REFORMASI BIROKRASI BIDANG PELAYANAN PUBLIK PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN DI WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Oleh: Ahmad Hidayah 1110112000009 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H/2014 M
81
Embed
REFORMASI BIROKRASI BIDANG PELAYANAN PUBLIK PADA …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
REFORMASI BIROKRASI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN DI WILAYAH
ADMINISTRASI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Oleh:
Ahmad Hidayah
1110112000009
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1435 H/2014 M
i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang Berjudul :
REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli
saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 15 September 2014
Ahmad Hidayah
ii
REFORMASI BIROKRASI : PELAYANAN PUBLIK BIDANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
Oleh :
Ahmad Hidayah
NIM : 1110112000009
Dibawah Bimbingan
Suryani, M.Si
NIP. 105411224
JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2014
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa :
Nama : Ahmad Hidayah
NIM : 1110112000009
Progam Studi : Ilmu Politik
Telah menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul :
REFORMASI BIROKRASI PELAYAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji :
Jakarta, 15 September 2014
Mengetahui Menyetujui
Ketua Program Studi Pembimbing
Ali Munhanif, Ph. D Suryani M.Si
NIP. 196512121992031004 NIP.105411224
iv
v
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang reformasi birokrasi pelayanan publik di
bidang pendidikan di daerah Kabupaten Kepulauan Seribu. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik
bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu serta permasalahan dan
hambatan yang terjadi dalam proses reformasi birokrasi pelayanan publik bidang
pendidikan.
Peneliti menggunakan 3 teori, yaitu Birokrasi, Pelayanan Publik, dan
Reformasi Birokrasi. Peneliti menemukan bahwa reformasi birokrasi yang
dilakukan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu terbagi dalam 3
aspek, yaitu Infrastruktur dan sarana prasarana, kualitas guru, serta Kartu Jakarta
Pintar (KJP). Metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian dilakukan
di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, tepatnya di Suku Dinas Pendidikan dan
sekolah – sekolah di 6 kelurahan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini
adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Dari penelitian yang dilakukan berdasarkan studi lapangan dalam bentuk
observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa ada infrastruktur dan
sarana prasarana telah terjadi reformasi birokrasi dengan baik. Hal ini dibuktikan
dengan sudah baiknya bangunan di setiap sekolah SD, SMP dan SMA. Perbaikan
juga terjadi pada prosedur permintaan perbaikan infrastruktur. Hal ini berdampak
pada percepatan proses pelayanan. Pada kualitas guru, reformasi birokrasi belum
mencapai titik maksimal. Ada 3 aspek, pertama adalah spesialisasi guru. Pada
tahap ini guru belum tersepsialisasi. Kedua adalah penyebaran. Penyebaran telah
merata di setiap pulau, namun di beberapa wilayah masih banyak terdapat tenaga
honorer dibandingkan dengan pegawai negeri sipil (PNS). Ketiga adalah
sertifikasi guru. Suku Dinas Pendidikan telah berhasil membuat seluruh guru di
Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki sertifikat sebagai tenaga pengajar. Hal ini
menandakan bahwa tenaga pengajar merupakan tenaga pengajar yang profesional
dan berkualitas.
Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga merupakan salah satu bentuk reformasi
birokrasi. Sebab, dengan adanya KJP meringankan beban masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan pendidikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan
kualitas dan mutu pendidikan di DKI Jakarta, Khususnya Kabupaten Kepulauan
Seribu.
vi
KATA PENGANTAR
Puji Syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat
rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “
Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kabupaten
Kepulauan Seribu” Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad
SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya dari awal hingga akhir
zaman.
Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak
kekurangan didalamnya. Oleh karena itu peneliti mengaharapkan kritik dan saran
yang membangun dari semua pihak. Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari
bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima
kasih yang sebesar – besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Bahtiar Effendi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Bapak Ali Munhanif, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Bapak M. Zaki Mubarak, M.Si. selaku sekretaris Program Studi Ilmu
Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
4. Ibu Suryani M.Si, Selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah
membimbing dengan sabar dan iklas, serta meluangkan waktu, tenaga dan
pikiran untuk memberikan masukan serta nasehat, dan memberikan
motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yanto Siregar selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Kepulauan Seribu dan Bapak Bambang selaku Kasubag Umum Suku
Dinas Kabupaten Kepulauan seribu. terima kasih telah meluangkan
waktunya untuk diwawancari dan meminta data untuk keperluan penelitian
6. Kepala sekolah dan guru di Kabupaten Kepulauan Seribu yang saya
wawancari. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk
peneliti wawancarai
vii
7. Orang tua tercinta Bapak Bobbi Rosadi dan Ibu Nelly Kadriana serta adik
saya Siti Rasya Salsabila dan Desyafran Rafa yang memberikan segala
bentuk dukungan berupa finansial dan moral sehingga skripsi ini dapat
selesai.
8. Angga Patiar Boru Sianturi, Terima Kasih telah selalu berada di samping
peneliti dalam suka maupun duka selama pengerjaan skripsi ini.
9. Brian Aderinanda Bahri, Kokoh dan Dwi Andika Irawan. Terima kasih
untuk selalu menjadi sahabat baik saya dan menemani saya selama
penelitian di Kepulauan Seribu.
10. Keluarga Besar BEM FISIP 2013 – 2014, khususnya Hilman Hidayat,
Rida Fauziah Qinvi, Andhita Nooryani Sarasati, Anggita, Ricardo
Taufano, La Ode, Fikri Mahir Lubis, Ahsan, Mhd Ikhsan dll. Terima kasih
telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai.
11. Seluruh teman – teman Ilmu Politik 2010, khususnya Herman Afrianto,
Aliya dan Abdurrahman Abudan dll yang tidak pernah lelah membantu
skripsi peneliti dari awal sampai akhir.
12. Seluruh pihak yang membantu yang tidak dapat peneliti sebutkan satu
persatu.
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi
para pembaca sekalian.
Jakarta, 10 September 2014
Ahmad Hidayah
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME........................................i
Kabupaten Kepulauan Seribu hanya Rp 170 miliar.5 Dari total anggaran yang
dialokasikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekitar Rp 31 miliar
dialokasikan untuk biaya pendidikan.6
B. Perumusan Masalah
Penelitian skripsi ini secara umum ingin melihat bagaimana proses
reformasi birokrasi pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan
Seribu serta faktor – faktor penghambat dan segala problem pendidikan di
Kabupaten Kepulauan Seribu.
1. Bagaimana Implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik bidang
pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu ?
2. Apa saja hambatan Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu dalam
meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari Penelitian skripsi ini di harapkan :
1. Mengetahui implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik
bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu
2. Mengetahui hambatan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan
Seribu dalam meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan
Manfaat Penelitian
1. Manfaat akademis, yaitu mengembangkan ilmu politik khususnya di
bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik
5Inu “Kepulauan Seribu Namanya, Miskin Keadaanya”, artikel di akses pada tanggal 1
April 2014 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e1edafb23e1b/pulau-seribu-namanya-miskin-keadaannya
6 Data Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2013
10
2. Manfaat praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah
informasi bagi penulisan skripsi di masa yang akan datang
D. Tinjauan Pustaka
1. Myrna Nurbaini : Tesis Universitas Diponogoro dengan judul Reformasi
Birokrasi di Pemerintahan kota Surakarta. Tesis ini meneliti bagaimana
proses Reformasi Birokrasi di kot Surakarta ? dan faktor apa saja yang
menjadikan kunci keberhasilan pemerintah kota Surakarta dalam proses
Reformasi Birokrasi ?. kesimpulan dari penelitian ini adalah Sejumlah
terobosan baru diluncurkan dalam membangun Kota Surakarta. Tak hanya
soal penataan fisik kota seperti revitalisasi pasar, penataan hunian liar,
hingga fasilitas-fasilitas pelayanan, pembangunan nonfisik juga banyak
dilakukan. Misalnya di bidang pelayanan perijinan, pendidikan, kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat. Usaha-usaha tersebut seolah ingin
membuktikan keunggulan lain kota ini dalam hal kompetensi sumber daya
manusianya. Program-program yang digagas pemerintahadalah program
inovatif daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Rizky Al Karim : Skripsi Universitas Negeri Surabaya dengan judul
Reformasi Birokrasi di Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur. Penelitian
ini ingin meneliti bagaimana proses Reformasi Birokrasi di Kesehatan
Provinsi Jawa Timur ? kesimpulan dari penelitian ini adalah Reformasi
birokrasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan.
Reformasi birokrasi tersebut berada pada penataan ketatalaksanaan dengan
melakukan penyusunan SOP-AP. Penyusunan SOP-AP dijalankan oleh
11
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik di wilayah Jawa Timur khususnya pada pelayanan
kesehatan. Pemanfaatan adanya SOP-AP dimaksudkan untuk menjadi
standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam melaksanakan
pekerjaannya agar efisien, efektif, runtut dan dapat memenuhi target.
Terdapat beberapa tahap yang dijalankan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Timur dalam penyusunan SOP-AP seperti tahap persiapan, penilaian
kebutuhan dan pengembangan.
E. Metodologi Penelitian
Pendekatan Penelitian
Menurut Lexy J.Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang
menghasilkan prosedur analisis dan tidak menggunakan analisis data statistik atau
cara kuantifikasi lainnya. Secara prosedur menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Maka metode
penulisan yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan ini adalah
pendekatan kualitatif. Karena sesuai dengan penelitian yang akan peneliti ambil
yaitu menggambarkan dan menjabarkan hal-hal yang berkitan dengan masalah
yang diteliti. Supaya dapat dengan jelas menghadirkan data-data tersebut dengan
sistematis agar dapat menjadi karya ilmiah yang baik.7
7 Lexy J. Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya,2006), h. 4.
12
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian akan dilakukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu,
tepatnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan sekolah –
sekolah, sedangkan waktu penelitian akan dilakukan secara bertahap hingga
selesai penelitian.
Teknik Pengumpulan Data
Instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini
adalah:
a. Dokumentasi
Dokumentasi yang digunakan berupa pengumpulan data-data dalam
bentuk apapun yang terkait dengan penelitian ini. Dokumetasi diperlukan untuk
mempermudah peneliti menemukan jawaban dan kejelasan dari permasalahan
penelitian, juga agar peneliti dapat menjelaskan secara jelas terkait dengan
permasalahan skripsi ini.
b. Wawancara
Memperoleh data melalui narasumber yang bersangkutan dengan tema
skripsi. Demi memenuhi dan mencari data (serta fakta) langsung sebanyak-
banyaknya dari narasumber yang menjadi pelaku ataupun pengamat yang
berkaitan dengan masalah Pelayanan publik. Peneliti mewawancarai Kepala Suku
dinas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kasubag Suku Dinas
13
Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepala Sekolah dan Guru, serta
masyarakat setempat.
Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui
pengumpulan data dari objek yang diteliti salah satunya adalah wawancara dengan
narasumber. Adapun untuk penelitian ini, narasumber yang diwawancarai
meliputi aktor-aktor terkait seperti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Kepulauan Seribu, Kepala Sekolah dan guru.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapatkan dari lingkaran luar objek
penelitian. Data tersebut dapat diperoleh melalui pemberitaan di media massa,
hasil penelitian sebelumnya, maupun internet.
14
BAB II
KERANGKA TEORI
A. BIROKRASI
1. Definisi Birokrasi
Dalam ilmu Administrasi Publik, birokrasi memiliki sejumlah makna
diantaranya adalah pemerintahan yang dijalankan oleh suatu biro, badan eksekutif
pemerintah, dan keseluruhan pejabat publik, baik itu pejabat tinggi ataupun
rendah. Namun makna tersebut mengandung inti pengertian bahwa birokrasi erat
kaitannya dengan suatu lembaga pemerintahan. Makna birokrasi erat kaitannya
dengan pemerintah muncul karena pada umumnya lembaga pemerintah selalu
berbentuk birokrasi.8
Birokrasi selalu di kaitkan oleh seorang tokoh yang bernama Max Webber.
Begitu besar pengaruh pemikiranya sehingga jika bicara mengenai birokrasi maka
nama Max Webber akan muncul. Max Webber adalah salah seorang tokoh asal
Jerman yang di pandang sebagai bapak birokrasi. Birokrasi Webber membentuk
sebuah hierarki atau sebuah struktur organisasi dimana atasan memberikan tugas
dan kewajiban kepada bawahannya.9
8 Agus Dwiyanto, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 22 9 Max Webber, Economy and Society, (California: University of California Press, 1978) h.
956
15
Dalam suatu konsep birokrasi modern Webber menjelaskan birokrasi harus
di jalankan dengan rasional. Menurut Webber tipe birokrasi yang ideal meliputi
cara – cara sebagai berikut :
Individu seorang pejabat pada hakikatnya adalah bebas namun dibatasi
oleh aturan yang berlaku. Pejabat tidak bebas melakukan segala sesuatu
demi kepentingan pribadi ataupun keluarganya.
Jabatan disusun berdasarkan tingkatan Hierarki dari atas ke bawah ataupun
dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Konsekuensinya adalah ada jabatan
yang lebih tinggi dan ada jabatan yang lebih rendah.
Tugas dan fungsi masing – masing bidang memiliki perbedaan.
Setiap jabatan memiliki kontrak kerja yang dimana di dalam kontrak kerja
tersebut berisikan tugas dan fungsi pejabat.
Setiap pejabat diseleksi berdasarkan keahliannya
Terdapat struktur jenjang karir yang jelas
Setiap pejabat dijalankan dengan disiplin dan peraturan yang jelas serta
pengawasan10
Model birokrasi Webber selama ini dipahami sebagai sebuah mesin yang
disiapkan untuk menjalankan demi mewujudkan suatu tujuan tertentu. Dengan
demikian para pekerja di dalam sistem birokrasi diibaratkan sebagai penggerak
dalam mesin birokrasi tersebut. Pemicu ataupun pengerak mesin ini haruslah
netral dan tidak memiliki kepentingan pribadi. Hal ini membuat birokrasi
pemerintah bertindak sebagai kekuatan yang netral dari pengaruh kepentingan
10
Ibid.,h.959 - 963
16
kelas ataupun kelompok tertentu. Pejabat yang bersikap netral diharapkan akan
patuh dan mengabdi kepada masyarakat, bukan demi kepentingan pribadi ataupun
kelompok tertentu.
2. Tujuan Birokrasi
Birokrasi dibuat untuk mencapai tujuan pemerintah dalam
mensejahterakan masyarakat. Menurut Webber tujuan penyedian birokrasi
pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan sejumlah layanan sebagai hakikat dari tanggung jawab
pemerintah.
2. Memajukan kepentingan sektor ekonomi
3. Membuat regulasi atau aturan11
Berdasarkan pendapat Webber diatas dapat dilihat bagaimana pemerintah
memberi kesejahteraan kepada rakyatnya melalui birokrasi yang menjadi pelayan
bagi masyarakat. Tujuan utama birokrasi untuk mensejahterakan masyarakat
harus tertancap keras pada para aparatur pelaksana, agar mereka tetap konsisten
dalam menjalankan tugasnya.
Sebagaimana pendapat Thoha, birokrasi yang merupakan organisasi
pemerintah dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, yaitu: melindungi
11
Ibid.,
17
kepentingan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya
tujuan utama adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.12
3. Tugas Birokrasi
Tugas birokrasi merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh
birokrasi untuk mencapai tujuannya. Tugas birokrasi tidak hanya memberi
pelayanan kepada masyarakat dalam arti sempit, tetapi juga berperan mengelolah
kebijkan publik13
. Salah satu bagian dari pengelolaan kebijakan yang dilakukan
oleh birokrasi yaitu pembuatan keputusan. Langkah awal dalam pengelolaan
kebijakan adalah bagaimana peran birokrasi dalam mengambil keputusan. Webber
dalam bukunya Economic and Society memperlihatkan peranan birokrasi dalam
pengambilan keputusan, yakni sebagai berikut :
a. Pembuat peraturan di bawah peraturan perundang-undangan
b. Pemprakarsa kebijakan
c. Birokrasi untuk memperoleh kekuasaan, keamanan dan kepatuhan14
Kondisi masyarakat di zaman modern yang semakin cerdas dan
mempunyai banyak kebutuhan menjadikan aparatur sebagai pelaksana birokrasi
dituntut untuk lebih responsif terhadap keadaan internal dan eksternal birokrasi.
Tugas birokrasi dalam melayani masyarakat tidak boleh terlalu kaku. Keadaan
12
Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Era Reformasi (Jakarta: encana, 2009) h.37 13
Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) h.70-71
14Max Webber, Economy and Society, (California: Universityof California Press, 1978) h.
980
18
lingkungan diluar birokrasi dalam hal ini yaitu perkembangan masyarakat yang
dinamis harus menjadi perhatian birokrasi untuk menyesuaikan dalam
memberikan pelayanan.
4. Kelemahan Birokrasi di Negara Berkembang
Birokrasi di negara berkembang cenderung memiliki beberapa problem
yang menjadi sebuah kelemahan pada sistem birokrasi. Kelemahan inilah yang
harus di perbaiki dalam sebuah konsep reformasi birokrasi. Menurut Heady dan
Wallis, kelemahan birokrasi di negara berkembang adalah :
1. Pola dasar sistem administrasi negara merupakan tiruan dan jiplakan dari
sistem administrasi kolonial yang dikembangkan negara penjajah khusus
untuk negara yang di jajahnya.
2. Birokrasi pemerintah kurang sumber daya manusia yang berkualitas dalam
hal keterampilan, kepemimpinan dan manajemen yang baik.
3. Birokrasi belum maksimal dalam mementingkan kepentingan masyarakat
dan cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi15
B. REFORMASI BIROKRASI
Birokrasi di Indonesia memiliki catatan yang kurang bagus, khususnya
pada pada masa orde baru yang menggunakan birokrasi sebagai mesin politik.
efek peninggalan dari era orde baru ada tidak efisien, kinerja yang buruk, dan
rusaknya birokrasi di Indonesia. Lebih dari pada itu, birokrasi di Indonesia rentan
akan kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
15
Ginanjar Kartasasmita, Administrasi Pembangunan,(Jakarta: LP3SE, 1997) h. 48
19
Menurut Miftah Thoha, reformasi adalah suatu keharusan. Reformasi
harus dilakukan karena demi menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang baik
pada masanya. Reformasi Birokrasi seharusnya memberikan suatu rancangan
besar yang akan dilakukan. Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi,
setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara haruslah mengakomodir
kepentingan rakyat. Pemimpin yang baik harus mengenal rakyatnya dengan baik.
Sehingga orientasi pelayanan publik tidak kepada kepentingan penguasa
melainkan demi kepentingan rakyat.16
Salah satu contoh adalah ketika suatu
masyarakat tertimpa bencana, maka birokrasi tidak boleh menyulitkan dalam hal
memberikan bantuan. Antrian yang panjang dan birokrasi yang menyulitkan
adalah bukti bahwa pelayan publik di indonesia masih berada di tingkat bawah.
Tahun 1998 adalah pintu gerbang bagi reformasi di Indonesia. Reformasi
dimaknai sebagai perubahan secara menyeluruh di Indonesia, termasuk dalam
bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya. Dalam aspek politik dan
pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi wacana yang naik ke permukaan.
Reformasi birokrasi menjadi sebuah isu yang ingin di realisasikan. Terlebih lagi,
akibat jadinya birokrasi sebagai mesin politik pada masa orde baru membuat
birokrasi memberikan sumbangan bagi keterpurukan bangsa pada pasca
reformasi. Budaya yang melekat pada birokrasi pada saat itu adalah KKN
(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Tetapi tidak ada jaminan pasca reformasi maka
budaya birokrasi yang buruk ini akan hilang. KKN telah menjadi permasalahan
yang akut dan mengakar di kalangan birokrasi di Indonesia.
16
Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007) h.18-19
20
Tuntutan terbesar pasca reformasi adalah mereformasi birokrasi. Birokrasi
harus berubah menjadi pelayan publik yang baik. Pandangan buruk yang melekat
pada birokrasi imbas masa orde baru haruslah segera di hilangkan. Dengan adanya
tuntutan reformasi inilah birokrasi harus merubah fungsi dan perannya. Misalnya
dahulu birokrasi di anggap suka memerintah, sekarang birokrasi haruslah berubah
wujud menjadi sosok penolong bagi masyarakat.
1. Definisi Reformasi Birokrasi
Menurut Zauhar, Reformasi Birokrasi berasalkan dari 2 suku kata, yaitu
reformasi dan birokrasi. Reformasi berarti perubahan struktur administrasi untuk
ke arah yang lebih baik. Sedangkan birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang
biasanya dikaitkan dengan pemerintah yang menyelenggarakan pemerintah dan
pelayanan publik. Dari pengertian diatas bahwa reformasi birokrasi adalah
perubahan organisasi pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik. 17
Selain itu, Sedamaryanti menjelaskan bahwa reformasi birokrasi
merupakan proses upaya sistematis, terpadu dan komperhensif, demi mewujudkan
tata pemerintahan yang baik atau good governance.18
Jadi reformasi birokrasi
bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,
dan menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat.
Reformasi birokrasi dalam sektor publik menurut Mark Schacter dalam
papernya Public Sector Reform In Developing Countries, mengatakan bahwa
17
Soesilo Zauhar, Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007) h.56
18Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan
Masa Depan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) h.67
21
reformasi birokrasi adalah upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan
yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahanan khususnya sektor publik.19
2. Sejarah Reformasi Birokrasi
Good governance menjadi tolak ukur sekaligus tujuan dari reformasi
birokrasi. Konsep good governance tidak serta merta muncul begitu saja. Pada
awalnya reformasi birokrasi dilakukan untuk memenuhi konsep The Old Public
Administration. Konsep The Old Public Administration menekankan pada
pelaksanaan kebijakan dan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh negara
dalam hal ini yaitu pemerintah kepada masyarakat. Konsep The Old Public
Administration menekankan bahwa administrasi negara hanya menjadi pelaksana
peraturan yang dibuat oleh pejabat. Ide konsep The Old Public Administration ini
dapat berlangsung pada semua sektor kehidupan, mulai dari sektor pertahanan,
kesejahteraan rakyat, pendidikan, transportasi dan lain-lain.20
Keberadaan konsep The Old Public Administration tergeser sekitar tahun
80-an. Pada tahun tersebut muncul konsep baru yaitu New Public Management
(NPM).. Inti dari konsep NPM ini yaitu mentraformasikan sistem kinerja yang ada
disektor privat dan bisnis ke sektor publik. Pada hakikatnya konsep ini menuntut
efektif dan efisien dengan cara mengganti (reform) kebiasaan kinerja publik yang
bergantung pada aturan yang dibuat oleh pejabat menjadi berorientasi pada pasar
19
Mark Schacter, 2000, Public Sector Reform In Developing Countries, dalamhttp://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan017800.pdf, diakses pada tanggal 24 Mei 2014
guru. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat
meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara
berkelanjutan.
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah
memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang
layak.45
Berikut dipaparkan tujuan dari sertifikasi guru :
1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen
pembelajaran dan mewujudkan tujuan nasional pendidikan
2. Meningkatkan proses dan mutu pendidikan
3. Meningkatkan martabat guru sebagai pendidik
4. Meningkatkan profesionalisme guru
5. Meningkatkan kesejahteraan guru
6. Meningkatkan mutu seorang guru
7. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
8. Melindungi masyarakat dari praktik yang tidak kompeten sehingga
merusak citra guru46
45
Manshur Muclis, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h.2
46 Kunandar, Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(Jakarta: Rajawali Press, 2008) h. 46-47
52
Dalam mencapai tujuan tersebut, maka syarat – syarat untuk mendapatan
sertifikat guru juga menjadi penting. Berikut adalah syarat untuk mengajukan
sertifikasi guru :
1. Memenuhi standar akademik S1 atau D4
2. Menguasai standar kompetensi yang dibuktikan dengan lulus uji
kompetensi yang diselenggaran oleh perguruan tinggi penyelenggara yang
ditetapkan oleh pemerintah
3. Memiliki pengalaman mengajar kurang lebih 5 tahun47
Di Kabupaten Kepulauan Seribu, para guru yang telah lolos syarat – syarat
untuk mengajukan sertifikasi sudah mengambil sertifikasi sebagai tenaga guru
profesional. Mengenai sertifikasi guru, kepala sekolah, guru dan para orang tua
murid ikut senang dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sebab ini
merupakan suatu bentuk apresiasi bagi profesionalisme guru dan menjamin bahwa
tenaga pengajar di kepulauan seribu merupakan tenaga pengajar yang kompeten.
“Hampir seluruh guru yang PNS sudah mengambil sertifikasi. Yang S1
dan masih honorer juga rata – rata sudah”48
“Sertifikasi merupakan suatu langkah yang bagus. Sebab, dengan adanya
sertifikasi menjadikan tenaga guru merupakan tenaga yang profesional,
sama derajatnya dengan hakim, pengacara dan lain – lain. Disekolah
kami, sudah semua yang memenuhi syarat dan ketentuan, ikut dalam
sertifikasi guru”49
47
Muliyasa, Standar Kompetensi dan Sertifiksi Guru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) h.124
48 Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Kepulauan Seribu, 3 September 2014 49
Wawancara dengan Hery Chandra Jaya. Wakil Kepala Sekolah SMAN 69, tanggal 20 Juni 2014
53
“ Ya sebagai orang tua murid, kami jadi yakin bahwa sekolah yang
gurunya sudah memiliki sertifikat merupakan sekolah yang bagus. Kami
jadi tidak ragu menitipkan anak – anak kepada sekolah. Ya diharapkan
mutu pendidikan juga meningkat”50
D. Kartu Jakarta Pintar (KJP)
Seperti yang dikatakan Mark Schater dalam papernya yang berjudul
Public Sector Reform in Developing Countries bahwa Reformasi birokrasi dalam
sektor pelayanan publik tidak hanya membenahi sistem birokrasi melainkan
penyelesain masalah yang muncul dalam pemerintahan.51
Dalam hal ini pemeritah
memiliki sebuah masalah terhadap tingkat pendidikan dan ingin menaikan
partisipasi masyarakat terhadap pendidikan khususnya di ibu kota DKI Jakarta.
Oleh karena itu KJP merupakan sebuah kebijakan yang termasuk dalam pelayanan
yang diberikan pemeritah provinsi DKI Jakarta kepada warga DKI Jakarta agar
angka partisipasi pendidikan di DKI Jakarta meningkat.
Pada tahun 2013 lalu, dibawah kepemimpinan gubernur Ir. Joko Widodo,
pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan sebuah program Kartu Jakarta
Pintar (KJP). KJP merupakan sebuah Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP)
untuk membantu peserta didik yang tidak mampu dalam bidang pendidikan.
Bentuk KJP ini berupa ATM Bank DKI yang dimana orang tua murid
mendapatkan kartu ini yang nantinya akan diisikan sejumlah uang oleh
pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk digunakan oleh murid untuk keperluan
sekolah seperti baju, sepatu dan lain – lain.
50
Wawancara Pribadi dengan Muhammad Lutfi, Orang tua murid, tanggal 21 Juni 2014 51
Mark Schacter, 2000, Public Sector Reform In Developing Countries, dalam http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan017800.pdf, diakses pada tanggal 24 Mei 2014