COVER
COVER
Proposal Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual | ii
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………….. ii
BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………………. 1
1.2 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………… 1
1.3 Sasaran ……………………………………………………………………………………………….. 2
1.4 Keluaran ……………………………………………………………………………………………… 2
1.5 Ruang Lingkup ……………………………………………………………………………………. 2
BAB II. SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS
AKRUAL ……………………………………………………………………………………………… 4
2.1 Deskripsi Sistem ………………………………………………………………………………… 4
2.2 Arsitektur Sistem ………………………………………………………………………………… 5
2.3 Pengguna Sistem ………………………………………………………………………………… 6
2.4 Spesifikasi Teknis ………………………………………………………………………………... 6
2.5 Tampilan Aplikasi ……………………………………………………………………………….. 7
BAB III. PENUTUP …………………………………………………………………………………………… 10
Proposal Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual | 1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan berbasis Akrual wajib diterapkan paling lambat tahun 2015.
Selanjutnya sebagai pedoman penerapannya diterbitkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Perubahan basis
akuntansi dari kas menuju akrual menjadi akrual membawa dampak terhadap
perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, tahapan penganggaran,
tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan.
Seiring dengan penerapan basis akrual pemerintah daerah perlu
melakukan persiapan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, tahap
penganggaran, pencatatan dan pelaporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
laporan keuangan akan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan
perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas,
laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, sehingga
terdapat penambahan tiga laporan keuangan, yaitu laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.
Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, Pemerintah Daerah perlu
melakukan peningkatan kapasitas Sistem Informasi guna menunjang
keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntasi Pemerintahan berbasis Akrual. Atas dasar hal tersebut,
kami menawarkan SimplyKD yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual adalah membantu pemerintah
daerah dalam hal ini Badan/Dinas terkait yang melakukan identifikasi dan
pengelolaan keuangan daerah untuk hal-hal seperti pada halaman 2.
Proposal Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual | 2
1. Mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual mulai dari penganggaran,
penatausahaan, pembukuan bendahara, pencatatan, pelaporan keuangan
dengan menggunakan teknologi dan sistem informasi;
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang mudah, aman, cepat, dan
akurat.
1.3 Sasaran
Sasaran dari pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
berbasis Akrual adalah Badan/Dinas terkait yang melakukan identifikasi dan
pengelolaan keuangan daerah di masing-masing pemerintah daerah.
1.4 Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah berbasis Akrual sebagai berikut:
1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual berupa
aplikasi;
2. Buku panduan penggunaan aplikasi;
3. Copy dari source code dan database dalam bentuk CD/DVD;
4. Pelatihan kepada pengguna.
1.5 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah berbasis Akrual sebagai batasan dalam seluruh rangkaian kegiatan.
Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:
1. Studi Pendahuluan, dilakukan untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan,
pengambilan data, survey lingkungan, database, server, dan jaringan;
2. Analisis, dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui proses sistem yang
berjalan;
3. Desain, dilakukan untuk mendesain kebutuhan aplikasi, database, server,
jaringan, dan perangkat yang akan digunakan;
4. Pembuatan Aplikasi, dilakukan untuk proses pembuatan aplikasi yang
merupakan implementasi dari hasil analisis dan desain;
Proposal Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual | 3
5. Uji Coba Aplikasi, dilakukan untuk mengetahui fungsi dari aplikasi yang
telah dibuat dan memasukkan data disesuaikan dengan kebutuhan yang ada;
6. Install Aplikasi, dilakukan untuk menyimpan aplikasi pada server agar dapat
digunakan oleh pengguna;
7. Pelatihan, dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai aplikasi
kepada pengguna agar aplikasi dapat digunakan sesuai fungsinya.
Proposal Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual | 4
BAB II. SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERBASIS AKRUAL
2.1 Deskripsi Sistem
Produk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan
sesuai dengan perkembangan terkini yaitu tentang penerapan akuntansi
berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan mencakup sistem informasi sebagai berikut:
1. Modul Anggaran
Rencana Kerja Anggaran (RKA), Anggaran Kas dengan penggunaan
Struktur Kode Rekening Akrual sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
2. Modul Penatausahaan/Perbendaharaan
Pencatatan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Pencatatan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-
register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainya.
3. Modul Pembukuan Bendahara
Buku Kas Umum (BKU), Buku Panjar, Buku Kas Tunai, Buku Bank,
Laporan Penutupan Kas, Laporan Pertangungjwaban Administratif dan
Fungsional, beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian
anggaran lainnya.
4. Modul Aset Tetap
Modul aset tetap digunakan oleh pengurus dan penyimpan barang
untuk mencatat mutasi barang milik daerah baik dari sisi penerimaan dan
pengeluaran. Modul ini akan menghasilkan laporan sebagaimana
diamanatkan oleh Permendagri 19 Tahun 2016 seperti KIB, Buku Inventaris,
dan Rekapitulasi Barang Milik Daerah.
Proposal Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual | 5
5. Modul Akuntansi dan Pelaporan
Jurnal, Buku Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Opersaional (LO), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
(LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan
Neraca. Dilengkapai laporan-laporan pendukung Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK).
2.2 Arsitektur Sistem
Pada pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
berbasis Akrual diperlukan arsitektur sistem yang sesuai dengan kebutuhan
untuk digunakan dalam menyesuaikan sistem dengan fasilitas pendukung
sistem. Arsitektur sistem terdapat pada Gambar 1.
Gambar 1. Arsitektur Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
berbasis Akrual
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual
dikembangkan terintegrasi mulai dari Penganggaran, Penatausahaan,
Pembukuan Bendahara, Aset Tetap, Akuntansi & Pelaporan serta pajak bagi
bendahara. SimplyKD dijalankan oleh SKPD dan PPKD sesuai dengan
kewenangannya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gabungan
dari Sistem Akuntansi SKPD dan Sistem Akuntansi PPKD.
Proposal Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual | 6
Aplikasi yang dikembangkan berbasis Windows, sebagai sistem operasi
yang sangat umum dan banyak digunakan oleh pengguna, sehingga pengguna
dapat cepat beradaptasi. Aplikasi dikembangkan dengan memperhatikan
kebutuhan pengguna, sehingga mudah dioperasikan bahkan oleh pengguna yang
tidak mempunyai pengalaman di bidang keuangan daerah. Aplikasi juga
dikembangkan dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan yang terkini. Apabila infrastruktur teknologi informasi tidak
memungkinkan dengan LAN/WAN dalam mengoperasikan aplikasi ini, maka
dapat dilakukan ekspor/impor data antar modul.
2.3 Pengguna Sistem
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual
memfasilitasi seluruh pengguna sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing. Pengguna yang dapat menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah berbasis Akrual terdiri dari:
a. Superadmin, merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk
mengatur master data, mengatur hak akses pengguna, dan melihat laporan
keuangan daerah;
b. Admin SKPD, merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk meng-
input data keuangan daerah di masing-masing SKPD;
c. SETDA, merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk melakukan
monitoring data keuangan daerah di masing-masing daerah.
2.4 Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
berbasis Akrual dan perangkat pendukung berupa fasilitas server dan jaringan
diperlukan untuk memaksimalkan kinerja sistem, sehingga proses informasi dan
pengolahan data menjadi lebih optimal. Spesifikasi teknis yang dimaksud terdiri
dari:
a. Programming : VB.Net
b. Database : SQL Server
c. Sistem Operasi : Windows XP, 7, 8, dan/atau 10
Proposal Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual | 7
d. Server : Processor 3.1 GHz - 6 Core, Harddisk 1 Tb, dan RAM 16 Gb
e. Network : Switch/Hub, Router, LAN, dan Unlimited Bandwidth
2.5 Tampilan Aplikasi
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual yang
dibuat memiliki beberapa modul yang digambarkan pada tampilan aplikasi.
Gambar tampilan aplikasi dapat dilihat pada Gambar 2 - 12 (Hal. 7 - 9).
Gambar 2. Halaman Utama SIMPLYKD
Gambar 3. Setting Kode Rekening
Proposal Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual | 8
Gambar 4. Setting Mapping Rekening
Gambar 5. Setting Pencetakan
Gambar 6. Setting Anggaran
Proposal Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual | 9
Gambar 7. Form Input Anggaran
Gambar 8. Jurnal Manual
Gambar 9. Buku Besar
Proposal Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual | 10
BAB III. PENUTUP
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual dibuat dan
dikembangkan untuk membangun sebuah sistem yang baik dalam aspek
penyelenggaran administrasi pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan
daerah dengan harapan dapat dibentuk sistem informasi pada pemerintahan yang
efisien, efektif, dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Demikian proposal ini kami sampaikan agar dapat memberikan informasi yang
menyeluruh tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual.
Apabila terdapat hal-hal detail yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dengan senang
hati kami akan memenuhinya. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang
diberikan, semoga kerja sama ini dapat berlanjut dengan baik.
Hormat Kami,
SUPRIYADI
Direktur Utama
Proposal Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual | 11