PETUNJUK TEHNIS PEMBENTUKAN :PENGURUS WILAYAH DAN PENGURUS DAERAH LEMBAGA SOLIDARITAS PUTRA PUTRI BANGSA ( LSPPB )
P R A K A T A
Pokok-pokok Pikiran kebijakan dasar ini yang diatur dalam suatu bentuk Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi atas organisasi, pekerjaan dan hubungan kerja antara semua yang terlibat dalam kegiatan LSPPB, baik para anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Maupun yang terlibat dalam Kepengurusan Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa. Agar para Anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, keterkaitan tugas dan tanggung jawab diantara para Anggota, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sebagai bagian yang saling terkait dari sebuah organisasi.Penyamaan persepsi ini mutlak diperlukan agar tercapai hasil kerja yang ditargetkan yang dalam pelaksanaan untuk mencapainya setiap Anggota atau kelompok Anggota melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien, mengacu pada peraturan yang diberlakukan dalam Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa ( LSPPB) Sesuai dengan falsafah Organisasi Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa yang berorientasi pada kegiatan kemanusiaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga, rakyat, bangsa, dan Negara dan bangsa-bangsa lain maka seluruh pihak yang terkait harus memiliki niat yang bersih, ikhlas dan berjiwa jujur Sebagai generasi Penerus dan Pelurus. Namun demikian karena kegiatan kemanusiaan ini harus bersifat terus menerus tanpa batas waktu (sustainable), maka segala sesuatunya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip management modern. Sustainability ini hanya dapat dilakukan apabila diperoleh tingkat profitability yang memadai. Dengan kata lain, Lembaga ini melakukan kegiatan kemanusiaan dengan dukungan kegiatan socio economics yang bersifat komersial. Sesuai dengan sifatnya, seluruh Anggota yang terlibat harus dapat melakukan tugasnya secara professional sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern.Pokok-pokok Pikiran ini merupakan acuan kerja bagi seluruh Anggota dan Pimpinan dan oleh karenanya hukumnya wajib untuk ditaati dan dilaksanakan dalam peroses pembentukan Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa beserta badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi ini, tanpa mengurangi sifat dinamis yang terbuka bagi perbaikan sesuai dengan tuntutan pengembangan organisasi dan kondisi sekitar yang mempengaruhi.
Kami atas nama Dewan Pengurus Pusat Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam penyusunan draft petunjuk tekhnis ini yang dituangkan dalam Suatu bentuk Keputusan Dewan Pengurs Pusat Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa dan ketaatan dalam pelaksanaanya nanti.
Depok, 15 Maret 2012
DEWAN PENGURUS PUSATLLEMBAGA SOLIDARITAS PUTRA PUTRI BANGSALSPPB
MUCHTAR IBRAHIM ANDI TENGKONGKetua Umum Sekretaris Umum
I. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa dapat dilihat dari dua segi yaitu : 1. Intern Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa adalah ; ialah organisasi yang ada dalam unit - unit kerja setiap tubuh Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa, baik didalam kepengurusan Pusat Wilayah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.2. Eksteren Organiosasi Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa adalah organisasi yang berhubungan dengan tingkatan kepengurusan organisasi, yaitu hubungan antara Pengurus Pusat Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dalam ekstern organisasi ini dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Yaitu kepengurusan diwilayah adalah perpanjangan tangan pengurus pusat yang ada di wilayah provinsi dan selanjutnya kepengurusan daerah kabupaten / kota adalah perpanjangan tangan kepengurusan wilayah di daerah kabupaten / kota.1. Struktur Intern Organisasi Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa Intern organisasi Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa terdiri dari 3 unsur yaitu :1. Unsur Alat alat perlengkapan Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa a. Garantor ( Penjamin LSPPB dan Badan Usahanya )b. Dewan Pembina dan Penasehatc. Dewan Kehormatand. Dewan Penguruse. Dewan Pengelola Pajak Alamf. Anggota Anggota tetap Anggota Istimewa Anggota kehormatan Anggota tidak tetap Karyawan2. Unsur Pelaksana kelompok Bidang ProfesionalKonsultanLawyerAuditor3. Unsur Pelaksana Bidang UsahaKoperasi KUK-PPBPT. Satria Alam Samudera ( PT.SAS)4. Unsur Pelaksana kegiatan Sosial kemanusiaan Yayasan Sosal Timur Barat Bersatu ( Y-TBB)5. Unsur Fungsional LSPPBPenelitian dan Pengembangan LSPPBDiklat Center LSPPBAsuransi6. Unsur Pengawasan Internal Pengawas Internal LSPPB2. Struktur Ekstern Organisasi Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa Dilihat dari segi pemusatan maka Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa yang memiliki sutruktur organisasi terpusat adalah merupakan organisasi ini kepemimpinannya adalah terpusat, maka kepengurusan diwilayah provinsi dan kepengurusan di daerah Kabupaten / Kota sebagai perpanjangan tangan kepengurusan pusat maka wilayah dan daerah ( artinya yang ke dua) jika dilihat dari segi fungsinya disebut Organisasi Pembantu ( auxiliary organizations) fungsinya membantu kepengurusan dipusat untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu DPW dan DPD Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa pada dasarnya menjalankan usaha usaha yang tidak dapat dilakukan oleh DPP Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa karena jangkauan wilayah kerja yang cukup luas sehingga diambil batasan wilayah administratif pemerintahan. Maka jika dipandang dari segi fungsinya itu, perlu tidaknya suatu tingkatan organisasi tergantung pada keperluan dan efisiensi, yang artinya, kalau tidak diperlukan atau tidak efisien karena dibandingkan dengan manfaatnya tidak memadai, tingkat organisasi tersebut dapat ditiadakan melalui ketetapan Dewan Pendiri LSPPB.Tingkatan Organisasi Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa dapat dilihat sebagai berikut :1. DPP Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa yang anggotanya orang perorang atau komunitas dalam badan usaha tertentu atau organisasi lainnya yang syah bergabung dalam suatu wadah untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu sesuai visi dan misi Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa yang berpusat di Depok ( Induk ) dan Pusat di Jakarta.2. DPW Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa Dewan pengurus wilayah adalah kepengurusan yang dibentuk dalam 33 wilayah administrasi pemerintahan provinsi sebagai perpanjangan tangan pertama Dewan Pengurus Pusat Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa untuk melaksanakan tugas tugas yang dipercayakan atau dilimpahkan guna untuk mencapai suatu tujuan atau untuk mengembangkan visi dan misi Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa ( LSPPB) 3. DPD Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa Gabungan Dewan pengurus Daerah adalah kepengurusan yang dibentuk di 512 Kabupaten / Kota Daerah sebagai perpanjangan tangan Kedua Dewan Pengurus Pusat Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa melalui Dewan Pengurus Wilayah Provinsi untuk melaksanakan tugas tugas yang dipercayakan atau dilimpahkan guna untuk mencapai suatu tujuan atau untuk mengembangkan visi dan misi Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa ( LSPPB) dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah Provinsi.LAMPIRAN0LAMPIRAN :1. Pengurus Wilayah Provinsi Dapat Dilihat Dalam Lampiran Buku Petunjuk Tehnis Ini.2. Pengurus Daerah Kabupaten Kota Dapat Dilihat Dalam Lampiran Buku Petunjuk Tehnis Ini.3. Kelengkapan Legalitas Formal lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa dapat dilihat dalam lampiran buku petunjuk tehnis ini.4. Identitas garantor dan Dewan Pendiri5. Memahami dan mengenal Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa.
II. LANGKAH LANGKAH YANG DITEMPUH DALAM PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DI 33 WILAYAH PROVINSI LEMBAGA SOLIDARITAS PUTRA PUTRI BANGSA. A. Tahap Pertama memahami hal hal sebagai berikut :1. Yang membentuk Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa adalah anggota masyarakat yang mempunyai tujuan organisasi yang sama dan memahami Visi dan Misi LSPPB serta memenuhi syarat syarat sebagai mana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa yang ditetapkan oleh Dewan Pendiri. Sesuai prosedur dan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku dari pemerintah. 2. Syarat syarat menjadi Anggota dan Membentuk Kepengurusan Wilayah Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa adalah : a. Anggota masyarakat yang sudah menyatakan diri masuk bergabung dengan Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa yang dibuktikan dengan surat permohonan tertulis disampaikan kepada Sekretaris Umum melalui Koordinator Pulau masing-masing Wilayah dan mengisi surat pernyataan Model A dan Model B sebagai mana syarat administrasi menjadi anggota LSPPB yang ditetapkan oleh Dewan Pendiri LSPPB.b. Mendapat mandat dari Dewan Pengurus Pusat Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa untuk melaksanakan pembentukan kepengurusan diwilayah provinsi dan atau kabupaten kotaB. Tahap Kedua Pra-Pembentukan ( Rapat Persiapan ) Rapat pra pembentukan Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa dilaksanakan oleh calon anggota yang sudah Mendapat Mandat dari Dewan Pengurus LSPPB untuk membahas rencana pembentukan yang memuat materi tentang hal-hal sebagai berikut :1. Pemaparan Visi dan Misi LSPPB kepada calon anggota dan pengurus serta program kerja.2. Membahas tentang calon anggota dan pengurus wilayah dan daerah kabupaten / kota dengan ketentuan tetap memperhatikan hal hal sebagai berikut :1. Calon yang direkrut memiliki kredibilitas dan kapabilitas untuk menjadi calon anggota dengan melihat tred record personal tentang calon yang diajukan.2. Calon yang direkrut sedapat mungkin tidak berasal dari satu daerah tertentu dalam arti bahwa sedapat mungkin keterwakilan masing masing daerah kabupaten kota dalam wilayah provinsi yang bersagkutan.3. Calon Pengurus Wilayah yang direkrut sedapat mungkin 30 % dari kaum wanita dan 70 % dari kaum pria.4. Calon Pengurus Wilayah yang direkrut sedapat mungkin keterwakilan suku-ras, etnis agama-keyakinan dan komonitas kaum intelektual ( orang kampus ), budayawan, rohaniawan dan kelompok pemuda yang non Partisan ( bukan pengurus partai politik ) dll dalam wilayah yang bersangkutan demi untuk pemerataan dan keadilan tanpa memandang perbedaan satu sama lainnya.5. Calon yang direkrut dapat mewakili atau representative mewakili provinsi yang bersangkutan untuk menghindari adanya rasa kecembuaruan social dikemudian hari.6. Apabila dikemudian hari terdapat hal hal muncul akibat persyaratan persyaratan diatas tidak terpenuhi maka demi untuk kebersamaan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pendiri dapat mengambil langkah atau kebijakan sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar antara lain : Meninjau kembali calon anggota atau pengurus yang diajukan Apabila calon anggota dan pengurus sudah ditetapkan Dewan Pengurus Pusat LSPPB dapat melakukan Peninjauan kembali, dan atau membekukan kepengurusan dan menggatnti atau merubah susunan kepengurusan sebagai mana otoritas dan kewenangan yang ada pada Dewan Pengurus Pusat Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa, demi untuk kepentingan kebersamaan dan pemerataan. C. Tahap Ketiga Pembentukan Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa 1. Nama nama yang sudah direkrut diajukan ke Dewan Pengurus Pusat Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa secara tertulis dilampirkan syarat syarat administrasi berupa Surat Permohonan dan Formulir Model A dan B. Untuk diperoses penetapannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat. 2. Pengurus Pusat memanggil nama nama calon yang diajukan yaitu diwakili oleh calon Ketua Wilayah Wakil Ketua, Calon Sekretaris Wilayah-Wakil Sekretrais dan Calon Bendahara Wilayah- Wakil Bendahara Wilayah untuk bertatap muka dengan unsur pimpinan DPP LSPPB dan Garantor untuk mendapatkan restu.3. Calon anggota yang diajukan dan sudah bertatap muka secara langsung dengan unsur Pimpinan di DPP LSPPB dalam waktu paling lama 4 x 24 jam (4 hari) akan diterbitkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat LSPPB tentang penetapannya sebagai pengurus Wilayah Provinsi yang bersangkutan.4. Anggota atau pengurus yang sudah diangkat diwakili oleh Ketua Wilayah Wakil Ketua, Sekretaris Wilayah-Wakil Sekretrais dan Bendahara Wilayah- Wakil Bendahara Wilayah yang mendapat Mandat dari Dewan Pengurus Pusat selanjutnya akan mendapat pembekalan singkat yang memuat tentang program Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa dari Sekretaris Umum dan Koordinator Pulau masing masing wilayah. D. Tahap Keempat Persiapan Sekretraiat dan kelengkapan administrasi.1. Anggota atau pengurus yang sudah diangkat diwakili oleh Ketua Wilayah Wakil Ketua, Sekretaris Wilayah-Wakil Sekretrais Wilayah dan Bendahara Wilayah- Wakil Bendahara Wilayah segera ; Bekerja dan menata uraian tugas Anggota dan Pengurus lainnya sesuai dengan komposisi Struktur yang terlampir dalam buku petunjuk tehnis ini untuk diajukan penetapannya melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat LSPPB.2. Menyiapkan Administrasi Lembaga sesuai dengan petunjuk tatanaskah yang ditetapkan oleh Dewan Pendiri3. Pengurus Wilayah, membuat rangcangan program wilayah yaitu menginventarisir petensi wilayah dan menyesuaikan program yang sudah ditetapkan oleh pengurus pusat.4. Secara bersama sama mencari lahan minimal luas 5 Ha. Lokasi di jalan protokol provinsi untuk persiapan lokasi perkantoran, diajukan ke DPP disertakan data dan haraga jual.5. Rancangan atau siteplan bangunan kantor dan fasilitas penunjang ditetapkan dari Dewan Pegurus Pusat.6. Menunggu intruksi sampai pada saat pencairan awal anggaran LSPPB.E. Tahap Kelima Pengesahan Badan Hukum LSPPB di Wilayah.1. Pengesahan Badan Hukum diwilayah Provinsi masing masing kepengurusan dilaksanakan secara bersamaan setelah kepengurusan di 33 wilayah provinsi sudah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa.2. Pelaksanaan pengesahan akan dikoordinir langsung pengurus Pusat melalui Ditjend Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI.3. Waktu pelaksanaan dan langkah langkah pengurusannya akan disampaikan lebih lanjut dari Dewan Pengurus Pusat Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa4. Semua Pembiayaan sehubungan dengan pembentukan kepengurusan wilayah Provinsi akan dibebankan dalam anggaran Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa.5. Anggaran Pembentukan Kepengurusan masing-masing Wilayah Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat LSPPB sebesar Rp. 2.500.000.000 ( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) beserta petunjuk tehnis Penggunaannya.6. Waktu pembentukan Dewan Pengurus Wilayah Provinsi dan daerah kabupaten / Kota selambat lambatnya dimulai pada awal bulan Mei 2012.7. Realisasi Pencairan Anggaran Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah dan kepengurusan Daerah Kabupaten / Kota direalisasikan oleh DPP LSPPB pada kesempatan pertama setelah pencairan Anggaran awal dilaksanakan sesuai mekanisme dan tahapan yang sudah ditetapkan.F. Anggaran Dana Taktis Operasional dan Tunjangan kesejahteraan Anggota Pertahun Anggaran berjalan diatur oleh Dewan Pengurus Pusat LSPPB
III. LANGKAH LANGKAH YANG DITEMPUH DALAM PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DI 512 KABUPATEN / KOTA LEMBAGA SOLIDARITAS PUTRA PUTRI BANGSA A. Tahap Pertama memahami hal hal sebagai berikut :1. Yang membentuk Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa adalah anggota masyarakat yang mempunyai tujuan organisasi yang sama dan memahami Visi dan Misi LSPPB serta memenuhi syarat syarat sebagai mana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa yang ditetapkan oleh Dewan Pendiri. Sesuai prosedur dan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku dari pemerintah. 2. Syarat syarat menjadi Anggota dan Membentuk Kepengurusan Daerah Kabupaten / Kota Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa adalah : a. Anggota masyarakat yang sudah menyatakan diri masuk bergabung dengan Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa yang dibuktikan dengan surat permohonan tertulis disampaikan kepada Sekretaris Umum DPP LSPPB melalui Ketua Wilayah Provinsi Masing masing yang sudah ditetapkan sebagai Pengurus Wilayah dan mengisi surat pernyataan Model A dan Model B sebagai mana syarat administrasi menjadi anggota LSPPB yang ditetapkan oleh Dewan Pendiri LSPPB.b. Mendapat mandat dari Dewan Pengurus Wilayah atas Persetujuan Dewan Pengurus Pusat Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa untuk melaksanakan pembentukan kepengurusan di Daerah Kabupaten / Kota.B.Tahap Kedua Pra-Pembentukan ( Rapat Persiapan ) Rapat pra pembentukan Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa dilaksanakan oleh calon anggota yang sudah Mendapat Mandat dari Dewan Pengurus Wilayah masing-masing Provinsi, untuk membahas rencana pembentukan Kepengurusan daerah kabupaten / kota yang memuat materi tentang hal-hal sebagai berikut :1. Pemaparan Visi dan Misi LSPPB kepada calon anggota dan pengurus serta program kerja.2. Membahas tentang calon anggota dan pengurus wilayah dan daerah kabupaten / kota dengan ketentuan tetap memperhatikan hal hal sebagai berikut :1. Calon yang direkrut memiliki kredibilitas dan kapabilitas untuk menjadi calon anggota dengan melihat tred record personal tentang calon yang diajukan.2. Calon yang direkrut sedapat mungkin tidak berasal dari satu daerah tertentu dalam arti bahwa sedapat mungkin keterwakilan masing masing kecamatan dalam wilayah kabupaten / Kota yang bersangkutan.3. Calon Pengurus Daerah Kabupaten / Kota yang direkrut sedapat mungkin 30 % dari kaum wanita dan 70 % dari kaum pria.4. Calon Pengurus Daerah Kabupaten / Kota yang direkrut sedapat mungkin ada keterwakilan suku-ras, etnis agama-keyakinan dan komonitas kaum intelektual ( orang kampus ), budayawan, rohaniawan dan kelompok pemuda yang non Partisan ( bukan pengurus partai politik ) dll dalam Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan demi untuk pemerataan dan keadilan tanpa memandang perbedaan satu sama lainnya.5. Calon yang direkrut dapat mewakili atau representative mewakili Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan untuk menghindari adanya rasa kecemburuan sosial dikemudian hari.6. Apabila dikemudian hari terdapat hal hal muncul akibat persyaratan persyaratan diatas tidak terpenuhi maka demi untuk kebersamaan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pendiri dapat mengambil langkah atau kebijakan sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar antara lain: Meninjau kembali calon anggota atau pengurus yang diajukan Apabila calon anggota dan pengurus sudah ditetapkan Dewan Pengurus Pusat LSPPB dapat melakukan Peninjauan kembali, dan atau membekukan kepengurusan dan menggatnti atau merubah susunan kepengurusan sebagai mana otoritas dan kewenangan yang ada pada Dewan Pengurus Pusat Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa, demi untuk kepentingan kebersamaan dan pemerataan. B. Tahap Ketiga Pembentukan Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa 1. Nama nama yang sudah direkrut diajukan ke Dewan Pengurus Pusat Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa melalui Rekomendasi atau usulan dari Pengurus Wilayah yang sudah ditetapkan dari masing masing Provinsi secara tertulis dilampirkan syarat syarat administrasi berupa Surat Permohonan dan Formulir Model A dan B. Untuk diperoses penetapannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat. 2. Pengurus Pusat meneliti syarat administrasi nama nama calon yang diajukan oleh pengurus wilayah untuk diperoses penetapannya melalui suatu surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat. 3. Usulan nama nama calon pengurus Daerah Kabupaten / Kota yang disampaikan oleh pengurus wilayah masing masing, dalam waktu paling lama 4 x 24 jam (4 hari) akan diterbitkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat LSPPB tentang penetapannya sebagai pengurus Daerah Kabupaten / Kota.4. Penyerahan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat tentang Pengangkatan Pengurus Daerah / Kabupaten Kota disampaikan melalui Dewan Pengurus Wilayah.5. Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota diharapkan melakukan pertemuan rutin untuk konsolidasi dan koordinasi membahas program, membuat usulan program sesuai kebutuhan wilayah masing masing.C. Tahap Keempat Persiapan Sekretraiat dan kelengkapan administrasi1. Menyiapkan Administrasi Lembaga sesuai dengan petunjuk tatanaskah yang ditetapkan oleh Dewan Pendiri2. Pengurus Wilayah, membuat rangcangan program wilayah yaitu menginventarisir petensi wilayah dan menyesuaikan program yang sudah ditetapkan oleh pengurus pusat.3. Secara bersama sama mencari lahan minimal luas 5 Ha. Lokasi di jalan protokol provinsi untuk persiapan lokasi perkantoran, diajukan ke DPP disertakan data dan haraga jual.4. Rancangan atau siteplan bangunan kantor dan fasilitas penunjang ditetapkan dari Dewan Pegurus Pusat.5. Menunggu intruksi sampai pada saat pencairan awal anggaran LSPPB.D. Tahap Kelima Pengesahan Badan Hukum LSPPB di Wilayah.1. Pengesahan Badan Hukum di Kabupaten / Kota masing masing kepengurusan dilaksanakan secara bersamaan setelah kepengurusan di 512 kabupaten / Kota sudah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa.2. Pelaksanaan pengesahan akan dikoordinir langsung pengurus Pusat melalui Ditjend Kesbangpol Kemennterian Dalam Negeri RI.3. Waktu pelaksanaan dan langkah langkah pengurusannya akan disampaikan lebih lanjut dari Dewan Pengurus Pusat Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa4. Semua Pembiayaan sehubungan dengan pembentukan kepengurusan wilayah provinsi akan dibebankan dalam anggaran Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa. 5. Anggaran Pembentukan Kepengurusan masing-masing Wilayah Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat LSPPB sebesar Rp. 1. 200.000.000 ( Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah ) beserta petunjuk tehnis Penggunaannya.6. Waktu pembentukan Dewan Pengurus Wilayah Provinsi dan daerah kabupaten / Kota selambat lambatnya dimulai pada bulan Juni 2012.7. Realisasi Pencairan Anggaran Pembentukan Dewan Pengrus Wilayah dan kepengurusan Daerah Kabupaten / Kota direalisasikan oleh DPP LSPPB pada kesempatan pertama setelah pencairan Anggaran awal dilaksanakan sesuai mekanisme dan tahapan yang sudah ditetapkan.E. Operasional dan Kesejahteraan AnggotaDana taktis operasional dan tunjangan kesejahteraan anggota Pengurus Wilayah maupun Pengurus Daerah setiap tahunnya ditetapkan dan ditur oleh Dewan Pengrus Pusat LSPPB. Demikian buku petunjuk tehnis ini dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan pembentukan kepengurusan wilayah provinsi dan kepengurusan daerah kabupaten / kota agar menjadi acuan dalam pelaksanaannya.PEMBIMBING :1. GARANTOR LSPPB2. KETUA UMUM LSPPBPENYUSUN :Sekretrais Umum LSPPB
ANDI TENGKONG
13
