Transcript
MODUL PRAKTIKUMHUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Dosen Pembimbing : Yoyon Darusman. SH. MM,Asip Suyadi. SH. MH.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAMULANG
2010
II
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Watha’ala atas segala limpahan Rahmat dan Barokahnya kepada kami khususnya, dan umumnya kepada seluruh civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Pamulang, dengan ini atas ridhonya Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan satu penulisan buku modul praktikum yang berjudul “ MODUL PRAKTIKUM HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI “ .
Penulisan buku modul praktikum tersebut sebagai kelengkapan mahasiswa dalam menambah ilmu pengetahuan tentang Tahapan-tahapan Hukum Acara Peradilan Konstitusi.Selain itu buku modul praktikum tentang Hukum Acara Peradilan Konstitusi juga merupakan sarana kelengkapan dalam pelaksanaan praktikum ilmu hukum di Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Pamulang, khususnya dalam praktikum tentang Hukum Acara Peradilan Konstitusi.
Kami ucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah membantu memberikan referensi buku maupun materi praktikum sehingga dapat terselesaikan buku modul tersebut.Harapan kami agar buku modul praktikum tersebut dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh mahasiswa.
Penyaji,
Yoyon Darusman, SH, MM Kajur. Hukum
III
DAFTAR ISI
I. Cover Depan.II. Kata Pengantar.III. Daftar Isi.IV. Dasar Hukum.V. Tahapan-Tahapan Hukum Acara Peradilan Konstitusi : A. Pemohon Pengujian. B. Permohonan Perkara. C. Penelitian Administratif. D. Pemeriksaan Pendahuluan. E. Pemeriksaan Oleh Panel. F. Pemeriksaan Oleh Pleno. G. Penghentian Pemeriksaan Dan Penundaan Putusan. H. Kesaksian Pembentuk Undang-Undang. I. Kesaksian Pemerintah Sebagai Co - Legislator. J. Kesaksian DPD Sebagai Co - Legislator. K. Kesaksian Kuasa Hukum. L. Tujuan Pembuktian. M. Apa Yang Harus Dibuktikan. N. Ragam Alat Bukti. O. Bukti Dokumen. P. Keterangan Saksi. Q. Keterangan Ahli. R. Keterangan Pihak-Pihak.
S. Bukti Petunjuk. T. Bukti Elektronik. U. Penerjemah. V. Keputusan. W. Ketetapan. X. Putusan.VI. Daftar Pustaka.
IV
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003.
3. KUHAP.
4. HIR.
5. Peraturan MK Nomor : 06/PMK/2005.
V
A. Pemohon pengujian• Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu ;a) Perorangan warga negara indonesia.
b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
c) Badan hukum publik atau privat.
d) Lembaga negara.
( Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Jo. Pasal 3 Per MK No. 06/PMK/2005 ).
B. Permohonan perkara
• Permohonan perkara konstitusi harus diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia oleh pemohon atau kuasa pemohon kepada mahkamah konstitusi. Permohonan tersebut harus ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya itu dalam 12 (dua belas) rangkap dimaksudkan dibagikan kepada 9 (sembilan) orang hakim konstitusi dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan jenis perkara yang diajukan dalam permohonan. ( Pasal 29 UU No. 24 Tahun 2003 ).
C. Penelitian administratif
• Setiap permohonan perkara pengujian undang-undang yang diajukan, harus lebih dahulu diperiksa dengan teliti oleh petugas kepaniteraan untuk menentukan apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum.
( Pasal 29 UU No. 24 Tahun 2003 ). Pengertian lengkap adalah bahwa berkas permohonan
itu terbukti (i) ditulis dalam bahasa indonesia; (ii) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya; (iii) berkas permohonan berjumlah 12 rangkap; (iv) jelas memuat nama dan alamat pemohon; dan (v) disertai dengan alat-alat bukti yang mendukung permohonan.
( Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 ).
D. Pemeriksaan pendahuluan
• Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, mahkamah konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
• Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mahkamah konstitusi wajib member nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. ( Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2003 ).
E. Pemeriksaan oleh panel
• Adalah salah satu bentuk (saja) dari persidangan mahkamah konstitusi, dimana pemeriksaan persidangan dilakukan oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim konstitusi.
( Pasal 28 Ayat (4) UU No. 24 Tahun 2003 ).
F. Pemeriksaan oleh pleno
• Mahkamah konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno mahkamah konstitusi dengan sembilan hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan tujuh orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua mahkamah konstitusi.
( Pasal 28 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 ).
G. Penghentian pemeriksaan dan penundaan putusan
• Adalah penghentian suatu proses pengujian undang-undang, undang-undang mana dalam proses pembuatannya telah diputuskan oleh pengadilan secara sah telah terjadi tindak pidana korupsi oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatan undang-undang tersebut.
H. Kesaksian pembentuk undang-undang
• Didalam pemeriksaan pengujian suatu undang-undang hakim konstitusi dapat memanggil lembaga pembentuk undang-undang (legislative) untuk dapat diminta keterangannya, yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
I. Kesaksian pemerintah sebagai co - legislator
• Didalam pemeriksaan pengujian suatu undang-undang hakim konstitusi dapat memanggil co – lembaga pembentuk undang-undang untuk dapat diminta keterangannya, yang dalam hal ini adalah pemerintah.
J. Kesaksian DPD sebagai co - legislator
• Didalam pemeriksaan pengujian suatu undang-undang hakim konstitusi dapat memanggil co – lembaga pembentuk undang-undang untuk dapat diminta keterangannya, yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
K. Kesaksian kuasa hukum
• Bahwa dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu. Artinya baik pemohon maupun termohon dapat diwakili atau didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus untuk itu.
( Pasal 43 UU No. 24 Tahun 2003 ).
L. Tujuan pembuktian
• Adalah pembuktian yang dilakukan mengenai argumentasi atau dalil yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara. Dimana metode pembuktian yang dikembangkan oleh hakim, haruslah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat sungguh-sungguh menghasilkan keadilan.
M. Apa yang harus dibuktikan
• Terdapat empat persoalan ;a) Keberwenangan mahkamah konstitusi.
b) Kedudukan hukum (legal standing) pemohon.
c) Konstitutionalitas materi undang-undang; dan/atau;
d) Konstitutionalitas pembentukan undang-undang dan/atau hal-hal selain soal materi undang-undang yang bersangkutan.
N. Ragam alat bukti
• Terdapat 6 (enam) alat bukti ;a) Surat atau tulisan.
b) Keterangan saksi.
c) Keterangan ahli.
d) Keterangan para pihak.
e) Petunjuk dan,
f) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
( Pasal 36 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 ).
O. Bukti dokumen
• Yaitu dokumen resmi yaitu suatu dokumen perundang-undangan ;a) Lembaga negara dan tambahan berita negara.
b) Berita negara dan tambahan berita daerah.
c) Lembaran daerah dan berita daerah.
d) Risalah-risalah dan arsip-arsip.
e) Surat akta otentik.
f) Surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat umum.
g) Surat resmi lainnya yang dibuat dan dibubuhi tanda tangan pejabat atau petugas yang bersangkutan.
h) Dokumen-dokumen tertulis yang bersifat resmi lainnya.
P. Keterangan saksi
• Saksi adalah seseorang yang memberikan pernyataan atau menandatangani kesaksian dalam suatu dokumen sebagai alat bukti dikemudian hari atau seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan kesaksian lainnya sendiri mengenai sesuatu fakta yang dilihatnya sendiri, didengarnya sendiri, dirasakannya sendiri, atau dialaminya sendiri.
Q. Keterangan ahli
• Adalah keterangan seseorang dibawah sumpah mengenai sesuatu hal menurut pengetahuan dan pendapat berdasarkan bidang keahliannya.
R. Keterangan pihak-pihak
• Adalah keterangan yang diberikan oleh para pihak yang terlibat ;a) Pemohon.
b) Pemerintah.
c) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
d) Dewan Perwakilan Daerah (fakultatif).
e) Lembaga Negara yang terkait langsung sebagai pelaksana undang-undang yang bersangkutan.
f) Pihak-pihak lain diluar organ Negara yang mempunyai kepentingan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan undang-undang yang bersangkutan.
S. Bukti petunjuk
• Adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
( Pasal 188 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).
T. Bukti elektronik
• Adalah alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu.
( Pasal 36 Ayat (1) Huruf f UU No. 24 Tahun 2003 )
U. Penerjemah
• Adalah seseorang yang ditunjuk oleh hakim dibawah sumpah untuk membantu menjelaskan kepada para pihak yang berperkara yang dalam pemberian keterangannya tidak mengerti dan/atau tidak dapat berbahasa indonesia.
V. Keputusan
• Adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh/atau dibidang administrasi umum.
W. Ketetapan
• Adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh/atau dibidang administrasi justicial.
X. Putusan
• Adalah suatu vonis atas suatu proses hukum yang dikeluarkan oleh hakim dan/atau pengadilan.
VI
DAFTAR PUSTAKA
Jimly Asshiddiqy. 2006. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta : Konpress.
Abdul Latif. Muhammad Syarif Nuh. Hamzah Baharudin. Hasbi Ali. Said Sampara. 2009.
Bahan Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Total Media.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003.
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
Herzining Indische Reglemen (HIR).
top related