Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa …iibic.org/wp-content/uploads/2016/11/2.-Aida-Zulaiha_PBJ-Kajian... · pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aida Ratna Zulaiha
Post on 13-Aug-2018
216 Views
Preview:
Transcript
Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Aida Ratna Zulaiha
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Penanganan Kasus PBJ di KPK • Perkara : 142 dari 468
perkara • Pengaduan: 12 693 • Kerugian keuangan negara
mencapai 1 triliun Sumber: KPK, 2015
Mengapa Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)?
Ketidakefektifan Anggaran Audit BPK • Nilai 96.09 miliar : 8 obyek
pemeriksaan pada 11 K/L,2 pemprov dan 14 pemkab/pemkot
• Penyebab: Barang belum/tidak
dapat dimanfaatkan Penggunaan anggaran
tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan
Pemanfaatan barang/jasa tidak sesuai rencana
Sumber:Laporan BPK,2014
Penanganan Persekongkolan Tender PBJ di KPPU 2006-2012: • Perkara: 97 dari 173 perkara
yang diputus • Terbukti : 75 dari dari 97
perkara • Nilai proyek: 8.6 triliun dari
12.35 triliun Sumber: Laporan KPPU, 2015
KORUPSI PBJ di Indonesia* (TOP FIVE)
*Data kasus korupsi yang ditangani KPK s.d Per 31 Maret 2016
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah
Penyuapan 0 7 2 4 13 12 19 25 34 50 20 38 47 271
Pengadaan Barang/Jasa
2 12 8 14 18 16 16 10 8 9 15 14 6 148
Penyalahgunaa
n Anggaran 0 0 5 3 10 8 5 4 3 0 4 2 0 44
Pungutan 0 0 7 2 3 0 0 0 0 1 6 1 1 21
Perijinan 0 0 5 1 3 1 0 0 0 3 5 1 1 20
Korupsi PBJ dan Penyuapan merupakan kategori 2 besar kasus yang ditangani KPK
Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah
Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 16 18 18 146
Eselon I / II / III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 2 7 7 130
Anggota DPR dan DPRD
0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 9 19 20 121
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan
Sebanyak 146 orang dari Swasta menjadi Pelaku Korupsi yang ditangani KPK
Data Per 31 Agustus 2016
Akar Masalah Korupsi
Pada PBJ
9
EFFECTS
CENTRAL PROBLEM
CAUSES
TINGGINYA KORUPSI PADA PBJ PEMERINTAH
Rendahnya Kualitas Barang/Jasa Pemerintah
Kerugian Keuangan Negara
Rendahnya nilai Manfaat yang didapatkan
Pelaksanaan
Regulasi
Perencanaan & Penganggaran
Sistem perundangan berbenturan, multitafsir, tumpang tindih, tidak kuat, tidak aplikatif.
3. Individu tidak berintegritas (koruptif dan tdk independen)
4. Kelemahan sistem SDM
5. Keterbatasan informasi harga pasar
6. Kolusi antara penyedia/vendor
7. Sistem screening di K/L/D tidak menyaring vendor yang berintegritas
8. Intervensi pada proses pemilihan penyedia
1. Stakeholders (oknum) perencanaan tidak berintegritas (mens rea)
2. Proses perencanaan tidak transparan
1. Organisasi pelaksana PBJ tidak berintegritas (mens rea)
2. Intervensi eksternal dlm PBJ
Pengawasan bersifat reaktif, tidak proaktif,
Pengawasan
Tindak Pidana Korupsi PBJ TAHAPAN PROSES PBJ
Proses
Perencanaan
Anggaran
Perencanaan
– Persiapan
PBJ
Pemerintah
Pelaksanaan
PBJ
Pemerintah
Proses
Serah
Terima dan
Pembayaran
Proses
Pengawasan
dan
Pertanggung
-jawaban
Sebelum ada Perpres PBJ Setelah ada Perpres PBJ
Pada proses mana korupsi banyak
terjadi?
o30 perkara, o66 terpidana, oKerugian negara (BPK/BPKP) 1,15 T oUang pengganti (inkracht) 332,4 M Unsur: DPR/DPRD, Kepala K/L/Pemda (KPA/satker), Kemenkeu, PPK, Pimpro/Pokja ULP, Pengusaha/vendor
o 12 perkara, o 33 terpidana, o Kerugian negara (BPK/BPKP 165,8 M o Uang pengganti (inkracht) 75,1 M Unsur: PPK, PIMPRO/POKJA ULP, LPSE, Panitia Penerima Barang, Pengusaha/vendor
o 3 perkara o 8 terpidana Unsur: PPK, Pimpro/ POKJA ULP, BPK/BPKP , Penegak hukum
Keterlibatan Pejabat Publik dan Perusahaan Swasta dalam Korupsi PBJ
• Suap Pihak Swasta Kepada Pejabat Publik
• Pejabat Publik menggunakan perusahaan boneka/perusahaan tertentu untuk diajak kerjasama menjalankan korupsi
• Kolusi antar peserta tender, penetapan harga, kartel dan praktik yang tidak kompetitif
OECD
(Buku; Fighting Corruption and Promoting Integrity in
Public Procurement)
• Vendor melakukan Penyuapan kepada Pembuat Keputusan
• Kartel, para peserta tender memanipulasi pemenang tender
• Kolusi, bentuk kesepakatan dari para peserta tender untuk menetapkan giliran pemenang tender/kesepakatan pembayaran kompensasi kepada pihak yang kalah dalam tender
TII
(Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan
Jasa Publik)
12
Proses
Perencanaan
Anggaran
Perencanaan
– Persiapan
PBJ
Pemerintah
Pelaksanaan
PBJ
Pemerintah
Proses Serah
Terima dan
Pembayaran
Proses
Pengawasan
dan
Pertanggung
-jawaban
Tindak Pidana Korupsi PBJ Modus umum korupsi Berdasarkan Kasus Korupsi
yang di Tangani KPK Bagaimana modus
korupsi yang
dilakukan?
• Proyek/Paket dijual terlebih dahulu kepada vendor sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan (rekayasa dokumen).
• Persekongkolan antara DPR, pihak K/L (KPA), dan Vendor. Proaktif bisa dilakukan oleh DPR, K/L, atau vendor.
• HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor • Mark up harga • Suap kepada pihak-pihak terkait • Manipulasi pemilihan pemenang.
o Pengumuman terbatas o Manipulasi pemilihan
pemenang o Manipulasi dokumen lelang. o HPS dan spek teknis dibuat oleh
vendor o Mark up harga o Suap kepada pihak-pihak
terkait o Persekongkolan KPA, PPK, Pokja
ULP/Pimpro, PPHP, Bendahara. o Manipulasi dokumen serah
terima
o Suap kepada auditor (BPK atau BPKP) untuk menghilangkan temuan audit
o Suap kepada penegak hukum untuk meringankan hukuman
Rekomendasi Pencegahan Korupsi PBJ berdasar Modus Korupsi
No Modus Korupsi Kasus Korupsi di KPK Rekomendasi
1. Proyek/Paket sudah dijual terlebih dahulu kepada vendor sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan (rekayasa dokumen).
- Kasus Pengadaan Helikopter – Abdullah Puteh
- Kasus Pengadaan Jasa Asuransi oleh KPU Tahun 2004
- Integrasi perencanaan dan penganggaran
- Audit Pra, Proses dan Pasca PBJ (audit khusus kemanfaatan pengadaan barang/jasa
2. Persekongkolan antara DPR, K/L dan Vendor. Proaktif bisa dilakukan oleh DPR, K/L atau vendor.
- Kasus Pengadaan Kapal Patroli – Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan
- Kasus Pengadaan Mesin Jahit – Departemen Sosial, Tahun 2004-2008
- Kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran, Pemprov Jawa Barat Tahun 2002
3 Suap kepada pihak-pihak terkait
- Kasus penyuapan terkait pembangunan kawasan KTM melalui APBN-P, Tahun 2011
- Kasus pengadaan dan pemasangan PLTS di Depnakertrans RI yang bersumber dari RAPBN-P, Tahun 2008
No Modus Korupsi Kasus Korupsi di KPK Rekomendasi
4. HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor
- Kasus Pengadaan Optimalisasi Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua dan Empat – Mabes POLRI, Tahun 2010-2011
- Kasus Pengadaan Solar Home System (SHS) – Kementerian ESDM, Tahun 2007-2008
- Kasus Pembangunan Kantor Penghubung Pemprov Jambi di Jakarta, Tahun 20044
- Perluasan e-katalog, termasuk penguatan database harga dan spesifikasi barang dan jasa serta lembaga pengelola
5. Mark up harga
- Kasus Pengadaan Ban OB van Studi Transmitter Link (STL), Down Link, Digital Recorder, Telepon Satelit dan Pemancar & Peralatan dan STL serta Server jaringan radio dan teks spare part pemancar dan computerized pemancar yang menggunakan dana ABT Tahun 2003
Rekomendasi Pencegahan Korupsi PBJ berdasar Modus Korupsi
16
Rekomendasi
1. Integrasi antara Perencanaan dan Penganggaran PBJ 2. Audit Pra, Proses dan Pasca PBJ (audit khusus
kemanfaatan pengadaan barang/jasa
1. Perluasan e-katalog, termasuk penguatan database harga dan spesifikasi barang dan jasa serta lembaga pengelola
2. Mendorong Perbaikan aplikasi “SIKaP” (Panduan Sistem Informasi Kinerja Penyedia) oleh LKPP, sehingga mampu ; - Menampilkan perbaikan Kualitas Penyedia Barang dan Jasa, - Mencegah keikutsertaan kembali vendor yang wanprestasi,
blacklist, tersangkut KKN, dst, - Mencegah persekongkolan vertical dan horizontal - Menyediakan menu penilaian kinerja penyedia oleh
pengguna barang/jasa di K/L/D/I. 3. Perbaikan dan Optimalisasi LPSE
- Mewajibkan dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap penyedia barang /jasa yang mendaftar di LPSE
- Audit Server LPSE 4. Optimalisasi Whistle Blower System
top related