Sistem Pemerintahan dan Sistem Keuangan Indonesia
Post on 30-Mar-2023
0 Views
Preview:
Transcript
0
SISTEM PEMERINTAHAN DAN SISTEM KEUANGAN
NEGARA INDONESIA
Oleh : Laura Catherine Rawung
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV
Pada pembukaan UUD 1945 Alinea IV terdapat kalimat yang menyatakan bahwa
“…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…“. Selanjutnya pada
Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara
Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Maka berdasarkan Pembukaan alinea IV
dan pasal 1 UUD 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia
berbentuk kesatuan, dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, dimana
kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
Pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”,
sehingga Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas
kekuasaan belaka (Machtsstaat) dan pemerintahan berdasar atas sistim konstitusi
(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden yang dibantu oleh Wakil
Presiden. Pada Pasal 4 Ayat 1 berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” Sehingga berdasarkan
pasal tersebut, sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan
Presidensial.
1
Selanjutnya dalam UUD 1945 tersebut dijelaskan mengenai lembaga-lembaga
sebagai bagian dari struktur pemerintahan negara Indonesia, yaitu :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Kekuasaan Negara yang
tertinggi berada pada MPR (pasal 2 dan 3). Kedaulatan rakyat dipegang
oleh suatu Badan bernama "Majelis Permusyawaratan Rakyat", sebagai
penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia. Tugas dan wewenang MPR adalah:
- Mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar (pasal 3 ayat 1)
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 3 ayat 2)
2. Presiden
Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Presiden harus
menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah
ditetapkan oleh MPR. Presiden yang diangkat oleh MPR, tunduk dan
bertanggung jawab kepada MPR. Presiden ialah "mandataris" dari MPR
yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
Tugas dan wewenang Presiden:
- Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.
Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil
Presiden (pasal 4)
- Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5)
- Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut dan Angkatan Udara (pasal 10)
- Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dalam membuat perjanjian
2
internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan
negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU
harus dengan persetujuan DPR (pasal 11).
- Presiden menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)
- Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan
duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13)
- Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung, dan Presiden memberi amnesti dan
abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14)
- Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
yang diatur dengan undang-undang (pasal 15)
- Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang
selanjutnya diatur dalam undang-undang (pasal 16)
- Membahas rancangan undang-undang bersama DPR untuk mendapat
persetujuan bersama dan kemudian Presiden mengesahkan RUU yang
telah disetujui bersama untuk menjadi UU (pasal 20)
- Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
dengan persetujuan DPR (pasal 22)
- Mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan
belanja negara untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD (pasal 23).
Dalam menjalankan tugas-tugasnya Presiden dibantu oleh menteri-menteri
negara. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Tugas dan wewenang DPR adalah:
3
- Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang dan kemudian membahas rancangan undang-undang bersama
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (pasal 20)
- Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
serta hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat (ps. 20A)
- Setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (pasal 20A)
- Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang- undang
(pasal 21)
- Menyetujui peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
yang diajukan oleh Presiden (pasal 22)
- Membahas dan menyetujui rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden (pasal 23)
4. Dewan Perwakilan Daerah
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui
pemilihan umum. Tugas dan wewenang DPD adalah (pasal 22D):
- Mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat
dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang- undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
4
- Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang- undang
mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan
agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- Mempertimbangkan rancangan undang-undang anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden (pasal 23).
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Tugas dan wewenang BPK adalah:
- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (pasal
23E)
6. Mahkamah Agung
Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah:
- Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara
(pasal 24)
- Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (pasal 24A).
7. Mahkamah Konstritusi
Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah:
5
- Memiliki kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24)
- Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pasal 24C)
- Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar (pasal 24C). MK wajib memeriksa,
mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 7B).
8. Komisi Yudisial
Tugas dan wewenang Komisi Yudisial adalah (pasal 24B):
- Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim.
Berdasarkan UUD 1945 Amandemen IV, Indonesia menganut sistem
pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya banyak bagian-bagian dari
sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di
Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di
Indonesia merupakan perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan
6
sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945
hasil amandemen keempat tahun 2002 dimulai tahun 2004 setelah dilakukannya
Pemilu 2004. Sistem pemerintahan sesuai UUD 1945 Amandemen IV ini
mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan
pembaharuan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem
presidensial, yakni dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada
parlemen (DPR) untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas.
Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi (pasal 1 dan pasal 18)
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan
presidensial (pasal 1 dan pasal 4).
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam
satu paket (pasal 6A).
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab
kepada presiden (pasal 17).
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan
merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan
kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan (pasal 2, Bab VII dan Bab
VIIA).
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan
peradilan dibawahnya (pasal 24).
Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah :
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR.
Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara
tidak langsung.
7
2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau
persetujuan dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau
persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk
undang-undang dan hak budget (anggaran)
Berdasarkan UUD 1945 pada pasal 18 menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia
memiliki sub-organisasi yang disebut dengan Pemerintah Daerah.
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
Sistem pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan UUD 1945 khususnya pasal
18 adalah sistem desentralisasi yaitu memberikan otonomi kepada daerah-daerah,
dimana tiap daerah (provinsi, kabupaten dan kota) mempunyai pemerintahan
daerah sendiri (ayat 1), dan setiap pemerintahan daerah berhak mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan (ayat 2). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat (ayat 5).
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan
daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab dalam
menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi yang ada pada tiap daerah.
8
Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 2 Undang-undang tersebut
menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah
provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota, dan
daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas
kelurahan dan/atau Desa. Hal ini berarti bahwa masing-masing daerah di
Indonesia merupakan bagian dan satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan bukan sebagai negara bagian yang tergabung ke dalam negara
serikat/federal. Masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota tersebut
mempunyai Pemerintahan Daerah (UU 23/2014 pasal 3).
Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaran
pemerintahan Indonesia. Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga
merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.
Demikian juga daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga
merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali
kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah
kabupaten/kota.
Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden Republik Indonesia yang
diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan tersebut Presiden dibantu oleh menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu. Untuk penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan tersebut di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi,
Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
9
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Kaitan antara Sistem Pemerintahan dengan Sistem Keuangan Negara
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (UUD 1945 pasal
4). UUD 1945 Bab VIII pasal 23 tentang “Keuangan Negara” mengatur tentang
pengelolaan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan
bernegara. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara tersebut selanjutnya
diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut dikuasakan dan diserahkan oleh
Presiden kepada:
1. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil
Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
10
2. Dikuasakan kepada Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya
3. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan
daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
Pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara di atas tidak termasuk
kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan
mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.
Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem Keuangan Negara dapat dilihat pada
bagian Keuangan Negara pada halaman-halaman selanjutnya.
Berikut ini adalah gambar skema pengelolaan Keuangan Negara
Sumber: www.brainly.co.id
11
Payung hukum UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah
UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut:
UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”
sehingga perlu ada hukum atau peraturan-peraturan yang mendasari setiap
kebijakan dalam menjalankan pemerintahan.
UUD 1945 Bab VIII pasal 23 tentang “Keuangan Negara” mengatur
tentang pengelolaan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara untuk
mewujudkan tujuan bernegara. Khususnya pada pasal 23C yang
menyebutkan “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan
undang-undang”. Sehingga dengan UUD tersebut perlu dibentuk suatu
undang-undang yang mengatur lebih lanjut tentang keuangan negara,
sehingga lahirlah Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
UUD 1945 Pasal 4 “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan
menurut UUD, dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh
seorang Wakil Presiden”.
Penjelasan : Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan
(UU 17/2003 pasal 6).
UUD 1945 Pasal 5 ayat 1 “Presiden berhak mengajukan rancangan
undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.
Penjelasan : Presiden mengajukan RUU APBN dan perubahan APBN
kepada DPR untuk mendapat persetujuan DPR (UU 17/2003 pasal 12 -15).
UUD 1945 Pasal 11 ayat 2 “Presiden dalam membuat perjanjian
internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,
12
dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan
persetujuan DPR”
Penjelasan : Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada
atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan
persetujuan DPR (UU 17/2003 pasal 23).
UUD 1945 Pasal 17 “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap
menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan,
pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undang-
undang.”
Penjelasan : Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dipegang oleh
presiden dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal
dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan, dan dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya (UU 17/2003 pasal 6 ayat 2).
UUD 1945 Pasal 18, 18A dan 18B tentang “Pemerintahan Daerah”.
Penjelasan : Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dipegang oleh
presiden diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala
pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
(UU 17/2003 pasal 6 ayat 2). Pasal 18 ini memberikan otonomi kepada
daerah-daerah, dimana tiap daerah (provinsi, kabupaten dan kota)
mempunyai pemerintahan daerah sendiri (UUD pasal 18 ayat 1), dan
setiap pemerintahan daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (UUD pasal 18
ayat 2).
13
Pemerintah daerah bertugas menyusun dan mengajukan rancangan APBD
dan Perubahan APBD kepada DPRD yang berpedoman kepada rencana
kerja Pemerintah Daerah sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah.
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD
berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara (UU 17/2003 pasal 16-20).
UUD 1945 Pasal 20 “DPR memegang kekuasaan membentuk UU, RUU
dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama,
jika tidak didapatkan persetujuan bersama maka RUU tidak boleh
diajukan lagi pada persidangan masa itu, Presiden mengesahkan RUU
yang telah disetujui bersama menjadi UU, paling lama 30 hari RUU
tersebut harus disahkan, apabila tidak maka RUU tersebut sah menjadi
UU dan wajib diundangkan”.
Penjelasan : Presiden mengajukan RUU APBN dan perubahan APBN
kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR. Pemerintah Pusat
mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota
keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
Rancangan Undang-undang APBN tersebut, maka Pemerintah Pusat dapat
melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun
anggaran sebelumnya (UU 17/2003 pasal 15). Presiden juga
menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (UU 17/2003 pasal 30).
UUD 1945 Pasal 20A, “DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang
diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
14
Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini,
setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Ketentuan lebih
lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan
Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang”.
Penjelasan : Hak-hak tersebut digunakan DPR berkaitan dengan
penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro,
pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran, serta rancangan
APBN yang disampaikan oleh pemerintah pusat, dan juga dalam hal
penyampaian rancangan UU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN oleh pemerintah (UU 17/2003 pasal 13, 14, 15, 30).
UUD 1945 Pasal 21 “anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak
mengajukan usul rancangan undang-undang”.
Penjelasan : Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang
mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam
Rancangan Undang-undang tentang APBN (UU 17/2003 pasal 15).
Pasal 22D : “DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.”
Penjelasan : Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah harus
mendapat persetujuan DPR. Selain itu, Pemerintah Pusat mengalokasikan
dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-
undang perimbangan keuangan pusat dan daerah serta dapat memberikan
pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya
15
setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (UU 17/2003
pasal 22).
Pasal 23 : “APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan
setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. RUU
APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan
memperhatikan pertimbangan DPD, bila DPR tidak menyetujui RUU
tersebut maka pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.”
Penjelasan : APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan wujud
pengelolaan keuangan negara yang disusun, dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja
Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,
dimana pemerintah membahas kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal,
kebijakan umum dan prioritas anggaran bersama dengan DPR. Apabila
Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang
APBN, maka Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-
tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
UUD 1945 Pasal 23A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan UU”
Penjelasan : Pajak dan pungutan lain merupakan sumber pendapatan
negara, dimana pendapatan negara tersebut akan digunakan untuk
membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak,
dan hibah (UU 17/2003 pasal 11). Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan
atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas
16
melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan
dengan undang-undang (UU 17/2003 pasal 8).
UUD 1945 Pasal 23B “Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan
Undang-undang”
Penjelasan : satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan
pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata uang Rupiah. Penggunaan
mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri
Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku
(UU 17/2003 pasal 5).
UUD 1945 Pasal 23D “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan,
kedudukan dan kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur
dengan Undang-undang”.
Penjelasan : Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam
penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Bank Sentral
bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur
dan menjaga kelancaran sistem pembayaran untuk mencapai kestabilan
nilai rupiah (UU 17/2003 pasal 21).
UUD 1945 Pasal 23E untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan suatu BPK yang bebas dan mandiri.
Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD
sesuai dengan kewenangannya, dan ditindak lanjuti oleh lembaga
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan UU.
Penjelasan : BPK bertugas untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah
yang berisi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Selain itu
BPK bertugas mempertimbangkan standar akuntansi pemerintahan yang
digunakan sebagai dasar menyusun laporan keuangan pemerintah (UU
17/2003 pasal 30 dan 32).
17
UUD 1945 pasal 33 ayat 2 “cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
UUD 1945 pasal 33 ayat 3 “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.
UUD 1945 pasal 33 ayat 4 “perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian
serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional”.
Penjelasan : Pemerintah dapat memberikan penyertaan modal kepada
perusahaan negara/daerah, yaitu kepada BUMN atau BUMD. Pemberian
pinjaman/hibah/ penyertaan modal terlebih dahulu ditetapkan dalam
APBN/APBD (UU 17/2003 pasal 24). Keberadaaan perusahaan
negara/daerah tersebut dimaksudkan untuk menguasai dan mengatur
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak, sehingga kekayaan negara (berupa sumber daya
alam) dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18
KEUANGAN NEGARA
Sesuai dengan Undang-undang No 17 tahun 2003, Keuangan Negara adalah
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pada pasal 2 UU No. 17/2003 menyebutkan Keuangan negara meliputi :
- Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,
dan melakukan pinjaman
- Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara
- Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/ perusahaan daerah
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang
diberikan pemerintah.
Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut pengelolaan keuangan negara diatur
pada pasal 3 yaitu, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut
mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan,
pengawasan, dan pertanggungjawaban.
19
Dari sisi obyek, Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang
fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala
sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Dari sisi subyek, Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut
di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada
kaitannya dengan keuangan negara.
Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang
berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan
pertanggunggjawaban.
Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan
hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek
sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
Bidang pengelolaan Keuangan Negara terbagi 2 kelompok :
- Sub bidang pengelolaan fiskal
Meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari
penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan strategi
dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh
pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran,
pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara (PAN)
sampai dengan pengesahan PAN menjadi undang-undang.
20
- Sub bidang pengelolaan moneter
Berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sector perbankan
dan lalu lintas moneter baik dalam maupun luar negeri.
- Sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
Berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan
Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari
keuntungan (profit oriented).
APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun
dengan undang- undang.
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang, akan menimbulkan
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini perlu dikelola
dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan atas pengelolaan
keuangan negara diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 pada pasal 6 – 10. Presiden
selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara
sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
Dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa kekuasaan tersebut meliputi
kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus, sebagai
berikut :
Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan
umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain
penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN,
penetapan pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian
Negara/Lembaga (K/L), penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman
pengelolaan penerimaan negara.
21
Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis
yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang
kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan
dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.
Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan
bernegara, sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD.
Untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan atas pengelolaan
keuangan negara, maka sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada
Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga, dan Gubernur/ Bupati/ Walikota
selaku Kepala Pemerintahan Daerah.
Pembagian kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut:
DIKUASAKAN KEPADA
PRESIDEN
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
MENTERI
KEUANGAN MENTERI/
PIMPINAN
LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/
WALI KOTA SELAKU
KEPALA PEMDA
SELAKU PENGELOLA FISKAL DAN WAKIL
PEMERINTAH DALAM KEPEMILIKAN
KEKAYAAN NEGARA
YANG DIPISAHKAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA YANG
DIPIMPINNYA
SELAKU KEPALA PEMDA UNTUK MENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
DAN MEWAKILI PEMDA DALAM
KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
TIDAK TERMASUK KEWENANGAN DI BIDANG MONETER, YANG MELIPUTI ANTARA LAIN MENGELUARKAN DAN MENGEDARKAN
UANG, YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG
22
Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan
sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya berperan
sebagai Chief Financial of Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, yang
mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro
2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN
3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan
5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan
dengan undang-undang
6. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara
7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN
8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan
ketentuan undang-undang.
Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, pada hakekatnya berperan
sebagai Chief of Operational Officer (COO) untuk suatu bidang pemerintahan,
yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
3. Melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan
menyetorkannya ke Kas Negara
5. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab
kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya
6. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya
23
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara
/lembaga yang dipimpinnya
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya
berdasarkan ketentuan undang- undang.
Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negaran yang dikuasakan kepada
Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku kepala Pemerintahan Daerah dijelaskan pada
bagian Keuangan Daerah di bawah ini.
Pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara seperti tersebut di atas tidak
mencakup kewenangan di bidang moneter, yang antara lain meliputi kewenangan
untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 D bahwa negara
memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung
jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 21, Pemerintah
Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan
fiskal dan moneter. Prinsip pembagian kekuasaan perlu dilaksanakan secara
konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung
jawab, terlaksananya mekanisme koordinasi (checks and balances) serta untuk
mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan.
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Bank Sentral,
Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan
Negara/Daerah, Perusahaan Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa hubungan
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan
24
secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam Bab V dan
VI undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan
bahwa:
a. Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan
pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter
b. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah
Daerah
c. Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada
Pemerintah Daerah, Lembaga Asing atau sebaliknya (dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat)
d. Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima
pinjaman dari daerah lain (dengan persetujuan DPRD)
e. Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada
dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah yang terlebih
dahulu harus ditetapkan dalam APBN/APBD
f. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
perusahaan negara
g. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
perusahaan daerah
h. Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi
perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR
i. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi
perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD
j. Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional,
Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan
penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan
DPR
k. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan
pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat
25
l. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan da dan pengawasan
kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari
Pemerintah Daerah.
KEUANGAN DAERAH
Apabila disesuaikan dengan pengertian Keuangan Negara pada Undang-undang
No 17 tahun 2003, maka definisi Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, Keuangan Daerah adalah
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
26
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan
dengan peraturan daerah.
APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap
tahun dengan Peraturan Daerah.
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan
kekayaan daerah yang dipisahkan.
Untuk membantu Presiden, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (sehubungan
dengan pengelolaan keuangan negara yang diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/
Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah
dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja
perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah mempunyai tugas sebagai berikut : /
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
27
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah
4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang
daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
3. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan
kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya.
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
Sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
maka diatur juga kebijakan mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
dan Pemerintahan Daerah, yakni dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah. Pada pasal 2 Undang-undang ini menjelaskan bahwa perimbangan
keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem dari
Keuangan Negara. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan
Daerah adalah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang didasarkan atas
28
penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh
dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan
Tugas Pembantuan.
Dasar pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah
terbagi atas:
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi didanai oleh APBD.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur
dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur
dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.
Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau
penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana Dekonsentrasi dan dana Tugas
Pembantuan.
Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang
dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan
oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan Tugas Pembantuan.
29
Pada pasal 5 UU ini juga mengatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah.
Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas:
1. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah bersumber dari :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah
untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi
Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
PAD bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil
pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang
sah.
b. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal
antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah
Daerah.
Dana Perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,
dan Dana Alokasi Khusus.
c. Lain-lain Pendapatan
Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk
memperoleh pendapatan selain PAD, Dana Perimbangan dan Pinjaman
Daerah.
Lain-lain Pendapatan terdiri atas Pendapatan Hibah dan pendapatan
Dana Darurat.
30
2. Pembiayaan
Pembiayaan bersumber dari:
a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah
b. Penerimaan Pinjaman Daerah
Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam
rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Daerah tidak
dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
Pinjaman Daerah bersumber dari: Pemerintah, Pemerintah Daerah lain,
lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan
masyarakat.
c. Dana Cadangan Daerah
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
31
REFERENSI
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Halim, Abdul, Bawono, Icuk Rangga (Penyunting). 2011. “Pengelolaan
Keuangan Negara-Daerah : Hukum, Kerugian Negara dan Badan Pemeriksa
Keuangan”. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul (Penyunting). “Manajemen Keuangan Sektor Publik :
Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah”. Jakarta : Salemba
Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran,
Direktorat Penyusunan APBN. 2013. “Dasar-dasar Praktek Penyusunan
APBN di Indonesia”. Jakarta.
- ______. “Sistem Pemerintahan Indonesia”. Diakses melalui http://sistem
pemerintahanindonesia.com/ pada tanggal 08 April 2015.
32
- ______. “Penjelasan Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Diakses
melalui http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1945/UUDTAHUN~1945
UUDPenj.htm pada tanggal 08 April 2015.
- ______. 2014. Skema Hubungan Kerjasama Antar Lembaga Dalam
Pengawasan Keuangan. Diakses melalui http://brainly.co.id/tugas/1187960.
pada tanggal 09 April 2015.
top related