Transcript
SKRIPSI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DI KABUPATEN BONE
(Studi Program Desa Siaga Bencana Peduli Difabel Desa Cakke)
Oleh:
HASRIANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 105611132016
PROGRAM STUDI ILMU ADMINSITRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
SKRIPSI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DI KABUPATEN BONE (STUDI PROGRAM DESA
SIAGA BENCANA PEDULI DIFABEL DESA CAKKE)
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Di Susun dan Diajukan Oleh:
HASRIANTI
Nomor Induk Mahasiswa: 105611132016
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
ii
PERSETUJUAN UJIAN AKHIR
Judul Skripsi : Inovasi Pelayanan Publik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Di Kabupaten Bone (Studi
Program Desa Siaga Bencana Peduli Difabel Desa
Cakke)
Nama Mahasiswa : Hasrianti
Nomor Stambuk : 1 0561 11320 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyetujui:
Pembimbing I
Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
Pembimbing II
Dr. Muhammad Tahir, M.Si
Mengetahui:
Dekan Fisipol Ketua Program Studi
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM : 730727 NBM: 1067463
iii
HALAMAN PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Mahasiswa : Hasrianti
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11320 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan
hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan
apabila dikemudian hari peryataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.
Makassar, 19 Oktober 2020
Yang Menyatakan,
Hasrianti
v
ABSTRAK
Hasrianti, 2020. Inovasi Pelayanan Publik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Di Kabupaten Bone (Studi Program Desa Siaga Bencana
Peduli Difabel Desa Cakke) (Dibimbing oleh, Abdul Mahsyar dan Muhammad
Tahir)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone
melakukan inovasi Desa Siaga Bencana (Daeng Siba) Peduli Disabilitas. Program
tersebut menyentuh langsung para penyandang disabilitas yang merupakan
kelompok rawan pada saat terjadinya bencana. Aturan yang telah dibuat terkait
disabilitas di Kabupaten Bone seperti Perda Nomor 5 tahun 2017 tentang
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Hal tersebut menjadi
dasar perlindungan penyandang disabilitas pada saat bencana. Kabupaten Bone
rentan terjadi bencana seperti angina putting beliung dan bencana banjir serta
longsor sehingga di butuhkan edukasi bagi masyarakat desa dan juga penyandang
disabilitas.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan
menggunakan tipe pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri
dari delapan (8) orang yakni: BPBD Kabupaten Bone, Pemerintah Desa Cakke,
Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone,
Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.
Hasil penelitian ini terdapat 4 indikator yang menjadi kunci dari penelitian
terkait Inovasi Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di
Kabupaten Bone (Studi Program Desa Siaga Bencana Peduli Difabel Desa Cakke)
yaitu: Pertama, layanan terintegrasi program ini terintegrasi dengan perlindungan
kelompok rentan seperti kaum disabilitas. Dalam penanganan masyarakat
disabilitas membutuhkan langkah-langkah tertentu, dalam menentukan pola-pola
penanganan bencana sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Kedua,
pelibatan warga masyarakat masyarakat lebih mudah memberikan masukan
terhadap pemerintah desa dalam rangka menjalankan program siaga bencana
termasuk perlindungan bagi kaum disabilitas dan pertolongan yang dapat dilakukan
masyarakat terhadap kelompok di sabilitas. Ketiga, menjalin kerjasama BPBD
selaku penanggung jawab masalah kebencanaan di daerah dengan mendorong
program desa siaga bencana peduli difabel senantiasa menggandeng persatuan
penyandang disabilitas Indonesia dalam mengedukasi masyarakat terkait program
siaga bencana dengan memperhatikan kelompok rentan seperti kaum disabilitas.
Dan keempat, pemanfaatan teknologi BPBD Kabupaten Bone telah memiliki
perangkat teknologi informasi yang dapat memuat pesan terkait kondisi suatu
wilayah yang rawan terjadi bencana. Melalui data dan informasi tersebut program
desa siaga bencana dapat menentukan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan
dalam upayanya menjalankan kegiatan siaga bencana.
Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik & Siaga Bencana
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Penulis memanjatkan puji syukur yang tidak terhingga atas kehadirat Allah
SWT, yang telah menganugrahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis
mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Inovasi Pelayanan
Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone (Studi Program
Desa Siaga Bencana Peduli Difabel Desa Cakke)”
Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar
sarjana Ilmu Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan dari
penyusunan skripsi ini berkat bimbingan, bantuan, dan saran-saran dari beberapa
pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan
terimakasih Kepada yang terhormat:
1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Muhammad
Tahir, M.Si selaku pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan
waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga
penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. apak Nasrul Haq, S.Sos, MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar.
vii
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah
memberikan ilmunya selama peneliti dan proses perkuliahan
5. Bapak dan ibu tercinta, atas do’a-do’a dan dukungan yang tiada henti
diberikan kepada peneliti.
6. Seluruh Pegawai Badan Penanggulangan Bnecana Daerah Kabupaten
Bone
7. Kakanda A.Fiqi Firdaus, S.IP
8. Nur Abdi Negara yang senantiasa selalu membantu saya
9. Teman-teman Auto Cau
10. Teman-teman angakatan 2016 “FEDERASI”
11. Jurusan Ilmu Administrasi Negara (ADN) kelas H angkatan 2016 yang
selalu memberikan semangat.
12. Teman-teman DIVERGENT 2016
Semoga skripsi yang peneliti susun ini dapat bermanfaat bagi
penulis, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara lainnya, dan bagi siapa saja
yang membaca. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi dan
penulis mengharapkan adanya kritik, masukan, dan saran terhadap skripsi ini.
Makassar, 19 Oktober 2020
Penulis
viii
1
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN................................................................................. ii
HALAMAN PERNYATAAN .................................................................................. iii
KATA PENGANTAR .............................................................................................. iv
ABSTRAK ................................................................................................................ vi
DAFTAR ISI ............................................................................................................. vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 7
C. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 8
D. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu ...................................................................................... 10
B. Tinjauan Konseptual ...................................................................................... 11
C. Kerangka Pikir ............................................................................................... 22
D. Fokus Penelitian ............................................................................................. 23
E. Deskripsi Fokus Penelitian ............................................................................. 24
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian................................................................................ 26
B. Jenis dan Tipe Penelitian ...................................................................................... 26
C. Informan................................................................................................................. 27
D. Teknik Pengumpulan Data ................................................................................... 28
E. Teknik Analisis Data ............................................................................................ 29
F. Keabsahan Data ..................................................................................................... 31
ix
2
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian ................................................................................... 33
B. Inovasi dalam Program Deng SIBA “Desa Siaga Bencana” Peduli Difabel
Kabupaten Bone ............................................................................................. 48
1. Layanan Terintegrasi ..................................................................................... 48
2. Pelibatan Warga Masyarakat ........................................................................ 54
3. Menjalin Kerjasama ....................................................................................... 59
4. Pemanfaatan Teknologi ................................................................................. 64
C. Pembahasan Hasil Penelitian ............................................................................... 69
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................................ 73
B. Saran ....................................................................................................................... 74
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 75
LAMPIRAN ...................................................................................................................... 77
x
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kinerja pemerintah kita yang cepat memberi tanggapan terhadap alam
yang terjadi patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi di
masa mendatang dan tentu saja dalam waktu yang tidak terlalu lama,
manajemen bencana dalam skala yang lebih besar perlu juga untuk disiapkan
mengingat apa yang telah terjadi di Lombok, Palu dan Selat Sunda tahun yang
lalu. Ada lima langkah inovatif yang tentu saja bisa dilakukan oleh
pemerintah terkait dengan manajemen bencana ini yakni sistem bencana
terintegrasi, pendidikan untuk mempelajari langkah-langkah preventif
menghadapi bencana, penghijauan regional, pengembangan tembok mitigasi
bencana dan pengembangan tempat perlindungan temporer di setiap
kelurahan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone
melakukan inovasi Desa Siaga Bencana (Daeng Siba) Peduli Disabilitas.
Program tersebut menyentuh langsung para penyandang disabilitas yang
merupakan kelompok rawan pada saat terjadinya bencana. Peraturan daerah
pemenuhan hak penyandang disabilitas, salah satu itemnya adalah prioritas
penyandang disabilitas pada saat terjadi bencana, penanganan terhadap
difabel tentu berbeda dengan korban non-difabel.
Pada program Daeng Siba, BPBD menggandeng Persatuan penyandang
disabilitas Indonesia (PPDI) Bone, edukasi kesiap-siagaan bencana penting
2
untuk diketahui hingga tingkat desa, termasuk kelompok penyandang
disabilitas sebagai kelompok rentan. Adapun sejumlah materi yang
disampaikan tim yakni praktik penggunaan beberapa alat keselamatan darurat
dan simulasi pertolongan kepada korban bencana.
Aturan yang telah dibuat terkait disabilitas di Kabupaten Bone seperti
Perda Nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas, Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan
kabupaten sehat, Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengarus utamaan
gender dalam pembangunan, Perbup tentang penyelenggaraan pendidikan
inklusif di Kabupaten Bone dan SK Bupati nomor 360 Tahun 2017 tentang
pembentukan kelompok kerja penggiatan pendidikan inklusif Ininnawa
Madeceng Kabupaten Bone Tahun 2017-2020.
Program Daeng Siba dalam pelaksanaannya di atur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hal tersebut menjadi dasar
perlindungan penyandang disabilitas pada saat bencana. Kabupaten Bone
rentan terjadi bencana seperti angina putting beliung dan bencana banjir serta
longsor sehingga di butuhkan edukasi bagi masyarakat desa dan juga
penyandang disabilitas.
Beberapa wilayah di Kabupaten Bone, termasuk wilayah yang kerap
terjadi bencana alam, seperti musibah banjir, Desa Mallari dan Desa Cakke
Bone dipilih menjadi lokus program karena selalu menjadi langganan banjir
dari luapan sungai yang melintasi desa tersebut. program Deng Siba
3
menyentuh langsung para penyandang disabilitas yang merupakan kelompok
rawan pada saat terjadinya bencana (Kasubag Program BPBD).
Kabupaten Bone merupakan daerah yang tergolong masih rendahnya
pengetahuan manajemen bencana terlebih kepada masyarakat disabilitas.
Berikut jumlah masyarakat disabilitas di Kabupaten Bone Berdasarkan
kategori jenis difabel: Tuna Netra (1.627 Orang), Tuna Rungu (1.210 Orang),
Tuna Daksa (4.112 Orang), Tuna Grahita (556 Orang) dan Tuna Wicara
(1.195 Orang)
Berdasarkan data yang di himpun sekitar 8.710 orang merupakan
penyandang di sabilitas atau sekitar 1.12 Persen dari jumlah keseluruhan
penduduk Kabupaten Bone. Kaum difabel memang menjadi target atau
sasaran dari pemerintah Kabpaten Bone untuk mendapatkan pelayanan agar
terjadi keselarasan di antara masyarakat.
Bencana yang terjadi mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat.
Bencana tidak dapat hanya dilihat sebagai tanggung jawab pemerintah
semata, tetapi harus mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat
Penanggulangan bencana merupakan seluruh upaya menyeluruh dan proaktif
dimulai pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana.Peran serta
masyarakat untuk terlibat dalam penanggulangan bencana sangat penting.
Dalam melibatkan masyarakat maka penting untuk di perhatikan
komitmen dan koordinasi yang solid dari pemerintah dalam peran serta
masyarakat dalam penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas peran
serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, mensinergikan kebijakan
4
dan program pemerintah dengan potensi yang ada dalam masyarakat sehingga
program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar relevan sesuai aspirasi
dan keadaan masyarakat yang diharapkan memberikan hasil optimal,
pengintegrasian peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
mulai kesiapsiagaan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi (Karosekali dan
Immanuel 2015)
Pelayanan Publik (Public Service) merupakan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara
sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Kualitas pelayanan
memegang peran penting untuk mencapai tingkat kepuasan masyarakat. Citra
kulitas pelayanan yang baik menjadi sudut pandang atau persepsi pihak
pemerintah, melainkan berdasarkan sudut pandang masyarakat. Hal ini
masyarakat yang memakai pelayanan pemerintah.
Pelayanan publik dapat dijadikan standar tolak ukur dari hasil kinerja
pemerintah itu sendiri sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang perlu
dibenahi. Jika kualitas pelayanan publik tersebut belum berhasil terwujud
sesuai tujuan maka pelayanan publik belum berjalan dengan baik.
Berlakunya otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No.
23 Tahun 2014 dimana otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam hal ini
5
adalah pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai hak dan wewenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.
Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik di tuntut agar
lebih innovatife. Inovasi merupakan salah satu hal yang harus selalu
dilakukan untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik, tidak
terkecuali pada organisasi non profit seperti pemerintah. Maka dari itu
organisasi dituntut untuk selalu memiliki inovasi tinggi untuk
mengembangkan organisasi menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Inovasi kebijakan penanganan kaum difabel yang ada di Kabupaten
Bone ditujukan untuk memperkuat sekaligus memberi ruang gerak inisiatif
kepada kaum difabel, sebab biasanya program-program yang dibuat oleh
Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota hanya berfokus pada bantuan
peningkatan infrastruktur saja sehingga inovasi kebijakan ini seharusnya
dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan nilai
kemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Inovasi perkembangan teknologi informasi berkembang dengan cepat,
ini selaras dengan perkembangan manusia modern yang memiliki tingkat
mobilitas tinggi, mencari pelayanan yang mudah, fleksibel, efesien dan
efektif. Dengan demikian dengan inovasi pelayanan akan semakin baik.
Sistem informasi yang terintegrasi merupakan pendukung yang sangat
penting bagi perkembangan suatu instansi, perusahaan maupun pemerintah
daerah dalam menjalankan inovasi, guna mendukung penyediaan informasi
dan pengelolaan data. Semua sistem informasi memiliki karakteristik umum,
6
yaitu selalu tumbuh dan berkembang, melaksanakan tugas-tugas yang
berhubungan dengan pengelolaan data dan menyediakan informasi kepada
masyarakat.
Penyandang disabilitas bertemu dengan tantangan yang unik dalam
setiap tahapan manajemen bencana, hal yang terlihat adalah gangguan fisik
saja namun yang sebenarnya terjadi adalah gangguan fisik, sosial, dan
ekonomi. Masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana menghadapi
bencana untuk disabilitas.
Inovasi dalam memberikan pelayanan juga harus di fokuskan kepada
masyarakat disabilitas atau kelompok rentan. Terdapat beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika bertemu
dengan bencana. Permasalahan tersebut terjadi pada setiap tahapan
manajemen bencana. Permasalahan tersebut antara lain: belum maksimalnya
program persiapan bencana yang sensitif penyandang disabilitas, partisipasi
penyandang disabilitas masih minim dalam pendidikan pegurangan risiko
bencana (PRB), aksesbilitas penyandang disabilitas terhadap materi
ajar/belajar PRB, penyandang disabilitas tidak bisa sepenuhnya bertindak
cepat dalam penyelamatan diri, kurangnya pendataan spesifik tentang
identitas dan kondisi penyandang disabilitas, dan kurangnya fasilitas dan
layanan yang aksesibel di pengungsian.
Pada dasarnya dalam pelaksanaan inovasi pemerintah daerah di tuntut
untuk lebih memperluas relasi dan kerjasama dengan stakeholder yang
mengetahui sebuah pokok permasalahan. Tujuannya tidak lain untuk
7
membantu aktivitas-aktivitas dalam pemerintahan dan dengan adanya
kerjasama, pemerintah daerah akan dapat berkembang secara cepat. Melalui
hubungan kerjasama inilah pemerintah akan dapat memperoleh manfaat-
manfaat dari setiap perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan mitra
kerjanya.
Mengacu pada banyaknya jumlah penyandang disbilitas, semestinya
memang tidak terjadi pembedaan perlakuan pemenuhan hak antara orang
yang normal dengan penyandang disabilitas. Dalam segala hal yang
berurusan dengan aktivitas fisik, para penyandang disabilitas mengakui dan
menyadari, bahwa mereka memang beda, bukan dalam arti kemampuan,
namun lebih pada mode of production atau dalam cara-cara berproduksi.
Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis tertarik melakukan
penelitian terkait Inovasi Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Di Kabupaten Bone (Studi Program Desa Siaga Bencana Peduli
Difabel Desa Cakke)
dengan proses yang ditempuh dalam menjalankan inovasi tersebut.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penulis membangun rumusan masalah
dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana Program Deng Siba Peduli Difabel melakukan pelayanan
terintegrasi?
2. Bagaimana proses keterlibatan warga masyarakat dalam program
Deng Siba peduli Difabel?
8
3. Bagaimana bentuk pelaksanaan kerjasama dalam program Deng Siba
peduli Difabel ?
4. Bagaimana analisis penggunaan teknologi informasi dalam
pelaksanaan program Deng Siba peduli Difabel
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui inovasi program Deng Siba peduli Difabel
dalam melakukan pelayanan terintegrasi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana proses keterlibatan warga
masyarakat dalam program Deng Siba peduli Difabel.
3. Untuk mengetahui proses membangun relasi dalam pelaksanaan
kerjasama program Deng Siba peduli Difabel.
4. Untuk mengetahui analisis penggunaan teknologi informasi dalam
pelaksanaan program Deng Siba peduli Difabel
D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis
a. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan
teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima
kedalam penelitian yang sebenarnya.
b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun
strategi pengembangan sistem penilaian pelayanan yang berjalan.
c. Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan diskusi bagi
mahasiswa agar memahami bentuk pelayanan kaum difabel
9
2. Secara Praktis
a. Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk
meningkatkan pelayanan bagi kaum disabilitas dalam kecamatan
administrasi pelayanan pemerintah
b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun
strategi pengembangan sistem penilaian pelayanan yang berjalan
c. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam
mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam sistem
penilaian pelayanan yang sedang berjalan.
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Demirza (2016) dari Pogram Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas
Muhammadiyah Malang tahun berjudul “Implementasi Disability Policy
Pada Pembangunan Fasilitas Umum Sebagai Bentuk Perlindungan dan
Pemberdayaan Penyandang Cacat di Kota Malang . Penelitian menggunakan
metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya
adalah, implementasi kebijakan disabilitas di Kota Malang dilakukan secara
bertahap setiap tahunnya. Pedestrian masih difokuskan untuk dibangun di
tempat-tempat ramai. Ketersediaan fasilitas sekolah inklusif masih minim
dikarenakan belum terdapat syarat dari pemerintah terkait fasilitas ramah
disabilitas.
Rahayu, dkk. (2013) Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi
Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penyediaan layanan perhubungan untuk memenuhi kebutuhan kaum
difabel belum optimal. Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan fasilitas
perhubungan ramah difabel, Sleman menyediakan trotoar ramah difabel
khususnya di sekitar kompleks perkantoran pemerintah daerah. 3 kabupaten
lain belum optimal dalam penyediaan fasilitas.
Ulfa,Dkk (2020) Inovasi Pelayanan Pendidikan (Studi Kasus: Program
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (Spp) Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten
Pangkep). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inovasi pelayan yang
11
berada di kota pangkep dengan Program SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep
memiliki tingkat kesesuaian (Compatibility) karena sesuai dengan kondisi
dan harapan masyarakat . Pemerintah daerah Kabupaten Pangkep melihat
bahwa APBD mencukupi untuk dikeluarkan program yang dianggap bisa
menjadi solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Pangkep.
Mahasiswa dan masyarakat serta Pemerintah Daerah berharap agar program
ini tetap menjadi program andalan di Kabupaten Pangkep dan bisa untuk terus
ditingkatkan agar masyarakat Kabupaten Pangkep bisa memiliki hidup yang
lebih baik lagi dari sebelumnya
B. Tinjauan Konseptual
1. Konsep Inovasi
Kata inovasi berasal dari bahasa inggris innovation berarti perubahan.
Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran
manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input,
proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan
manusia.
Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan
oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering dugunakan
untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh
masyarakat yang mengalami (Mariana 2010:304).
Sutarno (2012:132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada
produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.
Inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau
12
dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis
dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru.
Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam
berkembangnya suatu organisasi. Beberpa organisasi baik itu organisasi
sektor swasta ataupun sektor publik seperti organisasi pemerintahan berupaya
untuk menemukan inovasi-inovasi (Ancok 2012). inovasi dimaknai sebagai
peralihan dari prinsip-prinsip, proses, dan praktik-praktik manajemen
tradisional atau pergeseran dari bentuk organisms yang lama dan memberi
pengaruh yang siginifikan terhadap cara sebuah majanemen yang dijalankan.
Inovasi dalam organisasi pemerintahan menjadi suatu tuntutan bagi
instansi pemerintahan menyusul semakin meningkatnya desakan dari publik
akan adanya peningkatan kinerja dari instansi pemerintahan agar mampu
menyelesaiakan permasalahan di dalam kehidupan masyarakat melalui suatu
program dan pelayanan (Suwarno 2008).
Inovasi secara relevan dapat digunakan di sektor publik arena fungsi
alternatifnya untuk mencari solusi baru atas persoalan lama yang tak kunjung
tuntas. Inovasi pada instansi pemerintahan sangat dibutuhkan dalam proses
penyediaan pelayanan publik dengan mengembangkan cara-cara baru dan
sumber daya baru (Taufiq 2009). Di samping itu, inovasi di sektor publik bisa
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya
mengingat pada dasarnya organisasi sektor publik senantiasa dihadapkan
pada kelangkaan sumber daya dan keterbatasan anggaran.
13
Suatu inovasi tidak lepas beberapa hal atau aspek penting yang
menunjukkan suatu organisasi telah melakukan inovasi. Ada lima hal yang
perlu ada dalam suatu inovasi sebagaimana berikut ini (Suwarno 2008):
a. Sebuah Inovasi hadir sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat dalam
sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru ini merupakan faktor
penting penentu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat .
b. Cara Baru Inovasi juga dapat berupa cara baru bagi individu atau
sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah
tertentu. Cara baru ini merupakan ini merupakan pengganti cara lama
yang sebelumnya berlaku.
c. Objek Baru suatu inovasi merujuk pada adanya objek baru untuk
penggunanya. Objek baru ini dapat berupa fisik (tangible) atau tidak
berwujud fisik (intangible).
d. Teknologi Baru, inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi.
Banyak contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi.
Indikator kemajuan dari suatu produk teknologi yang inovatif biasanya
dapat dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut.
e. Penemuan Baru hasil semua inovasi merupakan hasil penemuan baru.
Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja
dengan kesadaran dan kesengajaannya.
Oslo Manual (dalam Zuhal, 2013 :58), inovasi memiliki aspek yang
sangat luas karena dapat berupa barang maupun jasa, proses, metode
pemasaran atau metode organisasi yang baru atau telah mengalami
14
pembaharuan yang menjadi jalan keluar dari permasalahan yang pernah
dihadapi oleh organisasi.
Borins (dalam Sangkala, 2013:25) menyatakan bahwa dalam literature
inovasi terdapat perbedaan antara temuan (invention), kreasi ide baru, dan
inovasi. Dalam literature manajemen juga dikemukakan sejumlah defenisi
inovasi dimana cara luas berada dalam tema-tema perubahan proses atau
teknologi yang menciptakan nilai bagi pelanggan atau organisasi. Inovasi
yang berbeda tersebut lebih kepada semata-mata perubahan.
Inovasi adalah sumber dari perkembangan sosial dan ekonomi, serta
merupakan produk dan fasilitator dari pertukaran ide yang merupakan darah
dari pembangunan (Pugh dalam Pratama 2013). Inovasi dicerminkan oleh
produk-produk dan proses produksi baru, kemajuan teknologi komunikasi,
organisasi dan layanan baru disektor publik dan sector non-profit.
Inovasi dan analisa praktek yang sukses menunjukkan bahwa strategi
utama didalam sektor pemerintahan yaitu (Sangkala, dalam Nurdin, 2016):
a. Memberikan layanan terintegrasi, yaitu Pemerintah menawarkan
peningkatan sejumlah layanan, sehingga warga memiliki harapan yang
tidak sederhana untuk memperoleh layanan yang disediakan disertai
kenyamanan.
Terintegrasi merupakan sistem informasi yang terdiri dari banyak
bagian dari masing-masing proses dan menjadi satu kesatuan sistem. Sistem
terintegrasi membutuhkan peran serta user secara maksimal, karena antara
satu proses dengan proses yang lainnya saling mempengaruhi. Apabila tidak
15
ada partisipasi yang aktif dari masing-masing user pada sistem ini maka
sistem tidak dapat bermanfaat secara optimal untuk instansi
Untuk mencapai pelayanan publik yang profesional maka perlu
memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik yaitu, kesederhanaan,
kejelasan, kepastian, waktu, akurasi serta kenyamanan. Prinsip pelayanan
publik di atas harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima sesuai dengan
tuntutan dan harapan masyarakat (Laksana 2008).
b. Pelibatan warga, yaitu Pemerintah memiliki kewenangan yang inovatif
mendorong peran warga untuk berpartisipasi guna mensukseskan
inovasi, dan memungkinkan warga untuk mengungkapkan
kebutuhannya sekaligus memastikan inovasi sukses dan berkelanjutan.
Keterlibatan masyarakat dalam proses inovasi merupakan sebuah
bentuk partisipasi dalam rangka pembangunan daerah. Dimana masyarakat
mempunyai peran penting untuk memahami program kebijakan yang dibuat
pemerintah. Lebih rinci (Irene 2011:61) membedakan partisipasi menjadi
empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua,
partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan
manfaat. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.
Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi
masyarakat yang tercermin dalam prilaku dan aktifitasnya dalam suatu
kegiatan. Faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi antara lain
pendidikan, penghasilan dan pekerjaan anggota masyarakat.
16
c. Menjalin Kerjasama/ Kolaborasi, yaitu Pemerintah melakukan
kolaborasi dengan Lembaga terkait, Instansi Publik, Swasta, untuk
kesamaan cara pandang yang inovatif dalam memenuhi peningkatan
layanan publik.
Maasawet (2010) tujuan dari bekerjasama ialah dapat mengembangkan
tingkat pemikiran yang tinggi, keterampilan komunikasi yang penting,
meningkatkan minat, percaya diri, kesadaran bersosial dan sikap toleransi
terhadap perbedaan individu. Dalam kerjasama, kita memiliki kesempatan
mengungkapkan gagasan, mendengarkan pendapat orang lain, serta bersama-
sama membangun pengertian, menjadi sangat penting dalam belajar karena
memiliki unsur yang berguna menantang pemikiran dan meningkatkan harga
diri seseorang.
Kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta merupakan suatu
alternatif mekanisme pembiayaan dalam pengadaan pelayanan public yang
telah digunakan secara luas diberbagai negara yang khususunya negara maju.
Menurut Istianto (2011). Kerjasama ini merupakan kesepakatan antara dua
pihak ataupun lebih yang memungkinkan antara pihak pihak tersebut
melakukan kerjasama sehingga tercapai tujuan yang sama, dan kerjasama ini
dari masing-masing pihaknya berperan atau melakukan tugasnya sesuai
tanggung jawab serta kekuasaannya.
d. Memanfaatkan Teknologi Informasi (TI), yaitu Pemerintah
memberikan layanan administrasi publik berbasis komputer dan
17
internet untuk mempercepat dan menyederhanakan warga memperoleh
layanan administrasi dan informasi dari pihak Pemerintah.
Pemanfaatan teknologi informasi ini bertujuan untuk
menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan
hubungan antara pemerintah dengan bisnis serta industri, memberdayakan
masyarakat melalui akses terhadap informasi, serta meningkatkan efisiensi
manajemen pemerintahan.
Setyadi (2003) keuntungan lain dari pemanfaatan teknologi informasi
oleh institusi pemerintah diantaranya dapat mengurangi korupsi,
meningkatkan transparansi, meningkatkan kenyamanan, meningkatkan
pendapatan, dan atau dapat mengurangi biaya.
Sebagai kesimpulan berdasarkan beberapa teori terkait inovasi yaitu
merupakan suatu ide atau gagasan dalam menciptakan sesuatu yang baru.
Terkait inovasi bagi pemerintahan merupakan suatu metodelogi yang di
gunakan dalam mengefektifkan pelayanan terhadap masyarakat melalui
sesuatu yang baru dan dapat memudahkan pelayanan.
2. Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan (Irsan 2012:9). Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa
pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.
18
Karenanya Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan layanan yang baik dan professional.
Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang
berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai
dengan hararapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama
ini masih bercirikan hal-hal seperti berbelit-belit, lamban, mahal, melelahkan,
ketikpastian. Keadaan demikian terjadi karena masyarakat masih diposisikan
sebagai pihak yang “melayani” bukan dilayani (Mahsyar 2011).
Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami
oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh
pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah
kemudian disebut sebagai pelayanan public (Dwiyanto 2015).
Mahmudi (2010) penyedian pelayanan publik haruslah didukung oleh
regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. regulasi tersebut selanjutnya
menjadi semacam guidance bagi penyediaan pelayanan publik. Oleh karena
itu, adanya Undang-undng No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik
menjadi angin segar dalam upaya peneyedian pelayanan publik yang baik.
Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik.
19
Setiap penyelenggaraan atau penyediaan pelayanan publik haruslah
memiliki standarisasi dalam pelayanannya. Selanjutnya standarisasi
pelayanan publik tersebut perlu dipublikasikan agar dpat diakses atau
diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Standar
pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi (Surjadi 2012):
a. Prosedur Pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengaduan.
b. Waktu Penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
c. Biaya Pelayanan tariff pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan
dalam proses pemberian pelayanan.
d. Produk Pelayanan hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
e. Sarana dan Prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara
pelayanan publik.
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan pemberi pelayanan kompetensi
harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian,
keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.
Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu
proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi
seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan
dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima
dan pemberi pelayanan.
20
Sinambela (2008:6) tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah
memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas
pelayanan publik yang profesional, azas-azas dalam pelayanan publik
tercermin dari:
a. Transparansi Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.
b. Akuntabilitas Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
c. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas.
d. Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
harapan masyarakat.
e. Keamanan Hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan
suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan Hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.
Berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan
pelayanan publik, maka diperlukan suatu aktivitas manajemen. Aktivitas
manajemen adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajemen yang mampu
21
mengubah rencana menjadi kenyataan, apakah rencana itu berupa rencana
produksi atau rencana dalam bentuk sikap dan perbuatan (Octavianus 2014).
Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan
bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah
sebagai abdi masyarakat (Ihsanuddin 2014). Oleh karena itu, dengan adanya
keputusan ini pemerintah sebagai pelaku pelayanan publik hendaknya selalu
harus memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakatnya.
Menelusuri permasalahan layanan publik di Indonesia sebenarnya
dapat dilihat pada beberapa periode dalam penyelenggaraan pemerintahan,,
misalnya dimulai pada masa orde baru dan terakhir periode reformasi.
Pergeseran paradigma dalam pelayanan publik tidak dilepaskan dari
perubahan iklim politik yang berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang
dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Di Indonesia pada masa orde baru
misalnya pelayanan publik ditandai oleh dominasi negara pada berbagai
elemen-elemen kehidupan bangsa, sehingga pada masa ini dikenal dengan
paradigma negara kuat atau negara otonom dimana kekuatan sosial politik
termasuk kekuatan pasar kecil pengauhnya dalam kebijakan publik, bahkan
dalam pelaksanaannya (Mahsyar2011).
Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang
menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Perkembangan
globalisasi mengenai teknologi informasi membawa seluruh Instansi,
Lembaga, Badan, Dinas serta Kantor Pemerintahan menuju perubahan-
22
perubahan terhadap sikap mengenai cara memberikan pelayanan publik yang
efektif dan efisien (Kurniawan 2005). Kemajuan teknologi yang sangat pesat
ini menyebabkan pengaruh sangat besar pada semua bidang, yaitu dalam
pelayanan teknologi informasi pada suatu instansi pemerintahan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk
jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang
pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi
pemerintah di Pusat, di daerah, dan di dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
C. Kerangka Pikir
Berdasarkan beberapa konsep dari kerangka teori yang telah dipaparkan
dalam penelitian terkait Inovasi Pelayanan Publik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Di Kabupaten Bone (Studi Program Desa Siaga Bencana
Peduli Difabel Desa Cakke) maka yang menjadi fokus dalam melakukan
penelitian sesuai dengan teori (Sangkala, dalam Nurdin, 2016) dengan
indikator memberikan layanan terintegrasi, pelibatan warga, menjalin
kerjasama dan pemanfaatan teknologi dalam mengukur strategi sebuah
inovasi di paparkan sebagai berikut:
Bagan Kerangka Pikir
Inovasi Pelayanan Publik
Indikator:
a. Memberikan layanan terintegrasi
b. Pelibatan Warga
c. Menjalin Kerjasama
d. Memanfaatkan teknologi dan informasi
23
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir
D. Fokus Penelitian
Berdasarkan bagan kerangka pikir maka yang menjadi fokus penelitian
ini yaitu: memberikan layanan terintegrasi, pelibatan warga, menjalin
kerjasama serta memanfaatkan teknologi dan informasi.
E. Deskripsi Fokus Penelitian
Tingkat Keberhasilan
Inovasi Deng SIBA
24
Berdasarkan fokus penelitian maka gambaran terkait indikator yang
menjadi landasan penelitian penulis adalah sebagai berikut:
a. Memberikan layanan terintegrasi adalah Pemerintah melalui BPBD
hanya berfokus kepada pemberian pelayanan kepada kaum difabel
tentang penanganan dalam menghadapi bencana.
b. Pelibatan warga adalah mendorong peran warga untuk berpartisipasi
guna mensukseskan inovasi dan memungkinkan warga untuk
mengungkapkan kebutuhannya dalam pelaksanaan program di fable
melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi
dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat.
Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.
c. Menjalin kerjasama adalah Pemerintah melakukan kolaborasi dengan
Lembaga terkait, Instansi Publik, Swasta, untuk kesamaan cara
pandang dalam penanganan kaum difabel dengan memperhatikan
keterampilan komunikasi yang penting, meningkatkan minat, percaya
diri, kesadaran bersosial dan sikap toleransi terhadap perbedaan
individu
d. Memanfaatkan teknologi informasi adalah pemerintah memberikan
layanan administrasi publik berbasis komputer dan internet untuk
mempercepat dan menyederhanakan warga memperoleh layanan
administrasi dan informasi dengan mengacu kepada mengurangi
korupsi, meningkatkan transparansi, meningkatkan kenyamanan,
meningkatkan pendapatan, dan atau dapat mengurangi biaya.
25
26
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Dengan Obyek Penelitian
Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama 2 (dua)
bulan dan dilakukan setelah seminar proposal serta lokasi penelitian
bertempat di Desa Cakke Kabupaten Bone tentang Inovasi Pelayanan Publik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Bone (Studi Program
Desa Siaga Bencana Peduli Difabel Desa Cakke) Adapun alasan memilih
obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena merupakan tempat yang
menjadi langganan banjir di saat musim penghujan.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang
Inovasi Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di
Kabupaten Bone (Studi Program Desa Siaga Bencana Peduli Difabel Desa
Cakke) adalah :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk
menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan
situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan
kondisi objektif dilapangan.
2. Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus merupakan
kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang
27
suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan,
sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan
mendalam tentang Inovasi Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Di Kabupaten Bone (Studi Program Desa Siaga Bencana Peduli
Difabel Desa Cakke).
C. Informan
Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai
keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan
penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan
penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara
obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari
penelitian ini berdasarkan Inovasi Pelayanan Publik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Di Kabupaten Bone (Studi Program Desa Siaga Bencana
Peduli Difabel Desa Cakke) adalah sebagai berikut:
No. Informan Inisial Instansi
1. Hj. Sakinah SE SK BPBD
2. Muh. Ilham S.Sos MI BPBD
3. Abd. Jabbar AJ Sekertaris Desa
Cakke
4. Andi Takdir AT Ketua PPDI Bone
5. Bungara BG Masyarakat
Disabilitas
6. Darmiza DM Masyarakat
Disabilitas
7. Musakkir MS Masyarakat
8. Ronal RN Masyarakat
Jumlah Total 8 Informan
28
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan
oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data
adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya
mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih
mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau
perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan
langsung yang berkaitan Inovasi Pelayanan Publik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Di Kabupaten Bone (Studi Program Desa Siaga Bencana
Peduli Difabel Desa Cakke).
Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mendalami dan
mengetahui bentuk dari Program Deng SIBA sehingga dapat di peroleh
informasi awal bahwa program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan
bagi masyarakat disabilitas dan kelompok rentan pada saat bencana.
Observasi dilakukan langsung pada kantor BPBD Kabupaten Bone selaku
pelaksana program. Dimana observasi di lakukan pada awal bulan 12 pasca
pengajuan judul penelitian.
29
2. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara
bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai
dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam
berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan
responden.
Rencana penelitian akan di laksanakan setelah ujian seminar pra
penelitian di mana wawancara di lakuan terhadap stakeholder yang terlibat
dalam program Deng SIBA seperti BPBD, PDDI Bone dan masyarakat
disabilitas. Bentuk wawancara penulis secara langsung mengajukan
pertanyaan kepada informan terkait judul penelitian.
3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik
observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data
atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada
dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.
Pada penelitian terkait program Deng SIBA di butuhkan beberapa
dokumentasi seperti foto-foto kegiatan program, peraturan dan bentuk-bentuk
dokumen atau draf lainnya yang dapat mendukung keakuratan penelitian.
E. Teknik Analisis Data
30
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga
dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang
disarankan oleh data (Lexy :103). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri
dari tiga komponen : 1). Reduksi data (data reduction), 2). Penyajian
data (data display), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing
and verifying conclusions) (Pawito, 2007).
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama,
melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data.
Pada tahap kedua, peneliti menyususn kode-kode dan catatan-catatan
mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta
proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-
kelompok, dan pola-pola data.
2. Penyajian Data (Data Display)
Komponen kedua yakni penyajian data (data display) melibatkan
langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data
yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang
dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam
penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa
31
bertumpuk, maka penyajian data (data display) pada umumnya sangat
diyakini sangat membantu proses analisis.
3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying
Conclusions)
Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan
(drawing dan verifying conclusions), peneliti pada dasarnya
mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-
pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah
dibuat.
F. Keabsahan Data
Menurut Sugiyono (2014: 39), Triangulansi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian
triangulansi sumber, triangulansi teknik pengumpulan data dan triangulansi
waktu yakni sebagai berikut:
1. Triangulasi sumber
Triangulansi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan
pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil
pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti
membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan
hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi teknik
32
Triangulansi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik
pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber
yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan
observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas
data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian
melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang
lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin
semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.
3. Triangulansi waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber
masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid
sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kerdibilitas data
dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi
atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji
menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang
sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulansi dapat juga
dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi
tugas melakukan pengumpulan data.
33
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone
Sejarah mencatat bahwa Bone merupakan satu kerajaan besar di
nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone yang dalam catatan sejarah
didirikan oleh Manurunge Rimatajang pada tahun 1330, mencapai puncak
kejayaannya pada masa pemerintahan Latenritatta Towappatunru Daeng
Serang Datu Mario Riwawo Aru Palakka Malampee Gemmekna Petta
Torisompae Matinroe ri Bontoala, pertengahan abad ke-17 (A. Sultan
Kasim,2002).
Kabupaten yang terletak di Provinsi Selatan, dengan ibu kota terletak
di Kota Watampone dengan luas wilayah 4.559 km2, terdiri atas 27 (dua puluh
tujuh) kecamatan, 372 desa/kelurahan. Kecamatan tersebut adalah sebagai
berikut Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomekko, Tonra, Libureng,
Mare, Sibulue, Barebbo, Cina, Ponre, Lappariaja,Lamuru, Ulaweng,Palakka,
Awangpone, Tellu Siattingnge, Ajangale, Dua Boccoe, Cenrana, Tanete
Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Amali, Tellu
Limpoe, Bengo, dan Patimpeng. Kecamatan Bonto Cani merupakan
kecamatan terbesar denan luas wilayah 463,35 km, sedangkan Kecamatan
Tanete Riattang merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu
23,79 km2 yang merupakan kecamatan terpadat di Kabupaten Bone.
a. Geografis
34
Kabupaten Bone terletak antara 4o13’ -5o3’ Lintang Selatan dan antara
119o42’ – 120o30’ Bujur imur. Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah
beriklim sedang. Kelembaban udara berkisaran antara 95%-99% dengan
temperatur berkisar 26 oC – 43 oC. Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat
juga pegunungan dan perbukitan yang celah-celahnya terdapat aliran sungai.
Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisinya sebagian ada
yang berair pada musim hujan yang berjumlah sekitar 90 buah. Namun pada
musih kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup
besar, seperti sungai Walenae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-bulu,
Salomekko, Tobunne dan Lekoballo. Kabupaten Bone berbatasan dengan
Kabupaten lain yaitu:
Sebelah Utara : Kabupaten Wajo, Soppeng
Sebelah Timur : Teluk Bone
Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai, Gowa
Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Pangkep, Maros
Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Bone Dirinci berasarkan Kecamatan
35
No Kecamatan Luas Wilayah
(km2)
Kepadatan Penduduk
1. Bonto Cani 493,35 39
2. Kahu 189,50 215
3. Kajuara 124,13 294
4. Salomekko 84,91 196
5. Tonra 200,32 75
6. Libureng 344,25 92
7. Mare 263,50 111
8. Sibulue 155,80 229
9. Barebbo 114,20 264
10. Cina 147,50 194
11. Ponre 293,00 52
12. Lappariaja 138,00 200
13. Lamuru 208,00 128
14. Ulaweng 161,67 171
15. Palakka 115,32 226
16. Awangpone 110,70 309
17. TelluSiattingnge 159,30 289
18. Ajangale 139,00 207
19. Dua Boccoe 144,90 236
20. Cenrana 143,60 186
21. Tanete Riattang 23,79 2.275
22. Tanete Riattang Barat 53,68 931
23. Tanete Riattang Timur 48,88 936
24. Amali 119,13 183
25. Tellu Limpoe 318,10 52
26. Bengo 164,00 170
27. Patimpeng 130,47 139
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2019,dioalah
b. Visi dan Misi Kabupaten Bone 2018-2023
36
1. Visi. “MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA
SAING, DAN SEJAHTERA
2. Misi:
a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
b. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf
hidup masyarakat.
c. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan
kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
d. Mengotimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa
dan kawasan perdesaan.
e. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk
pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah
dalam peningkatan pelayanan publik.
f. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni
budaya dalam kemajemukan masyarakat.
2. BPBD Kabupaten Bone
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone
berlokasi di Jalan Poros Stadion Gor Lapatau Bone Kelurahan Tanete
Riattang Barat Kabupaten Bone Provinisi Sulawesi Selatan. Dasar Hukum
dari BPBD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sejarah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupten Bone terbentuk
37
sejak bulan Oktober tahun 2010 dan mulai melaksanakan program dan
kegiatan pada tahun 2011. Badan Penanguangan Bencana Daerah Kabupaten
Bone memiliki jumlah pegawai sebanyak 84 orang, terdiri atas 21 orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 63 orang tenaga kontrak.
a. Visi dan Misi
1. Visi “Terselanggaranya Penanggulangan Bencana Yang Tangguh,
Cepat, dan Tepat “
2. Misi:
a. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana,
terpadu, cepat, tepat dan menyeluruh.
b. Meningkatkan dan Menggalang kemitraan dengan masyarakat
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c. Memenuhi hak masyarakat yang terkena bencana secara adil.
d. Meningkatkan kerjasama antara lembaga dalam
menyelenggarakan penanggulangan bencana.
b. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Badan Penanggulanan Bencana Daerah Kabupaten
Bone terdiri dari:
Sekretariat:
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b) Bagian Keuangan
c) Sub Bagian Program.
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
38
a) Seksi Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan
Masyarakat.
b) Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan
Bidang Kedaruratan dan Logistik.
a) Seksi Tanggap Darurat
b) Seksi Perbaikan dan Bantuan Darurat
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
a) Seksi Penilaian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Fisik
b) Pemulihan, Peningkatan Sosial Ekonomi dan Penanganan
Pengungsi
Berdasarkan pada Eselonisasi, maka Struktur Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, terdiri dari :
1) Kepala Badan (Eselon II a) 1 orang
2) Kepala Pelaksana Badan (Eselon II b) 1 orang.
3) Sekretaris (Eselon III b) 1 orang
4) Kepala Bidang (Eselon III b) 3 orang
5) Tim Pengarah (Non Eselon)
6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon IV a) 9 (sembilan) orang.
7) Staf sebanyak sesuai kebutuhan.
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KEPALA BAGIAN
UNSUR PENGARAH
KEPALA PELAKSANA
SEKRETARIAT
39
c. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Bone
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bone, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati.
Dalam hubungan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah yaitu
menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
penanggulangan bencana daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :
d. Tugas Pokok dan Fungsi
40
a) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan
pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang
mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi,
serta rekonstruksi secara adil dan setara.
b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan
c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana
d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
e) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
f) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan
setiap saat dalam kondisi darurat bencana
g) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
h) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima
dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya
i) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone mempunyai
fungsi sebagai berikut :
41
1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif
dan efisien
2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3) Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan
penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk dan arahan Bupati
Bone.
e. Sarana dan Prasarana yang tersedia pada BPBD Kabupaten Bone,
digambarkan sebagai berikut :
Tabel 4.2
Aset Peralihan Dari Badan BPBS Kabupaten Bone
No Nama dan Jenis Barang Jumlah Keadaan
Barang Keterangan
42
1 Perahu Karet 1 unit Rusak berat Gudang
2 Life Jaket 6 unit Rusak berat Gudang
3 Tenda Keluarga 1 unit Rusak berat Gudang
4 Center Dapur Umum 2 unit Rusak berat Gudang
5 Rimbui 1 unit Rusak berat Gudang
6 Mic Sandang 1 unit Rusak berat Gudang
7 Derek (Troler) 1 Unit Rusak berat Gudang
8 Peta Rupa Bumi 1 buah Rusak berat Gudang
9 Tenda Platon 1 buah Rusak berat Gudang
10 Fiber 1 unit Rusak berat Gudang
11 Meja Rapat 1 buah Rusak berat Gudang
12 Kompor Dapur Umum 1 Set Rusak berat Gudang
13 Meja Kantor 1 buah Rusak berat Gudang
14 Kursi 4 buah Rusak berat Gudang
15 Mesin Perahu Karet 2 buah Baik Gudang
16 Panci 1 Set Baik Gudang
17 Ranet 1 unit Baik Kantor BPBD
Sumber: RENSTRA BPBD Kabupaten Bone 2018-2023
Berdasarkan tabel 4.2 salah satu permasalahan yang di hadapi oleh BPBD
Kabupaten Bone dalam rangka pelayanan penanggulangan bencana adalah karena
banyaknya sarana dan prasarana dalam keadaan rusak berat. Seperti di lihat jumlah
kerusakan yang paling banyak adalah life jaket, dimana sarana dan prasarana ini
yang paling urgen dalam penyelamatan masyarakat pada saat banjir
Tabel 4.3
Aset Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Bone
No Nama Jenis Barang Jumlah Keadaan
Barang
Pemegang
Sementara
1 Mobil Innova 1 unit Baik H.Bahar Kadir,
S.H.,M.H.
2 Komputer PC 2 unit Baik Kantor BPBD
43
3 Printer
Epson LQ 1 unit Baik Kantor BPBD
HP Laser Jet 2 unit Baik Kantor BPBD
4 Meja Kerja Pimpinan 1 unit Baik Kantor BPBD
5 AC 2 unit Baik Kantor BPBD
6 Televisi 1 unit Baik Kantor BPBD
7 Kursi Putar 1 buah Baik Kantor BPBD
8 Kursi Futura 10 buah Baik Kantor BPBD
9 Notebook / Ipad 2 unit Baik Drs.H.M.Idris
Baharuddin, S.I.P.
10 Faximile 1 buah Baik Kantor BPBD
11 Mesin Tik 1 unit Baik Kantor BPBD
12 Laptop / Notebook
Asus 1 unit Baik St.Marwah
/Bendahara
Axio 3 unit Baik Hj.Sakina, S.E.
Nurdiana, S.E.
Sumarlina
Sumber: RENSTRA BPBD Kabupaten Bone 2018-2023
Berdasarkan tabel 4.3 terkait aset yang bersumber dari APBD Kabupaten
Bone dapat dilihat bahwa seluruh bantuan hanya kelengkapan kesekretariatan
sehingga kedepannya perlu di usulkan untuk penyediaan sarana dan prasarana
kegiatan penanggulangan bencana di lapangan.
Tabel 4.4
Aset Yang Bersumber Dari Bantuan BNPB Dan BPBD Provinsi
Sulawesi Selatan
No Nama Jenis
Barang Jumlah
Keadaan
Barang Pemegang Sementara
44
1 Genset 5
KVA 1 unit Baik Kantor BPBD
2 Pesawat
Handy Talkie 1 unit Baik H.M.Idris
3 Radio Rig
Lengkap 1 set Baik Kantor BPBD
4 SSB 1 set Baik Posko
5
Lampu Senter
Hid
Sarchligth
1 Buah Rusak Drs. H. M. Idris
6 Tenda Posko 1 Unit Baik Gudang
7 Tenda Regu 3 Unit Baik Gudang
8 Tenda
Peleton 2 Unit Baik Gudang
9 Tenda
Keluarga 5 Unit Baik Gudang
10 Tenda
Pengungsi 4 Unit Baik Gudang
11 Velbed 10 Buah Baik Gudang
12
Water
Treatment
Portable
1 Buah Baik Gudang
13 Motor Triller 2 Unit Baik Baharuddin,SIP,Ilham,S.Sos.
14 Mobil Barang
/ Rescue 1 Unit Baik H.Bahar Kadir,S.H.,M.H.
15
Tool ( Isi
Mobil
Opersional)
– Obeng
kombinasi 1 Set Baik Drs. H. M. Idris (1 Set)
– Tang 1 Set Baik Drs. H. M. Idris (1 Set)
– Kunci Pas 1 Set Baik Drs. H. M. Idris (1 Set)
45
– Lampu
senter 1 Buah Baik
– goggle Drs. H. M. Idris (1 Buah)
– Dongkrak
Buaya 1 Buah Baik Drs. H. M. Idris
– Dongkrak
Buaya 1 Buah Baik Drs. H. M. Idris
– Helm
Proyek
– Linggis 2 Buah Baik
– Cangkul
– Mini
Kompressor 1 Buah Baik Drs. H. M. Idris
– Multimeter 1 Buah Baik Drs. H. M. Idris
– Chainsaw
Kayu 1 Buah Baik
– Chainsaw
Beton 1 Buah Baik
– Tool Box
tempat
penyimpanan
alat bahan
aluminium
1 Buah Baik
– Jas Hujan 5 Buah Baik
Kotak Obat
Obatan dan
isinya
1 Set Baik
Tabung
Pemadam api 2 Unit Baik Drs. H. M. Idris ( 1 unit)
Lampu rotari
LED strobo
merah –
merah
1 Unit Baik
Bumper
belakang + 1 Set Baik
46
Towing Ball
Heavy Duty
Alat
komunikasi
VHF
Transceiver +
Antena +
Braket +
Kabel Coak
1 Set Baik Drs. H. M. Idris
Winc 1 Unit Baik
Lampu Sorot 1 Set Baik
Bulber depan
bahan pipa
stainless steel
3 dan 2
dudukan
untuk wing
1 Set Baik
Footstep 1 Unit Baik Drs. H. M. Idris
Tali penarik
kendaraan 2 roll Baik Drs. H. M. Idris ( 1 Rool)
Sumber: RENSTRA BPBD Kabupaten Bone 2018-2023
Berdasarkan tabel 4.4 yang berkaitan dengan aset BPBD Kabupaten Bone
yang berasal dari BPBD provinsi dan BPNP dapat di lihat bahwa tenda regu
merupakan yang terbanyak yaitu 3 unit. Dan senter menjadi satu-satunya unit yang
sudah mengalami kerusakan. Secara keseluruhan jumlah tenda jauh lebih banyak di
banding dengan yang lain, sebagai kebutuhan pada saat bencana dan di lokasi
pengungsian pasca bencana.
3. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kecacatan, Kecamatan
Awangpone, Tahun 2019
Tabel 4.5
Masyarakat Penyandang Disabilitas Kecamatan awangpone
47
Jenis Jumlah
Cacat Fisik 139
Cacat Netra 86
Cacat Rungu 34
Cacat Mental 65
Cacat Fisik Mental 27
351 Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone, Tahun 2019, diolah
Berdasarkan data masyarakat penyandang disabilitas Kabupaten
Bone terdapat data tertinggi dengan jumlah 351 di Kecamatan
Awangpone dan data yang terendah dengan jumlah 47 di Kecamatan
Tanete Riattang Barat. Dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas
di Kabupaten Bone dengan 27 Kecamatan berjumlah 4.512. Berdasarkan
hasil jumlah keseluruhan dapat di simpulkan bahwa masyarakat
penyandang disabilitas Kabupaten Bone Kecamatan Awangpone
diketahui jumlah mencapai tingkat 8%.
4. Jumlah Peyandang Disabilitas Desa Cakke
Tabel 4.6
Jenis Jumlah
Cacat Fisik 4
Cacat Netra 3
Cacat Rungu 9
Cacat Mental 3
Cacat Fisik Mental 4
23 Sumber: Kantor Desa Cakke
Berdasarkan hasil penelitian jumlah penyandang disabilatis Desa
Cakke, data yang dihasilkan bahwa Cacat Rungu memiliki jumlah yang
lebih tinggi di bandingkan jenis jumlah penyandang disabilitas Desa
Cakke yang lain.
48
B. Inovasi dalam Program Deng SIBA “Desa Siaga Bencana” Peduli
Difabel Kabupaten Bone.
Kabupaten Bone dalam melaksanakan kesiapsiagaan bencana
membentuk sebuah program desa siaga bencana yang terintegrasi dengan
kepedulian dengan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas sehingga
program tersebut di beri nama Deng SIBA Peduli Difabel yang akan penulis
bahas berdasarkan pendekatan teori tentang inovasi sebagai berikut:
1. Layanan Terintegrasi
Pelayanan merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas barang, jasa
dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Menyelenggarakan pelayanan publik merupakan kewajiban
pemerintah dalam pemenuhan atas barang, jasa dan pelayanan administratif
kepada setiap warga negara.
Program desa siaga bencana merupakan salah satu inovasi baru
pemerintah Kabupaten Bone dalam menanggulangi bencana yang terintegrasi
dengan perlindungan kaum difabel. Langkah tersebut merupakan bentuk
kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tanpa membedakan status dan
kedudukannya sebagai masyarakat yang berhak menerima pelayanan.
“Program Deng Siba pada dasarnya memberikan pelayanan yang
berfokus kepada kaum difabel, tentang bagaimana kaum difabel dapat
menolong dirinya pada saat terjadi bencana. Bentuk pelayanan yang
diberikan dengan membagi kelompok sesuai dengan kasus difabel
masing-masing. Jadi setiap jenis disabilitas mempunyai bentuk
pelayanan tersendiri dalam menanggulangi bencana.” (Wawancara
dengan SK Tanggal 09/9/2020).
49
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa kehadiran
program Deng SIBA peduli difabel merupakan bentuk kepedulian pemerintah
Kabupaten Bone dalam memberikan edukasi kepada kaum difabel dalam
penanggulangan bencana sesuai dengan kerentanan yang dialami oleh
kelompok difabel tersebut.
Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era
otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang pelayanan publik. Undang-undang yang mengatur tentang prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik merupakan fungsi pemerintahan itu sendiri.
Dalam tugas pokok fungsinya pemerintahan yang baik adalah yang dapat
memperkuat demokrasi dan hak azasi manusia, meningkatkan kualitas
ekonomi, sosial budaya, mengurangi angka kemiskinan, memperkuat
perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bijak dalam
memanfaatkan sumber daya alam sehingga meningkatkan kepercayaan
terhadap pemerintah.
Kaum difabel merupakan kelompok rentan pada saat terjadi bencana,
melalui program desa siaga bencana peduli kaum disabilitas BPBD
Kabupaten Bone membagi kaum difabel kedalam beberapa kelompok sesuai
dengan jenis disabilitas. Selanjutnya melalui sosialisasi dan kegiatan simulasi
di harapkan program desa siaga bencana dapat terintegrasi dengan kebutuhan
kaum disabilitas pada saat terjadi bencana.
“Fokus BPBD dalam menghadirkan pelayanan terhadap kelompok
rentan seperti kaum disabilitas dalam penanggulangan bencana
dilakukan melalui sosialisasi dan didukung simulasi. Melalui pelatihan-
pelatihan tersebut di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada
50
setiap desa agar memprioritaskan kaum disabiltas di saat terjadi
bencana. Terlebih bagi kaum disabilitas yang benar-benar
membutuhkan bantuan sepenuhnya saat terjadi bencana seperti tuna
netra. Jadi tetap ada pengelompokan jenis disabilitas sehingga menjadi
prioritas tersendiri bagi setiap masyarakat.” (Wawancara dengan MI
Tanggal 09/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan program desa siaga bencana di Kabupaten Bone yang
terintegrasi terhadap pelayanan kaum disabilitas dilakukan dengan
memberikan edukasi terhadap masyarakat melalui sosialisasi dan simulasi
terkait apa langkah pertama yang harus di lakukan terhadap kaum disabilitas
ketika terjadi bencana.
Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan
sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan
dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Perubahan
yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir
masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal tersebut dimungkinkan karena
semakin hari masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan
kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi masyarakat yang demikian
menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan
kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam
mendapatkan pelayanan yang sebaikbaiknya dari pemerintah.
Bencana merupakan kejadian yang tidak bisa di prediksi sehingga
masyarakat sebagai target dan sasaran pelayanan perlu mendapatkan edukasi
terkait upaya dalam penanggulangan bencana guna meminimalisir korban
jiwa pada saat terjadi bencana. Hal tersebut juga berkaitan dengan
51
mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah sehingga
masyarakat perlu memiliki pengetahuan dalam rangka siaga bencana.
“Desa siaga bencana menuntut peran serta pemerintah desa agar terlibat
langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada saat
terjadi bencana. Melalui pelayanan ini dengan beberapa muatan
kegiatan masyarakat memiliki pengetahuan dalam menghadapi
kegiatan kebencanaan. Terlebih pengurangan resiko korban akibat
bencana. Melalui program ini tentu dapat juga mengurangi resiko
ketergantungan kepada BPBD. Bagi desa yang dekat dengan kantor
BPBD mungkin cepat di tindaklanjuti, tapi bagi desa yang jauh dari
kantor BPBD harus mempunyai upaya tersendiri dalam melakukan
tanggap darurat.” (Wawancara dengan AJ Tanggal 11/9/2020).
Hasil wawancara dengan informan menunjukkan pentingnya
pengetahuan terkait penanggulangan bencana bagi masyarakat agar
masyarakat lebih berdaya dalam kegiatan siaga bencana, terlebih mobilisasi
BPBD pada saat terjadi bencana sulit menjangkau beberapa wilayah tertentu.
Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang
menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Perkembangan
globalisasi mengenai teknologi informasi membawa seluruh Instansi,
Lembaga, Badan, Dinas serta Kantor Pemerintahan menuju perubahan-
perubahan terhadap sikap mengenai cara memberikan pelayanan publik yang
efektif dan efisien.
Pelayanan yang terintegrasi dengan kebutuhan kaum disabilitas dalam
rangka penanggulangan bencana guna meminimalisir korban jiwa sebagai
wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Bone terhadap perlindungan kaum
disabilitas sebagai kelompok rentan yang sangat membutuhkan perhatian
utamanya dari pemerintah daerah.
52
“Melalui program desa siaga bencana peduli difabel tentu kami sangat
mengapresiasi trobosan dari BPBD Kabupaten Bone utamanya dalam
memberikan pelayanan yang berintegrasi langsung dengan kaum
disabilitas. Kelompok difabel memang menjadi kelompok yang sangat
rentan pada saat terjadi bencana, sehingga membutuhkan cara-cara
khusus dalam proses pengendalian bencana bagi kaum difabel itu
sendiri.” (Wawancara dengan AT Tanggal 10/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan darpat dilihat desa siaga bencana
peduli kaum disabilitas merupakan bentuk perhatian pemerintah terkait
pelayanan kepada kelompok difabel. Perlunya pemahaman bagi masyarakat
terkait bentuk penanganan kelompok difabel pada saat terjadi bencana
sebagai acuan dalam melindungi masyarakat disabilitas.
Pelayanan publik (public service) oleh birokrasi publik merupakan
salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat
disamping abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan
untuk mensejahterakan masyarakat dari suatu negara sejahtera (walfare
state).
Program desa siaga bencana pada dasarnya sebagai bentuk
pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok sadar bencana di
setiap desa. Banyaknya korban jiwa pada saat terjadi bencana akibat
kurangnya pemahamam masyarakat dalam siaga bencana sehingga di
harapkan dengan adanya program Deng SIBA masyarakat dapat menentukan
langkah sendiri dalam rangka penanggulangan bencana.
“Hadirnya pemerintah bertujuan memberikan pelayanan kepada
masyarakat utamanya dalam penanggulangan bencana. Masyarakat
tentu mempunyai hak agar mendapatkan pelayanan yang sama dari
pemerintah, terlebih bagi kaum disabilitas. Bagi kami melalui program
seperti ini memberikan semangat tersendiri sehingga kami semangat
53
dalam menjalani kehidupan walau dengan keterbatasan yang ada.”
(Wawancara dengan BG Tanggal 11/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pelayanan
yang terintegrasi langsung dengan masyarakat merupakan salah satu wujud
nyata keseriusan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik melalui
program seperti Deng SIBA. Sehingga masyarakat mampu meminimalisir
jatuhnya korban pada saat terjadi bencana dan langkah-langkah dalam
menghadapi siaga bencana.
Berdasarkan hasil observasi penulis terkait layanan terintegrasi pada
inovasi program Deng SIBA peduli bencana merupakan bentuk
pemberdayaan masyarakat melalui pemberian edukasi terkaut langkah-
langkah yang harus di lakukan dalam menghadapi bencana. Program ini
terintegrasi dengan perlindungan kelompok rentan seperti kaum disabilitas.
Dalam penanganan masyarakat disabilitas membutuhkan langkah-langkah
tertentu, dengan melibatkan masyarakat dalam program siaga bencana
membuat masyarakat lebih mandiri dalam menentukan pola-pola penanganan
bencana sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
2. Pelibatan Warga Masyarakat
Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik sering
diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun pedesaan,
karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut,
partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan
54
atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu
program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik,
keikut sertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau
program, agar program berjalan dengan mestinya.
Siaga bencana merupakan tanggung jawab BPBD dalam memberikan
pemahaman terhadap masyarakat dalam rangka pengendalian bencana.
Melalui program desa siaga bencana peduli difabel salah satu langkah yang
ditempuh untuk memberdayakan masyarakat karena datangnya bencana tidak
dapat di prediksi sehingga membutuhka kesiapsiagaan.
“Program desa siaga bencana memang berfokus untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan terkait
penanggulangan bencana. Karena kebanyakan bencana memicu banyak
korban akibat kurangnya pemahaman masyarakat dalam menghadapi
bencana. Sehingga melalui program ini acuan utama kita adalah
masyarakat dengan berbagai edukasi akan memicu kepekaan bagi
masyarakat dalam memahami metode penanggulangan bencana.”
(Wawancara dengan SK Tanggal 09/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat program Deng SIBA
yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bone merupakan wujud untuk
memberdayakan masyarakat terkait pengetahuan terhadap siaga bencana.
Langkah tersebut di tempuh untuk meminimalisir korban pada saat terjadi
bencana.
Perencanaan program memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu
antara lain pemahaman tentang makna dan hakekat perencanaan, prinsip-
prinsip penyusunan program, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan
permasalahan yang di hadapi kelompok sasaran kemampuan untuk memilih
dan merumuskan tujuan, kemampuan untuk melihat alat dan metode yang
55
tepat untuk mencapai tujuan, kemampuan dan keterampilan dalam
melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan.
Salah satu alasan BPBD Kabupaten Bone membentuk program desa
siaga bencana peduli difabel adalah agar masyarakat dapat memahami resiko
bencana yang terjadi di wilayah utamanya pedesaan. Setiap wilayah tentu
mempunyai potensi bencana yang berbeda-beda tergantung demografi suatu
wilayah sehingga adanya pemahaman terhadap masyarakat dapat ikut serta
dalam program siaga bencana.
“Desa merupakan struktur masyarakat yang sangat mudah untuk
dijangkau dalam rangka memberikan pemahaman terkait pengendalian
bencana. Melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, simulasi bencana
masyarakat akan memahami bagaimana mengurangi resiko korban dari
bencana itu sendiri, bahkan masyarakat mulai melakukan beberapa
kegiatan pembangunan fisik untuk menanggulangi bencana yang
beresiko di desa masing-masing. Dengan kegiatan tersebut tentu kami
harus selalu memberikan edukasi kepada masyarakat utamanya kaum
disabilitas dalam meningkatkan kepeduliannya terhadap bencana.”
(Wawancara dengan MI Tanggal 09/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat memberdayakan
masyarakat melalui program desa siaga bencana pada dasarnya memberikan
pengetahuan kepada masyarakat terkait potensi bencana di suatu desa,
sehingga masyarakat melalui program desa siaga bencana dapat menentukan
langkah-langkah penanggulangan dan pertolongan khususnya kepada
kelompok rentan yaitu masyarakat disabilitas.
Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga
mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui
kemitraan, transparasi, kesetaraan dan tanggung jawab. Kewenangan desa
adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang
56
penyelengggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
Program siaga bencana yang terintegrasi dengan masyarakat di wilayah
pedesaan mendapat respon positive dari pemerintah desa selaku pelaksana
pelayanan publik ditingkat desa. Keterlibatan masyarakat dalam rangka siaga
bencana dapat memberikan masukan terhadap pemerintah desa dalam
langkah membentuk program terutama pada aspek kegiatan siaga bencana.
“Setiap ada sosialisasi atau kegiatan yang berkaitan dengan siaga
bencana selaku pemerintah desa kami senantiasa mengirimkan
undangan agar masyarakat senantiasa hadir. Kehadiran mereka tidak
hanya sebagai target dari upaya pengendalian bencana, tetapi juga
memberikan masukan bagi pemerintah terkait kondisi desa. Dengan
demikian pihak BPBD dapat menyediakan model penanggulangan
termasuk titik aman bagi masyarakat secara umum dan masyarakat
difabel untuk mengungsi pada saat terjadi bencana banjir, karena
bencana banjir yang menjadi langganan di desa kami.” (Wawancara
dengan AJ Tanggal 11/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan keterlibatan masyarakat desa dalam
rangka menjalankan program siaga bencana mendapat dukungan penuh dari
pemerintah desa. Dengan pengetahuan masyarakat terkait pengendalian
bencana masyarakat dapat memberikan masukan terhadap pemerintah desa
terkait langkah dan program yang dilakukan terkait siaga bencana.
Penyertaan masyarakat sebagai subyek pembangunan adalah suatu
upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat
diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari identifikasi masalah, prioritasi,
perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi setiap tahap pembangunan yang
57
diprogramkan. Terlebih apabila desa akan melakukan pendekatan
pembangunan dengan semangat lokalisasi.
Program Deng SIBA peduli difabel yang dilaksanakan di Kabupaten
Bone menjadi acuan bagi masyarakat pada tingkat desa dalam menentukan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama pemerintah desa berkaitan
dengan program siaga bencana. Pemerintah desa bersama masyarakat dapat
merancang program guna perlindungan bagi kaum disabilitas saat terjadi
bencana.
“Tentu BPBD atau pemerintah terkait mempunyai metode tersendiri
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan siaga
bencana. Terkhusus bagi kaum disabilitas, bagi saya ada kaum
disabilitas yang pada dasarnya mampu untuk menolong dirinyan sendiri
dan ada juga yang memang membutuhkan pertolongan orang lain.
Dengan partisipasi masyarakat dalam program desa siaga bencana
dapat memberikan informasi kepada pemerintah desa terkait titik-titik
masyarakat disabilitas sehingga jika terjadi bencana kelompok-
kelompok rentan seperti mereka bisa di prioritaskan.” (Wawancara
dengan AT Tanggal 10/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan pelayanan terhadap kelompok
disabilitas menjadi hal penting untuk di pahami dalam rangka menjalankan
program siaga bencana. Masyarakat dapat membentuk langkah-langkah
pertolongan bagi kaum difabel pada saat terjadi bencana berdsarkan jenis di
sabilitas dari kelompok difabel itu sendiri.
Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena
pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-
luasnta kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi,
merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan
58
pembanguan yang akan mensejahterakan mereka sehingga mereka berdaya.
Masyarakat lokal dengan pengetahuan dan pengalamannya menjadi modal
yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat
lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang
dimiliki oleh daerahnya.
Program desa siaga bencana peduli disabilitas di Kabupaten Bone
meningkatkan perhatian masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan
agar terhindar dari bencana. Kepedulian ini merupakan aksi nyata masyarakat
dalam rangka menjalankan kegiatan siaga bencana.
“Sudah ada beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat terkait
program desa siaga bencana. Salah satunya melalui sosialisasi yang
memberikan pemahaman kepada kami masyarakat dalam rangka siaga
bencana. Adapun hasil yang mungkin terlihat dari program siaga
bencana masyarakat mulai sedikit-sedikit membangun drainase,
membuang sampah pada tempatnya atau melakukan penanaman pohon
guna mengurangi resiko bencana banjir pada saat musim hujan.”
(Wawancara dengan MS Tanggal 11/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan menunjukkan melalui program
BPBD Kabupaten Bone dalam membentuk program Deng SIBA masyarakat
mulai lebih peka dalam menjaga lingkungannya. Hal tersebut berkaitan
dengan aksi nyata dalam membangun infrstruktur agar dapat terhindar dari
bencana alam.
Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait melibatkan
warga masyarakat dalam rangka menjalankan program siaga bencana melalui
program Deng SIBA melalui pemberian edukasi terhadap masyarakat terkait
langkah-langkah siaga bencana. Melalui sosialisasi yang dilakukan kepada
masyarakat memunculkan kesadaran tersendiri bagi warga dalam menjaga
59
lingkungan. Selain itu masyarakat lebih mudah memberikan masukan
terhadap pemerintah desa dalam rangka menjalankan program siaga bencana
termasuk perlindungan bagi kaum disabilitas dan pertolongan yang dapat
dilakukan masyarakat terhadap kelompok di sabilitas.
3. Menjalin Kerjasama
Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara
bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama
untuk mencapai suatu tujuan. Kerjasama atau belajar bersama adalah proses
berkelompok dimana anggotaanggotanya mendukung dan saling
mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat.
Implementasi program desa siaga bencana peduli difabel Kabupaten
Bone dilaksanakan berdasarkan proses kerjasama yang dibangun BPBD
bersama kelompok peduli difabel dalam menjalankan program-program yang
berkaitan dengan pelaksanaan siaga bencana di tingkat desa.
“Sebuah program akan berjalan maksimal jika melalui kerjasama,
terkait program desa siaga bencana peduli difabel tentu kita
membangun relasi dengan beberapa kelompok seperti pemerintah desa,
sektor swasta yang bermukim di desa tersebut, dan utamanya
masyarakat sebagai sasaran program. Kerjasama lebih banyak pada
upaya pengendalian bencana itu sendiri tentang apa yang menjadi
kebutuhan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana sebagai
pelaksana yang mengurusi masalah kebencanaan tentu kami harus hadir
untuk menjawab semua itu. Terkait kaum disabilitas kita membangun
komunikasi dengan beberapa stakeholder dan komunitas-komunitas
peduli kelompok difabel utamanya dalam menyampaikan pesan kepada
mereka tentang tujuan dari kegiatan desa siaga bencana.” (Wawancara
dengan AJ Tanggal 09/9/2020)
60
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa dalam
pelaksanaan program Deng SIBA peduli difabel BPBD Kabupaten Bone
melakukan kerjasama dengan kelompok peduli disabilitas dalam penentuan
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan siaga bencana.
Kerjasama perlu diadakan dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin
akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban, dan
tanggung jawab masing - masing orang untuk mencapai tujuan. Di samping
teori berbasis norma, faktor lain yang terkait dengan proses pembentukan
kemitraan regional adalah kebutuhan-kebutuhan daerah.
Program Deng SIBA pada dasarnya adalah meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia yang berada di desa dalam mendorong partisipasi pada
kegiatan siaga bencana. Salah satunya mengantisipasi kelompok rentan
seperti masyarakat disabilitas. Sehingga dalam rangka mewujudkan desa
siaga bencana peduli difabel BPBD Kabupaten Bone bermitra dengan
organisasi penyandang disabilitas Indonesia
“Desa siaga bencana pada dasarnya memberikan hak yang sama kepada
masyarakat dalam konteks pelayanan kebencanaan, namun dalam
kegiatan tersebut ada kelompok masyarakat yang masuk kategori rentan
seperti kelompok masyarakat disabilitas. Sehingga kita membangun
kerjasama dengan persatuan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI)
kelompok tersebut diakui oleh Negara dengan menjadi kelompok yang
formal sehingga fokus kerjasama kami dalam pelayanan terhadap
kelompok disabilitas.” (Wawancara dengan MI Tanggal 09/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa program desa
siaga bencana peduli difabel pada dasarnya memberikan pelayanan kepada
kelompok disabilitas dalam rangka kegiatan siaga bencana. Pelayanan
61
terhadap kelompok difabel merupakan sebuah keharusan terlebih kaum
disabilitas merupakan kelompok rentan pada saat terjadi bencana.
Secara teoritis, kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya
dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu
tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang
melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih,
unsur interaksi dan unsur tujuan bersama.
Melibatkan organisasi yang ada pada tingkat desa dalam mendorong
berjalannya program Deng SIBA di Kabupaten Bone merupakan salah satu
bentuk kerjasama dalam mewujudkan desa saiaga bencana. Keterlibatan
kelompok pemuda dalam rangka mewujudkan desa siaga bencana tidak
terlepas dari harapan peran sentral pemuda yang dianggap memiliki kondisi
fisik yang dapat diandalkan pada saat terjadi bencana.
“Semua kelompok berkepentingan yang ada pada tingkat desa kami
rangkul semua, termasuk kelompok pemuda yang tergabung dalam
karang taruna. Bagi saya memberdayakan anak muda dalam kegiatan
siaga bencana merupakan salah satu strategi guna menyukseskan
program ini, karena pemuda masih mempunyai fisik yang prima serta
mampu berimprovisasi sendiri tinggal bagaimana mereka dapat
diarahkan dengan baik.” (Wawancara dengan AJ Tanggal 11/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa mendorong
peran pemuda melalui organisasi karang taruna yang ada pada tingkat desa
memberikan kesempatan khususnya bagi pemuda agar terberdayakan dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada pelaksanaan kegiatan siaga
bencana.
62
Semenjak era desentralisasi, daerah berupaya melakukan pembangunan
di daerahnya masing-masing serta berusaha untuk meningkatkan
kesiapsiagaan bencana. Dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan adalah
bekerja sama antara instansi yang memiliki kepentingan dalam proses siaga
bencana agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam
menghadapi bencana.
Keterlibatan kelompok persatuan penyandang disabilitas Indonesia
dalam mewujudkan program Deng SIBA peduli difabel merupakan
pembagian wewenang, dimana hadirnya pemerintah daerah melalui BPBD
Kabupaten Bone yang menjelaskan terkait pelaksanaan siaga bencana dan
kelompok penyandang disablitas melalui manajemen khusus dalam
memberikan pelayanan terhadap kelompok disabilitas.
“Pemerintah dalam menjalankan program kepeduliaan terhadap
disabilitas dalam rangka siaga bencana tentu banyak bekerjasama
dengan kami. BPBD melalui pengetahuan kebencanaannya sementara
kami pada aspek masyarakat disabilitas. Melalui kolaborasi keduanya
tentu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat utamanya
bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas jenis tertentu.”
(Wawancara dengan AT Tanggal 10/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pelaksanaan
kerjasama antara BPBD dan PPDI Kabupaten Bone merupakan wujud
pengendalian bencana di setiap desa dengan mengedepankan perhatian
terhadap kelompok rentan seperti kaum disabilitas.
Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat
bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Apabila satu pihak
dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi.
63
Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama,
perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama
terhadap tujuan bersama.
Menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan
program Deng SIBA peduli difabel lebih kepada peningkatan pengetahuan
masyarakat terkait kegiatan siaga bencana secara ilmu pengetahuan dengan
tetap memperhtaikan unsur kebudayaan lokal serta menghormati adat istiadat
yang berkembang di masyarakat.
“Sejauh ini bentuk kerjasama yang banyak dilakukan dalam rangka
program desa siaga bencana lebih kepada mengedukasi masyarakat
tentang pemahaman masalah kebencanaan. Masyarakat desa masih
menggunakan pendekatan lokal dalam rangka menanggulangi bencana
seperti, tolak bala, baca-baca atau ritual-ritual lainnya yang secara
logika sangat berbeda dengan aksi nyata di masyarakat. Kepala desa
saya fikir tetap menghormati tradisi-tradisi leluhur semacam itu namun
dengan berkembangnya zaman tentu kita harus memperoleh
pengetahuan-pengetahuan baru utamanya dalam siaga bencana.”
(Wawancara dengan RN Tanggal 11/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pemerintah
daerah lebih menekankan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program
Deng SIBA Kabupaten Bone. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi
terkait kegiatan siaga bencana merupakan aspek yang mendukung kerjasama
pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan program siaga
bencana.
Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait menjalin
kerjasama dalam pelaksanaan program Deng SIBA peduli difabel Di
Kabupaten Bone dimana BPBD selaku penanggung jawab masalah
kebencanaan di daerah dengan mendorong program desa siaga bencana
64
peduli difabel senantiasa menggandeng persatuan penyandang disabilitas
Indonesia dalam mengedukasi masyarakat terkait program siaga bencana
dengan memperhatikan kelompok rentan seperti kaum disabilitas.
Pemberdayaan kelompok karang taruna juga sebagai bentuk kerjasama dalam
mewujudkan sumber daya manusia yang berkompeten di tingkat desa agar
mempunyai pengetahuan terkait siaga bencana.
4. Pemanfaatan Teknologi
Kemunculan Teknologi Informasi (TI) dapat meningkatkan kinerja dan
memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan secara cepat, tepat dan
akurat, sehingga akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja.
Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tidak hanya
membantu bekerja dan melakukan tugas-tugas yang berkecimpung dalam
dunia komputer saja, tetapi telah berkembang dalam bidang lainnya, seperti
siaga bencana, sains, perbankan, perpustakaan, teknik dan lain sebagainya.
Melalui program Deng SIBA peduli difabel di Kabupaten Bone
pemerintah meningkatakan bentuk pelayanan kebencanaan dengan
menggunakan teknologi yang memudahkan BPBD dalam melaksanakan
kegiatan siaga bencana.
“Terkait penggunaan teknologi pada umumnya sama dengan daerah-
daerah yang lain seperti memantau kondisi cuaca, menentukan daerah
rawan terjadi bencana berdasarkan jenisnya termasuk membuka
layanan interagtif bagi masyarakat saat terjadi bencana sehingga dapat
dengan mudah di informasikan kepada kami. Bagi kaum disabilitas
tentu dengan alat-alat yang dapat menunjang mereka melakukan
komunikasi atau mobilisasi seperti tuna runggu dengan bantuan alat
pendengaran sehingga memudahkan komunikasi terhadap mereka.
Segala keperluan bagi penyandang disabilitas kita sudah
komunikasikan kepada pihak terkait yang menangani itu untuk
65
senantiasa diperhatikan termasuk kelengkapan data base masyarakat
difabel itu sendiri.” (Wawancara dengan SK Tanggal 09/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa penggunaan
teknologi informasi dalam kegiatan siaga bencana memudahkan BPBD untuk
memantau kondisi bencana di wilayah Kabupaten Bone. Untuk kelompok
disabilitas sendiri pemerintah daerah mengupayakan tersedianya alat yang
memopang kelompok masyarakat dengan jenis disabilitas tertentu dalam
kegiatan siaga bencana.
Pada dasarnya teknologi ditujukan untuk memudahkan kehidupan
manusia. Teknologi banyak digunakan untuk pengelolaan pekerjaan karena
efektivitasnya yang mampu mempercepat kinerja. Kecepatan kinerja pada
akhirnya akan mempermudah pertukaran informasi dan penyebaran
pengetahuan menjadi lebih cepat. Termasuk dalam rangka membangun desa
siaga bencana.
Penggunaan teknologi dengan memberdayakan program desa siaga
bencana peduli difabel akan memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah
dalam melaksanakan kegiatan siaga bencana. Salah satunya penentuan titik
akses evakuasi bagi masyarakat ketika terjadi bencana.
“Sekarang kita sedang mengupayakan alat berbentuk GPS yang akan
menyediakan data terkait akses evakuasi bagi masyarakat dalam rangka
menghadapi bencana. Teknologi ini akan kita kembangkan dengan
melibatkan kelompok desa siaga bencana. Selain itu yang terpenting
adalah alat-alat yang digunakan dalam melakukan evakuasi itu harus
segera di penuhi utamanya ban karet agar sekiranya bisa di fasilitasi di
setiap desa yang menjadi langganan banjir. Kebutuhan seperti itu tentu
tetap dikondisikan dengan jenis bencana di setiap wilayah yang ada”
(Wawancara dengan MI Tanggal 09/9/2020)
66
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pemanfaatan
teknologi dapat mendorong peran masyarakat melalui desa saiaga bencana
dalam memudahkan pelaksanaan kesiapsiagaan bencana. Salah satunya
melengkapi sarana dan prasarana yang dapat memudahkan evakuasi pada saat
terjadi bencana.
Pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif seperti
mempermudah komunikasi jarak jauh, mempermudah memperoleh
informasi, mempermudah pekerjaan manusia. Hampir semua aktivitas
organisasi saat ini telah dimasuki oleh aplikasi teknologi informasi.
Teknologi yang menyediakan data dan informasi terkait curah hujan di
Kabupaten Bone dpaat menjadi acuan bagi BPBD dalam membangun
komunikasi terhadap desa-desa yang rawan terjadi bencana banjir. Dengan
ketersediaan teknologi tersebut arus informasi dari pemerintah daerah
ketingkat desa akan lebih maksimal.
“Seperti yang saya bilang tadi desa Cakke ini menjadi daerah yang
rawan terjadi banjir sehingga di saat curah hujan sedang tinggi pihak
BPBD senantiasa membangun komunikasi kepada kami. Bentuk-
bentuk pemantauan seperti itu tentu dapat mengurangi dampak dari
bencana itu sendiri. Kalau untuk masyarakat pelibatan kelompok yang
sudah terbentuk dalam siaga bencana akan diarahkan untuk berkumpul
di suatu titik untuk siap-siap melakukan pemantauan di lapangan dan
melakukan evakuasi bila diperlukan.” (Wawancara dengan AJ Tanggal
11/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa ketersediaan
teknologi yang dapat memantau curah hujan dapat menjadi acuan bagi
kelompok desa siaga bencana dalam mengambil tindakan untuk menghindari
hal-hal yang tidak di inginkan ketika memasuki musim penghujan.
67
Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang
sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara
Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan
khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan
terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari
berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus bagi penyandang
disabilitas termasuk pemerintah daerah perlu menyediakan teknologi dalam
mendukung program kesiapsiagaan bencana.
Pentingnya pemenuhan kebutuhan bagi kaum disabilitas dalam
memperoleh pengetahuan terkait program pemerintah Kabupaten Bone dalam
menjalankan program siaga bencana mendorong organisai persatuan
penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Bone memagsifkan sosialisasi
agar masyarakat memperoleh pengetahuan dalam penanganan disabilitas
berdsarkan jenis kelompok difabel.
“Saya fikir penggunaan teknologi dan informasi adalah hal yang sangat
dibutuhkan bagi masyarakat kaum disabilitas utamanya dalam rangka
siaga bencana. Melalui sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang
mengedukasi masyarakat tentu kita memperkenalkan alat-alat tertentu
sesuai jenis kebutuhan kaum disabilitas itu sendiri, kita sampaikan
kepada keluarga terdekat dan kepada masyarakat agar sekiranya
memperhatikan kebutuhan semacam itu. (Wawancara dengan AT
Tanggal 10/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan program Deng SIBA peduli difabel
menjadi kegiatan yang bertujuan memberikan pelayanan terhadap kelompok
difabel dalam kegiatan siaga bencana. Landasan tersebut yang kemudian
mendorong ketua PPDI Kabupaten Bone mensosialisasikan teknologi yang
dapat membantu kelompok disabilitas dalam kegiatan siaga bencana.
68
Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang
beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas
fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental.
Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak
pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan
berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang
lain. Penggunaan teknologi bagi masyarakat disabilitas perlu di optimalkan
sebagai acuan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat tanpa membeda-bedakannya sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang.
Dalam menjalakan program siaga bencana penyandang disabilitas perlu
dilengkapi teknologi agar memudahkan dalam berkomunikasi, terutama bagi
mereka kelompok disabilitas dari segi fisik. Penemuan teknologi yang dapat
membantu kelompok difabel akan sangat berguna dalam rangka kegiatan
siaga bencana.
“Untuk orang seperti saya bantuan alat pendengaran yang sangat di
butuhkan sehingga dapat mencerna pembahasan terkait program siaga
bencana. Kalau dirumah tentu ada keluarga yang bisa membantu saya,
yang terpenting adalah pemahaman terkait apa yang harus kami lakukan
pada saat terjadi bencana, pengetahuan seperti itu menjadi kebutuhan
yang paling mendasar bagi kami.” (Wawancara dengan DM Tanggal
09/9/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa kebutuhan
kelompok disabilitas akan alat teknologi yang dapat memudahkan proses
komunikasi dalam mendukung program desa siaga bencana peduli difabel
sangat dibutuhkan oleh masyarakat penyandang disabilitas.
69
Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait pemanfaatan
teknologi dalam mendukung program desa siaga bencana peduli difabel
BPBD Kabupaten Bone telah memiliki perangkat teknologi informasi yang
dapat memuat pesan terkait kondisi suatu wilayah yang rawan terjadi
bencana. Melalui data dan informasi tersebut program desa siaga bencana
dapat menentukan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan dalam
upayanya menjalankan kegiatan siaga bencana. Sementara bagi masyarakat
penyandang disabilitas dari segi fisik kebutuhan alat dapat membantu mereka
dalam melakukan komunikasi agar memahami langkah-langkah dalam
pelaksanaan program desa saiaga bencana.
C. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan dari hasil penelitian dalam pembahasan maka penulis
mencoba melakukan perbandingan teori dengan hasil penelitian penulis
dengan penjabaran sebagai berikut:
1. Layanan Terintegrasi,
Untuk mencapai pelayanan publik yang profesional maka perlu
memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik yaitu, kesederhanaan,
kejelasan, kepastian, waktu, akurasi serta kenyamanan. Prinsip pelayanan
publik di atas harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima sesuai dengan
tuntutan dan harapan masyarakat.
70
Sementara itu dari hasil penelitian bentuk pemberdayaan masyarakat
melalui pemberian edukasi terkaut langkah-langkah yang harus di lakukan
dalam menghadapi bencana. Program ini terintegrasi dengan perlindungan
kelompok rentan seperti kaum disabilitas. Dalam penanganan masyarakat
disabilitas membutuhkan langkah-langkah tertentu, dengan melibatkan
masyarakat dalam program siaga bencana membuat masyarakat lebih mandiri
dalam menentukan pola-pola penanganan bencana sesuai dengan kebutuhan
wilayah masing-masing.
Jika melihat teori dengan hasil penelitian pengkajian penulis apa yang
menjadi maksud dari teori sudah terkonsentrasi dengan rujukan penelitian
dimana pelayanan publik harus mengarah kepada kebutuhan keseluruhan
masyarakat tanpa memandang latar belakang dari masyarakat. Bentuk
pelayanan dalam bidang kebencanaan menempatkan penyandang disabilitas
sebagai prioritas, hal tersebut merupakan bentuk perhatian para pemangku
kebijakan dalam rangka pelaksanaan pelayanan.
2. Pelibatan Warga Negara
Keterlibatan masyarakat dalam proses inovasi merupakan sebuah
bentuk partisipasi dalam rangka pembangunan daerah. Dimana masyarakat
mempunyai peran penting untuk memahami program kebijakan yang dibuat
pemerintah. Lebih rinci (Irene 2011:61) membedakan partisipasi menjadi
empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua,
71
partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan
manfaat. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.
Melibatkan warga masyarakat dalam rangka menjalankan program
siaga bencana melalui program Deng SIBA melalui pemberian edukasi
terhadap masyarakat terkait langkah-langkah siaga bencana. Melalui
sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat memunculkan kesadaran
tersendiri bagi warga dalam menjaga lingkungan. Selain itu masyarakat lebih
mudah memberikan masukan terhadap pemerintah desa dalam rangka
menjalankan program siaga bencana termasuk perlindungan bagi kaum
disabilitas dan pertolongan yang dapat dilakukan masyarakat terhadap
kelompok di sabilitas.
Dari data penelitian dan rujukan teori yang ada maka secara
keseluruhan apa yang menjadi masukan dari teori sudah dijalankan dan
dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan keterlibatan
masyarakat dalam mendukung program. Hal tersebut menunjukkan bahwa
partisipasi masyarakat merupakan bentuk acuan keberhasilan sebuah
program, karena masyarakat sebagai target dan sasaran perlu di akomodir
oleh pemerintah demi meningkatkan peran serta dari masyarakat itu sendiri.
3. Menjalin Kerjasama
Bekerjasama ialah dapat mengembangkan tingkat pemikiran yang
tinggi, keterampilan komunikasi yang penting, meningkatkan minat, percaya
diri, kesadaran bersosial dan sikap toleransi terhadap perbedaan individu.
Dalam kerjasama, kita memiliki kesempatan mengungkapkan gagasan,
72
mendengarkan pendapat orang lain, serta bersama-sama membangun
pengertian, menjadi sangat penting dalam belajar karena memiliki unsur yang
berguna menantang pemikiran dan meningkatkan harga diri seseorang.
Menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program Deng SIBA peduli
difabel Di Kabupaten Bone dimana BPBD selaku penanggung jawab masalah
kebencanaan di daerah dengan mendorong program desa siaga bencana
peduli difabel senantiasa menggandeng persatuan penyandang disabilitas
Indonesia dalam mengedukasi masyarakat terkait program siaga bencana
dengan memperhatikan kelompok rentan seperti kaum disabilitas.
Pemberdayaan kelompok karang taruna juga sebagai bentuk kerjasama dalam
mewujudkan sumber daya manusia yang berkompeten di tingkat desa agar
mempunyai pengetahuan terkait siaga bencana.
Dari teori dan hasil penelitian secara keseluruhan bentuk kerjasama
belum berjalan dengan optimal, karena dalam pelaksanaan pelayanan publik
perlu keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri, namum
rujukan hasil penelitian lebih menekankan kerjasama antara instansi
pemerintahan secara struktur birokrasi dimana bentuk kerjasama yang terlihat
lebih kepada koordinasi dalam menjalankan program.
4. Pemanfaatan Teknologi
Pemanfaatan teknologi informasi ini bertujuan untuk
menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan
hubungan antara pemerintah dengan bisnis serta industri, memberdayakan
73
masyarakat melalui akses terhadap informasi, serta meningkatkan efisiensi
manajemen pemerintahan.
BPBD Kabupaten Bone telah memiliki perangkat teknologi informasi
yang dapat memuat pesan terkait kondisi suatu wilayah yang rawan terjadi
bencana. Melalui data dan informasi tersebut program desa siaga bencana
dapat menentukan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan dalam
upayanya menjalankan kegiatan siaga bencana. Sementara bagi masyarakat
penyandang disabilitas dari segi fisik kebutuhan alat dapat membantu mereka
dalam melakukan komunikasi agar memahami langkah-langkah dalam
pelaksanaan program desa saiaga bencana.
Perbandingan antara teori dan hasil penelitian berikutnya terkait
penggunaan teknologi informasi yang memudahkan para stakeholder dalam
menjalankan kebijakan program penanganan difabel, secara keseluruhan
pemerintah Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah
memanfaatkan bantuan teknologi informasi dalam melaksanakan program
yang lebih efektif dan efisien.
74
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Inovasi Pelayanan
Publik BPBD (Studi Program Deng SIBA “Desa Siaga Bencana” Peduli
Difabel Kabupaten Bone) maka penulis menyimpulkan:
1. Pelayanan Terintegrasi adalah pembentukan desa siaga bencana pada
dasarnya dibentuk guna mendorong peningkatan SDM masyarakat
dalam rangka kesiapsiagaan bencana. Program ini terintegrasi dengan
kepedulian terhadap kelompok rentan pada saat terjadi bencana salah
satunya kelompok disabilitas.
2. Pelibatan warga masyarakat yaitu mendorong partisipasi masyarakat
desa di Kabupaten Bone dalam memahami program siaga bencana
peduli kelompok difabel, dimana masyarakat diberikan edukasi agar
lebih memahami kegiatan dalam menjalankan program siaga bencana.
3. Menjalin kerjasama yaitu pemerintah Kabupaten Bone melalui BPBD
sebagai penanggung jawab kegiatan kebencanaan mempunyai peran
membangun kerjasama dengan persatuan penyandang disabilitas
Indonesia Kabupaten Bone agar dapat menentukan program
kesiapsiagaan bencana.
4. Pemanfaatan teknologi yaitu BPBD Kabupaten Bone dalam
memperoleh data dan informasi terkait daerah yang rawan terjadi
bencana dimudahkan dengan penggunaan alat teknologi informasi.
75
melalui data tersebut juga BPBD membangun komunikasi salah
satunya melalui kelompok desa siaga bencana.
B. Saran
1. Pemerintah dalam menjalankan program desa siaga bencana perlu
meningkatkan pelatihan-pelatihan khusus bagi masyarakat dalam
menghadapi bencana, serta peningkatan sosialisasi terkait desa siaga
bencana agar masyarakat benar-benar dapat memahami dan
merealisasikan masksud dan tujuan dari program Deng SIBA Peduli
Difabel.
2. Meningkatkan keorganisasian desa dan lebih meningkatkan kerjasama
dengan pihak terkait baik organisasi pemerhati kelompok difabel dan
juga pihak swasta agar kegiatan dalam program desa siaga bencana
dapat berjalan maksimal.
3. Perlunya pelatihan-pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas
berdasarkan jenis disabilitas dari kelompok masyarakat agar lebih
memahami peran mereka dalam rangka mendukung program Deng
SIBA peduli kaum Difabel.
76
DAFTAR PUSTAKA
Amir, M.T. (2009). Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group
Ancok, D. (2012).Psikologi Kepemimpinan DanInovasi. Jakarta: Erlangga
Dede, M. (2010).”Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan”. Governance
Jurnal.Volume 1, Nomor 1.
Demirza, M. (2016). Implementasi Disability Policy Pada PembangunanFasilitas
Umum Sebagai Bentuk Perlindungan Dan PemberdayaanPenyandang Cacat
Di Kota Malang (Doctoral Dissertation, University Of
Muhammadiyah Malang).
Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan
Kolaboratif. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Ihsanuddin. (2014). Kualitas Pelayanan Public Pada Badan Perizinan Penanaman
Modal Dan Promosi Daerah (Bp2mpd) : Kabupaten Indragiri Hilir. Jurusan
Administrasi Public Dan Birokrasi Vol.1 N0 2
Irsan. (2012). “Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Simp.
Kurniawan, A. (2005). Tranformasi Pelayanan Public. Yogyakarta : Pembaruan
Pelayanan Publik.Jakarta : Bina Aksara
Mahmudi (2010), Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua, UPP STIM
YKPN, Yogyakarta.
Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif
Administrasi Publik. Jurnal: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas
Muhammadiyah Makassar. Vol. 1, No.2
Nurdin, M. (2016). Pengaruh Metode Discovery Learning untuk Meningkatkan
Representasi Matematis dan Percaya Diri Siswa. Jurnal Pendidikan
Universitas Garut .Vol. 09; No. 01; pp. 9-22
Octavianus, I. (2014). Kualitas Pelayanan Kesehatan Dipuskesmas Bahu
Kecamatan Malayang Kota Manado. Jurusan Ilmu Pemerintahan
Pratama, R. (2013). “ Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Nilai
Tambah (Value Added) Inovasi Pelayanan Perizinan Bagi Masyarakat Di
Kota Kediri) “.Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 1.No.4.220.
Rahayu, S, Dkk. (2013). Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di
77
Daerah Istimewa Yogyakarta. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 10(2).
Sangkala. (2013). Innovative Governance : Konsep dan Aplikasi. Surabaya : Capiya
Publishing.
Sinambela. (2008) . Reformasi Pelayanan Publik,Jakarta : Bumi Aksara
Surjadi. (2012). Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Refika Aditama.
Bandung
Sutarno. (2012). Serba-Serbi Manajemen Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suwarno, Yogi. (2008). Inovasi di Sektor Publik. STIA-LAN Press, Jakarta.
Thoha, M. (2012). Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
Ulfa, M, Dkk. (2020). Inovasi Pelayanan Pendidikan (Studi Kasus: Program
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (Spp) Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten
Pangkep). Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index.
07 November 2020
Zuhal. (2013). Gelombang Ekonomi Inovasi: Kesiapan Indonesia Berselancar di
Era Ekonomi Baru. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
78
LAMPIRAN
79
80
81
82
83
84
RIWAYAT HIDUP
Hasrianti lahir di kota Bone Provinsi Sulawesi Selatan pada
tanggal 03 September 1998. Penulis lahir dari pasangan
Senneng dan Hj. Hasnah dan merupakan anak bungsu dari
empat bersaudara yakni Hasrun, S.E, Hasteti, Syahrul
Adzan, S.E. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl.
Borong Indah Perumahan Beringin Permai H/2.
Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 132 Galung Kecamatan
Ulaweng Kabupaten Bone lulus pada tahun 2010, SMP Negeri 1 Ulaweng
Kabupaten Bone lulus pada tahun 2013, SMA Negeri 1 Watampone Kabupaten
Bone lulus pada tahun 2016 dan mulai tahun 2016 mengikuti program S1 Ilmu
Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar
top related