REFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN …
Post on 31-Oct-2021
6 Views
Preview:
Transcript
REFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MANGGARAI, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Disusun Oleh :
APRISTO JEHALU
(13520020)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD
“APMD” YOGYAKARTA
2020
i
REFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MANGGARAI, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKRIPSI
Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
Disusun Oleh :
APRISTO JEHALU
(13520020)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD
“APMD” YOGYAKARTA
2020
ii
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu
Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
Pada Hari : Senin
Tanggal : 04 Mei 2020
Pukul : 12 : 00 - Selesai
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta
Tim Penguji
1. Ketua Pembimbing Skripsi : Gregorius Sahdan, S.IP.,MA ____________
2. Penguji I : Dr. R Widodo Triputro., M,Si ____________
3. Penguji II : Dr. Guno Tri Tjahjoko ____________
Mengetahui Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
(Gregorius Sahdan, S.IP.,MA)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD
“APMD” YOGYAKARTA
2020
iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : APRISTO JEHALU
Nim : 13520020
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Reformasi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman
Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk
mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa STPMD “APMD” maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan,
rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa
bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber
penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah
diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
iv
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau
dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah
dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti
ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia
menerima sanksi akademik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah
Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
Yogyakarta, 5 Juni 2020
APRISTO JEHALU
v
MOTTO
“HIDUP ADALAH KUMPULAN KEYAKINAN DAN PERJUANGAN”
(Habiburrahman El-Shirazy)
“SERAHKANLAH PERBUATANMU KEPADA TUHAN, MAKA
TERLAKSANALAH SEGALA RENCANAMU”
(Amsal 16:3)
“DIBERKATILAH ORANG YANG MENGANDALKAN TUHAN, YANG
MENARUH HARAPANNYA KEPADA TUHAN”
(Yeremia 17:7)
“SEGALA PERKARA DAPAT KUTANGGUNG DI DALAM DIA YANG
MEMBERI KEKUATAN KEPADAKU”
(Filipi 4:13)
“HAI ANAKKU, DENGARKANLAH DIDIKAN AYAHMU, DAN JANGAN
MENYIA-NYIAKAN AJARAN IBUMU”
(Amsal 1:8)
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya dalam hasil penelitian ini saya persembahkan untuk :
1. Allah Bapa di dalam Surga, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus Kristus yang telah
mencurahkan Roh Kudus-Nya serta selalu membimbing dan memberkati setiap
langkah dalam perjalanan hidup saya.
2. Terima kasih untuk kedua orang tua saya Bapak (Mikael Halu) dan Mama
(Yustina Karolina Srifatima). Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya
selama ini yang telah membesarkan saya, mendoakan saya setiap hari dan
membiayai semua kebutuhan hidup saya. Mungkin ini adalah salah satu karya
persembahan dari saya untuk sedikit membuat bangga Bapak dan Mama di
rumah.
3. Seluruh keluarga yang telah memberi saya semangat sehingga saya dapat
menyelesaikan tugas ahir ini dengan lancar yang tidak bisa saya sebutkan satu
per satu, Saya ucapkan terimakasih yang
4. Saudara dan saudari saya di Jogja; Enjeluis, kaka Rilan, Filmon, Arson, Wili,
Alen, Andre, serta saudara dan saudari saya yang tidak bisa saya sebutrkan satu
per satu.
5. Teman-teman saya di Jogja; Fandy, Even, Doba, Adi, Ari, Alan serta teman-
teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih atas
dukungannnya.
vii
6. My Love Maya Karitas yang sudah selesai lebih dulu menempuh pendidikan di
Yogyakarta. Terima kasih sudah selalu memberi saya semangat dan dorongan
untuk tetap fokus menyelesaikan pendidikan. Terimakasih juga sudah menjadi
tempat curahan hati saya selama ini, semoga Tuhan Yesus selalu menyertai
setiap langka dalam hidup-mu.
7. Teman-teman PLAKAT dan IKAMAYA.
8. Amang Gode yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak dan Ibu kost yang sudah menyediakan tempat tinggal yang nyaman bagi
saya selama hampir 7 tahun tinggal di Yogyakarta.
10. Teman-teman kos; Ady, Rolo, Andre, Yodi.
11. Teman-teman KKN, khususnya kelompok 16 Dayakan Kulon; Romy, Bracan,
Reno, Resno, Apong dan Septi. Terima kasih atas kerja sama dan
kebersamaannya selama 50+1 harinya.
12. Pak Dukuh Dayakan Kulon Bapak Sumadi dan Ibu Dukuh Dayakan Kulon,
Resti, Gale , Bayu, Faizal, Bang Heri, mas Katek dan semua warga Padukuhan
Dayakan Kulonyang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah
menerima saya dan teman-teman kelompok selama KKN.
viii
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan
rahmat dan berkatnya, sehingga dengan kasihnya yang Agung penulis dapat
menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “REFORMASI PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MANGGARAI,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”. Tugas akhir skripsi ini disusun sebagai
salah satu persyaratan akademik untuk menempuh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan
pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak
kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun
susunan bahasa. Sehingga dapat menjadi bahan pelajaran bagi penulis untuk terus
meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agar menjadi lebih baik dikemudian
hari.
Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini, tanpa
bantuan dari pihak lain maka tidak akan berjalan dengan baik. Bantuan dan
dukungan yang telah diberikan oleh banyak pihak berupa bimbingan, saran, nasihat,
serta dukungan moril maupun materil sangat membantu penulis dalam proses
penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
ix
1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta.
3. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A, selaku Dosen Pembimbing yang telah
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan pengarahan dan
bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Analius Giawa, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan motivasinya selama
ini.
5. Bapak/ibu dosen yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya dosen
Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
“APMD” Yogyakarta.
6. Seluruh staf dan karyawan-karyawati Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa “APMD” Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik DIY.
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Manggarai.
x
10. Kepala serta seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah yang telah memberikan informasi dan data yang berkaitan
dengan penelitian.
11. Masyarakat yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara
12. Teman-teman mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta angkatan 2015 yang
telah banyak membantu.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu dan menyelesaikan skripsi ini.
Dengan hati yang tulus dan ikhlas semoga Tuhan membalas semua amal
kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga terselesainya penulisan
skripsi ini. Amin.
Akhir kata, besar harapan penulis agar karya yang tak seberapa ini dapat
berguna bagi semua orang, serta dapat memberikan sedikit sumbangan ilmu dalam
hasil penelitian ini.
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN
MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 10
C. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 10
D. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 10
E. Kerangka Konseptual ..................................................................................... 11
1. Birokrasi .................................................................................................... 11
2. Pelayanan Publik ....................................................................................... 19
3. Reformasi Pelayanan Publik ..................................................................... 23
F. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................. 27
G. Metode Penelitian ......................................................................................... 27
xii
1. Jenis Penelitian .......................................................................................... 27
2. Unit Analisis .............................................................................................. 29
3. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 34
4. Teknik Analisis Data ................................................................................. 35
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Kabupaten Manggarai ................................................................................... 34
1. Kondisi Geografis Kabupaten Manggarai ................................................. 34
2. Kondisi Demografis Kabupaten Manggarai .............................................. 36
3. Birokrat di Kabupaten Manggarai ............................................................. 39
B. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan
Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai ............................................................. 42
1. Kepala Dinas ............................................................................................. 44
2. Sekretariat Dinas ....................................................................................... 45
3. Bidang Penanaman Modal ........................................................................ 45
4. Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu ....................................... 46
5. Bidang Pelatihan dan Perluasan kesempatan Kerja .................................. 50
6. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja .......................................................... 51
7. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ...................................................... 52
C. Pelayanan Publik di Kabupaten Manggarai ................................................... 53
BAB III HASIL PENELITIAN
A. Kemudahan dalam melakukan Pelayanan Publik ......................................... 56
B. Keefektifan dalam melakukan pelayanan publik ......................................... 63
xiii
C. Hambatan dalam melakukan pelayanan publik............................................ 65
D. Keuntungan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan .......... 68
E. Upaya meningkatkan pelayanan publik ....................................................... 70
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan .................................................................................................... 72
B. Saran .............................................................................................................. 73
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 74
LAMPIRAN .......................................................................................................... 77
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel I.1. Profil Lengkap Informan ...................................................................... 30
Tabel II.1. Penggunaan Tanah di Kabupaten Manggarai ..................................... 35
Tabel II.2. Penduduk Kabupaten Manggarai Berdasarkan Jenis Kelamin............ 37
Tabel II.3. Penduduk Kabupaten Manggarai Berdasarkan Usia Produktif .......... 37
Tabel II.4. Penduduk Kabupaten Manggarai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 39
Tabel II.5. ASN Kabupaten Manggarai Berdasarkan Jenis Kelamin.................... 40
Tabel II.6. ASN Kabupaten Manggarai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........... 40
Tabel II.7. ASN Kabupaten Manggarai Berdasarkan Golongan........................... 41
Tabel II.8. Eselon di Kabupaten Manggarai ........................................................ 41
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar II.1. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Manggarai ................................................................... 43
xvi
INTISARI
Pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan termasuk di Kabupaten
Manggarai selama ini dikenal sangat birokratis, pelayanan bertele-tele, persyaratan
dan prosedur berbelit-belit, karenanya perlu di reformasi. Tujuan penelitian ini
untuk menggambarkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik di Dinas
Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT.
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif
dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian memperlihatkan: (1) Dalam hal pelayanan publik
khususnya pelayanan perijinan, masyarakat mendapatkan berbagai kemudahan,
seperti adanya kepastian atas waktu pelayanan, lalu prosedur dan persyaratan
sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. (2)
Pelayanan perijinan menjadi lebih efektif karena ditangani secara terpadu oleh satu
instansi saja dan dilakukan secara komputerisasi. (3) Salah satu hambatan dalam
pelayanan perijinan ini adalah masih adanya mentalitas sebagian oknum petugas
dan masyarakat yang berkolusi. (4) Pelayanan perijinan yang diberikan instansi ini
menguntungkan masyarakat karena ada kepastian atas jangka waktu pelayanan,
juga atas tarif dan cara pembayarannya. (5) Pelayanan perijinan ini bisa lebih baik
lagi bila ada sosialisasi aturan yg lebih masif.
Kata-kata kunci : Reformasi birokrasi, pelayanan publik, pelayanan perijinan
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat (public services) dalam berbagai aspek. Artinya untuk semua
pelayanan publik yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban
menyediakan pelayanan publik yang baik, dalam arti pelayanan yang berkualitas
dan mudah diakses masyarakat. Setiap warga negara mempunyai hak mendapatkan
pelayanan yang memadai dari negara dan aparaturnya. Persoalannya, sampai saat
ini dari berbagai survei yang dilaksanakan diketahui kalau kualitas pelayanan
publik yang diperoleh masyarakat masih rendah, masih jauh dari yang diidealkan
(Masdar, 2009).
Menurut Harjosoekarto (2011 : 26) setidaknya ada dua faktor penyebab
rendahnya layanan publik di Indonesia. Pertama, faktor birokrasi sebagai pelaku
pelayanan dan Kedua, faktor standar pelayanan publik yang masih jauh dari yang
diidealkan. Berkaitan dengan birokrasi, Harjosoekarto memperlihatkan kalau
hampir di semua lembaga pemerintahan di Indonesia baik di pusat maupun di
daerah, pada semua jenjang dan jenis masih menerapkan struktur birokrasi yang
panjang, gemuk dan berbelit-belit. Akibatnya setiap urusan yang ditangani oleh
lembaga pelayanan publik selalu memakan waktu yang lama dan biaya yang
2
banyak, atau dengan kata lain tidak efektif dan efisien. Hal ini diperburuk oleh
mentalitas mayoritas birokrasi di Indonesia yang masih feodalistik, yang lebih
suka menunggu dilayani oleh masyarakat dan bukannya melayani masyarakat.
Tambahan lagi dengan sistem penggajian yang dianggap belum memadai, sering
kali menjadi pemicu bagi kebanyakan birokrat untuk menjalankan aksi
“mempersulit urusan” masyarakat yang dilayani sekedar untuk menambah
pemasukan dari uang “pelancar urusan”.
Selanjutnya berkaitan dengan ketiadaan standardisasi pelayanan publik
yang ideal, menurut Harjosoekarto hal ini ikut mempengaruhi cara birokrasi
memberikan pelayanan publik. Sejauh ini hampir setiap institusi pelayanan publik
kadang membuat peraturan atau pedoman pelayanan publik sendiri sesuai selera
masing-masing. Akibatnya kualitas pelayanan publik akan sangat beragam, dan
sayangnya semua kebanyakan di bawah standard.
Sesungguhnya beberapa tahun ter ahir pemerintah sedang berupaya
mereformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini pertama kali dijadikan agenda
nasional pada zaman pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan
menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain
Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan Presiden ini mengamanatkan agar
disusun suatu Road Map reformasi birokrasi setiap lima tahunan. Road Map
tersebut sebagai tolak ukur untuk memantau sejauh mana perkembangan
pelaksanaan reformasi birokrasi baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
3
Sesuai tuntutan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 diatas, maka
selama 10 tahun ini (2010-2019) telah diterbitkan dua Road Map Reformasi
Birokrasi. Pertama, tahun 2010, pemerintah melalui Men-PAN menerbitkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014.
Kedua, tahun 2015 pemerintah, melalui Men-PAN menerbitkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.
Hal ini menunjukan sebetulnya sudah lama muncul kesadaran bahwa
birokrasi pemerintahan di Indonesia selama ini bermasalah, sehingga harus
direformasi. NKRI sudah sekian tahun melaksanakan reformasi birokrasi, sehingga
perlu dievaluasi apakah telah berhasil atau belum, apa yang telah berhasil
direformasi, apa yang belum,dan sejauh mana perubahan tersebut berdampak pada
pelayanan publik. Reformasi birokrasi yang diadakan selama ini belum
membuahkan hasil seperti yang diharapkan sehingga pemerintah tetap berupaya
untuk mereformasi birokrasi.
Hasil evaluasi Men-PAN dan Reformasi Birokrasi (2015) memperlihatkan
bahwa pelaksanan reformasi birokrasi selama peridode 2010-2014, masih
menyisakan banyak masalah yang perlu diselesaikan melalui reformasi birokrasi
tahap selanjutnya. Permasalahan yang dimaksud meliputi: (a) birokrasi belum
sepenuhnya bersih dan akuntabel, (b) birokrasi belum efektif dan efisien, dan (c)
4
pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan. (Men-PAN dan
Reformasi Birokrasi RI, 2015).
Birokrasi yang belum bersih dan akuntabel, dapat dilihat pada rendahnya
komitmen pimpinan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan
penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang
bersih dan bebas KKN. Selain itu, manajemen kinerja masih belum sepenuhnya
diterapkan dan manajemen pembangunan nasional belum berjalan secara optimal.
Birokrasi yang belum efektif dan efisien, ditandai oleh tata kelola
pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan, lemahnya penegakan
hukum, kelembagaan pemerintah masih belum efektif, dan penerapan e-goverment
belum berjalan efektif dan efisien. Selain itu, masih terjadi inefisiensi penggunaan
anggaran dan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu
mendorong kinerja birokrasi.
Selanjutnya berkaitan dengan pelayanan publik yang belum memiliki
kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari pelayanan perijinan masih belum
berjalan efektif dan efisien, dan praktek pungli (pemungutan liar) dalam pelayanan
perijinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi. Selain itu
praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik
Namun mengingat reformasi birokrasi masih terus berjalan, bahkan akan
diteruskan pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sukses
tidaknya upaya reformasi birokrasi tersebut masih perlu dievaluasi, apa yang
5
sudah dicapai, apa yang belum dicapai. Namun keberhasilan reformasi birokrasi
tersebut harus tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara kepada
rakyatnya melalui aparatnya, baik di pusat maupun di daerah agar rakyatnya
mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks daerah, keberadaan
para pegawai di daerah sebagai birokrasi daerah sangatlah sentral. Pentingnya
keberadaan birokrasi di daerah karena merekalah unsur perencana sekaligus
pelaksana pembangunan di daerah. Birokrasi di daerah inilah yang berperan
merencanakan program pembangunan di daerah, melaksanakannya, mengontrol
dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut. Birokrasi ini pula yang
memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat merespons program-
program pembangunan yang dilaksanakan secara memadai (Masdar, 2009).
Masdar (2009) menyebutkan tiga tugas pokok birokrasi. Pertama, birokrasi
bertugas memberikan pelayanan umum (public services) yang bersifat rutin
kepada masyarakat dalam berbagai bidang seperti perijinan, perlindungan,
pendidikan, kesehatan, dan layanan-layanan lainnya. Kedua, birokrasi
berkewajiban memberikan atau melakukan upaya pemberdayaan (empowerment)
terhadap masyarakat. Tujuannya agar tercapai kehidupan yang lebih baik.
Birokrasi melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan
modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan dan pembimbingan
terhadap masyarakat agar dapat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan
6
pembangunan. Ketiga, birokrasi berkewajiban menyelenggarakan pembangunan
(development) untuk kepentingan masyarakat, dalam segala bidang.
Hal ini menunjukan birokrasi sangat berperan dalam pelayanan publik.
Namun selama ini belum optimal karena birokrasi yang ada belum bisa
memberikan pelayanan publik yang memuaskan. Untuk bisa memberikan
pelayanan publik yang memuaskan maka birokrasi yang ada perlu direformasi.
Kabupaten Manggarai sebagai salah satu kabupaten dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) otomatis harus tunduk dan patuh pada
ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dalam NKRI. Ketika Presiden
SBY mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, sebagai bagian dari NKRI Kabupaten
Manggarai berkewajiban melaksanakan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya.
Biasanya agar lebih operasional setiap daerah mengaturnya lebih lanjut melalui
peraturan daerah.
Persoalannya tidak semua daerah memiliki tingkat kesiapan yang sama
untuk melaksanakan peraturan peraturan yang lebih di atasnya. Sebagai contoh
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) baru mengeluarkan pengaturan lebih lanjut
tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 2013. Dalam hal ini mengeluarkan Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2013 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2017. Pemerintah daerah Kabupaten
Manggarai bahkan sampai sekarang belum juga mengeluarkan peraturan daerah
tentang grand desain reformasi birokrasi di wilayah tersebut.
7
Namun melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD tersebut telah diatur bahwa RPJMD ini harus
menjadi pedoman dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan
pembangunan daerah. Selain itu RPJMD juga harus dijadikan pedoman dalam
penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Renja PD), dan sebagainya.
Menurut RPJMD tersebut, dalam hal tata kelola birokrasi belum baik dan
bersih, dalam arti birokrasinya belum bersih dan akuntabel, birokrasinya belum
efektif dan efisien, dan kualitas pelayanan publik masih jauh dari ideal. Beberapa
indikatornya antara lain: (1) kurangnya pertisipasi masyarakat dalam penetapan
kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah, (2) kurang profesionalnya
aparatur pemerintah, (3) masih lemahnya penegakan hukum, (4) lemahnya
kapasitas birokrasi daerah, (5) kurang transparansi dan akses masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik, (6) belum efektifnya
analisis perencanaan, kebutuhan dan pengadaan pegawai, dan (7) belum ada SOP
yang mengatur standar pelayanan aparatur daerah.
Dalam hal ini akan ditelah sejauh mana telah dilaksanakan reorganisasi dan
restrukturisasi birokrasi pemerintah agar lebih profesional berdasarkan kebutuhan
nyata daerah, ramping, hirarki yang pendek, bersifat fleksiel dan adaptif dan
terdesentralisasi kewenangannya dengan menerapkan manajemen yang baik,
sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik, efektif dan efisien. Selain itu,
8
meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pendorong pembangunan,
menciptakan aparatur yang berkualitas, bersih, berwibawa serta bertanggung
jawab dalam melaksanakan pembangunan.
Hal ini menunjukan Pemda Kabupaten Manggarai sesungguhnya sudah
melaksanakan reformasi birokrasi mulai tahun 2016, yaitu terhitung sejak
reformasi birokrasi ditetapkan sebagai salah satu program kerja pemerintah daerah
Kabupaten Manggarai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021. Dalam pelaksanaan
dari RPJMD tersebut selama beberapa tahun ini akan dievaluasi apakah telah
dilaksanakan secara efektif dan efisien, apakah telah menerapkan manajemen
kinerja atau belum, apakah pelayanan publik telah dilaksanakan secara cepat, tepat
dan tidak tumpang tindih, kalua belum dilaksanakan penyebabnya apa, kalua
sudah dilaksanakan apa hasilnya. Lalu kemudian akan ditelaah dampak dari
reformasi birokrasi tersebut terhadap pelaksanaan pelayanan publik.
Hasil penelitian Eritz (http://www.marjinnews.com, 16 Juni 2018)
memperlihatkan kalau pelayanan publik di Kabupaten Manggarai masih buruk,
menghabiskan waktu yang panjang dan biaya yang besar, belum efektif dan
efisien. Hal ini karena birokrasi yang ada tidak mempunyai inisiatif, ada yang
pungli dan kebijakannya lebih sering tidak transparan. Sering tidak jelas siapa
yang bertanggung jawab.
9
Hal ini didukung oleh hasil survei oleh Ombudsman RI Perwakilan NTT.
Hasil survei yang dilakukan secara serentak di berbagai kabupaten/kota se-NTT
pada bulan Mei-Juni 2018 memperlihatkan belum adanya kabupaten/kota yang
masuk zona hijau atau zona nyaman dalam hal pelayanan publik. Semua masih
zona merah atau zona tidak nyaman.
Hal ini menunjukkan Kabupaten Manggarai masih memerlukan reformasi
birokrasi. Reformasi birokrasi ini sangat diperlukan untuk memperkuat pelayanan
publik di kabupaten tersebut. Tanpa reformasi birokrasi akan susah dicapai
pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Reformasi birokrasi pada tingkat kabupaten masih sangat luas, peneliti
dengan segala keterbatasan terutama kapasitas ilmu tidak memungkinkan untuk
membahas semuanya. Oleh karena itu peneliti membatasi pada Dinas Penanaman
Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten
Manggarai khususnya dalam hal pelayanan perijinan. Masalah pelayanan perijinan
ini sangat strategis, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai telah menerbitkan
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman
Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten
Manggarai. Hal ini menunjukkan hal itu sangat penting dan menjadi perhatian
pemerintah daerah. Oleh karena itu melalui pelayanan perijinan ini dapat ditelaah
bagaimana reformasi birokrasi itu dilaksanakan dan bagaimana pengaruhnya
terhadap pelayanan publik khususnya dalam hal pelayanan perijinan tersebut. Atas
10
dasar pertimbangan tersebut maka judul penelitian yang diajukan adalah
“Reformasi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa
Tenggara Timur”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah seperti di atas maka rumusan
masalahnya sebagai adalah : “Bagaimanakah pelaksanaan reformasi pelayanan
publik pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan
Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur?”
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pelaksanaan reformasi pelayanan
publik pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Pemda Kabupaten Manggarai
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam
mengevaluasi pelaksanaan reformasi pelayanan publik pada Dinas Penanaman
Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten
Manggarai.
2. Bagi STPMD “APMD” Yogyakarta
11
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan di
perpustakaan kampus, selain itu dapat dijadikan data awal untuk penelitian
lebih lanjut.
3. Bagi Peneliti
Melalui aktivitas penelitian ini, peneliti dapat belajar melakukan
penelitian secara ilmiah.
E. Kerangka Konseptual
1. Birokrasi.
Secara garis besar birokrasi di Indonesia merujuk pada konsep
Weberian, antara lain : pengembangan birokrasi pemerintahan diarahkan pada
upaya mendudukkan secara legal formal para pegawai dan pejabat birokrasi
Negara pada peraturan-peraturan yang dibuat secara hirarkhis, sumber
kewenangan berasal dari status yang terkait dengan jabatan Peter M Blau
(2012, dalam Galus, 2014 : 591). Dari prinsip ini maka ada kecendrungan
mereka melakukan tindakan berdasarkan peraturan yang sangat ketat,
pengembangan pelayanan publik yang sangat ketat dan berorientasi pada
penumpukan kekuasaan negara diatas masyarakat. Meskipun tidak menutup
kemungkinan bahwa birokrasi tidak hanya dipengaruhi oleh ideal type dari
Weber yang bersifat rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya
paternalis/ feodal dari masyarakat Indonesia.
Gejala lain yang dapat diamati dari birokrasi ini meliputi :
kepercayaan yang berlebihan terhadap persyaratan administrasi (prosedur),
12
kurangnya inisiatif, kelambanan dalam berbagai urusan, banya formalitas dan
duplikasi pekerjaan. Menurut Douglas M. Fox (2006, dalam Galus, 2014 :
592) beberapa kelemahan manifestasi birokrasi : (1) kecendrungan ke arah
isolasi atau menolak kerjasama, (2) kecendrungan pada kebencian tanggung
jawab, (3) tingkat pelayanan rendah, (4) hilangnya kepribadian dan
kemanusiaan. Kondisi yang digambarkan Fox ini nampaknya masih melekat
pada birokrasi di Indonesia juga. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya
inovasi, yaitu takut menghadapi perubahan karena kemungkinan akan
mempengaruhi kedudukan, tingkat akuntabilitas rendah, dan pelayanan
kurang baik (Galus, 2014 : 592).
Pemerintah memberlakukan hukum, peraturan-peraturan secara
formal, dalam arti sesuatu dianggap penting apabila memenuhi prosedur
walaupun sebetulnya tidak produktif. Struktur administrasi birokrasi cendrung
terpusat. Dalam beberapa hal perubahan-perubahan struktural tidak pada akar
atau intinya dan tidak mengubah status quo sistem lama. Suatu sistem yang
sangat tidak kondusif bagi pelayanan publik yang memuaskan.
Lingkungan operasional aktivitas pemerintahan yang dipengaruhi oleh
kondisi global berakibat pada menggelindingnya berbagai aktivitas
masyarakat dalam wujud yang lebih kompleks dengan eskalasi yang semakin
meruncing, sementara kemampuan yang dimiliki aparat birokrasi belum
meningkat seiring dengan peningkatan kompleksitas kepentingan, keinginan
dan aktivitas masyarakat tersebut, yang pada titik tertentu berdampak pada
13
kurang memadainya fungsi dan peran yang dijalankan oleh birokrasi itu
sendiri.
Penyebab utama terjadinya krisis birokrasi adalah pengaruh
globalisasi, yang mampu mengubah lingkungan organisasi dan meningkatnya
ketidakjelasan sistem pemerintahan yang dijalankan apakah desentralisasi,
sentralisasi atau campuran setengah sentralisasi dan setengah desentralisasi.
Erlina Hasan (2013 : 36) menyebutkan bahwa kesalahan atau
penyimpangan yang dilakukan birokrasi dapat digolongkan atas : (1)
kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan birokrat dalam aspek umum.
Dalam hal ini menyangkut kesalahan dalam hal-hal yang bersifat umum, yaitu
segala hal terkait dengan kepemilikan pribadi yang berwujud, kesalahan
dalam bentuk yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan
tingkat kenyamanan, kesejahteraan serta aktivitas publik atau merusak hal
milik publik. (2) kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan birokrat dalam
aspek marijinal. Dalam hal ini menyangkut kesalahan pada bagian pinggir
atau peringkat bawah dari rangkaian aktivitas birokrasi. (3) kesalahan dan
penyimpangan yang dilakukan birokrat dalam aspek artikulasi. Dalam hal ini
menyangkut kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari kelalaian kordinasi
atau penyesuaian timbal balik antara kebutuhan dan ketersediaan.
Ketersediaan data, bahan dan kebutuhan dari pemerintah memang sering tidak
singkron. Artinya banyak kebutuhan user yang tidak dapat terpenuhi tepat
waktu sesuai permintaan. (4) kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan
14
birokrat dalam aspek kontrol. Kesalahan dalam aspek kontrol ini merupakan
konsekuensi dari adanya kesalahan artikulasi. Dalam bahaya menghadapi
lingkungan yang serba tidak menentu, untuk itu birokrasi harus menggunakan
mekanisme yang bersifat defensif, persuasif dan situasional, bahkan ada yang
bersifat kasuistis guna mengawasi publiknya atau user-nya. Kesalahan dari
aspek kontrol timbul ketika birokrasi melakukan pengawasan terhadap
pelayanan yang diberikan.
Ben S Galus (2014 : 592-293) mengidentifikasi beberapa penyakit
birokrasi di Indonesia, antara lain : (1) penyalagunaan wewenang (abuse of
power), mengaburkan masalah, menerima sogok/upeti, kecendrungan
mempertahankan status quo, empire building, kurang koordinasi, bermental
feodalisme, berorientasi vertikal, takut pada perubahan/inovasi/resiko, tidak
inovatif dan pandai mengelabuhi. (2) sebagai akibat rendahnya
keterampilan/pengetahuan dan gagasan para pelaksana, antara lain :
ketidaktelitian, bekerja asal jadi, miskin perencanaan, bekerja tidak
berdasarkan sasaran, cepat puas, pikirannya mandek, countra produktif, mutu
hasil pekerjaan rendah, tidak cekatan, imkompetensi, melakukan kegiatan
yang tidak relevan, sikap ragu-ragu, stagnasi, kolusi, kurang membaca, miskin
ide/gagasan, mengerjakan koposisi.
Lalu (3) menyangkut tindakan melanggar norma hukum dan
perundang-undangan yang dilakukan oleh anggota birokrasi itu sendiri,
meliputi : korupsi, ketidak jujuran, menyuap, uang semir, kontrakfiktif,
15
sabotase, pencurian dan pemaksaan. (4) menyangkut perilaku birokrat berupa,
tindakan sewenang-wenangan, adigang-adigung, mbalelo, pura-pura sibuk,
pemaksaan (coersive) pressure, konspirasi, dramatisasi, kaku, tidak peka,
pamrih, kasak-kusuk, gengsi dan cara kerja yang berbelit-belit. (5) sebagai
akibat situasi internal, antara lain : penetapan sasaran yang tidak tepat,
mengalokasikan anggaran tidak pada tempatnya, eksploitasi, ekstorsi, tidak
tanggap, disguishe unemployment, imbalan yang tidak memadai, kinerja
rendah, miskomunikasi, misinformasi, irihati, sukuisme, klobotisme,
parokialisme, primordialisme.
Hal ini sama seperti identifikasi masalah yang menjadi dasar Presiden
SBY mengeluarkan Grand Design Reformasi Birokrasi, yaitu : (1) organisasi
pemerintahan belum tapat fungsi dan tepat ukuran, (2) berbagai peraturan
perundang-undangan di bidang aparatur negara ada yang tumpang tindih,
tidak konsisten, tidak jelas dan multitafsir dan banyak juga peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dengan dinamika perubahan
penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat. (3) masih adanya
praktik penyimpangan dan penyalagunaan wewenang dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
Tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah
yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi,
bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahterah,
16
berdedikasi, dan memegang nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Sasaran dari reformasi birokrasi ini : (1) terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, (2) meningkatnya kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat, dan (3) meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi.
Menurut Ben S Galus (2014 : 594-595) upaya reformasi birokrasi
diarahkan untuk hal-hal berikut. Pertama, mereduksi ketidakpastian dalam
sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan cara menciptakan suatu sistem
social yang terencana secara komperhensif, filosofi dan akuntabel untuk
memperbaiki manajemen pemerintahan dimana konformitas ideologi lebih
dipertegas dan kesalahan artikulasi dihapus secara berkeseimbangan dan
sistematis serta perbaikan terhadap konsekuensi semua kesalahan dengan
pendekatan yang bersifat korektif- inovatif yang diarahkan pada kebutuhan
individu aparatur birokrasi dan dengan memberdayakan aparatur birokrasi
sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik. Sedangkan untuk sistem
birokrasi perlu memikirkan kebutuhan organisasi dengan membantu
mengatasi konsekuensi kesalahan yang tidak dapat diramalkan.
Mendistribusikan semua urusan pada level bawah merupakan cara efektif
untuk meminimalkan kesalahan dan mengontrol penyelewengan birokrasi.
Kedua, mereduksi ketidakpastian dalam birokrasi dengan cara
menghilangkan kompleksitas dan mengadopsi teknologi yang lebih sederhana,
pada sumberdaya manusia yang berkualitas, canggih teknologi, mereduksi
17
standar kehidupan ketingkat yang lebih cermat dan pembentukan unit-unit
produksi dan pembelajaran yang lebih mengedepankan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia ketimbang sumberdaya lainnya secara lebih rinci, cermat
dan akurat.
Ketiga, mereduksi ketidakpastian dalam birokrasi dengan menciptakan
institusi yang mampu mengoreksi dan mendorong tumbuh kembangnya
perbaikan atas semua kesalahan birokrasi.
Menurut Effendi (2006 : 153) beberapa upaya reformasi birokrasi yang
dapat dilakukan meliputi : Pertama, menciptakan organisasi yang lebih
bersifat organis adaptif, yaitu organisasi yang lebih terbuka terhadap gagasan
peningkatan kapasitas, serta mampu melaksanakannya. Disamping itu
mempunyai pola hubungan yang lebih longgar dan terbuka terhadap pengaruh
luar. Organisasi pemerintah harus di imbangi dengan bercirikan ramping,
struktur dan prosedur lebih simpel sehingga tidak menjadikan urusan dengan
birokrasi punya kesan berbelit-belit. Ciri organisasi birokrasi yang modern
harus cepat, tepat, akurat dengan mempertahankan kualitas (quality), biaya
(cost), dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
Kedua, untuk meningkatkan kinerja birokrasi dilakukan dengan
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia birokrasi agar profesional melalui
pendidikan dan pelatihan pegawai. Pendidikan dan pelatihan diperbaiki
mentalnya serta diperluas jangkauan, menitikberatkan pada pembinaan moral
disamping tingkat keterampilan sehingga menjadikan anggota birokrasi lebih
18
tinggi mutu kerjanya dan moralnya serta tanggap menyerap perkembangan
tuntutan masyarakat terhadap pelayanan. Bidang tugas kepegawaian dan
pendidikan dan latihan harus mampu membuat perencanaan baik dalam
jumlah tenaga kerja maupun kualitas dan kualifikasi yang diperlukan.
Ketiga, upaya reformasi birokrasi harus diarahkan agar birokrasi harus
dapat melaksanakan fungsi Empowering (pemberdayaan), menciptakan iklim
agar anggota-anggota masyarakat dapat mengembangkan baik potensi
sosial,intelektual mental spiritual maupun fisiknya secara optimal. Selain itu,
perlu refungsionalisasi birokrasi sebagai mediating agent untuk menjembatani
civil society yang mencerminkan kepentingan khusus dengan the state yang
menciptakan general interest. Lalu harus ada mekanisme kontrol oleh rakyat
baik secara langsung maupun lewat lembaga, dalam hal ini rakyat merasa
perlu dilindungi.
Hal ini menunjukan pentingnya reformasi birokrasi, birokrasi perlu
diterstrukturisasi kembali. Dalam arti birokrasi harus bekerja berdasarkan
sistem, harus ada visi dan misi yang jelas, harus ada reward dan punishment,
dan setiap pegawai negeri harus berprinsip menjadikan moral sebagai garda
terdepan. Tujuannya agar birokrasi sebagai pelayan publik menjadi maju dan
meletakan birokrasi itu dalam tata pelayanan yang efisien dan efektif,
sehingga pada ahirnya birokrasi menjadi kebanggaan masyarakat (Galus, 2014
: 593).
19
2. Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh Negara
kepada rakyatnya melalui aparatnya, baik di Pusat maupun Daerah agar
rakyatnya mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Hal ini tidak lepas
karena salah satu fungsi pemerintah dalam negara demokratis adalah fungsi
pelayanan umum (public services). Maksudnya, keberadaan pemerintah dalam
hal ini adalah melayani kepentingan warganya sehingga terwujud masyarakat
adil dan makmur secara politik dan masyarakat sejahtera secara ekonomi
(Manan, 2012). Oleh karena itu setiap pemerintahan idealnya meletakan
fungsi pelayanan umum dan kesejahteraan umum sebagai visi dan misinya.
Keberadaan para pegawai daerah sebagai birokrasi daerah sangatlah
sentral. Pentingnya birokrasi di daerah karena merekalah unsur perencanaan
sekaligus pelaksana pembangunan di daerah. Birokrasi di daerah inilah yang
berperan merencanakan program pembangunan, melaksanakan program
tersebut, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.
Birokrasi ini pulalah yang berperan memfasilitasi upaya pemberdayaan
masyarakat agar dapat merespon program-program pembangunan yang
dilaksanakan dengan memadai (Masdar,2009 : 35).
Masdar, (2009 : 38) menyebutkan kalau birokrasi pada dasarnya
memiliki tiga tugas pokok. Pertama, birokrasi bertugas memberikan
pelayanan umum (public services) yang bersifat rutin kepada masyarakat
dalam berbagai bidang seperti perijinan, perlindungan, pemeliharaan umum,
20
kesehatan, pendidikan, jaminan keamanan serta layanan-layanan lainnya.
Kedua, birokrasi berkewajiban memberikan atau melakukan upaya
pemberdayaan (empowerment) masyarakat di wilayah pengabdiannya.
Tujuannya agar tercapai kehidupan yang lebih baik. Mereka berkewajiban
melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal
dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan dan pembinaan sehingga
masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Ketiga, birokrasi berkewajiban menyelenggarakan pembangunan
(development) untuk kepentingan masyarakat. Mereka harus melaksanakan
pembangunan infrastruktur, perhubungan, telekomunikasi, perdagangan dan
sebagainya.
Bagi masyarakat pemerintah dianggap memberikan pelayanan yang
baik, bila dalam penyelenggaraannya memberikan berbagai kemudahan,
kepastian, dan bersih dari segala tindakan sewenang-wenang (Manan, 2012 :
316). Pelayanan itu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keterbukaan
(transparency), efektif dan efisien, dan berorientasi pada kepentingan umum
(Munir, 2012).
Hal itu menunjukan kalau setiap pelayanan publik harus memenuhi
beberapa kriteria tertentu. Menurut Baswir, (2013 : 218) kriteria yang
dimaksud, antara lain :
21
a. Transparan
Maksudnya setiap pelayanan yang diberikan harus dilakukan secara
transparan atau terbuka kepada semua pihak sehingga bisa dengan mudah
diakses oleh siapa saja yang membutuhkan.
b. Akuntabilitas
Maksudnya pelayanan tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan
kepada semua yang berkepentingan.
c. Tangibles
Maksudnya pelayanan tersebut harus nyata.
d. Reliability
Maksudnya kualitas pelayanan tersebut harus handa.
e. Responsiveness
Maksudnya dalam memberikan pelayanan tersebut harus cepat dan
tepat tanggap terhadap permintaan dan kebutuhan publik.
f. Assurance
Maksudnya pelayanan tersebut harus meyakinkan agar layak
dipercaya.
g. Emphaty
Maksudnya dalam memberikan pelayanan harus memperhatikan
keberpihakan dan empati kepada yang membutuhkan.
22
h. Efisien
Maksudnya pelayanan tersebut harus bisa dinikmati semua warga,
input dan output harus seimbang.
Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat birokrasi harus mampu
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima adalah
pelayanan yang diberikan oleh birokrasi yang memberikan kepuasan kepada
masyarakat. Supaya masyarakat puas, maka dalam memberikan pelayanan
harus memenuhi standar sebagai berikut (Men-PAN dan Reformasi Birokrasi,
2015 : 21) :
a. Kesederhanaan
Maksudnya prosedur dan tatacara pelayanan harus diselenggarakan
secara mudah, langsung, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
mudah dilaksanakan.
b. Kejelasan dan Kepastian.
Maksudnya harus ada kejelasan dan kepastian mengenai : (1) prosedur
dan tatacara pelayanan umum, (2) persyaratan pelayanan umum, baik secara
teknis maupun administratip, (3) unit kerja atau pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan umum, (4) rincian biaya atau
tarif pelayanan umum dan tatacara pembayaran, (5) hak dan kewajiban dari
pemberi dan penerima pelayanan umum, dan (6) jadwal waktu penyelesaian
pelayanan umum.
23
c. Keterbukaan
Pemerintah memberikan kesempatan yang seluasnya kepada
masyarakat baik langsung maupun tidak untuk menyampaikan saran dan/atau
pengaduan mengenai pelayanan umum.
3. Reformasi Pelayanan Publik
Sebagai salah satu kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia, otomatis segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di
dalam NKRI berlaku pula di Kabupaten Manggarai. Ketika pemerintah pusat
mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand
Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, peraturan itu juga berlaku dalam
wilayah Kabupaten Manggarai sebagai bagian dari wilayah NKRI. Artinya
Kabupaten Manggarai pun berkewajiban melakukan reformassi birokrasi pada
pemerintahannya.
Setiap daerah akan mengatur hal itu secara lebih operasional melalui
Peraturan Daerah (Perda). Tetapi tidak semua daerah memiliki tingkat
kesiapan yang sama, akibatnya belum tentu setiap daerah sudah memiliki
Perda yang mengatur reformasi birokrasi. Kabupaten Manggarai termasuk
salah satu kabupaten yang belum memiliki Perda mengenai reformasi
birokrasi ini.
Masalah reformasi birokrasi ini hanya disisipkan pada Peraturan
Kabupaten Manggarai Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021. Dalam
24
RPJMD itu diakui bahwa dalam hal tata kelola birokrasi di Kabupaten
Manggarai sampai sejauh ini belum baik dan bersih. Maksudnya sampai
sejauh ini birokrasinya belum bersih dan akuntabel, juga belum efektif dan
efisien. Akibatnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Manggarai masih
belum ideal.
Masih menurut RPJMD tersebut, ada beberapa indikator yang
memperlihatkan kalau kualitas birokrasi belum bersih dan akuntabel sehingga
kualitas pelayanan publik pun belum ideal. Indikator itu adalah (1) kurangnya
partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan
pembangunan daerah, (2) kurang profesionalnya aparatur pemerintah, (3)
masih lemahnya penegakan hukum, (4) lemahnya kapasitas birokrasi daerah,
(5)kurang transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintah daerah, (6) belum efektifnya analisis perencanaan, kebutuhan dan
pengadaan pegawai, dan (7) belum adanya SOP yang mengatur standar
pelayanan aparatur daerah.
Melalui reformasi birokrasi, birokrasi akan direstrukturisasi kembali
sesuai dengan sistem yang ada. Birokrasi harus bekerja berdasarkan sistem,
harus ada visi dan misi yang jelas, harus ada reward and punishment,dan
setiap pegawai harus menjadikan moral sebagai garda terdepan. Tujuannya
agar birokrasi sebagai pelayanan publik menjadi maju dan meletakkan
birokrasi itu dalam tata pelayanan yang efektif dan efisien, sehingga pada
ahirnya birokrasi sebagai kebanggaan masyarakat (Galus, 2014 : 593).
25
Tugas pokok birokrasi ini ada tiga. Pertama, birokrasi bertugas
memberikan pelayanan publik (public services) yang bersifat rutin kepada
masyarakat dalam berbagai bidang. Kedua, birokrasi berkewajiban
memberikan atau melakukan upaya pemberdayaan (empowerment)
masyarakat di daerahnya. Ketiga, birokrasi berkewajiban menyelenggarakan
pembangunan (development) untuk kepentingan masyarakat(Masdar, 2009 :
38).
Selain itu birokrasi harus memenuhi tiga standar pelayanan, Yaitu
kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, serta keterbukaan. Kesederhanaan,
maksudnya prosedur dan tata cara pelayanan harus diselenggarakan secara
mudah, langsung, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan. Kejelasan dan kepastian,maksudnya harus ada kejelasan dan
kepastian mengenai prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan
umum,baik secara teknis maupun administratif. Unit kerja atau pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum,
rincian biaya dan tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya, hak dan
kewajiban setiap pemberi dan penerima pelayanan umum, dan jadwal waktu
penyelesaian pelayanan umum. Keterbukaan, maksudnya masyarakat terbuka
untuk memberikan saran.
Pelayanan publik ditingkat Kabupaten Manggarai sangat luas, peneliti
tidak mampu menjelaskan semuanya. Peneliti membatasi pembahasan hanya
pada salah satu bentuk pelayanan publik yaitu pelayanan perijinan. Pelayanan
26
perijinan ini termasuk pelayanan publik yang rawan dilanggara bila tidak
diatur dengan jelas dan pasti. Kalau tidak diatur dengan baik, waktu
penyelesaiannya tidak bisa pasti, bisa lama sekali, demikian pula tarifnya bisa
tidak terkendali, bisa sangat mahal.
Kabupaten Manggarai telah berupaya mereformasi hal itu dengan menetapkan
kebijakan pelayanan perijinan terpadu satu pintu. semua pelayanan perijinan
diproses dan dilaksanakajn oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai khususnya
Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
Tidak hanya menetapkan lembaga yang berwenang memberikan
pelayanan terpadu satu pintu, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai juga
menerbitkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2018 Tentang
Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga
Kerja Kabupaten Manggarai. Dengan Peraturan Bupati tersebut diharapkan
penyelenggaraan perijinan dan non perijinan mulai dari tahap permohonan
samapi dengan tahap penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam
satu tempat dengan menganut prinsip kesederhanaan, transparansi,
akuntabilitas, dan menjamin kepastian biaya, waktu serta kejelasan prosedur.
Hal ini menunjukan secara formal prosedur pelayanan perijinan ini
jelas dan pasti, semua sudah diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor
45 Tahun 2018. Artinya baik prosedurnya, persyaratannya, personalia, tarif
27
dan cara pembayarannya semua sudah diatur secara tertulis, dinyatakan secara
tegas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
Permasalahannya sekarang tinggal bagaimana implementasinya. Apabila
semua ketentuan ini dilaksanakan secara konsekuen, secara langsung maupun
tidak berdampak positif pada reformasi birokrasi dan pelaksanaan pelayanan
publik.
F. Ruang Lingkup Penelitian
Reformasi birokrasi dalam memperkuat pelayanan publik dilihat dari :
1. Kemudahan dalam melakukan pelayanan publik meliputi kecepatan, tidak
berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan
2. Keefektifan dalam melakukan pelayanan publik
3. Hambatan dalam melakukan pelayanan publik
4. Keuntungan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan, yaitu
pelayanan yang cepat, murah, biaya pasti
5. Upaya meningkatkan pelayanan publik
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif (Widodo dan
Mukhtar, 2012 : 15). Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang
tidak dimaksudkan untuk menguji kebenaran hipotesis tertentu melainkan
hanya menggambarkan apa adanya suatu gejala, keadaan atau fenomena
tertentu. Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi
28
mengenai status suatu tema, gejala atau keadaan yang ada yaitu gejala atau
keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Widodo dan
Mukhtar, 2012 : 15).
Penelitian kualitatif ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data
primer penelitian ini diperoleh langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian
baik melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para informan,
sedangkan data sekunder penelitian diperoleh dari telaah dokumen dan arsip
yang ada baik dalam buku dan peraturan perundang-undangan termasuk
Peraturan Daerah dab Peraturan Bupati.
Untuk mendapatkan data baik data primer maupun data sekunder
dilakukan langka-langka sebagai berikut :
1) Peneliti melakukan observasi ke lokasi penelitian, melakukan pengamatan
dan mencatat hasil pengamatan mengenai reformasi pelayanan publik
pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menenganh,
dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai khususnya berkaitan dengan
pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
2) Dari hasil observasi tersebut terhadap hal-hal yang belum jelas, maupun
yang perlu diketahui lebih detail, peneliti melakukan wawancara
mendalam dengan para informan mengenai pendapat maupun opini
mereka mengenai pelaksanaan reformasi pelayanan publik khususnya
pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
29
3) Hasil observasi dan wawancara mendalam yang saling menunjang
selanjutnya diperkuat oleh telaah dokumen, sejauh mana dokumen-
dokumen yang ada menunjang hasil observasi dan wawancara.
4) Data hasil observasi, wawancara dan telaah dokumen selanjutnya
dikolaborasi menjadi satu kesatuan, lalu dianalisis menjadi hasil
penelitian.
2. Unit Analisis
a. Objek Penelitian.
Objek penelitian ini adalah pelaksanaan reformasi pelayanan publik
pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT.
b. Lokasi Penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal, Koperasi,
UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai. Dinas ini dipilih sebagai
lokasi penelitian didasari pertimbangan bahwa Dinas inilah yang
menangani Pelayanan Perijinan terpadu satu pintu. Selama ini pelayanan
perijinan dikenal sangat birokratis, pelayanannya sering bertele-tele karena
memberlakukan banyak persyaratan dan prosedur yang berbelit-belit,
sehingga tidak efektif dan efisien. Adanya pelayanan perijinan terpadu satu
pintu diharapkan bisa dilihat reformasi pelayanan publik khususnya
pelayanan perijinan di Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM, dan
30
Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, sebagai institusi yang diberikan
kepercayaan melakukan pelayanan perijinan tersebut.
c. Informan
Pada prinsipnya yang dipilih sebagai informan adalah pihak-pihak
yang dipandang dapat menjawab dan menjelaskan pelaksanaan reformasi
pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM, dan
Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai. Informan dipilih langsung oleh
peneliti.
Informan terpilih yang berhasil diwawancarai 12 orang dengan profil
sebagai berikut
Tabel I.1.
Profil Lengkap Informan
No Nama JK Usia Pendidikan Jabatan
1 Anselmus Asfal L 59 PT Kadis
2 Wilhelmus Dakir L 58 PT Sekdis
3 Siprianus Ngaca L 44 PT Kabib Perijinan
4 Djani E. Maria P 56 PT Kasi Verifikasi
5 Elias Badan L 58 PT Kasi Pemrosesan
6 Ruth Hadjoh P 37 PT Kasi Penanganan Pengaduan
7 Kornelius K L 65 PT Tokoh Masyarakat
8 Silvester Batu L 36 PT Tokoh Masyarakat
9 Albertus Jebarus L 56 SMA Tokoh Masyarakat
10 frumensius Jehudu L 37 SMP Tokoh Masyarakat
11 Donisius Ndagu L 36 SMA Tokoh Masyarakat
12 Silvester Joko L 42 SMA Tokoh Masyarakat
Sumber : Wawancara, Februari 2020
31
Berdasarkan tabel I.1 di atas dapatlah diketahui distribusi informan
berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan jabatan mereka
dalam lingkup Kabupaten Manggarai.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan
oleh peneliti dengan mengamati secara langsung fenomena yang diteliti di
lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi Dinas Penanaman
Modal, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai,
mengmati dan mencatat bagaimana birokrasi yang ada memberikan
pelayanan, khususnya pelayanan perijinan. Waktu observasi dua minggu.
b. Wawancara mendalam
Wawancara mendalam merupakan suatu teknik pengumpulan data
dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara si
penanya (peneliti) dengan si penjawab (informan). Dalam penelitian ini
wawancara dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur
adalah wawancara yang hal-hal yang mau ditanyakan secara umum telah
disiapkan sebelumnya, tetapi peneliti bebas mengembangkan
pertanyaannya sesuai kondisi di lapangan/ lokasi (Bungin, 2012 : 137).
Jumlah informan yang diwawancara sebanyak 12 orang, sebagaimana
diperlihatkan dalam profil informan lengkap di atas.
32
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu Teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan pengumpulan dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada
yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini data
sekunder mengenai Manggarai Dalam Angka, arsip Dinas yang
bersangkutan, dan sebagainya.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis data secara kualitatif (Asmani, 2012 : 16). Maksudnya, data dijelaskan
atau data di deskripsikan melalui kata-kata tertulis, tidak menggunakan
besaran angka melainkan pernyataan. Tahap-tahapnya meliputi :
a. Reduksi data
Reduksi data merupakan tahap pertama. Data yang telah terkumpul
melalui hasil observasi, wawancara dan telaah dokumen akan mengalami
proses seleksi dan pemilihan, mulai dikelompokan dan diarahkan. Terjadi
proses seleksi yaitu membuang yang tidak perlu dan sebaliknya
memperkuat data yang diperlukan. Data dikelompokan sesuai ruang
lingkup dan sejauh mana data tersebut menjawab permasalahan.
Data yang digunakan hanyalah data yang valid, data yang mengandung
kebenaran dan dapat dibuktikan. Untuk memeriksa kevalidan data
digunakan teknik triangulasi data (Moleong, 2009 : 178). Data dinilai valid
bila : (1) Hasil observasi didukung oleh hasil wawancara dan telaah
33
dokumen; (2) Hasil wawancara informan yang satu didukung oleh hasil
wawancara yang lain, (3) Hasil wawancara didukung oleh hasil telaah
dokumen yang ada.
b. Penyajian data.
Maksudnya informasi atau data yang diperoleh dari hasil penelitian
disajikan secara rapih. Tujuannya agar memungkinkan penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan tertentu.
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi
Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan bagian akhir dari
penelitian. Dalam hal ini data dianalisis, diinterpresentasikan sesuai dengan
kerangka teori.
34
BAB II
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Kabupaten Manggarai
1. Kondisi Geografi Kabupaten Manggarai
a. Batas wilayah Kabupaten Manggarai
Penelitian ini dilaksanankan di Kabupaten Manggarai, salah satu
kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten
Manggarai terletak di Pulau Flores beribukotakan Ruteng, memiliki batas-
batas wilayah sebagai berikut
Utara :berbatasan dengan Laut Flores
Timur :berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur
Selatan :berbatasan dengan Laut Sawu
Barat :berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat
Secara astronomis Kabupaten Manggarai ini terletak antara 08 14¹-
09°00¹ Lintang Selatan (LS) dan antara 120°20¹-120°55¹ Bujur Timur
(BT). Artinya secara astronomis Kabupaten Manggarai termasuk wilayah
tropis.
b. Luas wilayah Kabupaten Manggarai
Menurut Manggarai Dalam Angka (2018), kabupaten Manggarai
memiliki luas wilayah 1.669,42 km² atau 166, 942 Hektar. Kabupaten
Manggarai ini secara administratif pemerintahan merupakan salah satu
35
kabupaten di Provinsi NTT. Kabupaten Manggarai ini saat ini secara
administratife pemerintahan terdiri atas 12 kecamatan meliputi Kecamatan
Langke Rembong, Satarmese, Satarmese Utara, Satarmese Barat, Ruteng,
Wae Ri’i, Lelak, Rahong Utara, Cibal, Cibal Barat, Reok dan Reok Barat.
Selain itu Kabupaten Manggarai ini terbagi atas 145 desa dan 26
kelurahan juga terbagi atas 448 dusun.
Selanjutnya luas wilayah Kabupaten Manggarai menurut jenis
penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel II. 1.
Penggunaan Tanah di Kabupaten Manggarai
No Penggunaan Luas (Ha) Presentase (%)
1 Perkampungan/
pemukiman 1,358 0,81
2 Sawah 2,833 1,7
3 Tegalan 29,174 17,48
4 Perkebunan
campur 14,971 8,97
5 Hutan 48,99 29,35
6 Semak/ padang 66,791 40,01
7 Danau/
rawahlainnya 21 0,01
8 Lainnya 102 0,06
Total 166,942 100
Sumber : Manggarai Dalam Angka, (2018)
Tabel II. 1 di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah
Kabupaten Manggarai dewasa ini merupakan semak/padang (40,01%),
36
disusul hutan (29,35%), lalu tegalan (17, 48%) dan perkebunan campur (8,
97%). Hal ini menunjukan Kabupaten Manggarai mengalami krisis
ekologi, banyak hutan yang telah berubah menjadi padang ilalang. Disisi
lain ada banyak lahan yang saat ini gersang karena tidak terawat dengan
baik.
c. Kondisi Klimatologis Kabupaten Manggarai
Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Manggarai
juga hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.
Secara umum musim kemarau terjadi pada bulan April-Oktober, dan
musim hujan terjadi pada bulan November-Maret. Curah hujan perbulan
berkisar antara 400-800 mm, curah hujan tertinggi biasanya pada bulan
Desember.
Wilayah Kabupaten Manggarai ada yang di dataran rendah, tetapi
sebagian besar di dataran tinggi (500-1000 meter di atas permukaan laut)
bahkan ada juga wilayah yang lebih tinggi dari 1000 m. dpl.
2. Kondisi Demografis Kabupaten Manggarai
Menurut Manggarai Dalam Angka (2018), jumlah penduduk
Kabupaten Manggarai per tahun 2017 sebanyak 329.198 orang. Berikut
distribusinya berdasarkan berbagai aspek.
a. Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi penduduk Kabupaten Manggarai berdasarkan jenis
kelamin di perlihatkan pada tebel berikut.
37
Tabel II.2.
Penduduk Kabupaten Manggarai Berdasarkan jenis kelamin
NO Jenis
Kelamin
Jumlah
(orang) Persentase (%)
1 Laki-laki 161.192 48,97
2 Perempuan 168.006 51,03
Total 329.198 100
Sumber : Manggarai dalam angka (2018)
Tabel II.2. diatas memperlihatkan kalau penduduk Kabupaten
Manggarai kebanyakan perempuan (51,03 %) jauh lebih banyak dari pada
laki-laki (48,97%). Dari komposisi penduduk seperti diatas ratio
perbandingan antara laki-laki per 100 perempuan adalah 95,94.
b. Berdasarkan Usia Produktif
Distribusi penduduk Kabupaten Manggarai berdasarkan usia
diperlihatkan pada tabel berikut.
Tabel II.3.
Penduduk Kabupaten Manggarai Berdasarkan usia produktif
NO Usia (thn) Jumlah
(orang) Persentase (%)
1 0-14 122.165 37,11
2 15-64 194,227 59
3 >64 12,806 3,89
Total 329.198 100
Sumber : Manggarai Dalam Angka (2018)
Data pada tabel Ⅱ.3 diatas memperlihatkan kalau penduduk usia
belum produktif (0-14) sebanyak 122.165 orang (37,11%) lalu usia
38
produktif (15-64 thn) sebanyak 194.227 orang (59%) dan usia tidak
produktif lagi (>64 thn) sebanyak 12.806 orang (3,89%).
Berdasarkan data tersebut bisa diketahui angka atau rasio
ketergantungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif (15-
64 tahun) disatu sisi dengan pe4nduduk usia belum produktif (0-14 tahun)
dan penduduk usia tidak produktif lagi (>64 tahun) disisi yang lain.
Mengingat penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 194.227
orang dan penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif
lagi (>64 tahun) sebanyak 134.971 maka rasio ketergantungannya adalah
69,49%.
Hal ini menunjukan penduduk usia produktif lebih banyak di
bandingkan yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dari segi
ketergantungan cukup baik karena berarti setiap penduduk usia belum
produktif atau tidak produktif menjadi tanggungan satu atau lebih
penduduk usia produktif.
c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Distribusi penduduk Kabupaten Manggarai berdasarkan tingkat
pendidikan diperlihatkan pada tabel berikut.
39
Tabel II.4.
Penduduk Kabupaten Manggarai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase
(%)
1 Belum Sekolah 28.640 8,7
2 Belum/Tidak Tamat SD 28.081 8,53
3 Tamat SD 85.854 26,08
4 Tamat SLTP 83.880 25,48
5 Tamat SLTA 69.823 21,21
6 Tamat PT 32.920 10
Total 329.198 100
Sumber : Manggarai Dalam Angka (2018)
Tabel II.4 di atas memperlihatkan kalau kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) di Kabupaten Manggarai relatif masih rendah,
kebanyakan hanya lulusan SD (26,08%). Jumlah penduduk yang
berpendidikan tamat SLTA (21,21%) dan dan tamat PT (10%).
3. Birokrat di Kabupaten Manggarai
Jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Manggarai tahun
2018 sebanyak 4847 orang (Manggarai Dalam Angka, 2018).
Distribusinya berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut.
40
Tabel II.5.
ASN Kabupaten Manggarai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis
Kelamin
Jumlah
(orang) Persentase (%)
1 Laki-laki 2.672 55,13
2 Perempuan 2.175 44,87
Total 4.847 100
Sumber : Manggarai Dalam Angka (2018)
Tabel II.5 memperlihatkan ASN Kabupaten Manggarai dari segi
Kelamin kebanyakan adalah laki-laki (55,13%) sisanya adalah perempuan
(44,87%).
Selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel II.6.
ASN Kabupaten Manggarai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat
Pendidikan
Jumlah
(orang)
Persentase
(%)
1 SD 44 0,91
2 SLTP 79 1,63
3 SLTA 1.209 24,94
4 PT 3.515 72,52
Total 4.847 100
Sumber : Manggarai Dalam Angka (2018)
Tabel II.6 di atas memperlihatkan kalau mayoritas ASN
Kabupaten Manggarai berpendidikan PT (72,52%). Sisanya merupakan
lulusan SLTA (24,94%), lulusan SLTP (1,63%) dan lulusan SD (0,91%).
41
Sedangkan berdasarkan golongan atau kepangkatan dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel II.7.
ASN Kabupaten Manggarai Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah (orang) Persentase (%)
1 I 57 1,18
2 II 963 19,87
3 III 2.664 54,96
4 IV 1.163 23,99
Total 4.847 100
Sumber : Manggarai Dalam Angka (2018)
Tabel II.7 memperlihatkan kalau ASN Kabupaten Manggarai dari
segi Kepangkatan/Golongan adalah Golongan III (54,96%) disusul
Golongan IV (23,99%), Golongan II (19,87%) dan Golongan I (1,18%).
Dari Manggarai Dalam Angka (2018) diketahui kalau Eselon di
Manggarai sebanyak 796 orang. Penyabarannya sebagai berikut.
Tabel II.8.
Eselon di Kabupaten Manggarai
No Eselon Jumlah (orang) Persentase (%)
1 II A 1 0,13
2 II B 32 4,02
3 III A 48 6,03
4 III B 114 14,32
5 IV A 484 60,8
6 IV B 117 14,7
Total 796 100
Sumber : Manggarai Dalam Angka (2018)
42
B. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga
Kerja Kabupaten Manggarai
Pelayanan perijinan terpadu satu pintu di Kabupaten Manggarai berada di
bawah Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga
Kerja Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu untuk mengetahui gambaran
pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi yang melayani perijinan dan untuk
mengetahui peran reformasi birokrasi dalam memperkuat pelayanan publik pada
instansi yang melayani perijinan, perlu mengetahui struktur dan tanggung jawab
setiap bagian pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah
dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai sebagai lembaga yang bertanggung
jawab.
Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha
Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada
gambar berikut.
43
Dari Gambar II.1 diatas diketahui kalau Pelayanan Periznan Terpadu Satu
Pintu menjadi tanggung jawab bidang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu bidang dari
Lima Bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM, dan Tenaga
Kerja Kabupaten Manggarai. Kelima bidang yang dimaksud adalah Bidang
44
Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Bidang
Pelatihan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Perlindungan Tenaga Kerja,
dan Bidang Koperasi dan UKM.
Berikut tugas dan tanggung jawab setiap bagian dalam struktur organisasi
di atas.
1. Kepala Dinas
Saat penelitian dilaksanakan dijabat oleh Anselmus Asfal, SH, M.Si
Tugas Kepala Dinas adalah merencanakan, mengkoordinasikan, membina
dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal,
pelayanan perijinan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan
menengah, tenaga kerja, dan kesekretariatan.
Kepala Dinas dalam hal ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Merumuskan perencanaan untuk bidang-bidang yang ada
b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang-bidang
c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang-bidang
yang ada
d. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang ada
e. Mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan
tugas
kesekretariatan
f. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang-
bidang yang ada
45
g. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang ada
h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati
2. Sekertariat Dinas
Dijabat oleh Drs. Wilhelmus Dakir (Sekertaris Dinas)
Tuganya adalah melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi
urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan
kepegawaian serta urusan keuangan.
Menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun rencana operasional secretariat
b. Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas
c. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan
rumah tangga dan penatausahaan asset
d. Mengoordinasikan penatausahaan keuangan
e. Mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian
f. Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dinas
Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan
Membawahi tiga sub bagian, yaitu sub bagian umum dan kepegawaian,
sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta sub bagian
keuangan.
3. Bidang Penanaman Modal
Kepala Bidang : Drs. Moi Dian Almi Yosef
46
Tugasnya merencanakan, melaksanakan, membina dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas bidang penanaman modal berkaitan dengan promosi,
pengembangan penanaman modal, dan pengendalian penanaman modal.
Menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun rencana operasional bidang penanaman modal.
b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang penanaman
modal
c. Mengoordinasikan pelaksanaan promosi penanaman modal
d. Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan dan
pengendalian penanaman modal.
e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penanaman modal
f. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal
g. Melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan atasan
Bidang penanaman modal ini membawahi tiga seksi yaitu Sie Promosi,
Sie Pengembangan Penanaman Modal, dan Sie Pengendalian
Penanaman Modal
4. Bidang Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kepala Bidang : Siprianus Ngace, SE
Tugasnya merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Menyelenggarakan fungsi :
47
a. Menyusun rencana kerja bidang pelayanan Perijinan Terpadu
Satu Pintu
b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidangnya
c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidangnya
d. Mengoordinasikan pelaksanaan survey dengan Perangkat Daerah
teknis dalam rangka penerbitan perijinan dan non perijinan
e. Mengoordinasikan penerbitan perijinan dan non perijinan
f. Mengoordinasikan penanganan pengaduan pelayanan perijinan
dan non perijinan
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu
h. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu
i. Melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan atasan
Membawahi tiga seksi, yaitu Sie Verifikasi, Sie Pemrosesan, Sie
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Sesksi Verifikasi menangani fungsi : (a) menyusun rencana kegiatan
bidang verivikasi permohonan perijinan dan non perijinan, (b) mengolah data
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis verifikasi permohonan perijinan dan
non perijinan, (c) menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur
pelayanan perijinan dan non perijinan, (b) melaksanakan koordinasi teknis
dengan perangkat daerah teknis dalam rangka verifiksai permohonan perijinan
48
dan non perijinan, (e) melaksanakan pengklarifikasian bidang usaha sesuai
Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia, (f) memberi informasi berkaitan dengan
proses dan tahapan pelayanan perijinan dan non perijinan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, (g) melaksanakan verifikasi factual/lapangan bersama
instansi teknis dalam rangka penerbitan perijinan dan non perijinan, (h)
menerima, memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kekurangan serta menolak
berkas/dokumen perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan dan
prosedur yang berlaku, (i) melaksanakan pencatatan dan penyerahan berkas
dokumen perijinan dan non perijinan kepada konsumen sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang berlaku, (j) melaksanakan proses pengelolaan
Indeks Kepuasan Masyarakat berkaitan dengan perijinan dan non perijinan
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, (k) merumuskan
pemrosesan surat penolakan dan pencabutan atas dokumen perijinan dan non
perijinan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan fakta lapangan sesuai
dengan ketentuan den prosedur yang berlaku, (l) menentukan berkas dokumen
perijinan dan non perijinan yang harus disurvei dan tidak disurvei sesuai
ketentuan dan prosedur yang berlaku, (m) mengevaluasi pelaksanaan tugas
bidang verifikasi, (n) melaporkan pelaksanaan tugas bidang verifikasi, dan (o)
melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan atasan. Kasie Verifikasi adalah
Djani E. Maria, BBA.
Seksi Pemrosesan menyelenggarakan fungsi : (a) menyusun rencana
kegiatan bidang pemrosesan, (b) mengelola data penyusunan pedoman dan
49
petunjuk pemrosesan perijinan dan non perijinan, (c) menyusun standar
operasional prosedur penerbitan perijinan dan non perijinan, (d) melaksanakan
penyiapan proses penerbitan dokumen perijinan dan non perijinan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, (e) melaksanakan pemberian nomor perijinan
dan non perijinan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, (f)
melaksanakan perhitungan retribusi dan penetapan biaya retribusi pelayanan
perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (g)
mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pemrosesan, (h) melaporkan
pelaksanaan tugas bidang pemrosesan, dan (i) melaksanakan tugas dinas lainya
yang diberikan atasan. Kasie Pemrosesan ini adalah Elias Badan, S.Sos.
Seksi Penanganan Pengaduan menyelenggarakan fungsi : (a) menyusun
rencana kegiatan bidang penanganan pengaduan, (b) mengola data penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan, (c) menyiapkan sarana
dan prasarana pengaduan (kotak pengaduan, telpon, website, faximail, surat
elektronik/email, media penyiaran, layanan pesan singkat atau jejaring sosial),
(d) menerima, mencatat, memeriksa, meneliti dan mengklarifikasi jenis
pengaduan (pengaduan secara langsung dan pengaduan tidak langsung) sesuai
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, (e) melaksanakan pemrosesan
pengaduan langsung yang meliputi : menerima pengaduan, mencatat identitas
pengadu dan substansi aduanya, memeriksa substansi pengaduan dari aspek
kewenangan dan memberikan respon/tanggapan secara langsung sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang berlaku, (f) melaksanakan pemrosesan pengaduan
50
tidak langsung yang mencakup : menerima pengadu, mencatat identitas
pengadu dan substansi aduanya, memeriksa substansi pengaduan dari aspek
kewenangan dan memberikan respon/tanggapan secara langsung sesuai dengan
ketentuan dan posedur yang berlaku, (g) merumuskan pemrosesan surat
penolakan, pembatalan, dan pencabutan atas dokumen perijinan dan non
perijinan yang tidak lagi melaksanakan usahanya dan atau yang melanggar
ketentuan dan prosedur yang berlaku, (h) mengevaluasi pelaksanaan tugas
bidang penanganan pengaduan, (i) melaporkan pelaksanaan tugas bidang
penanganan pengaduan, dan (j) melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan
atasan. Kasie Penanganan Pengaduan Masyarakat : Ruth Hadjoh, S.T.
5. Bidang Pelatihan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Kepala Bidang : Robertus Syukur, S.Fil.
Tugasnya merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program
dibidang pelatihan dan perluasan kesempatan kerja berkaitan dengan
pelatihan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja, penempatan dan
pengelolaan informasi pasar kerja
Menyelenggarakan fungsi :
a. Menyususn rencana operasional bidang pelatihan dan perluasan
kesempatan kerja
b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pada bidangnya
c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pada bidangnya
51
d. Mengoordinasikan dan membina pelatihan dan perluasan
kesempatan kerja
e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelatihan dan perluasan
kesempatan kerja
f. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelatihan dan perluasan
kesempatan kerja
g. Melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan atasan.
Bidang ini membawahi tiga seksi yaitu Sesksi Pelatihan Tenaga Kerja,
Seksi Pelayanan Tenaga Kerja dan Seksi Penempatan dan Pengelolaan
Informasi Pasar Kerja.
6. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja
Kepala Bidang : Yohanes D. Minghui, S.pd
Tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan
tugas bidang perlindungan tenaga kerja berkaitan dengan hubungan
industrial, advokasi dan jaminan sosial tenaga kerja.
Menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun rencana operasional bidang perlindungan tenaga kerja
b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang perlindungan
tenaga kerja
c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan
tenaga kerja
52
d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perlindungan
tenaga kerja
e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perlindungan tenaga
kerja
f. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang perlindungan tenaga kerja
g. Melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan atasan
Bidang Perlindungan Tenaga Kerja ini membawahi tiga seksi yaitu
Seksi Hubungan Industri, Seksi Advokasi, dan Seksi Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.
7. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kepala Bidang : O. F. M. Magdalena, S.E
Tugasnya merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berkaitan
dengan kelembagaan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan
koperasi usaha kecil dan menengah.
Menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun rencana kerja bidang koperasi, usaha kecil menengah
b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang koperasi dan
UKM
c. Menoordinasikan pelaksanaan pembinaan koperasi dan UKM
d. Melaksanakan pembinaan koperasi dan UKM
e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang koperasi dan UKM
53
f. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan UKM
g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan
Bidang ini membawahi tiga seksi yaitu Seksi Kelembagaan, Seksi
Pemberdayaan Koperasi dan UKM, dan Seksi Pembinaan dan
Pengawasan Koperasi dan UKM
C. Pelayanan Publik di Kabupaten Manggarai
Pelayanan publik yang dibahas dalam penelitian ini hanya berkaitan
dengan pelayanan perijinan. Hal ini karena pelayanan perijinan ini sangat strategis,
jika pelayanan perijinan ini berjalan baik dan benar menunjang iklim usaha dan
investasi yang akan berdampak positif kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya bila
praktek manajemen pelayanan publik dalam hal perijinan ini tidak berjalan dengan
baik akan sangat menghambat kemajuan usaha masyarakat, sehingga masyarakat
tetap tertinggal.
Pemerintah daerah kabupaten manggarai menilai masalah pelayanan
perijinan ini sebagai hal yang strategis, hal yang perlu ditangani secara khusus. Hal
itu terbukti dengan ditetapkannya pelayanan perijinan pada satu instansi yaitu pada
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga
Kerja Kabupaten Manggarai, khususnya pada bagian Pelayanan Perijinan Terpadu
Satu Pintu. Selanjutnya untuk mengatur standar pelayanan perijinan tersebut,
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai telah menerbitkan Peraturan Bupati
Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perijinan
54
Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai.
Adanya standar pelayanan perijinan terpadu satu pintu ini menunjukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai memandang hal itu sangat penting dan
perlu menjadi prioritas pelayanan publik. Dari segi peraturan dan
kebijakanpelayanan perijinan ini telah diatur sedemikian rupa sehingga
menguntungkan rakyat yang dilayani. Dengan dilaksanakan secara terpadu satu
pintu pelayanan menjadi lebih efisien. Demikian pula dengan syarat dan tahapan
yang ditetapkan secara tertulis, pelayanan menjadi lebih cepat, sederhana, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan. Selain itu bisa mengurangi praktek korupsi,
kolusi dan nepotisme.
Hal ini karena melalui peraturan yang ada telah ditetapkan syarat untuk
mendapatkan ijin, prosesnya bagaimana, waktunya sudah ditetapkan, begitu pun
biaya dan cara pembayarannya. Jika semua ini bisa dilaksanakan otomatis
pelayanan perijinan ini akan efektif dan efisien, peluang untuk korupsi, kolusi dan
nepotisme pun semakin kecil. Persoalannya, peraturan boleh tegas dan pasti, tetapi
yang melaksanakan tetap birokrat yang kadang ada yang masih bermental koruptif.
Kebiasaan lama yang sengaja memperlambat pelayanan agar diberikan uang
pelican kadang masih ada. Ini juga tidak terlepas karena mental dan kebiasaan
masyarakat yang menganggap memberikan uang pelican bukanlah sebagai suatu
kesalahan, karena lebih sebagai tanda terimakasih.
55
Terlepas dari banyak kekurangan yang masih ada, pasca ditetapkannya
pelayanan perijinan satu pintu, pelayanan publik dalam hal ini pelayanan perijinan
semakin membaik. Dari segi waktu pelayanan menjadi lebih pasti karena semua
telah ditetapkan dari awal, sehingga orang tidak banyak membuang-buang waktu
untuk mengurus perijinan. Dari segi persyaratan walaupun tetap banyak tetapi
pasti, begitu pun prosedur yang harus diikuti. Dari segi biaya, memang tetap ada
tetapi sudah pasti besarannya dan kemana harus dibayar, sehingga mengurangi
kebiasaan kongkali kong (kolusi).
74
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Asmani, T. 2012. Penuntun Praktis Metodologi Penelitian Kualitatif.
Yogyakarta : Arr-Rush
Baswir, R. 2013. Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat. Yogyakarta :
Tava Media
Blau, P.2012. Birokrasi. Jakarta : PT Rineka Cipta
Bungin, B. 2012. Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis
dan Metodologi ke Arah Penguasaan Modal Aplikasi. Jakarta :
Rajagrafindo Persada
Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. 2018. Manggarai Dalam Angka
2018. Ruteng : BPS
Effendi, Sofian. 2006. Revitalisasi Sektor Publik Menghadapi Keterbukaan
Ekonomi dan Demokrasi Politik. Yogyakarta : Media Widyamandala
Erlina, Hasan. 2013. Birokrasi dan Pelayanan Publik. Jakarta : PT Rineka
Cipta
Galus, Ben S. 2014. Menalar Negara : Perspektif Politik, Birokrasi,
Pendidikan, Lingkungan Hidup dan Kebudayaan. Yogyakarta : Bete
Offset
Manan, B. 2012. Kebijakan Publik di Indonesia. Jakarta : Penerbit Buku
Kompas
75
Masdar, S. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompentisi
Untuk Pelayanan Publik. Surabaya : Airlangga University Press
Munir, M. 2013. Kebijakan Publik : Teori dan Praktek. Yogyakarta : Tava
Media
B. Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Presiden RI No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No.11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019
Peraturan Gubernur NTT No.28 Tahun 2013 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2017
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No.7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-
2021
Peraturan Bupati Manggarai No.45 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman
Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten
Manggarai
C. Internet
Eritz (http://www.marjinnews.com, 16 Juni 2018)
76
D. Wawancara
Asfal, Anselmus, wawancara tanggal 3 Februari 2020 di Kabupaten
Manggarai
Ngaca, Siprianus, wawancara tanggal 3 Februari 2020 di Kabupaten
Manggarai
Kornelius, K. wawancara tanggal 4 Februari 2020 di Kabupaten Manggarai
Batu, Silvester, wawancara tanggal 4 Februari 2020 di Kabupaten Manggarai
Dakir, Wilhelmus, wawancara tanggal 4 Februari 2020 di Kabupaten
Manggarai
Maria, Djani E. wawancara tanggal 4 Februari 2020 di Kabupaten Manggarai
Jebarus, Albertus, wawancara tanggal 5 Februari 2020 di Kabupaten
Manggarai
Hadjoh, Ruth, wawancara tanggal 4 Februari 2020 di Kabupaten Manggarai
Joko, Silvester, wawancara tanggal 5 Februari 2020 di Kabupaten Manggarai
Jehudu, Frumensius , wawancara tanggal 5 Februari 2020 di Kabupaten
Manggarai
Batu, Silvester, wawancara tanggal 4 Februari 2020 di Kabupaten Manggarai
Badan, Elias, wawancara tanggal 3 Februari 2020 di Kabupaten Manggarai
Ndagu, Dionisiu, wawancara tanggal 3 Februari 2020 di Kabupaten
Manggarai
77
LAMPIRAN
78
LAMPIRAN I : DAFTAR PERTANYAAN
A. Birokrasi Pemerintahan
1. Datadiri
Nama :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Usia :
Tingkat Pendidikan :
2. Daftar Pertanyaan
a. Berkaitan dengan pelaksanaan refomasi birokrasi
1) Apakah prosedur pelayanan yang diberikan sederhana, dalam arti tidak
berbelit-belit, mudah di pahami dan dilaksanakan?
2) Apakah prosedur pelayanan telah ditetapkan secara jelas dan pasti?
3) Apakah persyaratan pelayanan juga dinyatakan secara jelas dan pasti?
4) Apakah unit dan pejabat yang melayani telah ditetapkan secara jelas dan
pasti?
5) Apakah tarif dan tata cara pembayaran telah ditetapkan secara jelas dan
pasti?
6) Apakah hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima pelayanan telah
ditetapkan secara jelas dan pasti?
7) Apakah jadwal penyelesaian pelayanan telah ditetapkan secara jelas dan
pasti?
79
8) Apakah ada keterbukaan informasi bagi masyarakatmengenai pelayanan?
b. Berkaitan dengan peran reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan
publik
1) Apakah pelayanan publik yang dilaksanakan semakin efektif?
2) Apakah pelayanan publik yang dilaksanakan semakin efisien?
80
B. Masyarakat/ tokoh Masyarakat
1. Data diri
Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
2. Daftar pertanyaan
a. Berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi
1) Apakah anda merasakan prosedur pelayanan yang diterima sederhana
dalam arti tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan? Apakah
ada yang memperumit?
2) Apakah prosedur pelayanan telah ditetapkan secara jelas dan pasti?
Apakah itu dijalankan?
3) Apakah persyaratan pelayanan dinyatakan secara jelas dan pasti? Adakah
persyaratan tambahan yang diluar ketentuan?
4) Apakah unit dan pejabat yang melayani telah ditetapkan secara jelas dan
pasti? Ataukah harus menghadapi banyak pihak?
5) Apakah tarif dan tata cara pembayaran dinyatakan secara pasti dan jelas?
Apakah itu dilaksanakan? Ataukah ada biaya tambahan?
6) Apakah hak dan kewajiban sudah diatur secara pasti? Apakah itu sudah
dilaksanakan atau ada kewajiban lain?
81
7) Apakah jadwal penyelesaian sudah jelas dan pasti? Apakah itu ditepati?
Kalau tidak kenapa?
8) Apakah semua pelayanan ini dilakukan secara terbuka?
b. Berkaitan peran reformasi birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik
1) Apakah anda merasakan pelayanan semakin efektif?
2) Apakah anda merasakan pelayanan semakin efisien?
82
LAMPIRAN II : Data Dokumentasi
Kapala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Manggarai, 3 Februari 2020.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Manggarai, 4 Februari 2020.
83
Kabid Pelayanan Perijinan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Manggarai, 3 Februari 2020.
Kasi Verifikasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Manggarai, 4 Februari 2020.
84
Kasi Penanganan Pengaduan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Manggarai, 4 Februari 2020.
Silvester Joko, Tokoh Masyarakat, 5 Februari 2020.
85
Kornelius K, Tokoh Masyarakat, 4 Februari 2020.
frumensius Jehudu, Tokoh Masyarakat, 5 Februari 2020.
86
Donisius Ndagu, Tokoh Masyarakat, 3 Februari 2020.
Silvester Batu, Tokoh Masyarakat, 4 Februari 2020.
87
LAMPIRAN III : Surat Keterangan Selesai Penelitian
1. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai
88
2. Kecamatan Langke Rembong
top related