Target Renstra

2015 2016 2017 2018 (target 5 tahun)

Progres 2019 minimal

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD)

Penyandang Disabilitas (jiwa)

51.938 PD

53.440 PD

30.866 PD

33.843 PD

206.068 PD

82,5% 35.981

PD

Capaian target sampai dengan tahun 2018 pada periode renstra 2014-2019 adalah 170.087

orang penyandang disabilitas, atau menunjukkan jumlah yang telah diberikan fasilitas dan

akses hak dasar sebanyak 82,5 %. Perubahan strategi pencapaian target rehabsos

penyandnag disabilitas yang dilakukan pada tahun 2018 telah menyebabkan bertambahnya

jumlah capaian rehabsos pada periode ini sebesar 16,4% dari tahun sebelumnya. Hal ini

berarti pada periode selanjutnya kegiatan rehabsos penyandang disabilitas cukup ditargetkan

sebesar 35.981 orang yang perlu dicapai di tahun berikutnya.

Namun demikian target tersebut masih dapat ditambahkan jika dibandingkan dengan jumlah

populasi penyandnag disabilitas di Indonesia yang jumlahnya mencapai 6 juta lebih dengan

merujuk pada data Susenas tahun 2012. pencapaian ini masih jauh dari beban populasi

PMKS Penyandang disabilitas yang harus ditangani di Indonesia, yaitu sebesar 6.800.640



31

1. REALISASI TAHUN INI DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS

Realisasi tahun ini yaitu sebesar 33.843 orang penyandang disabilitas yang dilayani

merupakan target yang dicapai dalam satu tahun anggaran 2018. Adapun akumulasi

target yang dicapai dari tahun 2015 s.d tahun 2018 adalah sebesar 170.087 orang

penyandang disabilitas atau sebesar 82,5 % dari total target dalam renstra, sampai

dengan tahun 2019. Capaian ini telah melebihi angka target pada renstra yang

menetapkna penerima manfaat pada tahun 2018 sebanyak 31.619. Jumlah Penyanndag

disabilitas yang dilayani melalui UPT sebesar 7.481 orang, jumlah ini leboh besa

dibandingkan dengan target tahun sebelumnya dengan kapasitas 19 UPT.

Meskipun dari tahun ke tahun sasaran PD yang mendapatkan pelayanan semakin

meningkat, namun peningkatan tersebut belum sesuai dengan peningkatkan

permasalahan PD yang juga mengalami peningkatan baik dalam hal jumlah maupun

kualitasnya. Permasalahan utama yang dihadapi adalah pencapaian sasaran ini sangat

tergantung dengan anggaran yang tersedia (APBN) dan belum adanya kemampuan

dalam menggali sumber dana lain baik dari dalam maupun luar negeri sehingga target

sasaran tidak dapat naik secara signifikan.

2. REALISASI TAHUN INI DIBANDINGKAN DENGAN TARGET STANDAR NASIONAL

Seperti kita ketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas masih cukup tinggi.

Berdasarkan hasil Susenas Badan Pusat Statistik tahun 2012 menunjukkan bahwa

jumlah penyandang disabilitas sebesar 6.008.640 jiwa, yang dibagi dalam beberapa

kategori yaitu: 1) Penyandang Disabilitas Netra 1.780.204 jiwa; 2) Penyandang

Disabilitas rungu 472.817 jiwa.;3) Penyandang Disabilitas wicara 164.686 jiwa; 4)

Penyandang Disabilitas Intelektual 402.817 jiwa; 5) Penyandang disabilitas mental

170.120 jiwa; 6) Penyandang Disabilitas Ganda 2.401.592 jiwa. Pencapaian tahun ini,

yaitu sebesar 33.843 penyandang disabilitas berarti merupakan 0,56% dari total

penyandang disabilitas. Adapun pencapaian dalam 4 tahun adalah sebesar 2,56% dari

jumlah populasi penyandang disabilitas. Angka ini masih jauh lebih kecil dibandingkan

dengan populasi disabilitas di Indonesia.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap

penyandang disabilitas adalah berkaitan dengan terbatasnya jumlah penyandang

disabilitas yang ditangani dibandingkan dengan total populasi penyandang disabilitas. Di

samping itu pelaksanaan rehabilitasi soaial bagi penyandanag disabilitas berkaitan

dengan masalah SDM pelaksanan rehabilitasi sosial yang menyebabkan belum

optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial khususnya pelaksanaan di daerah yang

memerlukan pendampingan, pemantauan dan pelaporan yang tepat. Tantangan lainnya

berkaitan dengan belum maksimalnya keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam


32

mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, seperti halnya masih minimnya

penyandang disabilitas yang dapat diterima di dunia kerja.

C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran :

Meningkatnya penyandang disabilitas yang mampu memanfaatkan bantuan pemenuhan

kebutuhan dasar. Sasaran strategis ini berkaitan dengan sasaran terlaksananya pelayanan

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam dan luar lembaga yang sesuai standar.

Peningkatan layanan rehabsos luar panti meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Tolok ukur capaian sasaran ini yaitu indikator Jumlah penyandang disabilitas yang mampu

memanfaatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemanfaatan bantuan pemenuhan

kebutuhan dasar melalui rehabsos merupakan prasayarat untuk mendapatkan layanan

lebih lanjut, sehingga keberfungsian penyandang disabilitas dapat tercapai.

Meningkatnya keberfungsian seseorang ditandai dengan :

a. Meningkatnya kemampuan penyandang disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar


b. Meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

c. Meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap lingkungan yang inklusif

d. Meningkatkan kemampuan mobilitas penyandang disabilitas. Untuk terciptanya

lingkungan inklusif, bebas hambatan bagi PD yang memerlukan alat bantu khusus

penyandang disabilitas

e. Mampu mengembangkan (mengaktualisasikan) diri.

Fokus utama sasaran ini adalah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial.

Pencapaian indikator rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas dilakukan melalui

kegiatan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas. Kegiatan ini

bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

melalui kegiatan rehabilitasi sosial. Kegiatan ini dibiayai oleh dana DIPA Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, 19 UPT Kemensos, dan Provinsi melalui

dekonsentrasi di 34 provinsi.

Adapun UPT kemensos yang era di bawah koordinasi Dit. RSPD adalah Sebagai berikut :

a. BBRVBD Cibinong, dengan target layanan dalam panti sebanyak 85 orang, dan luar

panti 500 orang.

Pelatihan yang ada yaitu : penjahitan, komputer, pekerjaan logam, otomotif,

elektronika dan desain grafis/percetakan bagi penyanndag disabilitas.


33

Pada tahun 2018, penyandang disabilitas fisik melayani 85 orang penyandang

disabilitas fisik. dan membantu menyalurkan mereka untuk dapat bekerja di

perusahaan. Sedangkan 100 orang lainnya merupakan terget luar panti /

penjangkauan. Penambahan target di luar lembaga sebanyak 25 orang, sebelumnya

target luar panti sebesar 500 orang menjadi 525 orang.

b. BBRSBD Soeharso Surakarta,

BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta Tahun 2018 pada sasaran satu sudah

tercapai 221 terdiri dari penerima manfaat regular sejumlah 155 orang, kegiatan TRC

sejumlah 2 orang, penjangkauan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat

(PRSBM) sejumlah 50 orang, bantuan modal usaha bagi eks penerima manfaat

program penjangkauan sejumlah 6 dan kegiatan penjangkauan kegiatan bimbingan

pemantapan sejumlah 8 orang atau tercapai 100%.

c. PSBD Budi Perkasa Palembang, dengan target 293 orang.

Pencapaian sasaran strategis tahun 2018 meningkatnya penyandang disabilitas yang

; menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas dasar melalui

pencapaian target IKU jumlah PM yang terpenuhi kebutuhan dasar dan fasilitas hak

dasar di dalam panI dengan target sebesar 85 orang dan realisasi target sebesar 85

orang, sedangkan untuk PM yang terpenuhi kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar

di luar panti dengan target sebesar 8 orang dan realisasi taget sebesar 32 orang.

RBM target sesuai realisasi sebanyak 200 orang di 3 prov ( sumbar 40 orang; PM

Reguler 85 orang. Juli baru mencapai realisasi bulan juli. Tida

d. PSBD Wirajaya Makassar, dengan target 430 orang

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan rangkaian proses antara komponen-

komponen kegiatan dan sub-sub komponen kegiatan untuk menghasilkan target

yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja PSBD Wirajaya Makassar. Adapun

kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pemenuhan kebutuhan dasar

(pakaian seragam PM, pakaian dalam ,sepatu,handuk dan sandal )Pemeriksaan rutin

seminggu sekali oleh dokter rekanan; Rujukan rumah sakit jika diperlukan

penanganan rawat inap.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Penguatan bimbingan,

kegiatan rekreatif dan pengisian waktu luang.; Pendampingan PM sesuai kondisi

masing-masing atau terapi kelompok; Kegiatan pelatihan keterampilan sesuai

dengan bakat dan minat; Senam pagi atau aerobik guna menjaga kesehatan

penerima manfaat


34

e. PSBL Phalamartha Sukabumi, dengan target capaian 570 orang.

Penerima manfaat dalam panti 110, luar panti target 350 ( 300 penjangkauan; 30

family support, 20 TRC.) realisasi TRC 26 orang. Ada evakuasi yang lebih banyak.

Bersama TRC, Dinsos jabar, Kepolisian, dll. 100 sukabumi, 50 di bogor, 50 di kota

bogor, 50 di Kab. Bandung barat, 50,

f. PSBL Dharma GUnan Bengkulu, dengan target 370, dan capaian sebesar 374 orang.

Target penerima manfaat 80 orang dalam panti teralisasi semua, ada pemulangan

63 orang. On off. Jadi terisi semua.Homecare 220, TRC 70. TRC di kab Bintan, Kepri,:

44 PM; 30 . TRC dari target 70 terealisasi 74 orang, target 70 mendapat bantuan

sosial untuk usaha, yang 4 orang diberikan paket tambahan permakanan yang

anggarannya diambil dari anggaran operasional. permohonan berasal dari dinsos

setempat. saat TRC kerja sama dengan dokter / puskesmas setempat, dinkes,

kepolisian. di 50 kota difasilitasi pemerintah kabupaten 50 kota.

g. PSBL Budi Luhur Banjarbaru, dengan target capaian ; 286 orang

Terdapat 70 orang penerima manfaat dalam panti, penjangkauan 210 orang; TRC

pasung ada 6 orang. Penjangkauan tersebar di 7 lokasi : tanah bumbu, tabalong, hulu

sungai utara, katinga, barito selatan, barito timur, kota waringin timur, masing-masing

lokasi 30 PM. Di dalam panti yang 70 orang ada 11 orang anak negara.

h. PSRS PDM Margo Laras Pati, dengan Target 310 orang.

Penerima manfaat dalam panti 50 org, merupakan PM lanjutan tahun 2017.

penjangkauna 250 di 3 prov - 4 kab. Kab Sleman, Tuban, Grobokan, Pati. Masing-

masing 65 orang. Kegiatan sudah dimulai maret, berakhir september

i. PSBRW Melati Jakarta, dengan target capaian 330 orang.

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi outcome 30% dari 80 orang PM reguler, berhasil

bekerja. Target 24 orang ditargetkan bekerja, menjadi 46 orang yang bekerja.

Potensi anak yang cukup baik, meningkatnya kepercayaan publik, adanya MoU

dengan perusahaan. Instruktur melati dari RW. awalnya perusahaan ragu dengan

kemampuan komunikasi dengan penerima manfaat RW. dengan adanya pertemuan

dengan perusahaan dan diundang pada saat pertemuan dengan orang tua

membangun komunikasi dan kepercayaan. "perlu ada advokasi peksos ke

perusahaan, meyakinkan dengan cara visualisasi program untuk mengadvokasi

layanan rehabsos dan mempromosikan PD bahwa dapat bekerja.


35

j. PSBRW Meohai Kendari, dengan target capaian 335 orang.

Target penerima manfaat dalam panti sebanyak 35, luar panti 300. realisasi 18

tamat, 1 yang dipulangkan, karena ada masalah sebelum waktu pulang

k. PSBRW Efata Kupang, dengan target 295 orang, capaian 296 orang.

Penerima manfaat dalam balai sejumlah 70 orang; di luar balai 220, tambahan1 dari

TRC. Semula target 5 orang menjadi 6 orang)

l. PSBN Wyata Guna Bandung, dengan target capaian 495 orang.

175 dari layanan reguler dalam panti. 320 layanan luar panti. Adanya perjanjian hak

pinjam pakai (kemensos oleh dirjen ) dengan dinas pendidikan bandung

m. PSBN Tan Miyat Bekasi, dengan target capaian 300 orang.

Pada umumnya penyanndag disabilitas sensorik netra di PSBN Tan Miyat

merupakan PD yang saat ini sedang bersekolah. Namun dengan kebijakan baru

masih diperbolehkan sekolah sampai dengan Juni untuk PM yang bersekolah

n. PSBN Mahatmiya Bali, dengan target dan capaian 270 orang.

Layanan rehabilitasi sosial di mahatmiya sudah mulai ditingkatkan ke arah

kemandirian penyanndag disabilitas. Selain layanan reguler dan penjangkauan

PSBN mahatmiya sudah membuat cafe yang pengelolaannya dilakukan oleh

penyandnag disabilitas sensorik netra.

o. PSBN Tu Mou To Manado, dengan target capaian 350 orang.

Jumlah target dalam panti sebanyak 50, ada sisa PM tahun lalu 39. target penerima

11 orang. Realisasi output 50 orang. 4 org mengundurkan diri karena menikah,

mental ganda, membuka usaha. Ada atlet partagames yang mendapat

penghargaan. Luar panti target 220 org; UPSK 80 orang

p. BPBI Abiyoso Bandung, dengan target capaian 570 orang.

Target layanan berupa penjangkauan baca tulis, braille cornber, curah pendapat,

story telling, workshop marketing. 51.645 buku, terealisasi 51.845, ada permintaan

pelanggan utk cetak ulang. Total target 35 jenis, terealisasi sesuai target.

(1) Penyediaan buku bantu disabilitas

(2) Buku Braille (literasi khusus) bagi penyandang Disabilitas Netra

(a) Undang-undang Disabilitas Braille

(b) Buku Alqurán Braille dan agama Islam lainnya


36

(c) Buku Alkitab Braille dan buku rohani lainnya

(d) Buku bacaan umum Braille

(3) psikologi

(4) meditasi

(5) kesehatan

(6) Buku cerita Braille

(7) Buku fiksi

(8) Buku puisi

(9) Buku Pengetahuan Umum dan Panduan sehari-hari

(10) Memasak

(11) Bercocok tanam

q. BBRSBG Temanggung, dengan target capaian 640 orang.

Layanan rehabilitasi sosial reguler dalam panti dengan target 150, target penyaluran

salur 40 orang, teralisasi 45. dari 45 orang yang bekerja si sektor formal 3 orang.

Penjangkauan : shelter workshop peduli : 125 orang ada di 5 kab. RSBK 355

terealisasi 355, di 9 kabupaten. Day care 10 orang, yang lulus puran rehasbsos 3,

termasuk di yang lulus 45 orang tadi (reguler 42, 3 daycare.) ada replikasi di blitar

adopsi/ replikasi dijadikan salah satu keberhasilan. Blitar melakukan study banding,

dan dimintai pendampingan melakukan replikasi di blitar.

r. PSBG Ciung Wanara, dengan target capaian 230 orang.

Penyandnag disabilitas intelektual yang dilayani dalam panti sebanyak 50 org,

penjangkauan 160, RSBK 20 orang. Penjangkauan awalnya diseleksi 180 orang ,

namun yang memenuhi syarat 160. di ciung wanara ada 10 orang, pada januari 2019

sudah menjadi 5 orang anak negara. 5 orang sdh disalurkan dinsos terkait untuk

dibantu bertemu dengan keluarganya (bogor, ciamis)

s. PSBG Palu, dengan target capaian 370 orang.

Target penyandang disabilitas yang dilayani 70 org, realisasi 73. on off. Penyaluran

10 orang ke lembaga, target luar panti dan penjangkauan 300 orang (30 org home

care; 30 org RBM; 240 org penjangkauan di kab Donggala, Morowali, Parigi

Moutoung, Kab Poso, kab Sigi, Toli-toli, Kota Palu, 2 prov Sulbar : Mamuju tengah

mamuju Utara di Sulbar). bantuan paket untuk masing-masing penerima manfaat;

pelaksanaan disesuaikan dengan alokasi anggaran.


37

Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Pusat antara lain dengan melalui kegiatan,

pemberian alat bantu penyandang disabilitaas, penjangkauan kasus pasung dan pemberian

bantuan atau pelayanan kedaruratan bagi penyandang disabilitas. Beberapa kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka mencapai terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, dan

mengoptimalkan koordinasi penanganan penyandang disabilitas.

Adapun sebaran capaian outcome untuk kegiatan rehabsos dapat dilihat pada grafik di

bawah ini :

Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas ditunjukan dengan adanya

penyandang disabilitas baik yang dilayani di dalam panti maupun di luar panti. Serta

terlaksananya layanan advokasi penyandang disabilitas. Pada tahun 2018 persebaran

capaian outcome berdasarkan jenis cluster disabilitas adalah sebagai berikut :


38

Tabel. 12. Sebaran outcome berdasarkan jenis disabilitas yang dilayani

Jenis DisabilitasDisabilitas

Activity

daily

living

Sosialisasi

Kemampuan

sosial

Orientasi

mobilitas

Sekolah Menerapkan

ketrampil-an

teknis

Bekerja di

rumah /

keluarga

Bekerja

di

tempat

lain

Bekerja

pada

Sektor

formal

Berwirausaha mengembangkan

usaha

SENSORIK 661 1028 713 91 550 342 0 26 413 0

MENTAL 217 70 60 290 2 19 3 0 3 10

INTELEKTUAL 376 320 320 72 110 218 4 4 38 38

FISIK 415 734 694 4 403 43 103 1 716 4

1669 2152 1787 457 1065 622 110 31 1170 52

Pada tahun 2018 layanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas telah menunjukkan hasil kinerja berupa peningkatan kapasitas dan

kemampuan penyandang disabilitas yang dilayani. Antara lain meningkatnya kemampuan dalam :

a. Peningkatan kemampuan activity daily living, sebanyak 1.669 orang. Kemampuan ini diberikan sebagai pendidikan dasar dan aktivitas sehari-

hari penyandang disabilitas. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk sementara dapat membantu dalam pemberian pelatihan

sehari-hari. Pada sistem pantikemungkinan besaf bahkan mayoritas penerima manfaat akan mendapatkan bimbingan yang berguna dalam

melatih PD sehari-hari

b. Peningkatan kemampuan sosialisasi sebanyak 2.152 orang. Pemberian intervensi terhadap PD oleh pekerja sosial atau petugas di LKS

maupun UPT meningkatkan kemampuan sosial PD dalam berinteraksi dengan lainnya.

c. Peningkatan dalam kemampuan orientasi mobilitas, sebanyak 1.787 orang. Pemberian alat bantu dan latihan penggunaan meningkatkan

kemampuan penyandnag disabilitas dalam mobilitas, serta mengenal lebih baik lingkungan tempat tinggalnya.

d. Dapat melanjutkan sekolah, sebanyak 457 orang. Adanya intervensi mengenai PD secara intensif, membantu PD usia sekolah mampu kembali

ke dunia pendidikan atau dapat mengakses pendidikan setelah mendapat layanan rehabsos.


39

e. Dapat menerapkan ketrampilan teknis, sebanyak 1.065 orang. Penynndang disabilitas yang berada di panti sosial, secara intensif telah mampu

mengembangkan ketrampilan teknisnya sebagai bekal ia kembali pulih dan meningkatkan ketrampilan selanjutnya.

f. Dapat bekerja di rumah atau keluarga sendiri, sebanyak 622 orang. Penyandnag disabilitas yang telah dilatih mampu menerapkan

ketrampilannya, sehingga setelah kembali keluarga ia bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya berpartisipasi dalam mencari sumber

penghidupan keluarga.

g. Dapat bekerja di tempat lain, sebanyak 110 orang. Pada umumny aPenyanndag disabilitas yang berhasil bekerja berasal dari disabilitas fisik

yang telah diberi pelatihan di BBRVBD Cibinong. Adanya kerjasama dengan pihak lain dan pelatihan akses pelatihan membuka peluang bagi

Penyandang disabilitas untuk dapart bekerja pada sektor formal, setelah mereka mendapatkan pendidikan. Bekerja pada Sektor formal

sebanyak 31 orang.

h. Berwirausaha. Selain bekerja, lulusan penyandang disabilitas yang telah dididik di Unit Pelaksana Teknis Disabilitas Kemensos, telah

membuka usaha dengan berbagai jenis usaha baik di bdang massage, penjahitan, usaha kelontong, dan lain-lain.Berwirausaha, sebanyak

1.170 orang atau sebesar 3,5%

i. Pengembangan Usaha. Pemberian bantuan Paket usaha bagi penyandang disabilitas dapat mengembangkan usaha dan mampu

mempekerjakan orang lain. Pada tahun 2018, terdapat 52 orang PD yan telah mampu mengembangkan usahanya.


40

Berikut ini adalah gambaran capaian yang dihimpun berdarakna jenis disabilitas di UPT

Pata UPT disabilitas fisik, peningkatan tertinggi dirasakan dalam hal kemampuan sosial atau

adanya kemampuan berinteraksi yang lebih baik disertai adanya kemampuan dalam mobilitas

karena diberikan alat bantu bagi penyanndag disabilitas fisik setelah mendapatkan layanan

rehabilitasi oleh UPT disabilitas fisik. Hasil dari evaluasi terhadap penerima manfaat

menunjukkan kemampuan berwirausaha dari penyanndag disabilitas karena mereka pada

umumnya telah dibekali oleh ketrampilan dan diberikan paket usaha ekonomi mandiri setelah

dinyatakan lulus.


41

Berbeda dengan jenis disabilitas fisik, yang pada umumnya dapat distimulasi untuk

pengembangan usaha, disabilitas mental justru hanya sedikit sekali yang mampu

mngembangkan usaha seteleh mendapat pelayanan. Bahkan untuk berpartisipasi bersama

keluarga di rumah dalam mencari nafkah pun masih sedikit dialami oleh PD Mental.

Pada umumnya keberhasilan mereka yang dilayani baru pada kemampuan perawatan sehari-

hari dan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hal ini menjadi modal utama dalam mencapai

tingkar keberhasilan yang lebih diinginkan oleh keluarga dan lingkungan sosial terdekat

dimana kegiatan pemulihan dan kembali ke sekolah dianggap capaian tertinggi untuk

penyanndag disabilitas.

Sesuai dengan amanah Perpres No. 75 Tahun 2015 tentang RAN HAM dan Inpres No 10

Tahun 2015 tentang Aksi HAM khususnya aksi 25 tentang penemuan, pembebasan dan

pengobatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dipasung, Kementerian Kesehatan dan

Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab dalam melakukan penjangkauan kasus pasung

agar penyandang disabilitas mental dapat dibebaskan dari pasung dan memperoleh layanan

kesehatan jiwa sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu dilaksanan penjangkauan kasus

pasung di beberapa 15 lokasi di Indonesia untuk memberikan edukasi kepada keluarga dan

masyarakat agar merubah sikap dan pola perilaku mereka untuk dapat menolak

pemasungan.

Capaian Kegiatan: Terjangkau dan teridentifikasinya penyandang disabilitas mental yang

dipasung. Penjangkauan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya hanya upaya

melepaskan pemasungan tanpa diikuti dengan pendampingan kepada PDM, keluarga dan

masyarakat. Petugas yang melakukan penjangkauan harus memahami betul apa itu

gangguan jiwa dan penanganan yang tepat untuk ODGJ, sehingga pada saat penjangkauan

mereka mempunyai kemampuan untuk berbagi pengetahuan dan kemampuan penanganan

Penyandang Disabilitas Mental kepada keluarga dan masyarakat.

Penjangkauan kasus pemasungan harus dilakukan secara intensif lebih dari 1 kali kunjungan

dan sangat diperlukan adanya pendampingan yang memadai hingga keluarga dan

PDM/ODGJ benar-benar paham tentang kondisi yang dialami PDM/ODGJ dan penanganan

yang tepat. Untuk itu sangat diperlukan pelatihan yang memadai bagi petugas penjangkauan

kasus pemasungan.


42

Bagi penyanndnag disabilitas sensorik yang secara fisik mengalami hambatan berkomunikasi

secara verbal maupun visual, peningkatan kemampuan sosialisai dan kemampuan sosial

mereka setelah memasuki panti merupakan hal yang lebih banyak didapatkan setelah

mendapat layanan.

Pemberian ketrampilan di UPT yang disampaikansecara berkelompok dan bersam-sama

mampu meningkatkan kemampuan sosial, karena mereka bersama-sama dilatih dalam

berinteraksi satu smalain. Di samping itu pelstihsn mobilitas menjadi hal utama yang

disampaikan kepada penyanndang disabilitas sensorik.

Hasil dari pemberian bim ingan di UPT menunjukkan adanya peningkatan kemampuan

penerapan teknis di bandingkan dengan sebelum ke UPT. Dengan adanyapelatihan yang

dilakukan secara terus menerus membantu membiasakan diri mereka sendiri, sehingga pada

saat kembali ke rumah mereka sudah dapat menerapkan ketrampiilan teknis yang telah

dipelajarinya.

Beberapa penyanndag disabilitas sensorik netra justru telah mampu mengembangkan

kemampuan usahanya, dengan bantuan pemberian paket Usaha Ekonomi Produktif mereka

mampu membuka usaha, bahkan ada yang sudah sanggup memberikan lapangan pekerjaan

bagi sesama penyandang disabilitas.


43

Bagi penyandang disabilitas intelektual, dengan kemampuan IQ di bawah rata-rata,

keberhasilan yang didapat dalam hal penenigkatan kemampuan aktivitas sehari-hari. Hal in

disebabkan usia biologis mereka tidak secepat perkembangan otaknya, mereka memiliki

keterbatasan berpikir, sehingga seringkali aktivitiasnya masih tergantug pada orang dewasa

di sekitarnya. Peningkatan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari PD Intelektual di UPT

ini menjadi hal yang seringkali dijadikan tolok ukur keberhasilannya, menyusul kemampuan

sosialmdan orientasi mobilitas.

Meskipun demikan, pemberian bimbingan yana gterus menerus tidak menutup kemungkinan

bagi mereka untuk dapat meningkatkan ketrampilan teknis lainnya.

Dari hasil evaluasi tahun 2018 di UPT disabilitas intelektual dapat diketahui bahwa mereka

yang telah mengikuti kegiatan bimbingan mampu menerapkan ketrampilannya dan sudah

dpat berpartisipsi bekerja bersama di rumah / keluatga. Bahkan beberapa di antaranya telah

mampu melakukan kegiaatan berwirausaha dan mengembangkannya.

Salah satu keberhasilan di bidang pelayanan rehsbsos salah satu di antaranya yaitu telah

dilakukan upaya pembuatan kampung peduli penyanndag disabilitas ,yeng merupakan

bentuk pemberdayaan terhadap penyanndag disabilitas intelektual.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2018, tercapai 20.166 Outcome atau sebesar 59,6

% dari total 33.843 penyandang disabilitas yang telah dilayani

Indikator capaian outcome dapat dilihat dari :

a. Jumlah penyandang disabilitas yang dapat mengakses dan berhasil memperoleh layanan

publik (Mendaftarkan dan mendampingi PMKS dalam mengakses layanan kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, dan atau lingkungan sosial lainnya)

b. Jumlah daerah provinsi dan kab / kota yang menerbitkan regulasi untuk pemenuhan hak

dasar dan inklusivitas Penyandang Disabilitas. Sampai saat ini sudah ada 8 provinsi yang

menerbitkan Perda tentang disabilitas.


44

Di samping target-target yang telah dicapai di atas. Pada tahun 2018 Direktorat Rehabilitasi

Sosial bekerja sama Dengan Kementerian Sekretariat Negara, USIP-1 , USAID, melalui

progam kerjsama negara selatan-selatan telah melakukan kerjasama bidang rehabilitasi

sosial penyandnag disabilitas.dimana PSBN Mahatmiya bali memberikan pelatihan bagi

penyandnag disabilitas sensorik netra warga Fiji dalam melakukan tekniik pijat Indonesia.

Ketrampilan ini dapat digunakan bagi penyandang disabilitas dalam meningkatkan

kemandirian dan menjadi sumber penghidupan merka. Terdapat 10 penyandnag disbilitas

yang berasal dari Fiji dilatih oleh PSBN Mahatmiya, Kemensos RI.

Outcome :

Tahun 2018 sudah diadakan pelatiha ToT untuk penyandang disabilitas Fiji, dengan jumlah

peserta sebanyak 10 orang (dilakukan di Bali). Tim akan berkolaborasi mengadakan

Pelatihan Urut di Suva pada tanggal 11-15 Februari 2019 ini, yang kemudian akan dilanjutkan

di Nadi.

Berdasarkan UU no 18 tentang Kesehatan Jiwa, Perpres No 75 Tahun 2015 tentang RAN

HAM dan Inpres No.10 Thun 2015 tentang Aksi HAM khususnya aksi 25 tentang penemuan,

pembebasan dan pengobatan orang dengan gangguan jiwa (odgj) dipasung yang menjadi

tugas kementerian kesehatan, kementerian sosial memiliki tugas untuk mendukung upaya

pelaksanaan aksi tersebut. Layanan rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi psikososial dan

rehabilitasi sosial merupakan upayan terintergrasi dan berkesinambungan dalam upaya

pemulihan dan pengembangan keberfungsian sosial odgj, maka membutuhkan petugas yang

handal dalam penanganan PDM/ODGJ. Untuk itu diselenggarakan kegiatan Peningkatan

Kapasitas Tim TRC dalam Penjangkauan dan Pendampingan Rehabilitasi Sosial Bagi Korban

Pasung..

Tim TRC/Pendamping/TKSK.Sakti Peksos/PSM yang handal merupakan ujung tombak

untuk penanganan PDM/ODGJ. Namun kerapkali terbentur oleh ketersediaan anggaran

penjangkauan di daerah dan komitmen yang kuat dari lintas sektor di masing-masing wilayah.

Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Perjanjian Kerjasama Pencegahan dan

Penanganan Pemasungan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari tanggal 03-05 Mei 2018 di Hotel Fave Jakarta dengan

jumlah peserta 30 orang.

.

Capaian kegiatan:

Tersedianya dokumen perjanjian kerjasama yang memuat peran dan tanggung jawab

masing-masing pihak dalam mengembangkan sistem layanan kesehatan jiwa yang

terintegrasi.


45

Penyusunan Pedoman Gerakan Stop Pemasungan

Salah satu tugas dan tanggung jawab Kementerian Sosial RI yang tercantum dalam MOU

dan PKS pencegahan dan penanganan pemasungan adalah Melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dibidang

rehabilitasi sosial dalam Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang

Disabilitas Mental/ Orang Dengan Gangguan Jiwa. Sebagai implementasi dari tugas

tersebut, maka dilaksanakan kegiatan Penyusunan Pedoman Gerakan Stop

Pemasungan.

Capaian kegiatan:

Tersusunnya draft pedoman Gerakan Stop Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas

Mental.

Tersinkronisasinya masing-masing tugas dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga

terkait dalam pencegahan dan penanganan penyandang disabilitas mental khususnya

ODGJ

Pelaksanaan Uji Coba Rumah Unit Informasi dan Layanan Sosial PDM

Layanan Rumah Antara dapat menjadi jembatan dalam proses pemulihan penyandang

disabilitas mental dari layanan medis dan layanan sosial menuju perawatan oleh

keluarga. Layanan Rumah antara bertujuan mempersiapkan penyandang disabilitas

mental dan keluarga dalam proses re-integrasi dengan harapan dapat menekan resiko

kekambuhan dan menjamin keberlanjutan layanan. Pelaksanaan Uji coba Rumah Antara

dilaksanakan di Provinsi Sumatera barat selama 5 bulan, mulai bulan Agustus 2018

sampai dengan Bulan Desember 2018.

Capaian kegiatan :

a. Terlaksananya Kegiatan Uji Coba Rumah Antara Bagi PDM di Sumbar

b. Terwujudnya layanan penanganan penyandang disabilitas mental yang terintegrasi.

c. Rekomendasi juga dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen antar berbagai

pihak. Pencapaiannya dapat dikatakan sekitar 15%, dimana pada saat ini pemerintah

daerah mulai bertindak untuk membuat perda yang mendukung disablitas. Pada tahun

2018 juga Kemensos telah berproses melakukan MoU dengan intansi terkait, seperti

Kementerian Kesehatan, BPJS, Kepolisian RI, dan Kemendagri, dalam upaya

menangani penyandang disabilitas mental secara terintegras


46

Capaian Peningkatan SDM tahun 2018

Selain kegiatan yang bersifat layanan langsung terhadap penyandang disabilitas,

direktorat rehabilitasi sosial penyanndag disabilitas telah melakukan beberapa kegiatan

pengembangan kompetensi pegawai dan sumber daya manusia (SDM) penyelenggaraan

rehabsos penyanndang disabilitas.

Adapun berbagai kegiatan yang telah diikuti antara lain sebagai berikut :

Tabel. 13. Kegiatan Pengembangan SDM Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2018

Kegiatan Pengembangan SDM Target Realisasi

Target Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Penyandang Disabilitas di Masyarakat

613 613

Bimtek data 30 30

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2018 (sosialisasi SIM PD)

130 130

Peningkatan Kapasitas Petugas Pendampingan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental

96 96

Training of Trainner Dukungan Motivasi bagi Atlet Penyandang Disabilitas

330 330

Bimbingan Teknis SDM Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

1200 1127

Capacity Building Petugas LKSPD dan FKKPDA 80 80

Peningkatan Kapasitas Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual yang mengikuti Ekonomi Produktif "Goes"

58 58

Penguatan Kapasitas SDM Rehabsos Disabilitas 50 50

Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

10 13

Uji Kompetensi PNS yang Masuk dalam Jabatan Fungsional Peksos dan Pensos (pak Firman Diklat Peksos & Pak Redy)

2

Diklat Fungsional Perencana Muda (desry) 1

Konferensi Nasional Temu Alumni Beasiswa Pusbindiklatren & Workshop Pengembangan Jejaring Kerja sama (Novelia)

1

Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis tingkat Terampil (a.n Gina Natriani)

1

Workshop pengembangan layanan rumah singgah / rumah antara (Bu, Ana, irma, Dina, Rumondang)

6

ToT Human Right For Mental Health (Ilyana Desiana, Desrywani)

2

TOTAL 2.597

2.655


47

Capaian Kegiatan:

Adanya peningkatan dan pemahaman bagi pendamping/TKSK/ M dalam pendampingan

penjangkauan, penanganan rehabilitasi sosial bagi korban pasung di wilayah di seluruh

Indonesia.

Adanya rekomendasi peningkatan kapasitas tim TRC dalam penjangkauan dan pendampingan rehabilitasi sosial bagi korban pasung


48

D. Realisasi Anggaran 2018

Pada tahun 2018 terjadi perubahan anggaran untuk kebutuhan penambahan

tunjangan kinerja. Oleh karena itu dilakukan relokasi anggaran yang berasal dari satker pusat

ke UPT kemensos. Salah satunya dari direktorat rehabilitasi sosial penyandnag disabilitas ke

UPT Rehabsos Penyandang disabilitas. Sehingga, komposisi anggaran berubah menjadi

seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas selain melaksanakan kegiatan di pusat juga memberikan anggaran untuk di

daerah, yaitu kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan melalui 19 UPT yang tersebar di

seluruh tanah air, dengan anggaran Rp. 216.167.209.000,-, yang kemudian direvisi untuk

kebutuhan tunkin menjadi Rp. 223.869.614.000 . Di samping itu, tersedia juga mekanisme

pemberian pelayanan melalui dana dekonsentrasi. Anggaran yang disediakan untuk dana

dekonsentrasi sebesar Rp. 45.573.105.000,- untuk 34 provinsi.

Adapun realisasi anggaran kegiatan rehabilitasi sosial melalui Pusat, UPT dan

dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Realisasi Keuangan Pusat, UPT dan Dekonsentrasi 2018

No Satker Anggaran Realisasi (Rp.) Persentase Semula Setelah Revisi

1. Pusat 55.735.092.000 53.146.387.000 46.963.863.772 88,37%

2. UPT 216.167.209.000 223.869.614.000 220.938.406.580 98,69%

3. Dekonsentrasi (34 provinsi)

45.573.105.000 45.573.105.000 43.337.695.024 95,09%

Jumlah 317.475.406.000 322.589.506.000 311.239.965.376

96,48%

Adapun realisasi anggaran secara total adalah sebesar 96,48%. Anggaran yang

bersisa berasal dari sisa pagu yang tidak teralisasi semuanya, disebabkan jumlah realisasi

lebih kecil dari pada yang dianggarkan. Namun demikian target tetap terlaksana. Hal ini berarti

telah terjadi efisiensi terhadap anggaran belanja negara. Realisasi keuangan secara

keseluruhan menunjukan 96,48 %. Sedangkan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan adalah

sebesar 104,2 %.

Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas menunjukan peningkatan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yaitu dengan realisasi fisik 104,2%, sedangkan

realisasi keuangan 96.48 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 96.26

%. Peningkatan capaian ini menunjukan kinerja yang semakin baik dari tahun ke tahun.


49

Untuk persebaran realisasi keuangan di UPT RSPD kemensos bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 15. Realisasi Keuangan UPT RSPD Tahun 2018

NO Kegiatan Pagu Realisasi %

1. PRSPDM “Margolaras” Pati

8.753.739.000

8.561.313.841 97,80%

2. Balai Penerbitan Braille Indonesia “Äbiyoso” Cimahi

13.018.323.000

12.789.757.633 98,24%

3. Panti Sosial Bina Laras “Phalamartha” Sukabumi

9.040.433.000

8.859.119.797 97,99%

4. Panti Sosial Bina Netra "Wiyata Guna", Bandung

15.280.241.000

15.077.213.451 98,67%

5.

Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "Prof.Dr.Soeharso" Surakarta

26.947.358.000

26.788.747.214 99,41%

6. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "Kartini" Temanggung

21.638.036.000

21.598.363.333 99,82%

7. Panti Sosial Bina Daksa "Budi Perkasa", Palembang

11.713.997.000

11.379.989.312 97,15%

8. Panti Sosial Bina Daksa "Wirajaya", Makassar

11.926.011.000

11.805.702.868 98,99%

9. Panti Sosial Bina Netra "Mahatmiya" Tabanan

8.070.187.000

7.967.219.720 98,72%

10. Panti Sosial Bina Netra "Tu Mou Tou", Manado

7.371.432.000

7.298.244.676 99,01%

11. Panti Sosial Bina Netra Tan Miyat, Bekasi

10.187.139.000

10.051.658.073 98,67%

12. Panti Sosial Bina Laras "Budi Luhur" Banjarmasin

8.230.933.000

8.119.612.292 98,65%

13. Panti Sosial Bina Grahita "Ciung Wanara", Bogor

9.158.352.000

8.992.031.892 98,18%

14. Panti Sosial Bina Grahita "Nipotowe", Palu

9.099.306.000

8.962.857.259 98,50%

15. Panti Sosial Bina Laras "Dharma Guna" Bengkulu

8.828.987.000

8.719.714.690 98,76%

16. Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Melati" Jakarta

9.388.207.000

9.222.978.031 98,24%

17. Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Effata" Kupang

8.445.353.000

8.181.944.463 96,88%

18. Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa, Cibinong

19.944.875.000

19.783.910.162

99,19%

19. Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Meohai" Kendari

6.826.705.000

6.778.027.873 99,29%

Total : 223.869.614.000 220.938.406.580 98,69%


50

Adapun pagu dan realisasi anggaran kegiatan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas pada

34 provinsi melalui mekanisme dana dekonsentrasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 16. Realisasi Keuangan melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2018


1 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 1.806.904.000

1.803.014.000 99,78%

2 Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 1.527.245.000

1.509.273.000 98,82%

3 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 1.748.630.000

1.739.860.000 99,50%

4 Dinas Sosial Provinsi D.I. Yogyakarta 1.564.020.000

1.306.515.200 83,54%

5 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 1.710.170.000

1.708.279.800 99,89%

6 Dinas Sosial Aceh 1.204.485.000

1.100.929.500 91,40%

7 Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Provinsi Sumatera Utara

1.980.245.000

1.925.283.000 97,22%

8 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

1.667.738.000

1.485.095.300 89,05%

9 Dinas Sosial Provinsi Riau 788.020.000

773.965.000 98,22%

10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi

1.571.390.000

1.450.046.300 92,28%

11 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

1.801.955.000

1.792.907.500 99,50%

12 Dinas Sosial Provinsi Lampung 1.903.111.000

1.895.536.000 99,60%

13 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

1.069.150.000

1.068.652.125 99,95%

14 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

402.977.000

402.083.000 99,78%

15 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

1.453.698.000

1.424.228.000 97,97%

16 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

1.292.965.000

1.255.289.000 97,09%

17 Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Utara 1.629.340.000

1.505.351.000 92,39%

18 Dinas Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

1.270.110.000

1.256.405.000 98,92%

19 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

1.985.710.000

1.974.490.000 99,43%

20 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

1.350.470.000

1.321.312.200 97,84%

21 Dinas Sosial Provinsi Maluku 1.343.746.000

1.337.812.000 99,56%


51


22 Dinas Sosial Provinsi Bali 1.062.712.000

965.057.010 90,81%

23

Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat

654.666.000

654.584.500 99,99%

24 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.968.075.000

2.823.625.667 95,13%

25 Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua

1.067.870.000

770.660.000 72,17%

26 Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu

1.099.500.000

1.087.652.500 98,92%

27 Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara 1.203.990.000

1.203.557.000 99,96%

28 Dinas Sosial Provinsi Banten 923.448.000

913.398.000 98,91%

29 Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

632.080.000

564.509.804 89,31%

30 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 989.100.000

958.816.200 96,94%

31 Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

1.547.214.000

1.541.522.100 99,63%

32 Dinas Sosial Provinsi Papua Barat 546.390.000

225.500.000 41,27%

33 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 1.191.481.000

1.176.056.000 98,71%

34

Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

614.500.000

416.429.318 67,77%

Total 45.573.105.000

43.337.695.024 95,09%

Kegiatan yang dilakukan adalah Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), Pelatihan

Ketrampilan (baik di LBK maupun di luar LBK), Praktek Belajar Kerja (PBK), deteksi dini,

RBM, pemberian Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pemberian Alat Bantu Penyandang

Disabilitas, kampanye sosial, pendampingan ASPDB. Verifikasi Calon Penerima Manfaat,

Monitoring Penerima Manfaat Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Gerakan

Stop Pemasungan (GSP) 2018 / Kedaruratan, Administrasi Kegiatan, Unit Informasi dan

Layanan Sosial (UILS); Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra, Rumah Singgah,

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas

Beberapa provinsi sudah memiliki Perda mengenai penyandang disabilitas, seperti : DIY,

Jateng, Lampung, Bali, kalbar, Jabar, Aceh, juga di Kota Sukoharjo dan Kota Malang. Dari

hasil laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dapat diketahui adanya terjadi kerja sama


52

potensi lembaga Kesos yang banyak memfasilitasi PD, misalnya bunga Bali, Puspadi-

yayasan eks Yakkum (sudah memberikan kursi roda yang adaptif). Di samping itu juga

adanya keterlibatan dari penyandang disabilitas sendiri dalam penangan RBM.

E. ANALISA TERHADAP CAPAIAN KINERJA REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

Berdasarkan target yang telah ditetapkan yang tercantum dalam perjanjian kinerja,

maka target dapat terpenuhi sebanyak 100%, yaitu terlaksananya pemberian

30.866 penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dengan realisasi keuangan total Pusat, UPT dan Dekonsentrasi sebesar 98,18%.

Sedangkan berdasarkan target dalam renstra, baru mencapai 136.244 penyandang

disabilitas dari total 206.068 Penyandang diabilitas yang menjadi target renstra, yang berarti

bahwa pencapaiannya adalah 66,12% di tahun ke-3 periode renstra 2015-2019. Sehingga

target 33,88% berikutnya harus dicapai dalam dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 dan

2019.

Dalam hal ini, keberfungsian sosial artinya memiliki kemampuan dalam 4 (empat) aspek:

(1) mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari;

(2) mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi;

(3) mampu menampilkan peranan dalam lingkungan sosialnya; dan

(4) mampu mengembangkan (mengaktualisasikan) diri atau

OUTCOME : Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan di

dalam panti maupun di luar panti, diharapkan akan semakin meningkatkan tingkat

kesejahteraan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang telah dilatih di panti

sosial secara signifikan telah mengalami perubahan dalam hal peningkatan kemampuan

kemampuan motorik, berinteraksi sosial, dan peningkatan keterampilan dalam bidang usaha.

Outcome sasaran strategis ke dua ini adalah penyandang disabilitas yang telah

meningkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan keberfungsian sosialnya.

Meskipun demikian outcome tersebut belum disertai dengan impact yang diharapkan, yaitu

meningkatnya perawatan dari keluarga dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Penelitian

dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, yang

dilakukan menyatakan bahwa hasil penelitian, hak penyandang disabilitas sudah dipenuhi

keluarga, namun belum melibatkan instansi lain di luar sektor sosial. Seperti halnya dengan

kebutuhan layanan fisioterapi yang belum terstandar sesuai dengan profesi (perawat,

fisioterapi).


53

Pencapaian rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di luar panti yaitu sebanyak 16.331

orang, yang diberikan pelayanan melalui pemberian UEP, Penjangkauan UPT, pemberian

alat bantu, UPSK, LBK maupun dengan melalui layanan kedaruratan. Dari hasil pelayanan

rehabilitasi sosial yang diberikan, dapat diketahui bahwa masih sebagian kecil yang mampu

bekerja. Dari 1.570 orang penyandang disabilitas yang dilayani selama setahun di dalam panti

sosial, terdapat 945 orang penyandang disabilitas yang sudah dapat bekerja di perusahaan,

yaitu sebesar 20% dari total yang dilayani di panti. Kegiatan rehabilitasi sosial diarahkan

mampu mengantarkan penyandang disabilitas ke dunia kerja sehingga memperolah

penghasilan dan hidup layak, memiliki sumber penghidupan dan mampu melaksanakan

fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat.

Outcome terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak dasar, dengan indikator :

a. Berat badan Penyandang Disabilitas sebelum dan setelah rehabilitasi

b. Kebersihan penampilan fisik PMKS sebelum dan setelah rehabilitasi

c. Kesehatan jasmani sebelum dan sesudah direhabilitasi

d. Penyandang Disabilitas yang mampu melakukan aktivitas pokok perawatan diri seperti

makan, minum, mandi, berpakaian, berpindah tempat, ke toilet, dan mencuci tanpa atau

dengan hanya sedikit bantuan orang lain.

e. Penyandang Disabilitas yang memperoleh Akta Lahir, KTP, surat nikah dan KK sebagai

hasil dari pendampingan.

Meningkatnya keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas , yang ditunjukan dengan

kemampuan interaksi dengan lingkungannya dan kemampuan melakukan peran sosial

sesuai dengan status sosialnya. Pencapaian Outcome jika dapat memenuhi salah satu

kriteria sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kemampuan keterampilan sesudah di rehabilitasi

b. Meningkatnya Kemampuan sosial sesudah di rehabilitasi

c. Meningkatnya Kemampuan usaha setelah di rehabilitasi

d. Dapat diterima atau disalurkan ke tempat kerja

Indikator :

Meningkatnya kemampuan penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan dasar

melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas sebanyak 30.940 orang Penyandang

Disabilitas baik di dalam panti maupun di luar panti.

Sebanyak 1.590 orang penyandang Disabilitas telah mengikuti rehabilitasi sosial melalui

sistem pelayanan dalam panti

Keberhasilan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dapat dilihat dari segi:


54

1. Penyandang disabilitas sudah mempunyai kemauan dan kemampuan dalam memotivasi

diri. Bagi mereka penyandang disabilitas yang sudah dilatih mampu memahami dan

menguasai suatu ketrampilan kerja tertentu yang dapat digunakan sebagai bekal untuk

mendapat peghasilan yang dapat menghidupi diri sendiri, atau bersama degan keluarga.

Penyandang disabilitas dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial secara wajar dalam

lingkungan kemasyarakatan.

2. Semakin banyaknya keterlibatan instansi lain maupun dunia usaha dalam pelayanan

terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat dapat menerima dan memberikan

kesempatan kerja / usaha dan mengusahakan lapangan pekerjaan secara layak kepada


3. Bagi masyarakat sendiri, dapat memahami dan menghayati bahwa permasalahan

penyandang disabilitas bukanmerupakan tanggung jawab pemerintah saja tetapi,

merupakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab bersama.Masyarakat

memberikan kesempatan secara terbuka kepada penyandang disabilitas untuk

berpartisipasi dalam proses pembangunan di masyarakat, baik dalam kegiatan sosial,

keagamaan, maupun kegiatan lainnya.

F. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Secara umum pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang disabilitas baik UPT maupun melalui kegiatan dekonsentrasi berjalan baik, tidak

menemui kendala yang berarti untuk kegiatan regular. Dengan Pencapaian target kinerja

capaian output 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,48 % maka dapat dikatakan

penggunaan anggaran cukup efektif dan efisien, didukung dengan sumber daya manusia dan

sarana prasaran yang memadai.

Adapun realisasi anggaran secara total adalah sebesar 96,48%. Anggaran yang

bersisa berasal dari sisa pagu yang tidak teralisasi semuanya, disebabkan jumlah realisasi

lebih kecil dari pada yang dianggarkan. Namun demikian target tetap terlaksana. Hal ini berarti

telah terjadi efisiensi terhadap anggaran belanja negara. Realisasi keuangan secara

keseluruhan menunjukan 96,48 %.

Meningkatnya keberfungsian social, dalam arti memiliki kemampuan dalam

(1) memenuhi kebutuhan sehari-hari;



(4) mampu mengembangkan (mengaktualisasikan) diri.


55

G. ANALISA PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU

KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana dikemukakan terlihat bahwa semua target

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Tahun 2018 tercapai. Namun

demikian, dalam beberapa aspek perlu peningkatan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan. Beberapa faktor yang menjadi permasalahan ataupun penghambat dan

pendukung dalam keberhasilan program kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas tahun 2018 diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor penghambat

Secara umum pencapaian target berhasil baik, Namun demikian, untuk meningkatkan

jangkauan dan pelayanan permasalahan yang ditemui adalah keterbatasan data yang akurat

dari masing-masing provinsi. Dari Populasi penyandang disabilitas yang besarnya mencapai

6.008.640 jiwa belum diketahui secara pasti pemetaan by name by address. Sementara itu

layanan rehabilitasi sosial masih menemui kendala keterbatasan jangkauan pelayanan.

Jangkauan pelayanan yang sangat terbatas karena sasaran pelayanan tersebar sampai ke

desa terpencil, yang belum tentu terdata. Target penyandang disabilitas yang dilayani hanya

sebagian kecil dibandingkan dengan total populasi penyandang disabilitas.

Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas

berkaitan dengan SDM pelaksana dan pengelolaan rehsos. Ketidaktepatan formasi dan peta

jabatan pada satker daerah. Hal ini berpengaruh kepada pelayanan rehabilitas sosial bagi

penyandang disabilitas. Belum memadainya standar pedoman pelayanan kesejahteraan

sosial bagi penyandang disabilitas baik yang dilakukan melalui pelayanan dalam panti

maupun luar panti, dan jenis pelayanan pengembangan lainnya di masyarakat. Belum

optimalnya pendampingan, pemantauan, dan pelaporan reahabilitasi sosial bagi penyandang

disabilitas, terutama untuk kegiatan yang berada di daerah karena keterbatasan anggaran.

Instansi sosial milik pemerintah daerah, yang diharapkan dapat membantu dalam proses

tersebut belum dapat memberikan dukungan yang optimal.

Dunia usaha dan masyarakat belum dapat menerima sepenuhnya penyandang disabilitas

untuk ikut terlibat, baik dalam dunia kerja maupun dalam aspek kemasyarakatan lainnya

meskipun beberapa diantaranya sudah mulai menjalin kerja sama dengan kemensos.

Kendala lain yang ditemui adalah aksesibilitas yang minim bagi penyandang disabilitas.

Undang-undang yang ada perlu diperkuat dengan adanya peraturan yang mengikat sampai

ke tingkat daerah provinsi, kab/ kota. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam

upaya penanganan penyandang disabilitas ditandai dengan masih minimnya sharing budget


56

dari pemerintah derah untuk penanganan masalah disabilitas, hanya sebagian kecil yang

sudah memiliki inisiatif untuk merespon masalah aktual bidang disabilitas.

Kendala dalam hal pemberian bantuan berkaitan dengan persyaratan dimana biasanya

kurang rekomendasi dari dinsos setempat, dan tidak menyertakan Rincian Anggaran Biaya.

Persyaratan yang tidak lengkap menyebabkan terhambatnya pemberian bansos. Dari segi

pelaporan / monitoring berkaitan dengan telambatnya pelaporan dari penerima bantuan atau

tidak termonitor dan tidak adanya pengendalian. Solusi : direktorat RSPD telah

mengalokasikan kegiatan baik untuk keperluan monitoring maupun verifikasi calon penerima

manfaat melalui kegiatan dekonsentrasi.

2. Faktor pendukung

Berbagai faktor pendukung berhasilnya pelaksanaan kegiatan Direktorat Rehabilitasi

Sosial Penyandang Disabilitasdiantaranya, adanya komitmen yang tinggi dari Kementerian

Sosial khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitasdan seluruh

stakeholder dari unsur instansi terkait teknis, Perguruan Tinggi, Lembaga/Orsos, Dunia

usaha dan unsur masyarakat dalam melindungi dan mewujudkan pemenuhan hak-hak

penyandang disabilitas di bidang tugasnya masing-masing.Konsekuensinya adalah

pendekatan ini memerlukan terobosan-terobosan program yang berkaitan dengan

penanganan permasallahan disabilitas dari instansi terkait melalui kegiatan yang dapat

mendorong dan mempercepat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai

aspek kehidupan. Adanya dukungan, kerjasama dan koordinasi yang baik diantara unsur

masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM /Yayasan /Orsos/ Instansi pemerintah

terkait, baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan tercapainya pemenuhan hak-hak


Di samping itu Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai dalam

rangka melindungi hak-hak Penyandang Disabilitasseperti Undang-undang No 19 Tahun

2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities

(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-undang Disabilitas No.

8 tahun 2018, tentang penyandang disabilitas, yang mengandung makna memajukan,

melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua

penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas

sebagai bagian yang tidak teisahkan (inherent dignity). Seluruh kegiatan yang mencakup

isu disabilitas mengacu dan berlandaskan pada regulasi tersebut agar dapat terwujud

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.


57

BAB IV

P E N U T U P 1. Kesimpulan

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan walau dalam pelaksanaannya ada

hambatan-hambatan terutama dalam pelaksanaan dana bantuan sosial. Capaian Kinerja

pada tahun 2018 dapat dikatakan sangat baik, dalam hal pencapaian keuangan maupun

realisasi capaian target. Dimana dengan realisasi keuangan mencapai 96,48 % dan

realisasi fisik sebesar 104,2 %.

a. Hasil capaian kinerja secara total menunjukkan capaian kinerja melebihi target yaitu,

dari jumlah target total sebesar 32.474 Penyandang disabilitas yang dilayani, dan

realiasi sejumlah 33.843 orang. Capaian target kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas tahun 2018 secara keseluruhan adalah sebesar 104,2%.

Program kegiatan merupakan dasar yang dapat dijadikan acuan untuk selanjutnya.

b. Pencapaian kinerja, selain dilakukan secara kuantitatif dapat pula dilakukan dengan

penilaian secara kualitatif dengan pemilahan capaian rehabilitasi sosial berdasarkan

ragam disabilitas dengan kualifikasi sebagai berikut :

1) Disabilitas Fisik

a) Menerapkan ketrampilan teknis

b) Bekerja di rumah / keluarga

c) Bekerja dengan orang lain

d) Bekerja pada Sektor formal

2) Disabilitas Mental

a) Activity daily living

b) mampu mengelola / manajemen gejala

c) Munculnya kesadaran minum obat (patuh)

d) Bersosialisasi (meningkatnya kemampuan sosial)

e) (Tidak tergantung pada orang lain)

f) Orientasi mobilitas

g) Menerapkan ketrampilan teknis

h) Bekerja di rumah / keluarga

i) Bekerja dengan orang lain

j) Bekerja pada Sektor formal

3) Disabilitas Sensorik - Netra

a) Menerapkan ketrampilan teknis

b) Bekerja di rumah / keluarga


58

c) Bekerja dengan orang lain

d) Bekerja pada Sektor formal

e) Berwi-rausaha (self employment)

4) Disabilitas Sensorik – Rungu/Wicara

a) Orientasi Mobilitas

b) Menerapkan ketrampilan teknis

c) Bekerja di rumah / keluarga

d) Bekerja dengan orang lain

e) Bekerja pada Sektor formal

5) Disabilitas Intelektual

a) Activity daily living (tahun berjalan)

b) Socialization / Kemampuan sosial (tahun berjalan)

c) (Tidak tergantung pada orang lain)

d) Orientasi mobilitas (tahun berjalan)

e) Menerapkan ketrampilan teknis (di atas 1 tahun)

f) Bekerja di rumah / keluarga (di atas 1 tahun / setelah keluar panti)

g) Bekerja dengan orang lain

h) Bekerja pada Sektor formal

Adapun permasalahan yang ditemui berkaitan dengan penanganan disabilitas

sangatlah kompleks sehingga dalam penanganannya memerlukan penanganan terpadu

yang bersifat multidisipliner dan multisektoral dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan

beragamnya permasalahan terkait dengan penyandnag disabilitas. Disadari sepenuhnya

bahwa beban permasalahan penyandang disabilitas tidak mungkin dapat diatasi sendiri

oleh pemerintah dan hal ini merupakan tanggung jawab sosial segenap lapisan masyarakat.

Oleh karena itu masalah disabilitas merupakan cross cutting issues yang perlu

mendapatkan penanganan secara komprehensif. Permasalahan penyandang disabilitas

memang masih dihadapkan dalam berbagai kendala yaitu (1) dari sisi masyarakat pada

umumnya masih terjadi pemahaman yang salah tentang potensi penyandang disabilitas

sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali sehingga cenderung akan

menjadi beban dan perlu dikasihani, (2) dari sisi penyandang disabilitas itu sendiri harus

diakui bahwa ada diantara mereka yang menggunakan kondisi disabilitasnya untuk

memperoleh keuntungan pribadi dengan cara mengeksploitasi kekurangannya sehingga

menimbulkan rasa iba dan belas kasihan orang lain untuk kemudian meminta bantuan. Hal

ini tentu saja akan sangat merugikan para penyandang disabilitas itu sendiri maupun

penyandang disabilitas pada umumnya, (3) dari sisi pengusaha juga dirasakan masih


59

kurangnya kepedulian mereka dalam menerima tenaga kerja penyandang disabilitas. (4)

kendala lain adalah masih terbatasnya penyediaan aksesibilitas umum bagi penyandang

disabilitas baik aksesibilitas fisik maupun non fisik, sehingga belum kondusif untuk membuat

penyandang disabilitas bisa mandiri.

Upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana tertulis dalam

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, Undang-undang No.18 tahun 2014, dan UU No.8

tahun 2016 perlu terus untuk diadvoksi. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan

teknis yang terkait dengan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak

penyandang disabilitas sudah ada dan sudah dilaksanakan sesuai bidang tugasnya

masing-masing, namun demikian belum maksimal dalam implementasinya, sehingga perlu

meningkatkan keselarasan dalam regulasi dengan kebijakan teknis tersebut. Hal ini

menjadi komitmen bagi bangsa Indonesia dalam melindungi hak-hak penyandang

disabilitas dan mengajak semua pihak menyadari serta memahami bagaimana menghargai,

melindungi serta memenuhi hak hak penyandang disabilitas, sebagaimana yang telah

diamanatkan oleh undang – undang dasar, yakni yang menjamin hak dan

kesempatan penyandang disabilitas terpenuhi, mulai dari hak hidup, kesejahteraan sosial,

aksesibilitas hingga bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

2. Saran

a. Memberi masukan dan berkoordinasi dengan Pusdatin dalam melakukan pendataan lebih

spesifik disesuaikan dengan kebutuhanpengembangan program pelayanan bagi


b. Program kegiatan yang sudah berjalan perlu terus dikembangkan dengan lebih

menekankan pada pemberdayaan dan penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Penyandang Disabilitas dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

c. Peningkatan kualitas petugas dalam melaksanakan rehabilitas sosial penyandang

disabilitas perlu terus dilakukan secara intensif untuk menjawab tantangan

perkembangan isu disabilitas dan permasalahan penyandang disabilitas yang semakin

kompleks.

d. Dukungan dari berbagai pihak, baik strategi maupun keterlibatan dalam memecahkan

masalah secara bersama dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat / organisai

sosial, dan dunia usaha.

e. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di

pusat, panti pusat maupun daerah agar dilakukan dengan lebih intensif, mengingat

berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan

dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan


60

dunia usaha. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera

direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu

kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan

berbanding lurus dengan output maupun out come kegiatan yang bersangkutan. Dengan

sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh

APBN / APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

f. Mengupayakan keterlibatan dari instansi / kementerian / lembaga lain yang berkaitan

dengan permasalahan disabilitas. Sesuai dengan amanat Undang-undang, dimana

permasalahan ini merupakan permasalahan lintas sektor yang perlu ditangani secara

bersama-sama. Misalnya untuk mengakses layanan kesehatan, kependudukan, dan

pendidikan diperlukan kerja sama lintas sektor. Hal ini dapat berguna dalam

mengembangkan penyandang disabilitas, misalnya melalui pengembangan program

pelatihan dan penempatan tenaga kerja disabilitas.


61

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

RENSTRA DIIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG DISABILITAS TAHUN

2015-2019

acer [Alamat email]

RENSTRA DIREKTORAT RSPD 2015-2019

i

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas untuk 5 (lima) tahun ke depan. Renstra

ini disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra

periode sebelumnya, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan

(stakeholders) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan

lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra ini juga

disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019 dan sekaligus dimaksudkan

untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran,

agenda dan misi dan visi pembangunan nasional Presiden Joko Widodo.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf di lingkungan

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas harus melaksanakannya secara

akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better

performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra secara kredibel

untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara, maka akan

dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan

kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi

muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai

dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

Jakarta, Juli 2017 Direktur Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas,

Bambang Sugeng


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GRAFIK v

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1

1.1 Kondisi Umum 5

1.2 Harapan Pengembangan Pelayanan, Perlindungan

dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang

Disabilitas 10

2. Potensi dan Permasalahan 11

2.1 Potensi 11

2.2 Permasalahan 15

2.3 Isu-Isu Strategis 19

2.4 Tantangan 21

2.5 Peluang 22

2.6 Kekuatan 23

2.7 Kelemahan 24

2.8 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan 25

2.9 Landasan Hukum 27

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL

REHABILITASI SOSIAL 29

1. Visi 30

2. Misi 31

3. Tujuan 31

4. Sasaran Strategis 31

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 32


iii

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL

REHABILITASI SOSIAL 33

1. Arah Kebijakan Umum, Norma dan Sasaran Pokok

Pembangunan Nasional 2015-2019 33

2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan Agenda Pembangunan Nasional 35

3. Kerangka Regulasi 48

4. Kerangka Kelembagaan 49

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 59

1. Target Kinerja 59

2. Kerangka Pendanaan 61

BAB V PENUTUP 62


iv

DAFTAR TABEL Judul Tabel Halaman

Tabel 1 Potensi dan Permasalahan dalam konsep SWOT 25

Tabel 2 Analisis Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan 27

Tabel 3 Target kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2015-2019

32

Tabel 4 Baseline dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMN 2015-2019

34

Tabel 5 Kebutuhan regulasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tahun 2015-2019 Kementerian Sosial

50

Tabel 6 Hubungan antar indikator kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial 2015-2019

55

Tabel 7 Tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 2015-2019

59

Tabel 8 Angka Target kinerja Kementerian Sosial tahun 2015-2019 60


v

DAFTAR GRAFIK Judul Halaman

Grafik 1 Sebaran dan Jumlah Pegawai di masing-masing dari 38 UPT Kemensos RI dibawah Manajemen Ditjen Rehabsos

12

Grafik 2

SOTK Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

52


1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial dengan paradigma keadilan sosial dan

hak asasi manusia bertanggungjawab untuk membangun kehidupan yang lebih

baik dari orang-orang yang kurang beruntung atau terpinggirkan dalam

pembangunan, selain itu juga bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan

agar orang-orang yang rentan tidak berkembang menjadi penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS), serta mengembangkan berbagai potensi

masyarakat maupun pemerintah yang dapat didayagunakan didalam menangani

para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Esensinya adalah bahwa

pembangunan kesejahteraan sosial tidak semata-mata responsif terhadap

masalah kesejahteraan sosial yang sedang terjadi, melainkan juga antisipatif

terhadap berbagai kemungkinan perkembangan masalah kesejahteraan sosial.

Salah satu bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang penting sesuai

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 dan merupakan salah satu tugas pokok

Kementerian Sosial adalah memberikan pelayanan dalam rangka rehabilitasi

sosial dan juga perlindungan sosial terhadap para PMKS. Rehabilitasi sosial

dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) yang

kedudukan, tugas dan fungsinya diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Sosial, yaitu menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengendalikan rehabilitasi

sosial kepada para penyandang masalah keterlantaran, kedisabilitasan dan

ketunaan sosial. Ditjen Rehsos bertanggung jawab untuk memfasilitasi

peningkatkan kesejahteraan penyandang masalah-masalah tersebut serta

memberikan perlindungan sosial agar mereka dapat berfungsi sosial dan menjadi

modal pembangunan.

Perkembangan paradigma mengenai hak asasi manusia, seiring

berkembangnya masalah-masalah sosial sebagai akibat terjadinya berbagai

perubahan sosial, krisis, konflik sosial, bencana dan gejala disintegrasi sosial


2

menyebabkan telah meningkatnya kuantitas maupun kualitas penyandang

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk penyandang disabilitas.

Perubahan yang terjadi dewasa ini mengakibatkan jenis dan kompleksitas

masalah penyandang disabilitas telah berkembang secara spesifik sesuai dengan

ragamnya yaitu penyandang disabilitas tubuh, penyandang disabilitas rungu

wicara, penyandang disabilitias netra, penyandang disabilitas mental,

penyandang disabilitas intelektual, dan penyandang disabilitas ganda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial, negara berkewajiban untuk menangani dan mewujudkan kehidupan yang

layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga

negara termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Untuk mencapai

kesejahteraan sosial, negara patut menyelenggarakan pelayanan dan

pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan

berkelanjutan.

Isu disabilitas sebagai salah satu tantangan utama pembangunan dalam

percepatan pemerataan dan keadilan. Hal ini tertuang dalam Buku I Rencana

Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019, yang menjelaskan

bahwa,”Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk

mendukung penduduk kurang mampu dan pekerja rentan termasuk penyandang

disabilitas ........” (hal. 2-12)

Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam percepatan pemerataan dan

keadilan, telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial c.q

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam bentuk afirmatf action

yang diarahkan pada 3 (tiga) komponen, yaitu: Penyandang Disabilitas, Keluarga,

dan Masyarakat. Melalui tiga komponen tersebut diharapkan tidak ada lagi bentuk

diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta menumbuhkan rasa percaya

diri yang didukung adanya persepsi positif dari para pihak dan lingkungan

terdekat dalam rangka mewujudkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas

di masyarakat.


3

Tantangan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas ke depan dihadapkan

pada masih banyaknya penyandang disabilitas yang saat ini masih belum

terjangkau, terbatasnya sarana dan kualitas pelayanan serta terjadinya

perubahan sosial yang sangat cepat yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas

permasalahan. Di samping itu pada era otonomi daerah, banyak daerah belum

memainkan peran yang optimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan

rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Untuk mengantisipasi perkembangan masalah tersebut, para pelaku

pembangunan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas perlu

mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki serta memanfaatkan

kesempatan-kesempatan yang akan mendukung peningkatan pelayanan.

Harapan tersebut perlu direspon dengan perencanaan pembangunan yang lebih

sitematis. Untuk itu rencana strategis (renstra) pembangunan kesejahteraan

sosial dalam bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas perlu dirumuskan

dengan mengacu kepada masalah sosial yang ada dan kecenderungan masalah

sosial di masa yang akan datang.

Perencanaan strategis, mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan dilakukan

melalui tiga tahap, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan

tahunan. Perencanaan jangka panjang dirumuskan dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan

perencanaan jangka pendek dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sementara itu, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang Tahap I tahun 2004-

2009, Tahap II tahun 2010-2014, yang telah ditetapkan dan dilaksanakan,

selanjutnya RPJMN Tahap III tahun 2015-2019 yang ditetapkan sesuai dengan

visi misi program prioritas Presiden terpilih untuk periode pemerintahan 2015-

2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019). RPJMN

Tahap III selanjutnya dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah

kementerian/lembaga atau Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga,

Salah satunya adalah Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas.


4

Penyusunan rencana strategis ini merupakan pedoman bagi Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terutama untuk lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini diperlukan untuk memperjelas arah yang ingin dicapai

dengan cara yang efektif dan efisien, berdasarkan skala prioritas, dan dengan

memperhatikan konsekuensi masa depan. Rencana strategis ini juga dapat

menjadi landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan,

menggunakan keleluasaan yang maksimum terhadap bidang-bidang yang berada

di bawah kontrol organisasi, memecahkan masalah utama organisasi,

memperbaiki kinerja organisasi, menangani keadaan yang berubah dengan cepat

secara efektif, serta membangun kerja kelompok dan keahlian. Rencana strategis

tersebut disusun dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik berbasiskan

kinerja dan akuntabilitas.

Penyusunan Renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN). Oleh karena itu Rencana Startegis tersebut akan memuat visi,

misi, tujuan, strategi, sasaran utama, kebijakan, dan program-program

dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan hasilnya dapat

diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Program-program yang terukur

tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Jangka Pendek (1

tahun), dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Agenda pembangunan bidang rehabilitasi sosial untuk periode Tahun 2015-

2019 dituangkan dalam Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas Tahun 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun

2015-2019 dan Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial serta Renstra

Kementerian Sosial Tahun 2015-2019. Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas memuat substansi pengembangan sistem rehabilitasi dan

perlindungan sosial, komprehensif, berkesinambungan dan merupakan

perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta

antarsektoral yang dituangkan dalam penjelasan tentang kondisi umum, potensi

dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan

strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja (sasaran


5

strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan) serta kerangka pendanaan

pembangunan bidang perlindungan sosial.

1.1. Kondisi Umum

Selama periode Renstra 2010-2014, penyelenggaraan kesejahteraan sosial

telah mengalami perubahan paradigma penting dan mendasar, dari charity ke

berbasis hak, dari kasuistik/parsial ke inklusi, dari single issue ke crosscutting

issues, dari institusional based mengarah ke community/family based, serta dari

residual care ke holistic care. Namun demikian di beberapa capaian

program/kegiatan, pelayanan yang diberikan masih bersifat target khusus atau

parsial yang diarahkan pada program-program prioritas nasional, bidang dan

kementerian. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

masih terpusat pada pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah,

pemerintahan daerah maupun masyarakat.

Data populasi Penyandang Disabilitas berdasarkan SUSENAS 2012 adalah

sebesar 6.008.600 jiwa. Mengingat Rencana Strategis Ditjen Rehabilitasi Sosial

2015-2019 tidak dapat dipisahkan dengan capaian hasil kinerja pada periode

2010-2014, maka dapat digambarkan tentang capaian program/kegiatan

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2010 – tahun 2014

adalah 231.725 jiwa. Capaian program/kegiatan tersebut diharapkan

memberikan berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan dan kerentanan

serta kesenjangan selama tahun 2010 -2014.

Selama tiga dasawarsa terakhir, telah terjadi pergeseran landasan filosofis

serta sosiologis yang mempengaruhi kondisi yuridis praktek penanganan

disabilitas di berbagai belahan dunia. Sebelumnya disabilitas dianggap sebagai

persoalan medis atau dikenal dengan medical model yang menyebabkan secara

sosiologis penanganannya dianggap sebagai tanggung jawab bidang medis.

Pendekatan yang dilakukan lebih diarahkan pada upaya pemberian pertolongan

dan atau rehabilitasi medis melalui farmakologi atau terapi fisik. Pendekatan ini

memandang bahwa disabilitas lebih merupakan persoalan individu atau kelompok

penyandang disabilitas (groups of persons with disabilities) dan proses


6

rehabilitasi dilakukan secara terinstitusi melalui lembaga medis seperti rumah

sakit atau klinik rehabilitasi.

Pendekatan ini dipandang memiliki kelemahan karena tidak memberikan

peluang yang cukup bagi penyandang disabilitas untuk memiliki kesiapan dalam

menghadapi kehidupan sosial dan kemasyarakatan dengan kondisi disabilitas

yang dialami. Sebaliknya keluarga, masyarakat, serta lingkungan tidak memiliki

cukup kesiapan untuk memahami, menerima dan membuka kesempatan kepada

penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas cenderung mengalami

keterasingan dalam kedisabilitasnnya dan mengalami hambatan-hambatan sosial

untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Kondisi ini telah merubah

pendekatan penanganan disabilitas dari medical model menuju social model,

dimana disabilitas tidak lagi dipandang sebagai persoalan medis tetapi menjadi

persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama

khususnya dengan melibatkan keluarga dan masyarakat.

Model sosial memandang bahwa disabilitas merupakan persoalan ketika

keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama

berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat menyulitkan partisipasi

penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Hal ini menegaskan bahwa disabilitas tidak hanya persoalan individu tertapi

menjadi persoalan sosial apabila menyebabkan penyandang disabilitas

mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara setara dengan orang lain.

Pemahaman medical model secara tidak langsung juga menyebabkan

pandangan masyarakat terhadap isu disabilitas terbatas sebagai sebuah

perbuatan amal atau charity yang didasarkan pada belas kasihan dan tidak

mengandung unsur pengembangan atau pemberdayaan. Sejalan dengan

berkembangnya pendekatan model sosial, penanganan disabilitas telah

berkembang pada isu pemenuhan hak (rights) dimana upaya yang dilakukan

tidak hanya merupakan bantuan dan pertolongan medis serta amal tetapi

merupakan hal yang wajib dilakukan dalam kerangka pemenuhan hak

penyandang disabiltas secara setara dengan orang lain, tidak saja dalam konteks

rehabilitasi dan perlindungan atas kebutuhan sebagai individu atau kelompok


7

disabilitas tetapi dalam konteks pengembangan kemampuan dan pemberdayaan

(empowerment) penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat.

Pengembangan kemampuan dan pemberdayaan ini adalah bagian dari upaya

habilitasi (habilitation) yang merupakan proses penanganan yang komprehensif

yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perkembangan penyandang

disabilitas melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan

kesehatan, kesejahteraan dan pencapaian potensi fisik, sosial, psikologis, serta

vokasional secara optimal melalui aktifitas yang bermanfaat dan produktif.

Pelayanan habilitasi dirancang untuk mengembangkan, memelihara dan atau

memaksimalkan kemandirian dan keberfungsian penyandang disabiltas dalam hal

perawatan diri, pertumbuhan fisik, perkembangan emosi, sosialisasi, kemampuan

komunikasi, dan keterampilan sosial.

Pelayanan habilitasi dapat meliputi: (a) pengembangan perilaku sosial dan

keterampilan interpersonal dan pengurangan perilaku-perilaku yang

maladaptive; (b) pengembangan kognitif termasuk keterampilan penanganan

situasi darurat, pengetahuan tentang waktu, cara pengaturan dan penggunaan

uang, pengenalan jalan dan rambu-rambu, kemampuan pemecahan masalah,

dan lain-lain; (c) penggunaan waktu luang dan rekreasi; (d) orientasi masyarakat

dan latihan melakukan mobilitas serta perjalanan; (e) pengembangan

kemampuan komunikasi; (f) pengembangan keterampilan merias dan

menampilkan diri secara pantas, berpakaian, serta perilaku perawatan diri seperti

membersihkan diri, makan, bercukur (ADL), keterampilan menjaga kesehatan

diri, pencegahan dan pemeliharaan kebutuhan; (g) keterampilan dalam

menentukan sikap dan melakukan advokasi diri (self advocacy) terkait hak

kewarganegaraan, hukum, dan kebutuhan sosial.

Upaya pengembangan dan pemberdayaan penyandang disabiltias

mengandung konsekuensi bahwa saat ini diperlukan pemberian kesempatan

kepada keluarga dan masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dalam berbagai

penanganan isu disabilitas, dengan disertai upaya pengembangan fungsi-fungsi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial bidang disabilitas

di masyarakat.


8

Upaya pemberdayaan penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan hanya

oleh satu sektor dalam hal ini Kementerian Sosial melalui pelaksanaan tugas dan

fungsi Direktorat, tetapi harus melibatkan semua pihak terkait dan masyarakat

(inklusif). Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa persoalan disabilitas

merupakan persoalan yang beririsan (cross cutting issues) yang memerlukan

penangan bersama secara lintas sektor dan lintas program. Dalam hal ini

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas telah membuka koordinasi

dan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga lain yang memiliki tugas dan

fungsi yang beririsan dalam upaya-upaya pemenuhan hak penyandang

disabilitas. Segala upaya penanganan disabilitas saat ini diarahkan pada upaya

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan pelibatan penyandang

disabilitas dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat menuju inklusifitas

disabilitas (disability inclusion) dalam keseluruhan proses pembangunan di

Indonesia menuju masyarakat inklusi (community inclusion).

Istilah penyandang disabilitas mempunyai arti yang bernuansa negatif

sehingga mempunyai dampak yang sangat luas pada penyandang disabilitas

sendiri, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan publik yang sering

memposisikan penyandang disablitas sebagai objek dan tidak menjadi prioritas.

Istilah “penyandang disabilitas” dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai

makna yang berkonotasi negatif sebagai objek yang ’rusak’ dan tidak terpakai

dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia, yakni kesamaan

harkat dan martabat semua manusia, dan sekaligus bertentangan dengan nilai-

nilai luhur bangsa kita yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan hal tersebut, istilah “penyandang disabilitas” perlu diganti dengan

istilah baru yang mengandung nilai filosofis yang lebih konstruktif dan sesuai

dengan prinsip hak asasi manusia yaitu ”penyandang disabilitas’” yang sudah

mulai digunakan secara resmi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012

tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Perubahan dari minimalnya pengaturan tanggung jawab negara terhadap

perlindungan penyandang disabilitas menjadi pemaksimalan pengaturan

tanggung jawab negara di segala bidang sesuai dengan cara pandang hak asasi

manusia. Perlindungan diberikan sebagai bukti terpenuhinya kewajiban negara


9

dalam hal ini pemerintah, kepada rakyatnya, di mana pemerintah mempunyai

kewajiban yang mutlak untuk memberikan perlindungan hak asasi penyandang

disabilitas dengan cara memberikan hak dan kesempatan yang sama dengan

orang-orang lain dalam semua bidang.

Perlindungan dan pemenuhan HAM kelompok penyandang disabilitas

merupakan tanggung jawab negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara moral dan hukum masyarakat

juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati HAM sesama anggota

masyarakat lainnya, sebagaimana juga ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia.


10

1.2. Harapan pengembangan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi

sosial bagi Penyandang Disabilitas

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan

sosial juga mengalami perkembangan. Model-model pelayanan berkembang cepat

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelayanan sosial

yang selama ini hanya ditujukan kepada pemulihan dan kuratif telah bergerak ke

arah pelayanan pengembangan. Pelayanan yang dahulunya sentralistik dan

terfokus pada satu sasaran pelayanan dalam panti telah berubah menjadi

pelayanan yang multi layanan (subsidi silang, family support, multi sasaran,

penjangkauan).

Perkembangan-perkembangan ini telah pula mempengaruhi paradigma

pelayanan sosial yang semula ditujukan kepada pemulihan dan rehabilitasi bergeser

kepada paradigma perlindungan. Perkembangan ini sudah barang tentu karena

pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk perkembangan

dan peningkatan kesadaran mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Pada masa

yang akan datang, pelayanan sosial ditujukan untuk memenuhi hak agar setiap

penyandang disabilitas terlindungi, terlayani, dan terpulihkan guna mencapai taraf

kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya.


11

2. Potensi dan Permasalahan

2.1. Potensi

2.1.1. Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Menurut PP No. 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan

sosial, sumber daya manusia pekerjaan sosial adalah sumber daya manusia yang

melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; baik langsung maupun tidak

langsung yang salah satunya meliputi rehabilitasi sosial, (Pasal 69 dan Pasal 72).

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial adalah orang yang

memiliki kompetensi secara; pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan

pengalaman dengan nilai-nilai pekerjaan sosial yang melandasinya melakukan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka perubahan, penguatan,

dan memfungsikan kembali individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar

dapat berperan dalam upayanya memenuhi kebutuhan dasar, berelasi sosial,

serta mengambil peran-peran sosial yang diharapkan oleh lingkungan sosial

mereka.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada tahun 2015

memiliki sejumlah 41 orang pegawai yang siap melaksanakan kegiatan. Pegawai

tersebut terdiri dari 8,89% golongan II; 60% golongan III dan 31% golongan

IV. Latar belakang pendidikan mereka adalah SLTA, Diploma III, Diploma IV/S1,

Magister/S2 dan Doktor/S3. Selain SDM yang ada di Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas, jumlah tersebut juga tersebar di 19 Unit Pelaksana

Teknis (UPT) dengan jumlah 1.247 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 5,37%

golongan I, 22,61% golongan II, 63,35% golongan III, 6,66% golongan IV.

Untuk latar belakang pendidikannya adalah 4,89% SD; 4,73% SMP; 35,20%

SLTA, 0,40% D2; 9,30% D3; 6,98% D4; 32,64% S1, 5,85% S2.


12

Di samping SDM dengan status PNS (aparatur) berdasarkan unit kerja,

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas juga memiliki SDM dengan

status relawan atau pendamping sosial berbasis masyarakat atau non aparatur

yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah: provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, antara lain Tim Reaksi Cepat

(TRC) dan Pendamping ASPDB sejumlah 1239 orang.

Grafik 1 Sebaran dan Jumlah Pegawai di masing-masing dari 38 UPT

Kemensos RI dibawah Manajemen Ditjen Rehabsos


13

2.1.2. Sumber Daya Lembaga Kesejahteraan Sosial

Sumber daya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sangat beragam,

dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis yang ada, diantaranya

adalah LKS yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian

tujuan penyelenggaraan rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas. Jumlah LKS

tersebut tersebar di beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 448 LKS. LKS

tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsingya dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

LKS-LKS tersebut ada yang berbadan hukum, terdaftar dan yang bersifat

responsif dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan tertentu dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Kebijakan ke

depan terkait dengan LKS tersebut adalah memperkuat dengan mendorong

setiap LKS memiliki akreditasi sesuai dengan pelayanan yang ada dan

diharapkan selama 5 tahun.

2.1.3. Nilai-Nilai Sosial Masyarakat

Terciptanya kondisi sejahtera adalah hak dasar penduduk. Setiap orang

sebagaimana amanat konstitusional berhak mendapatkan penghidupan yang

sejahtera tanpa terkecuali atau social justice yang meliputi; material, spiritual

dan sosial. Untuk itu tugas pemerintah adalah memenuhi penghidupan

sejahtera yang merupakan amanat konstitusi warga negara guna menciptakan

kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup sejahtera.

Terkait dengan hal tersebut penting juga untuk dilakukan upaya-upaya

dalam mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan

kepada penyandang disabilitas, masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah

yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara

drastis; menyediakan akses yang sama bagi penyandang disabilitas

terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi;

serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.


14

Jika negara hadir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

penyandang disabilitas melalui seperangkat instrumen kebijakan dan program

yang diambil. Masyarakat mempunyai seperangkat nilai-nilai sosial yang diyakini

dan memainkan peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan

berdasarkan perspektif kearifan lokal. Nilai-nilai sosial tersebut merupakan

keyakinan relatif yang memuat makna tertentu tentang baik dan buruk, benar

dan salah. Nilai-nilai sosial masyarakat yang dikontruksi Kementerian Sosial

berasal dari keyakinan relatif yang diyakini memiliki makna sama dalam

meningkatkan kesejahteraan. Kesetiakawanan sosial adalah wujud konsepsi

nilai-nilai sosial masyarakat yang luhur yang berkembang dari nilai-nilai

masyarakat yang berinteraksi dengan situasi dan lingkungan. Kegotong

royongan, saling menghormati, empati, rasa peduli dan keinginan untuk berbagi

merupakan sebagian dari nilai-nilai sosial yang mendasari konsepsi

kesetiakawanan sosial.

Kesetiakawanan sosial merupakan nilai sosial yang mendorong para pihak

terkait dan masyarakat untuk saling berbagi dalam upaya mengurangi

permasalahan sosial bangsa dalam rangka peningkatan kesejahteraan serta

pencegahan dampak lebih lanjut dari permasalahan disabilitas yang ada. Nilai-

nilai kesetiakawanan sosial membutuhkan contoh nyata dalam kehidupan

bermasyarakat yang tidak saja bersifat kedaerahan (kearifan lokal) tetapi juga

dalam lingkup nasional. Karena itu, kesetiakwanan sosial senantiasa disertakan

dengan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan untuk mempertegas

pemaknaan yang benar.

Dengan adanya nilai-nilai sosial masyarakat yang dikemas dalam

kesetiakawanan sosial, tidak hanya persoalan bangsa yang dapat diselesaikan

tetapi juga masalah kesejahteraan bangsa dan negara dapat diwujudkan.

Kedamaian, saling menghargai dan menghormati serta hidup dalam

keberagaman merupakan hasil yang diberikan dari penerapan nilai-nilai

tersebut. Karena itu, nilai-nilai sosial tersebut harus dapat di tingkatkan,

dikembangkan, dan diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat, bernegara,

dan berbangsa serta diimplementasikan dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial.


15

2.2 Permasalahan

Berdasarkan fakta dan hasil analisis, masih banyak permasalahan yang

dihadapi oleh Penyandang Disabilitas di Indonesia, yang tidak saja menyangkut

kedisabilitasannya saja, namun juga mempengaruhi berbagai aspek. Disabilitas

diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormal fungsi

struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Disabilitas telah

menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap

fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik,

kepercayaan, dan harga diri dalam berhubungan dengan orang lain ataupun

dengan lingkungan. Kondisi seperti ini menyebabkan Penyandang Disabilitas

kurang mendapat kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-

kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari lingkungannya.

Sisi lain dari disabilitas adalah menyangkut pandangan sebagian orang

yang menganggap sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh

keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak Penyandang Disabilitas

untuk dapat tumbuh dan berkembang serta aktualisasi diri tidak dapat terpenuhi.

Masalah disabilitas seringkali menjadi semakin berat karena disertai dengan

masalah kemiskinan, ketelantaran, dan keterasingan. Disamping itu juga masih

banyak Penyandang Disabilitas belum mendapat rehabilitasi dan perlindungan

sosial.

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penyelenggaraan

rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas adalah:

a. Isu disabilitas belum belum dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dan

juga pelaksana program sehingga cakupan atau jangkauan program

Rehabilitasi Sosial Penyandang belum meluas sampai ke seluruh wilayah

Indonesia.

b. Sarana dan prasarana yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas masih

sangat terbatas.

c. Aspek kelembagaan, anggaran yang tersedia dan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) pelaksana masih terbatas, sehingga penyelenggaraan

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas belum optimal.


16

d. Peran pemerintah masih dominan dalam program penyelenggaraan

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sehingga keterlibatan keluarga dan

masyarakat masih rendah.

e. Implementasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Penyandang

Disabilitas belum maksimal.

f. Komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial

belum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

g. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas belum dapat didayagunakan secara

optimal.

Selain permasalahan tersebut di atas, di dalam pelaksanaan program

selama kurun waktu 2005-2009, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi

Direktrorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang juga bisa menjadi

faktor penghambat pencapaian kinerja pada masa yang akan mendatang jika

tidak diberi perhatian. Permasalahan tersebut adalah konstelasi faktor internal

(khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, dana, sarana dan

prasarana), dan faktor eksternal (keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial

yang beragam), serta terbatasnya ketersediaan dalam pencapaian kinerja

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas telah berkembang

akan tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Faktor yang menjadi

tantangan adalah permasalahan disabilitas yang semakin kompleks, dan masih

banyak permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan

dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, penanganan masalah

Penyandang Disabilitas melalui rehabilitasi sosial perlu terus dilanjutkan secara

berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus

ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh

adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari

sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan

pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada

masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui


17

kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-

luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk

menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya

berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya ekses negatif yang

mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di

bidang kesejahteraan sosial khususnya bidang disabilitas. Perubahan ini

hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya

pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap

daerah kabupaten dan kota.

Sehubungan dengan hal itu, kiranya perlu dikembangkan sistem

rehabilitasi yang lebih memberikan keleluasaan dan kesempatan yang luas

kepada keluarga dan masyarakat, untuk turut mengembangkan program-

program bagi kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas. Perluasan sistem

rehabilitasi sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat dapat dilaksanakan lebih

optimal, karena masyarakat melihat, merasakan dan terlibat langsung dengan

berbagai upaya rehablitasi sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

permasalahan penyandang diabilitas serta sumber daya yang ada di masyarakat

itu sendiri.

Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial dapat dipandang sebagai

bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan

mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu

menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai

yang layak bagi kemanusiaan.

Terkait dengan masalah disabilitas, Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas menghadapi tantangan eksternal yang mencakup

perubahan lingkungan global, regional, dan nasional. Dalam lingkungan global,

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyadari bangsa-bangsa

di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai

kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan

modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial


18

diantara bangsa-bangsa yang memerlukan perhatian lebih serius.

Perkembangan global lainnya adalah munculnya kecenderungan yang

menyatukan bangsa-bangsa ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan

dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan

desentralisasi, HAM, lingkungan hidup, gender, civil society, serta komitmen

terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya,

termasuk masalah disabilitas.

Komitmen bersama dan kerjasama yang harmonis antara pemerintah,

pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan, dalam upaya

menggalang kekuatan untuk menyelenggarakan rehabilitasi dan perlindungan

sosial yang terencana, terintegrasi dan terpadu bagi Penyandang Disabilitas.


19

2.3.Isu-isu Strategis

A. Lemahnya data penyandang disabilitas menjadi kendala dalam melakukan

intervensi dan sasaran yang tepat. Program-program jaminan sosial dalam

bentuk bantuan langsung tunai (cash transfer) yang diberikan kepada

penyandang disabilitas berat merupakan upaya terobosan yang

memanfaatkan data yang diperoleh dari pendataan langsung, sehingga

tingkat keakuratannya lebih valid dan dapat memberikan gambaran

pemetaan/luasnya permasalahan. Diberdayakannya kembali Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM) sebagai mitra kerja Kementerian Sosial menjadi perhatian

penting yang perlu direalisasikan.

B. Perlindungan sosial diperlukan oleh penyandang disabilitas untuk

memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, dan memperoleh aksesibilitas

agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan. Terkait dengan hal tersebut, rehabilitasi sosial dalam

memberikan perlindungan sosial masih terbatas, baik dari SDM, sarana-

prasarana, dan penganggarannya.

C. Tidak sebanding antara jumlah Panti-panti yang menangani penyandang

disabilitas dengan data yang adsa, demikian dengan sarana prasarananya

untuk mendukung pelayanan dalam memberikan bimbingan sosial,

bimbingan vokasional masih belum memadai.

D. Belum dapat diandalkannya kuantitas dan kualitas SDM yang mempunyai

latar belakang profesi pekerjaan sosial dalam mengentaskan masalah


E. Standard dan pedoman rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang ada

masih belum update, sehingga dalam melakukan intervensi terhadap

penyandang disabilitas belum berpegang pada metode dan pendekatan yang

optimal. Kajian dalam rangka mengembangkan model pelayanan atau

mengembangkan teknologi pelayanan sosial menjadi pilihan yang tidak dapat

ditawar lagi. Keberagaman metode rehabilitasi sosial yang dilakukan

terutama oleh masyarakat perlu dikaji dan ditemukan derajat kesesuaiannya

dengan pendekatan pekerjaan sosial sehingga dapat dirumuskan suatu

standar tidak saja sesuai dengan kaidah ilmiah ilmu pekerjaan sosial tetapi


20

juga menggambarkan konsensus dengan komunitas praktisi di lapangan. Hal

ini tentu bukanlah persoalan mudah, namun mesti dilaksanakan.

F. Peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pembekalan, pemantapan,

bimbingan teknis, pelatihan dan magang, serta studi banding relatif masih

rendah tidak sebanding dengan kebutuhan akan tenaga pelayanan yang

profesional. Lulusan perguruan tinggi seperti profesi pekerjaan sosial belum

sepenuhnya terserap dalam lembaga/lapangan pelayanan. Hal ini terjadi

setidaknya karena belum tersedianya suatu sistem yang memberikan

peluang kerja yang mensejahterakan profesi tersebut. Sementara itu masih

sangat banyak pekerja non profesi pekerjaan sosial di sektor kesejahteraan

sosial terutama di lembaga-lembaga milik masyarakat belum memiliki

pengetahuan yang memadai tentang intervensi pekerjaan sosial.


21

2.4. Tantangan

A. Berkembangnya kompleksitas masalah penyandang disabilitas. Kompleksitas masalah sebagaimana telah disebutkan di atas tidak saja semakin mempersulit dalam penanganannya tetapi telah menuntut suatu upaya penanganan yang komprehensif.

B. Belum terwujudnya persamaan hak dan kesempatan. Persamaan hak atas setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang ternyata dalam implementasinya relatif masih sangat sulit. Penyandang disabilitas sebagai contoh yang seharusnya mendapat kesempatan bekerja di perusahaan dengan jaminan setiap 100 orang harus menerima/ada 1 orang pekerja ternyata belum dapat sepenuhnya terwujud.

C. Masih banyak pelayanan sosial dalam masyarakat yang belum profesional. Pelayanan sosial sebagai salah satu bentuk upaya mengentaskan penyandang disabilitas dari masalahnya banyak didukung oleh partisipasi masyarakat. Ada sekitar 448 LKS yang berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial, namun dari jumlah tersebut ternyata masih sangat sedikit pekerja profesional dan sangat banyak yang belum memahami pendekatan pekerjaan sosial.

D. Rendahnya aksesibiltas pelayanan sosial. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sosial masih sangat terbatas. Jumlah lembaga yang ada belum sebanding dengan kebutuhan. Sebagai contoh masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pelayanan sosial yang mereka butuhkan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan akses masyarakat terdapat pelayanan.

E. Sarana prasarana milik Pemda dan masyarakat terbatas. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga pelayanan sosial milik Pemda dan masyarakat menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut masih relatif belum memberikan pelayanan dengan prima. Faktor keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama disamping kendala yang lain, padahal partisipasi mereka dalam rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sangat diperlukan. Dukungan peningkatan sarana prasarana tersebut menjadi salah satu kebijakan yang harus dilakukan.

F. Implementasi standard pelayanan belum optimal. Standar pelayanan minimal memberikan jaminan kualitas pelayanan sosial yang baik. Beberapa bagian dalam sistem rehabilitasi sosial telah ditetapkan standarnya dan menjadi kebijakan Kementerian Sosial, namun dalam implementasinya masih jauh dari harapan. Evaluasi terhadap rehabilitasi sosial di dalam panti yang dilaksanakan oleh GIZ tahun 2017 menemukan bahwa pelaksaan pelayanan rehabilitasi sosial standar masih menemui beberapa kendala yang perlu segera dicarikan solusi.


22

2.5. Peluang

A. Adanya komitmen nasional dan global dalam upaya pelayanan sosial (target pencapaian MDG’s). Sasaran rehabilitasi sosial sebagian besar sesuai dengan target MDG’s. Hal ini tentu menjadi peluang yang sangat baik bagi Kementerian Sosial c.q. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandsang Disabilitas dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

B. Potensi dan Sumber Kesos dapat dikembangkan. Rekapitulasi data potensi sumber kesejahteraan sosial per provinsi PUSDATIN tahun 2007 menyebutkan bahwa ada 190.028 PSM, 24.583 Orsos, 56.177 Karang Taruna, 7.510 dunia usaha yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan 55.424 Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Hal ini tentu merupakan peluang yang sangat besar untuk mendayagunakan potensi tersebut dalam pembangunan kesejahteraan sosial termasuk bagi penyandang disabilitas. Jumlah tersebut bisa tetap, bertambah atau berkurang tergantung bagaimana mereka dibina dan diberdayakan.

C. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial. Pada data di atas tentang potensi sumber kesejahteraan sosial jelas menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Partisipasi tersebut memberi arti yang sangat penting jika dilihat dari adanya keterbatasan pemerintah. Tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha yang diwujudkan dengan partisipasi mereka memberikan pelayanan sosial harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Pemberian penghargaan menjadi salah satu cara untuk mendorong meningkatnya partisipasi.

D. Jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam pengembangan program pelayanan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dilihat dari dimensi kompleksitasnya membutuhkan suatu upaya yang komprehensif. Hal ini terjadi karena sasaran utama intervensi kesejahteraan/pelayanan sosial adalah manusia yang memiliki banyak dimensi dan dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan. Masalah kesejahteraan sosial sering kali bersifat situasional, sehingga menuntut suatu pemecahan masalah yang utuh. Oleh karena itulah dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial.

E. Kebutuhan profesi pekerjaan sosial. Meningkatnya kebutuhan terhdap profesi pekerjaan sosial juga menjadi peluang tersendiri untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan mensosialisasikan pendekatan pelayanan sosial yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah. Profesi pekerjaan sosial adalah field force atau leading profession Kementerian Sosial


23

termasuk didalamnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas.

2.6. Kekuatan

A. Ketersediaan SDM. Jumlah dan kualitas SDM sebagaimana sebagaimana tersebut di atas, adalah kekuatan yang memberi pengaruh besar terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Dilihat dari latar belakang pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja, kekuatan SDM yang ada dapat dipastikan akan mampu menjawab semua tantangan dan mengeliminasi berbagai kelemahan yang ada sehingga visi menjadi sesuatu hal yang sangat mungkin untuk dicapai dalam lima sampai dengan dua puluh lima tahun yang akan datang.

B. Ketersediaan berbagai pedoman, model dan teknologi pelayanan sosial. Kebijakan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan dilengkapi dengan pedoman dan model. Pedoman dan model pelayanan itu sendiri pada hakekatnya adalah teknologi pelayanan sosial yang dikembangkan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Hampir seluruh program dan kegiatan yang dilakukan dilengkapi oleh pedoman dan model untuk menjamin ketepatan perlakuan.

C. Perangkat perundang-undangan tersedia. Ketersediaan perangkat perundang-undangan baik dalam bentuk undang-undang seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Menteri Sosial menjadi kekuatan yang menjadi dasar pelakasanan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Hal ini tentu akan memberi pijakan dan kepastian dalam melaksanakan program pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.

D. Tersedianya UPT dan sarana prasarana yang memadai. Sejak Otonomi Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (kemudian dilakukan beberapa kali revisi terakhir Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) Kementerian Sosial menyerahkan panti sosial kepada Daerah kecuali beberapa panti/UPT yang menjadi percontohan. Dengan adanya lembaga percontohan ini Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas lebih dapat memfokuskan diri membenahi baik dari segi SDM,


24

sarana prasarana maupun teknologi pelayanan. Hal ini tentu menjadi kekuatan tersendiri untuk mengembangkan pelayanan sosial yang terstandar (pelayanan sosial prima) bagi penyandang disabilitas.

2.7. Kelemahan

A. Data yang belum akurat dan mutakhir. Data di bidang kesejahteraan sosial baik masalah maupun potensi sumber merupakan kebutuhan dasar dalam penyusunan rencana program, namun data pula yang menjadi salah satu hal yang sulit untuk didapat dengan akurasi yang tinggi. Akurasi dan kemutahiran data menjadi salah satu kelemahan yang dimiliki. Mendapatkan data penyandang disabilitas di bidang rehabilitasi sosial seringkali terhalangi oleh berbagai faktor seperti stigma, rasa malu keluarga, bahkan aturan atau sanksi hukum turut berperan menciptakan hidden population.

B. Kurangnya dukungan dana untuk pelayanan sosial. Dukungan anggaran bagi pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas relatif masih kecil.

C. Terbatasnya pekerja sosial pada layanan operasional. Pekerja sosial profesional pada layanan operasional seperti panti dan pusat pelayanan lainnya relatif masih sangat terbatas. Banyak diantara pegawai yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial bekerja di bagian administratif, padahal tenaga dan keahlian mereka sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan langsung. Kendala yang dihadapi terkait dengan tingkat kesejahteraan pekerja sosial yang relatif belum memadai sehingga ketertarikan pegawai yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial menjadi sangat kurang.

D. Kurangnya koordinasi dan sinergi lintas program. Koordinasi dan sinergi merupakan kata yang mudah diucapkan tetapi sulit dalam pelaksanaannya. Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa penanganan masalah penyandang disabilitas haruslah dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan program. Hal ini juga penting artinya karena program dan anggaran terkait dengan isu disabilitas tersebar ke dalam K/L yang berbeda, padahal pada derajat tertentu memiliki kaitan yang erat tetapi sulit untuk disinergiskan.

E. Belum optimalnya perencanaan & anggaran. Data yang kurang memadai, kurangnya dukungan dana, terbatasnya tenaga profesinal pekerja sosial dan kurangnya koordinasi dan sinergi lintas program tentu


25

berpengaruh besar terhadap perencanaan dan pengalokasian anggaran. Pembenahan terhadap keempat aspek tersebut terutama pada penyediaan data yang akurat mutlak dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja perencanaan dan anggaran.

Secara sederhana dengan menggunakan konsep SWOT interaksi keempat

aspek yaitu: tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 1

Potensi dan Permasalahan dalam konsep SWOT

LINGKUNGAN ESKTERNAL

LINGKUNGAN INTERNAL

Tantangan kompleksitas masalah

disabilitas aksesibiltas & sarana

prasarana profesionalisme &

standard pelayanan

`

Peluang komitmen nasional dan

global partisipasi & potensi

dan sumber kesos Jaringan kerja profesi pekerjaan sosial

Kekuatan pedoman, model dan

teknologi perundang-undangan UPT percontohan

Strategi Utama Sosialisasi& publikasi Advokasi Peningkatan kapasitas

Strategi kerjasama Kemitraan strategis Ekstensifikasi

Kelemahan Data SDM UPT koordinasi dan sinergi perencanaan &

anggaran

Strategi investasi Penataan manajemen

sistem informasi & perencanaan

Pengembangan SDM UPT

Peningkatan koordinasi dan keterpaduan

Strategi jangka panjang Penerapanan

manajemen kualitas kontrol

Reorientasi kinerja Renumerasi

2.8. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Kondisi yang diharapkan kedepan adalah meningkatnya kesadaran dan

kepedulian berbagai pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,

dan dunia usaha. Sinergitas antar stakeholders tersebut menjadi kunci

keberhasilan. Hal ini diperlukan karena jumlah masalah dan kebutuhan

masyarakat kelompok sasaran demikian besar dan kompleksitas masalah yang


26

dihadapi tidak cukup diatasi sendiri-sendiri. Kerja sama untuk meningkatkan

jangkauan dan kualitas pelayanan menjadi bagian tersendiri dalam kaitan ini.

Kepedulian dan kesadaran yang tinggi dari dan kerja sama yang baik

dengan berbagai pihak harus juga diiringi oleh peningkatan profesionalitas

pelayanan sosial. Profesionalitas pelayanan mencakup ketersediaan tenaga

profesional dalam jumlah yang memadai; sarana prasarana yang cukup

jumlah dan berkualitas didukung peraturan perundang-undangan serta

modalitas pelayanan sosial yang berkembang baik.

Kondisi lain yang perlu diciptakan adalah ketepatan sasaran dalam

memberikan pelayanan sosial. Ketepatan sasaran tidak akan pernah terwujud

dengan baik tanpa ketersediaan data dan informasi yang akurat. Perbaikan

sistem pemutahiran data dan informasi masalah dan sumber penanganannya

perlu terus dilakukan. Data yang valid dan mutahir selain akan menghasilkan

kinerja yang baik dan tepat sasaran juga akan berpengaruh pada pengalokasian

sumber daya. Efisien adalah kata yang tepat untuk menggambarkan suatu hasil

tambahan dari kerja yang didasarkan pada data dan informasi yang tepat.

Hasil yang diharapkan pada jangka panjang adalah meningkatnya

kesejahteraan sosial, taraf hidup dan kemandirian dari masyarakat yang

tidak hanya penyandang disabilitas dan keluarganya saja tetapi juga masyarakat

secara keseluruhan. Dengan demikian pelayanan sosial yang diberikan oleh

pemerintah dan masyarakat yang didukung oleh dunia usaha dengan corporate

sosial responsibility (CSR) akan mewujudkan keadilan sosial.

Keterkaitan antara dampak jangka menengah (kondisi yang diharapkan)

dan dampak jangka panjang (proyeksi kedepan/tujuan akhir) dengan strategi

yang dirancang untuk meraihnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:


27

Tabel 2

Analisis Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

STRATEGI DAMPAK JANGKA

MENENGAH

(2015-2019)

DAMPAK JANGKA PANJANG

(2019-2025)

Strategi Utama Sosialisasi & publikasi Advokasi Peningkatan kapasitas

Kepedulian Kesadaran Profesionalisme Aksesibilitas

Sejahtera Kualitas hidup Mandiri

Strategi kerjasama Kemitraan strategis Ekstensifikasi

Jangkauan kualitas pelayanan

keadilan

Strategi Investasi Jangka Menengah Penataan manajemen

sistem informasi & perencanaan

Pengembangan SDM UPT

Peningkatan koordinasi dan keterpaduan

Ketepatan sasaran jangkauan profesionalisme kualitas pelayanan efisiensi

Strategi Investasi Jangka Panjang Penerapanan

manajemen kualitas kontrol

Reorientasi kinerja Renumerasi

Kualitas pelayanan Profesionalisme

2.9. Landasan Hukum

UU RI No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah;

UU RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;


28

UU RI No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi CRPD

UU RI No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

UU RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak

Asasi Manusia 2015 – 2019.

Permensos RI Nomor 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sosial;

Permensos RI Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kartu Penyandang Disabilitas.


29

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG DISABILITAS

Selaras dengan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana

dimandatkan dalam Pasal 3 (b) UU No. 11 tahun 2009, Kementerian Sosial

diharapkan dapat memulihkan fungsi sosial penduduk miskin dan rentan yang

termasuk kedalam kelompok PMKS dalam rangka mencapai kemandirian secara

sosial maupun ekonomi baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat. Esensi

dari kata sejahtera atau Indonesia sejahtera memberikan indikasi bahwa: (i) tidak

ada seorang warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,

(ii) tidak seorang pun warga negara yang tidak memperoleh hak dasarnya, dan

(iii) tidak seorang pun warga negara yang memiliki resiko dan atau miskin dan

rentan yang tidak mendapat jaminan dan perlindungan dari negara, serta (iv)

tidak seorang pun warga negara yang tidak mempunyai peluang untuk melakukan

investasi dalam rangka memperbaiki kondisi sosial yang lebih baik. Dengan kata

lain, sesuai amanat konstitusional, negara dan pemerintah berkewajiban mengatasi

masalah kemiskinan yang terjadi pada 40 persen penduduk berpenghasilan rendah

dan miskin.

Kemiskinan dalam arti sebagai kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan

dasar hanyalah fenomena (masalah di permukaan), bukan noumena (akar

masalah). Noumena-nya adalah kesenjangan antara penduduk paling miskin

dengan paling kaya sulit. Maka, jika penanggulangan kemiskinan hanya dilakukan

dalam bentuk pemberian bantuan sosial (asistensi sosial) kepada penduduk untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya, maka hal itu tidak akan membantu memecahkan

inti permasalahan.

Ditetapkannya Visi dan Misi Presiden serta agenda pembangunan pemerintah

yang dikemas dalam Nawacita dengan menekankan perubahan mendasar pada

pola perilaku/mental dan penataan program bantuan sosial (asistensi),

memperjelas bahwa masalah nilai dan perilaku menjadi persoalan mendasar dalam

setiap penyelenggaraan pembangunan. Setiap program asistensi sosial harus


30

mampu memberikan perubahan bagi penerima layanan. Karena itu, menjadi hal

yang sangat penting setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial merujuk pada

Visi, Misi, dan Nawacita yang dilandasi oleh semangat kesetiakawanan sosial,

kepahlawanan dan keperintisan dalam kerangka perubahan mental menuju

kondisi kesejahteraan sosial yang lebih baik.

1. Visi

Presiden merupakan pelaksana undang-undang dan Menteri merupakan

pembantu presiden. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial membantu Menteri

Sosial dalam menyelenggarakan pelayanan bidang rehabilitasi sosial dan

Direktorat Rehabilitasi Sosial berkontribusi dalam pelaksanaan rehabiitasi sosial

bagi penyandang disabilitas. Menteri sosial berkewajiban membantu

mewujudkan visi dan misi presiden, khususnya di bidang sosial. Oleh karena itu

Visi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas selama 5 tahun kedepan

(2015-2019) harus mendukung visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun

2015-2019, yaitu:

No. Level Visi

1 Presiden “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri,

dan berkepribadian berlandaskan nilai dan

semangat gotong royong.”

2 Kemensos “Terwujudnya kesejahteraan sosial fakir miskin,

pendududuk rentan, dan penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok marjinal

lainnya.”

3 Ditjen Rehabilitasi

Sosial

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial PMKS dan

kelompok marjinal lainnya.”

4 Direktorat Rehsos

Penyandang

Disabilitas

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Penyandang

Disabilitas”.


31

2. Misi

Sesuai mandat Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial, Mandat RPJMn 2015-2019 bidang Kesejahteraan Sosial dan

dalam rangka mendukung terwujudnya Nawa Cita, maka misi Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah:

1. Meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas melalui

rehabilitasi sosial dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

(bantuan permakanan, pakaian, tempat tinggal, pemberian alat bantu,

bimbingan aktivitas perawatan pokok sehari-hari/activity daily living [AD]),

dan fasilitasi akses hak dasar (layanan identitas hukum, perlindungan

sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar).

2. Meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap lingkungan yang

inklusif melalui advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah

untuk pemenuhan hak dasar dan penyuluhan sosial dalam rangka pendidikan

dan penyadaran masyarakat.

3. Tujuan

a. Meningkatnya keberfungsian sosial penyandang disabilitas.

Dalam hal ini, keberfungsian sosial artinya memiliki kemampuan dalam 4

(empat) aspek:

(1) mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari;



(4) mampu mengembangkan (mengaktualisasikan) diri.

Seseorang disebut pulih kebefungsian sosialnya apabila telah kembali

mampu: (1) memenuhi kebutuhan sehari-hari; (2) mengatasi masalah-

masalah sosial yang dihadapi; dan (3) menampilkan peranan dalam

lingkungan sosialnya;

b. Meningkatnya lingkungan inklusif pada level kabupaten/kota bagi



32

Tabel. Indikator Tujuan

Tujuan Indikator Target 5 tahun

a. Meningkatnya

keberfungsian sosial


(1) Jumlah penyandang disabilitas

yang mampu memenuhi

kebutuhan sehari-hari;


mampu mengatasi masalah-

masalah sosial yang dihadapi;


mampu menampilkan peranan

dalam lingkungan sosialnya;

dan


mampu mengembangkan

(mengaktualisasikan) diri.

206.068

Penyandang

Disabilitas

b. Meningkatnya lingkungan

inklusif pada level

kabupaten/kota bagi

penyandang disabilitas

Jumlah Kabupaten / kota yang

memiliki regulasi untuk

pengembangan akses lingkungan

inklusif bagi penyanndag disabilitas

1 % dari Total Kab

/ kota

4. Sasaran Strategis

a. Meningkatnya penyandang disabilitas yang mampu memanfaatkan

bantuan pemenuhan kebutuhan.

Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diantaranya digunakan untuk fasilitasi akses

terhadap hak dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain: kebutuhan

pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan / atau pelayanan

sosial.

b. Meningkatnya jumlah kab/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses

lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Terkait dengan UU No. 8 / 2016 tentang Penyandang disabilitas yang telah disahkan

pada tahun 2016, maka diharapkan munculnya perda / regulasi di tingkat daerah

dan kab/ kota untuk mengimplementasikannya. Adapun jumlah total kabupaten /


33

kota se Indonesia adalah 514, sehingga 1% dari jumlah tersebut, target yang hendak

dicapai adalah 6 peraturan daerah, yang terbit dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel. Indikator Sasaran per tahun

Sasaran Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya penyandang disabilitas yang mampu memanfaatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

Jumlah penyandnag disabilitas yang mampu memanfaatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasa,

52.333 53.307 30.866 31.619 37.943

Meningkatnya jumlah kab/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas

Jumlah Kab/ Kota yang memiliki Perda Disabilitas

- 1 1 2 2


34

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

a. Persentase (%) penyandang disabilitas yang mampu memanfaatkan

bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Persentase (%) kab/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan

akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 2015-2019, maka perlu ditetapkan

target kinerja sebagai berikut:

Tabel 3

Target kinerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

tahun 2015-2019 Populasi ( Susenas 2012)

Target Output dan Outcome

5 Tahun

Target Output Per Tahun Target Outcome per tahun (%)

Target Outcome Akumulasi (%)

Output : 206.068

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015

2016

2017

2018 2019

6.006.640 Outcome 3.26 (%)

52.333 53.307 30.866 31.619 37.943 0.83 0.84 0.49 0.50 0.57 0.83 1.67 2.16 2.66 3.23

Sumber: Hasil pembahasan revisi Renstra Kemensos 215-2019, tgl 8 Nov di Ruang Roren

Sasaran strategis dan IKU tersebut dapat diwujudkan melalui

penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang dimaksudkan untuk memulihkan dan

mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas yang mengalami disfungsi

sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Cakupan pelayanan Rehabilitasi Sosial meliputi: penyandang disabilitas fisik,

mental, intelektual, dan sensorik yang membutuhkan penanganan dan perlindungan

khusus.


35

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT

REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

1. Arah Kebijakan Umum, Norma, dan Sasaran Pokok Pembangunan

Nasional 2015-2019

Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 dalam mendukung

pencapaian Visi, Misi, dan Nawacita yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi

(Tusi) Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas antara lain :

1. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

2. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.

Sedangkan norma pembangunan kabinet kerja, diarahkan pada:

1. Membangun untuk manusia dan masyarakat.

2. Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh

menciptakan ketimpangan yang makin menghalangi, menghambat,

mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus

menjadi agen pertumbuhan.

3. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung

lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Selanjutnya, sasaran pokok pembangunan nasional 2015-2019 yang memiliki

keterkaitan dengan Tusi Kementerian Sosial, sebagai berikut (lihat Tabel 9).


36

Tabel 4

Baseline dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMN 2015-2019

No Pembangunan Baseline 2014

Sasaran 2019

1. Sasaran Makro Pembangunan Manusia dan Masyarakat

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,8 76,3

b. Indeks Pembangunan Masyarakat 0,55 Meningkat

c Indeks Gini 0,41 0,36

d. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta SJSN

51,8% Min, 95%

e. Kepersetaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja Informal

1,3 juta 3,5 juta

Ekonomi Makro a. Pertumbuhan ekonomi 5,1% 8,0%

b. Tingkat Kemiskinan 10,96 % 7 – 8 %

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat Perlindungan Anak

a. Prevalensi kekerasan terhadap anak Laki-laki 38,62%

Perempuan 20,48%

Menurun

Pembangunan Masyarakat a. Indeks gotong royong 0,55% Meningkat

b. Jumlah konflik sosial (pertahun) 164 Menurun

3. Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi

a. Tingkat kemiskinan (%) 10,96 7,0-8,0

Meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat miskin dan rentan


37

b. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan (40% penduduk berpendapatan terendah)

Kepesertaan jaminan kesehatan 86 % 100%

c. Pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan (40% penduduk berpendapatan terendah)

Kepemilikan akte lahir 64,6% 77,4%

d. Kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan

Pekerja informal 1,3 juta 3,5 juta

4. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antar wilayah a. Pembangunan perdesaan

Peningkatan desa - sd 2.000 desa

mandiri

b. Tata kelola dan reformasi birokrasi

Opini WTP atas laporan keuangan K/L 74% 95%

Sumber Data : Buku I RPJMN 2015-2019

2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Rehabilitasi Sosial Berdasarkan

Agenda Pembangunan Nasional

Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dikemukakan bahwa perkembangan

kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, khususnya

kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan,

termasuk perkembangan perekonomian Indonesia, integrasi perekonomian

Indonesia secara global, perubahan demografi, dan kebijakan afirmatif yang

dilaksanakan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan

berhasil diturunkan dari 15,42% pada tahun 2008 menjadi 11,47% pada bulan

September tahun 2013, atau penduduk miskin berkurang lebih dari enam juta jiwa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan

yang telah dilaksanakan dalam bentuk 4 kelompok program (klaster), yaitu:


38

bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha

mikro-kecil dan program-program pro-rakyat, telah berjalan dengan cukup baik.

Meskipun demikian, kecepatan penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun

belakangan ini mengalami perlambatan. Oleh karena itu, melalui sinergi

keseimbangan ekonomi makro dan pelaksanaan kebijakan afirmatif yang optimal

diharapkan tingkat kemiskinan ini dapat diturunkan lebih jauh.

Dalam kerangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan kemajuan

sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia

memiliki 2 konsekuensi penting, yaitu: (1) penduduk golongan menengah ke bawah

akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, dan (2)

adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin

yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin dan rentan

terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan

kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi goncangan ekonomi maupun sosial. Dalam

mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok maka perlu dilakukan upaya

perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar. Sedangkan upaya yang

bisa dilakukan untuk mengurai kompleksitas permasalahan kemiskinan adalah

dengan pembekalan ketrampilan wirausaha maupun keterampilan teknis kepada

penduduk miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka

melalui kegiatan ekonomi produktif.

Dengan demikian, untuk mampu mempercepat laju penurunan tingkat

kemiskinan secara signifikan, reformasi menyeluruh terhadap kebijakan

penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dan dituangkan dalam 3 kebijakan

afirmatif yang lebih komperehensif, integratif dan bertarget spesifik,

yaitu: (i) mengembangkan sistem perlindungan sosial yang

komprehensif, (ii) meningkatkan pelayanan dasar bagi penduduk miskin

dan rentan, serta (iii) mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan.

Sasaran yang diharapkan dapat diwujudkan melalui kebijakan afirmatif yang

lebih komperehensif, integratif dan bertarget spesifik terkait dengan upaya


39

mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan dimaksud

adalah:

a. Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,0% – 8,0% pada tahun 2019.

b. Terselenggarakannya perlindungan sosial yang komprehensif, yang

mencakup : (1) terpenuhinya hak dasar seluruh rakyat, termasuk penyandang

disabilitas, lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya, dan (2) terbukanya peluang

masyarakat miskin untuk berinvestasi pada peningkatan kapasitas keluarga,

pengelolaan resiko sepanjang siklus hidup dan terlibat dalam pertumbuhan

ekonomi.

c. Berkurangnya kesenjangan akses pelayanan dasar, yang mencakup

identitas hukum, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, layanan listrik serta

hunian layak untuk masyarakat miskin dan rentan, termasuk masyarakat

penyandang masalah kesejahteraan sosial.

d. Meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan

akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, terutama meningkatkan ketrampilan

kewirausahaan, ketrampilan teknis dalam meningkatkan daya saing di pasar

tenaga kerja, dan meningkatkan akses mereka terhadap lembaga finansial.

Terkait dengan agenda pembangunan nasional yang ditetapkan dalam

Nawacita, beberapa agenda tersebut menjadi misi Kementerian Sosial. Oleh karena

itu, arah kebijakan dan strategi nasional yang mengusung agenda pembangunan

dan sesuai dengan misi Kementerian Sosial perlu menjadi rujukan dalam

merumuskan kebijakan dan strategi bidang Rehabilitasi sosial. Arah kebijakan

dan strategi nasional tersebut adalah; (i) membangun Indonesia dari

pinggiran, (ii) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Indonesia, (iii) meningkatkan kesejahteraan sosial dengan perubahan

karakter penerima manfaat layanan.


40

1.1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni

sebagai afirmasi untuk mendorong keterkaitan, keselarasan, dan kemitraan antar

wilayah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Melalui pembangunan ini

diharapkan wilayah-wilayah yang selama ini kurang diprioriataskan didorong

menjadi bagian penting dari pusat pertumbuhan dan aktivitas penyelenggaraan

kesejahteraan sosial. Terkait dengan agenda pembangunan ini, agenda nasional

memfokuskan pada; penanggulangan kemiskinan dengan sasaran :

a. Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum,

sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana

ekonomi yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan termasuk penyadnang

disabilitas dan lanjut usia.

b. Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar

bagi penduduk miskin dan rentan.

Arah kebijakan nasional dalam penanggulangan kemiskinan, dengan

memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan melalui

upaya pengurangan ketimpangan yang dilakukan dengan pembangunan yang

inklusif dan kebijakan afirmatif yang lebih nyata, yaitu: (i) mengembangkan sistem

perlindungan sosial yang komprehensif, (ii) meningkatkan pelayanan dasar bagi

masyarakat miskin dan rentan, dan (iii) megnembangkan penghidupan yang

berkelanjutan. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut perlu didukung oleh basis

data perencanaan yang handal dalam satu sistem informasi yang terpadu baik

ditingkat pusat maupun daerah, serta penguatan kapasitas aparat pemerintah di

tingkat pusat dan daerah.

Strategi yang digunakan dalam agenda ini yang terkait dengan kesejahteraan

sosial mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Meningkatkan perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar

bagi penduduk miskin dan rentan, melalui (i) penataan asistensi sosial terpadu

berbasis keluarga dan siklus hidup yang mencakup anatar lain bantuan tunai

bersyarat dan/atau sementara, pangan bernutrisi, peningkatan kapasitas


41

pengasuhan dan usaha keluarga, pengembangan penyaluran bantuan melalui

keuangan digital, serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial.

b. Peningkatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada

setiap aspek penghidupan.

c. Penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan

ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standarisasi lembaga kesejahteraan

sosial, serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu.

d. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan

rentan, melalui; peningkatan ketersediaan infrastrukutr dan sarana pelayanan

dasar, meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar, dan penyempurnaan

pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standrisasi, dan sistem

pengelolaan data terpadu.

e. Meningkatkan penghidupan penduduk miskin dan rentan melalui;

pemeberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan

pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan.

f. Advokasi kepada penduduk miskin dan rentan tentang peningkatan kualitas

pendidikan dan kesehatan anak yang akhirnya dapat mengontrol pertumbuhan

penduduk terutama penduduk miskin dan rentan.

g. Pengembangan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan pembangunan

desa dan kawasan perdesaan.


42

2.2 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,

melalui peningkatan kesejahteraan rakyat.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia harus

dipahami sebagai arti pembangunan pada seluruh siklus hidup manusia yang pada

hakekatnya adalah membangun manusia sebagai sumberdaya pembanguan yang

produktif dan berdaya saing, serta sebagai insan dan anggota masyarakat yang

dapat hidup secara rukun, damai, gotong royong, patuh pada hukum, dan aktif

dalam bermasyarakat. Agenda pembangunan ini menekanan pada; terbangunnya

manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, berdaya saing, dan sejahtera,

khususnya bagi penduduk berpenghasilan 40 persen terendah. Terkait dengan

agenda pembangunan ini, agenda nasional memfokuskan pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan yang berkelanjutan dengan

sasaran:

a. Terfasilitasinya sebanyak mungkin rumah tangga miskin dan rentan yang

memperoleh program pengembangan penghidupan berkelanjutan.

b. Terbentuknya kelembagaan pendampingan di daerah sebagi media untuk

meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan.

c. Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat produktif di kantong-kantong

kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pembangunan masyarakat

miskin dan rentan.

Arah kebijakan nasional dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

melalui penghidupan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan peningkatan

kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan

kualitas pendampingan melalui; (i) pengembangan sistem dan mekanisme

pendampingan, (ii) pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan

keterampilan dalam pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan

motivasi, dan peningkatan keterampilan manajemen, keterampilan

wirausaha, dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan lokal, dan (iii)

intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan.


43

Strategi yang digunakan dalam agenda ini yang terkait dengan kesejahteraan

sosial mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan.

b. Pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan keterampilan dalam

pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi, dan peningkatan

keterampilan manajemen, keterampilan wirausaha, dan keterampilan kerja

sesuai kebutuhan lokal, penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui

peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standarisasi

lembaga kesejahteraan sosial, serta pengembangan sistem layanan dan rujukan

terpadu.

c. Intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan.

2.3. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif

Arah kebijakan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif

merupakan kebijakan yang difokuskan pada upaya melindungi masyarakat miskin

dan rentan agar terlindungi secara minimal kebutuhan dasar dan hak dasarnya serta

mampu melakukan investasi sosial untuk menopang kehidupannya secara produktif.

Arah kebijakan ini dilakukan dengan melakukan perbaikan dan peningkatan

terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. Penataan asistensi sosial, baik reguler yang berdasarkan siklus hidup

maupun temporer sesuai dengan jenis dan durasi resiko, melalui Program

Keluarga Produktif dan Sejahtera dengan strategi:

Mengintegrasikan berbagai asistensi sosial berbasis keluarga bagi

keluarga miskin dan rentan.

Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis komunitas untuk

PMKS yang berada di luar sistem keluarga, serta menjadikan pelayanan

di dalam lembaga/panti sebagai alternatif terakhir

Melaksanakan asistensi sosial temporer, baik yang berskala maupun

berskala kelompok


44

Standarisasi pelaksanaan asistensi sosial temporer

b. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas,

lanjut usia, serta kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek kehidupan

dengan strategi :

Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan

daerah untuk pemenuhan hak dasar bagi penduduk penyandang

disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat serta kelompok masyarakat

marjinal

Meningakatkan penyuluhan sosial untuk mendidik dan menyadarkan

masyarakat mengenai lingkungan inklusif bagi penyandang

disabilitas,lanjut usia dan kelompok masyarakat marjinal.

c. Penguatan kelembagaan sosial yang meliputi standar pelayanan, sistem

rujukan, data, dan sistem pengaduan yang terintegrasi serta asistensi sosial

dengan strategi:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana asistensi sosial

termasuk di dalamnya pekerja sosial masyarakat, pendamping program

dan lembaga pemberi pelayanan.

2.4. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar

Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan

rentan merupakan arah kebijakan yang difokuskan pada upaya-upaya bagaimana

perlindungan sosial yang sudah dilaksanakan dapat diperluas dan melibatkan pihak

terkait, baik pemerintah pusat dan pemerintahan daerah maupun kelembagaan

sosial masyarakat. Arah kebijakan ini dilakukan dengan menyediakan dan

memperkuat hal-hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi

masyarakat miskin dan rentan, dengan strategi:

1) Penyusunan jenis pelayanan dasar dan indikator bidang rehabilitasi sosial

dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)


45

2) Penguatan sistem pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan

sosial (SDM Rehsos)

b. Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan

rentan dengan strategi:

1) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak dasar dan layanan

dasar

2) Pengembangan dan penguatan sistem pementauan dan evaluasi berbasis

masyarakat terkait penyediaan layanan dasar.

2.5. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan

Arah kebijakan pengembangan penghidupan berkelanjutan merupakan arah

kebijakan yang difokuskan pada peran aktif para pihak, dan peningkatan kualitas

pendampingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat

miskin dan rentan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan upaya-upaya sebagai

berikut:

a. Peningkatan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan

ekonomi lokal bagi masyarakat miskin dan rentan dengan strategi:

1) Peningkatan dan perluasan integrasi program produktifitas ekonomi bagi

masyarakat miskin dan rentan

2) Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha,

perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat

miskin dan rentan kepada usaha ekonomi produktif.

b. Peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas

dan keterampilan masyarakat miskin dan rentan dengan strategi:

1) Pengembangan mekanisme pendampingan usaha ekonomi produktif bagi

masyarakat miskin dan rentan

2) Peningkatan kapasitas pendamping usaha ekonomi produktif

3) Meningkatkan pembentukan kelompok usaha bersama masyarakat miskin

secara mandiri.


46

2.6. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penyelenggara Rehabilitasi Sosial

Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia penyelenggara

Rehabilitasi sosial merupakan arah kebijakan yang difokuskan pada upaya-upaya

peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya rehabilitasi sosial, mekanisme

pengawasan, dan penilaian keberhasilan capaian kinerja. Arah kebijakan ini

dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS), dengan strategi:

1) Pengembangan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

2) Peningkatan jumlah LKS yang terakreditasi di bidang penyelenggaraan

Rehabilitasi sosial.

3) Memperluas cakupan pendampingan bagi LKS.

b. Peningkatan kualitas SDM penyelenggara rehabilitasi sosial, dengan

strategi:

1) Peningkatan kualitas SDM melalui pemberian sertifikasi profesi pekerjaan

sosial.

2) Pengembangan diklat bagi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

c. Peningkatan penerapan standar pelayanan pada penyelenggaraan

kesejahteraan sosial, dengan strategi:

1) Penyempurnaan dan pengembangan standar oprasional prosedur dan

standar pelayanan.

2) Peningkatan mutu dan kualitas sarana dan prasarana.

3) Pengembangan manajemen, instrumen monitoring dan evaluasi, serta

pengawasan.

Pada lingkup penanganan pembangunan kesejahteraan sosial dan penangan

PMKS rehabilitasi sosial di Indonesia, dalam RPJMN III (2015-2019) setidaknya


47

terdapat beberapa isu strategis, yang juga akan menentukan dan menjadi dasar

terhadap arah kebijakan dan strategi Ditjen Rehabilitasi Sosial, yaitu :

1. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 13

Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan kewenangan penuh

kepada Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam penanggulangan

kemiskinan. Ke depan akan semakin diintensifkan koordinasi dengan 18

Kementerian/Lembaga terkait lainnya dalam kebijakan dan program

penanggulangan kemiskinan, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan

dan koordinasi internal di lingkungan Kementerian Sosial, dan melakukan

advokasi ke legislatif untuk mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional

dengan peran Kementerian Sosial sebagai leading sector penanggulangan

kemiskinan.

2. Pengarusutamaan (mainstreaming) penyandang disabilitas dalam

pembangunan, sebagai konsekuensi logis dari ditetapkannya UU Nomor 19

Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ke

depan akan diintensifkan sosialisasi tentang UU dimaksud kepada stakeholders

terkait dalam upaya : membuka kesempatan bekerja bagi penyandang

disabilitas, memberikan akses terhadap berbagai pelayanan sosial dasar, dan

menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas atas sarana pelayanan

publik.

3. Ditetapkannya PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA mengamanahkan Kementerian

Sosial sebagai penanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi sosial korban

penyalahgunaan NAPZA. Ke depan akan dioptimalkan lembaga kesejahteraan

sosial pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat, yang bergerak di

bidang rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA untuk menjadi IPWL dan

menguatkan kapasitas LKS yang menangani korban penyalahgunaan NAPZA.

4. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak mengamanahkan Kementerian Sosial untuk menyiapkan Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Bersertifikat sebagai

pendamping bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Ke depan akan

diintensifkan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait maupun


48

pemerintah daerah, baik dalam membangun LPKS bagi ABH, maupun tenaga

peksos bersertifikat sebagai pendamping bagi ABH di Sistem Peradilan Pidana

Anak.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

8. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar

Lembaga Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

Selanjutnya, kebijakan Ditjen Rehabilitasi Sosial lainnya yang mendukung

kebijakan RPJMN 2015-2019 yang agendanya bersinggungan antara Kementerian

Sosial dengan Kementerian/Lembaga Lain, seperti :

1. Mendukung Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Penanganan Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan

3. Meningkatkan upaya terapi psiko sosial dan rehabilitasi sosial korban

penyalahgunaan NAPZA

4. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar

5. Peningkatan kualitas pelayanan publik

6. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan

pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi

3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas.

3.1.1. Arah Kebijakan

a. Mendukung penataan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan

termasuk peraturan daerah yang berkenaan dengan penyelenggaraan

rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.


49

b. Meningkatkan kualitas hidup dan akses seluas-luasnya bagi Penyandang

Disabilitas / Penyandang Disabilitas, khususnya Penyandang Disabilitas yang

memerlukan rehabilitasi sosial.

c. Menata kembali kelembagaan dan peningkatan profesionalisme rehabilitasi

sosial Penyandang Disabilitas yang berbasis pekerjaan sosial, baik yang

dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

d. Memantapkan kualitas dan akuntabilitas manajemen rehabilitasi sosial

Penyandang Disabilitas mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi, pelaporan, penyediaan data dan koordinasi atau

keterpaduan.

e. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat

mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam

penyelenggaraan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas secara terpadu

dan berkelanjutan.

f. Menciptakan iklim yang dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan

mengembangkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab

sosial untuk berpartisipasi dalam mencegah masalah sosial Penyandang

Disabilitas serta mendukung rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.

g. Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan

rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas yang terkoordinasi dengan kebijakan

pemerintah.

h. Mengoptimalkan penyediaan data dan pengembangan indikator yang dapat

digunakan untuk mengukur capaian rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.

i. Mengembangkan advokasi dan pendampingan sosial di dalam pengelolaan

program rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.

3.1.1. Strategi:

a. Kampanye sosial, mengandung makna memberikan pemahaman, sosialisasi, penyadaran, dan kepedulian terhadap pelaku rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi sosial

b. Kemitraan sosial, mengandung makna adanya kerja sama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan,dan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.


50

c. Partisipasi sosial, mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.

d. Advokasi dan pendampingan sosial, mengandung arti adanya upaya memberikan perlindungan, pembelaan, dan asistensi terhadap hak-hak dasar Penyandang Disabilitas.

e. Penyediaan aksesibilitas fisik dan non fisik bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan guna mempermudah mobilitas dan akses terhadap pelayanan-pelayanan dasar.

4. Kerangka Regulasi

UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN telah mengamanatkan penanganan

kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses

perencanaan. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi yang

tertib sehingga memungkinkan setiap program/kegiatan dapat memberikan

manfaat yang lebih optimal. Tujuan kerangka regulasi dalam pembangunan sektor

dan bidang adalah:

1) Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-

undangan sesuai kebutuhan pembangunan;

2) Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka

mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan

3) Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan

peraturan-perundang-undangan.

Sejalan dengan RPJMN tahap III (2015-2019), sinergi antara kebijakan dan

kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di

berbagai bidang pembangunan.

Kebutuhan regulasi dalam lima tahun dimaksudkan sebagai pedoman

penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah (2015-2019).

Kerangka regulasi di dalam mendukung arah kebijakan dan strategi pembangunan

bidang kesejahteraan sosial tahun 2015-2019 diantaranya adalah: 1). Revisi UU No.

4/1997 tentang Penyandang Cacat sesuai dengan UU No. 19/2011 tentang Ratifikasi


51

CRPD; 2). Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) bagi penyandang disabilitas;

3). Melengkapi peraturan pelaksana standar pelayanan minimal dan pengaturan

pembagian kewenangan yang antara lain mengatur koordinasi antar lembaga di

tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial, sarana prasarana, serta penguatan fungsi, peran, standar dan kapasitas

lembaga penyelenggara mencakup kesejahteraan anak, penanganan fakir miskin,

penanganan korban penyalahgunaan napza, tunasosial, korban tindak kekerasan

dan atau pekerja migran bermasalah, serta permasalahan sosial lainnya dalam

rangka peningkatan kesejahteraan, keberfungsian sosial dan kemandirian; 4)

Mendorong penyusunan regulasi daerah untuk advokasi dan implementasi

inklusivitas penyandang disabilitas dan lanjut usia di daerah. Kerangka regulasi

yang disusun untuk Tahun 2015-2019 dalam mendukung pelaksanaan penerapan

sasaran strategis dapat di lihat pada Tabel di bawah ini.


52

Tabel 5 Kebutuhan regulasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tahun 2015-2019 Kementerian Sosial

No Uraian Tahun Volume Target

1. Rencana kebutuhan penyusunan regulasi; OTK,penyandang disabilitas tunasosial,dan ekotip

2015 3

2. Rencana kebutuhan penyusunan regulasi; tunasosial dan lanjut usia,

2016 2

3. Rencana kebutuhan penyusunan regulasi; pengasuhan anak, lanjut usia, dan standar lembaga kesejahteraan sosial bagi tuna susila.

2017 3

4. Rencana kebutuhan penyusunan regulasi; 2018 3 5. Rencana kebutuhan penyusunan regulasi; 2019 3

Sumber Data : Bag. OHH Ditjen Reh. Sosial (2015).


53

5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel sebagai

pelaksana program pembangunan merupakan salah satu penentu keberhasilan

pelaksanaan pembangunan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan

hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur.

Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur.

Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main dan/atau

tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan

sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur

sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

4.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) adalah komponen penting dalam

sebuah organisasi/kelembagaan. SOTK adalah sebuah mekanisme yang

menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi

tugas pokok dan fungsi sebuah unit kerja. Mengingat pentingnya SOTK tersebut,

maka untuk 2015-2019 Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

melakukan penyempurnaan dalam rangka mendukung capaian tujuan dan

program/kegiatan yang ditetapkan baik dalam sasaran strategis maupun indikator

kienrja.

SOTK Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas saat ini adalah

berdasarkan Permensos 20/HUK/2015 yang memuat empat Sub Direktorat Eselon

III (lihat gambar), yang meliputi: Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas Fisik, Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental,

Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik, dan Sub

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual.


54

Grafik 2 SOTK Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Mandat Kelembagaan Ditjen Rehabilitasi Sosial

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention om

the Rights Of Persons With Disabilites (Konvensi mengenai hak-hak

Penyandang Disbiltas

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

lampiran: hal pembagian kewenangan pemerintah Pusat dan Daerah

e. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) adalah komponen penting dalam

sebuah organisasi/kelembagaan. SOTK adalah sebuah mekanisme yang

menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi

tugas pokok dan fungsi sebuah unit kerja. Mengingat pentingnya SOTK tersebut,

maka untuk 2015-2019 Kementerian Sosial melakukan penyempurnaan dalam

rangka mendukung capaian tujuan dan program/kegiatan yang ditetapkan baik

dalam sasaran strategis maupun indikator kinerja.


55

a. Tugas

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

di bidang rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.

b. Fungsi

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan

fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang rehabiliasi sosial penyandang disabilitas fisik,

penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik, dan


2. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabiliasi sosial penyandang disabilitas

fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik, dan


3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabiliasi

sosial penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental,

penyandang disabilitas sensorik, dan penyandang disabilitas intelektual;

4. Pemberian bimbingan teknis di bidang rehabiliasi sosial penyandang

disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas

sensorik, dan penyandang disabilitas intelektual;

5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang rehabiliasi sosial penyandang

disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas

sensorik, dan penyandang disabilitas intelektual;

6. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan anggaran,

kepegawaian, dan rumah tangga direktorat.

Irisan-irisan sasaran dan tugas pokok serta fungsi tersebut sangat

mempengaruhi capaian kinerja Kementerian Sosial terutama untuk mengukur

indikator kinerja output, outcome dan impact. Memperhatikan hal-hal tersebut,

diperlukan adanya perubahan/ penyesuaian organisasi dan tata kelola Kementerian

Sosial yang dapat menampung fungsi-fungsi yang diamanatkan oleh UU No. 11

Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun


56

2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, serta pencapaian pembangunan nasional

2015-2019.

4.2. Tatalaksana Antar Indikator Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, capaian kinerja Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas diarahkan pada : (i) meningkatnya

kemampuan penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan dasar, (ii)

terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Untuk

mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa indikator kinerja :


57

Tabel 6 Hubungan antar indikator kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial 2015-2019

Sasaran Strategis IKSS (Impact) IKP (Outcome) IKK (Output)

Meningkatnya kemampuan penyandang disabilitas yang mampu memanfaatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

% meningkatnya kemampuan penyandang disabilitas dalam memanfaatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

Meningkatnya akses penyandang disabilitas yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar

a. Layanan asistensi sosial bagi 22.500 penerima Layanan

b. bantuan sosial bagi 90.393 penerima manafaat layanan manfaat layanan

c. Layanan dalam panti bagi 8.200 penerima manfaat layanan

d. Layanan luar panti bagi 56.565 penerima manfaat layanan

% Kab/Kota yang memiliki regulasi bagi penyadang disabilitas.

Tersedianya akses layanan khusus di K/L, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kab/Kota bagi penyandang disabilitas.

Layanan akses informasi tentang layanan khusus di 65 K/L, 34 Provinsi, dan 514 Kab/Kota bagi 14.856.845 penerima manfaat layanan.

Meningkatnya dukungan regulasi, anggaran dan/atau layanan publik yang inklusif oleh Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kab/Kota bagi penyandang disabilitas.

Layanan akses informasi dukungan layanan publik di 34 Provinsi, dan 514 Kab/Kota bagi 14.856.845 penerima manfaat layanan.

Meningkatnya layanan publik yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas.

Layanan akses informasi tentang aksesibilitas layanan publik yang dimanfaatkan di 34 Provinsi, dan 514 Kab/Kota bagi 14.856.845 penerima manfaat layanan.


58

4.3. Penataan dan Pengembangan Panti Rehabilitasi Sosial

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin, seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial

PMKS dengan melibatkan seoptimal mungkin peran serta setiap PSKS.

Dalam program Rehabilitasi Sosial, upaya penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di Dalam Panti dan

Luar Panti. Kegiatan di Dalam Panti bagi penyandang disabilitas dilaksanakan

di 19 panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Dalam perkembangannya,

masih diperlukan peningkatan layanan baik didalam panti maupun diluar panti

karena hasil yang telah dicapai melalui panti-panti sosial belum optimal.

Hal ini terutama karena ketidakseimbangan yang terjadi antara

perkembangan jumlah dan sebaran permasalahan penyandang disabilitas yang

jauh lebih cepat dibandingkan daya jangkau, kapasitas dan kemampuan

pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh panti sosial, baik milik

pemerintah maupun masyarakat. Namun demikian, mencermati perkembangan

penyandang disabilitas, keberadaan panti-panti sosial tetap strategis sebagai

salah satu alternatif pelayanan kesejahteraan sosial (alternative care) yang

diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penanganan penyandang

disabilitas. Panti sosial dikatakan strategis karena merupakan salah satu wujud

dari pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar

warganya yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya

secara wajar.

Di tengah-tengah keterbatasan kemampuan sumber daya dan sarana

prasarana dalam menangani penyandang disabilitas, upaya untuk merevitalisasi

peran Panti milik pemerintah dan masyarakat harus tetap dilakukan agar Panti

memiliki keunggulan komparatif dan benar-benar dapat menjadi alternatif

sumber-sumber pertolongan sosial yang dapat diakses oleh individu dan

masyarakat (resources-based). Berkaitan dengan upaya revitalisasi melalui

penataan dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti-


59

panti sosial, diperlukan perencanaan yang dapat memberikan kejelasan arah

kebijakan, strategi dan rencana pola pelayanan kesejahteraan sosial di Panti

Sosial.

Terkait dengan arah kebijakan penyelenggaraan perlindungan sosial

yang komprehensif bagi penduduk rentan, penataan dan pengembangan panti

sosial secara spesifik diarahkan pada peningkatan pendampingan dan

pelayanan sosial bagi penduduk kurang mampu dan rentan, termasuk

penyandang disabilitas yang berada di luar sistem keluarga, melalui rehabilitasi

sosial berbasis komunitas, serta menjadikan pelayanan di dalam lembaga/panti

sebagai alternatif terakhir. Pelayanan bagi penyandang disabilitas berbasis

komunitas dilakukan melalui peningkatan kapasitas pendampingan sosial dan

ekonomi untuk membangun produktifitas; pelatihan dalam pengasuhan

(termasuk homecare dan daycare) agar penyandang disabilitas memiliki

kesempatan yang sama di berbagai aspek penghidupan serta mendapatkan

kemudahan dalam memperoleh pelayanan publik dan fasilitas umum untuk

mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas yang mensejahterakan.

Penataan dan pengembangan panti sosial juga terkait dengan

pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Kesehatan Jiwa , khususnya

pasal 28 ayat (1) serta Penyelenggaraan pemberian ketrampilan kerja

(vokasional). Penyelenggaraan pemberian ketrampilan kerja (vokasional)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses rehabilitasi sosial. Hal

ini dinyatakan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Pasal 7-8, juga

dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas No.4 Tahun 1997 serta Pasal 26

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui Undang-

Undang No. 19 tahun 2011.

Dalam upaya membuka perluasan kesempatan kerja bagi penyandang

disabilitas, BBRVBD Cibinong sebagai institusi penyelenggara pelatihan kerja

perlu dilakukan penaatan kembali BBRVBD ke arah (center of excellence) pusat

keunggulan penyediaan SDM penyandang disabilitas dalam dunia kerja,

Pengembangan diarahkan pada : 1). Penyediaan tenaga kerja penyandang

disabilitas dalam dunia industri; 2). Penyiapan penyandang disabilitas sebagai


60

wirausawan mandiri. Untuk itu perlu dikembangkan : 1). Kurikulum pelatihan

yang integratif dan strategis, 2). Peningkatan kapasitas instruktur yang memiliki

daya inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran, 3). Penambahan waktu

permagangan, peninjauan proses penerimaan klien yang lebih fleksible; serta

meninjau ulang struktur organisasi BBRVBD.

Penataan panti juga terkait dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai pelembagaan layanan Rehabilitasi

Sosial di Pusat dan Daerah. Mengacu pada UU No. 11 Tahun 2009 dijelaskan

bahwa Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial

yang ditujukkan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

termasuk dalam kategori kelompok yang memerlukan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar baik melalui keluarga, masyarakat

maupun panti sosial.

Terkait dengan tujuan dimaksud, 19 UPT Penyandang Disabilitas akan

dijadikan sebagai Pusat Rujukan Nasional Rehabilitasi Sosial yang akan mampu

memerankan lembaganya sebagai pusat percontohan nasional. Pemilihan dan

pemilahan pusat-pusat rujukan nasional tersebut akan dipertimbangkan

berdasarkan wilayah regional atau pertimbangan lain yang akan lebih

memudahkan proses pelaksanaan rujukan dan koordinasi. Operasionalisasi dari

pusat rujukan nasional ini, termasuk mekanisme koordinasi layanan dan

rujukannya, akan diatur lebih lanjut dalam standar teknis rehabilitasi sosial di

pusat rujukan nasional dan standar layanan rehabilitasi sosial di dalam keluarga,

masyarakat dan lembaga sesuai dengan peraturan perundangan.


61

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Target Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 mencakup hasil dan

satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik Indikator Kinerja

Sasaran Program (IKP), maupun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK), yang

bermuara pada pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi

capaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Berikut ini

adalah indikator kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 2015-

2019 :

1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Sasaran strategis adalah sasaran yang menjadi penilaian penting dari capaian

kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas selama kurun waktu

lima tahun (2015-2019) yang merupakan indikator kinerja bagi Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan menjadi input bagi Direktorat

Jenderal Rehabilitasi Sosial serta Kementerian/Lembaga. Lebih jelasnya untuk

melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis dan indikator pencapaian

kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 7 Tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 2015-2019

Tujuan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target 2015-2019

Meningkatnya keberfungsian sosial penyandang disabilitas melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Meningkatnya penyandang disabilitas yang mampu memanfaatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

1. Persentase (%) Penyandang disabilitas yang mampu memanfaatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel

Terlampir


62

Tujuan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target 2015-2019

2. Persentase (%) kab/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas.

1 %

Tabel 8 Angka Target kinerja Kementerian Sosial tahun 2015-2019

Target Kinerja (5 tahun) untuk Direktorat Penyandang Disabilitas adalah 3,23% dari total populasi P. Disabilitas 6,008,640 orang (Sumber Data : Data Susenas 2012).


63

2 Kerangka Pendanaan

Penganggaran pembangunan kesejahteraan sosial bidang pelayanan dan

rehabilitasi sosial disusun berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja

(performance budget) yang diatur dalam UU no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, dimana penyusunan anggaran berdasarkan atas perencanaan kinerja yang

terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja

yang ingin dicapai. Dengan demikian, anggaran yang disusun memperhatikan

sasaran strategis, kondisi yang diinginkan dengan target yang ingin dicapai dalam

kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu tujuan dari anggaran berbasis kinerja pada rencana dan

program Direktorat ehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mengarah pada:

a. Tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan target.

b. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien.

Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dialokasikan

untuk kegiatan di pusat, dekonsentrasi dan UPT (lihat lampiran Sasaran dan Biaya

Anggaran Direktorat Rehsos Penyandang Disabilitas 2015-2019). Alokasi anggaran

kegiatan Pusat meliputi kegiatan pada Direktorat dan Bantuan-bantuan sosial; serta

dukungan manajemen.

UPT merupakan pencerminan kinerja Direktorat dalam menangani sasaran garapan

permasalahan pelayanan dan rehabilitasi sosial, sehingga akan mengalokasikan

anggarannya dari kepemerintahan yang baik, kegiatan pelayanan dan rehabilitasi

sosial, dan sarana prasarana.Sedangkan dana dekonsentrasi merupakan dana

dukung terhadap kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial di daerah yang

disalurkan kepada Propinsi berdasarkan penjajagan dan usulan sesuai dengan data

permasalahan di daerah.


64

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-

2019 merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis 2010-2014 yang telah

dilaksanakan pada periode lalu. Dokumen Restra ini diharapkan dapat mempertegas

posisi dan peranan pembangunan kesejahteraan sosial serta dapat menyatukan

derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan

kesejahteraan sosial (pemangku kepentingan), baik pemerintah, dunia usaha,

maupun institusi kemasyarakatan untuk mencapai terlaksananya perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma

pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan

(beneficiaries/customer) pembangunan kesejahteraan sosial.

Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2015–2019 pada

tingkat Eselon II Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, disusun

dengan memperhatikan RPJPN 2005-2025, pelaksanaan pembangunan

kesejahteraan sosial sampai saat ini dan perkembangan terakhir, serta perubahan

paradigma yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi.

Sebagai rencana strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang, rencana strategis

pembangunan kesejahteraan sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

tahun 2015–2019 diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan

arah strategis, target, dan sasaran yang tepat, tetapi fleksibel dengan

perkembangan situasi yang terjadi, khususnya dalam bidang pembangunan

kesejahteraan sosial dan kondisi setempat yang unik dan spesifik.

intelresos.kemsos.go.idintelresos.kemsos.go.id/.../laporan/2018/II/SAKIP_DISABILITAS_2018.pdf · /dsrudq .lqhumd 563' 8 'diwdu 7deho 7deho 6wuxnwxu 2ujdqlvdvl 'luhnwrudw 5hkdelolwdvl

Documents