PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAHAN … · masyarakat, keadilan dan akses ... sebagai bagian dari masyarakat baru pada struktur pemerintahan di Negara Republik Indonesia

PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

DI PEMERINTAHAN KOTA

Drs. Benyamin Davnie WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Trans Luxury Hotel – Bandung, 8 Desember 2016

SELAMAT ULANG TAHUN

SELAMAT ULANG TAHUN IKATAN AKUNTAN INDONESIA YANG KE-59

26 DESEMBER 2016

APEKSI…?

Adalah forum yang terdiri dari pemerintah daerah di

perkotaan yang bertujuan membantu anggotanya dalam melaksanakan otonomi

daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembentukan kerjasama antar pemerintah

daerah untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik melalui demokrasi, partisipasi

masyarakat, keadilan dan akses yang sama untuk keragaman dan potensi setempat

Visi Organisasi strategis untuk

pemberdayaan kota-kota dalam rangka

pelaksanaan otonomi di Indonesia

Misi Berusaha untuk menjadi suatu organisasi yang terpercaya,

profesional di bidang perkotaan dalam mendukung dan

melaksanakan upaya terbaik bagi pemerintahan kota melalui

pembangunan yang demokratis, transparan, otonomi yang

bertanggung jawab, sebagai bagian dari masyarakat baru

pada struktur pemerintahan di Negara Republik Indonesia

Visi dan Misi - APEKSI

ARAHAN BAPAK PRESIDEN

Pembukaan Rakernas Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Istana Negara, 20 September 2016

1

2

3

Pengelolaan keuangan negara bukan semata-

mata masalah teknis akuntansi tetapi juga nilai-

nilai utama pertanggungjawaban moral dan

pertanggungjawaban konstitusional

Komitmen untuk mengelola keuangan secara

efektif, transparan, akuntabel, dan

berorientasi pada hasil

Harus mulai membangun sistem yang baik dengan

mengembangkan digitalisasi proses dan debirokratisasi

dengan menyederhanakan atau mensimpelkan

LANDASAN YURIDIS PENERAPAN AKRUAL BASIS

• Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.”

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

• PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Pengganti PP 24 Tahun 2005) mempertegas bahwa akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015.

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:

PERANGKAT PERATURAN DI PEMERINTAH KOTA

UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004

PERMENDAGRI 13/06, 59/07,21/11

PP 58/2005

PP 71/10

PERMENDAGRI 64/13 – Ps.4(5)

UU 32/2004

UU 23

Tahun 2014

PMK 238/2011 – Ps.4(3)

CONTOH IMPLEMENTASI PERATURAN

DI KOTA TANGERANG SELATAN

CONTOH IMPLEMENTASI DIGITALISASI

DI KOTA TANGERANG SELATAN

SEMOGA… OPINI BPK ATAS LKPD

WAJAR

TANPA

PENGECUALIAN

PERKEMBANGAN OPINI LKPD KOTA SELURUH INDONESIA TA 2011-2015

11

21

31

35

56

60 63

55 55

37

31

2 0 0 0 0

7 7 3 0 1

2011 2012 2013 2014 2015

Opini LKPD Pemerintah Kota WTP WDP TW TMP Trend :

• WTP meningkat • WDP & TMP Turun • TW Nihil dalam 4

tahun terakhir

Penerapan Akuntansi berbasis Akrual pada tahun 2015: WTP naik 4 WDP turun 6

STRATEGI MENCAPAI OPINI LKPD WTP

1 Menciptakan Komitmen perilaku

(Behaviour commitment) pada semua

pemangku kepentingan (multi

stakeholders)

2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan

pengelolaan keuangan daerah

STRATEGI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

PERUMUSAN KEBIJAKAN

SOSIALISASI

DAN

KOMUNIKASI

TRAINING

Penyiapan peraturan/kebijakan terkait

akuntansi berbasis akrual, seperti Peraturan

Walikota mengenai kebijakan akuntansi dan

sistem akuntansi

Sosialisasi dan rapat koordinasi dengan

berbagai pemangku kepentingan

Training secara teknis kepada seluruh

Stakeholders Diklat Teknis Akuntansi

Keuda Berbasis Akrual

PENYIAPAN IT, SARANA, DAN

PRASARANA

Penyiapan aplikasi, komputer, dan

anggaran/dana Contoh SIMRAL

Terima Kasih PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

DI PEMERINTAHAN KOTA

Drs. Benyamin Davnie WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Trans Luxury Hotel – Bandung, 8 Desember 2016