PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id filepengadilan tinggi sumatera utara hal. 1 putusan no. 40pdt/2017/pt-mdn. p u t u s a n nomor : 40/pdt/2017/pt-mdn. demi keadilan
Post on 27-Aug-2019
222 Views
Preview:
Transcript
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 1 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
P U T U S A N
Nomor : 40/PDT/2017/PT-MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara:
MIRZA KRISTO SIREGAR, umur 58 tahun, pekerja pensiunan BUMN,
tempat tinggal Jalan Brigjen Rajiman Purba No.90
Keluruhan Banten, Kecamatan Siantar Barat, Kota
Pematangsiantar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : SARBUDIN PANJAITAN, SH, MH, dan
MAROLOP SINAGA, SH Advokat/Pengacara dari
Kantor Advokat SARBUDIN PANJAITAN, SH, MH &
REKAN, Jalan Merdeka No.112 Pematangsiantar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING, semula PENGGUGAT.
Lawan: 1. SELAMAT ALMUBIN, umur ± 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.165 a,
Kelurahan Pardomuan, Kecamatan SiantarTim ur,
KotaPematangsiantar, sebagai TERBANDING I, semula TERGUGAT I;
2. ASMUR RUMIDA SIREGAR, umur ± 52 tahun, pekerjaan Ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.165 a,
Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, sebagai TERBANDING II, semula TERGUGAT II;
;
3. BAMBANG HERMANTO, umur ± 32 tahun, pekerja Wiraswasta,
tempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani No.165 b,
Keluruhan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, sebagai TERBANDING III, semula
TERGUGAT III;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 2 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
4. MUHAMMAD HENDRA LESMANA, umur ± 28 tahun, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani
No.165 b, Keluruhan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar., sebagai TERBANDING IV, semula TERGUGAT IV;
Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh hukumnya
yaitu : 1. FAISAL WAN, SH 3. WILKI ARBI, SH 2. IRWANSYAH, SH Masing-masing sebagai Advokat/Penasihat Hukum
pada “LAW OFFICE FAISAL WAN, SH & REKAN”
beralamat di Jalan Nenas No.01, Kota Tebing Tinggi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret
2016,
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Pebruari 2017,
Nomor : 40/PDT/2017/PT-MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor :
31/Pdt.G/2016/PN-Pms, dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret
2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematangsiantar pada tanggal 11 Maret 2016 dalam Register Nomor
31/PDT.G/2016/PN.PMS , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang hak tanah berikut bangunan
rumah di atasnya terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.165 a,
Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota
Pematangsiantar, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 490.- atas nama
MIRZA KRISTO SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kota Pematangsiantar, batas-batasnya:
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 3 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
- Timur berbatas : Jalan Jenderal Ahmad Yani - Barat berbatas : Tanah kosong - Utara berbatas : Rumah No. 165 b milik Penggugat - Selatan berbatas : Rumah No. 400 c/91 milik marga Sianipar
2. Bahwa setelah tanah berikut rumah di atasnya ( objek perkara) dibeli
oleh Penggugat dari Tergugat dari almarhum SATIMIN dan istrinya
PAINI pada tanggal 22 Juli 1995 secara di bawah tangan dan jual beli
di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Martha Manik, S.H.
pada tanggal 24 Februari 1997 sesuai Akta Jual Beli No.
18/K.S.Timur/1997, kemudian Tergugat-II dan Tergugat-I suami istri
minta tolong kepada Penggugat untuk menempati rumah tersebut.
Oleh karena Tergugat-II adalah adik kandung Penggugat, maka
Penggugat pun tidak keberatan rumah itu ditmpati oleh Terggugat-II
dan keluarganya, dengan syarat apabila sewaktu-waktu Penggugat
ingin menempati rumah tersebut maka Tergugat-I dan Tergugat-II
akan menyerahkannya kepada Penggugat, kemudian rumah tersebut
ditempati oleh Para Tergugat.
3. Bahwa setelah Penggugat pensiun dari pegawai BUMN ingin
menempati rumah objek perkara untuk dijadikan tempat usaha
dagang, kemudian Penggugat menghubungi Para Tergugat agar
rumah dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat, namun Para
Tergugat tidak mau mengosongkan dan menyerahkan.
4. Bahwa karena Para Tergugat tidak mau mengosongkan dan
menyerahkan rumah objek perkara dengan itikad baik, maka satu-
satunya langkah yang akan ditempuh oleh Penggugat adalah
mengajukan gugatan pengosongan ke Pengadilan Negeri
Pematangsiantar.
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengosongkan dan
menyerahkan rumah objek perkara dalam keadaan kosong kepada
Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatigedaad), dan Para Tergugat harus dihukum untuk
mengosongkan rumah objek perkara tanpa dibebani sesuatu apapun
kepada Penggugat.
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 4 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
6. Bahwa Penggugat sangan khawatir hak atas tanah objek perkara
akan dialihkan atau dipindahtangankan Para Tergugat menjadi
haknya ataupun dialihkan kepada pihak lain,maka Penggugat
memohon agar terhadap tanah berikut rumah di atasnya (objek
perkara) dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Baslag) dan
menyatakan Sita jaminan sah dan berharga.
7. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dipatuhi oleh Para Tergugat
bila dialihkan atau dipindahtangankan Para Tergugat bila putusan
dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah
wajar Para Tergugat secara tanggung rentang dihukum untuk
membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar
Rp.4.000.000,-(emat juta rupiah) perhari bila lalai memenuhi isi
putusan perkara ini.
8. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta hukum dan atas hak
tanah yang dimiliki oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No.490
atas nama MIRZA KRISTO SIREGAR (Penggugat) sebagai bukti
yang sah atas kepemilikan hak tanah, dan perbuatan Para Tergugat
nyata-nyata telah menimbulkan kerugian dialami oleh Penggugat yaitu
tidak dapat dinikmati penguasaan atau menempati rumah miliknya,
maka wajar pula bila putusan perkara ini dapat dijalankan sertamerta
(Uitvoerbaar Bij voorraad), walupun ada verzet, dibanding maupun
kasasi.
9. Bahwa perkara ini terjadi adalah akibat perbuatan melawan hukum
Para Tergugat, oleh karena itu semua biaya ongkos perkara harus
dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.
Bahwa berdasarkan dalil gugatan di atas, dimohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Pematangsiantar/Majelis Hakim yang mulia agar
berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak
guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya mengambil
putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum, tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani No.165 a Kelurahan Pardomuan
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 5 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar sesuai Sertifikat Hak Milik No.490 atas nama MIRZA KRISTO SIREGAR, batas-batasnya : - Timur berbatas : Jalan Jenderal Ahmad Yani - Barat berbatas : Tanah kosong - Utara berbatas : rumah No. 165 b milik Penggugat - Selatan berbatas : rumah No. 400 c milik marga Sianipar
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengosongkan dan menyerahkan rumah objek perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat selaku pemilik rumah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah objek perkara kepada Penggugat tanpa dibebani sesuatu apapun juga.
6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per hari bila lalai memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Baslag) yang telah diletakan terhadap tanah berikut rumah di atasnya (objek perkara).
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan sertamerta
(Uitvoerbaar Bijvoorraad), walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
ATAU : Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan
kepatutan dan keadilan (Billijkheid enrechtvaadigheid);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
A. DALAM EKSEPSI Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menolak sagala dalil gugatan yang
di anjukan Penggugat, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas di
bawah ini :
1. Eksepsi Tentang Objek Perkara bukanlah milik Penggugat tetapi milik orang tua Tergugat I;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 6 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
- Bahwa sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya
yang terletak di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 165 a, Kelurahan
Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar
sebagai mana dimaksud dalam gugatan penggugat bukanlah
merupakan milik Penggugat tetapi Milik orang tua Tergugat I (ahli
waris Alm.SATIMIN), dimana orang tua Tergugat I tidak pernah
menjual tanah terperkara tersebut kepada Penggugat sebagai
mana tertera pada Akta Jual Beli No.18/K.S.Timur/1997 tanggal 24
Februari 1997 yang di buat di hadapan PPAT MARTHA MANIK,
SH.dan Surat Jual Beli bawah tangan tertanggal 22 Juli 1995;
- Bahwa Tergugat I s/d IV menguasai dan mengusahai objek
terperkara berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)
Nomor : 38/ Pardomuan dengan Surat Ukur Nomor : 620/1994,
namun pada bulan Januari 2015 Penggugat menyatakan bahwa
objek terperkara telah Penggugat beli dari orang tua Tergugat I,
dan oleh karena orang tua Tergugat I termasuk semasa ayahnya
alm. SATIMIN masih hidup tidak pernah menceritakan adanya jual
beli tanah tersebut dan sehingga pada tanggal 25 Juni 2015 orang
tua / ibu Tergugat I melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian
atas perbuatan pidana pemalsuan surat sebagaimana Surat Tanda
Penerimaan Laporan No.Pol:STPL/245/VI/2015/SU/STR tanggal
25 Juni 2015 di Mapolres Pematangsiantar;
- Bahwa oleh karena orang tua Tergugat I tidak pernah menjual
objek perjara tersebut kepada Penggugat, sehingga objek perkara
tersebut masih merupakan milik orang tua Tergugat I (ahli waris
alm.SATIMIN), dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijik Verklaard) 2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis
Consortium) - Bahwa penggugat menyatakan objek terperkara tersebut miliknya
berdasarkan adanya jual beli antara Penggugat dengan orang tua
Tergugat I yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) MARTHA MANIK,SH sebagaimana Akta Jual Beli
No.18/K.S.Timur/1997 tertanggal 24 Februari 1997;
- Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan
PPAT MARTHA MANIK, SH. sebagai pihak dalam perkara ini,
dimana PPAT tersebut adalah pejabat yang mengesahkan jual beli
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 7 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
tanah terperkara a quo yang secara formil haruslah diikutsertakan
sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, sehingga nantinya dapat
diketahui dengan pasti sah atau tidaknya jual beli terhadap objek
perkara tersebut;
- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yang tidak menarik
PPAT MARTHA MANIK, SH, sebagai pihak Tergugat dalam
perkara ini, menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak
sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari
suatu gugatan, dan hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI. No 663k/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971
Jo. Putusan MARI No.1038k/Sip/1972, tanggal 01 Agustus 1973
yang menyatakan”Turut tergugat adalah seseorang yang tidak
menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan
harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk
dan taat pada putusan hakim perdata”;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak maka
gugatan Penggugat dapat dikatakan tidak memenuhi syarat formil
dari suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat dapatlah
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Varklaard); B. DALAM POKOK PERKARA
- Bahwa segala yang apa diuraikan dalam dalil Eksepsi secara mutatis
mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam dalil pokok
perkara ini hingga tidak perlu diulang kembali; - Bahwa benar Bapak SATIMIN adalah merupakan ayah kandung dari
Tergugat I yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 April 2003 dan
ibu PAINI adalah ibu kandung dari Tergugat I; - Bahwa orang tua Tergugat I adalah pemilik atas sebidang tanah
berikut bangunan rumah permanen diatasnya, yakni Rumah Toko
Nomor 165 a, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.38
yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pardomuan,
Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar; - Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I s/d IV uraikan dalam
eksepsinya, bahwa Tergugat I telah secara tegas membantah dalil
gugatan Penggugat, dimana orang tua Tergugat I tidak pernah menjual
objek terperkara tersebut kepada Penggugat sebagaimana tertera
pada Akta Jual Beli No.18/K.S.Timur/1997.- tertanggal 24 Februari
1997, yang di buat di hadapan PPAT MARTHA MANIK, SH. dan surat
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 8 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
Jual Beli bawah tangan tanggal 22 Juli 1995, dan Tergugat I juga tidak
pernah membubuhkan tandatangannya ataupun menyetujui jual beli
tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Jual Beli bawah
tangan tanggal 22 Juli 1995; - Bahwa tidak benar Penggugat ada menyuruh Para Tergugat untuk
mengosongkan rumah atau objek perkara, dimana pada tahun 2015
Tergugat I mengetahui objek perkara tersebut telah dialihkan kepada
Penggugat dari petugas bank yang melakukan survei terhadap objek
perkara tersebut yang hendak dijadikan agunan dari jaminan hutang
Penggugat, kemudian Ibu Tergugat I bersama Tergugat I dan istrinya
Tergugat II (yang juga merupakan adik kandung Penggugat) langsung
menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, namun Penggugat tetap
bersikeras menyatakan telah membeli objek perkara tersebut dari
orang tua Tergugat I, sehingga pada akhirnya Ibu Tergugat I
melaporkan perbuatan Penggugat ke kantor Polisi; - Bahwa Sertifikat tanah (surat tanah perkara a quo) atas objek perkara
tersebut berada ditangan Penggugat karena pada waktu itu tepatnya
tahun 1996 Alm.SATIMIN menitipkan surat tanah tersebut kepada
Tergugat II (adik kandung Penggugat) untuk menjaga dan
menyimpannya baik-baik, kemudian karena khawatir surat tanah
tersebut hilang sehingga Tergugat II menitipkan surat tanah tersebut
kepada ibunya RUMSYIAH Br.HUTAPEA (yang juga ibu kandung
Penggugat) untuk digabungkan penyimpananya dengan surat-surat
tanah milik Tergugat II, namun beberapa bulan kemudian Penggugat
ada meminjam surat-surat tanah milik ibu Penggugat (RUMSYIAH
Br.HUTAPEA) sehingga tanpa disadari Ibu Penggugat juga
menyerahkan surat tanah milik orang tua Tergugat I kepada
Penggugat juga menyerahkan surat tanah milik orang tua Tergugat I
kepada Penggugat, dan Ibu Penggugat juga tidak pernah memeriksa
kembali dan tidak mengetahui apakah keseluruhan surat-surat tanah
miliknya termasuk surat tanah orang tua Tergugat I tersebut telah
dikembalikan oleh Penggugat atau belum, namun pada waktu
Tergugat II menanyakan surat tanah a quo kepada Ibu Penggugat
surat tanah tersebut sudah tidak ada; - Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa tersebut, mungkin saja
Penggugat mengambil surat tanah milik orang tua Tergugat I pada
saat ibu Penggugat meminjamkan kepada Penggugat, dan kemudian
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 9 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
Penggugat menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai orang tua
Tergugat I dalam menghadap dan menandatangani Akta Jual Beli
tanah di PPAT; - Bahwa berdasarkan uraian diatas, kedua orang tua Tergugat I benar
sama sekali tidak pernah menandatangani dan menjual objek perkara
tersebut kepada Penggugat atau kepada siapapun juga, dan objek
perkara tersebut bukanlah milik Penggugat melainkan milik orang tua
Tergugat I atau ahli waris Alm.SATIMIN lainnya, sehingga Tergugat I
s/d Tergugat IV sangat keberatan jika harus mengosongkan ataupun
menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat; - Bahwa selain itu terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 490 atas
Penggugat juga tidak pernah dilakukan pengukuran tanah terhadap
objek perkara oleh Kantor Badan Pertanahan Pematangsiantar
sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah; - Bahwa oleh karena Penggugat tidak benar memiliki tanah yang
diperkarakan, maka tuntutan ganti rugi yang dianjukan Penggugat
sangatlah tidak masuk akal dan harus dikesampingkan, dan
permohonan Sita Jaminan yang dianjukan Penggugat atas tanah milik
dan kepunyaan Tergugat I s/d IV tersebut sesungguhnya tidaklah
beralasan dan harus ditolak; - Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah
dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini,
dan petitum gugatan angka 1 sampai dengan 9 haruslah ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat
hukumnya; - Bahwa oleh karena Tergugat I s/d IV telah dengan sempurna dapat
mematahkan dan melemahkan keseluruhan dalil gugatan, maka demi
tegaknya keadilan dan terciptanya kepastian hukum dalam perkara ini,
adalah tepat dan cukup alasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak keseluruhan
petitum gugatan tersebut atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan
tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
C. DALAM REKONPENSI - Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi dan jawaban
dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis mohon di anggap telah
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 10 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
dimasukkan dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini sehingga tidak perlu
di ulang lagi; - Bahwa benar sebidang tanah yang selanjutnya disebut “tanah
terperkara” seluas 84 M2 sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak
Guna Bangunan Nomor 38 sesuai dengan Surat Ukuran Nomor
620/1994 yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan
Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, adalah
milik ahli waris Alm.SATIMIN (orang tua Penggugat Rekonpensi I); - Bahwa kedua orang tua Penggugat Rekonvensi I tidak pernah menjual
tanah terperkara tersebut kepada Tergugat Rekonpensi, sebagaimana
dimaksud dalam gugatan Penggugat Konpensi, dan Penggugat
Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I juga tidak pernah membubuhkan
tandatangannya ataupun menyetujui jual beli tanah tersebut
sebagaimana tercantum dalam surat jual beli bawah tangan tanggal 22
Juli 1995; - Bahwa ada peralihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
38 atas nama SATIMIN menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 490 atas
Nama Tergugat Rekonvensi sebagaimana Akta Jual Beli
No.18/K.S.Timur/1997.- tertanggal 24 Februari 1997 yang di buat di
hadapan PPAT Martha Manik, SH., dan Surat Jual Beli bawah tangan
tanggal 22 Juli 1995 adalah tidak benar, dan ada dugaan bahwa Akta
Jual Beli dan surat jual beli bawah tangan tersebut diperbuat secara
melawan hukum dengan cara memalsukan tanda tanggan dan sidik
jari kedua orang tua Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat
Rekonpensi I, ataupun menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai
orang tua Pengugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi I dalam
menandatangani surat jual beli tersebut; - Bahwa atas dugaan pemalsuan surat atau akta yang di lakukan oleh
Tergugat Rekonvensi, maka orang tua / Ibu Penggugat Rekonvensi I
telah melaporkan Tergugat Rekonvensi ke pihak kepolisian setempat
sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.:STPL/245/IV/
2015/SU/STR/- tanggal 25 Juni 2015, yang sampai saat ini masih
dalam proses penyidikan di Mapolres Pematangsiantar; - Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konpensi juga tidak pernah
menyuruh Penggugat Rekonpensi I s/d IV untuk mengosongkan tanah
terperkara tersebut dan Penggugat Rekonvensi I mengetahui dari
adanya survei yang dilakukan oleh petugas Bank, dimana pada waktu
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 11 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
itu Tergugat Rekonvensi hendak mengangunkan tanah terperkara
a quo ke Bank; - Bahwa berdasarkan pasal 1321 KUHP Perdata menyebutkan bahwa :
”tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan kepada
kekilafan, atau diperolahnya dengan paksaan atau penipuan”,
selanjutnya Pasal 1328 KUHP Perdata juga ditegaskan bahwa ;
“penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan
perjanjian,apabila tipu musliat yang dipakai oleh salah satu pihak,
adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang
lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat
tersebut”; - Bahwa dengan demikian terhadap Akta Jual Beli No.18/K.S.Timur/1997
tertanggal 24 Februari 1997 yang di buat dihadapan PPTA Marhta
Manik, SH. dan Surat Jual Beli bawah tangan tanggal 22 Juli 1995
telah mengandung unsur penipuan tentang orang orang yang
mengadakan perjanjian jual beli tanah tersebut dimana kedua orang
tua Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonpensi I seolah-olah
dibuat turut menyetujui jual bali tanah tersebut; - Bahwa terhadap suatu perjanjian ataupun jual beli yang ditinjau dalam
keseluruhan yang mengandung ketidakberesan, ialah tidak beres
mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan
secara materil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak
(wilsovereenstemming) yang bebas haruslah dinuyatakan batal (Vide
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.170 K/Sip/1959 tanggal 1
Agustus 1959); - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa
penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 490 atas nama Tergugat
Rekonvensi telah cacat hukum, sehingga Penggugat Rekonvensi I
memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan sertifikat
tanah perkara a quo tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum; - Bahwa oleh karena Akta Jual Beli No.18/S.K.Timur/1997.- tertanggal
24 Februari 1997 yang dibuat dihadapan PPAT Martha Manik, SH. dan
Surat Jual Beli bawah tangan tanggal 22 Juli 1995 tidak mengandung
ketidakberesan mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam
perjanjian, maka sudah semestinya surat jual beli tersebut dinyatakan
batal demi hukum;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 12 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
- Bahwa kedua orang tua Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat
Rekonpensi I juga tdak pernah membuat persetujuan ataupun jual beli
apapun dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonpensi
harus kembali menyerahkan serta membalikan nama Sertifikat Hak
Milik atas tanah Nomor 490 atas nama Tergugat Rekonpensi menjadi
kepada nama ahli waris Alm.SATIMIN secara sukarela dan tanpa
dibebani suatu syarat apapun. - Bahwa perbuatan tergugat Rekonpensi yang mengaku-ngaku memiliki
tanah terperkara adalah bertentangan dengan kewajiban hukum
sipelaku (Tergugat Rekonvensi) dan melanggar hak subjektif orang
lain(Penggugat Rekonpensi) sebagaimana kriteria perbuatan melawan
hukum yang diintradusir dari putusan perkara Linden Baum Coken
Arrest H.R tahun 1919 dan kemudian dipertegaskan dalam pasal 1365
BW; - Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban Dalam
Konpensi serta Gugatan Rekonpensi diatas, Penggugat Rekonpensi I
s/d IV / Tergugat Konpensi I s/d IV dengan hormat memohon kepada
Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang
memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama agar
berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :
M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV untuk
seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Ditolak atau setidak-tidaknya Gugatan
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Mengangkat dan menyatakan tidak berlaku Sita Jaminan yang diletakan
dalam perkara ini;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard);
- Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini; DALAM REKONVENSI
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I s/d
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 13 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
Pengugat Rekonpnsi IV/ Tergugat Konvensi I s/d Tergugat Konvensi IV
untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebidang tanah seluas 84 M2 sebagaimana tertera dalam
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 38 dengan surat ukur Nomor
620/1984 berikut bangunan rumah No.165a diatasnya yang terletak di
jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar
Timur Kota Pematangsiantar, adalah sah milik ahli waris Alm.SATIMIN;
- Menyatakan Akta Jual Beli No.18/K.S.Timur/1997 tertanggal 24 Februari
1997 yang di buat di hadapan PPAT Martha Manik SH., adalah batal demi
hukum;
- Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 22 Juli 1995 yang di buat secara di
bawah tangan, adalah batal demi hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 490 atas nama Tergugat
Rekonpensi adalah mengandung cacat hukum;
- Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 490 atas nama Tergugat
Rekonpensi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kembali
menyerahkan serta membalikkan nama Sertifikat Hak Milik atas tanah
Nomor 490 atas nama tergugat Rekonpensi menjadi kepada nama ahli
waris Alm.SATIMIN secara sukarela dan tanpa dibebani suatu syarat
apapun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini;
Atau :
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban dari pihak
Tergugat, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan
sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar
No.31/Pdt.G/2016/PN-Pms.- tanggal 12 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut: MENGADILI:
A. DALAM KONVENSI: 1. Dalam Eksepsi
- menolak eksepsi Tergugat ; 2.Dalam pokok perkara:
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 14 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ont
Vankelijk Verklaard) ; B. DALAM REKONVENSI:
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat Diterima Niet
ont Vankelijk Verklaard);
C. KONVENSI DAN REKONVENSI:
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.411.000,00 (satu
juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 199 ayat (1) RBg
yang menentukan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum
banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan di persidangan
atau setelah pemberitahuan isi putusan;
Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan
Banding Nomor : 31/PDT.G/2016/PN-Pms- yang dibuat dihadapan SALOMO
SIMANJORANG, SH.MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar,
menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 kuasa hukum Pembanding
semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 31/Pdt.G/2016/PN-Pms.- tanggal 12
Oktober 2016;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan
kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, telah
diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I,
Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III serta
Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 28 Nopember 2016, sesuai
dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
31/Pdt.G/2016/PN.Pms.- yang diperbuat oleh Dubairi, Jurusita pada Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi;
Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah
mengajukan Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar tanggal 10 Nopember 2016, yang mengajukan keberatan
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 15 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama a quo, pada pokoknya
mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut:
Bahwa adapun alasan-alasan keberatan yang Pembanding mohonkan untuk pemeriksaan banding mengenai putusan tersebut adalah :
DALAM POKOK PERKARA
Bahwa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama adalah pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara, di mana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 19 dan 20, dinyatakan ;
“ Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesempurnaan formalitas gugatan Penggugat tersebut.”
“ Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan tanah objek perkara adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 490 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, sedangkan berdasarkan bukti surat jual beli tanggal 24 Februari 1997 tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 38/Pardomuan, maka atas hal tersebut ternyata telah ada peralihan dari Hak Guna Bangunan No.38/Pardomuan menjadi Hak Milik No. 490, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar mempunyai peranan yang penting untuk mengetahui adanya peralihan hak tersebut, sehingga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar harus ikut digugat .
“ Menimbang, bahwa oleh karena pihak Badan Pertanahan Nasiona (BPN) Kota Pematangsiantar tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat kurang pihak, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) “
Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pembanding sangat keberatan, karena pertimbangan hukumnya tidak tepat menurut hukum acara perdata dan jurisprudensi Mahkamah Agung RI, dengan alasan sebagai berikut :
Bahwa sebelum sampai pada keberatan-keberatan yang akan diuraikan di bawah ini, terlebih dahulu Pembanding mempertegas kembali apa sebenarnya yang menjadi peristiwa hukumnya (Feitelijke gronden) dalam gugatan. Bahwa yang menjadi peristiwa hukum dalam surat gugatan adalah tentang pengosongan rumah yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.165 a Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, yang ditempati Para Terbanding (Para Tergugat) tanpa hak, karena tanah berikut bangunan rumah di atasnya (objek perkara) adalah milik Penggugat yang dibeli dari almarhum Satimin dan isterinya Paini (Tergugat-I/Terbanding-I), dan jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Martha Manik, S.H, Pematangsiantar, sesuai Akta Jual Beli No.18/KS.Timur/1997 tanggal 24 Februari 1997, kemudian Pembanding
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 16 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
bermohon kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar agar diterbitkan Sertifikat Hak Milik, dan terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 490 atas nama pemohon yaitu Mirza Kristo Siregar (Penggugat/Pembanding).
Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 490 atas nama Mirza Kristo Siregar, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar telah melaksanakan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut berdasarkan hukum pertanahan dan peraturan Menteri Agraria yang berlaku, oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama tidak perlu meragukan penerbitannya, sebab selama proses persidangan berjalan para pihak tidak ada memperdebatkan tentang ketidak benaran atau melanggar peraturan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 490. Oleh karena itu secara juridis, pihak Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Pembanding/Penggugat. Demikian juga pihak Para Terbanding/Para Tergugat tidak ada keberatan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 490, hal ini dapat dilihat dari dalil jawaban dan duplik yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding (Vide Jawaban dan duplik Para Tergugat/Para Terbanding). Maka berdasarkan fakta ini Pembanding/Penggugat tidak ada relevansinya menarik Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar sebagai pihak dalam perkara a quo.
Bahwa berdasarkan alasan juridis yang Pembanding kemukakan di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding sudah memenuhi syarat penyusunan surat gugatan sesuai unsur Fundamentum Petendi yaitu Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond) menurut hukum acara perdata, maka sebagai pihak-pihak dalam surat gugatan sudah cukup hanya menarik Para Tergugat/Para Terbanding, tidak mengikut sertakan Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar sebagai pihak dalam perkara a quo.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, sudah wajar Pengadilan Tinggi Medan dapat menerima permohonan banding Pembanding dan memberi putusan sebagai berikut :
1. Menerima Permohonan Banding Pembanding; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar
No.31/Pdt.G/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 tersebut;
MENGADILI SENDIRI:
DALAM EKSEPSI: - Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA:
DALAM KONPENSI: - Mengabulkan gugatan Penggugat, d.k untuk seluruhnya; - Menghukum Para Tergugat, d.k untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini; DALAM REKONPENSI:
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 17 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat, d.r. untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut diatas telah diberitahukan
dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding I semula
Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IIII semula Tergugat III
dan Terbanding IV semula Tergugat IV, berdasarkan Relaas Penyerahan
Memori Banding Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN-Pms.- yang dibuat oleh Dubairi,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 28 Nopember
2016;
Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I,
Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, serta Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding
terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula
Penggugat, pada pokoknya antara lain mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat/Terbanding I s/d IV (selanjutnya disebut Terbanding) dapat
menerima dan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri
Pematangsiantar (selanjutnya disebut Judex Factie) diatas, karena telah
tepat dan benar serta didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dan
dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum yang hakekatnya telah
mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum, sehingga oleh
karenanya tepat dan cukup alasan apabila Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara menguatkannya ;
- Bahwa pemberitahuan Pernyataan Banding disampaikan kepada Terbanding
pada tanggal 28 Nopember 2016, sedangkan penyerahan Memori Banding
disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada
Terbanding pada tanggal 28 Nopember 2016 sehingga dengan demikian
penyerahan Kontra Memori Banding ini masih dilakukan menurut tata cara
dan tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, dari dan oleh
karenanya cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan ;
- Bahwa setelah mencermati secara seksama keseluruhan dalil-dalil Memori
Banding yang diajukan Pembanding dalam perkara aquo dikaitkan dengan
fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang
berhubungan dengan perkara aquo, kami menilai dan kami yakin Majelis
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 18 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Yang Mulia pun akan
sependapat bahwasanya dalil dan alasan banding yang terurai dalam
Memori Banding yang diajukan Pembanding tersebut tidaklah didasarkan
pada argumentasi dan bukti-bukti hukum yang kuat, dan bahkan adalah
pengulangan dari dalil-dalil yang telah pernah diutarakan pada persidangan
Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang telah dipertimbangkan judex factie
secara sempurna sehingga terkesan berupaya memutar balikkan fakta atas
fakta yang tertuang secara tegas dan jelas dalam berita acara persidangan
dan oleh karenanya Permohonan Banding yang diajukan Pembanding
tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak seluruhnya dengan
segala akibat hukumnya;
- Bahwa untuk lebih sistematisnya dalil-dalil Kontra Memori Banding terhadap
keberatan Pembanding yang tertuang dalam Memori Banding dalam hal
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut
diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :
- Bahwa alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Pematangsiantar pada halaman 19 dan 20 sebagaimana dalam Kontra
Memori Banding adalah bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama
tidak perlu meragukan penerbitan sertifikat Hak Milik No.490, dan Para
Tergugat/Para Pembanding juga tidak ada keberatan terhadap penerbitan
sertifikat tanah tersebut, hal ini dapat dilihat dari jawaban dan duplik Para
Tergugat/Para Terbanding;
- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pembanding bahwa Para
Tergugat/Terbanding tidak mengajukan keberatan terhadap terbitnya
sertifikat hak milik No.489 dan Sertifikat hak milik No.490, dimana Para
Tergugat/Terbanding telah mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat
tanah tersebut dengan cara melaporkan Pembanding kepada Pihak
Kepolisian atas dugaan pemalsuan surat atau tanda tangan sebagaimana
bukti T-3, dan dari hasil laporan polisi tersebut jelas terbukti bahwa sidik jari
Tergugat I/Terbanding I (PAINI) sebagaimana tercantum dalam Akta Jual
Beli No:17/K.S.Timur/1997 dan No:18/K.S.Timur/1997 masing-masing
tertanggal 24 Pebruari 1997 adalah bukan merupakan merupakan sidik jari
PAINI atau tidak identik (bukti T-5);
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 19 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
- Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding juga telah menyangkal bahwa Alm.
SATIMIN dan PAINI (Terbanding I) telah melakukan jual beli kepada
Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam Eksepsi Para Tergugat di
halaman 1 yakni eksepsi tentang objek perkara bukanlah milik Penggugat
tetapi milik Tergugat, dan dalam Duplik Tergugat juga kembali dipertegas,
sehingga tidak benar Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa
Tergugat/Terbanding tidak mengajukan keberatan terhadap terbitnya
sertifikat hak milik nomor 489 dan sertifikat hak milik nomor 490;
- Bahwa selain itu, tidak seorangpun saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh
Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding yang menerangkan
bahwa Pembanding pernah menguasai objek perkara tersebut, dan pada
faktanya yang menguasai objek perkara tersebut dari dahulu sampai dengan
sekarang adalah keluarga Alm. SATIMIN, pemilik tanah yang bersempadan
dengan objek perkara juga tidak pernah menyaksikan atau melihat pihak
Badan Pertanahan Nasional pernah melakukan pengukuran di objek tanah
perkara tersebut (saksi batas), sehingga tidak seorangpun yang dapat
menerangkan Penggugat sebagai pemilik dari objek perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pertimbangan majelis
hakim yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota
Pematangsiantar mempunyai peranan yang penting untuk mengetahui
adanya peralihan hak tersebut sehingga pihak BPN Kota Pematangsiantar
harus ikut digugat adalah telah tepat dan benar, dimana dalam perkara ini
belum terungkap beberapa fakta hukum antara lain; apakah benar terbitnya
sertifikat hak milik nomor 489 dan sertifikat hak milik nomor 490 adalah
berdasarkan surat jual beli antara Penggugat/Pembanding dengan
Alm.SATIMIN?, dan apakah benar sertifikat hak milik nomor 489 dan nomor
490 adalah merupakan objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh
Penggugat/Pembanding? Serta apakah benar Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Kota Pematangsiantar dalam menerbitkan sertifikat hak milik tersebut
telah sesuai dengan prosedur/ketentuan hukum yang berlaku, misalnya
sudahkah dilakukan pengukuran, atau apakah sudah diumumkan disurat
kabar. Sehingga berdasarkan beberapa alasan tersebut sudah semestinya
BPN Kota Pematangsiantar diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa selain Penggugat/Pembanding tidak mengikutsertakan BPN sebagai
pihak dalam perkara ini, Penggugat juga tidak mengikutsertakan Bank
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 20 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
Rakyat Indonesia (BRI) Pematangsiantar sebagai pihak dalam perkara ini,
dimana Penggugat/Pembanding telah menjadikan jaminan kredit/ mengagunkan sertifikat hak milik objek perkara tersebut ke BRI (bukti P-5), yangmana menurut hukum BRI juga memiliki hak atas objek perkara dan
sudah seharusnya juga diikutserakan dalam perkara ini;
Bahwa oleh karena keseluruhan dalil keberatan Pembanding yang terurai dalam Memori Banding tidak beralasan dan telah mampu dilumpuhkan oleh Terbanding, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan hormat dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :
M E N G A D I L I : Menolak Permohonan Banding dari Pembanding tersebut; Dan Mengadili Sendiri : - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. :
31/Pdt.G/2016/PN-Pms tanggal 12 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut diatas telah
diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa hukum
Pembanding semula Penggugat berdasarkan Risalah Penyerahan Kontra
Memori Banding Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN-Trt.- yang dibuat oleh Ishari,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21
Desember 2016;
Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara yaitu
Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II
semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV
semula Tergugat IV, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sesuai dengan Relas
Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang diperbuat oleh Ishari, Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, masing-masing Nomor :
31/Pdt.G/2016/PN-Pms.- tanggal 21 Desember 2016 dan tanggal 09 Desember
2016;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 21 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan
oleh Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan
dilakukan dengan cara-cara dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara juridis formil dapat diterima;
Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari diajukannya permohonan
banding a quo oleh Pembanding semula Pengugat, maka Putusan Pengadilan
Negeri Pematang Siantar Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN-Pms.- tanggal 12 Oktober
2016 harus diperiksa dan diputus ulang pada tingkat banding, dengan bertitik
tolak pada penilaian Pengadilan tingkat banding terhadap dasar dan alasan-
alasan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan
tingkat pertama itu, apakah sudah tepat dan benar atau tidak menurut hukum
serta alasan keberatan yang dikemukakan oleh pihak Pembanding semula
Penggugat sebagaimana terurai dalam Memori Banding, berikut dengan Kontra
Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat;
Menimbang, bahwa atas keberatan yang dikemukakan pihak
Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding dan sangkalan pihak
Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim pengadilan tingkat
Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan
seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN-Pms. tanggal 12 Oktober 2016
tersebut, Memori Banding dari Pembanding serta Kontra Memori Banding dari
Terbanding yang ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang dapat
membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama a quo, maka Pengadilan
tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama
sudah tepat dan benar, sehingga patut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat
Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat
banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut
diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.
31Pdt.G/2016/PN-Pms- tanggal 12 Oktober 2016 yang dimohonkan banding
tersebut harus dikuatkan;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 22 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat
berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan pada
amar putusan ini;
Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku,
khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan
Umum serta RBG;
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN-PMS yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan pada hari : R A B U, tanggal : 29 MARET 2017, oleh kami :
SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWAN MUNAWAR, SH.MH. dan AGUNG WIBOWO, SH. masing-masing sebagai
Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Pebruari 2017 Nomor : 40/PDT/2016/PT-
MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari : K A M I S, tanggal : 06 APRIL 2017, oleh Hakim Ketua Majelis
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
berperkara maupun kuasa hukumnya;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Hal. 23 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
ERWAN MUNAWAR, SH.MH. SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH. . AGUNG WIBOWO, SH.MH. PANITERA PENGGANTI, H A R S O N O, SH.MH. Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000.- 2. Redaksi Rp. 5.000.- 3. Pemberkasan Rp 139.000.-
Jumlah : Rp. 150.000.-
top related