Sistem Pemerintahan dan Sistem Keuangan Indonesia

0

SISTEM PEMERINTAHAN DAN SISTEM KEUANGAN

NEGARA INDONESIA

Oleh : Laura Catherine Rawung

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

Pada pembukaan UUD 1945 Alinea IV terdapat kalimat yang menyatakan bahwa

“…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…“. Selanjutnya pada

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara

Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Maka berdasarkan Pembukaan alinea IV

dan pasal 1 UUD 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia

berbentuk kesatuan, dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, dimana

kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”,

sehingga Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas

kekuasaan belaka (Machtsstaat) dan pemerintahan berdasar atas sistim konstitusi

(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden yang dibantu oleh Wakil

Presiden. Pada Pasal 4 Ayat 1 berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” Sehingga berdasarkan

pasal tersebut, sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan

Presidensial.

1

Selanjutnya dalam UUD 1945 tersebut dijelaskan mengenai lembaga-lembaga

sebagai bagian dari struktur pemerintahan negara Indonesia, yaitu :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Kekuasaan Negara yang

tertinggi berada pada MPR (pasal 2 dan 3). Kedaulatan rakyat dipegang

oleh suatu Badan bernama "Majelis Permusyawaratan Rakyat", sebagai

penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia. Tugas dan wewenang MPR adalah:

- Mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar (pasal 3 ayat 1)

- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 3 ayat 2)

2. Presiden

Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Presiden harus

menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah

ditetapkan oleh MPR. Presiden yang diangkat oleh MPR, tunduk dan

bertanggung jawab kepada MPR. Presiden ialah "mandataris" dari MPR

yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

Tugas dan wewenang Presiden:

- Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil

Presiden (pasal 4)

- Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan

Rakyat dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan

undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5)

- Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan

Laut dan Angkatan Udara (pasal 10)

- Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian

dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dalam membuat perjanjian

2

internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan

mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan

negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU

harus dengan persetujuan DPR (pasal 11).

- Presiden menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)

- Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan

duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13)

- Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan

pertimbangan Mahkamah Agung, dan Presiden memberi amnesti dan

abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14)

- Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan

yang diatur dengan undang-undang (pasal 15)

- Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang

selanjutnya diatur dalam undang-undang (pasal 16)

- Membahas rancangan undang-undang bersama DPR untuk mendapat

persetujuan bersama dan kemudian Presiden mengesahkan RUU yang

telah disetujui bersama untuk menjadi UU (pasal 20)

- Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang

dengan persetujuan DPR (pasal 22)

- Mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan

belanja negara untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan

pertimbangan DPD (pasal 23).

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Presiden dibantu oleh menteri-menteri

negara. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tugas dan wewenang DPR adalah:

3

- Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

undang dan kemudian membahas rancangan undang-undang bersama

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (pasal 20)

- Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

serta hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat (ps. 20A)

- Setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan,

menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (pasal 20A)

- Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang- undang

(pasal 21)

- Menyetujui peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang

yang diajukan oleh Presiden (pasal 22)

- Membahas dan menyetujui rancangan undang-undang anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden (pasal 23)

4. Dewan Perwakilan Daerah

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui

pemilihan umum. Tugas dan wewenang DPD adalah (pasal 22D):

- Mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan

otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,

pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat

dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran

pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang- undang yang

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

4

- Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang- undang

mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan

agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan

Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

- Mempertimbangkan rancangan undang-undang anggaran pendapatan

dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden (pasal 23).

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tugas dan wewenang BPK adalah:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (pasal

23E)

6. Mahkamah Agung

Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah:

- Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara

(pasal 24)

- Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan

di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai

wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (pasal 24A).

7. Mahkamah Konstritusi

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah:

5

- Memiliki kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24)

- Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pasal 24C)

- Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

menurut Undang-Undang Dasar (pasal 24C). MK wajib memeriksa,

mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana

berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 7B).

8. Komisi Yudisial

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial adalah (pasal 24B):

- Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang

lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat, serta perilaku hakim.

Berdasarkan UUD 1945 Amandemen IV, Indonesia menganut sistem

pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya banyak bagian-bagian dari

sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di

Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di

Indonesia merupakan perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan

6

sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945

hasil amandemen keempat tahun 2002 dimulai tahun 2004 setelah dilakukannya

Pemilu 2004. Sistem pemerintahan sesuai UUD 1945 Amandemen IV ini

mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan

pembaharuan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem

presidensial, yakni dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada

parlemen (DPR) untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas.

Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi (pasal 1 dan pasal 18)

2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan

presidensial (pasal 1 dan pasal 4).

3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.

Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam

satu paket (pasal 6A).

4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab

kepada presiden (pasal 17).

5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan

merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan

kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan (pasal 2, Bab VII dan Bab

VIIA).

6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan

peradilan dibawahnya (pasal 24).

Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah :

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR.

Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara

tidak langsung.

7

2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau

persetujuan dari DPR.

3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau

persetujuan dari DPR.

4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk

undang-undang dan hak budget (anggaran)

Berdasarkan UUD 1945 pada pasal 18 menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia

memiliki sub-organisasi yang disebut dengan Pemerintah Daerah.

SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan UUD 1945 khususnya pasal

18 adalah sistem desentralisasi yaitu memberikan otonomi kepada daerah-daerah,

dimana tiap daerah (provinsi, kabupaten dan kota) mempunyai pemerintahan

daerah sendiri (ayat 1), dan setiap pemerintahan daerah berhak mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan (ayat 2). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan

Pemerintah Pusat (ayat 5).

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam

rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan

daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab dalam

menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi yang ada pada tiap daerah.

8

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 2 Undang-undang tersebut

menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah

provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota, dan

daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas

kelurahan dan/atau Desa. Hal ini berarti bahwa masing-masing daerah di

Indonesia merupakan bagian dan satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan bukan sebagai negara bagian yang tergabung ke dalam negara

serikat/federal. Masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota tersebut

mempunyai Pemerintahan Daerah (UU 23/2014 pasal 3).

Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaran

pemerintahan Indonesia. Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga

merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.

Demikian juga daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga

merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali

kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah

kabupaten/kota.

Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden Republik Indonesia yang

diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan tersebut Presiden dibantu oleh menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu. Untuk penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan tersebut di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi,

Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

9

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan

pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah

otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi

kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Kaitan antara Sistem Pemerintahan dengan Sistem Keuangan Negara

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan

keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (UUD 1945 pasal

4). UUD 1945 Bab VIII pasal 23 tentang “Keuangan Negara” mengatur tentang

pengelolaan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, berkaitan

dengan penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan

bernegara. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara tersebut selanjutnya

diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut dikuasakan dan diserahkan oleh

Presiden kepada:

1. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil

Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

10

2. Dikuasakan kepada Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang

dipimpinnya

3. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan

daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah

dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara di atas tidak termasuk

kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan

mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem Keuangan Negara dapat dilihat pada

bagian Keuangan Negara pada halaman-halaman selanjutnya.

Berikut ini adalah gambar skema pengelolaan Keuangan Negara

Sumber: www.brainly.co.id

11

Payung hukum UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah

UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut:

UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

sehingga perlu ada hukum atau peraturan-peraturan yang mendasari setiap

kebijakan dalam menjalankan pemerintahan.

UUD 1945 Bab VIII pasal 23 tentang “Keuangan Negara” mengatur

tentang pengelolaan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan

uang, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara untuk

mewujudkan tujuan bernegara. Khususnya pada pasal 23C yang

menyebutkan “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan

undang-undang”. Sehingga dengan UUD tersebut perlu dibentuk suatu

undang-undang yang mengatur lebih lanjut tentang keuangan negara,

sehingga lahirlah Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.

UUD 1945 Pasal 4 “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan

menurut UUD, dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh

seorang Wakil Presiden”.

Penjelasan : Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan

pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan

(UU 17/2003 pasal 6).

UUD 1945 Pasal 5 ayat 1 “Presiden berhak mengajukan rancangan

undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Penjelasan : Presiden mengajukan RUU APBN dan perubahan APBN

kepada DPR untuk mendapat persetujuan DPR (UU 17/2003 pasal 12 -15).

UUD 1945 Pasal 11 ayat 2 “Presiden dalam membuat perjanjian

internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar

bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,

12

dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan

persetujuan DPR”

Penjelasan : Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada

atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan

persetujuan DPR (UU 17/2003 pasal 23).

UUD 1945 Pasal 17 “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap

menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan,

pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undang-

undang.”

Penjelasan : Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dipegang oleh

presiden dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal

dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang

dipisahkan, dan dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang

dipimpinnya (UU 17/2003 pasal 6 ayat 2).

UUD 1945 Pasal 18, 18A dan 18B tentang “Pemerintahan Daerah”.

Penjelasan : Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dipegang oleh

presiden diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala

pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

(UU 17/2003 pasal 6 ayat 2). Pasal 18 ini memberikan otonomi kepada

daerah-daerah, dimana tiap daerah (provinsi, kabupaten dan kota)

mempunyai pemerintahan daerah sendiri (UUD pasal 18 ayat 1), dan

setiap pemerintahan daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (UUD pasal 18

ayat 2).

13

Pemerintah daerah bertugas menyusun dan mengajukan rancangan APBD

dan Perubahan APBD kepada DPRD yang berpedoman kepada rencana

kerja Pemerintah Daerah sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD

berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara (UU 17/2003 pasal 16-20).

UUD 1945 Pasal 20 “DPR memegang kekuasaan membentuk UU, RUU

dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama,

jika tidak didapatkan persetujuan bersama maka RUU tidak boleh

diajukan lagi pada persidangan masa itu, Presiden mengesahkan RUU

yang telah disetujui bersama menjadi UU, paling lama 30 hari RUU

tersebut harus disahkan, apabila tidak maka RUU tersebut sah menjadi

UU dan wajib diundangkan”.

Penjelasan : Presiden mengajukan RUU APBN dan perubahan APBN

kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR. Pemerintah Pusat

mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota

keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan

Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui

Rancangan Undang-undang APBN tersebut, maka Pemerintah Pusat dapat

melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun

anggaran sebelumnya (UU 17/2003 pasal 15). Presiden juga

menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (UU 17/2003 pasal 30).

UUD 1945 Pasal 20A, “DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,

dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang

diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR

mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

14

Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini,

setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan,

menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Ketentuan lebih

lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan

Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang”.

Penjelasan : Hak-hak tersebut digunakan DPR berkaitan dengan

penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro,

pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran, serta rancangan

APBN yang disampaikan oleh pemerintah pusat, dan juga dalam hal

penyampaian rancangan UU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN oleh pemerintah (UU 17/2003 pasal 13, 14, 15, 30).

UUD 1945 Pasal 21 “anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak

mengajukan usul rancangan undang-undang”.

Penjelasan : Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang

mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam

Rancangan Undang-undang tentang APBN (UU 17/2003 pasal 15).

Pasal 22D : “DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan,

pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber

daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.”

Penjelasan : Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pembentukan,

pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya

ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah harus

mendapat persetujuan DPR. Selain itu, Pemerintah Pusat mengalokasikan

dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-

undang perimbangan keuangan pusat dan daerah serta dapat memberikan

pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya

15

setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (UU 17/2003

pasal 22).

Pasal 23 : “APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan

setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan

bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. RUU

APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan

memperhatikan pertimbangan DPD, bila DPR tidak menyetujui RUU

tersebut maka pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.”

Penjelasan : APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan wujud

pengelolaan keuangan negara yang disusun, dilaksanakan dan

dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,

dimana pemerintah membahas kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal,

kebijakan umum dan prioritas anggaran bersama dengan DPR. Apabila

Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang

APBN, maka Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-

tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

UUD 1945 Pasal 23A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa

untuk keperluan negara diatur dengan UU”

Penjelasan : Pajak dan pungutan lain merupakan sumber pendapatan

negara, dimana pendapatan negara tersebut akan digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak,

dan hibah (UU 17/2003 pasal 11). Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan

atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas

16

melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan

dengan undang-undang (UU 17/2003 pasal 8).

UUD 1945 Pasal 23B “Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan

Undang-undang”

Penjelasan : satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan

pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata uang Rupiah. Penggunaan

mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri

Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku

(UU 17/2003 pasal 5).

UUD 1945 Pasal 23D “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan,

kedudukan dan kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur

dengan Undang-undang”.

Penjelasan : Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam

penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Bank Sentral

bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur

dan menjaga kelancaran sistem pembayaran untuk mencapai kestabilan

nilai rupiah (UU 17/2003 pasal 21).

UUD 1945 Pasal 23E untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

tentang keuangan negara diadakan suatu BPK yang bebas dan mandiri.

Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD

sesuai dengan kewenangannya, dan ditindak lanjuti oleh lembaga

perwakilan dan/atau badan sesuai dengan UU.

Penjelasan : BPK bertugas untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah

yang berisi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Selain itu

BPK bertugas mempertimbangkan standar akuntansi pemerintahan yang

digunakan sebagai dasar menyusun laporan keuangan pemerintah (UU

17/2003 pasal 30 dan 32).

17

UUD 1945 pasal 33 ayat 2 “cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

UUD 1945 pasal 33 ayat 3 “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”.

UUD 1945 pasal 33 ayat 4 “perekonomian nasional diselenggarakan

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian

serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional”.

Penjelasan : Pemerintah dapat memberikan penyertaan modal kepada

perusahaan negara/daerah, yaitu kepada BUMN atau BUMD. Pemberian

pinjaman/hibah/ penyertaan modal terlebih dahulu ditetapkan dalam

APBN/APBD (UU 17/2003 pasal 24). Keberadaaan perusahaan

negara/daerah tersebut dimaksudkan untuk menguasai dan mengatur

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat

hidup orang banyak, sehingga kekayaan negara (berupa sumber daya

alam) dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

18

KEUANGAN NEGARA

Sesuai dengan Undang-undang No 17 tahun 2003, Keuangan Negara adalah

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pada pasal 2 UU No. 17/2003 menyebutkan Keuangan negara meliputi :

- Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,

dan melakukan pinjaman

- Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga

- Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara

- Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah

- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

negara/ perusahaan daerah

- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum

- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah.

Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut pengelolaan keuangan negara diatur

pada pasal 3 yaitu, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut

mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan,

pengawasan, dan pertanggungjawaban.

19

Dari sisi obyek, Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang

fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala

sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subyek, Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut

di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada

kaitannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang

berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan

pertanggunggjawaban.

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan

hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek

sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan Keuangan Negara terbagi 2 kelompok :

- Sub bidang pengelolaan fiskal

Meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari

penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan strategi

dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh

pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran,

pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara (PAN)

sampai dengan pengesahan PAN menjadi undang-undang.

20

- Sub bidang pengelolaan moneter

Berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sector perbankan

dan lalu lintas moneter baik dalam maupun luar negeri.

- Sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

Berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan

Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari

keuntungan (profit oriented).

APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun

dengan undang- undang.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang, akan menimbulkan

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini perlu dikelola

dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan atas pengelolaan

keuangan negara diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 pada pasal 6 – 10. Presiden

selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara

sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa kekuasaan tersebut meliputi

kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus, sebagai

berikut :

Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan

umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain

penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN,

penetapan pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian

Negara/Lembaga (K/L), penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman

pengelolaan penerimaan negara.

21

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis

yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang

kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan

dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan

bernegara, sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD.

Untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan atas pengelolaan

keuangan negara, maka sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada

Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga, dan Gubernur/ Bupati/ Walikota

selaku Kepala Pemerintahan Daerah.

Pembagian kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut:

DIKUASAKAN KEPADA

PRESIDEN

PEMEGANG KEKUASAAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA

MENTERI

KEUANGAN MENTERI/

PIMPINAN

LEMBAGA

GUBERNUR/BUPATI/

WALI KOTA SELAKU

KEPALA PEMDA

SELAKU PENGELOLA FISKAL DAN WAKIL

PEMERINTAH DALAM KEPEMILIKAN

KEKAYAAN NEGARA

YANG DIPISAHKAN

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN

NEGARA/LEMBAGA YANG

DIPIMPINNYA

SELAKU KEPALA PEMDA UNTUK MENGELOLA

KEUANGAN DAERAH

DAN MEWAKILI PEMDA DALAM

KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH

YANG DIPISAHKAN

TIDAK TERMASUK KEWENANGAN DI BIDANG MONETER, YANG MELIPUTI ANTARA LAIN MENGELUARKAN DAN MENGEDARKAN

UANG, YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG

22

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan

sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya berperan

sebagai Chief Financial of Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, yang

mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro

2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN

3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan

5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan

dengan undang-undang

6. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara

7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN

8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan

ketentuan undang-undang.

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, pada hakekatnya berperan

sebagai Chief of Operational Officer (COO) untuk suatu bidang pemerintahan,

yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang

dipimpinnya

2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

3. Melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya

4. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan

menyetorkannya ke Kas Negara

5. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab

kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya

6. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya

23

7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara

/lembaga yang dipimpinnya

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya

berdasarkan ketentuan undang- undang.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negaran yang dikuasakan kepada

Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku kepala Pemerintahan Daerah dijelaskan pada

bagian Keuangan Daerah di bawah ini.

Pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara seperti tersebut di atas tidak

mencakup kewenangan di bidang moneter, yang antara lain meliputi kewenangan

untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 D bahwa negara

memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung

jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 21, Pemerintah

Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan

fiskal dan moneter. Prinsip pembagian kekuasaan perlu dilaksanakan secara

konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung

jawab, terlaksananya mekanisme koordinasi (checks and balances) serta untuk

mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan.

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Bank Sentral,

Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan

Negara/Daerah, Perusahaan Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa hubungan

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya

lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan

24

secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam Bab V dan

VI undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan

bahwa:

a. Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan

pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter

b. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah

Daerah

c. Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada

Pemerintah Daerah, Lembaga Asing atau sebaliknya (dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat)

d. Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima

pinjaman dari daerah lain (dengan persetujuan DPRD)

e. Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada

dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah yang terlebih

dahulu harus ditetapkan dalam APBN/APBD

f. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

perusahaan negara

g. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

perusahaan daerah

h. Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi

perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR

i. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi

perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD

j. Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional,

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan

penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan

DPR

k. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan

pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat

25

l. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan da dan pengawasan

kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari

Pemerintah Daerah.

KEUANGAN DAERAH

Apabila disesuaikan dengan pengertian Keuangan Negara pada Undang-undang

No 17 tahun 2003, maka definisi Keuangan Daerah adalah semua hak dan

kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, Keuangan Daerah adalah

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

dan membayar tagihan pihak ketiga

3. Penerimaan daerah

4. Pengeluaran daerah

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

26

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk

masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang

terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan

dengan peraturan daerah.

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap

tahun dengan Peraturan Daerah.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan

kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk membantu Presiden, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (sehubungan

dengan pengelolaan keuangan negara yang diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/

Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah

dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang

dipisahkan) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah

selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja

perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah mempunyai tugas sebagai berikut : /

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD

27

2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD

3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah

4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah

5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang

daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

3. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak

5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan

kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat

daerah yang dipimpinnya.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah,

maka diatur juga kebijakan mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

dan Pemerintahan Daerah, yakni dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan

Daerah. Pada pasal 2 Undang-undang ini menjelaskan bahwa perimbangan

keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem dari

Keuangan Negara. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan

Daerah adalah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang didasarkan atas

28

penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan

memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh

dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan

Tugas Pembantuan.

Dasar pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah

terbagi atas:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi didanai oleh APBD.

2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur

dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.

3. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur

dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.

Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau

penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada

Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana Dekonsentrasi dan dana Tugas

Pembantuan.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh

gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang

dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan

oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan Tugas Pembantuan.

29

Pada pasal 5 UU ini juga mengatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah.

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi

Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

PAD bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil

pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang

sah.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal

antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah

Daerah.

Dana Perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,

dan Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-lain Pendapatan

Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk

memperoleh pendapatan selain PAD, Dana Perimbangan dan Pinjaman

Daerah.

Lain-lain Pendapatan terdiri atas Pendapatan Hibah dan pendapatan

Dana Darurat.

30

2. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam

rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Daerah tidak

dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

Pinjaman Daerah bersumber dari: Pemerintah, Pemerintah Daerah lain,

lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan

masyarakat.

c. Dana Cadangan Daerah

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat

dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

31

REFERENSI

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Halim, Abdul, Bawono, Icuk Rangga (Penyunting). 2011. “Pengelolaan

Keuangan Negara-Daerah : Hukum, Kerugian Negara dan Badan Pemeriksa

Keuangan”. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Halim, Abdul (Penyunting). “Manajemen Keuangan Sektor Publik :

Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah”. Jakarta : Salemba

Empat.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran,

Direktorat Penyusunan APBN. 2013. “Dasar-dasar Praktek Penyusunan

APBN di Indonesia”. Jakarta.

- ______. “Sistem Pemerintahan Indonesia”. Diakses melalui http://sistem

pemerintahanindonesia.com/ pada tanggal 08 April 2015.

32

- ______. “Penjelasan Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Diakses

melalui http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1945/UUDTAHUN~1945

UUDPenj.htm pada tanggal 08 April 2015.

- ______. 2014. Skema Hubungan Kerjasama Antar Lembaga Dalam

Pengawasan Keuangan. Diakses melalui http://brainly.co.id/tugas/1187960.

pada tanggal 09 April 2015.