COVER - Sistem...Proposal Sistem Monitoring Keuangan | 1 BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Keuangan sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

COVER

Proposal Sistem Monitoring Keuangan | ii

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………….. ii

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………… 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………………. 1

1.2 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………… 1

1.3 Sasaran ……………………………………………………………………………………………….. 2

1.4 Keluaran ……………………………………………………………………………………………… 2

1.5 Ruang Lingkup ……………………………………………………………………………………. 2

BAB II. SISTEM MONITORING KEUANGAN ……………………………………………………… 3

2.1 Deskripsi Sistem ………………………………………………………………………………… 3

2.2 Arsitektur Sistem ………………………………………………………………………………… 3

2.3 Pengguna Sistem ………………………………………………………………………………… 4

2.4 Spesifikasi Teknis ………………………………………………………………………………... 4

2.5 Tampilan Aplikasi ……………………………………………………………………………….. 5

BAB III. PENUTUP …………………………………………………………………………………………… 7

Proposal Sistem Monitoring Keuangan | 1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan sebagai salah satu unsur penting dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola

dengan baik dan benar. Keuangan yang baik dapat mewujudkan pengelolaan

keuangan dengan memperhatikan: azas fungsional, azas kepastian hukum, azas

transparasi, azas efisensi, azas akuntabiltas, dan azas kepastian nilai.

Sejalan dengan perkembangan pelaporan keuangan pemerintahan daerah

berbasis akrual, pengelolaan keuangan memberikan konstribusi yang besar

dalam penilaian kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Pelaporan

keuangan berbasis akrual mensyaratkan pencatatan keuangan dengan

perhitungan penyusutannya. Pelaporan keuangan milik pemerintah daerah

merupakan obyek audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meyakini

penyajian laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah.

PT Bumi Pertiwi Mandiri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang

jasa pengembangan sistem dan teknologi informasi, telah menganalisis dan

membuat Sistem Monitoring Keuangan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan Sistem Monitoring

Keuangan adalah membantu pemerintah daerah dalam hal ini Badan/Dinas

terkait yang melakukan identifikasi dan pengelolaan keuangan untuk hal-hal

sebagai berikut:

1. Tersedianya data keuangan masing-masing SKPD secara real-time;

2. Tersajinya pelaporan realisasi anggaran yang akurat dan cepat dalam rangka

pertanggungjawaban pemerintah daerah;

3. Memudahkan pengambilan data keuangan yang terkoneksi dengan aplikasi

keuangan;

4. Memberikan kemudahan pengambilan keputusan dengan data yang

ditampilkan berbasis Geographic Information System (GIS).


1.3 Sasaran

Sasaran dari pembuatan Sistem Monitoring Keuangan adalah

Badan/Dinas terkait yang melakukan identifikasi dan pengelolaan keuangan di

masing-masing pemerintah daerah.

1.4 Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pembuatan Sistem Monitoring Keuangan

sebagai berikut:

1. Sistem Monitoring Keuangan berupa aplikasi;

2. Buku panduan penggunaan aplikasi;

3. Copy dari source code dan database dalam bentuk CD/DVD;

4. Pelatihan kepada pengguna.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembangunan Sistem Monitoring Keuangan sebagai

batasan dalam seluruh rangkaian kegiatan. Ruang lingkup kegiatan yang akan

dilaksanakan antara lain:

1. Studi Pendahuluan, dilakukan untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan,

pengambilan data, survey lingkungan, database, server, dan jaringan;

2. Analisis, dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui proses sistem yang

berjalan;

3. Desain, dilakukan untuk mendesain kebutuhan aplikasi, database, server,

jaringan, dan perangkat yang akan digunakan;

4. Pembuatan Aplikasi, dilakukan untuk proses pembuatan aplikasi yang

merupakan implementasi dari hasil analisis dan desain;

5. Uji Coba Aplikasi, dilakukan untuk mengetahui fungsi dari aplikasi yang

telah dibuat dan memasukkan data disesuaikan dengan kebutuhan yang ada;

6. Install Aplikasi, dilakukan untuk menyimpan aplikasi pada server agar dapat

digunakan oleh pengguna;

7. Pelatihan, dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai aplikasi

kepada pengguna agar aplikasi dapat digunakan sesuai fungsinya.


BAB II. SISTEM MONITORING KEUANGAN

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Monitoring Keuangan memiliki beberapa modul yang saling

terintegrasi yang dibuat untuk melakukan identifikasi dan pengelolaan keuangan

di sebuah pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Sistem berbasis Geographic Information System (GIS);

2. Manajemen Unit Kerja dan Daerah

3. Manajemen Jenis Monitoring;

4. Melakukan Filtering dan Sinkronisasi Data;

5. Monitoring Data per SKPD.

2.2 Arsitektur Sistem

Pada pembuatan Sistem Monitoring Keuangan diperlukan arsitektur

sistem yang sesuai dengan kebutuhan untuk digunakan dalam menyesuaikan

sistem dengan fasilitas pendukung sistem. Arsitektur sistem terdapat pada

Gambar 1.

Gambar 1. Arsitektur Dashboard Realisasi Anggaran dan Posisi Kas


Pada Gambar 1 (Hal. 3) terdapat beberapa bagian yang dapat saling

berkomunikasi di Sistem Monitoring Keuangan, terdiri dari Pegawai masing-

masing SKPD yang terhubung melalui Internet Information Service (IIS). Sistem

Monitoring Keuangan dapat diakses pula melalui laptop yang terhubung dengan

menggunakan jaringan WiFi yang terpasang, sehingga setiap data yang masuk

dapat langsung di-input dan dilaporkan secara real time.

Kepala Dinas dapat melihat laporan keuangan yang telah di-input oleh

Pegawai masing-masing SKPD, sehingga dapat menerima laporan secara cepat

dan akurat. Sistem dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna,

selain itu sistem dikembangkan dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan

perundang-undangan terkini.

2.3 Pengguna Sistem

Sistem Monitoring Keuangan memfasilitasi seluruh pengguna sesuai

dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pengguna yang dapat menggunakan

Sistem Monitoring Keuangan terdiri dari:

a. Superadmin, merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk

mengatur master data, mengatur hak akses pengguna, dan laporan keuangan;

b. Pegawai SKPD, merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk

meng-input data keuangan di masing-masing SKPD;

c. Kepala Daerah, merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk

melakukan monitoring data keuangan di masing-masing daerah.

2.4 Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis dari Sistem Monitoring Keuangan dan perangkat

pendukung berupa fasilitas server dan jaringan diperlukan untuk

memaksimalkan kinerja sistem, sehingga proses informasi dan pengolahan data

menjadi lebih optimal. Spesifikasi teknis yang dimaksud terdiri dari:

a. Programming : PHP Framework (Laravel)

b. Database : SQL Server

c. Sistem Operasi : Windows XP, 7, 8, dan/atau 10

d. Server : Processor 3.1 GHz - 6 Core, Harddisk 1 Tb, dan RAM 16 Gb

e. Network : Switch/Hub, Router, LAN, dan Unlimited Bandwidth


2.5 Tampilan Aplikasi

Sistem Monitoring Keuangan yang dibuat memiliki beberapa modul yang

digambarkan pada tampilan aplikasi. Gambar tampilan aplikasi dapat dilihat

pada Gambar 2 - 5 (Hal. 5 - 6).

Gambar 2. Dashboard Sistem Monitoring Keuangan

Gambar 3. Peta Persebaran SKPD


Gambar 4. Laporan Keuangan dengan Format Tabel

Gambar 5. Laporan Keuangan dengan Format Grafik


BAB III. PENUTUP

Sistem Monitoring Keuangan dibuat dan dikembangkan untuk membangun

sebuah sistem yang baik dalam aspek penyelenggaran administrasi pemerintahan

khususnya dalam pengelolaan manajemen anggaran dengan harapan dapat dibentuk

sistem informasi pada pemerintahan yang efisien, efektif, dan konsisten dalam

pemberian pelayanan kepada masyarakat. Demikian proposal ini kami sampaikan agar

dapat memberikan informasi yang menyeluruh tentang Sistem Monitoring Keuangan.

Apabila terdapat hal-hal detail yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dengan senang

hati kami akan memenuhinya. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang

diberikan, semoga kerja sama ini dapat berlanjut dengan baik.

Hormat Kami,

SUPRIYADI

Direktur Utama


COVER - Sistem...Proposal Sistem Monitoring Keuangan | 1 BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Keuangan sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

Documents