REUTERS/THIERRY ROGE RABU, 1 JUNI 2011 | NO.11043 | … filena kuasa hukum Wafi d, Erman ... lewat telepon dan SMS. ... belum juga mengeluarkan surat panggilan kepada Nazaruddin.

MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) menilai Peme-rintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta gagal menjalankan 17 langkah instruksi Wakil Presi-den (Wapres) Boediono terkait dengan penanganan kemacetan di Ibu Kota.

Hingga kini kemacetan parah di Jabodetabek tetap terjadi ka-rena Pemprov DKI tidak serius melaksanakan program yang sudah berumur 9 bulan (digelar sejak 2 September 2010) itu.

“Itu sama saja dengan pem-bangkangan terhadap instruksi wapres yang tertuang dalam

Unit Kerja Presiden untuk Pe-laksanaan Pengawasan Pem-bangunan (UKP4),” ujar Ketua

MTI Muslikh Zainal Asikin di Jakarta Media Center, Jakarta, kemarin.

Muslikh mengingatkan seha-rusnya Pemprov DKI membuat langkah nyata sesuai dengan agenda yang disepakati. Ber-bagai program itu antara lain penertiban parkir badan jalan, sterilisasi jalur Tr a n s - J a k a r t a , p e n g e m b a l i a n fungsi trotoar, p e m b a n g u n a n park and ride, dan tiket terpadu un-tuk transportasi umum berbasis jalan serta kereta api. Namun, hanya sedikit dari agenda itu yang dijalankan.

“Itu pun dilakukan seadanya. Alasannya belum ada dana,” katanya.

Menurut Muslikh, hingga kini on-street parking masih marak terjadi di sejumlah kawasan. Sa lah satunya di Jl Gajah Mada

dan Jl Hayam Wuruk. Padahal, Dishub DKI sudah berjanji menghapusnya per Juni 2011.

Saat menanggapi mandeknya 17 instruksi wakil presiden, Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat me nyatakan pihaknya masih menunggu lapor an dari Ketua UKP4.

“Mereka akan mengkla rifikasi kepada Gu bernur DKI atas pelaksa-naan instruksi ter-sebut. Kalau perlu, Gubernur Fauzi Bowo akan kami

panggil lagi,” ujar Yopie di Istana Wapres, kemarin.

Kemacetan di Jakarta memang kian parah. Kerugian akibat kemacetan itu telah mencapai sekitar Rp12,8 triliun per tahun, dalam bentuk biaya operasional kendaraan, kesehatan masyara-kat, dan kerugian waktu. (Ssr/AO/*/X-7)

AKHMAD MUSTAIN

MESKI sudah sekitar 40 hari berlalu, ti-dak ada tersangka baru dalam kasus

dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palem-bang. KPK berkutat pada tiga ter sangka yakni Sekretaris Ke-menpora Wafi d Muharam, Di-rektur Marketing PT Anak Ne-geri Mindo Rosalina Manulang, dan Direktur PT Duta Gra ha Indah Muhammad El Idris.

Ketiganya ditangkap pada 22 April lalu di ruang kerja Wafi d. Saat itu KPK menemukan cek bernilai Rp3,2 miliar dan sejum-lah uang lainnya.

Dalam pemeriksaan Wafid berkukuh bahwa uang tersebut adalah dana talangan proyek pembangunan Wisma Atlet.

Namun, Menpora Andi Mal-larangeng seusai diperiksa KPK kemarin mengatakan tidak ta-hu-menahu soal dana talangan yang diberikan PT Duta Graha Indah sebagai pemenang tender proyek tersebut.

Andi mengaku, dia tidak di-lapori me ngenai da na talangan itu. Lagi pula da na talangan tidak dikenal da lam peraturan atau kebijakan menteri.

Penjelasan Andi tentu saja membuat Wafi d terpojok. Kare-na kuasa hukum Wafi d, Erman Umar, menyebutkan uang terse-but adalah dana talangan. Dana talangan biasa dipakai sebagai pengganti sementara bila APBN belum turun. Namun diakui, tidak ada dokumen resmi saat dana talangan diberikan.

Saat menanggapi pengakuan Andi, Koordinator Divisi Korup-si Politik Indonesia Corrup tion Watch (ICW) Abdullah Dah lan menyayangkan pengakuan itu. Menurut dia, Menpo ra sebagai atasan langsung Wa fid tidak mungkin tidak me ngetahui ke-bijakan yang dilakukan bawa-hannya. “Apalagi ini soal uang untuk operasional kementerian. Masa Menpora tidak tahu.”

Tim penjemputDalam kasus dugaan suap di

Kemenpora itu, nama mantan Bendahara Umum Partai De mo-krat Muhammad Nazaruddin disebut-sebut. KPK berenca na memeriksa Nazaruddin pe kan ini. Namun, ia telah ke Singa-pura pada Senin (23/5) sehari sebelum KPK men cekalnya.

Ketua Dewan Pembina Par-tai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta DPP Par-tai Demokrat membentuk tim penjemput Nazaruddin.

Sutan Bhatoegana mengaku di tunjuk sebagai ketua tim bersa-

ma li ma kader lainnya un tuk ber-temu Nazaruddin di Singapura. Mungkin mereka be rangkat hari ini (1/6) atau besok (2/6).

“Kami menunggu jawaban Nazaruddin. Saya sudah meng-hubungi dan dia berjanji mem-beri tahu lokasinya di Singapu-ra. Saya tidak mau ke sana dan mencari-cari dia,” ujar Sutan saat dihubungi kemarin.

Tugas tim adalah meminta Nazaruddin selekas nya pulang. “Saya akan b ilang dia, mau pulang atau jadi buron? Kalau

merasa tidak bersa lah, pulang dan pertanggungjawabkan. Apa enaknya jadi bu ron?”

Dia mengatakan sering berko-mu nikasi dengan Nazaruddin lewat telepon dan SMS. Na za-rud din mengaku sedang sakit dan akan meme nuhi panggil-an KPK setelah sem buh. Na-mun, hingga sekarang KPK belum juga mengeluarkan surat panggilan kepada Nazaruddin. (*/X-4)

mustain@mediaindonesia.com

POLISI masih memperlihatkan wajah ganda dalam penegakan hukum. Di satu pihak mereka tampil si-gap, bahkan luar biasa tangkas, mengusut perkara untuk kepentingan penguasa. Sebaliknya, polisi sepertinya lemas lunglai mengusut perkara yang mengusik kepentingan elite partai berkuasa.

Hanya dalam tempo singkat, kurang dari tiga hari, polisi sudah membentuk tim untuk menyelidiki SMS gelap yang antara lain isinya menohok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim itu dibentuk atas inisiatif polisi, tanpa ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Sebaliknya, polisi malah linglung mengusut kasus yang diadukan secara resmi dan disertai bukti-bukti yang kuat. Kini, setelah 15 bulan berlalu, polisi baru mau mengusut laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD perihal dugaan pemalsuan surat yang melibatkan Andi Nurpati, anggota Komisi Pemilihan Umum kala itu.

Andi Nurpati dilaporkan ke polisi pada 12 Februari 2010 karena diduga memalsukan surat Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan calon anggota legisla-tif Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo, ke DPR RI. Padahal, surat asli Mahkamah Konstitusi menyebut calon ang-gota legislatif Partai Gerindra, Mestariyani Habie, yang berhak du-duk di Senayan.

Mahkamah Konstitu-si tidak asal melapor kepada polisi. Laporan itu di buat setelah mah-kamah melakukan in-vestigasi in ternal dan beberapa pelakunya sudah mengakui membuat surat palsu tersebut di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian, surat itu seolah-olah dikirimkan mela-lui faksimile Mahkamah Konstitusi. Setelah dicek Telkom, nomor faksimile itu sudah lama mati.

Semula polisi mengakui tidak menerima laporan dari Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahfud MD membeberkan secara terbuka kepada publik, barulah polisi mengusutnya. Namun, mereka tetap berkukuh bahwa dalam laporan itu tidak disebutkan secara eksplisit nama Andi Nur pati.

Ketidaksigapan polisi mengusut kasus itu menim-bulkan banyak tafsir. Apakah polisi takut karena Andi Nurpati kini menjadi pejabat teras partai ber-kuasa, sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Komunikasi Publik? Jika laporan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi saja diabaikan polisi, apalagi laporan masyarakat biasa.

Wajah ganda penegakan hukum itu justru melang-gengkan persepi buruk publik terhadap polisi se bagai tameng kekuasaan. Ia dianggap sebagai pe lindung pejabat kala sang pejabat bersengketa de ngan warga. Polisi tidak maksimal tampil sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.

Penting untuk diingatkan, polisi jangan sampai terkecoh oleh argumentasi Andi Nurpati bahwa kasus yang menjeratnya ialah sengketa pemilu yang sudah kedaluwarsa. Itu ialah kasus pemalsuan doku-men yang kedaluwarsa setelah 12 tahun kemudian, atau pada akhir 2022. Ancaman hukumannya pun sangat jelas, yaitu lima hingga tujuh tahun dibui.

Mari kita lihat apakah polisi tetap pura-pura tidak tahu terhadap kasus Andi Nurpati. Apakah polisi loyal kepada hukum atau sekrup kekuasaan?

BAGI sebuah p e r u s a h a a n pe nerbangan yang sedang

ter jerembap pada masalah keu ang-an seperti PT Mer-pati Nusantara Airlines (MNA), seharusnya pem-belian pesawat di-lakukan sehemat mungkin.

Namun, berdasarkan doku-men yang diperoleh Media In donesia, banyak klausul di da lam paket pembelian yang membuat harga pesawat men-jadi tinggi. Salah satunya peng-adaan simulator.

Satu unit alat simulasi pener-bangan (fl ight simulator), di da-lam paket pinjaman dari China Eximbank untuk pembelian 15 pesawat MA-60, dihargai US$13,3 juta.

Mantan Wapres Jusuf Kalla mengatakan, berdasarkan per-jan jian PT MNA dengan pro du -sen pesawat MA-60, Xian Aircraft Ltd China, penyedia an simulator itu seharusnya gra tis. “Instruksi saya ke Mer pati, ja ngan beli simulator, toh pesa watnya cuma 15. Saya ju ga membaca laporan Menteri BUMN bahwa itu free of charge,” ungkap Kalla beberapa waktu lalu.

Bahkan mantan Menteri Per-hubungan Jusman Syafi i Djamal

mengaku heran paket ini harus masuk perjanjian pembelian pesawat tersebut.

Pengamat penerbangan Dudy Sudibyo menilai pembelian si-mulator itu tidak efi sien karena bukan kebutuhan mutlak PT MNA. Ia mencontohkan fasili-tas simulator untuk pesawat Boeing 737 yang bisa disewa di Singapura, Jepang, dan China yang bisa menghemat biaya. “Apalagi simulator untuk MA-60 belum tentu bisa dikomer-sial kan untuk disewakan kepa-da maskapai dari negara lain karena pengguna pesawat ini masih sedikit,” jelasnya.

Namun anehnya, walau su-dah 13 pesawat beroperasi di

Indonesia, simulator itu tidak pernah datang ke Tanah Air. Di-rektur Utama Merpati Sardjono Jhony mengatakan simulator itu akan tiba jika seluruh pesawat MA-60 yang dibeli dikirim.

“Flight simulator itu memang masuk paket pembelian. Sesuai dengan perjanjian, setelah dua unit MA-60 itu masuk akhir Mei ini, simula tor akan dikirim,” ujarnya, ke marin.

Namun, Sardjono menolak menghitung untung rugi pem-belian simulator dengan alasan hal itu sudah masuk paket SLA yang disetujui pemerintah.

Menurut dia, masuknya simu-lator dan pelatihan 90 pilot ke paket pembelian pesawat MA-

60 merupakan hasil renegosiasi kontrak jual beli antara Merpati dan Xian. Kedua komponen itu masuk sebagai kompensasi ber-kurangnya harga pesawat dari US$14,6 juta ke US$11,2 juta.

Namun, Johny menyatakan hasil renegosiasi tersebut meru-pakan keputusan direksi terda-hulu bersama tim pemerintah.

Adapun Komisaris Utama Merpati Said Didu menyatakan simulator ini dibutuhkan sesuai dengan proyeksi 25 tahun masa penggunaan MA-60. “Bisa le-bih efi sien jika diban dingkan dengan mengirim pi lot untuk pelatihan di China.’’ (Tim/T-2)

Berita terkait hlm 4

tmapAsbl

S E N G K A R U T P E M B E L I A N M A - 6 0 ( 3 - H A B I S )

MI/LILIEK DHARMAWANREUTERS/THIERRY ROGE

RABU, 1 JUNI 2011 | NO.11043 | TAHUN XLI I | 28 HALAMAN

TIKET GRATISDJOKOVIC KE BABAK SEMIFINAL

Ketika para petenis lain harus berjuang keras untuk

melaju ke babak selanjutnya, Djokovic enak saja melangkah ke

semifinal tanpa harus bertanding.

Olahraga, Hlm 26

GAS BERACUNBISA KELUARDARI RETAKANPenduduk dua dusun dekat Kawah Timbang diungsikan. Jumlah warga di pengungsian mencapai 1.179 orang.

Nusantara, Hlm 10

Pemasangan Iklan & Customer

Service:021 5821303

No Bebas Pulsa:08001990990

e-mail:cs@mediaindonesia.com

Rp2.900/eks(di luar P. Jawa Rp3.100/eks)

Rp67.000/bulan(di luar P.Jawa

+ ongkos kirim)

Kirimkan tanggapanAnda atas berita ini

melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com

atau mediaindonesia.com

EDITORIAL

Kasus Andi Nurpati

Ekspresi dan Daya Tarik

PAUSE

Silakan tanggapiEditorial ini melalui:mediaindonesia.com

Mari kita lihat apakah

polisi loyal kepada hukum atau sekrup kekuasaan?”

TIDAK TERBIT

BERKENAAN dengan peringatan Hari Kenaikan Isa Almasih yang merupakan hari libur nasional, Media Indonesia tidak terbit pada Kamis, 2 Juni 2011. Media Indonesia kembali terbit pada Jumat, 3 Juni 2011. Kepada pembaca dan relasi harap maklum. Pembaca tetap dapat mengikuti perkembangan berita dengan mengakses mediaindonesia.com.

PENERBIT Klausul Siluman Bernama Simulator

Andi Pojokkan Wafid

JAWAB PERTANYAAN: Menpora Andi Mallarangeng menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Menpora diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games XXVI di Palembang.

Menpora tidak mungkin tidak mengetahui kebijakan yang dilakukan bawahannya.

DKI GagalLakukanInstruksiWapresAtasi Macet

MI/ADAM DWI

EBET

SURVEI University of British Columbia terhadap lebih dari 1.000 pria dan perempuan heteroseksual mengungkapkan perempuan tidak menyukai foto pria tersenyum.

Dalam studi yang dipublikasi kan di jurnal American Psychologi cal Associa-tion itu, responden diminta menilai daya tarik se seorang dari foto me reka ber dasarkan ekspresi wajah baha gia (senyum le-bar), bangga (dagu terangkat), malu (kepala tertunduk), dan netral. Hasil studi menunjukkan responden perempuan ternyata paling menyukai ekspresi malu atau bangga pada pria. (Reuters/*/X-5)