Top Banner

of 173

LA MDGS Purbalingga

Oct 12, 2015

Download

Documents

Tyo Cah Angon

Report of MDG target achievement in Purbalingga District, Indonesia
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPada bulan September tahun 2000, telah diselenggarakan pertemuan World Summits perwakilan-perwakilan dari 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menghasilkanDeklarasi Millenium (Millennium Declaration).Majelis Umum PBB kemudian mengesahkan ke dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 tentang Deklarasi Millenium PBB atau lebih dikenal dengan nama Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals/MDGs). Deklarasi tersebut mencanangkan komitmen global untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam satu paket kebijakan pembangunan guna mempercepat pencapaian pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia pada tahun 2015.Komitmen tersebut dijabarkan menjadi delapan tujuan utama dan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya, meliputi (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu hamil; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Ke delapan tujuan diperhitungkan dari segi waktu mulai tahun 1990 sebagai tahun dasar dan diharapkan tahun 2015 nanti dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan, atau bahkan dapat dicapai lebih cepat. Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals/MDGs) berkomitmen menunjukkan delapan tujuan tersebut, sebagai perwujudan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup yang lebih baik. Secara nasional, komitmen tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan nasional, antara lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2009, kemudian dipertegas pada RPJMN Tahun 2010-2014 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang berpihak pada pencapaian MDGs. Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tersebut ditegaskan tentang 10 (sepuluh) langkah strategis dalam pembangunan nasional dan daerah yaitu sebagai berikut :1. Membentuk kelembagaan yang berfungsi melakukan koordinasi kementrian dan lembaga terkait langsung dengan pencapaian target-target MDGs.2. Mengintegrasikan target-target MDGs sebagai indikator kinerja perencanaan penganggaran di tingkat nasional dan daerah.3. Menerapkan kerangka pengeluaran jangka menengah untuk program-program pencapaian MDGs, terutama penanggulangan kemiskinan, pengangguran, gizi buruk dan kurang, meningkatkan kesehatan ibu dan balita, penanganan HIV/AIDS, dan sanitasi.

4. Mengatasi kesenjangan pencapaian MDGs melalui peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan target-target MDGs.5. Memberikan perhatian khusus terhadap 20 dari 30 provinsi yang pencapaian target MDGs di bawah rata-rata nasional.6. Memberikan insentif fiskal bagi daerah-daerah yang mampu mencapai target MDGs yang berhasil menerapkan sistem jaminan sosial secara menyeluruh.7. Mensinergikan anggaran penanggulangan kemiskinan dan memperbesar proporsi dalam bentuk dana perimbangan di daerah, terutama melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran.8. Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan pro poor budget dalam perencanaan penganggaran di tingkat pusat dan daerah.9. Meningkatkan anggaran kesehatan minimal lima persen (5%) dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang saat ini masih paling rendah diantara negara-negara ASEAN.10. Memperbaiki sistem basis data kependudukan sebagai dasar pencapaian indikator MDGs dan penggunaan data terpilah berdasarkan gender.Sebagai salah satu bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals/MDGs)Tahun 2012-2015 yang difasilitasi langsung oleh BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.Untuk mengetahui progres kemajuan pelaksanaan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk dapat diupayakan pemecahannya, dan merumuskan langkah tindak lanjut dari RADMDGstersebut, diperlukan kegiatan evaluasi secara periodik. Hasil evaluasi ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk merumuskan kebijakan dan pengembangan pelaksanaan programdan kegiatan yang diperlukan agar sasaran percepatan pencapaian target MDGsdi Kabupaten Purbalingga dapat tercapai pada tahun 2015.1.2 Pengertian DasarA. EvaluasiDalam suatu organisasi, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisa situasi program berikutnya. Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Dari hasil evaluasi kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai.Kegiatan evaluasi secara prinsip merupakan kegiatan tahap pelaksanaan dan akhir suatu program dan kegiatan, untuk menilai apakah sebuah kebijakan dan program dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. Kegiatan Evaluasi Percepatan Pencapaian MDGs ini dapat dibagi menurut waktu pelaksanaannya sebagai berikut:1. Pemantauan dan evaluasi pada saat program berjalan, kegiatan ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali ;2. Evaluasi tahunan, dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target-target tahunan yang telah disusun.3. Evaluasi akhir (summative evaluation), dilakukan pada akhir periode rencana aksi ini yaitu tahun 2015.B. Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals/MDGs)Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals/MDGs) adalah hasil Deklarasi Millenium yang merupakan kesepakatan para Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang Persatuan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September 2000 untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals/MDGs) sebagai bentuk kepedulian utama secara global terhadap kesejahteraan masyarakat dunia. Tujuan Deklarasi ini adalah menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan mengartikulasi satu gugus tujuan yang berkaitan satu sama lain kedalam agenda pembangunan dan kemitraan global. Setiap tujuan dijabarkan kedalam satu sasaran atau lebih dengan indikator yang terukur yaitu terkait pengurangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, perbaikan kesehatan ibu dan anak, pengurangan prevalensi penyakit menular, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global.1.3 Landasan HukumLandasan hukum kegiatan Evaluasi Percepatan Pencapaian MDGs Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 adalah sebagai berikut :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Hak-Hak Ekonomi dan Sosial;5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, yang meliputi substansi Pro Rakyat, Keadilan Untuk Semua, dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium;13. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : Kep.16A/M.PPN/HK/01/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategi Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs;14. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 0068/M.PPN/2012 dan Nomor 050/583/SJ tentang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) Tahun 2011-2015;15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 20112015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 26);19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 41 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 41);20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 60).1.3 Maksud dan Tujuana. MaksudEvaluasi Percepatan Pencapaian MDGs dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai. Dengan demikian, akan dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD pengampu urusan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals/MDGs) pada tahun 2015, dan selanjutnya dapat diambil langkah-langkah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan yang diperlukan agar sasaran MDGs pada tahun 2015 dapat tercapai.

b. TujuanEvaluasi Percepatan Pencapaian MDGs bertujuan untuk :a. Memastikan pelaksanaan program dan kegiatan MDGs yang tertuang dalam RAD Percepatan Pencapaian MDGs sesuai dengan rencana yang ditetapkan.b. Mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program percepatan pencapaian MDGs.c. Menilai kemajuan pelaksanaan program percepatan pencapaian target MDGs.d. Mengetahui kendala-kendala dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program percepatan pencapaian MDGs.e. Mengukur hasil, manfaat, maksud, dan atau dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan.f. Merumuskan langkah tindak lanjut dan rekomendasi dalam upaya percepatan pencapaian MDGs.1.4 Hasil Yang Diharapkana. Tersusunnya Evaluasi Percepatan Pencapaian MDGs Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 sebagai umpan balik untuk peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna mempercepat pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga untuk masa sekarang maupun yang akan datang. b. SKPD diharapkan mampu meningkatkan pemahaman secara teknis mengenai perhitungan target capaian, analisis potensi, dan faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaiannya.

c. Dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD pengampu urusan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian MDGs pada tahun 2015, dan selanjutnya dapat diambil langkah-langkah guna meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki.1.5 Sistematika PenulisanPenyusunan Laporan Pendahuluan Evaluasi Percepatan Pencapaian MDGs Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :A. Bab I : PendahuluanBab ini menguraikan secara singkat tentang latar belakang pelaksanaan pekerjaan/kegiatan, pengertian-pengertian dasar tentang konsep Evaluasi Percepatan Pencapaian MDGs, landasan hukum, maksud, tujuan, dan hasil yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi Percepatan Pencapaian MDGs Kabupaten Purbalingga.B. Bab II : Gambaran Umum Kabupaten PurbalinggaBab ini menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga, meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.C. Bab III : Pendekatan dan MetodologiBab ini menguraikan tentang pendekatan yang digunakan dalam pekerjaan/kegiatan ini serta gambaran singkat tentang metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi Percepatan Pencapaian MDGs Kabupaten Purbalingga.

D. Bab IV : Konsep Pemantauan dan EvaluasiBab ini menguraikan tentang tujuan, manfaat utama terkait prinsip-prinsip, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi percepatan pencapaian MDGs.E. Bab V : Evaluasi Percepatan Pencapaian MDGs Kabupaten Purbalingga Tahun 2012Bab ini menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan oleh semua pelaku/stakeholders yang berkepentingan terhadap pencapaian MDGs di Kabupaten Purbalingga, khususnya ketika mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, penentuan proiritas program dan kegiatan dalam upaya percepatan pencapaian MDGs,dan penentuan kontribusi yang bisa diberikan SKPD/stakeholdersdirinci menurut indikator kinerja upaya pencapaian MDGsyang merupakan indikator proses dari setiap langkah Program Percepatan Pencapaian MDGs secara lintas sektor yang dilakukan oleh instansi-instansi dan SKPD di Kabupaten Purbalingga agar terjadi sinkronisasi dan sinergi untuk mencapai sasaran pokok.Bab VI : PenutupBab ini berisi kesimpulan danrekomendasiyang diusulkan dari hasil Evaluasi Percepatan Pencapaian MDGs Kabupaten Purbalingga sampai tahun 2015.

BAB IIgambaran umum kABUPATEN PURBALINGGA

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi2.1.1.1. Aspek GeografiKabupaten Purbalingga termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat, tepatnya pada posisi 101o11109o35 Bujur Timur dan 7o107o29 Lintang Selatan serta terbentang pada altitude 353.432 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas administratif sebagai berikut : Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara dan Pekalongan Sebelah Selatan: Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas.Kabupaten Purbalingga memiliki luas 77.764.122 hektar atau sekitar 2,39persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Lebih dari separuh luas wilayah Kabupaten Purbalingga merupakan lahan pertanian yaitu sebesar 48.429 hektar (62.29persen) dan lahan bukan pertanian sebesar 29.319 hektar (37,71persen). Dari 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga, kecamatan terluas adalah Kecamatan Rembang dengan luas 9.174 hektar dan kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Purbalingga dengan luas 1.594 hektar.Topografiwilayah Kabupaten Purbalingga beragam meliputi dataran tinggi/perbukitan dan dataran rendah, dengan pembagian bentang alam sebagai berikut :

a. Bagian Utara, daerah dataran tinggi yang berbukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen yang meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.b. Bagian Selatan, merupakan daerah yang relatif rendah dengan nilai faktor kemiringan berada antara 0 persen sampai dengan 25 persen, meliputi wilayah Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagaian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.Menurutklasifikasi ketinggian, wilayah Kabupaten Purbalingga menempati lima kelas dengan klasifikasi sebagai berikut : 1525 m (0,56persen); 25100 m (27,02persen); 100500 m (44,13persen); 500-1000 m (23,05persen);dan diatas 1000 m (5,24persen). Sebagian besar wilayah didominasi oleh jenis tanah latosol coklat dan regosol serta tanah aluvial dan grumosol kelabu. Adapun rata-rata curah hujan Kabupaten Purbalingga tahun 2010 sebesar 5.541 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 210 hari. 2.1.1.2. Aspek DemografiPenduduk Kabupaten Purbalingga hasil registrasi penduduk Tahun 2011 sebanyak 863.391 jiwa, terdiri dari 428.887 laki-laki dan 434.504 perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 212.766 atau rata-rata anggota per rumah tangga sebanyak 4 orang. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Purbalingga tahun 2011sebesar 1,34 persen dengan kepadatan penduduk sebesar 1.285 orang per kilometer persegi. Angka LPP ini lebih tinggi jika dibandingkan denganLPP Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,46 persen, tetapi lebih rendah apabila dibandingkan denganLPP nasional sebesar 1,47 persen.

Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berturut-turut yaitu Kecamatan Kutasari sebesar 1,25 persen dan Kecamatan Karangreja sebesar 1,16 persen. Adapun kecamatan dengan LPP terendah adalah Kecamatan Purbalingga dan Rembang, yang masing-masing sebesar 0,10 persen.Sex ratio (rasio jenis kelamin) penduduk Kabupaten Purbalingga adalah 98,05, yang artinya bahwa penduduk perempuan 1,95 persen lebih banyak dibanding laki-laki. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Karangjambu yaitu sebesar 101,62 persen (laki-laki lebih banyak 1,62 persen dibanding perempuan), sedangkan kecamatan yang memiliki sex ratio terendah adalah Kecamatan Kaligondang yaitu sebesar 93 persen (perempuan lebih banyak 7 persen dibanding laki-laki).

Tabel 1Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut KecamatanTahun 2011NoKecamatanBanyaknya Penduduk (jiwa)

Laki-LakiPerempuanJumlah Total

1Kemangkon26.13926.93853.077

2Bukateja33.06333.36866.431

3Kejobong20.88121.95042.831

4Pengadegan17.61719.08135.698

5Kaligondang27.21229.04456.256

6Purbalingga27.54028.84456.384

7Kalimanah25.15725.45450.611

8Padamara19.62820.36639.994

9Kutasari27.88627.79355.679

10Bojongsari28.41627.75056.166

11Mrebet33.07833.24966.327

12Bobotsari23.57423.70547.279

13Karangreja20.01619.83839.854

14Karangjambu12.00011.72123.721

15Karanganyar17.36317.14034.503

16Kertanegara15.03115.34930.380

17Karangmoncol25.14925.19050.339

18Rembang29.13728.72457.861

Jumlah428.887434.504863.391

Sumber: Purbalingga Dalam Angka Tahun 2012, BPSTabel 2Indikator Kependudukan Kabupaten PurbalinggaUraian200920102011

Jumlah Penduduk (jiwa)844.252851.963863.392

Pertumbuhan Penduduk0.840.911.34

Sex Ratio98.9298.5198.71

Dependency Ratio575453

Kepadatan penduduk per km21.2731.2851.302

Sumber : BPS-Statistik Daerah Kab. Purbalingga

Dilihat dari penggolongan usia, penduduk Kabupaten Purbalingga terdiri dari 0 14 tahun sebesar 27,28 persen dan 15 - 65 tahun sebesar 65,28 persen dan usia diatas 65 tahun sebanyak 7,44 persen, sehingga dependency ratio atau angka ketergantungan penduduknya sebesar 53,18 persen. Artinya dari 100 orang panduduk usia produktif, menanggung sekitar 53 orang yang tidak produktif. Kepadatan penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Tahun 2011, setiap km2 lahan di wilayah Kabupaten Purbalingga rata-rata dihuni oleh sekitar 1.302 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Bukateja sebesar 66.431 jiwa, diikuti Kecamatan Mrebet sebesar 66.327 jiwa dan kecamatan yang berpenduduk terkecil adalah kecamatan Karangjambu sebesar 23.721 jiwa. Namun demikian Kecamatan Purbalingga, Kalimanah dan Padamara mempunyai kepadatan penduduk tertinggi, yaitu masing-masing sebanyak 3.828 jiwa/km2, 2.249 jiwa/km2 dan 2.207 jiwa/km2.

Persentase penduduk usia 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Purbalingga yaitu bahwa sebesar 4,53 persen penduduk usia 10 tahun keatas tidak/belum pernah sekolah, 27,36 persen tidak/belum tamat SD, 36,65 persen tamat SD/MI, tamat SLTP sebesar 19,24 persen, tamat SLTA sebesar 9, 27 persen, tamat D1/D2 sebesar 1,32 persen, dan 1,63 persen tamat D3/D4/S1.Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2011 persentase penduduk Usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja sebanyak 70,50 persen, sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 29,50 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 94,46 persen terdiri dari 95,45 persen laki-laki dan 93,13 persen perempuan. Pendaftar pencari kerja pada tahun 2011 yang tercatat di Dinsosnakertrans Kabupaten Purbalingga sebanyak 8.089 orang.2.1.1.3. Aspek Peningkatan Kualitas Hidup Manusia a. Indeks Pembangunan Manusia2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan EkonomiPembangunan ekonomi masyarakat yang dapat diukur keberhasilannya adalah dengan mengetahui dan menghitung indikator-indikator yang dapat mewakili, antara lain dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kondisi perekonomian, semakin tinggi pertumbuhannya mengindikasikan pendapatan wilayah tersebut besar dan apabila laju pertumbuhan penduduknya rendah, boleh dikatakan pendapatan perkapita semakin besar. Pembangunan ekonomi sebenarnya tidak hanya terpancang pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, akan tetapi pemerataan pendapatan perlu juga menjadi perhatian khusus.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika tidak merata akan mengakibatkan berbagai permasalahan sosial yang kompleks. Maka kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah perekonomian harus mengarah pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatannya lebih merata.1. Pertumbuhan EkonomiPurbalingga pada tahun 2011 menghasilkan PDRB atas dasar harga berlaku sebanyak 6.521.622,12 juta rupiah atau tumbuh positif sebesar 13,02 persen. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan, secara riil nominal yang dihasilkan pada tahun 2011 sebesar 2.678.085,09 juta rupiah, sedikit diatas perolehan rata-rata lima tahun terakhir yang mencapai 2.399.068,28 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan yang dijadikan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi sesungguhnya di Kabupaten Purbalingga, mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 6,03 persen. Pertumbuhan ini meningkat 0,36 point dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,67 persen. Besaran nominal PDRB atas dasar harga konstan tersebut, juga mampu membuat Kabupaten Purbalingga mengembangkan perekonomian secara riil dengan indeks 166,81 persen atau sudah berkembang sekitar 1,66 kali dari kondisi perekonomian pada tahun 2000.

Tabel 3PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten PurbalinggaTahun 2006 2011TAHUNHARGA BERLAKUHARGA KONSTAN

NilaiPertumbuhanNilaiPertumbuhan

(Juta Rupiah)(persen)(Juta Rupiah)(persen)

12345

20063.408.083,5217,022.018.808,085,06

20073.887.240,5414,062.143.746,236,19

20084.444.058,1814,322.257.392,775,30

20095.161.810,2016,152.390.244,575,89

20105.770.135,4111,792.525.872.735,67

20116.521.622,1213,022.678.085,096,03

Rata-rata13,875,82

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2011

Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga periode tahun 2007-2011 mencapai 5,82 persen, meskipun pernah mengalami perlambatan pada tahun 2008 yang disebabkan oleh kebijakan moneter. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2008 tidak selaju pada tahun 2007 yang mencapai 6,19 persen. Laju pertumbuhan tahun 2007 merupakan yang terbaik dibandingkan tahun-tahun lainnya. Perlu adanya strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan kembali gairah percepatan pertumbuhan ekonomi, guna mencapai keberhasilan pembangunan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata.

Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011, secara umum mengalami peningkatan sebesar 0,36 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan laju pertumbuhan paling tinggi adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, yaitu bertambah 2,12 poin dari laju pertumbuhan tahun sebelumnya. Sedangkan sektor yang mengalami pengurangan laju pertumbuhan paling besar adalah listrik, gas dan air bersih, hingga 2,62 poin dari tahun sebelumnya.

Tabel 4Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan UsahaKabupaten Purbalingga Tahun 2010 2011 (persen)

LAPANGAN USAHAADHB + / -ADHK+ / -

2010201120102011

1234567

Pertanian9,1010,44 1,34 3,312,09 -1,22

Pertambangan dan Penggalian11,0913,34 2,25 7,278,83 1,56

Industri Pengolahan12,7017,64 4,94 6,837,78 0,95

Listrik, Gas dan Air Bersih12,107,73 -4,37 4,405,04 -2,62

Konstruksi dan Bangunan10,9411,82 0,88 6,938,42 1,49

Perdagangan, Hotel, dan Rumah Makan11,3813,62 2,24 6,248,22 1,98

Pengangkutan dan Komunikasi10,188,36 -1,82 6,005,97 -0,03

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan11,3911,62 0,23 5,417,53 2,12

Jasa-jasa17,7116,83-0,888,088,090,01

Total PDRB11,7913,02-1,235,676,030,36

Sumber : PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2011, BPS

Gambar1Struktur Perekonomian Kabupaten Purbalingga Tahun 2011

Industri Pengolahan 11,09%Pertambangan & Penggalian 0,70%Pertanian 30,55%Jasa-jasa 18,75%Listrik, Gas & Air Minum 0,85%Konstruksi dan Bangunan 7,94%Perdagangan, Hotel & Rumah Makan 18,52%Pengangkutan & Telekomunikasi 5,13%Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 6,48%

Peranan masing-masing sektor terhadap perolehan PDRB total pada tahun 2011 (Grafik 2.3.) adalah sebagai berikut: sektor Pertanian (30,55 persen), Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan (18,52 persen),Jasa-jasa (18,75 persen) dan Indusri Pengolahan (11,09 persen), sedangkan lima sektor lainnya memberikan sumbangan kurang dari 10 persen. Dalam hal percepatan pertumbuhanekonomi, hampir seluruh sektor mengalami percepatan diatas laju pertumbuhan rata-rata umum (5,67 persen),kecualisektor pertanian,listrik dan pengangkutan masing-masing hanya melaju dengan kecepatan 2,09 persen, 5,04 persen dan 5,97 persen.2. LajuInflasiLaju inflasi di Kabupaten Purbalingga tahun 2012 tidak setinggi laju inflasi pada tahun 2011, dimana pada tahun 2011 hanya sebesar 4,09persen (YoY) sedangkan tahun 2010 mencapai 7,82 persen (YoY). Penyumbang terbesar terjadinya inflasi pada tahun 2011 berasal dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang menyumbang sebesar 1,61persenserta kelompok pendidikan dan rekreasi sebesar 1,07persen, sedangkan kelompok lain cenderung stabil.

Tabel 5Inflasi (Year on Year) Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 2012

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

3. PendapatanPer Kapita Penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 secara rata-rata menghasilkan PDRB perkapita sebesar 7.593.895,33,- rupiah, dari penduduk sebanyak 858.798 jiwa. Dengan kata lain, nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di Purbalingga baru mencapai sekitar Rp. 632.800,- per bulan. Income percapita yang dihasilkan mencapai Rp. 5.223.779,36,- atau sebesar Rp. 435.314,95,- rupiah per bulan. Yang dimaksud pendapatan disini adalah nilai tambah bruto (upah, gaji, laba, sewa tanah, bunga uang, penyusutan dan pajak tak langsung neto), bukan nilai produksi (perkalian dari jumlah produksi dengan harga satuannya). Nilai tambah bruto merupakan bagian dari nilai produksi.Sementara itu untuk rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2011 di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 828.353,00, lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang sebesar Rp. 765.000,00.

Tabel 6Pendapatan per Kapita (Rupiah) Kabupaten Purbalingga Tahun 2006-2011

Tahun Penduduk Pertengahan TahunAtas Dasar HargaBerlakuAtas Dasar Harga Konstan

2006828.2644.114.730,962.437.396,90

2007833.7764.662.212,082.571.129,69

2008839.2375.295.355,402.689.815,59

2009844.6466.111.211,332.829.877,33

2010849.5556.791.950,382.973.171,52

2011858.7987.593.895,333.118.410,95

Sumber: Purbalingga Dalam Angka Tahun 2012, BPS

4. Pengeluaran PendudukTolokukurkesejahteraan seseorang dapat dilihat dari pola pengeluarannya. Jenis pengeluaran dapat dibedakan menjadi pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan. Semakin besar seseorang mengkonsumsi non makanan dapat diindikasikan orang tersebut mempunyai tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Hasil pengolahan Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2011 menunjukkan persentase pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan dari tahun 2008 sampai tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 persentase rumahtangga yang memiliki pengeluaran diatas tiga ratus ribu rupiah berjumlah 47,37 persen, atau naik 4,07 persen dari tahun 2010 yang hanya 43,30 persen. Sedangkan jumlah rumah tangga yang memiliki pengeluaran antara Rp. 80.000,- sampai dengan Rp. 149.999,- mengalami penurunan sebesar 2,58 persen menjadi 3,29persen pada tahun 2011.Meskipun di Kabupaten Purbalingga jumlah rumahtangga yang memiliki pengeluaran perkapita diatas Rp. 300.000,- mengalami kenaikan, tetapi jumlah pengeluaran rumahtangga non makanan mengalami penurunan sebesar 1,04 persen menjadi 43,23 persen pada tahun 2011.

Tabel 7Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Per KapitaKabupaten Purbalingga

Golongan Pengeluaran (Rp.)2008200920102011

80.000 - 149.99910,405,873,291,08

150.000 - 199.99913,4318,3013,139,56

200.000 - 299.99942,6632,5236,2029,13

300.000 +33,5143,3047,3760,22

Sumber : Statistik Daerah, BPS

5. TingkatKetimpangan Ekonomi Antarwilayah Ketimpangan ekonomi antar wilayah diukur dengan Indeks Williamson. Semakin besar nilai Indeks Williamson atau mendekati nilai 1 (satu) maka semakin tinggi ketimpangan antar wilayah. Di Kabupaten Purbalingga, (Indeks Williamson) dari tahun 2001 sampai tahun 2008 cenderung mendekati nilai 1 (satu). Dan pada tahun selanjutnya mengalami perbaikan, dimana Indeks Wiliamsos turun dari nilai 0,50 pada tahun 2008 menjadi 0,47 tahun 2009 dan turun lagi pada tahun 2010 menjadi 0,46. Dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 0,47.

Tabel 8Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) diKabupaten Purbalingga Tahun 2001 2010

Sumber : Data DiolahKeterangan : ** Angka sangat sementara

Masih adanya ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Purbalingga, diperlihatkan juga dari hasil analisis Tipologi Klassen pendekatan wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan yang berada di wilayah maju dan tumbuh pesat dengan tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita tinggi adalah Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, dan Kecamatan Purbalingga. Kecamatan yang berada pada wilayah maju tapi tertekan dengan tingkat pertumbuhan rendah adalah Kecamatan Kejobong dan Kecamatan Pengadegan. Kecamatan yang berada pada wilayah yang masih dapat berkembang pesat memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi dari Kabupaten Purbalingga tapi dengan PDRB perkapita lebih rendah dari PDRB perkapita Kabupaten Purbalingga adalah Kecamatan Bukateja, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Kertanegara. Kecamatan yang berada relatif tertinggal dalam tingkat pertumbuhan dan pendapatan rendah adalah Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangmoncol, dan Kecamatan Rembang.

Gambar 2 Klasifikasi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Purbalingga Menurut Tipology Klassen Tahun 2006-2010

Pertumbuhan Wilayahqi > qqi < q

PDRB per-Capita

Purbalingga, Kalimanah, PadamaraKejobong, Pengadegan

yi >= y

Wilayah maju dan tumbuh dengan pesatWilayah maju tapi tertekan

Bukateja, Mrebet, KertanegaraKemangkon, Kaligondang, Kutasari, Bojongsari, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Karangmoncol, Rembang

yi < y

Wilayah yang masih dapat berkembang dengan pesat

Wilayah relatif tertinggal

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, data diolah

6. TingkatKesejahteraan Petani Nilai Tukar Petani (NTP) dipakai sebagai salah satu indicator dalam menilai tingkat kesejahteraan petani. NTP digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi. Hal ini terlihat bila dibandingkan dengan kemampuan tukarnya pada tahun dasar. Tingkat kesejahteraan petani Kabupaten Purbalingga yang di ukur berdasarkan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tahun dasar 2007 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 indeks NTP mengalami fluktuasi. Nilai indeks NTP rata-rata setiap bulan pada posisi diatas 100, kecuali pada bulan April (99,13), Mei (96,96) dan Bulan Juni (97,88). Hal ini menunjukkan rata-rata indeks yang diterima petani lebih besar dibanding indeks yang dibayar petani (NTP > 100), yang berarti tingkat kesejahteraan petani lebih baik dari kondisi pada tahun dasar. Apabila dilihat per sub sektor, petani sub sektor padi dan palawija serta petani tanaman perkebunan rakyat lebih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari pada petani sub sektor lainnya.

Tabel 9Nilai Tukar Petani Kabupaten Purbalingga Tahun 2012(Tahun Dasar : Tahun 2007 = 100)

Sumber : Buku Nilai Tukar Petani Kabupaten Purbalingga 2012, BPS

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Sosial1. PendidikanIndikator pendidikan penduduk Kabupaten Purbalingga secara umum mengalami peningkatan. Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan, dari 93,48 pada tahun 2010 menjadi menjadi 93,50 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 94,43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk yang ada, sekitar 94 orang sudah melek huruf. AMH diukur dari penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (7-12 tahun) mencapai 99,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah sebesar 0,62 persen; APS SLTP (13-15 tahun mencapai 86,85 persen; APS SLTA (16-18 tahun) sebesar 53,74 persen, sedangkan APS Perguruan Tinggi (19-24 tahun) sebesar 5,37. Indikator pendidikan selanjutnya adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang mencapai 7,18 tahun pada tahun 2010. Pada tahun 2011 naik menjadi 7,21. RLS menunjukkan bahwa seorang penduduk Kabupaten Purbalingga secara umum telah menempuh pendidikan selama 7,21 tahun. Sejalan dengan peningkatan APS, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Purbalingga juga mengalami peningkatan.

Tabel 10Indikator Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2012 (persen)

Uraian201020112012

Angka Melek Huruf (10 th +) 93,4893,5094,43

Rata-Rata Lama Sekolah 7,187,21NA

Angka Partisipasi Sekolah (persen)

Tidak/Belum Pernah Sekolah 5,474,33NA

Masih Bersekolah 23,2125,71NA

Tidak Sekolah Lagi 71,3169,13NA

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

1. Tidak/belum pernah sekolah2. Tidak/ belum tamat SD3. SD/MI4. SLTP5. SLTA6. DI/DII7. DIII/DIV,S1,S2,S34,9425,2538,9317,829,270,872,924,1521,0238,8819,6612,102,122,07NA

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2011

2. KesehatanPembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan kinerja yang semakin baik, bahkan telah melampaui target pembangunan kesehatan secara nasional dan target MDGs. Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2012 sebesar 11 per 1.000 kelahiran hidup, sementara target nasional 24 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2012 sebesar 136 per 100.000 kelahiran, sedang target nasional tahun 2014 sebesar 118 per 100.000 kelahiran. Capaian ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Semakin meningkatnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga dalam beberapa tahun terakhir diindikasikan dengan semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup. Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 adalah 70,44 tahun; angka ini naik dibanding tahun 2010 yang hanya sebesar 70,19 tahun.Angka Kematian Balita (AKABA) mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 11 per 1.000 kelahiran hidup, naik pada akhir tahun 2011 menjadi 11,15. Sedangkan Angka Kematian Ibu melahirkan pada tahun 2010 tercatat 98 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 99. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 136 per 1.00.000 kelahiran hidup. Meningkatnya Angka Kematian Balita banyak terjadi pada bayi umur 0-28 hari disebabkan karena BBLR (tahun 2011 yaitu 3,57 persen), asfiksia dan sebab lain yang sulit mendapat penanganan. Adapun penyebab Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan meningkat disebabkan karena eklamsia dan sebab lain saat nifas yang sulit mendapat penanganan.3. KemiskinanBerdasarkan data Susenas yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (September 2011), persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 sebesar 23,06 persen atau sebanyak 196.000 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2010, persentase penduduk miskin turun sebesar 1,51 persen atau berkurang 12.698 jiwa.Garis kemiskinan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 sebesar Rp 230.461,00.

Tabel 11Data Kemiskinan Kabupaten PurbalinggaTahun 2008 2011

Uraian2008200920102011

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)221.920205.012208.698196.000

Persentase Penduduk Miskin (persen)27,1224,9724,5723,06

Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)164.046194.529210.349230.461

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Relatif tingginya persentase kemiskinan di Kabupaten Purbalingga antara lain disebabkan karena tingginya garis kemiskinan Kabupaten Purbalingga dibandingkan dengan wilayah kabupaten sekitar maupun rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 12Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Karesidenan Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011Kab/KotaPenduduk Miskin(Jiwa)Persentase KemiskinanGaris Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)

(1)(2)(3)(4)

Cilacap 281.95017,15224.530

Banyumas 328.51021,11249.807

Purbalingga 196.00023,06230.461

Banjarnegara 177.31320,38192.303

Jawa Tengah 5.255.96216,21201.138

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan KemiskinanIndeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggai nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 adalah 3,11 persen.Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 adalah 0,67 persen.

Tabel 13Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

TahunIndeks Kedalaman Kemiskinan (P1)Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Kabupaten PurbalinggaProvinsi Jawa TengahKabupaten PurbalinggaProvinsi Jawa Tengah

20113,11

2,540,670,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

5. Tenaga KerjaDataSakernas tahun 2011 persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja sebanyak 70,50 persen, sedang yang bukan angkatan kerja sebanyak 29,50 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 94,46 persen terdiri dari 95,45 persen laki-laki dan 93,3 persen perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2011mengalami sedikit penurunan dari 71,73 persen pada tahun 2010 menjadi 70,50 persen pada Tahun 2011. Turunnya TPAK berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, dari 3,82 persen pada tahun 2010 menjadi 5,54 persen di tahun 2011. Persentase penduduk yang bekerja juga mengalami penurunan, dari 68,50 persen menjadi 66,60 persen. Dilihatdari penyerapan tenaga kerja, jumlah pekerja pada sektor industri pengolahan mengalami peningkatan, dari 24,48 persen pada tahun 2010meningkat menjadi 33,26 persen pada tahun 2011. Disisi lain penyerapan tenaga kerja di sektor Perdagangan mengalami penurunan dari 18,6 persen tahun 2010 menjadi 14,76 persen tahun 2010, begitu juga disektor jasa dan lainnya mengalami penurunan seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 14Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten PurbalinggaTahun 2009-2011Uraian200920102011

1. TPAK 69,43 71,73 70,50

2. Tingkat Pengangguran 4,66 3,82 5,54

3. Bekerja (persen) 66,19 68,50 66,60

4. Upah Minimum Kabupaten618.000 695.000 765.000

5. Penduduk yang bekerja pada :

Sektor Pertanian 37,30 33,16 31,17

Industri 21,52 24,48 33,26

Perdagangan dan Hotel 17,60 18,60 14,76

Jasa kemasyarakatan 9,36 8,90 7,82

Lainnya 14,22 14,86 12,99

Sumber : Statistik Daerah Tahun 2012

Upaya mengurangi angka pengangguran ini dilaksanakan antara lain melalui implementasi kebijakan dan program pembangunan yang pro investasi yakni deregulasi perijinan usaha dan investasi sehingga menempatkan Purbalingga sebagai daerah yang paling prospektif untuk investasi. Perusahaan Asing (PMA) sampai dengan akhir tahun 2012 di Kabupaten Purbalingga sebanyak 18 perusahaan, umumnya milik pengusaha Korea dan bergerak dalam industri rambut palsu yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum2.1.4.1. Pelayanan Dasar1. PendidikanCapaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Purbalingga antara lain dilihat dari rasio guru-murid. Untuk jenjang pendidikan SD sederajat, seorang guru mengajar kurang lebih 17 murid; untuk SLTP sederajat, seorang guru mengajar 19 murid; sedangkan untuk SLTA sederajat, seorang guru mengajar kurang lebih 15 murid. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, sarana pendidikan berupa sekolah pada semua tingkatan sampai dengan akhir tahun 2012 adalah : Taman Kanak-Kanak Negeri: 8, Swasta : 245 Sekolah Luar Biasa Negeri: 1, Swasta : - Sekolah Dasar Negeri: 464, Swasta : 5 SLTP Negeri : 60, Swasta: 15 SLTA Negeri: 10, Swasta: 6 SMK: 11,Swasta : 7Jumlah siswa sekolah pada semua tingkatan sampai dengan akhir tahun 2012 adalah : Taman Kanak-Kanak Negeri: 551 siswa,Swasta : 6.938 siswa Sekolah Luar Biasa Negeri: 156 siswa, Swasta : - siswa Sekolah Dasar Negeri: 79.116 siswa,Swasta : 936 siswa SLTP Negeri : 29.392 siswa,Swasta: 2.241 siswa SLTA Negeri: 1.504 siswa,Swasta: 1.215 siswa SMK Negeri: 5.215 siswa,Swasta: 7.661 siswa

Jumlah guru sekolah pada semua tingkatan sampai dengan akhir tahun 2012 adalah : Taman Kanak-Kanak Negeri: 42 guru,Swasta : 495 guru Sekolah Luar Biasa Negeri: 24 guru,Swasta : - guru Sekolah Dasar Negeri: 4.479 guru,Swasta : 70 guru SLTP Negeri : 1.610 guru,Swasta: 176 guru SLTA Negeri: 412 guru,Swasta: 134 guru SMK Negeri: 339 guru,Swasta: 389 guru

Fasilitasprasarana pendidikan di Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2011 antara lain meliputi 462 TK/RA/BA, 648 SD/MI, 111 SLTP/MTs, dan 49 SLTA/MA. Pada jenjang pendidikan SD sederajat, rasio guru terhadap murid adalah sekitar 1 : 16. Rasio guru terhadap murid tingkat SLTP sederajat adalah 1 : 18; sedangkan untuk SLTA sederajat, rasio guru terhadap murid adalah sekitar 1 : 15. Rasio murid terhadap sekolah TK dan sederajat sebanyak 34 siswa untuk setiap sekolah, SD sederajat sebanyak 163 siswa, SLTP sederajat sebanyak 380 siswa, dan SLTA sederajat sebanyak 439 siswa tiap sekolah.2. KesehatanJumlah tenaga kesehatan dalam suatu wilayah mempengaruhi derajat kesehatan pada wilayah tersebut. Sampai dengan tahun 2011, di wilayah Kabupaten Purbalingga terdapat 87 dokter umum, 17 dokter spesialis, 24 dokter gigi, 439 perawat, 373 bidan, dan 246 paramedis lain. Adapun sarana kesehatan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 5 unit Rumah Sakit, 10 unit Balai Pengobatan, 22 unit Puskesmas, 49 unit Puskesmas Pembantu, 22 unit Puskesmas Keliling, 187 unit Polindes dan 1.190 unit Posyandu serta 50 unit Apotek.

Jumlah balita usia 0-3 tahun yang dilayani Posyandu sebanyak 43.364 anak, atau dapat dikatakan bahwa rata-rata setiap Posyandu dapat melayani 36 anak balita. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 dengan jumlah penduduk 863.391 orang adalah 0,053. Artinya setiap 1 unit rumah sakit rata-rata dapat melayani sekitar 187.307 penduduk. Sedangkan jumlah sarana kesehatan selain rumah sakit sebanyak 290 unit, sehingga rata-rata sarana kesehatan dapatmelayani 3.229 orang. Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, antara lain bertambahnya balai pengobatan dari 4 unit menjadi 10 unit pada tahun 2010 dan tahun 2011 masih tetap 10 unit. Demikian juga untuk puskesmas yang memiliki pelayanan rawat inap, dari 10 unit pada tahun 2009, meningkat menjadi 11unit ditahun 2011. Alih fungsi dari puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap menyebabkan jumlah puskesmas non rawat inap yang semula 12 pada tahun 2009 menjadi 11 unit puskesmas. B

Tabel 15Statistik Sarana Kesehatan Di Kabupaten PurbalinggaUraian200920102011

RS. UmumRS. BersalinRS. Balai pengobatanPuskesmas rawat InapPuskesmas Non RIPuskesmas pembantuPuskesmas kelilingApotik51410124922445110111149225051101111492250

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

3. Kualitas Lingkungan HidupPeningkatanaktifitas pembangunan di segala bidang sebagai imbas dari peningkatan pembangunan memberikan dampak bagi sumber daya alam dan lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu p engendalian pemanfaatan sumber daya lahan dan ruang sangat strategis untuk dilaksanakan, karena terbatasnya sumber daya lahan dengan segala permasalahan merupakan modal dasar pembangunan, di kabupaten Purbalingga kebijakan yang diterapkan adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang yang ideal sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga. Sampai dengan tahun 2012 kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga masih relatif terjaga. Kondisi lahanpada areal budidaya pertanian di Kabupaten Purbalingga pada saat ini didominasi oleh lahan dengan kategori potensial kritis yaitu seluas 24.531,31 hektar (44,56 persen), lahan tidak kritis seluas 17.931,30 hektar (32,57 persen), lahan agak kritis seluas 9.546,28 hektar (17,34 persen), lahan kritis seluas 1.982,43 hektar (3,60 persen), dan lahan sangat kritis seluas 1.059,91 hektar (1,93 persen).Sedangkankondisi lahan di kawasan lindung di luar kawasan hutan sudah mulai rusak. Hal tersebut dapat dilihat dari luasnya lahan agak kritis yang mencapai 5.337,02 hektar (55,42 persen), lahan potensial kritis seluas 2.367,57 hektar (24,59 persen), lahan kritis seluas 1.375,31 hektar (14,26 persen), lahan tidak kritis seluas 539,52 hektar (5,60 persen), dan lahan sangat kritis seluas 10,25 hektar (0,11 persen).Adapunkondisi lahan kritis di areal kawasan hutan produksi di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh lahan potensial kritis dengan luas 11.421,97 hektar (95,97 persen), disusul oleh lahan agak kritis dengan luas 480,21 hektar (4,03 persen). Sedangkan kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Purbalingga kondisinya didominasi oleh lahan yang dikategorikan potensial kritis dengan luas 1.181,02 hektar. Untuk mengetahui kualitas air yang ada di Kabupaten Purbalingga, secara periodik telah dilakukan kegiatan pemantauan terhadap kualitas air sungai dan air sumur di beberapa titik. Dari hasil kualitas pemantauan air sungai (dengan parameter fisika dan kimia non-organik) yang dilakukan pada 14 titik pantau di 8 sungai yaitu Sungai Serayu, Klawing, Pekacangan, Gemuruh, Gringsing, Larangan, Ranu, dan Banjaran menunjukkan bahwa semua jenis parameter yang diteliti secara fisika maupun kimia menunjukan nilainya masih berada di bawah ambang batas yang masih diperbolehkan sesuai dengan baku mutunya (Baku Mutu Air Limbah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah). Pada tahun2012 ini, Kabupaten Purbalingga kembali mendapatkan Piala Adipura. Kegiatan Adipura Purbalingga merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan Kota Purbalingga yang bersih, hijau dan teduh. Dengan peran serta masyarakat, diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh Kelurahan, Sekolah-Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Perumahan / Pemukiman, Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Pasar, Pertokoan, Perkantoran, Hutan Kota, Taman Kota, Sungai / Situ, Saluran Terbuka, TPA dan Terminal Bus yang ada di wilayah kota Purbalingga yang masuk dalam titik pantau Adipura.Apabila dilihat dari tahun ke tahun kriteria penilaian Adipura semakin bertambah berat, namun dengan kerja keras Tim Adipura serta peran serta masyarakat yang begitu besar, Kabupaten Purbalingga telah berhasil mendapatkan Anugerah / Piala Adipura kategori Kota Kecil 3 ( tiga ) kali berturut turut yaitu pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012.

Pada tahu 2012 ini terdapat 60 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kabupaten Purbalingga mendapatkan program itu karena sudah memiliki peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah (Perda RTRW), yakni Perda Nomor 5 Tahun 2011.Prinsip pelaksanaan P2KH ini diawali komitmen Bupati dan Walikota yang diwujudkan melalui penandatanganan Piagam Komitmen Kota Hijau bersama Dirjen Penataan Ruang dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi penataan ruang. Bupati berkomitmen mengalokasikan besaran anggaran dalam APBD dan ketersediaan lahan dan program untuk peningkatan kuantitas RTH perkotaan dan kota hijau secara keseluruhan.Lingkup pembiayaan kegiatan swakelola ini sebesar Rp 598 juta terdiri dari kampanye publik program kota hijau sebesar Rp 100 juta, penyiapan peta kota hijau Rp 100 juta, penyusunan masterplan ruang terbuka hijau perkotaan Rp 300 juta serta Detail Engineering Design (DED) peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau perkotaan Rp 98 juta.4. Sarana dan Prasarana UmumDilihat dari ukuran panjang jalan berdasarkan kelas jalan di Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2012 terdapat jalan Propinsi sepanjang 43,2 km dan jalan Kabupaten sepanjang 710,2 km. Adapun kondisinya sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut: Jalan aspal (Kondisi baik sepanjang 322,175 Km, Kondisi sedang sepanjang 225,198 Km dan Kondisi rusak sedang sepanjang 140,047 Km); Jalan Kerikil sepanjang 12,26 Km dan jalan tanah sepanjang 2,5 Km.

Prasaranairigasi yang ada di Kabupaten Purbalingga pada saat ini mampu mengairi sebagian besar lahan sawah yang ada. Dari keseluruhan lahan sawahberpengairan di Kabupaten Purbalingga yaitu seluas 20.737 hektar, yang sudah beririgasi teknis seluas 5.509 hektar (26,6 persen), setengah teknis 6.428 hektar (30,9 persen), pengairan sederhana 4.447 (21,5 persen) hektar, pengairan desa 392 hektar (1,9 persen) dan tadah hujan 3.961 hektar (19,1 persen). Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerima dana hibah daerah dari Bank Dunia sebesar Rp 4,984 milyar. Hibah diberikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Program tersebut merupakan program pemberdayaan masyarakat petani dari Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), Gabungan Petani Perkumpulan Pemakai Air (GP3A) dan Perkumpulan Petani pemakai Air (P3A) serta Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) di daerah seperti Bappeda, DPU Pengairan, Pertanian, Komisi irigasi, dan GP3A/P3A sendiri. Program WISMP ini menitik beratkan pada peningkatan peran serta masyarakat (petani) dalam pengelolaan irigasi antara lain melalui penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi, peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan irigasi, serta pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi prasarana irigasi. Diharapkan dengan program ini, nantinya akan digunakan untuk merehabilitasi enam Daerah Irigasi (DI) yang mengairi lebih dari 2.863 hektar. Program ini juga dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target nasional surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.Disamping itu pada tahun 2012, dilaksanakan pembangunan infrastruktur Jembatan Linggamas diatas Sungai Klawing yang menghubungkan wilayah Kabupaten Banyumas di Desa Kalipetir, Kecamatan Kalibagor dan wilayah Purbalingga di Desa Kedungbenda, Kecamatan Kemangkon. Jembatan ini diharapkan akan mendukung perkembangan wilayah perbatasan dan perekonomian di dua kabupaten. Tahap I pembangunan akan menelan dana Rp 16,45 milyar. Detail Enginering Design (DED) pembangunan jembatan dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenPurbalingga pada tahun 2011. Panjang jembatan direncanakan 140 meter yang terdiri dari tiga bentang dan lebar 9,5 meter. Biaya seluruhnya diperkirakan sebesar Rp 45,5 milyar. Sumber dana pembangunan jembatan Linggamas berasal dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 7,5 milyar, Kabupaten Banyumas Rp 5 milyar dan Bantuan Pemprov Jawa Tengah Rp 5 milyar. Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilewatkan melalui APBD Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas masing-masing Rp 2,5 milyar. Proses selanjutnya apabila pembangunan jembatan Linggamas telah diselesaikanmaka akan mendukung rencana pengembangan lapangan udara Wirasaba yang dikelola TNI AU menjadi bandara komersiil. Sedangkan untuk pelayanan air bersih, Target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015 disebutkan bahwa target akses air minum layak wilayah perkotaan 80 persen dan wilayah perdesaan 60 persen. Sampai saat ini PDAM Purbalingga baru mencapai angka 38 persen untuk akses air minum layak wilayah perkotaan dan 13 persen untuk wilayah perdesaan.Di Kabupaten Purbalingga sebagian besar sumber air minum rumah tangga menggunakan Sumur Terlindung sebesar 40,39 persen, Ledeng / sumur bor 22,48 persen, kemasan isi ulang 0,75 persen dan sumur tak terlindung dan lainnya sebesar 36,38 persen.Sementara itu, untuk pelayanan persampahan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 masih perlu ditingkatkan. Data dari Dinas Pekerjaan Umum, dari volume produksi sampah sebesar 190 m per hari, hanya sekitar 150,20 m sampah yang dapat terangkut. Sementara itu, sistem penanganan sampah di TPA Banjaran Kabupaten Purbalingga yang mempunyai daya tampung sebesar 109,2 m/hari telah menggunakan sistem controlledlandfill mulai tahun 2011.

5. PerhubunganPada saat ini Kabupaten Purbalingga memiliki 8 buah terminal, yang terdiri dari 2 terminal tipe C yaitu Terminal Purbalingga dan Terminal Bobotsari serta 6 buah sub terminal yakni sub terminal Kejobong, Jompo, Kutasari, Kutabawa, Penaruban dan Bukateja. Adapun jumlah kendaraan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2010 sebanyak 157.806 kendaraan dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 22,78 persen atau mengalami kenaikan menjadi sebesar 157.806 kendaraan. Jenis kendaraan yang ada di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh kendaraan sepeda motor, yang pada tahun 2010 sebesar 144.611 unit, meningkat di tahun 2011 menjadi sebesar 144.611 unit sepeda motor. Selama 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan kendaraan sepeda motor di Kabupaten Purbalingga sebesar 15,44 persen.Transportasi di Kabupaten Purbalingga dilayani oleh 1 unit terminal kelas B dan 5 unit terminal kelas C. Untuk terminal kelas B terdapat di jantung kota Purbalingga yang melayani rute antar kota antar Propinsi, sedangkan terminal kelas C terdapat di berbagai tempat antara lain di Bobotsari, Rembang, Bukateja dan Kejobong, terminal terminal kelas C tersebut melayani transportasi antar kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2011 jumlah kendaraan bermotor yang diuji oleh Dinas Perhubungan Komnikasi dan Informasi Kabupaten Purbalingga sebanyak 8.794 kendaraan, dimana 1.317 kendaraan bus, 66 kendaraan mobil penumpang dan mobil barang 7.444 kendaraan yang terdiri dari jenis truk, truk sumbu 3, tangki, pick up dan kereta gandeng.

2.1.5. AspekPelayanan Penunjang1. Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga merupakan tempat yang sangat menarik bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya. Kabupaten Purbalingga menyumbangkan 56,10% investasiindustri se-Indonesia dengan nilai US$ 19.033.000 dari total US$ 21.985.000 dalam skala nasional. Investasi tertinggi disumbang dari sektor industri rambut dan bulu mata palsu. Disamping karena kondusifitas daerah dalam aspek sosial, politik dan keamanan, juga karena mudahnya pengurusan perizinan sebagai upaya mendorong dan menarik investor. Jumlah PMA dan PMDN serta total nilai investasi yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam perkembangannya dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya trend yang semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16Investasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri (PMA dan PMDN)Kabupaten PurbalinggaTahun 2006 - 2011T a h u nP M AP M D N

Jumlah PerusahaanNilai Investasi( Juta Rp )Jumlah PerusahaanNilai Investasi( Juta Rp )

12345

200613106.327.266.05218.900.000

200713144.826.241,56018.900.000

200817169.679.741.56018.900.000

200918169.679.741.56018.900.000

201018177.821.742.5601421.548.910

201118184.681.742.5601446.732.499

201218186.366.742.5604323.753.269

Sumber : SIPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012

Sampai dengantahun 2012, jumlah PMA sebanyak 18 perusahaan dengan nilai investasi mencapai Rp. 186.366,7426 juta meningkatdari tahun 2011 sebesar Rp. 184.681,7426 juta, dan jumlah PMDN sebanyak 43 perusahaan dengan nilai investasi mencapai Rp. 23.753,269 juta. Nilai ekspor rambut palsu dan bulu mata palsu Purbalingga ke dunia pada tahun 2009 mencapai US$ 53.083.602 atau mengalami pertumbuhan sebesar 50,97% dalam waktu setahun. Bahkan, Amerika Serikat sebagai tujuan utama eksport, mengalami pertumbuhan eksport hingga 55,28% dengan nilai US$ 46.955.608 pada tahun 2009.Bantuan pemerintah pusat dalam mengembangkan industri rambut palsu dan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga diarahkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kedepan, tenaga kerja Purbalingga bukan diarahkan menjadi buruh semata tapi menjadi entrepreneur yang bisa menguasai pasar baik lokal maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Purbalingga jangan terlalu berharap pada PMA, karena tenaga kerja ini nantinya hanya menjadi buruh. Bantuan dari pemerintah pusat diarahkan pada plasma-plasma atau UMKM yang ada di pedesaan, BLK-BLK yang bisa menciptakan entrepreneur baru. Sehingga kesejahteraan lebih dapat dirasakan, dan posisi tawar 22.153 tenaga kerja lebih tinggi.2. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Di Kabupaten Purbalingga pembentukan lembaga koperasi sudah menjangkau ke semua wilayah dengan jumlah anggota yang cukup besar. Namun demikian dalam perkembangannya masih mengalami banyak hambatan antara lain masih banyaknya lembaga koperasi yang belum mampu memenuhi persyaratan perbankan khususnya dalam penjaminan kredit, kurangnya permodalan dan manajemen koperasi. Dalam rangka pemberdayaan Koperasi, pemerintah berkepentingan untuk menguatkan kelembagaan dengan memfasilitasi penguatan permodalan dan menejemen pengelolaan koperasi serta pembinaan yang dilakukan secara terus menerus. Banyaknya koperasi aktif tahun 2012 tercatat sebanyak 212 unit, koperasi tidak aktif sebanyak 21 unit, koperasi primer sebanyak 233 unit, jumlah KUD sebanyak 16 unit, dan jumlah koperasi non KUD sebanyak 217 unit. Koperasi berbadan hukum yang terbanyak terdapat di Kecamatan Purbalingga sebanyak 65 unit sedangkan banyaknya koperasi berbadan hukum yang terkecil ada di Kecamatan Karangjambu sebanyak 2 unit. Koperasi unit desa tercatat hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Kertanegara.Sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah dan industri besar sebanyak 41.109 unit. Sedangkan jumlah industri kreatif, industri arsitektur, industri kerajinan sebanyak 40.266 unit. Jumlah industri kulit 9 unit, industri kayu 1.704 unit, industri logam/logam mulia 1.720 unit, industri anyaman/gerabah/keramik 4.820 unit, industri kain tenun 95 unit, dan industri makanan/minuman 27.210 unit. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri sebanyak 152.700 orang.Pemerintah Kabupaten Purbalingga menjalin kemitraan dengan kedutaan luar negeri mengenai promosi pemasaran produk-produk industri andalan yang berpeluang menembus pasar ekspor. Adapun produk andalan yang sudah dipromosikan ke kedutaan luar negeri, antara lain: knalpot, karpet kayu, gula serbuk dan sapu lantai. Pasar Eropa, selain Amerika menjadi sasaran utama karena memiliki prospek cemerlang. Pemerintah Kabupaten Purbalingga sendiri akan membantu upaya peningkatan kualitas produk indusri wilayahnya dengan pembenahan melalui standarisasi produk. Standarisasi produk sangat dibutuhkan karena persyaratan menembus pasar ekspor sangat ketat. Selain itu, sumber daya manusia juga tak lepas dari perhatian Pemerintah Kabupaten Purbalingga.Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengikutsertakan 5 (lima) pelaku industri andalan pada pendidikan dan pelatihan menembus pasar ekspor di Baturraden, Banyumas.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyusul angka realisasi nilai ekspor industri andalan Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Industri andalan tersebut meliputi rambut dan bulu mata palsu, kayu dan minyak cengkeh.Salah satu produk andalan Kabupaten Purbalingga yaitu knalpot. Produsen sepeda motor Viar di Indonesia, PT Triangle Motorindo memesan knalpot dari perajin di Purbalingga. Knalpot yang dipesan untuk mencukupi sepeda motor roda tiga. Dalam satu bulan, perajin diharapkan dapat mengirimkan 2.000 buah knalpot. Sementara rata-rata produksi sepeda motor Viar roda tiga antara 3.000 4.000 unit per bulannya.3. Pemberdayaan Perempuan Pada sektor publik, peran perempuan dilembaga legislatif pada saat ini lebih baik dibanding periode sebelumnya, dari 45 anggota DPRD Periode 2009-2014, 10 orang diantaranya perempuan dan 35 orang laki-laki atau dengan rasio 350 yang artinya anggota dewan laki-laki jumlahnya tiga setengah kali jumlah anggota dewan perempuan. Dibandingkan pada peride sebelumnya, dari 45 anggota dewan, 37 laki-laki dan 8 perempuan atau dengan rasio 462,4 yang artinya jumlah laki-laki lebih dari empat setengah kali perempuan. Disamping itu masih banyak perempuan yang enggan terjun ke dunia politik, yang terlihat dari jumlah pengurus parpol yang sebagian besar laki-laki yaitu 67 orang dan perempuan hanya 12 orang. atau rasionya 558,33 yang artinya pengurus parpol laki-laki lima kali lebih banyak dari perempuan.

Tabel 17Jumlah Pengurus Parpol, Calon Legislatif dan Pemilih Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 UraianJenis kelaminRasio

LPJumlah

Pengurus parpolCalon LegislatifPenduduk yang punya hak pilihPenduduk yang menggunakan hak pilih67235346.617

209.01112113342.767

251.03079348689.384

460.041558,33207,96101,12

83,26

Sumber: Profil Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2012

Hal yang menarik disini adalah jumlah perempuan yang menggunakan hak pilih lebih banyak dibandingkan laki-laki, hal ini menunjukkan kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya lebih baik dibanding laki-laki. Sedangkan rasio partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2012, menurut data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah sebesar 138,98 yang artinya setiap 100 PNS perempuan terdapat 139 PNS laki-laki. Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga tahun 2011 sebanyak 12.176 orang (termasuk CPNS), dengan laki-laki sebanyak 7.081 orang dan perempuan sebanyak 5.095 orang. Sementara itu untuk penegak hokum, yang mempunyai rasio jenis kelamin terbesar yaitu polisi. Dari 843 polisi yang bertugas di Polres Purbalingga, laki-laki sebanyak 789 dan perempuan 54 orang atau rasio 1.461 yang berarti jumlah polisi laki-laki lebih besar 14 kali dari jumlah polisi perempuan.

Tabel 18Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012

UraianJenis KelaminRasio

LPJumlah

Hakim Pengadilan NegeriHakim Pengadilan AgamaJaksaKapolsekPolisi767137892343549911168433502001754331461

Sumber: Profil Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 20124. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menempatkan Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu program prioritas. Sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah peserta KB Aktif sebanyak 151.766 orang dan paling banyak menggunakan alat kontrasepsi suntik yaitu sebanyak 76.619 orang (56,60 persen) dan diikuti penggunaan Pil KB sebanyak 27.020 orang (18,86 persen). Dalam hal KB, partisipasi perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki, 98,30 persen alat/cara KB dipakai perempuan dan hanya 1,70 persen saja yang dipakai laki-laki.Perkembangan tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Purbalingga semakin membaik, jumlah keluarga pra sejahtera mengalami penurunan dari 28,50 persen (76.598 KK) pada tahun 2010 menjadi 27,14 persen pada tahun 2011 atau menjadi sebanyak 74.598 KK. Adapun jumlah keluarga di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 sebanyak 274.821 KK.

5. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Jumlah kejadian kriminal di Kabupaten Purbalingga sampai dengan pertengahan tahun 2011 sebanyak 248 kasus, dan unjuk rasa bidang politik sebanyak 1 kasus. Untuk mendukung keamanan dan ketertiban disediakan sebanyak 800 aparat keamanan polisi, 9 pos keamanan polisi dan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Adapun rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk tahun 2011 di Kabupaten Purbalingga adalah 1,54 dengan jumlah Linmas per 10.000 penduduk sebesar 79,2 dan rasio poskamling per 10.000 penduduk sebanyak 38,95.2.1.6. Aspek Daya Saing Daerah2.1.6.1. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur1. Penataan Wilayah Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764,122 hektar, dengan proporsi penggunaan lahan sebagai berikut :Tabel 19Penggunaan Lahan di Kabupaten PurbalinggaTahun 2011NoPenggunaan LahanPersentase dari Luas Wilayah

12345678PerkampunganTegalanKebun campurPerkebunanSawahHutanPerikananLain-lain24,7421,025,830,0228,7414,570,124,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 20112. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang WilayahDalam rangka mengetahui ketaatan terhadap RTRW, pada tahun 2008 PemerintahKabupaten Purbalingga telah melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 2013. Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh data bahwa tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi sampai dengan akhir tahun 2008 hanya berkisar 12 persen, jauh dibawah standar penyimpangan yang disyaratkan untuk melakukan revisi sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah yakni sebesar 30 persen. Namun demikian berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan agar kabupaten/kota harus melaksanakan revisi terhadap dokumen rencana tata ruang wilayah selambat-lambatnya tiga tahun setelah undang-undang penataan ruang tersebut ditetapkan. Pada tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 2031.3. Ketersediaan Air Bersih Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang semakin langka, bahkan pada saat ini air bahkan sudah menjadi komoditi ekonomi. Berdasarkan laporan WHO-Unicef dalam joint monitoring tahun 2004, kinerja sektor air minum dan sanitasi di Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 231 juta jiwa, dimana 108 juta jiwa atau 47 persen belum memiliki akses terhadap sanitasi dan 51 juta jiwa atau 22 persen belum memiliki akses terhadap air bersih. Angka dimaksud akan lebih besar terlihat pada penduduk perdesaan yang tidak memiliki akses terhadap air bersih.Target MDGs tahun 2015, tentang pelayanan air bersih untuk perkotaan 80 persen dan pedesaan 60 persen, sampai saat ini PDAM Purbalingga baru mencapai angka 38 persen untuk wilayah Perkotaan dan 13 persen untuk wilayah pedesaan.Konsumsi air yang dilayani oleh PDAM Kabupaten Purbalingga tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup stabil, dibandingkan tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan sebesar 9.68 persen dari tahun 2009, dan pada tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 9.55 persen dari 2010 sehingga jumlah konsumsi pada tahun 2010 ini berjumlah 7.273.239m . Dengan rata-rata pemakaian air per bulan mencapai 606.103m . Sebagian besar sumber mata air di Kabupaten Purbalingga berasal dari mata air yang tersebar di wilayah Kabupaten Purbalingga. Konsumsi air tersebut diikuti oleh kenaikan jumlah pelanggan PDAM. Pada tahun 2010 jumlah pelanggan PDAM berjumlah 24.062 sedangkan tahun 2011 berjumlah 26.246, atau terjadi kenaikan sebesar 9,08 persen. Dilihat dari sumber air minum yang digunakan, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Purbalingga menggunakan sumur terlindung sebesar 40 persen, sedangkan yang menggunakan mata air terlindung sebesar 22 persen, ledeng 20 persen, sumur tak terlindung sebesar 10 persen, dan lainnya 8 persen.4. Fasilitas Listrik dan TeleponKebutuhan listrik semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, terutama alat-alat elektronik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah KWh yang dikonsumsi masyarakat. Peningkatan pada tahun 2010 sebesar 19,13 persen atau 30.216.458 KWh, yakni dari 157.969.986 KWh pada tahun 2009 menjadi 188.186.444 KWh pada tahun 2010. Kenaikan pada tahun 2010 ini sangat signifikan dibandingkan kenaikan pada tahun 2009 yang hanya sebesar 1,32 persen atau 2.053.541 KWh. Kenaikan komsumsi listrik diimbangi dengan kenaikan jumlah pelanggan PLN, namun jumlah kenaikan pelanggan ini tidak signifikan seperti jumlah kenaikan konsumsinya, yaitu hanya sebesar 6,89 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2009.

Tabel 20Jumlah Pelanggan dan KWH Terjual PT.PLN (Persero) Ranting Purbalingga Tahun 2008-2010

TahunPelangganKWh Terjual

2008130.901155.916.445

2009126.463157.969.986

2010139.926188.186.444

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Purbalingga, 2011

Selain ketersediaan listrik, penunjang perekonomian lainnya adalah komunikasi, dimana di Kabupaten Purbalingga terjadi kenaikan jumlah rumah tangga yang memiliki telepon seluler. Kenaikan tersebut cukup signifikan, yaitu sebesar 13,05 persen. Pada tahun 2009 terdapat sebanyak 50,78 persen rumah tangga yang memiliki telepon seluler dan meningkat menjadi 63,83 persen pada tahun 2010.2.1.6.2. Iklim Investasi1. Keamanan dan Ketertiban Angka kriminalitas per 10.000 penduduk di Kabupaten Purbalingga tahun 2010 sebesar 3,43 atau sebanyak 309 kasus dan pada tahun 2011 turun menjadi sebesar 2,93 persen (249 kasus). Jumlah aparat kepolisian di Kabupaten Purbalingga tahun 2011 sebanyak 798 orang dan jumlah pos keamanan sebanyak 11unit. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi selama tahun 2011 sebanyak 35.352 kasus dan jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 90 kasus. Adapun penyampaian aspirasi melalui demonstrasi pada tahun 2010 di Kabupaten Purbalingga sebanyak 18 kasus dengan rincian 15 kasus urusan politik dan 3 kasus urusan ekonomi. Pada tahun 2011 unjuk rasa urusan politik turun menjadi 14 kasus dan urusan ekonomi naik menjadi 14 kasus. Sedang pemogokan kerja hanyaterjadi 1 kasus selama tahun 2009 dan 2010.2. Kemudahan Perizinan Kualitaspelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah cukup memadai. Melalui kebijakan one stop service, di bidang pelayanan perijinan telah mampu melayani 13 jenis perijinan dengan penerapan Standard ISO 9001 : 2000. Sementara pelayanan administrasi kependudukan telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang didelegasikan ke setiap kecamatan.2.1.6.3. Sumber Daya Manusia1. Kualitas Tenaga KerjaKualitas tenaga kerja antara lain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang berumur 10 tahun ke atas pada tahun 2011yang berpendidikan SD ke bawah sebanyak 505.262 orang atau 68,21 persen, sedangkan masyarakat yang telah menamatkan pendidikan D1 ke atas sebanyak 28.074 orang atau 3,79persen. 2. Tingkat KetergantunganBerdasarkan piramida penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2011, terlihat bahwa jumlah penduduk usia 0-4 tahun lebih rendah dari penduduk usia 5-9 tahun, juga lebih rendah dari penduduk usia 10-14 tahun. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan atau dengan kata lain program KB cukup berhasil di Kabupaten Purbalingga. Angka ketergantungan anak di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 sebesar 42,10, sedangkan ketergantungan usia lanjut sebesar 12,20.

Gambar 3Piramida Penduduk PurbalinggaSumber : Purbalingga Dalam Angka Tahun 2012

BAB IIIPENDEKATAN DAN METODOLOGI

3.1. PendekatanKajian ini dilakukan untuk mengetahui cara yang tepat dalam upaya mencapai target MDGs yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program percepatan pencapaian target MDGsdi Kabupaten Purbalingga dan untuk menggali serta meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang hubungan antar kegiatan program pembangunan, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan di masa-masa mendatang.Kajian ini bermaksud untuk mendapatkan deskripsi dan gambaran mengenai pencapaian tahapan percepatan pencapaian tujuan, target, dan indikatorMDGs.Pendekatan pemikiran dalam penelitian ini bersifat deduktif, maka sifat pendekatan penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif namun metode analisis yang digunakan adalah campuran antara kualitatif dan kuantitatif.Metode analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan proses percepatan pencapaian tujuan, target, dan indikatorMDGsdi Kabupaten Purbalingga, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan, mengidentifikasi permasalahan yang ditemui, dan merumuskan langkah tindak lanjut dari RAD MDGs.

3.2. MetodologiA. Lokasi KajianLokasi pekerjaan/kegiatan Evaluasi Percepatan Pencapaian MDGs Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 adalah di Kabupaten Purbalingga, meliputi 14 (empat belas) SKPDterkait/pengampu urusan di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut :1. Badan Pusat Statistik;2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;4. Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan;5. Badan Lingkungan Hidup;6. Dinas Kesehatan;7. Dinas Pendidikan;8. Dinas Pekerjaan Umum;9. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan;10. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;11. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;12. Dinas Peternakan dan Perikanan;13. Rumah Sakit Umum Daerah;14. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga.

B. Obyek KajianObyek dalam kajian ini adalah semua kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan pencapaian target MDGs di Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan oleh SKPD terkait/pengampu urusan di Kabupaten Purbalingga.

C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data1. Jenis DataJenis data yang dikumpulkan dalam penyusunan Evaluasi Percepatan Pencapaian MDGs Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 adalah sebagai berikut :a) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sumber data primer adalah responden dan atau nara sumber di SKPD pengampu urusan. Dalam hal ini diperoleh melalui diskusi kelompok terfokus tentang sumber data, kelengkapan data laporan MDGs, kebijakan, dan program pembangunan daerah yang relevan dengan pencapaian target MDGs di Kabupaten Purbalingga.Data primer dikumpulkan dengan menggunakan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pencapaian Target MDGs sesuai dengan Serial Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD MDGs dari Kementrian Perencanaan pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2012. Formulir tersebut terdiri dari : Formulir Laporan Target dan Pendanaan Pelaksanaan RAD Percepatan Pencapaian MDGs Tingkat Kabupaten. Formulir Laporan Hasil dan Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan RAD Percepatan Pencapaian MDGs Tingkat Kabupaten.b) Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan tidak langsung dari sumbernya. Sumber Data Sekunder adalah dokumen, publikasi, dan laporan-laporan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan terkait dengan laporan pencapaian target MDGs.Data sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: Data berbagai program percepatan pencapaian target MDGsyang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga, baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang concern dengan percepatan pencapaian target MDGs. Data-data makro Kabupaten Purbalingga, meliputi data geografi, demografi, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan data kondisi pencapaian MDGs(Ringkasan status pencapaian target-target MDGs untuk masing-masing tujuanMDGs)2. Metode Pengumpulan DataMetode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Evaluasi Percepatan Pencapaian MDGsKabupaten Purbalingga Tahun 2013 adalah sebagai berikut :a. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Disscusion/FGD)FGD dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali dan mengetahui lebih mendalam hal-hal yang terkait dengan permasalahan dan potensi dalam percepatan pencapaian MDGs di Kabupaten Purbalingga.b. Daftar IsianBerupa blangko/format isian data performance masing-masing tujuan, target, dan indikator MDGs disampaikan kepada SKPD pengampu urusan untuk diisi sesuai dengan data kondisi capaian MDGs.

c. Check ListCheck list digunakan untuk menginventarisasi kebutuhan data dan isian data sekunder dari SKPD pengampu urusan yang erat kaitannya dengan capaian target MDGs.d. DokumentasiDokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dengan cara mendokumentasikan melalui pencatatan data dari SKPD pengampu urusan atau sumber lainnya sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan capaian target MDGs.D. Validitas dataSetiap kajian memerlukan kriteria untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran atas hasil kajian. Dalam kajian kualitatif, standar tersebut dinamakan keabsahan data. Maleong (1994) menetapkan validitas data dengan menggunakan empat (4) teknik pemeriksaan, yaitu:1. Derajat kepercayaan (credibility)Pada dasarnya penerapan kriteria derajat kepercayaan menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan penyelidikan tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Beberapa cara yang perlu diupayakan agar kebenaran hasil kajian dapat dipercaya, antara lain dengan:a. Memperpanjang masa observasi.b) Pengamatan yang terus menerus.c) Triangulasi.

d) Membicarakannya dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan tentang pokok kajian dan juga tentang metode kajian naturalistik atau kualitatif.e) Mengadakan member check.2. Keteralihan (transferability)Merupakan validitas ekternal didasarkan pada konteks empiris setting kajian, yaitu tentang emic yang diterima oleh peneliti dan etic yang merupakan hasil interpretasi peneliti. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.3. Kebergantungan (dependability)Dilakukan untuk memeriksa akurasi pengumpulan dan analisis data. Agar derajat reliabilitas dapat tercapai, maka diperlukan audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses kajian serta hasil kajiannya. Dan untuk mengecek apakah hasil kajian tersebut benar atau salah, peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing. Setahap demi setahap datadata yang dihasilkan di lapangan dikonsultasikan dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses kajian dan taraf kebenaran data serta tafsirannya.4. Kepastian (comfirmability)Yaitu obyektivitas yang berdasarkan pada emic dan etic sebagai tradisi kajian kualitatif. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses kajian serta hasil kajiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

E. Analisis DataSetelah data terkumpul maka harus dilakukan analisis terhadap data yang ada itu. Untuk melakukan analisis maka digunakan apa yang disebut teknik analisis data. Dalam Kajian Kualitatif ada beberapa teknik analisis data, di antaranya adalah teknik siklus sebagaimana disampaikan oleh Milles dan Hubberman. Dalam Kajian ini digunakan teknik analisis tersebut karena dengan teknik analisis ini semua data yang terkumpul akan dapat diseleksi secara ketat (melalui reduksi) sehingga data-data yang akan dianalisis nantinya merupakan data-data yang valid dan relevan sebagaimana dipersyaratkan dalam kajian kualitatif.Analisis data pada kajian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut (Milles and Huberman, 1992):1. Reduksi data (reduction data), yaitu data yang diperoleh di lokasi kajian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahapreduksi data, selanjutnya membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.2. Penyajian data (data display), yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari kajian.3. Penarikan kesimpulan (conclucing drawing), yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses kajian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi kajian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif.

BAB IV

KONSEP PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILLENIUM (MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS)

4.1 Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pencapaian MDGsKegiatan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (stakeholders). Pemantauan dan evaluasi oleh lembaga pemerintah dilakukan secara internal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta mengukur dampak kebijakan dan program pencapaian MDGs.Kegiatan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian MDGs Kabupaten Purbalingga juga bisa dilakukan secara independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM ataupun Perguruan Tinggi. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga lemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh sekretariat Tim Pengarah dan 4 (empat) Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs Kabupaten Purbalingga Tahun 20112015agar dihasilkan laporan pemantauan dan evaluasi yang sistematis.Tujuan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PercepatanPencapaian MDGs adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai.

Dengan demikian akan dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk selanjutnya dapat diambil langkah-langkah guna meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatanseperti yang dikehendaki.Disamping prinsip-prinsip tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, yaitu:1. Pelaku pemantauan dan evaluasi adalah semua pelaku/stakeholders yang berkepentingan terhadap pencapaian MDGs lainnya di Kabupaten Purbalingga. Dengan kata lain, pelaku pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan dan program Percepatan Pencapaian MDGs di Kabupaten Purbalingga adalah pemantau bagi dirinya sendiri dan bagi pelaku lain. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip transaparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Tim Pengarah Percepatan Pencapaian MDGs di tingkat Kabupaten bertanggung jawab mengkoordinasikan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing stakeholders/SKPD ;1. Metode pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program Percepatan Pencapaian MDGs ditentukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-masing dengan semangat memperbaiki kebijakan dan program Percepatan Pencapaian MDGs yang sedang berjalan ;1. Sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program Percepatan Pencapaian MDGs adalah seluruh sarana yang dimiliki oleh masing-masing pelaku, selaras dengan semangat kerelawanan dan keikutsertaan, sehingga para pelaku dapat mempergunakan metode dan alat mereka sendiri untuk dikompilasikan hasilnya dan dikaji bersama sebagai dasar perbaikan dan program Percepatan Pencapaian MDGs selanjutnya ;

1. Obyek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang terkait dengan upaya Percepatan Pencapaian MDGs di Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan dilaksanakan sejak awal dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program terkait, dan dilakukan oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Purbalingga.Ada dua tujuan/kegunaan utama pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pencapaian MDGs yaitu :1. Kegunaan terkait dengan operasional yaitu:1. Melalui pemantauan dan evaluasi, akan dapat dikembangkan tujuan-tujuan serta analisis informasi yang bermanfaat bagi pelaporan kegiatan ;1. Melalui pemantauan dan evaluasi kita dapat mengetahui cara yang tepat untuk mencapai target MDGs yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program percepatan pencapaian MDGs yang dilakukan ;1. Melalui pemantauan dan evaluasi kita dapat lakukan perubahan-perubahan modifikasi dan supervisi terhadap kegiatan/program Percepatan Pencapaian MDGs yang dilaksanakan.1. Kegunaan terkait dengan kebijakan yang mencakup:1. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat dirumuskan kembali strategi Percepatan Pencapaian MDGs, pendekatan, dan asumsi-asumsi yang digunakan ;1. Untuk menggali dan meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang hubungan antar kegiatan program pembangunan, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan di masa-masa mendatang.Kegiatan pemantauan dan evaluasi secara prinsip merupakan kegiatan tahap pelaksanaan dan akhir suatu program dan kegiatan, untuk menilai apakah sebuah kebijakan dan program dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. Kegiatan pemantauan dan evaluasi percepatan pencapaian target-target MDGs ini dapat dibagi menurut waktu pelaksanaannya sebagai berikut:1. Pemantauan pada saat program berjalan, kegiatan ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali ;1. Evaluasi tahunan, dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target-target tahunan yang telah disusun ;1. Evaluasi akhir (summative evaluation), dilakukan pada akhir periode rencana aksi ini yaitu tahun 2015.Dengan demikian kegiatan pemantauan dan evaluasi bukan merupakan kegiatan yang sekali saja dilakukan pada saat akhir program dan kegiatan tetapi kegiatan yang bisa dilakukan sesuai tahapan yang dilaksanakan. Secara umum, kegiatan pemantauan dan evaluasi akan menjawab pertanyaan sebagai berikut:1. Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan sudah mencapai