PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAHAN … · masyarakat, keadilan dan akses ... sebagai bagian dari masyarakat baru pada struktur pemerintahan di Negara Republik Indonesia
Post on 26-Mar-2019
229 Views
Preview:
Transcript
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI PEMERINTAHAN KOTA
Drs. Benyamin Davnie WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Trans Luxury Hotel – Bandung, 8 Desember 2016
SELAMAT ULANG TAHUN
SELAMAT ULANG TAHUN IKATAN AKUNTAN INDONESIA YANG KE-59
26 DESEMBER 2016
APEKSI…?
Adalah forum yang terdiri dari pemerintah daerah di
perkotaan yang bertujuan membantu anggotanya dalam melaksanakan otonomi
daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembentukan kerjasama antar pemerintah
daerah untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik melalui demokrasi, partisipasi
masyarakat, keadilan dan akses yang sama untuk keragaman dan potensi setempat
Visi Organisasi strategis untuk
pemberdayaan kota-kota dalam rangka
pelaksanaan otonomi di Indonesia
Misi Berusaha untuk menjadi suatu organisasi yang terpercaya,
profesional di bidang perkotaan dalam mendukung dan
melaksanakan upaya terbaik bagi pemerintahan kota melalui
pembangunan yang demokratis, transparan, otonomi yang
bertanggung jawab, sebagai bagian dari masyarakat baru
pada struktur pemerintahan di Negara Republik Indonesia
Visi dan Misi - APEKSI
ARAHAN BAPAK PRESIDEN
Pembukaan Rakernas Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Istana Negara, 20 September 2016
1
2
3
Pengelolaan keuangan negara bukan semata-
mata masalah teknis akuntansi tetapi juga nilai-
nilai utama pertanggungjawaban moral dan
pertanggungjawaban konstitusional
Komitmen untuk mengelola keuangan secara
efektif, transparan, akuntabel, dan
berorientasi pada hasil
Harus mulai membangun sistem yang baik dengan
mengembangkan digitalisasi proses dan debirokratisasi
dengan menyederhanakan atau mensimpelkan
LANDASAN YURIDIS PENERAPAN AKRUAL BASIS
• Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.”
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
• PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Pengganti PP 24 Tahun 2005) mempertegas bahwa akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015.
PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
PERANGKAT PERATURAN DI PEMERINTAH KOTA
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004
PERMENDAGRI 13/06, 59/07,21/11
PP 58/2005
PP 71/10
PERMENDAGRI 64/13 – Ps.4(5)
UU 32/2004
UU 23
Tahun 2014
PMK 238/2011 – Ps.4(3)
CONTOH IMPLEMENTASI PERATURAN
DI KOTA TANGERANG SELATAN
CONTOH IMPLEMENTASI DIGITALISASI
DI KOTA TANGERANG SELATAN
SEMOGA… OPINI BPK ATAS LKPD
WAJAR
TANPA
PENGECUALIAN
PERKEMBANGAN OPINI LKPD KOTA SELURUH INDONESIA TA 2011-2015
11
21
31
35
56
60 63
55 55
37
31
2 0 0 0 0
7 7 3 0 1
2011 2012 2013 2014 2015
Opini LKPD Pemerintah Kota WTP WDP TW TMP Trend :
• WTP meningkat • WDP & TMP Turun • TW Nihil dalam 4
tahun terakhir
Penerapan Akuntansi berbasis Akrual pada tahun 2015: WTP naik 4 WDP turun 6
STRATEGI MENCAPAI OPINI LKPD WTP
1 Menciptakan Komitmen perilaku
(Behaviour commitment) pada semua
pemangku kepentingan (multi
stakeholders)
2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah
STRATEGI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PERUMUSAN KEBIJAKAN
SOSIALISASI
DAN
KOMUNIKASI
TRAINING
Penyiapan peraturan/kebijakan terkait
akuntansi berbasis akrual, seperti Peraturan
Walikota mengenai kebijakan akuntansi dan
sistem akuntansi
Sosialisasi dan rapat koordinasi dengan
berbagai pemangku kepentingan
Training secara teknis kepada seluruh
Stakeholders Diklat Teknis Akuntansi
Keuda Berbasis Akrual
PENYIAPAN IT, SARANA, DAN
PRASARANA
Penyiapan aplikasi, komputer, dan
anggaran/dana Contoh SIMRAL
Terima Kasih PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI PEMERINTAHAN KOTA
Drs. Benyamin Davnie WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Trans Luxury Hotel – Bandung, 8 Desember 2016
top related