Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1. Sejarah MDGs (Millennium Development Goals)
Kehidupan yang layak dan kesejahteraan penduduk merupakan tujuan dari
pembangunan di setiap negara, agar keadaan bumi yang aman, makmur, dan
sejahtera dapat tercapai. Untuk mewujudkan semua itu, pada Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) bulan September
2000 di New York, sebanyak 189 negara anggota PBB yang diwakili oleh kepala
negara dan kepala pemerintahan sepakat untuk melahirkan sebuah
deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia
dikenal sebagai Tujuan Pembagunan Millenium. Dasar hukum dikeluarkannya
deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa
Nomor 55/2 Tangga 18 September 2000, (A/Ris/55/2 United Nations Millennium
Development Goals).
Sejak Indonesia tergabung dalam keanggotaan PBB, secara otomatis
Indonesia banyak telibat dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan oleh PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September
2000 dan menandatangani Millenium Development Goals (MDGs), menjadikan
Indonesia harus berusaha untuk turut menyukseskan MDGs sebagai komitmen
global. Indonesia menyadari bahwa MDGs bukan tujuan PBB, sekalipun PBB
merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk
merealisasikannya. MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara
yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara
bersama antar pemerintahan. Penggunaan indikator MDGs akan merangsang
lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di tingkat daerah untuk menyatukan
upaya pembangunan. Sehingga bisa dihasilkan sinergi positif yang
menguntungkan rakyat banyak. Karena persatuan dan kesatuan yang terjadi pada
tingkat penduduk, terutama pada tingkat rakyat banyak (grass root level)
memerlukan pelayanan manusiawi dan dikemudian hari bisa menikmatinya,
merupakan sumbangan pembangunan yang sangat dibutuhkan.
BAB II
PEMBAHASAN
The Millennium Development Goals (MDGs) adalah delapan tujuan
pembangunan internasional yang didirikan setelah KTT Milenium Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada tahun 2000, setelah adopsi Deklarasi Milenium Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Sebanyak 189 negara anggota PBB pada saat itu (ada 193 saat
ini) dan sedikitnya 23 organisasi internasional berkomitmen untuk membantu
mencapai Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015, delapan tujuan
tersebuat antara lain:
A. Memberantas Kemiskinan Dan Kelaparan Ekstrim
Tujuan pertama ini, merupakan tujuan paling penting. Namun, jangan
melihatnya sebagai hal yang terpisah dari tujuan MDGs yang lain. Pada
dasarnya, semua tujuan berkaitan satu sama lain. Artinya, pengurangan
kemiskinan dapat diatasi dengan perbaikan kesehatan. Demikian pula dengan
pendidikan, anak-anak yang menikmati pendidikan dapat terbantu untuk
memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Selain itu ada beberapa
cara untuk mengatasi kemiskinan secara langsung, misalnya menyediakan
lapangan pekerjaan yang lebih baik, atau menyediakan jaring pengaman
sosial bagi penduduk termiskin.
Di Indonesia pada tahun 2008 berdasarkan data BPS menunjukkan
angka kemiskinan nasional adalah 15,4%, atau terdapat hampir 35 juta
penduduk miskin. Berdasarkan angka tersebut, artinya pencapaian MDGs kita
tidak mengalami kemajuan yang berarti. Untuk kemiskinan, target yang
dipatok adalah 7,5% berdasarkan separoh angka kemiskinan tahun 1990 yang
berjumlah 15,1%. Sebenarnya kondisi saat ini bahkan lebih parah. Namun,
mencermati Gambar 1, akan terlihat bahwa situasi yang ada tidak terlalu
buruk. Meskipun angkanya cuku tinggi, namun cenderung menurun.
Gambar 1. Angka Kemiskinan Nasional, 1990-2007
Garis kemiskinan nasionala yang dirumuskan BPS tersebut didasarkan
pada jenis pangan yang dikonsumsi, serta sebagai produk lainnya yang
biasannya dibeli masyarakat. Namun, tentu saja garis kemiskinan nasional ini
mempersulit perbandingan dengan negara-negara lain. Untuk itu digunakan
“garis kemiskinan internasional” yang ditetapkan angka 1 US$ per hari. Pada
tahun 2006, disimpulkan bahwa garis kemiskinan 1 US$ per hari di Indonesia
setara dengan Rp. 97.000 per bulan, atau kurang dari separuh garis
kemiskinan nasional versi BPS. Namun, dengan menggunakan garis
kemiskinan ini Indonesia telah mencapai sasaran MDGs, meskipun
tampaknya belum ada peningkatan. Meskipun demikian, saat ini bagi
Indonesia seperti yang dikatagorikan PBB sebagai negara berpenghasilan
menengah, garis kemiskinan yang lebih pas mungkin 2 dollar per hari, atau
sekitar Rp. 195.000 per bulan. Jika menggunakan ukuran ini, maka hampir
separuh penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut salah
satunya yaitu dengan menyadiakan pekerjaan yang layak untuk penduduk.
Pekerjaan yang layak yaitu jenis pekerjaan yang produktif dan memberikan
penghasilan yang cukup. Lebih dari itu, pekerjaan seharusnya membuat
keluarga lebih kuat secara ekonomi, memiliki suasana kerja yang sehat dan
memungkinkan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan
keluarga. Sederhananya, pekerjaan yang layak akan mengeluarkan
masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.
Upaya lain pula yang harus dilakukan Pemerintah memikirkan cara
membantu kaum termiskin dengan memberikan subsidi bidang kesehatan dan
pendidikan, atau dalam beberapa kasus memberikan uang tunai, atau dengan
program bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, banyak hal lain yang
mungkin dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan makanan. Karana ada
satu ukuran penting dalam MDGs tentang kemiskinan terkait dengan gizi.
Targed kedua MDGs adalah mengurangi jumlah anak-anak yang
kekurangan gizi hingga separuh. Kekurangan gizi ini mungkin dipicu karena
kemiskinan dan kurangnya perhatian itu dalam pemberian Asi eksklusif untuk
anak. Masalah kemiskinan misalnya, kondisi ini mengakibatkan ibu kurag
memiliki informasi tentang perawatan anak atau hanya memiliki sedikit
waktu untuk mengurus bayi. Dengan sedikit perubahan perilaku ibu, maka hal
ini akan sedikit mengurangi masalah kekurangan gizi. Selain itu, indikator
lain dari kemiskinan dalam MDGs, yaitu apakah seluruh penduduk cukup
makan. Dengan menggunakan kriteria FAO dalam mengukur kebutuhan
konsumsi minimum, maka hanay 6% dari penduduk Indonesia yang konsumsi
hariannya kurang dari standar tersebut.
Target tujuan 1 MDGs:
1. Target 1 A. Menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015.
Menggunakan garis kemiskinan nasional, angka kemiskinan
Indonesia padatahun 1990 adalah 15,1%. Dasar perhitungan berubah pada
tahun 1996, sehingga sebenarnya data setelah itu tidak bisa begitu saja
dibandingkan dengan data-data dari tahun sebelumnya. Seandainya kita
menggunakan dasar perhitungan saat ini, angka pada tahun1990 akan
sedikit lebih tinggi dari 15,1%. Namun karena belum ada perhitungan
ulang, laporan ini menggunakan angka 15,1%. Pada tahun 2006, terjadi
peningkatan kemiskinan yang kemudian sedikit menurun pada tahun 2008
menjadi 15,4%. Mencermati berbagai kecenderungan akhir-akhir ini,
seharusnya masih mungkin untuk mengurangi kemiskinan menjadi 7,5%
pada tahun 2015. Sementara menggunakan garis kemiskinan 1 dollar per
hari, situasi sepenuhnya berbeda. Berbasiskan ukuran tersebut, Indonesia
telah mencapai target karena berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari
21% (1990) menjadi 7,5% pada tahun 2008.
Dua indikator lain memberikan informasi pelengkap. Indikator yang
lebih rumit adalah “rasio kesenjangan kemiskinan (poverty gap ratio)”
yang mengukur perbedaan antara penghasilan rata-rata penduduk dengan
garis kemiskinan.pada 1990 rasionya adalah 2,7% dan 2,8% pada tahun
2008, menunjukkan bahwa situasi penduduk miskin belum banyak
mengalami perubahan. Indikataor yang lebih sederhana adalah indikator
penyebaran penghasilan: total jumlah konsumsi penduduk termiskin secara
nasional adalah 20%. Ini pun belum banyak berubah, antara tahun 1990
dan 2008, angkanya berada pada sekitar 9%.
2. Target 1B. Menyediakan seutuhnya Pekerjaan yang produktif dan layak
terutama untuk perempuan dan kaum muda
Untuk mengukur kemajuan pencapaian target ini, ada empat beih
indikator yang digunakan, yaitu:
a. Pertumbuhan PDB per proporsi jumlah pekerja/produktivitas pekerja.
b. Rasio pekerjaan terhadap populasi.
c. Proporsi pekerja yang hidup dengan kurang dari $1 per hari/pekerja
miskin.
d. Proporsi pekerja yang memiliki rekening pribadi dan anggota keluarga
bekerja terhadapa jumlah pekerja total atau pekerja rentang.
Kemajuan pencapaian target ini diindikasikan dengan semakin
tingginya rasio, yang artinya semakin tingginya angkatan kerja yang
mendapat pekerjaan
3. Target 1C. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan
menjadi setengahnya natara tahun 1990 dan 2015
Indikator pertama adalah prevelansi anak di bawah lima tahun
(balita) dengan berat badan kurang. Angka saat ini adalah 28% dan
nempaknya akan meningkat. Dengan angka ini, jelas kita tidak akan
mencapai target. Indikator kedua adalah proporsi penduduk yang
mengkonsumsi kebutuhan minimum per harinya. Dengan menggunaka
perhitungan FAO, tampaknya Indonesia masih berada di jalur yang benar
untuk mencapai tujuan MDGs.
B. Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua
Tujuan kedua MDGs adalah memastikan bahwa semua anak menerima
pendidikan dasar. Mencerati pada garis pada Gambar 2., tercatat bahwa
dengan angka 94,7% kita hampir mewujudkan target memasukkan semua
anak ke sekolah dasar. Terlihat pula bahwa angka partisipasi di sekolah
lanjutan tingkat pertama meningkat secara stabil.
Gambar 2. Angka Partisipasi di SD dan SMP
Angka partisipasi sekolah di Indonesia memang sudah cukup berhasil.
Tetapi tujuan kedua MDGs ini bukan hanya anak bisa sekolah, tapi
memberikan mereka pendidikan dasar yang utuh. Kenyataannya banyak anak
yang tidak bisa bersekolah dengan lancar di sekolah dasar. Ada yang tidak
naik kelas atau bahkan terpaksa berhenti. Saat ini misalnya, sekitar 9% anak
harus mengulang di kels 1 SD. Sementara pada setiap jenjang kelas, sekitar
5% putus sekolah. Akibatnya sekitar seperempat anak Indonesia tidak lulus
dari sekolah dasar. Untuk itu masih perlu upaya keras untuk mencapai 100%
pada tahun 2015.
Jika kita kembali melihat Gambar 2. tampak banwa hanya 67% anak
yang mendaftar ke sekolah lanjutan pertama. Ini merupakan tantangan besar
mengingat pemerintah bertekad mencapai target yang lebih tinggi dari pda
target global MDGs. Target Indonesia adalah “wajib belajar 9 tahun”, terdiri
dari 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP, sementara target global MDGs yaitu
pendidikan setara 6 tahun.
Target pencapaian Indonesia memang membutuhkan loncatan yang
besar. Harus dilakukan upaya yang cukup keras dalam upaya untuk
mempertahankan anak-anak agar tetap bersekolah. Karena sebagian besar
keluarga di Indonesia masih tergolong miskin, dan mereka memiliki masalah
untuk membayar uang sekolah dan biaya lainnya. Orang tua harus membayar
biaya yang besar untuk sekolah maupun seragam. Selain itu untuk
tramsportasi, makanan, buku atau perlengkapan tambahan laninnya.
Disamping itu sekolah juga dapat menimbulkan masalah jika bisa
memberikan sesuatu yang bernilai untuk anak-anak. Selain itu perlu
diperhatikan untuk kekurangan guru, karena di wilayah terpencil masih
banyak sekolah yang kekurangan guru. Selain itu, guru juga tidak
meluangkan waktu yang ckup di ruang kelas. Jam kerja mereka juga pendek,
karena gaji yang rendah mereka biasa kerja sampingan untuk memenuhi
kebutuhan hidup.
Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut
antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran lebih banyak di
bidang Pendidikan, sehingga orang tuassiswa tidak perlu menanggung biaya
sekolah yang mahal. Bebrapa tahun terakhir ini, upaya inipun sudah
dilakukan oleh pemerintah yaitu sesuai dengan UUD dan UU tentang
Pendidikan Nasional , pada tahun 2009 mensyaratkan paling tidak sebesar
20% dari total pengeluaran pemerintah adalah untuk pendidikan dan
kesejahteraan guru. Sebagai perbandingan , jumlah tersebut adalah separuh
pengeluaran Malaysia.
Mulai tahun 2008, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa
pemerintah wajib memenuhi kewajiban 20% alokasi APBN untuk
pendidikan. Pemerintah pusat mengendalikan semua dana tersebut untuk
perbaikan fasilitas sekolah, beasiswa untuk siswa-siswa paling miskin,
memulai program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Uang tersebut
memang tidak diberikan pada keluarga murid, tapi diberikan pada sekolah
agar mengelolanya sehingga tidak perlu menarik biaya dari para murid.
Program ini memang menuai banyak maslah, karena kadang dana tidak
tersalurkan pada sekolah yan tepat. Namun, melihat kondisi saat ini
nampaknya BOS membawa pengaruh yang berarti dalam hal pendanaan
sekolah. Oleh karena itu bangsa Indonesia optimis, target MDGs ke dua dapat
tercapai 100% padatahun 2015.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan target dari MDGs yang
kedua ini memiliki indikator ketercapaian sebagai berikut:
Target 2A: Memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak dimanapun, laki-
laki maupun perempuan akan bisa menyelesaikan pendidikan daar secara
penuh.
1. Indikator yang pertama yaitu untuk tingkat partisipasi di sekolah dasar,
Indonesia telah mencapai angka 94,7%. Berdasarkan kondisi ini, kita
dapat mencapai target 100% pada tahun 2015.
2. Indikator kedua berkaitan dengan kelulusan, yaitu proporsi anak yang
memulai kelas 1 dan berhasil mencapai kelas 5 SD. Untuk Indonesia
proporsi ini tahun 2004/2005 adalah 81%. Namun, SD berjenjang hingga
kelas enam. Jumlah itu terus meningkat hingga 77%. Artinya, kita bisa
mencapai target yang ditetapkan. Data kelulusan yang digunakan dalam
laporan ini berasal dari Depatermen Pendidikan Nasional berdasarkan
data pendaftaran sekolah. Berbeda dengan Susenas (2004) yang
menghitung angka yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 95%.
3. Indikator ketiga yaitu angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun.
Dalam hal ini, nampaknya cukup berhasil dengan pencapaian 99,4%.
Meskipun demikian, kualitas melek huruf yang sesungguhnya mungkin
tidak setinggi itu karena tes baca tulis yang diterapkan oleh Susenas
terbilang sederhana.
C. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kesetaraan gender bukan hanya mengenai perempuan, tetapi mengenai
perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, karena target ini menekankan pada
pemberdayaan perempuan, kita akan membahas lebih banyak mengenai hal
ini dan issue terbaik lainnya.
Dalam banyak hal, Indonesia telah mencapai kemajuan pesat,
meskipun masih cukup jauh dari pencapaian kesetaraan gender. Data tujuan
ketiga MDGs menunjukkan hal tersebut dengan cukup jelas. Tujuan ini
memiliki tiga target. Pertaman, menyangkut pendidikan. Untuk hal ini, target
kedua dan ketiga, yaitu lapangan pekerjaan dan keterwakilan dalam parlemen,
untuk hal ini kesempatan yang dimiliki perempuan Indonesia masih kurang.
Saat ini, semakin banyak anak perempuan yang bersekolah. Bahkan
terjadi kemajuan yang cukup mengejutkan, seperti terlihat pada Gambar 3 di
bawah ini.
Gambar 3. Rasio Perempuan terhadap Laki-laki
Grafik tersebut menunjukkan rasio antara anak perempuaan dan laki-
laki terbilang seimbang, diman rasio yang ditunjukkannya mendekati 100%
sejak 1992. Sekarang di jenjang sekolah lanjutan pertama, garisnya berada
di atas 100%, artinya terdapat lebih banyak anak perempuan dibanding anak
laki-laki.
Meskipun ada penurunan pada tahun sebelumnya, anak perempuan
sepertinya berada di depan pada sekolah lanjutan pertama. Ini mungkin
kakak laki-laki mereka meninggalkan sekolah untuk bekerja. Biasanya
terdapat bannyak kesempatan bekerja untuk anak laki-laki daripada untuk
anak perempuan. Namun, di sekolah menengan atas situasi kembali lebih
seimbang. Cara lain untuk mengukur kemajuan adalah dengan berapa
banyak anak putus sekolah. Namun, di sekolah lanjutan terlihat bahwa lebih
sedikit anak perempuan yang putus sekolah. Hal tersebut, mungkin karana
anak laki-laki memiliki lebih banyak kesempatan kerja. Menariknya, bahwa
keluarga miskin maupun kaya sama giatnya menyekolahkan anak mereka ke
sekolah dasar. Dalam hal ini tidk banyak perbedaan. Tentu saja, ketika anak
tumbuh dewasa keluarga miskin memiliki kesempatan lebih kecil untuk
memasukkan anak mereka ke sekolah lanjutan. Namun, yang peling
mengesankan, adalah yang terjadi di perguruan tinggi. Hal ini dapat di lihat
dalam Gambar 1, dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah perempuan yang
masuk perguruan tinggi kini lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sekitar
15% remaja yang beranjak dewasa, baik laki-laki maupun perempuan
mendapatkan pendidikan tinggi. Kemajuan yang dicapai anak perempuan
juga terlihat dalam tingkat melek huruf. Tahun 2006 tingkat melek huruf
adalah 91,5% untuk laki-laki, dan hanya 88,4% untuk perempuan. Ini
karena di masa lalu lebih sedikit anak perempuan yang bersekolah.
Sekarang situasi sudah semakin setara. Untuk mereka yang berusia 15
hingga 24 tahun, tingkat melek huruf baik untuk laki-laki an perempuan
hampir mendekati 100%.
Terkait kesempatan untuk masuk sekolah atau perguruan tinggi.
Namun ketika anak perempuan bersekolah, banyak ketimpangan atau
ketidaksetaraan yang harus dihadapi. Panutan pertama mereka adalah para
guru. Di sekolah dasar, terdapat banyak guru perempuan dibanding laki-
laki.
Kesenjangan lain yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yaitu
sepertinya anak perempuan memiliki bidang yang berbeda dari anak laki-
laki. Hal ini tampak jelas pada murid yang mengambilsekolah kejuruan.
Gambar 4. Anak Laki-laki dan Perempuan yang Sekolah Kejuruan
Dari Gambar 4 tersebut terlihat anak perempuan jarang memiliki sains
(science) dan teknologi. Lebih banyak anak perempuan yang emilih sekolah
pariwisata, namun situasi ini lebih seimbang bagi yang mengambil sekolah
lanjutan umum. Terdapat jumlah yang sama antara anak laki-laki dan
perempuan yang mempelajari sains. Selain melihat bidang studi yang
diambil, juga dapat ditelaah apa yang terjadi ketika anak perempuan putus
sekolah untuk bekerja, dengan melihat berapa banyak yang bekera di luar
rumah atau di luar lahan pertanian. Target pembangunan Melenium melihat
ini dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang bekerja di
“pekerjaan upah non pertanian”.
Puncaknya pada tahun 1998. Saat itu adalah puncak krisis ekonomi,
ketika mungkin laki-laki lebih banyak kehilangan pekerjaan dibandingkan
perempuan. Setelah itu siatuasi perempuan lebih memburuk, dan hanya
sedikit berubah selama beberapa tahun terakhir.informasi terakhir diperoleh
dari berbagai survey tentang proporsi pendiuduk dewasa dalam angkatan
kerja. Misalnya, pada tahun 2004, proporsi laki-laki adalah 86% namun
perempuan hanya 49%. Selain kurang mendapatkan lapangan pekerjaan,
perempuan juga cenderung mendapatkan lapangan pekerjaan, perempuan
juga cenderung mendapatkan pekerjaan tidak sebaik laki-laki. Di pabrik-
pabrik industri tekstil, pakaia dan alas kaki misalnya, banyak perempuan
muda yang bekerja dengan upah rendah. Demikian pula di pemerintahan,
perempuan hanya menduduki 9,6% jabatan tinggi dalam birokrasi
pemerintah. Perempuan kjuga kurang terwakili di dalam bidang politik.
Indonesia pernah memiliki Presiden perempuan, hal ini menunjukkan
bahwa Indonesia lebih maju dibandingkan dengan negara lain. Namun,
dalam jenjang jabatan politik di bawahnya, perempuan kurang terlihat.
Hanya sedikit yang terpilih menjadi anggota parlemen. Demikian juga yang
menjadi bupati atau gubenur. Indikator MDGs untuk ini adalah proporsi
perempuan yang menjadi anggota DPR. Angka rata-rata dunia untuk hal ini
cukup rendah, yaitu sekitar 15%. Proporsi Indnesia bahkan lebih rendah,
masing-masing 13% (1992), 9% (2003) dan 11,3% (2005). Pada tahun 2005
mengalami peningkatan mungkin karena Undang-undang tahun 2003
tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan Partai Politik untuk sedikitnya
memiliki paling sedikit 30% calon perempuan. Tidak semua partai politik
dapat mewujudkan hal tersebut. Bahkan umumnya menaruh perempauan di
urutan terbawah dalam daftar calon legeslatif (caleg), posisi dimana sang
caleg tidak akan terpilih. Yang menarik dari DPD, dimana para calon tidak
mewakili partai politik, perempuan mendududki sepertiga dari kursi yang
ada dan lebih dari 30% perempuan yang mencalonkan diri terpilih dalam
pemilihan anggota DPD. Tampaknya, pemilih cukup mendudkung
terpilihnya perempuan. Masalahnya, bagaimana agar bisa menjadi calon
salah satu partai politik besar. Perempuan juga terwakili di tingkat daerah,
terutama karena harus memikul tanggng jawab rumah tangga. Karena itu
terkait dengan kesetaraan gender secara menyeluruh kita telah cukup
berhasil dalam pendidikan namun anak perempuan dan masih banyak
menghadapi hambatan budaya dan eknomi
Targer 3A. Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan
lanjut lebih baik pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan paling
lambat tahun 2015, dengan Indikator:
1. Indikator utama dari dalam hal ini adalalah rasio anak perempaun
terhadap anak laki-laki di pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi. Disini
Indonesia tampaknya sudah mencapai target, dengan rasio 100% di
sekolah dasar, 99,4% di sekolah lanjutan pertama, 100% di sekolah
lanjutan atas, dan 102,5% di pendidikan tinggi.
2. Indikator kedua adalah rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki
untuk usia 15-24 tahun. Disinipun, kita tampaknya kita telah mencapai
target dengan rasio 99,9%.
3. Indikator ketiga adalah sumbangan perempuan dalam kerja berupah di
sektor non-pertanian. Disini kita masih jauh dari kesetaraan, nilainya
saat ini hanya 33%.
4. Indikator keempat adalah proporsisi perempuan di dalam parlemen,
dimana proporsisinya saat ini hanya 11,3%.
D. Menurunkan Angka Kematian Anak
Setiap manusia pasti ingin menikmati hidup panjang dan hidup sehat.
Kenyataannya, sekarang memang angka harapan hidup itu lebih panjang.
Antara tahun 1970 dan 2005, usia harapan hidup di negara Indonesia rata-rata
meningkat sekitar 15 tahun. Anak-anak yang lahir di Indonesia saat ini dapat
mengharapkan hidup hingga usia 68 tahun. Angka harapan hidup yang tinggi
inilah yang dapat dijadikan indikator kesehatan. Namun, ada satu ukuran lain
yang sangat penting, yaitu jumlah anak-anak yang meninggal. Anak-anak
terutama bayi lebih rentang terhadap penyakit dan kondisi hidup yang tidak
sehat. Itulah sebabnya tujuan keempat MDGs adalah mengurangi jumlah
kematian anak.
Bayi adalah anak di bawah usia satu tahun. Ketika melihat pada angka
kematian anak biasanya merujuk pada anak di bawah usia lima tahun (balita).
Sedangkan yang dimaksud dalam pengurangan kematian bayi dalam MDGs
adalah bayi berusia kurang dari satu tahun. MDGs menargetkan pengurangan
angka kematian bayi pada tahun 1990 menjadi duapertiganya. Artinya,
Indonesia harus menurunkannya dari 97 kematian menjadi 32. Perkiraan
tersebut dapat dilihat dalam Gambar 5.
Gambar 5. Angka Kematian Bayi dan Balita di Indonesia
Melihat grafik dalam Gambar 5 di atas sepertinya Indesia hampir
mencapai target. Dari grafik tersebut terlihat angka kematian bayi dan balita
cenderung menurun dan diprediksikan tahun 2015 semuanya sudah mencapai
target yang diharapkan. Menurunnya angka kematian tersebut disebabkan
karena beberapa alasan, salah satunya yaitu karena sudah berkurangnya
kemiskinan. Artinya anak-anak tumbuh berkembang di lingkungan yang lebih
sejahtera dan sehat. Semakin sejahtera kehidupan keluarga, semakin mungkin
anak-anak dapat bertahan hidup. Karena itu, tidak mengejutkan bahwa angka
kematian juga lebih tinggi di propinsi-propinsi termiskin. Selain karena
berkurangnya kemiskinan, proporsi penurunan kematian bayi juga disebabkan
karena adanya perbaikan kesehatan dengan memberikan imunisasi pada bayi
dan balita untuk hampir semua anak-anak di seluruh wilayah, walaupun
belum semuanya terjangkau. Salah satu imunisasi yang diberikan adalah
imunisasi polio dan campak jerman (rubella), karena campak merupakan
salah satu pembunuh terbesar untuk bayi. Diperkirakan di Indonesia 30.000
anak meninggal setiap tahun karena komplikasi campak, dan 303 anak
lumpuh karena polio. Oleh karena itu setiap bulan ada pelayanan imunisasi
campak dan polio untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita tersebut.
Untuk itu imunisasi tidak hanya tergantung pada orang tua, tapi diperlukan
sistem kesehatan yang terkelola dengan baik. Telah banyak yang dibelanjakan
untuk kesehatan, namun diperlukan lebih banyak anggaran karena saat ini
belanja negara untuk kesehatan hanya sekitar 5% dari APBN. Penduduk
miskin, khususnya yang tergantung pada layanan publik akan menderita jika
investasi untuk staf puskesmas berikut staf kurang memadai.
Dibutuhkan banyak dana untuk mencapai target MDGs keempat ini,
bukan hanya untuk upaya penyemuhan namun juga pencegahan penyakit.
Kematian anak bukan hanya terjadi pada tahun pertama, namun juga cukup
banyak yang terjadi pada minggu atau bahkan hari-hari pertama kehidupan
mereka. Artinya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak harus lebih
diperbaiki, khususnya sepanjang kehamilan dan segera setelah persalinan.
Inilah yang membawa kita pada tujuan MDGs yang selanjutnya.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan target yang akan
dicapai pada tujuan MDGs yang keempat ini adalah:
Target 4A: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara
tahun 1190 dan 2015. Dengan indikator yang harus dicapai yaitu:
1. Indikator utama dari tujuan ini adalah angka kematian anak di bawah lima
tahun (balita). Target MDGs adalah untuk mengurangi dua pertiga angka
tahun 1990. Di Indnesia saat itu jumlahnya adalah 97 kematian per 1000
kelahiran hidup. Target saat ini adalah 32 kematian per 1.000 kelahiran
hidup. Dengan demikian Indonesia cukup berhasil.
2. Indikator kedua adalah proporsi anak usia satu tahun yang mendapatkan
imunisasi campak.
E. Meningkatkan Kesehatan Ibu
Melahirkan seharusnya menjadi peristiwa bahagia tetapi seringkali
berubah menjadi tragedi. Sebenarnya, hampir semua kematian tersebut dapat
dicegah. Karena itu tujuan kelima dari MDGs difkuskan pada kesehatan ibu,
untuk mengurangi “kematian ibu”. Namun, saat ini masih ada beberapa
keraguan tentang penyebab kematian ibu. Perkiraan hanya didasarkan pada
informasi dalam laporan kematian yang bisa jadi disebabkan oleh berbagai
alasan, terkait ataupun tidak terkait dengan persalinan. Perkiraan tingkat
kematian ibu di Indonesia terlihat dalam Gambar 6.
Gambar 6. Tingkat Kematian Ibu
Gambar 6. tersebut menunjukkan bahwa “tingkat kematian ibu” telah
turun dari 390 menjadi 307 per 100.000 kelahiran. Artinya seorang
perempuan yang memutuskan untuk mempunyai empat orang anak memiliki
kemungkinan meningggal akibat kehamilannya sebesar 1,2%. Angka tersebut
bisa jauh lebih tinggi, terutama di daerah miskin an terpencil. Untuk itu target
MDGs yang kelima ini adalah menurunkan rasio hingga tiga perempatnya
dari angka tahun 1990. Dengan asumsi bahwa rasio saat itu adalah sekitar
450, target MDGs adalah sekitar 110.
Upaya untuk mencapai targed MDGs tersebut dapat dimulai dengan
penggunaan alat kontrasepsi. Dimana metode yang paling umum dipakai
adlah suntik diikuti oleh pil. Setelah itu berbagai potensi maslah lainnya dapat
dicegah apabila para ibu memperoleh perawatan yang tepat sewaktu
persalinan. Oleh karena itu, seharusnya persalinan dengan tenaga tradisional
harus dihentikan, karena jika terjadi komplikasi tenaga persalinan tradisional
mungkin tidak dapat mengatasi. Maka diperlukan tenaga terampil, untuk itu
pemerintah sudah mengirimkan tenaga Bidan terampil di seluruh daerah,
sehingga peristiwa komplikasi kehamilan dapat segera diatasi. Komplikasi
saat kehamilan memang dapat menyerang semua perempuan, baik kaya
maupun miskin, diperkotaan maupun pedesaan, tidak peduli sehat ataupun
cukup gizi. Itu artinya persalinan harus diperlakukan sebagai satu potensi
keadaan darurat yang mungkin memerlukan perhatian di pusat kesehatan
ataupun rumah sakit, untuk penanganan cepat. Pengalaman internsional
menunjukkan bahwa sekitar separuh dari kematian ibu dapat dicegah oleh
bidan terampil, sementara separuh lainnya tidak dapat diselamatkan akibat
tidak adanya perewatan yang tepat dengan fasilitas medis memadai.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan jika hendak mewujudkan
tujuan yang berkaitan dengan angka kematian ibu, perlu memperbaiki
perawatn di pusat-pusat kesehatan. Lebih dari itu, juga perlu dipikirkan
tentang apa yang terjadi sebelum dan selama kehamilan. Bahkan jika tidak
dapat meramalkan keadaan darurat, harus dpipastikan bahwa ibu berada
dalam kondisi tebaik dan tetap bertahan, dengan gizi yang cukup. Saat ini,
sekitar seperlima perempuan hamil kekurangan gizi dan separuhnya
menderita anemia. Anemia adalah rendahnya kadar zat besi dalam darah.
Anemia membuat perempuan jauh lebih rentang untuk sakit dan meninggal.
Namun demikian, mereka dapat mengganti kekurangan zat besi dengan
mendatangi klinik pra persalinan untuk meminta suplemen zat besi.
Perempuan yang secara rutin mendatangi klinik pra persalinan biasanya
mengetahui apa yang harus mereka lakukan apabila terjadi keadaan darurat.
Selain melindungi kesehatan ibu, perawatan pra dan pasca persalinan juga
memberi manfaat pada anak-anak serta dapat menyelamatkan nyawa meraka.
Pada tujuan MDGs sebelumnya dikatakan bahwa saat ini kebanyakan
anak meninggal segera setelah kelahiran. Ini adalah salah satu contoh tentang
keterkaitan antara semua tujuan-tujuan MDGs. Bila ada kemajuan di satu
tujuan, sangat mungkin untuk mencapai tujuan lain.
Berdasarkan urauian di atas dapat disimpulkan target dari MDGs
kelima ini adalah:
1. Target 5A: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempat antara
tahun 1990 dan 2015
a. Indikator pertama berdasarkan data tahun 1990 berasal dari tahun
1995. Berdasarkan data tersebut, target yang harus dicapai adalah 97.
Melihat kecenderungan saat ini, Indonesia tidak akan mencapai target.
b. Indikator kedua yaitu proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga
kesehatan terlatih, saat ini menunjukkan angka 73%.
2. Target 5B: Mencapai dan menyediakan akses kesehatan reproduksi untuk
semua pada tahun 2015.
Penggunaan kontrasepsi oleh wanita usia 15-49 tahun meningkat menjadi
61%. Perawatan antenatal juga mengalami peningkatan. Akan tetapi,
dengan keterbatasan data sulit untuk mengukur sejauh mana pencapaian
target akses untuk kesehatan reproduksi.
F. Memerangi HIV Dan AIDS, Malaria Serta Penyakit Lainnya
HIV dan AIDS
Tujuan keenam dari MDGs adalah menangani berbagai penyakit
menular paling berbahaya. Pda urutan teratas adalah Human
Immunodeficiency Virus (HIV), yaitu virus penyebab Acquired Immuno
Deficiency Syndrome (AIDS), terutama karena penyakit ini dapat membawa
dampak yang menghancurkan, bukan hanya terhadap kesehatan masyarakat
namun juga terhadap negara secara keseluruhan. Indonesia beruntung bahwa
HIV belum mencapai kondisi seperti yang terjadi di Afrika dan beberapa
negara Asia Tenggara. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan virus
HIV diperkirakan antara 172.000 dan 219.000, sebagian besar adalah laki-
laki. Jumlah itu merupakan 0,1% dari jumlah penduduk. Menurut komposisi
penenggulangan AIDS Nasional (KPA), sejak 1987 samapi Juni 2008 tercatat
12.686 kasus AIDS, 2.479 di antaranya telah meninggal.
HIV saat ini masih menjadi ancaman utama, seperti yang terjadi di
negara-negara lain penularan awalnya menyebar cepet di antara dua
kelompok beresiko tingg, yaitu para pengguna Narkotika, Psikotropika dan
Zat Aditif lainnya, Napza, Suntik (penasun) dan pekerja seks. Dari sana HIV
menyebar ke penduduk lainnya sehingga menyebabkan “epidemi yang
menyebar ke populasi umum (generalized epidemy)”. Di Indonesia Papua
merupakan daerah yang sudah memasuki kondisi generalized epidemy.
HIV tidak menyebar melalui sentuhan, tapi melalui kontak langsung
dengan darah yang tertular atau melalui hubungan seks tanpa pelindung. Para
pengguna narkoba beresiko tinggi karena mereka sering tukar menukar jarum
suntik, sehingga memungkinkan penularan dari sisa darah pada alat suntik
yang baru digunakan dari satu orang ke orang lainnya. Selain itu, para ibu
hamil yang terinfeksi HIV juga dapat menularkan ke anak yang baru mereka
lahirkan, melalui pemberian ASI kepada bayinya.
Masalah HIV ini salah satu penyebabnya adalah rendahnya
penggunaan kondom. Di Indonesia hanya sekitar 1,3% pasangan yang
menggunakan kondom sebagai alat KB. Oleh karena itu HIV berpotensi
untuk menyabar dengan cepat. Di Tanah Papua misalnya telah menunjukkan
betapa cepatnya virus tersebut menyebar. Di Papua saat ini sudah terjadi
epidemi yang menyebar ke masyarakat luas, dimana 2,5% penduduk di dua
propinsi Papua hidup dengan HIV. Seperti yang terjadi di tanah Papua ini
menggambarkan Indonesia menghadapi resiko penyebar HIV yang lebih
cepat melalui penularan seksual.
HIV saat ini belum dapat disembuhkan. Salah satu upaya untuk
mengatasinya yaitu dengan mengurangi kemungkinan menularkannya pada
pasangan. Namun, meskipun belum dapat disembuhkan saat ini ada obat-
obatan yang disebut antiretroviral yang dapat membantu mengendalalikan
laju penyakit tersebut. Namun, saat ini masih banyak orang yang enggan
untuk menjalani tes atau pengobatan HIV dan AIDS, alasannya karena stigma
yang melekat pad penyakit tersebut. Bahkan sebagian dokter dan perawat,
kelihataannya juga kuerang mengetahui fakta-fakta tentang HIV dan AIDS
sehingga enggan untuk merawat orang yang terkena HIV. Jika ingin
mencegah meluaskan epidemi, memang perlu membahas penyakit tersebut
secara terbuka dan jujur serta mengambil langkah praktis, meskipun
kelihatannya akan banyak ditentang. Beruntung bahwa saat ini Indonesia
memiliki Kimisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang aktif sehingga dapat
membantu mewujudkan tujuan MDGs.
Target MDGs untuk HIV dan AIDS adalah menghentikan laju
penyebaran serta kecenderungan pada tahun 2015. Saat ini Indonesia belum
dapat mengatakan telah melakuakan dua hal tersebut karena di hampir semua
daerah di Indonesia keadaannya tidak terkendali. Indonesia bisa saja
mencapai target ini, namun untuk mencapainya diperlukan satu upaya besar-
besaran dan terkoodinasi dengan baik di tingkat nasional. Maslah yang di
hadapi bangsa Indoneia terkait dengan HIV dan AIDS ini antara lain:
1. Rendahnya kesadaran tentang isu-isu HIV dan AIDS serta terbatasnya
layanan untuk menjalankan tes dan pengobatan.
2. Kurangnya pengalaman untuk menangganinya.
3. Adanya angggapan bahwa masalah ini hanyalah maslah kelompok resiko
tinggi ataupun mereka yang sudah tertular.
4. Stigma yang masih kuat mengganggap bahwa HIV hanya akan menular
pada orang-orang yang tidak menular, sehingga banyak orang menjauhi
mereka yang terkena virus HIV.
Hal-hal di ataslah yang menjadi sebuah tantangan untuk mengajak semua
pighak merasakan ini sebagian dari masalah yang perlu dihadapi bersama.
Kondisi ini dapat terlihat jelas jika dibanding dengan respon terhadap
penyakit-penyakit lain seperti malaria dan TBC, dimana lebih mudah
melibatkan masyarakat karena tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap
penyakit-penyakit tersebut.
Malaria dan TBC
Tuberculosis (TBC) merupakan penyebab ketiga kematian terbesar di
dunia. TBC yang utamanaya menggerogoti paru-paru sangat menular. Setiap
tahunsatu orang dapat menular sekitar 10 hingga 15 orang dengan
melepaskan bakteri TBC ke udara yang dapat dihirup oleh orang lain.
TBC memang kedengarannya menakutkan. Tetapi tidak menjadi buruk
karena pertama orang yang terinfeksi tidak segera menunjukkan gejala-gejala
aktif, yang paling mungkin menderita adalah mereka yang sisten
kekebalannya melemah. Kedua, TBC dapat disembuhkan. Strategi standar
yang dilakukan untuk penyembuhan TBC yaitu dengan penyembuhan jangka
pendek dengan pengawasan langsung. Penyembuhan ini mencangkup
pemberian tiga atau empat dosis tinggi selama enam bulan. Indonesia telah
menggunakan DOTS (Directly-Observed Treatment Short-course) sejak
tahun 1995. Sehingga saat ini, terdeteksi lebih dari tiga perempat kasus dapat
diatasi dengan tingkat penyembuhan sekitar 91%, sisanya tidak sembuh
secara total karena ketika mereka merasa sudah sehat mereka menghentikan
pengobatan inilah yang mengakibatkan tidak tuntas karena virus menjadi
kebal terhadap obat-obatan yang diberikan. Namun, dengan keberhasilan
Indonesia dengan menyembuhkan 91% orang yang menderita TBC berkat
DOTS maka sudah dapat memenuhi target MDGs untuk mngembalikan
kecenderungan penyebaran penyakit tersebut.
Namun, TBC masih merupakan masalah besar. Lebih dari setengah
juta penduduk yang masih terinfeksi setiap tahun. Tantangan utamanya
adalah memperluas program DOTS, yang saat ini lebih banyak
dikonsentrasikan pada pusat-pusat kesehatan dengan melibatkan lebih banyak
komunitas, LSM dan pihak lainnya. Hal penting yang perlu diperhatikan yaitu
pasokan obat-obatan yang diperlukan dan pasien yang terus menjalani
pengobatan secara menyeluruh. Secara khusus, perlu juga diperhatikan
daerah-daerah terpencil. Pelayanan di daerah-daerah terpencil sulit untuk
hampir semua jenis penyakit, bukan hanya TBC namun juga malaia.
Kasus maslaria terutama disebabkan karena infeksi, dimulai dari
nyamuk anopheles yang membawa parasit. Hal yang perlu dilakukan untuk
mencegah penyakit adalah dengan: pertama yaitu dengan mengurangi jumlah
tempat-tempat dimana nyamuk dapat berkembang biak, biasanya di sungai-
sungai dan anak-anak sungai yang tidak beriak selama musim kemarau atau
di cekungan-cekunegn air hujan di hutan-hutan selama musim hujan. Kedua,
perlu melindungi diri sendiri dari nyamuk dengan menyemprot rumah dengan
insektisida atau dengan menggunakan kelambu yang sudah dicelup
insektisida, khususnya untuk anak-anak. Untuk hal ini Indonesia telah dapat
membalikkan kecenderungan, jika tepat sasaran dalam mencapai tujuan
MDGs.
Dana pengobatan untuk AIDS, TBC dan Malaria sebagian berasal dari
anggaran kesehatan, ditambah dukungan dari Dana Global (Global Fund).
Namun, kebanyakan orang memang harus membayar untuk melindungi diri
mereka sendiri. Untuk masyarakat miskin yang memiliki resiko besar terkena
penyakit ini harusnya melakukan langkah pencegahan. Namun mereka juga
perlu untuk memperoleh pengobatan. Saat ini pengobatan utama adalah
dengan terapi kombinasi obat artemisin (arthemisin combination theraphy)
yang sangat efektif.
Daripada menunggu pasien mendaangi pusat-pusat kesehatan atau para
petugas kesehatan pergi berkeliling mencari kasus dan mengobati. Aperti
halnya dengan penyakit-penyakit menular lainnya, dalam hal malaria dapat
dicapai kemajuan dengan cukup besar yaitu dengan menciptakan lingkungan
alam dan manusia yang lebih sehat. Inilah yang akan membawa Indonesia
mencapai tujuan ketujuh MDGs.
Berdasarkan urauian di atas dapat disimpulkan target dari MDGs
keenam ini adalah:
1. Target 6A: Menghentikan dan mulai membalikkan tren penyebaran HIV
dan AIDS pada tahun 2015.
Prevalensi saat ini adalah 5,6 per 100.000 orang tingkat nasional namun
pada saat ini tidak ada indikasi bahwa laju penyebaran HIV dan AIDS
telah berhenti. Meskipun demikian, semestinya laju dapat dihentikan.
2. Target 6B: Tersedianya akses universal untuk perawatan HIV dan AIDS
bagi yang memerlukan.
3. Target 6C: menghentikan dan mulai membalikkan kecenderungan
persebaran malaria dan penyakit-penyakit utama lainnya pada 2015.
Malaria, tingkat kejadian hingga 18,6 juta kasus per tahun. Jumlah ini
mungkin sudah turun. Sedangkan TBC, prevalensi 262 per 100.000 atau
setara dengan 582.000 kasus setiap tahunnya. Deteksi kasus 76%. Angka
keberhasilan pengobatan DOTS: labih dari 91%.
G. Memastikan Kelestarian Lingkungan
Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke
dalam kebijakan dan program negara serta mengakhiri kerusakan
sumberdaya alam.
Indikator pertama adalah proporsi lahan berupa tutupan hutan. Berdasar
citra satelit, jumlahnya sekitar 49,9%, atau bahkan mungkin sudah lebih rendah
dari angka tersebut. Namun, citra landsat merupakan citra satelit dengan resolusi
rendah dan mungkin tidak terlalu sesuai untuk melacak perubahan. Indikator lain
adalah rasio kawasan lindung untuk mempertahankan keragaman hayati. Pada
2006 rasio tersebut adalah 29,5% meskipun sebagian dari jumlah tersebut telah
dirambah. Sejauh ini, angka terkini tentang emisi karbon dioksida per kapita
adalah 1,34 sedangkan konsumsi bahan-bahan perusak lapisan ozon masih pada
tingkat 6.544 metrik-ton. Proporsi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar
padat pada 2004 adalah 47,5%.
Target 7B: Mengurangi laju hilangnya keragaman hayati, dan mencapai
pengurangan yang signifikan pada 2010.
Belum ada data terbaru mengenai hal ini
Target 7C: Menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki
akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar
pada 2015.
Pada tahun 2006, 57,2% penduduk memiliki akses terhadap air minum
yang aman dan meskipun masih ada jarak, pemerintah hampir berhasil untuk
mencapai target 67%. Untuk sanitasi pemerintah nampaknya telah melampaui
target 65%, karena telah mencapai cakupan sebesar 69.3%, meskipun banyak dari
pencapaian ini berkualitas rendah.
Target 7D: Pada 2020 telah mencapai perbaikan signifikan dalam kehidupan
(setidaknya) 100 juta penghuni kawasan kumuh.
Meskipun 84% rumah tangga telah memiliki hak penguasaan yang aman,
baik dengan memiliki ataupun menyewa, tetapi jumlah komunitas kumuh yang
memiliki akses terbatas pada layanan dan keamanan semakin meningkat.
H. Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan
Target 8:
Tidak ada
BAB III
PENUTUP
Peran Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan MDGs
MDGs yang diformulasikan secara bersama pada tingkat global, dalam
beberapa aspek bisa saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, baik di
tingkat pusat maupun daerah. Pencapaian tujuan MDGs sebagian besar berada di
pundak pemerintah propinsi dan kabupaten. Kabupaten dengan mantap mulai
mengambil alih lebih banyak pengeluaran rutin pemerintah. Jadi pemerintah
daerah seharusnya dapat lebih berperan.
Masalah informasi jelas masih menjadi kendala. BPS memang
mengumpulkan data sejumlah informasi di tingkat kabupaten. Namun, tidak
mencakup hingga tahun 1990 sehingga menyulitkan penetapan target 2015. Hal
tersebut tidak menjadi masalah, selama propinsi-propinsi dan kabupaten-
kabupaten memikirkan cara terbaik untuk pencapaian MDGs, tidak hanya di
tingkat kabupaten, namun sampai ke desa-desa.
Penduduk sebuah desa bisa sepakat memilih apa saja dari tujuan MDGs
yang menjadi prioritas mereka, termasuk memantau dan mempercepat
pencapaiannya. Misalnya ketika kekurangan gizi menjadi persoalan yang
dicemaskan, mungkin perlu memastikan bahwa puskesmas selalu menimbang
semua anak-anak. Siapa saja dapat menambahkan semua informasi yang
dibutuhkan untuk mencermati apakah angka kekurangan gizi meningkat atau
menurun. Dan yang lebih penting, bisa sepakat tentang apa yang harus dilakukan
untuk menanggulanginya.
Misalnya, bagaimana anak-anak yang lambat pertumbuhannya,
memperoleh makanan dan mungkin dapat memberikan saran atau dukungan
kepada para ibu. Apakah semua anak bersekolah? Hal ini akan mudah diketahui
dari buku pendaftaran di sekolah. Jika TBC menjadi masalah, mungkin anda dapat
mencoba untuk melakukan tes pada sebanyak mungkin orang dan kemudian
memulai pengobatan. Apakah perempuan meninggal karena persalinan?
Bagaimana dengan pengawasan tentang berapa banyak perempuan hamil yang
mendatangi klinik-klinik pada masa prapersalinan. Begitu juga apakah mereka
telah memiliki persiapan untuk menghadapi keadaan darurat.
Tidak harus mencoba melakukan semuanya sekaligus. Dapat juga
memulai dengan sejumlah prioritas, kemudian melakukan aksi. Bagi MDGs,
semangat lebih penting ketimbang rinciannya. Jika masing-masing kabupaten atau
komunitas mulai melakukan aksi, maka secepatnya akan terjadi perbaikan. Tahun
2015 tinggal lima tahun lagi, tetapi pemerintah bisa melakukan banyak hal dalam
waktu lima tahun ini.
Pola Pembangunan Pemerintah Daerah
Arah Kebijakan Pokok Penanggulangan Kemiskinan di daerah
dilaksanakan melalui program-program pengurangan kemiskinan (pro-poor),
perluasan lapangan kerja (pro-job) dan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) yang
berorientasi pada pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat,
pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, pemenuhan kebutuhan dasar
dan pemerataan pembangunan antar wilayah.
Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai
strategi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung
diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan dana stimulan sebagai modal usaha
kegiatan ekonomi produktif, bantuan sosial (antara lain melalui program Bantuan
Langsung Tunai, Beras Miskin, Sektoral Pusat/Daerah, program khusus, dll);
secara tidak langsung melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung
kegiatan sosial ekonomi, Pemberdayaan masyarakat, Penguatan Kelembagaan dan
Perlindungan sosial (antara lain melalui program Bantuan Kepada
Kabupaten/Kota, Sektoral Pusat/Daerah, dan program khusus lainnya).
Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan di daerah
ditempuh melalui :
1. Pengurangan pengeluaran, melalui :
a. Bidang Pendidikan, melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan
Khusus Murid (BKM), dan Bantuan Bea Siswa Keluarga Miskin.
b. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, melalui penanganan tindakan
medis, operatif keluarga miskin, penanggulangan gizi buruk dan gizi
2. Peningkatan Pendapatan, melalui :
a. Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, melalui pengembangan
wirausaha, pengembangan pendidikan dan pelatihan wirausaha serta
pemberdayaan usaha skala mikro.
b. Bidang Sosial, melalui Bantuan Modal Usaha bagi Penduduk Miskin.
c. Bidang Ketenagakerjaan, melalui perluasan kesempatan kerja dan berusaha
termasuk pengiriman transmigrasn serta pelatihan ketrampilan tenaga kerja.
d. Bidang Perumahan dan Pemukiman diantaranya pemugaran rumah kumuh
dan padat di perkotaan, korban bencana alam dan penyediaan air bersih
serta pembangunan sanitasi.
Sasaran penanganan kemiskinan di daerah dilaksanakan pada:
1. Prioritas utama : Penduduk Sangat Miskin
2. Prioritas kedua : Penduduk Miskin
3. Prioritas ketiga : Penduduk Hampir Miskin
Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program
dan kegiatan dengan menggunakan berbagai sumber dana. Anggaran tersebut ada
yang dilaksanakan melalui SKPD maupun diberikan langsung kepada
Kabupaten/Kota melalui Dana Bantuan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan upaya penanganan yang telah dilaksanakan, terdapat penurunan
prosentase angka kemiskinan yang signifikan. Pemerintah Daerah (Propinsi)
memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kabupaten/Kota sebagai daerah
percontohan pelaksanaan MDG’s dengan memberikan bantuan dana.
Bagi Pemerintah Daerah, kemiskinan merupakan issue strategis dan
mendapatkan prioritas utama untuk ditangani. Kemiskinan merupakan salah satu
dari issue strategis yang mendapat prioritas untuk penanganan pada setiap tahapan
pelaksanaannya.
Terkait dengan target tujuan pembangunan millenium yang harus tercapai
pada tahun 2015, maka Pemerintah Daerah masih harus bekerja keras untuk dapat
mencapai target tersebut, mengingat upaya penanggulangan kemiskinan bukan
merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan.
Peran Pemerintah Daerah
Tujuan Pembangunan Milenium yang ditargetkan untuk dapat dicapai
pada tahun 2015 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk
dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam penanganan permasalahan yang
terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan bukan hanya
masalah daerah maupun Indonesia, tetapi juga merupakan masalah dunia. Dilihat
dari berbagai program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan besarnya
sumber dana yang telah dikeluarkan, kemiskinan di daerah tetap masih menjadi
permasalahan yang tidak mudah untuk diatasi walaupun jumlah penduduk miskin
sudah semakin berkurang. Hal tersebut terjadi antara lain karena upaya
penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terpadu yang harus dilakukan oleh
semua pihak termasuk juga masyarakat miskin itu sendiri dengan komitmen yang
kuat dari semua unsur pimpinan baik pemerintah, organisasi masyarakat dan
kelompok masyarakat.
Pemerintah Daerah ikut mendukung dan melaksanakan upaya
penanggulangan kemiskinan. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam
dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan,
dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana
melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.
Terkait dengan sosio-kultur masyarakat, upaya penanggulangan
kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program
penyadaran masyarakat (public awareness), yaitu sebuah upaya untuk mengurangi
bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan,
meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk
bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri
untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin. Koordinasi diantara
stakeholders maupun instansi pengampu masih perlu dioptimalkan, terutama
dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan penanggulangan
kemiskinan (termasuk kelengkapan data maupun alokasi anggaran), secara
berjenjang dari tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk
menghindari terjadinya tumpang-tindih maupun terlewatnya sasaran
penanggulangan kemiskinan.
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan millenium (MDG’s) yang
harus dapat tercapai pada tahun 2015 pada umumnya dan juga untuk mencapai
tujuan pembangunan daerah pada khususnya, penanganan kemiskinan
memerlukan kerja keras semua pihak, komitmen dari pemerintah dan partisipasi
dari masyarakat miskin itu sendiri.
Pada dasarnyam, kemiskinan tidak akan dapat dihilangkan dari muka
bumi, tetapi meskipun begitu, harus dilakukan upaya agar masyarakat yang masuk
dalam kriteria miskin dapat memperoleh hak-hak dasar kebutuhan hidupnya.
Untuk itu prioritas penanganan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan
sumberdaya yang ada, tanpa ketergantungan dari pihak lain agar penanganannya
dapat dilakukan dengan cepat dan tuntas. Agar program dan kegiatan
penangulangan kemiskinan dapat benar-benar memperoleh hasil seperti yang
diinginkan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi serta penilaian atas
pelaksanaannya, agar dapat diketahui program dan kegiatan apa saja yang perlu
untuk dilanjutkan bahkan diakselerasikan maupun untuk diketahui program dan
kegiatan apa saja yang tidak diperlukan lagi.
Dalam pelaksanaan tidak harus mencoba melakukan semuanya sekaligus.
Dapat memulai dengan sejumlah prioritas, kemudian melakukan aksi. Bagi
MDGs, semangat lebih penting ketimbang rinciannya. Jika masing-masing
kabupaten atau komunitas mulai melakukan aksi, maka secepatnya akan terjadi
perbaikan. Tahun 2015 tinggal lima tahun lagi, tetapi banyak hal yang bisa
dilakukan selama lima tahun ini.
top related