Pejabat Pengelolaan Keuangan Pembentukan Daerah-daerah ...
Post on 15-Oct-2021
3 Views
Preview:
Transcript
GUBERNUR BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 175/04 D/HK/2018
TENTANG
pi:Ni KAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI SELAKU ORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI SELAKu PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2018
GUBERNUR BALI
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Baii selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD Tahun Anggaran 2018;
selaku
Mengingat 64 Tahun 1958 1. Undang-Undang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Bali, Tenggara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 15. Tambahan Lembaran
Nomor tentang Nusit
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
Tahun 2014 2. Undang-Undang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
Nomor 5 tentang Negara Republik
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 175/04-D/HK/2018
TENTANG PROVINSI BALI SELAKU
KEPALA PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH
KEUANGAN DAERAH KOORDINATOR PENGELOLAAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) TAHUN
ANGGARAN 2018
a,Tanda Tangan dan Paraf Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan geiOla Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2018
Nam
No NAMA/NIP JABATAN TANDA TANGAN PARAF
2 Cokorda Ngurah Pemayun,SH.MH NIP. 19580228 198603 1 015
3
Sekretaris Daerah ProvinS1 Bali, selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si. NIP. 19621231 198512 1 068
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah (PPKD).
GUBERNUR BAL
mpayki MADE MANGKU PASTIKA
GUBERNUR BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 170 04 D/ HK 2018
TENTANG
NIUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ROINSI BALI SEBAGAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1ABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH) SELAKU BENDAHARA UMUM DAFERAH DAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU KUASA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
GUBERNUR BALI,
nhang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b, ayat (4),
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Daerah (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah-daerah
Mengingat ten tang
Tingkat I Bali, Barat dan Nusa Tenggara Timur
Nusa
Tenggara Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran
(Lembaran 1958 Nomor 115, Tahun
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Sipil Negara (lembaran Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Nomor 5494);
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 170/04-D/HK/2018 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI SEBAGAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH) SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PENUNJUKAN PEGAWVAI NEGERI SIPIL SELAKU KUASA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Nama, Tanda Tangan dan Paraf Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Daerah (Pejabat Pengelola Keuangarn Daerah) Selaku Bendahara Umum Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan
No Nama/NIP Pangkat/Golongan Sebagai Tanda Tangan Paraf Keterangan BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
BALI SEBAGAI SKPKD (PPKDI SELAKU BUD
Drs ida Bagus Ngurah Arda M S1
NIP 19621231 198512 1 068 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asct Dacrah
Provinsi Bali
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang SKPKD (PPKD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
Drs. Putu Arya Dinata,M Si NIP. 19691106 199003 1 011
2 Pembina (1V/a) Kepala UPT. Fasilitasi, Evaluasi, Transfer dan Pembiayaan Daerah Badan Pengelold Keuangan dan Aset
Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang SKPKD (PPKD) pada Badan
Pengelola Keuarngan dan Aset Daerah Provinsi Bal1
Daerah Provins1 Bali
RRNU'R BAIL!
hupaahi MAD MANGKU' PASTIKA
GUBERNUR BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 176/04-D/HK/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2018
GUBERNUR BALI,
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) huruf a dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernurtentang Penunjukan Pejabat untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2018;
Tahun 1. Undang-Undang Nomor 64 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
Mengingat 1958 tentang
Tahun 1958 Nomor 115,
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
tentang Negara Republik
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 176/04-D/HK/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANISURAT PENYEDIAAN
DANA (SPD) DAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA (SP2D) TAHUN
ANGGARAN 2018
Nama, Tanda Pejabat Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan
Tangan dan Paraf yang Berwenang untuk
Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2018
No NAMA/NIP JABATAN TANDA PARAF
TANGAN 4
Badan Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si.
Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.
NIP. 19621231
198512 1 068 Provinsi Bali
Bidang Kepala Perbendaharaan,
Desak Ketut Dwi Amertani, SH, M.Si
NIP. 19640309 Akuntansi dan Badan Pelaporan
Pengelola Keuangan dan Aset
Provinsi
198612 2 003
Daerah Bali
GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PAsTIKA
GUBERNUR BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 177/04-D/HK/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG DAERAH DAN PEMBUKAAN
REKENING KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI
GUBERNUR BALI,
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 179
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 157 ayat (2) dan Pasal 132 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. bahwa dengan adanya kesepakatan bersama antara
Gubernur Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah
Bali Nomor 075/23/KB/B.PEM /XII/2013 0382/SPK/DIR/SEKPER/2013
Penyimpanan Uang Daerah dan Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 075/22/PKS/B.PEM/XIL/2013
tentang
0383/SPKk/DIR/SEKPER/2013 tentang Penyimpanan Uang Daerah;
pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Perseroan
Bank Pembangunan Daerah Bali Sebagai Penyimpanan Uang Daerah dan Pembukaan
Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali;
C. bahwa berdasarkan sebagaimana
Terbatas
Tempat
Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 010.01.00.00000-1.
KEDUA Pemerintah Provinsi Bali adalah
KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 2 Januari 2018
GUBERNUR BALI,
arhk MADE MANGKU PASTIKA
Keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Denpasar. 2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar. 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan itbang Provinsi
Bali di Denpasar. 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di
Denpasar. 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar. 6. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar) 7. Yang bersangkutan. 8. Pertinggal.
GUBERNUR BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 180/04-D/HK/2018
TENTANG
NOMOR REKENING DAN NPWP BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN SKPKD DAN PD, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMIBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA BOS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2018
GUBERNUR BALI,
180 Menimbang
untuk melaksanakan ketentuan Pasal a. bahwa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 7);
Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
b. bahwa dengan adanya kesepakatan bersama antara
Gubernur Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah
Bali Nomor 075/23/KB/B.PEM/XIL/2013 0382/SPK/DIR/SEKPER/2013
Penyimpan Uang Daerah dan Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur Bali dengan PT. Bank Pembangunan
tentang
075/22/PKS/B.PEM/XII/2013 383/SPK/DIR/SEKPER/2013
Daerah Bali Nomor
tentang Penyimpan Uang Daerah;
5 6 3
020.01.00.00196-0 00.008.738.7-907.000 36 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bal1 (APBD)
BLUD 020.01.05001469
Rumah Sak1t Mata Bal1 Mandara Provinsi 010.01.00.01289-1 00.037.153.4.901.000 37
Bal BLUD
123 00970494656 06155267407 1000 Badan Pengnubung Provinsi Bali Kasda Cab. (Bank Mandiri
TIM Jakarta Pusat)
010.01.05.02622-0 30.096.660.3-903.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Bali 34
GUBERNUR BALI,
Mupala MADE MANGKU PASTIKA
N
m
GUB
GUBERNUR BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 173/04-D/HK/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA BOS SMA/SMK
NEGERI DAN SLB TAHUN ANGGARAN 2018
GUBERNUR BALI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman PengeloBlaan Keuangan Daerah, Pasal 3
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55
Tahun
Menimbang Nomor 13 Tahun 2006
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungijawaban Bendahara serta
Penyampaiannya
Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil
dan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan
Selaku Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan Bendahara BOS SMA/SMK Negeri dan SLB
Tahun Anggaran 2018;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Tenggara Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan
Nusa
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran1958 Nomor 115,
Indonesia Lembaran Negara Republik
Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara
Tahun
Republik Indonesia
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
KESEMBILAN
KESEPULUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2018
&uaeRNUR BALI,
Ape MADEMANGKU PASTIKA
Keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi
Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di
Denpasar 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
7. Direktur PT. Bank BPD Bali selaku Pengelola Kas Umum Daerah
Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar.
8. Yang bersangkutan.
Pertingga. 9.
74 7 6 5 4 2 3
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
Bendahara Penerimaan A Putri Agustina
Mayawati, SE.MM NIP 19690830 199003 2 006
Penata (Il/c) Staf Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
/h Bendahara Pengeluaran Ni Nyoman Ariangsih, SE NIP 19700909 199203 2 007
Penata Tk. I (1l/d) Staf Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
GUBERNUR BALI
ald MADF MANGKU PASTIKA
BA
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
TANGGAL 2 JANUARI 2018 NOMOR 174/04-D/HK/2018
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PENGGUNA ANGGARANI PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARANIKUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2018
GUBERNUR BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 174/04-D/HK/2018
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA
PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKu PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNABARANG KEPADA KEPALA UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
GUBERNUR BALI,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu tentang menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagaian Kewenangan Kepala Perangkat Daerah
(PD) Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Tingkat IBali,
Barat dan Nusa Tenggara Timur
1958
Pembentukan Daerah-daerah Nusa
Tenggara Negara Republik Indonesia
(Lembaran Nomor 115,
Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1649);
2. Undang-Undang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 5 Tahun 2014 tentang
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
KEEMPAT Penunjukan dan Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam
diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran a dan Lampiran b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Dalam pengadaan barang/jasa apabila pada Perangkat Daerah tidak ada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen maka
Pengguna Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sekaligus bertindak
KELIMA
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
Anggaran/Kuasa Barang Pengguna diktum
KEENAM Kuasa Pengguna Kesatu sebagaimmana
bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
dimaksud dalam
KETUJUH Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 2 Januari 2018
GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
Keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Denpasar. 2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar. 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi
Bali di Denpasar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bali di Denpasar. 6. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda (3 Exemplar).
7. Dircktur PT. Bank BPD Bali selaku Pengelola Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar. 8. Yang bersangkutan. 9. Arsip.
4.
Bali di Denpasar
Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali meliputi:
a. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipiimpinnya; b. melakukantindakan yang
mengakibatkanpengeluaranatasbebananggaranbelanjadalambatasanggar an yang telahditetapkan;
c. mengadakanikatan/perjanjiankerjasamadenganpihak lain
dalambatasanggaran yang telahditetapkan; d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; e. menandatangani persetujuan/pengesahan pembayaran dilembar sebelah
belakang kwitansi; f. menandatangani Pakta Integritas; g. menandatangani Penetapan HPS; h. menandatangani Penetapan Pemenang i. menandatangani Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ);
menandatangani Perjanjian /SKP/Kontrak dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
k. menandatangani Nota Pesanan; 1. menandatangani Berita Acara Negosiasi; m. menandatangani persetujuan/pengesahan Berita Acara Pembayaran;
nenandatangani persetujuan/pengesahan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Batang dan Jasa;
O. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
P. menandatangani tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; dan
q. bertanggungjawab secara formal dan material kepada Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang
GUBERNUR BALI,
nparaka MADE MANGKU PASTIKA
top related