MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) menilai Peme- rintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta gagal menjalankan 17 langkah instruksi Wakil Presi- den (Wapres) Boediono terkait dengan penanganan kemacetan di Ibu Kota. Hingga kini kemacetan parah di Jabodetabek tetap terjadi ka- rena Pemprov DKI tidak serius melaksanakan program yang sudah berumur 9 bulan (digelar sejak 2 September 2010) itu. “Itu sama saja dengan pem- bangkangan terhadap instruksi wapres yang tertuang dalam Unit Kerja Presiden untuk Pe- laksanaan Pengawasan Pem- bangunan (UKP4),” ujar Ketua MTI Muslikh Zainal Asikin di Jakarta Media Center, Jakarta, kemarin. Muslikh mengingatkan seha- rusnya Pemprov DKI membuat langkah nyata sesuai dengan agenda yang disepakati. Ber- bagai program itu antara lain penertiban parkir badan jalan, sterilisasi jalur Trans-Jakarta, pengembalian fungsi trotoar, pembangunan park and ride, dan tiket terpadu un- tuk transportasi umum berbasis jalan serta kereta api. Namun, hanya sedikit dari agenda itu yang dijalankan. “Itu pun dilakukan seadanya. Alasannya belum ada dana,” katanya. Menurut Muslikh, hingga kini on-street parking masih marak terjadi di sejumlah kawasan. Salah satunya di Jl Gajah Mada dan Jl Hayam Wuruk. Padahal, Dishub DKI sudah berjanji menghapusnya per Juni 2011. Saat menanggapi mandeknya 17 instruksi wakil presiden, Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat menyatakan pihaknya masih menunggu laporan dari Ketua UKP4. “Mereka akan mengklarifikasi kepada Gubernur DKI atas pelaksa- naan instruksi ter- sebut. Kalau perlu, Gubernur Fauzi Bowo akan kami panggil lagi,” ujar Yopie di Istana Wapres, kemarin. Kemacetan di Jakarta memang kian parah. Kerugian akibat kemacetan itu telah mencapai sekitar Rp12,8 triliun per tahun, dalam bentuk biaya operasional kendaraan, kesehatan masyara- kat, dan kerugian waktu. (Ssr/ AO/*/X-7) AKHMAD MUSTAIN M ESKI sudah sekitar 40 hari berlalu, ti- dak ada tersangka baru dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palem- bang. KPK berkutat pada tiga tersangka yakni Sekretaris Ke- menpora Wafid Muharam, Di- rektur Marketing PT Anak Ne- geri Mindo Rosalina Manulang, dan Direktur PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris. Ketiganya ditangkap pada 22 April lalu di ruang kerja Wafid. Saat itu KPK menemukan cek bernilai Rp3,2 miliar dan sejum- lah uang lainnya. Dalam pemeriksaan Wafid berkukuh bahwa uang tersebut adalah dana talangan proyek pembangunan Wisma Atlet. Namun, Menpora Andi Mal- larangeng seusai diperiksa KPK kemarin mengatakan tidak ta- hu-menahu soal dana talangan yang diberikan PT Duta Graha Indah sebagai pemenang tender proyek tersebut. Andi mengaku, dia tidak di- lapori mengenai dana talangan itu. Lagi pula dana talangan tidak dikenal dalam peraturan atau kebijakan menteri. Penjelasan Andi tentu saja membuat Wafid terpojok. Kare- na kuasa hukum Wafid, Erman Umar, menyebutkan uang terse- but adalah dana talangan. Dana talangan biasa dipakai sebagai pengganti sementara bila APBN belum turun. Namun diakui, tidak ada dokumen resmi saat dana talangan diberikan. Saat menanggapi pengakuan Andi, Koordinator Divisi Korup- si Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menyayangkan pengakuan itu. Menurut dia, Menpora sebagai atasan langsung Wafid tidak mungkin tidak mengetahui ke- bijakan yang dilakukan bawa- hannya. “Apalagi ini soal uang untuk operasional kementerian. Masa Menpora tidak tahu.” Tim penjemput Dalam kasus dugaan suap di Kemenpora itu, nama mantan Bendahara Umum Partai Demo- krat Muhammad Nazaruddin disebut-sebut. KPK berencana memeriksa Nazaruddin pekan ini. Namun, ia telah ke Singa- pura pada Senin (23/5) sehari sebelum KPK mencekalnya. Ketua Dewan Pembina Par- tai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta DPP Par- tai Demokrat membentuk tim penjemput Nazaruddin. Sutan Bhatoegana mengaku ditunjuk sebagai ketua tim bersa- ma lima kader lainnya untuk ber- temu Nazaruddin di Singapura. Mungkin mereka berangkat hari ini (1/6) atau besok (2/6). “Kami menunggu jawaban Nazaruddin. Saya sudah meng- hubungi dan dia berjanji mem- beri tahu lokasinya di Singapu- ra. Saya tidak mau ke sana dan mencari-cari dia,” ujar Sutan saat dihubungi kemarin. Tugas tim adalah meminta Nazaruddin selekasnya pulang. “Saya akan b ilang dia, mau pulang atau jadi buron? Kalau merasa tidak bersalah, pulang dan pertanggungjawabkan. Apa enaknya jadi buron?” Dia mengatakan sering berko- munikasi dengan Nazaruddin lewat telepon dan SMS. Naza- ruddin mengaku sedang sakit dan akan memenuhi panggil- an KPK setelah sembuh. Na- mun, hingga sekarang KPK belum juga mengeluarkan surat panggilan kepada Nazaruddin. (*/X-4) [email protected] POLISI masih memperlihatkan wajah ganda dalam penegakan hukum. Di satu pihak mereka tampil si- gap, bahkan luar biasa tangkas, mengusut perkara untuk kepentingan penguasa. Sebaliknya, polisi sepertinya lemas lunglai mengusut perkara yang mengusik kepentingan elite partai berkuasa. Hanya dalam tempo singkat, kurang dari tiga hari, polisi sudah membentuk tim untuk menyelidiki SMS gelap yang antara lain isinya menohok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim itu dibentuk atas inisiatif polisi, tanpa ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya, polisi malah linglung mengusut kasus yang diadukan secara resmi dan disertai bukti-bukti yang kuat. Kini, setelah 15 bulan berlalu, polisi baru mau mengusut laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD perihal dugaan pemalsuan surat yang melibatkan Andi Nurpati, anggota Komisi Pemilihan Umum kala itu. Andi Nurpati dilaporkan ke polisi pada 12 Februari 2010 karena diduga memalsukan surat Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan calon anggota legisla- tif Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo, ke DPR RI. Padahal, surat asli Mahkamah Konstitusi menyebut calon ang- gota legislatif Partai Gerindra, Mestariyani Habie, yang berhak du- duk di Senayan. Mahkamah Konstitu- si tidak asal melapor kepada polisi. Laporan itu dibuat setelah mah- kamah melakukan in- vestigasi internal dan beberapa pelakunya sudah mengakui membuat surat palsu tersebut di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian, surat itu seolah-olah dikirimkan mela- lui faksimile Mahkamah Konstitusi. Setelah dicek Telkom, nomor faksimile itu sudah lama mati. Semula polisi mengakui tidak menerima laporan dari Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahfud MD membeberkan secara terbuka kepada publik, barulah polisi mengusutnya. Namun, mereka tetap berkukuh bahwa dalam laporan itu tidak disebutkan secara eksplisit nama Andi Nurpati. Ketidaksigapan polisi mengusut kasus itu menim- bulkan banyak tafsir. Apakah polisi takut karena Andi Nurpati kini menjadi pejabat teras partai ber- kuasa, sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Komunikasi Publik? Jika laporan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi saja diabaikan polisi, apalagi laporan masyarakat biasa. Wajah ganda penegakan hukum itu justru melang- gengkan persepi buruk publik terhadap polisi sebagai tameng kekuasaan. Ia dianggap sebagai pelindung pejabat kala sang pejabat bersengketa dengan warga. Polisi tidak maksimal tampil sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Penting untuk diingatkan, polisi jangan sampai terkecoh oleh argumentasi Andi Nurpati bahwa kasus yang menjeratnya ialah sengketa pemilu yang sudah kedaluwarsa. Itu ialah kasus pemalsuan doku- men yang kedaluwarsa setelah 12 tahun kemudian, atau pada akhir 2022. Ancaman hukumannya pun sangat jelas, yaitu lima hingga tujuh tahun dibui. Mari kita lihat apakah polisi tetap pura-pura tidak tahu terhadap kasus Andi Nurpati. Apakah polisi loyal kepada hukum atau sekrup kekuasaan? BAGI sebuah perusahaan penerbangan yang sedang terjerembap pada masalah keuang- an seperti PT Mer- pati Nusantara Airlines (MNA), seharusnya pem- belian pesawat di- lakukan sehemat mungkin. Namun, berdasarkan doku- men yang diperoleh Media Indonesia, banyak klausul di dalam paket pembelian yang membuat harga pesawat men- jadi tinggi. Salah satunya peng- adaan simulator. Satu unit alat simulasi pener- bangan (flight simulator), di da- lam paket pinjaman dari China Eximbank untuk pembelian 15 pesawat MA-60, dihargai US$13,3 juta. Mantan Wapres Jusuf Kalla mengatakan, berdasarkan per- janjian PT MNA dengan produ- sen pesawat MA-60, Xian Aircraft Ltd China, penyediaan simulator itu seharusnya gratis. “Instruksi saya ke Merpati, jangan beli simulator, toh pesawatnya cuma 15. Saya juga membaca laporan Menteri BUMN bahwa itu free of charge,” ungkap Kalla beberapa waktu lalu. Bahkan mantan Menteri Per- hubungan Jusman Syafii Djamal mengaku heran paket ini harus masuk perjanjian pembelian pesawat tersebut. Pengamat penerbangan Dudy Sudibyo menilai pembelian si- mulator itu tidak efisien karena bukan kebutuhan mutlak PT MNA. Ia mencontohkan fasili- tas simulator untuk pesawat Boeing 737 yang bisa disewa di Singapura, Jepang, dan China yang bisa menghemat biaya. “Apalagi simulator untuk MA- 60 belum tentu bisa dikomer- sialkan untuk disewakan kepa- da maskapai dari negara lain karena pengguna pesawat ini masih sedikit,” jelasnya. Namun anehnya, walau su- dah 13 pesawat beroperasi di Indonesia, simulator itu tidak pernah datang ke Tanah Air. Di- rektur Utama Merpati Sardjono Jhony mengatakan simulator itu akan tiba jika seluruh pesawat MA-60 yang dibeli dikirim. “Flight simulator itu memang masuk paket pembelian. Sesuai dengan perjanjian, setelah dua unit MA-60 itu masuk akhir Mei ini, simulator akan dikirim,” ujarnya, kemarin. Namun, Sardjono menolak menghitung untung rugi pem- belian simulator dengan alasan hal itu sudah masuk paket SLA yang disetujui pemerintah. Menurut dia, masuknya simu- lator dan pelatihan 90 pilot ke paket pembelian pesawat MA- 60 merupakan hasil renegosiasi kontrak jual beli antara Merpati dan Xian. Kedua komponen itu masuk sebagai kompensasi ber- kurangnya harga pesawat dari US$14,6 juta ke US$11,2 juta. Namun, Johny menyatakan hasil renegosiasi tersebut meru- pakan keputusan direksi terda- hulu bersama tim pemerintah. Adapun Komisaris Utama Merpati Said Didu menyatakan simulator ini dibutuhkan sesuai dengan proyeksi 25 tahun masa penggunaan MA-60. “Bisa le- bih efisien jika dibandingkan dengan mengirim pilot untuk pelatihan di China.’’ (Tim/T-2) Berita terkait hlm 4 t m a p A s b l SENGKARUT PEMBELIAN MA-60 (3-HABIS) MI/LILIEK DHARMAWAN REUTERS/THIERRY ROGE RABU, 1 JUNI 2011 | NO.11043 | TAHUN XLII | 28 HALAMAN TIKET GRATIS DJOKOVIC KE BABAK SEMIFINAL Ketika para petenis lain harus berjuang keras untuk melaju ke babak selanjutnya, Djokovic enak saja melangkah ke semifinal tanpa harus bertanding. Olahraga, Hlm 26 GAS BERACUN BISA KELUAR DARI RETAKAN Penduduk dua dusun dekat Kawah Timbang diungsikan. Jumlah warga di pengungsian mencapai 1.179 orang. Nusantara, Hlm 10 Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: [email protected] Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi @mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com EDITORIAL Kasus Andi Nurpati Ekspresi dan Daya Tarik PAUSE Silakan tanggapi Editorial ini melalui: mediaindonesia.com Mari kita lihat apakah polisi loyal kepada hukum atau sekrup kekuasaan?” TIDAK TERBIT BERKENAAN dengan peringatan Hari Kenaikan Isa Almasih yang merupakan hari libur nasional, Media Indonesia tidak terbit pada Kamis, 2 Juni 2011. Media Indonesia kembali terbit pada Jumat, 3 Juni 2011. Kepada pembaca dan relasi harap maklum. Pembaca tetap dapat mengikuti perkembangan berita dengan mengakses mediaindonesia.com. PENERBIT Klausul Siluman Bernama Simulator Andi Pojokkan Wafid JAWAB PERTANYAAN: Menpora Andi Mallarangeng menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Menpora diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games XXVI di Palembang. Menpora tidak mungkin tidak mengetahui kebijakan yang dilakukan bawahannya. DKI Gagal Lakukan Instruksi Wapres Atasi Macet MI/ADAM DWI EBET SURVEI University of British Columbia terhadap lebih dari 1.000 pria dan perempuan heteroseksual mengungkapkan perempuan tidak menyukai foto pria tersenyum. Dalam studi yang dipublikasikan di jurnal American Psychological Associa- tion itu, responden diminta menilai daya tarik seseorang dari foto mereka berdasarkan ekspresi wajah bahagia (senyum le- bar), bangga (dagu terangkat), malu (kepala tertunduk), dan netral. Hasil studi menunjukkan responden perempuan ternyata paling menyukai ekspresi malu atau bangga pada pria. (Reuters/*/X-5)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) menilai Peme-rintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta gagal menjalankan 17 langkah instruksi Wakil Presi-den (Wapres) Boediono terkait dengan penanganan kemacetan di Ibu Kota.
Hingga kini kemacetan parah di Jabodetabek tetap terjadi ka-rena Pemprov DKI tidak serius melaksanakan program yang sudah berumur 9 bulan (digelar sejak 2 September 2010) itu.
“Itu sama saja dengan pem-bangkangan terhadap instruksi wapres yang tertuang dalam
Unit Kerja Presiden untuk Pe-laksanaan Pengawasan Pem-bangunan (UKP4),” ujar Ketua
MTI Muslikh Zainal Asikin di Jakarta Media Center, Jakarta, kemarin.
Muslikh mengingatkan seha-rusnya Pemprov DKI membuat langkah nyata sesuai dengan agenda yang disepakati. Ber-bagai program itu antara lain penertiban parkir badan jalan, sterilisasi jalur Tr a n s - J a k a r t a , p e n g e m b a l i a n fungsi trotoar, p e m b a n g u n a n park and ride, dan tiket terpadu un-tuk transportasi umum berbasis jalan serta kereta api. Namun, hanya sedikit dari agenda itu yang dijalankan.
“Itu pun dilakukan seadanya. Alasannya belum ada dana,” katanya.
Menurut Muslikh, hingga kini on-street parking masih marak terjadi di sejumlah kawasan. Sa lah satunya di Jl Gajah Mada
dan Jl Hayam Wuruk. Padahal, Dishub DKI sudah berjanji menghapusnya per Juni 2011.
Saat menanggapi mandeknya 17 instruksi wakil presiden, Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat me nyatakan pihaknya masih menunggu lapor an dari Ketua UKP4.
“Mereka akan mengkla rifikasi kepada Gu bernur DKI atas pelaksa-naan instruksi ter-sebut. Kalau perlu, Gubernur Fauzi Bowo akan kami
panggil lagi,” ujar Yopie di Istana Wapres, kemarin.
Kemacetan di Jakarta memang kian parah. Kerugian akibat kemacetan itu telah mencapai sekitar Rp12,8 triliun per tahun, dalam bentuk biaya operasional kendaraan, kesehatan masyara-kat, dan kerugian waktu. (Ssr/AO/*/X-7)
AKHMAD MUSTAIN
MESKI sudah sekitar 40 hari berlalu, ti-dak ada tersangka baru dalam kasus
dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palem-bang. KPK berkutat pada tiga ter sangka yakni Sekretaris Ke-menpora Wafi d Muharam, Di-rektur Marketing PT Anak Ne-geri Mindo Rosalina Manulang, dan Direktur PT Duta Gra ha Indah Muhammad El Idris.
Ketiganya ditangkap pada 22 April lalu di ruang kerja Wafi d. Saat itu KPK menemukan cek bernilai Rp3,2 miliar dan sejum-lah uang lainnya.
Dalam pemeriksaan Wafid berkukuh bahwa uang tersebut adalah dana talangan proyek pembangunan Wisma Atlet.
Namun, Menpora Andi Mal-larangeng seusai diperiksa KPK kemarin mengatakan tidak ta-hu-menahu soal dana talangan yang diberikan PT Duta Graha Indah sebagai pemenang tender proyek tersebut.
Andi mengaku, dia tidak di-lapori me ngenai da na talangan itu. Lagi pula da na talangan tidak dikenal da lam peraturan atau kebijakan menteri.
Penjelasan Andi tentu saja membuat Wafi d terpojok. Kare-na kuasa hukum Wafi d, Erman Umar, menyebutkan uang terse-but adalah dana talangan. Dana talangan biasa dipakai sebagai pengganti sementara bila APBN belum turun. Namun diakui, tidak ada dokumen resmi saat dana talangan diberikan.
Saat menanggapi pengakuan Andi, Koordinator Divisi Korup-si Politik Indonesia Corrup tion Watch (ICW) Abdullah Dah lan menyayangkan pengakuan itu. Menurut dia, Menpo ra sebagai atasan langsung Wa fid tidak mungkin tidak me ngetahui ke-bijakan yang dilakukan bawa-hannya. “Apalagi ini soal uang untuk operasional kementerian. Masa Menpora tidak tahu.”
Tim penjemputDalam kasus dugaan suap di
Kemenpora itu, nama mantan Bendahara Umum Partai De mo-krat Muhammad Nazaruddin disebut-sebut. KPK berenca na memeriksa Nazaruddin pe kan ini. Namun, ia telah ke Singa-pura pada Senin (23/5) sehari sebelum KPK men cekalnya.
Ketua Dewan Pembina Par-tai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta DPP Par-tai Demokrat membentuk tim penjemput Nazaruddin.
Sutan Bhatoegana mengaku di tunjuk sebagai ketua tim bersa-
ma li ma kader lainnya un tuk ber-temu Nazaruddin di Singapura. Mungkin mereka be rangkat hari ini (1/6) atau besok (2/6).
“Kami menunggu jawaban Nazaruddin. Saya sudah meng-hubungi dan dia berjanji mem-beri tahu lokasinya di Singapu-ra. Saya tidak mau ke sana dan mencari-cari dia,” ujar Sutan saat dihubungi kemarin.
Tugas tim adalah meminta Nazaruddin selekas nya pulang. “Saya akan b ilang dia, mau pulang atau jadi buron? Kalau
merasa tidak bersa lah, pulang dan pertanggungjawabkan. Apa enaknya jadi bu ron?”
Dia mengatakan sering berko-mu nikasi dengan Nazaruddin lewat telepon dan SMS. Na za-rud din mengaku sedang sakit dan akan meme nuhi panggil-an KPK setelah sem buh. Na-mun, hingga sekarang KPK belum juga mengeluarkan surat panggilan kepada Nazaruddin. (*/X-4)
POLISI masih memperlihatkan wajah ganda dalam penegakan hukum. Di satu pihak mereka tampil si-gap, bahkan luar biasa tangkas, mengusut perkara untuk kepentingan penguasa. Sebaliknya, polisi sepertinya lemas lunglai mengusut perkara yang mengusik kepentingan elite partai berkuasa.
Hanya dalam tempo singkat, kurang dari tiga hari, polisi sudah membentuk tim untuk menyelidiki SMS gelap yang antara lain isinya menohok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim itu dibentuk atas inisiatif polisi, tanpa ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.
Sebaliknya, polisi malah linglung mengusut kasus yang diadukan secara resmi dan disertai bukti-bukti yang kuat. Kini, setelah 15 bulan berlalu, polisi baru mau mengusut laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD perihal dugaan pemalsuan surat yang melibatkan Andi Nurpati, anggota Komisi Pemilihan Umum kala itu.
Andi Nurpati dilaporkan ke polisi pada 12 Februari 2010 karena diduga memalsukan surat Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan calon anggota legisla-tif Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo, ke DPR RI. Padahal, surat asli Mahkamah Konstitusi menyebut calon ang-gota legislatif Partai Gerindra, Mestariyani Habie, yang berhak du-duk di Senayan.
Mahkamah Konstitu-si tidak asal melapor kepada polisi. Laporan itu di buat setelah mah-kamah melakukan in-vestigasi in ternal dan beberapa pelakunya sudah mengakui membuat surat palsu tersebut di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian, surat itu seolah-olah dikirimkan mela-lui faksimile Mahkamah Konstitusi. Setelah dicek Telkom, nomor faksimile itu sudah lama mati.
Semula polisi mengakui tidak menerima laporan dari Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahfud MD membeberkan secara terbuka kepada publik, barulah polisi mengusutnya. Namun, mereka tetap berkukuh bahwa dalam laporan itu tidak disebutkan secara eksplisit nama Andi Nur pati.
Ketidaksigapan polisi mengusut kasus itu menim-bulkan banyak tafsir. Apakah polisi takut karena Andi Nurpati kini menjadi pejabat teras partai ber-kuasa, sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Komunikasi Publik? Jika laporan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi saja diabaikan polisi, apalagi laporan masyarakat biasa.
Wajah ganda penegakan hukum itu justru melang-gengkan persepi buruk publik terhadap polisi se bagai tameng kekuasaan. Ia dianggap sebagai pe lindung pejabat kala sang pejabat bersengketa de ngan warga. Polisi tidak maksimal tampil sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.
Penting untuk diingatkan, polisi jangan sampai terkecoh oleh argumentasi Andi Nurpati bahwa kasus yang menjeratnya ialah sengketa pemilu yang sudah kedaluwarsa. Itu ialah kasus pemalsuan doku-men yang kedaluwarsa setelah 12 tahun kemudian, atau pada akhir 2022. Ancaman hukumannya pun sangat jelas, yaitu lima hingga tujuh tahun dibui.
Mari kita lihat apakah polisi tetap pura-pura tidak tahu terhadap kasus Andi Nurpati. Apakah polisi loyal kepada hukum atau sekrup kekuasaan?
BAGI sebuah p e r u s a h a a n pe nerbangan yang sedang
ter jerembap pada masalah keu ang-an seperti PT Mer-pati Nusantara Airlines (MNA), seharusnya pem-belian pesawat di-lakukan sehemat mungkin.
Namun, berdasarkan doku-men yang diperoleh Media In donesia, banyak klausul di da lam paket pembelian yang membuat harga pesawat men-jadi tinggi. Salah satunya peng-adaan simulator.
Satu unit alat simulasi pener-bangan (fl ight simulator), di da-lam paket pinjaman dari China Eximbank untuk pembelian 15 pesawat MA-60, dihargai US$13,3 juta.
Mantan Wapres Jusuf Kalla mengatakan, berdasarkan per-jan jian PT MNA dengan pro du -sen pesawat MA-60, Xian Aircraft Ltd China, penyedia an simulator itu seharusnya gra tis. “Instruksi saya ke Mer pati, ja ngan beli simulator, toh pesa watnya cuma 15. Saya ju ga membaca laporan Menteri BUMN bahwa itu free of charge,” ungkap Kalla beberapa waktu lalu.
Bahkan mantan Menteri Per-hubungan Jusman Syafi i Djamal
mengaku heran paket ini harus masuk perjanjian pembelian pesawat tersebut.
Pengamat penerbangan Dudy Sudibyo menilai pembelian si-mulator itu tidak efi sien karena bukan kebutuhan mutlak PT MNA. Ia mencontohkan fasili-tas simulator untuk pesawat Boeing 737 yang bisa disewa di Singapura, Jepang, dan China yang bisa menghemat biaya. “Apalagi simulator untuk MA-60 belum tentu bisa dikomer-sial kan untuk disewakan kepa-da maskapai dari negara lain karena pengguna pesawat ini masih sedikit,” jelasnya.
Namun anehnya, walau su-dah 13 pesawat beroperasi di
Indonesia, simulator itu tidak pernah datang ke Tanah Air. Di-rektur Utama Merpati Sardjono Jhony mengatakan simulator itu akan tiba jika seluruh pesawat MA-60 yang dibeli dikirim.
“Flight simulator itu memang masuk paket pembelian. Sesuai dengan perjanjian, setelah dua unit MA-60 itu masuk akhir Mei ini, simula tor akan dikirim,” ujarnya, ke marin.
Namun, Sardjono menolak menghitung untung rugi pem-belian simulator dengan alasan hal itu sudah masuk paket SLA yang disetujui pemerintah.
Menurut dia, masuknya simu-lator dan pelatihan 90 pilot ke paket pembelian pesawat MA-
60 merupakan hasil renegosiasi kontrak jual beli antara Merpati dan Xian. Kedua komponen itu masuk sebagai kompensasi ber-kurangnya harga pesawat dari US$14,6 juta ke US$11,2 juta.
Namun, Johny menyatakan hasil renegosiasi tersebut meru-pakan keputusan direksi terda-hulu bersama tim pemerintah.
Adapun Komisaris Utama Merpati Said Didu menyatakan simulator ini dibutuhkan sesuai dengan proyeksi 25 tahun masa penggunaan MA-60. “Bisa le-bih efi sien jika diban dingkan dengan mengirim pi lot untuk pelatihan di China.’’ (Tim/T-2)
Berita terkait hlm 4
tmapAsbl
S E N G K A R U T P E M B E L I A N M A - 6 0 ( 3 - H A B I S )
MI/LILIEK DHARMAWANREUTERS/THIERRY ROGE
RABU, 1 JUNI 2011 | NO.11043 | TAHUN XLI I | 28 HALAMAN
TIKET GRATISDJOKOVIC KE BABAK SEMIFINAL
Ketika para petenis lain harus berjuang keras untuk
melaju ke babak selanjutnya, Djokovic enak saja melangkah ke
semifinal tanpa harus bertanding.
Olahraga, Hlm 26
GAS BERACUNBISA KELUARDARI RETAKANPenduduk dua dusun dekat Kawah Timbang diungsikan. Jumlah warga di pengungsian mencapai 1.179 orang.
Nusantara, Hlm 10
Pemasangan Iklan & Customer
Service:021 5821303
No Bebas Pulsa:08001990990
e-mail:[email protected]
Rp2.900/eks(di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan(di luar P.Jawa
+ ongkos kirim)
Kirimkan tanggapanAnda atas berita ini
melalui e-mail: [email protected]
atau mediaindonesia.com
EDITORIAL
Kasus Andi Nurpati
Ekspresi dan Daya Tarik
PAUSE
Silakan tanggapiEditorial ini melalui:mediaindonesia.com
Mari kita lihat apakah
polisi loyal kepada hukum atau sekrup kekuasaan?”
TIDAK TERBIT
BERKENAAN dengan peringatan Hari Kenaikan Isa Almasih yang merupakan hari libur nasional, Media Indonesia tidak terbit pada Kamis, 2 Juni 2011. Media Indonesia kembali terbit pada Jumat, 3 Juni 2011. Kepada pembaca dan relasi harap maklum. Pembaca tetap dapat mengikuti perkembangan berita dengan mengakses mediaindonesia.com.
PENERBIT Klausul Siluman Bernama Simulator
Andi Pojokkan Wafid
JAWAB PERTANYAAN: Menpora Andi Mallarangeng menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Menpora diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games XXVI di Palembang.
Menpora tidak mungkin tidak mengetahui kebijakan yang dilakukan bawahannya.
DKI GagalLakukanInstruksiWapresAtasi Macet
MI/ADAM DWI
EBET
SURVEI University of British Columbia terhadap lebih dari 1.000 pria dan perempuan heteroseksual mengungkapkan perempuan tidak menyukai foto pria tersenyum.
Dalam studi yang dipublikasi kan di jurnal American Psychologi cal Associa-tion itu, responden diminta menilai daya tarik se seorang dari foto me reka ber dasarkan ekspresi wajah baha gia (senyum le-bar), bangga (dagu terangkat), malu (kepala tertunduk), dan netral. Hasil studi menunjukkan responden perempuan ternyata paling menyukai ekspresi malu atau bangga pada pria. (Reuters/*/X-5)
Related Documents
