OPTIMALISASI STRATEGI PENINGKATAN PEMUNGUTAN PAJAK …
Post on 20-Apr-2022
6 Views
Preview:
Transcript
i
OPTIMALISASI STRATEGI PENINGKATAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MAKASSAR
SKRIPSI
Oleh
SITI HALIMA
NIM 105711115316
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
ii
OPTIMALISASI STRATEGI PENINGKATAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MAKASSAR
SKRIPSI
Oleh
SITI HALIMA
NIM 105711115316
Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir penyelesaian studi
mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
iii
PERSEMBAHAN
Skripsi ini kupersembahkan untuk ibuku tercinta Suriyani, adikku Aswar dan
semua keluargaku
MOTTO HIDUP
Jangan pernah berharap dan bergantung kepada manusia karena jika yang kau
harapkan tidak sesuai dengan ekspektasimu disitu kau akan menemukan
kekecewaan yang mendalam...
Berharap lah kepada Allah dan terus yakin akan kemampuanmu, percayalah kau
tidak akan merasa kecewa justru kau akan menemukan ketenangan jiwa..
iv
v
vi
vii
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya.
Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah
Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya .
Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang
berjudul “Optimalisasi Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame
Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar”
Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat
dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih
kepada kedua orang tua penulis ibu Suriyani dan bapak Anas Haruna yang
senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa
tulus tak pamrih, saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung
dan memberikan semangat hingga akhir studi ini serta seluruh keluarga
besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah
diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa
yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya
penerang kehidupan di dunia dan akhirat.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan
terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu
pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan Terima Kasih banyak
disampaikan dengan hormat :
viii
1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah
Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE. MM, Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si selaku ketua Program Studi Universitas
Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Moh Aris Pasigai, SE., MM selaku Pembimbing I yang
senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan
penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Wardah, SE., ME selaku Pembimbing II yang telah berkenan
membantu selama penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak Asdar, SE., M.Si asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah
banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti
kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah
memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut
ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Segenap Staf Dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
9. Terimakasih kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar,
khususnya Bidang Pajak Reklame yang telah membantu penulis
dalam memperoleh penelitian
10. Terimakasih kepada seluruh keluarga saya yang selalu mendoakan
dan mendorong saya dalam menyelesaikan skripsi ini
ix
11. Terima kasih kepada sahabat sekaligus saudara, Rismayanti yang
telah banyak membantu dan memberi semangat dalam penyusunan
skripsi ini
12. Terimakasih kepada Squad VIP sahabat saya, Ayuni, Indah, Nurul,
dan Dewi yang telah memberi semangat dan dukungan selama ini
dan ada disaat suka maupun duka.
13. Teman-teman seperjuangan 2016 terkhusus EP16D dan teman-
teman yang lain yang tidak sempat saya sebutkan namanya,
terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi.
Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya
tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran,
motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan
penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini
dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya almamater biru
Universitas Muhammadiyah Makassar .
Makassar, 10 Oktober 2020
Penulis
x
ABSTRAK
SITI HALIMA, Tahun 2020 Optimalisasi Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Moh Aris Pasigai dan Wardah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi strategi pemungutan pajak reklame melalui eksentifikasi dan intensifikasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam, observasi dan studi dokumen. Data kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa optimalisasi strategi pemungutan pajak reklame dilakukan dengan upaya eksentifikasi yaitu dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan berkerjasama di bidang investasi. Dilakukan program intensifikasi yakni Kelembagaan yaitu mempebaiki aspek kelembagaan/pengelolaan pendapatan asli daerah, Aspek ketatalaksanaan yaitu peningkatan jumlah wajib pajak, penyesuaian aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional, serta Aspek Personalianya yaitu meningkatkan mutu sumberdaya manusia atau aparatur pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya ekstensifikasi dan intensifikasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai optimalisasi pemungtutan pajak reklame. Kata Kunci : Strategi, Pajak Reklame
xi
ABSTRACT
SITI HALIMA, 2020 Optimization of the Strategy to Increase Advertising Tax Collection at the Makassar City Regional Revenue Agency, Thesis of the Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Moh Aris Pasigai and Wardah This study aims to determine the optimization of the advertisement tax collection strategy through identification and intensification. This type of research used in this research is a case study research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews, observation and document study. The data were then analyzed by reducing data, presenting data, and drawing conclusions from The results of research which showed that the optimization of the advertisement tax collection strategy was carried out by means of identification, namely by creating new sources of income and cooperating in the investment sector. An intensification program was carried out, namely Institutional, namely improving institutional aspects / management of local revenue, management aspects, namely increasing the number of taxpayers, adjusting management aspects both administrative and operational, as well as personnel aspects, namely improving the quality of human resources or local tax collection apparatus, especially billboard taxes. So it can be concluded that the extensification and intensification efforts are one way that can be done to achieve the optimization of the advertisement tax collection.
Keywords: Advertising Tax Strategy
xii
DAFTAR ISI Halaman
SAMPUL ................................................................................................... i
HALAMAN JUDUL .................................................................................... ii
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... iii
HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN...................................................................... v
KATA PENGANTAR ............................................................................... vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA ........................................................... x
ABSTRACT .............................................................................................. xi
DAFTAR ISI ............................................................................................ xii
DAFTAR TABEL ..................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xv
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xvi
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Latar Belakang ..................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................... 10
C. Tujuan Penulisan ................................................................. 10
D. Manfaat Penulisan .............................................................. 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 12
A. Pemerintah Daerah ............................................................ 12
B. Pembangunan Daerah ....................................................... 13
C. Pendapatan Asli Daerah(PAD) ........................................... 14
D. Pajak .................................................................................. 15
E. Pajak Reklame ................................................................... 19
F. Penelitian Terdahulu .......................................................... 24
G. Kerangka Konsep .............................................................. 29
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................ 30
A. Jenis Penelitian ................................................................. 30
B. Fokus Penelitian ................................................................ 30
xiii
C. Lokasi Penelitian ............................................................... 31
D. Sumber Data ..................................................................... 31
E. Teknik Pengumpulan Data ................................................ 32
F. Instrumen Penelitian ......................................................... 33
G. Teknik Analisis Data .......................................................... 33
BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN .................................................... 35
A. Gambaran Objek Penelitian ................................................ 35
B. Alur Pemungutan Pajak Reklame ........................................ 42
C. Pembahasan ....................................................................... 50
BAB V PENUTUP ............................................................................... 56
A. Kesimpulan ......................................................................... 56
B. Saran .................................................................................. 59
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 61
LAMPIRAN .............................................................................................. 64
xiv
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
1.1 Target Realisasi Pajak Reklame 7
2.1 Penelitian Terdahulu 23
xv
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
2.1 Kerangka Konsep 29
3.1 Struktur Organisasi 38
4.1 Alur Pemungutan Pajak 42
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Judul Halaman
1. Pedoman wawancara 65
2. Gambar dokumentasi 66
3. Surat Izin Penelitian dari Fakultas 69
4. Surat Izin Peneitian Dari PTSP 70
5. Surat Izin Penelitian Dari Walikota 71
6. Surat Balasan Penelitian 72
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah
kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah
kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke daerah yang bersangkutan.
Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya
harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber
pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal
dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya
adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi
daerah (Denny George Lumy, dkk,. 2018: 1-16).
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling
besar sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian
Indonesia. Sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas terlebih
dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan
masyarakat dalam memikul beban pembangunan maupun dalam
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan
keikutsertaan dan kegotong-royongan dalam pembangunan nasional, untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan
namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum
menjadi wajib pajak patuh. Padahal kebersamaan nasional menuju kemandirian
2
pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu
setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-
hasil pembangunan maka tanggungjawab rakyat terhadap pajak dalam
pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggungjawab ini
menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan
pajak dapat diwujudkan.
Pemerintah Daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber
daya yang tersedia di daerah masing-masing. Sebagai upaya memperbesar
peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut
untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga. Dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah provinsi memanfaatkan
segala sumber daya yang tersedia di daerah itu dan dituntut untuk bisa lebih
mandiri. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah
provinsi harus bisa mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki
dan perlu diingat bahwa pemerintah daerah tingkat satu tidak boleh terlalu
mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat seperti pada tahun-tahun
sebelumnya. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah
daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas
daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan.
Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar
pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan
terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan
terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi
meningkat.
3
Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan
semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri
akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja
keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam
membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah
pada daerah tersebut.
Peran penerimaan pajak sangat penting bagi suatu negara maka dari itu
pemerintah setiap tahun selalu mengupayakan agar penerimaan di sektor
perpajakan dapat meningkat. Berdasarkan kewenangan pemungutannya di
Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang
dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota
(Kadek, 2017: 166)
Melihat fenomena yang ada, maka dapat diketahui bahwa penerimaan
Daerah tentu sebagian besar dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah
daerah memiliki peran dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi
daerah yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ciri utama
yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi adalah daerah
otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-
sumber keuangan sendiri, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus
menjadi terbesar dari pendapatan keuangan daerah (Denny George Lumy, dkk,.
2018: 1-16).
Berdasarkan kewenangan yang memungut atau lembaga pemungutnya
maka pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak negara (pajak pusat) dan pajak
daerah. Pajak negara antara lain meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
4
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
Bea Materai, sedangkan pajak daerah menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang
Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah, meliputi 5 jenis Pajak Provinsi dan 11
jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan
Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten
atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
bangunan (Sri Watini., dkk, 2010: 201).
Setiap daerah di Indonesia melalui Badan Pendapatan Daerah
mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak di
daerahnya, demikian pula salah satu strategi yang dilakukan dalam perusahaan
dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya sehingga penjualan
(pendapatan) perusahaan meningkat serta dapat memperluas pangsa pasar
perusahaan adalah melalui media periklanan (reklame).
Menurut Purwanto (2016) dasar hukum pemungutan pajak reklame pada
suatu kabupaten atau kota adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah. Keberadaan strategi dan
terobosan-terobosan untuk meningkatkan kemampuan mendanai pembangunan
tentunya sangat diperlukan untuk mengimbangi dinamika perubahan global
yang senantiasa memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi, terutama
dampak negatif yang bisa menggoyang keutuhan stabilitas ekonomi. Maka
5
dibutuhkan suatu pola pikir dan pola tindak yang semakin strategis. Salah satu
pondasi dasar memperkuat PAD sebagai bagian dari sumber keuangan daerah
adalah pajak dan retribusi daerah salah satunya adalah pajak reklame (Junaedi
Siswanto, 2019: 1-14).
Fakta yang terjadi di banyak daerah adalah dinamika penerimaan
keuangan daerah dari sumber-sumber pajak daerah ternyata tidak dapat
mengimbangi dinamika ukuran program-program pelayanan pemerintah
daerah. Hal tersebut di atas terjadi karena pada umumnya pemerintah daerah
khususnya kabupaten, kurang kreatif dan inofatif dalam mengoptimalkan
sumber-sumber pajak daerah yang menjadi kewenangannya. Termasuk dalam
pajak daerah adalah pajak reklame. Idealnya, pemerintah daerah harusnya
lebih menunjukkan peran aktif dan berinovasi dalam memanfaatkan sumber-
sumber pajak reklame untuk memberikan pemasukan kas pada pemerintahan
daerah (Agus Salim, 2015: 1-10).
Pendapatan Kota Makassar dalam melaksanakan penggalian sumber-
sumber PAD pada pemerintah Kota Makassar. Salah satu PAD yang potensial
terdapat pada sektor Pajak Daerah, karena pengenaan pajak mencakup segala
aspek kehidupan masyarakat. Dasar hukumnya (kewenangannya) ditetapkan
berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018
tentang pajak daerah.
Sebagian dari pajak yang dipungut oleh negara diserahkan kepada
daerah menjadi pajak daerah. Soetrisno (2009) mengemukakan bahwa pajak
daerah dapat diuraikan sebagai pemungutan daerah yang berdasarkan
peraturan ditetapkan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah
sebagai badan publik. Salah satu dari pajak daerah yang dipungut oleh
6
Kabupaten/Kota yaitu pajak reklame. Pajak reklame yaitu pajak atas
penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media
yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau
orang.
Pada umumnya reklame dikelompokkam menjadi dua bagian, yaitu
jenis reklame yang dipasang pada prasarana kota dan di luar prasarana kota.
Keduanya bisa saja menggunakan fasilitas bangunan-bangunan. Pengenaan
pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang
ada di Indonesia, tergantung pertimbangan efesiensi oleh pemerintah
kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis
pajak kabupaten/kota (Affriani, 2018: 15).
Kota Makassar merupakan salah satu kota strategis karena merupakan
daerah jalur lintasan Ibu Kota provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar juga
merupakan kota penggerak ekonomi. Selain itu banyak perusahaan yang
bermunculan dimana dalam memasarkan produknya menggunakan media
periklanan (reklame) untuk tujuan komersial yakni agar menarik perhatian para
konsumen untuk membeli produk yang mereka pasarkan dan merupakan media
promosi yang utama bagi masyrakat.
Pertumbuhan reklame yang semakin pesat di Kota Makassar setiap
waktu adalah sesuatu yang berpeluang meningkatkan pendapatan daerah
dalam hal pajak. Selain itu, reklame memiliki peranan dalam peningkatan
konsumsi masyarakat yang secara tidak langsung akan meningkatkkan pajak
dari sektor lain di Kota Makassar. Dengan itu peningkatan sumber-sumber
7
penerimaan pajak akan memberikan keuntungan pada pendanaan
pembangunan kota.
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Bapenda Tahun 2015-2019
Tahun
Target Pendapatan
Realisasi
Pendapatan
Capaian Dari
Target
2015
2016
2017
2018
2019
Rp. 24.748.645.000
Rp.25.590.346.000
Rp.26.000.000.000
Rp38.000.000.000
Rp53.000.000.000
Rp.19.080.173.516
Rp.18.354.864.487
Rp.41.663.920.073
Rp44.880.644.293
Rp53.641.688.525
77,10%
71,73%
160,25%
118,11%
101,21%
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (data diolah), Tahun 2019.
Tabel 1.1. berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa target
pendapatan pajak reklame terhadap realisasinya di Kota Makassar pada tahun
2015-2019 mengalami fluktuasi. Selama tahun 2015-2019 capaian tertinggi
berada pada tahun 2017 yakni sebesar 160,25%, Diduga dikarenakan semakin
berkurangnya peminat konsumen industri untuk memasang reklame di jalan
apalagi adanya gambar ataupun selogan pada rokok tentang “Rokok Dapat
Membunuhmu” sehingga ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak
reklame dan juga diakibatkan oleh keluarnya peraturan pemerintah (PP) nomor
34 tahun 2006 terkait pemasangan reklame yang tidak lagi boleh dilakukan di
jalan-jalan nasional, sehingga menurut mantan kepala dinas tata ruang dan
bangunan (DTRB), banyak reklame yang sudah habis jangka waktunya, tidak
lagi diperpanjang oleh Bapenda selain itu reklame sudah terlalu banyak
dikeluhkan oleh masyarakat karena kota tidak tertata dengan baik dan semakin
8
semrawutnya juga kurangnya kesadaran terhadap membayar pajak. Kurang
optimalnya penerimaan pajak reklame disebabkan juga oleh kurang optimalnya
pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah kota Makassar dalam
melakukan pumungutan dan pengolahan pajak reklame. Salah satunya adalah
tertuju pada kurangnya penertiban dan pengawasan yang dilakukan pemerintah
setempat, contohnya saja banyak reklame yang izinnya sudah mati akan tetapi
masih tetap terpasang. Secara rata-rata capaian dari target Pajak Reklame
terhadap realisasi Pendapatan selama lima tahun terakhir dimulai pada tahun
2015-2019 adalah sebesar %. Menurut kriteria dan indikator yang telah
ditentukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak
reklame terhadap PAD masih sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah daerah kota Makassar harus lebih meningkatkan dan menggali lagi
dalam memanfaatkan dan memperhatikan serta mengoptimalkan segala
sumber-sumber penerimaan yang terkait dengan pajak reklame sehingga pajak
reklame ini akan memberikan potensi penerimaan yang cukup besar dalam
rangka membiayai pembangunan Kota Makassar dimasa yang akan datang,
namun berdasarkan tabel di atas kontribusi pajak reklame sebagai pajak daerah
masih sangat kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah
(PAD) di Kota Makassar (M. Rachmat Putranto, 2018: 1-71).
Dalam hal pemungutan pajak reklame di Kota Makassar dilakukan oleh
BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah). Pada peraturan Kota Makassar Nomor
2 tahun 2015 pasal 21 ayat 1 dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa
reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa
reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan nilai
kontrak reklame. Pada pasal 22 tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%
9
(dua puluh lima persen). Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tahun 2018
hanya terealisasi sebesar Rp44 miliar atau 118,11%
Pajak reklame di kota Makassar mengalami pertumbuhan yang cukup
signifikan. Sepanjang tahun 2019 sudah mencapai hingga Rp53.641 miliar
untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar. Penerimaan pajak di sektor ini
juga tumbuh signifikan atau naik hampir 300% dalam dua tahun terakhir (Hasbi
Zainuddin, 2019).
Hengky dkk. (2014) mengemukakan bahwa konsep kunci dalam
optimalisasi daerah adalah upaya pengembangan, peningkatan, dan penggalian
sumber-sumber pendapatan asli daerah. Upaya dimaksud antara lain
intensifikasi dan eksentifikasi. Pada poin intensifikasi, daerah harus berupaya
mencegah seminimal mungkin tingkat kebocoran yang terjadi sebelum disetor
ke kas daerah. Sementara pada eksentifikasi, daerah perlu menggali sumber-
sumber retribusi yang baru melalui pengembangan, perluasan pelayanan, dan
peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
Melihat potensi pajak reklame terhadap pembangunan Kota Makassar
maka pemerintah kota Makassar dalam hal ini BAPENDA Kota Makassar perlu
melakukan strategi pengelolaan keuangan daerah melalui pemungutan pajak
daerah dalam hal ini pajak reklame agar target dan realisasi penerimaan pajak
reklame bisa dicapai secara optimal. Berdasarkan fenomena di atas maka
peneliti akan mencoba meneliti tentang kondisi pengelolaan pajak reklame di
Kota Makassar, permasalahan-permasalahan dalam pemungutan pajak reklame
di Kota Makassar dan strategi BAPENDA dalam mencapai target dan realisasi
penerimaan pajak reklame di kota Makassar dengan judul penelitian
10
“Optimalisasi Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame pada
Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat disusun rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana mengoptimalisasi pemungutan pajak reklame yang dilakukan
oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (BAPENDA)?
2. Faktor-faktor penghambat optimalisasi dalam strategi pemungutan pajak
reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui optimalisasi pemungutan pajak reklame yang
dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat optimalisasi dalam
strategi pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kota Makassar.
D. Manfaat Penelitian
Tercapainya tujuan penelitian maka dapat diambil beberapa manfaat:
1. Bagi Peneliti
Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas
pengetahuan dan wawasan peneliti tentang bagaimana agar
penerimaan pajak reklame dapat meningkat dan dapat menambah
potensi pengembangan kedepannya.
2. Bagi Instansi Terkait
11
Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus
pertimbangan dalam megambil kebijakan guna meningkatkan PAD
untuk membiayai pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari
pajak reklame.
3. Bagi Akademis
Sebagai bahan referensi pengetahuan tentang pajak reklame
terhadap peningkatan PAD, dan terhadap peneliti selanjutnya.
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pemerintah Daerah
Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh
konstitusi negara bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan Indonesia dibawah Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan
pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Pemerintah dalam
arti sempit adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
Pemerintah dalam konsep Pemerintah Pusat yaitu pengguna
kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi). Pemerintah dalam konsep
Pemerintah Daerah, berbeda dengan Pemerintah Pusat yang dianggap mewakili
negara. Pemerintah Daerah mewakili masyarakat karena daerah adalah
masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
Lebih lanjut pendapat Pamudji pengertian pemerintahan terbagi ke
dalam 2 kelompok, yaitu:
1. Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang
dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif,
yudikatif, dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara
(tujuan nasional).
2. Pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan pemerintah
yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka
mencapai tujuan pemerintahan negara.
13
Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga
fungsi yang hakiki, yaitu: Pelayanan (service), Pemberdayaan (ewpowerment),
dan Pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan
dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam
masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam
masyarakat. Sedangkan ada 4 fungsi pokok pemerintah yaitu: Pertama,
memelihara ketertiban dan ketenangan (maintenance of peace and order);
Kedua, pertahanan dan keamanan; Ketiga, diplomatik; dan Keempat, perpajakan
(Maharani, 2018: 194).
B. Pembangunan Daerah
Pembangunan ekonomi adalah pembangunan kemakmuran ekonomi
negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Pembangunan ekonomi
merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan
ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi.
Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan strategi yang baik
dan tepat agar menghasilkan pencapaian tujuan secara tepat dan terarah
sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secera efektif dan efesien.
Penetapan strategi pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan
kondisi umum dan potensi yang dimiliki suatu daerah.
Penyusunan perencanaan pembangunan daerah selalu dimulai
dengan analisis daerah yang bersangkutan. Analasis ini sangat penting artinya
untuk dapat mengetahui secara jelas kondisi objektif yang terdapat pada daerah
yang selanjutnya yang dapat dijadikan untuk menyusun strategi ke depan secara
realistis.
14
Analisis tentang kondisi umum daerah biasanya meliputi aspek
geografis, sumberdaya alam, agama dan budaya, penduduk dan sumberdaya
manusia, potensi ekonomi daerah, hukum dan pemerintahan, dan lain-lainnya.
Aspek-aspek tersebut saling mempengaruhi dan berpotensi dalam pembangunan
daerah (Juwita Sari, 2018: 118).
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah salah satu komponen sumber
pendapatan bagi suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam
penjelasan Pasal 3 huruf Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah peneriman yang
diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut peraturan
daerah sesuai dengan pearaturan perundang-undangan yang berlaku (Maharani,
2018: 194).
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jenis retribusi tentu
mempunyai konsekuensi yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Artinya
pemerintah daerah tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh penerimaan
yang sebesar-besarnya dari pemungutan retribusi, tetapi pemerintah daerahpun
harus bertanggungjawab atas konsekuensi pungutan retribusi tersebut. Dalam
hal ini persoalannya bagaimana biaya yang dikeluarkan untuk memberikan
pelayanan dengan tingkat pemasukan yang diterima dari pemungutan retribusi
atas pelayanan tersebut. Perhitungan atas variasi-variasi ini menjadi lebih
penting untuk dikaji lebih cermat.
Kaitannya dengan upaya meningkatkan PAD dari sumber pajak dan
retribusi daerah dilakukan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah
intensifikasi, yang memiliki makna memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada
15
dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan, dan sosialisasi. Aspek-
aspek yang dapat diupayakan dalam intensfikasi pajak dan retribusi daerah
melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi
pengelolaan PAD (termasuk perangkatnya).
2. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik bidang
adminidstrasi maupun operasional.
3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
4. Peningkatan sumberdaya.
5. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat (WP/WR).
Salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang terbesar dan
selalu meningkat secara signifikan dalam lima tahun meningkat secara signifikan
dalam lima tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2012 hingga 2016 adalah
pemasukan dari Pajak Daerah. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap
daerah merupakan indikator kesiapan pemerintah daerah dalam otonomi daerah
yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung
jawab. Tuntutan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan
menyiasati penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan
sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu (Denny., dkk, 2018: 16).
PAD menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kekuasaan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 Ayat (1) PAD
bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
D. Pajak
1. Pengertian Pajak
16
Menurut Soemitro, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Sekilas pemungutan pajak berdampak mengurangi kekayaan wajib pajak.
Namun pajak yang diterima dari masyarakat, digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara guna meningkatkan pembangunan di segala sektor
dimana dalam hal ini pajak sebagai fungsi budgetair (Kadek, 2017: 166).
Pajak dijadikan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu
sumber yang penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak
merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif
stabil juga merupakan cerminan partsipasi aktif masyarakat dalam
membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak
Negara (pajak pusat), pajak daerah, restribusi daerah, bea cukai dan
penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah
(PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak
daerah (Deby, 2002: 131).
2. Unsur-Unsur Pajak
Terdapat unsur-unsur yang melekat dalam pajak. Adapun unsur-
unsur tersebut adalah sebagai berikut: Iuran rakyat kepada negara, yang
memiliki arti bahwa pajak hanya dipungut oleh negara dan iuran tersebut
berupa uang. Berdasarkan undang-undang, karena pajak bersifat beban
terkadang warga memilih untuk tidak mau mebayar, oleh karena itu pajak
bersifat memaksa bagi wajib pajak yang memang berkewajiban membayar
pajak dan memberikan sanksi bagi yang melalaikan dan atau melanggar
17
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang serta aturan
pelaksanaannya. Tanpa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan,
karena pembayar pajak tidak serta merta memperoleh timbal balik dari pajak
yang dibayarkannya. Digunakan untuk membiayai keperluan negara yang
bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3. Fungsi Pajak
Selain berfungsi sebagai sumber dana (budgetair) pajak juga dapat
berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan tertentu (reguleren),
Fungsi Redistribusi serta Fungsi Demokrasi.
a) Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai
sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran
b) Pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber
penerimaan dalam negeri.
c) Fungsi Mengatur (Reguleren) Pajak berfungsi sebagai alat
untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial
ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-
barang mewah lainnya.
d) Fungsi Redistribusi pendapatan yaitu penerimaan negara dari
pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan
pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan
kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat.
e) Fungsi Demokrasi, Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan
wujud sistem gotong royong. Fungsi ini diartikan dengan tingkat
18
pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak
(Agus, 2016: 280).
4. Jenis Pajak
Terdapat tiga jenis pajak (Mardiasmo, 2009) yaitu :
a. Menurut golongannya
1) Pajak Langsung
Yaitu pajak yag harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh:
Pajak Penghasilan.
2) Pajak tidak langsung
Yaitu pajak yang pada akhirya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan
Nilai.
b. Menurut sifatnya
1) Pajak subjektif
Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya
dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh:
Pajak Penghasilan.
2) Pajak objektif
Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak
Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.
c. Menurut lembaga pemugutannya
1) Pajak pusat
19
Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh:
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan
Bea Materai.
E. Pajak Reklame
1. Pengertian Pajak Reklame
Pajak reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan
dan digunakan untuk kepentingan daerah. Pajak reklame tersebut dikenakan
terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame dan
didasarkan pada besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya
pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis
pemasangan reklame dan jenis reklame (Phany, 2013: 213).
Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud
dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar,
dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Sri Watini, 2010: 201).
Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame
dipergunakan untuk memperkenalkan, manganjurkan, memujikan suatu
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca dan/atau
didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
20
Menurut Sofian penduduk merupakan salah satu faktor yang
signifikan berpengaruh terhadap jumlah Penerimaan Pajak Reklame.
Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor yang positif
dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Phany, 2013: 213).
2. Dasar Hukum Pajak Reklame
Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah
Undang-Undang No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah, peraturan
pemerintah No. 65 tahun 2001. Menurut Mardiasno meliputi:
a) Memberikan kemudahan kesederhanaan.
b) Kepastian hukum.
c) Mudah dimengerti dan adil.
d) Menghindari pajak berganda.
Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya
harus seluruhnya diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Khusus pajak
reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan
bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Sedangkan
menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku sejak Indonesia
merdeka hingga sekarang adalah :
a) Undang-Undang No. 34 tahun 20000 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-
Undang No. 18 tahun 1997.
b) Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2001 tentang pajak daerah
(Khuzain, 2017: 121).
21
3. Objek Pajak Reklame
Objek pajak reklame menurut Mardiasmo adalah:
a) Reklame papan/bilboard yaitu reklame yang terbuat dari papan,
kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan
atau dibuat pada bangunan, tembok, didinding pagar, pohon,
tiang dan sebagaimana yang bersinar maupun disinari.
b) Reklame megatron/videotron/Large Elektronic Display (LED),
yaitu reklme yang menggunakan layar monitor yang berisi
program reklame atau iklan reklame yang dapat berubah-ubah,
terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
c) Reklame kain, yaitu reklame yang menggunakan bahan kain,
termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.
d) Reklame melekat (sticker), yaitu reklame yang berbentuk
lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan,
dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan
luasnya 200 cm per lembar.
e) Selembaran, yaitu reklame yang bentuk lembaran lepas yang
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat
diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan,
dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
f) Reklame berjalan termasuk yang berada pada kendaraan, yaitu
reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan
seperti di mobil yang diselenggarakan dengan menggunakan
kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
22
g) Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara
dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang
sejenis.
h) Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atas dengan suara yang
ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
i) Reklame film/slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan
yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksi dan/atau
dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
j) Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan
cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai
suara (Rizka, 2020: 8).
4. Subjek dan Wajib Pajak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 pasal 26, subjek
pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri
secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah
orang atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak
ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame (Khuzain, 2017: 121).
5. Bukan Objek Pajak Reklame
Menurut Siahaan tidak semua pengenaan pajak reklame dikenakan
pajak. Terdapat pengecualian dalam objek pajak seperti:
23
a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenis lainnya.
c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat
pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha
atau profesi tersebut.
d) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau
pemerintah daerah.
e) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan
peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yag
diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan,
keagamaan, dan politik tanpa sponsor (Tirza, 2018: 39).
6. Sistem Pemungutan Pajak Reklame
Berikut ini adalah beberapa sistem pemungutan pajak reklame
adalah:
a) Official Assement System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak.
24
b) Self Assement System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang.
c) Wih Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib
pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak (Fitria, 2018: 1-121).
7. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Reklame
Menurut Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2005 pasal 27 ayat
1 menjelaskan besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalihkan
tarif pajak sebesar 20% khusus untuk reklame rokok dan minuman beralkohol
dikenakan tarif khusus sebesar 25% dengan dasar pengenaan pajak,
menjelaskan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dengan
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan,
jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame (Syukri,
2020: 87).
F. Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
NO
Nama
(Tahun)
Judul
Alat
Analisis
Hasil
Penelitian
Perbedaan dengan
Penelitian Yang
Akan Dilakukan
1.
Ade Sudrajat (2019)
Strategi Badan Pengelolaan Pendap
Triangulasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi
Dalam pemungutan pajak reklame pada penelitian ini melibatkan beberapa instansi
25
atan Daerah (BPPD) Kota Bandung dalam Mencapai Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
penerimaan pajak reklame di Kota Bandung dalam enam tahun terakhir belum mencapai target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan dalam proses pemungutan pajak reklame yaitu sulitnya koordinasi lembaga terkait, tidak memiliki data base wajib pajak reklame, kurangnya pengawasan pengelolaan reklame, dan kurangnya kesadaran dalam perizinan dan pembayaran pajak reklame.
lain yang terkait sehingga fokus penelitian tidak hanya mengarah kepada BPPD Kota Bandung. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu fokus penelitiannya terfokuskan pada satu sumber data yakni BAPENDA Kota Makassar.
2.
Sri Watini (2010)
Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhad
Regresi sederha
na
Berdasarkan hasil analisis pengolahan data dapat disimpulkan bahwa pemunguta
Pada penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota
26
ap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)
n pajak reklame tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung dan antara pemungutan pajak reklame dengan penerimaan pajak daerah Kota Bandung memiliki hubungan yang sangat lemah dan positif dan searah.
Bandung dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana yakni dengan memprediksi besarnya pemungutan pajak reklame atau penerimaan pajak daerah pada waktu tertentu. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu dengan menganalisis menggunakan metode kualitatif penelitian dimaksudkan untuk mengaitkan apa yang ditemukan di lapangan (BAPENDA) Kota Makassar kemudian menghubungkannya dengan teori yang relevan terkait optimalisasi pemungutan pajak reklame.
3.
Affriani (2018)
Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Oleh BAPENDA Kota Pekanbaru
Deskriptif kualitatif
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame oleh BAPENDA Kota Pekanbaru belumlah optimal dilihat dari belum tercapainya target dan
Dalam penetian ini membahas tentang optimalisasi strategi penerimaan pajak reklame yang dianalisis berdasarkan dua aspek yakni internal dan eksternal dengan bentuk strategi menggunakan analisis SWOT. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu yang dianlisis berdasarkan dua
27
realisasi pajak reklame dikarenakan ada faktor yang meghambat yakni kurangnya SDM dalam kemampuan tekhnis aparatur BAPENDA Kota Pekanbaru dan kurangnya sarana dan prasarana pada BAPENDA seperti tekhnologi, kendaraan dinas serta alat-alat yang mempermudah dalam menjalankan tugas, sehingga pekerjaan tidak efesien dan efektif.
aspek strategi yaitu intensifikasi dan eksentfikasi.
4.
Agus Salim,. Dkk,.
(2015)
Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Reklame di Kabupaten Konawe Selatan
Deskriptif Kualitatif
Menunjukkan bahwa aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan pengelolaan PAD dari Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe
Pada penelitian ini membahas tentang strategi peningkatan pendapatan pajak reklame sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu membahas tentang optimalisasi strategi pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh
28
Selatan telah dibuat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.
BAPENDA Kota Makassar. Jadi peneliti ingin menganalisis apakah strategi pemungutan pajak reklame yang dilihat dari dua aspek yakni intensifikasi dan eksentifikasi apakah optimal atau belum.
5.
Indah Ayu,. dkk,.
(2014)
Strategi Peningkatan Penerimaan PendapatanPajak Reklame di Kabupaten Bogor
Regresi sederhana
Target pendapatan pajak reklame selalu melebihi target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2006, ketika realisasi tidak tercapai maka efektivitas mengalami penurunan dan presentase efesiensi pajak reklame di Kabupaten Bogor dan pada tahun 2000-2012 terlihat baik dan semakin kecil rasio efesiensi megandung kinerja pemerintah Bogor untuk pemungutan pajak
Penentuan strategi dalam penelitian ini menggunakan analisis Quantitative Strategic Planing Matrix (QSPM). Analisis QSPM dilakukan dengan cara memebrikan nilai kemenarikan relatif (attractive scor = AS) pada masing-masing faktor internal maupun eksternal. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu perumusan strateginya ditinjau dari dua sub pembahasan yakni intensifikasi dan eksentifikasi teridiri dari kualitas pelayanan, pebimbingan terhadap wajib pajak reklame oleh BAPENDA Kota Makassar
29
reklame semakin baik.
G. Kerangka Konsep
Kerangka konsep adalah suatu bentuk kerangka berfikir yang
digunakan untuk pendekatan dalam memecahkan suatu masalah. Biasanya
kerangka berfikir ini memperlihatkan hubungan antara variabel dalam proses
analisis. Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini :
Gambar 2.1 Kerangka Konsep
BAPENDA
Strategi Pemungutan Pajak Reklame
Menurut Suparmo (2010:2)
Intensifikasi
Menurut Soemitro(1991:77)
Ekstensifikasi
Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame
30
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Model penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif membantu
ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong
pemahaman atas subtansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian
kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan
gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan
yang lebih dalam (Soafaer, 1999). Penelitian ini dimaksudkan untuk
menggambarkan atau melukiskan keadaaan subjek dan objek, baik
lembaga, masyarakat dan lain sebagainya, serta memberikan argumentasi
terhadap apa yang ditemukan dan dihubungkan dengan konsep teori yang
relevan dalam melihat bagaimana optimalisasi strategi pemungutan pajak
reklame oleh Badan Pendapatan Derah di Kota Makassar. Selain itu peneliti
juga membekali diri dengan pengetahuan yang telah dipalajari sebelumnya
terkait permasalahan yag akan diteliti agar mempermudah jalannya proses
penelitian dan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
B. Fokus Penelitian
Adapun fokus penelitian ini adalah Optimalisasi Strategi
Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah
Kota Makassar
31
C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menetapkan lokasi penelitian yang
berkaitan dengan permasalahan yaitu pada Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kota Makassar Sulawesi Selatan dalam pengelolaan Pajak
Reklame. Waktu penelitian ini akan dilakukan dimulai dari bulan Agustus–
Oktober tahun 2020.
D. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:
1. Data primer
Sumber dari data primer yaitu berdasarkan dari hasil penelitian
lapangan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan permasalahan
penelitian yang ada. Dalam hal ini, sumber data primer didapat dengan
cara mewawancarai Staff Dinas Badan Pendapatan Kota Makassar dan
Tokoh masyarakat Wawancara ini menggunakan metode wawancara
terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan
terlebih dahulu dalam pedoman wawancara.
2. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yaitu
penelitian bahan pustaka, yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan
penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai buku yang berisi teori
kebijakan publik, teori implementasi kebijakan publik serta berbagai
dokumen dan tulisan, dan juga data lainnya yang relevan dengan
kebutuhan dan tujuan penelitian yakni terdiri dari beberapa kumpulan
jurnal penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
32
E. Pengumpulan Data
Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan kualitatif,
dimana informasi diperoleh dari hasil penelitian secara langsung di lapangan
yakni menggali informasi dari informan dalam hal ini aparatur BAPENDA
dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data
yang didapat dari sumber pertama hasil wawancara yang dilakukan dengan
informan, selain data primer dalam penelitian ini juga menggunakan data
sekunder, data sekunder yaitu data primer yang telah diolah sebelumnya
dalam memperoleh data digunakan beberapa teknik, yaitu:
1. Teknik Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan
percakapan kepada informan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam adalah
proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya
jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang
yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)
wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan
sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam
adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan yakni wawancara dengan
aparatur BAPENDA.
2. Teknik Observasi
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia
dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya
selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.
Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan
33
pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan
pancaindera lainnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik
observasi partisipasi dalam melakukan penelitian.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan data sekunder.
Studi dokumentasi dapat diartikan sebagai tekhnik pengumpulan data
melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga penelitian, baik
berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, foto atau dokumen
elektronik (rekaman).
F. Instrumen Penelitian
(Heri Suwanto: 2016) Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya
adalah:
1. Peneliti sendiri
2. Interview Guide (pedoman wawancara)
3. Alat Bantu berupa dokumen, tape recorder, lembar catatan dan kamera.
G. Teknik Analisis Data
Setelah semua data terkumpul, metode analisis yang digunakan yaitu
metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan tujuan membuat
deskripsi, gambaran secara sitematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta serta sifat dan hubungan dengan fenomena yang diteliti (Ahmad Fariez
Danial: 2018). Analisis data ini mencakup kegiatan menelaah dan mengkaji
data, mengorganisasikan data dan memilah-milah data menjadi satuan yang
dapat diceritakan pada orang lain. Unit data informasi yang dianalisis untuk
penelitian ini yaitu seluruh pernyataan yang dikemukakan oleh subjek
penelitian yakni aparatur BAPENDA Kota Makassar. Seluruh hasil
34
pengamatan yang sudah dikonfirmasikan arti dan maksud serta maknanya
kepada subjek penelitian. Peneliti memilih tekhnik analisis ini guna pembaca
dapat mengerti sehingga mampu memahami isi atau hasil dari penelitian ini.
35
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Kota Makassar
Kota Makassar (Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999)
adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus
sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar
merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di
kawasan Asia Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di kawasan
timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat
perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan
pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik
barat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan
kesehatan.
Secara administrasi kota ini terdiri 14 kecamatan dan 143
kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian 0-25 m dari permukaan
laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384
jiwa yang terdiri dari laki-laki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334
jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65%. Letak koordinat 5°8´S
119°25´E di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap selat
Makassar. Batas selat Makassar disebelah barat kabupaten
Pangkajene kepulauan disebelah utara, Kabupaten Maros, disebelah
36
Timur dan Kabupaten Gowa disebelah Selatan. Luas wilayah 128,18
km² (total 175,77 km²) . dari gambaran selintas mengenai lokasi dan
kondisi geografis, Kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari
sisi kepentingan ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi
yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Saat ini
Kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu
mamminasata. Penduduk Kota Makassar tahun 2010 tercatat
sebanyak 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan
677.995 perempuan.
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar
Badan Pendapatan kota Makassar adalah Satuan Perangkat
Daerah (SKPD) pada pemerintah kota Makassar nomor 8 tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Makassar,
dimana badan pendapatan daerah mempunyai tugas membantu
walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
Pelayanan publik merupakan suatu bentuk layanan yang
diberikan birokrasi/pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan
pelayanan publik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.
Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, BAPENDA
telah melakukan berbagai hal dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada wajib pajak, antara lain : perbaikan gedung kantor,
pembangunan loket pembayaran yang nyaman, serta ruangan
layanan informasi.
37
Sebelum terbentuknya dinas pendapatan kotamadya tingkat II
Makassar, dinas pasar, dinas air minum dan dinas penghasilan
daerah dibentuk berdasarkan surat keputusan walikota madya nomor
155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa sub dinas
pemeriksaan kendaraan tidak bermotor dan sub dinas administrasi.
Dengan adanya keputusan walikotamadya daerah tingkat II ujung
pandang nomor 74/S.Kep/A/V/1997 tanggal 1 April 1977 bersama
dengan surat edaran menteri dalam negeri nomor 3/12/43 tanggal 9
september 1975 nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan dinas
pendapatan daerah kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan
dan di tetapkan perubahan nama menjadi dinas penghasilan daerah
yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber
keuangan daerah seperti dinas perpajakan, dinas pasar dan sub
dinas pelelangan ikan dan semua sub-sub dinas dalam unit
penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah
dilebur dan dimasukkan pada unit kerja dinas pendapatan daerah
kota madya tingkat II Ujung Pandang, seiring dengan adanya
perubahan kotamadya Ujung Pandang kota menjadi Makassar,
secara otomats nama dinas pendapatan daerah kotamadya ujung
pandang berubah menjadi dinas pendapatan daerah kota Makassar.
Kemudian Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar di tahun 2016
berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
VISI
Terwujudnya pengelolaan pendapatan yang optimal online terpadu
MISI
38
1. Mewujudkan pengelolaan pada yang optimal berbasis ilmu
teknologi secara terpadu dan terintegrasi
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki
kompetensi dalam bidangnya
3. Memantapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan
dan keuangan daerah
3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
Kepala Badan Drs. H. Irwan R. Adnan, M.Si
Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretaris H. Jabbar, S.Sos., M.Si
Subag Umum dan Kepegawaian
Ansar Zainal Abidin, SE, MM
Subag Keuangan Ilham Budi
Santoso,SE,MM
Subag Perencanaan dan Pelaporan
Fadliah,S.STP,M.Si
Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan
Harryman Herdianto,S.STP,M.AP
Bidang Pajak Daerah II Muh. Ambar Sallatu,S.Sos,M.Si
Bidang Pendaftaran dan Pendataan
A.Iwan. B. Djemma, SH
Bidang Pendaftaran dan Pendataan
A.Iwan. B. Djemma, SH
Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
Sub Bidang Pendataan Wilayah II
Amanda Syahwaldi, S.STP., MM
Sub Bidang Pendataan Wilayah I
Artati,SE, MM
Sub Bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah
Ahmad,SE
Sub Bidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah
Adiyanto Said, ST
Sub Bidang Restoran, Minerbadan
Sarang Burung Walet Andi Ahkam,S.T.,M.T
Sub Bidang Hotel dan Air Bawah Tanah
Harryman Herdianto,S.STP,M.AP
Sub Bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan
Pajak Baharuddin Rachman,SE,MM
Sub Bidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan
Hamzah, SE
Sub Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi
Ekayani Pratiwi SH
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Drs. H. Thabrani, MM
Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan
Arfiani. AM, SE
UPTD Pajak Bumi Bangunan
Muhammad Idris, ST
Tata Usaha UPTD-PBB Indirwan Darmayasir,S.ST
Tata Usaha UPTD-BPHTB Ansar, SE
Kepala UPTD BPHTB Andi Wahyu Rasyid Azis,
SE
39
Tentang tugas dan fungsi Badan Pendapatn Daerah kota Makassar sebagai
berikut :
1. Kepala Badan
Pasal 4, badan pendapatan daerah kota Makassar mempunyai tugas
membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keungan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Sekretariat
Pasal 5, sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada
semua unit organisasi dilingkungan badan
3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 6, Subbagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana
program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan bahan
4. Subbagian Keuangan
Pasal 7, Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi
dan akuntansi keuangan
5. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
Pasal 8, Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas
melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah
tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta
administrasi kepegawaian.
40
6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan
Pasal 9, Bidang pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas
melaksanakan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi,
ekstensifikasi, dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan
pengembangan pengelolaan data dan informasi pengelolaan pajak
daerah dan retribusi pajak.
7. Subbidang Pendataan Wilayah I
Pasal 10, Subbidang pendataan wilayah I mempuntai tugas melakukan
kegiatan pelayanan administrasi pendaftran, pendataan, intensifikasi,
ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak
daerah dan retribusi daerah wilayah I, meliputi kecamatan Makassar,
Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan wajo.
8. Subbidang Pendataan Wilayah II
Pasal 11, Subbidang pendataan wilayah II mempunyai tugas melakukan
kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi,
ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak
daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi kecamatan Biringkanaya,
Bontoala, Manggala, Panakukkang, Tamalanrea, Ujung Tanah,
Kepulauan Sangkarang.
9. Subbidang pengolahan data dan informasi
Pasal 12, Subbidang pengolahan data dan informasi mempunyai tugas
melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib pajak
dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan
NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun
pengembangannya
41
10. Bidang Pajak I Dan Retribusi Daerah
Pasal 13, Bidang pajak I dan retribusi daerah mempunyai tugas
melkasanakan pelayanan administrasi pemungutan, pengihan,
penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan
pajak I meliputi pajak restoran, pajak mineral bukan logam, pajak sarang
burung walet, pajak parkir dan penataan obyek pajak reklame serta
retribusi daerah
42
Bidang III Pajak Reklame
MULA Melakukan pengecekan lokasi
dan harus sesuai dengan lokasi
yang dimohonkan dan
disetujui sesuai dengan
Wajib pajak mengajukan permohonan
penyelenggaraan reklame kepada
Kadispenda melalui sekretariat
Bapenda
Seksi Administrasi Umum
Menginput permohonan wajib pajak sesuai dengan lokasi yang dimohonkan
Wajib Pajak Seksi Penetapan
Melakukan pembayaran di loket
pembayaran sesuai dengan SKPD
Membuat nota perhitungan
dan menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak (SKPD)
Dinas Pendapatan Daerah Wajib Pajak
Pajak telah lunas ? Menerbitkan surat ijin
pemasangan reklame
dan legalisasi reklame
Melakukan pengambilan ijin
reklame dan reklame yang sudah
dilegalisasi
Permohonan disetujui
B. Alur Pemungutan Pajak Reklame
Adapun alur pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bapenda adalah
sebagai berkut :
Gambar 4.1 Alur Pemungutan Pajak Reklame
Berdasarkan gambar alur pemungutan pajak reklame di awali dengan
melakukan wajib pajak mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame
kepada kepala Badan Pendapatan Daerah melalui sekretariat Badan
Pendapatan Daerah. Kepada bidang III pajak reklame melakukan
pengecekan lokasi dan harus sesuai dengan lokasi yang di tentukan dan
43
disetujui sesuai peraturan walikota, jika permohonan tidak di setujui, wajib
pajak kembali mengajukan permohonan.
Kemudian seksi administrasi umum mengimput permohonan wajib
pajak yang telah di setujui sesuai dengan lokasi yang di mohonkan dan di
tentukan, lalu seksi penetapan membuat nota perhitungan dan menerbitkan
surat ketetapan pajak (SKPD), kemudian wajib pajak melakukan pembayaran
di loket dan membayar sesuai dengan SKPD yang diberikan oleh seksi
penetapan. Wajib pajak yang tidak melunasi pajak, diwajibkan untuk segera
mungkin melunasi atau membayar, sehingga Badan Pendapatan Daerah
akan menerbitkan surat ijin pemasangan reklame dan legalisasi reklame
untuk wajib pajak yang telah melunasi/membayar reklame, dan wajib pajak
mengambil ijin reklame dan reklame yang sudah di legalisasi tersebut.
Sistem pembayaran pajak reklame yang dilaksanakan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah sangat baik dan memudahkan
wajib pajak. Sistem tersebut dibuat terstruktur dengan pengawasan yang baik
untuk menghindari penyelewengan dana pembayaran pajak reklame,
sehingga pemasukan melalui pajak reklame menjadi optimal demi untuk
pembangunan daerah.
Pembayaran pajak reklame yang dilakukan oleh wajib pajak dapat
dioptimalkan dengan melakukan penghitungan potensi pajak yang telah
dirumuskan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Untuk
menghitung potensi perolehan pajak reklame yang harus diterima Kota
Makassar dapat dilihat di bawah ini:
44
Tabel 1. Penggolongan/Jenis Reklame dan Jumlah Reklame Tahun
2017 sampai dengan tahun 2019
Golongan
Jenis Reklame
2017
2018
2019
B. Reklame Isedental
Reklame Baliho 523 877 900
Reklame Kain/ Spanduk 2.163 2.671 2.432
Reklame Berjalan (Mobil) 51 60 80
TOTAL 2.737 3.608 3.412
Sumber: Bapenda Kota Makassar
Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa pajak reklame jumlahnya terus
mengalami peningkatan setiap tahun. Dalam pemungutannya dilakukan dengan
baik dan profesional berdasarkan fungsi manajemen dan sistem yang ada.
Golongan Jenis Reklame 2017 2018 2019
a. Reklame
Permanen
Reklame Megatron 4 7 9
Reklame Bando 52 63 70
Reklame Billboard 2.373 3.744 4.172
Reklame Papan (Menempel) 2.661 2.775 2.738
45
Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Bapenda Kota Makassar
adalah sebagai berikut :
1. Hasil Wawancara dengan aparatur Bapenda Kota Makassar
Menurut bapak Adriyanto Said, ST selaku Kepala Badan Pajak Reklame
mengatakan bahwa :
“Sistem atau tata cara dan jenis pemungutan pajak reklame” “Dalam Sistem pemungutan pajak, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam pemungutan pajak, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan pemungutan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai” “ Dalam mengukur intensifikasi pemungutan pajak reklame bukan hanya dilihat dari apakah wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Kita juga dapat melihat dari sejauh mana aparatur pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan. Adapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/wajib pajak sudah baik sesuai dengan pajak yang akan mereka bayar begitu pula pada proses pemeriksaan Kita melakukan pemeriksaan formulir yang diisi wajib pajak supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengisian formulir””
“Pajak reklame dibedakan oleh beberapa indikator salah satu atau jenisnya terbagi lagi jenis materialnya sebagian besar ada reklame permanen rangkanya dari besi, sulit untuk dipindah-pindah kalau nonpermanen (isedentil) rangkanya itu terbuat dari balok atau bambu yang dipasang-pasang kalau ditinjau dari jenis durasinya ada yang tahunan itu yang permanen dan ada yang harian itu isedentil biasanya itu satu bulan itu ditinjau dari jenisnya berdasarkan itu pula kita tentukan tarif otomatis kalau yang permanen kan tahunan dia lebih mahal daripada yang isedentil”
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan
merupakan faktor yang menunjang optimalisasi peningkatan pemungutan pajak
reklame di Kota Makassar dalam hal ini sistem pemungutan yang dimaksud yaitu
Bapenda berperan aktif dalam melaksanaan tugas-tugasnya diantaranya yaitu
46
dalam hal pembinaan, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penerapan
sanksi terhadap penundaan pajak.
Hasil wawancara dengan bapak Adriyanto Said.ST selaku Kepala Badan Pajak
Reklame mengatakan bahwa:
“Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak reklame Bapenda menerapkan alur prosedure Nah prosedurenya itu Pertama-tama pemilik reklame sebelum memasang reklamenya itu wajib untuk mendaftarkan dulu, baru pendataan, sudah itu penetapan. Baru itu wajib pajak membayar kewajiban pajaknya dikantor BAPENDA dibagian loketnya. Nah, nanti itu ditangani mi oleh petugas masing-masing sesuai dengan tugasnya, misalnya bidang pendaftaran bertugas melayani wajib pajak yang mendaftar sebagai wajib pajak bagian seksi pendaftaran nanti na kasi mi nomor peserta wajib pajak (NPWP), wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya surat pemberitahuan pajak daerah(SPTPD) baru dikelola mi sama bidang seksi pendataan. Data hasil SPTPD digunakan untuk dasar penetapan pajak, bidang pendataan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Kalau sudah pemeriksaan masih terutang pajak, bupati atau pejabat yang bisa terbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah kalau pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda” Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa prosedure pemungutan
pajak reklame harus melalui alur yang telah ditetapkan oleh pihak BAPENDA
maka dari itu para masyarakat/wajib pajak harus mengikuti alur tersebut agar
terdaftar sebagai wajib pajak. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda
dalam mengoptimalkan pemungutan pajak reklame yaitu dilihat dari segi
pelayanan Bapenda pada proses administratif yang lebih memudahkan
masyarakat. Selain itu pengoptimalan pemungutan dilakukan dengan
penambahan wajib pajak reklame dengan melakukan sosialisasi untuk
meningkatkan kesadaran wajib pajak.
47
Hasil wawancara dengan bapak Adriyanto Said.ST selaku Kepala Badan Pajak
Reklame mengatakan bahwa :
“Kendala yang sering dihadapi itu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang kurang begitu bagus, jadi mesti secara berkala diingatkan itu wajib pajak , yah memang tugas kami seperti itu jadi kalau sudah jatuh tempo kami berikan surat peringatan , surat teguran bahkan sampai penindakan dan penertiban objek pajak tersebut jika tidak membayar pajak. ketidaktahuan wajib pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, banyak wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri jadi tidak ada NPWP nya karena para wajib pajak tidak merasakan manfaat langsung kalau membayar pajak, na anggap sepeleh juga sanksi yang diberikan” Dalam Pemungutan pajak reklame yang paling mendasar adalah
pemahaman tentang pajak yang menjadi penghambat utama, juga tenaga
Profesional yang belum banyak, Sementara yang paling menggembirakan adalah
sudah banyak anak anak muda yang faham dan mau membantu
mensosialisasikan pajak secara perlahan
a) Faktor Penghambat
1. Belum merata dan maksimalnya pemungutan pajak ke masyarakat.
2. Masyarakat atau wajib pajak belum sadar betul akan pentingnya membayar
pajak.
3. Masih banyaknya lahan atau tanah yang belum terdaftar sebagai objek pajak
Hasil wawancara dengan bapak Adriyanto Said.ST selaku Kepala Badan Pajak
Reklame mengatakan bahwa :
“Upaya itu salah satunya untuk internal yaitu kita tingkatkan pelayanan mempercepat proses pembayaran itukan jadi. Kalau dulunya itu masyarakat butuh berhari-hari masukkan berkas, apa dan lain-lain. Tapi sekarang itu sudah tidak tinggal datang, bayar selesai” Dari hasil wawancara salah satu upaya yang dilakukan oleh Bapenda adalah
meningkatkan pelayanan publik untuk lebih memudahkan masyarakat dalam
membayar pajak.
48
Hasil wawancara dengan Kak Anisa selaku Staff Bagian Administrasi
mengatakan bahwa :
“Rapat koordinasi itu dilakukan tergantung kebutuhannya kalau ditemukan masalah yang mau diselesaikan secepatnya untuk ketertiban. Tujuannya untuk membahas kegiatan dalam menertibkan relame-reklame di Kota Makassar yang dirasa bermasalah dan dibahas juga anggaran yang dibutuhkan untuk kepentingan penertiban reklame” Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Bapenda melakukan rapat
koordinasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi agar tercipta ketertiban
dalam hal pembayaran pajak
Hasil wawancara dengan Kak Anisa selaku Staff Bagian Administrasi
mengatakan bahwa :
“Kami adakan kegiatan Sosialisasi , jadi objek pajak sebelum jatuh tempo, dari satu bulan sebelumnya kami sudah ingatkan memang bahwa tanggal sekian akan jatuh tempo jika jatuh tempo terus tidak membayar maka akan ditertibkan dan saya rasa itu salah satu cara yang cukup efektiflah” “Kami adakan sosialisasi setiap triwulan atau satu tahun ada empat kali, yaitu kami kumpul semua wajib pajak utamanya yang pembayarannya besar-besar baru kami lakukan sosialisasi, sharing, diskusi disitu apa keluhan dari wajib pajak yang kita kemudian dengarkan” Dari hasil wawancara dapat disimpulkan Bapenda mengadakan sosialisasi untuk
mengingatkan para wajib pajak agar tidak terlambat dalam pembayaran pajaknya
sosialisasi dilakukan setiap satu tahun ada empat kali.
Hasil wawancara dengan bapak Adriyanto Said.ST selaku Kepala Badan Pajak
Reklame mengatakan bahwa :
“Masyarakat itu mungkin belum sepenuhnya tau bahwa, mungkin ada juga yang sudah cuman yah namanya kesadaran, banyak masyarakat yang belum sadar bahwa pajak itu digunakan untuk pembangunan kota begitu. Jadi kalau kita nda bayar pajak ta apa mau dipake untuk pembangunan kota sederhananya seperti itu”
49
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa banyaknya masyarakat wajib
pajak bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama atau pembangunan
kota
Hasil wawancara dengan bapak Adriyanto Said.ST selaku Kepala Badan Pajak
Reklame mengatakan bahwa :
“Setiap hari kami memang ada petugas kalau kami disini kan ada bidang yang menangani penagihan, teguran apa dan lain-lain. Bidang pendaftaran dan pendataan yang bertugas untuk meningkatkan potensi pajak adalah itu jumlah-jumlah wajib pajak jadi setiap ada reklame baru meskipun tidak didaftarkan mereka yang inisiatif ke objek pajak itu untuk mendaftarkan reklamenya untuk pekerjaan setiap hari jadi setiap ada potensi maka akan terus bertambah. sedangkan ektensifikasinya kami tetap memang ada sosialisasi salah satu upaya untuk meningkatkan ekstensifikasi jadi selain sosialisasi langsung ke wajib pajak kami lakukan juga melalui media baik itu media cetak maupun media visual bahkan dimedia sosial juga kami lakukan itu dengan harapan bisa lebih meningkatkan kesadaran objek pajak untuk bisa membayar khususnya untuk pajak reklame ini tepat waktu dan jumlahnya juga tetap dan tepat seperti itu” Dari hasil wawancara untuk menambah sumber wajib pajak Bapenda tidak serta
merta langsung turun kelapangan untuk melakukan aktifitas pemungutan pajak
reklame karena wajib pajak berinisiatif sendiri dalam melaksanakan kewajiban
dan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak Bapenda menerapkan starategi
ekstensifikasi dengan melakukan sosialisasi.
2. Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat
Pak Hendra :
“Lama sekali ma jadi wajib pajak, banyak mi yang sudah kupasang” sering ma mendaftar sendiri ke BAPENDA, kuhapal mi juga prosedure pendaftarannya ada 5 dinas terkait itu tidak sulit ji , gampang ji kurasa, paling disurvei ji tapi kalau wajib pajak tidak ada ji masalah. Bisa jeki pasang reklame tidak ada kesulitannya” Ibu Hasna : “Belum karena kita biasanya taat aturan sebelum kita ditegur dan diberi surat kita sudah diperpanjang masa pajaknya, jadi kita bayar sebelum jatuh tempo”
50
“Oh sudah dan saya rasa hampir semua ji wajib pajak reklame tau standar pemeriksaannya bagaimana bahkan sebelumnya kita sudah diberitahu pada saat mengajukan penyelenggaraan reklame” Pak H. Ihsan : “Reklame di Kota Makassar banyak yang tidak melakukan izin reklame, pendaftaran, pendataan, dan pembayaran pajak reklame di Bapenda karena memang masih kurangnya pengawasan di lapangan oleh pemerintahan kota Makassar, sehingga masyarakat juga enggan mendaftar sebagai wajib pajak dan membayar kewajiban pajaknya, kurang lebih 30% reklame di Kota Makassar tidak melakukan pendaftaran dan pendataan sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan pajak reklame di Kota Makassar” Ibu Amma : “Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak dikeluarkannya izin antara lain lingkungan keberatan dengan keberadaan reklame, reklame saling menutupi, mengganggu rambu-rambu lalu lintas atau reklame dekat dengan jembatan sehingga dianggap berbahaya” Dari hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak ada yang sudah
terdaftar cukup lama sebagai wajib pajak dan sudah memiliki pengalaman
mengenai prosedure yang ditetapkan oleh Bapenda baik prosedure
pendaftaran maupun prosedure pembayaran serta beberapa diantara
wajib pajak memiliki kesadaran dalam mematuhi aturan yang ditetapkan
dengan membayar pajaknya tepat waktu bahkan sebelum diberikan
peringatan mereka sudah membayarnya terlebih dahulu.
C. Pembahasan
Pada pembahasan ini penulis mendeskripsikan hasil penelitian terkait
dengan Optimalisasi Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame pada
Badan Pendapatan Daerah di Kota Makassar. Adapun perbedaan penelitian
sebelumnya yang pernah dilakukan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian
sebelumnya adalah deskriptif kualitatif tetapi menggunakan kerangka pikir
51
penerimaan pajak dalam perspektif islam sedangkan penelitian ini
menggunakan sistem intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mengukur
Optimalisasi strategi peningkatan pemungutan pajak reklame pada BAPENDA
Kota Makassar.
1. Program intensifikasi
Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek
pajak yang telah ada. Upaya Intensifikasi dalam penelitian ini akan
mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek
personalnya
a. Aspek kelembagaan
Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi
pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu
upaya yang dilakukan dalam mengintensifkan Penerimaan daerah
dan hal tersebut sudah sesuai dengan yang dilakukan dengan
Bapenda Kota Makassar dengan susunan struktur organisasi
kelembagaan Bapenda Kota Makassar yang menerapkan sistem
penempatan pegawai berdasarkan keahlian dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya pada masing-masing bidang di Bapenda Kota
Makassar yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan
pemungutan jumlah pajak dan jumlah penerimaan daerah di Kota
Makassar.
b. Aspek ketatalaksanaan
1. Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah
52
Upaya intensifikasi yang dilakukan dengan mengifisienkan dan
mengefektifkan penerimaan melalui peningkatan pemungutan
jumlah wajib pajak dan wajib retribusi serta meningkatkan
kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan
kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah
sudah sesuai dengan yang dilakukan Bapenda Kota Makassar hal
tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah wajib
pajak dan penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah, akan
tetapi melalui peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah
dalam jumlah yang benar dan tepat waktunya, Peningkatan cara-
cara penetapan pajak dan retribusi, serta peningkatan sistem
pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data
tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat
mempermudah penagihannya masih belum sesuai dikarenakan
penerimaan beberapa jenis pajak masih belum dilakukan serta
masih belum maksimal karena beberapa objek pajak masih belum
dilakukan pungutan, belum ada inovasi yang mengarah pada
peningkatan cara-cara penetapan pajak serta sistem pembukuan
yang masih menggunakan sistem manual dikarenakan sistem
yang sebelumnya yang lebih berbasis tekhnologi dinilai tidak
memberikan kemudahan sehingga pemungutan pajak reklame
kurang optimal.
2. Cara pelaksanaan pemungutan
Upaya intensifikasi dengan cara memperbaiki atau menyesuaikan
aspek ketatalaksanaan baik admininistrasi pemungutan maupun
53
operasional yang meliputi penyesuain administrasi pemungutan,
penyesuaian tarif dan penyesuaian sistem tata laksana pungutan
sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Bapenda Kota
Makassar dapat dilihat dengan sistem yang mengikuti aturan
Perda yang berlaku bagi pajak dan retribusi, sehingga dari
penyesuaian administrasi pemungutan, penyesuaian tarif, dan
penyesuaian sistem tata laksana pungutan sudah sesuai dengan
yang dilakukan oleh Bapenda Kota Makassar.
3. Cara pengawasan pemungutan
Upaya intensifikasi melalui peningkatan pengawasan dan
pengendalian yuridis masih belum maksimal dilakukan,
sedangkan dalam aspek pengawasan dan pengendalian teknis
serta pengawasan dan pengendalian penatausahaan sudah
sesuai dengan yang dilakukan oleh Bapenda Kota Makassar
dapat dilihat dengan sistem pengendalian dan pengawasan yang
dilakukan dengan bekerja sama dengan Organisasi perangkat
daerah lain dan pengawasan langsung dengan cara turun
kelapangan.
4. Sanksi Bagi Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi
Upaya intensifikasi melalui aspek ketatalaksanaan yakni
memberikan sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak
taat dalam membayar pajak dan retribusi daerah masih belum
maksimal dilakukan dapat dilihat dengan sistem surat teguran dan
denda sebanyak 2% dari pokok pajak yang dilakukan tunggakan
54
tidak efektif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak
c. Aspek personal
Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelola pendapatan asli
daerah dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia atau
aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan
mengikutsertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah, juga
program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan daerah sudah sejalan dengan yang dilakukan
Bapenda Kota Makassar terlihat dengan Bapenda mengikutsertakan
pegawainya dalam diklat fungsional dan manajerial serta diklat-diklat
keuangan di tingkat pusat dan daerah.
2. Program ekstensifikasi
a. Penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah
Upaya Ekstensifikasi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak
daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah
sudah sesuai dengan yang dilakukan Bapenda Kota Makassar, hal ini
dapat dilihat dengan penambahan jumlah objek pajak dari beberapa
jenis pajak dan retribusi yang memberikan dampak positif kepada
penerimaan daerah.
b. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan selain dari mencari sumber
penerimaan baru adalah dengan melalukan kebijakan investasi dan kerja
sama dengan perusahaan swasta maupun perusahaan daerah, hal ini
sudah sesuai dengan yang dilakukan dengan Bapenda Kota Makassar
dapat dilihat dengan kerja sama yang dilakukan Bapenda dengan
55
Perusahaan swasta dan perusahaan daerah yang memberikan dampak
postif terhadap penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Peningkatan PAD di Kota
Makassar
a. Faktor pendukung : ada peningkatan kemajuan dari segi organisasi dari
bidang menjadi badan adalah salah satu peningkatan untuk
memperbaiki kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota
Makassar, Bapenda Kota Makassar dalam menjalankan tugas
dimudahkan dengan jumlah pegawai honorer yang disesuaikan dengan
keahlian untuk membantu kerja pegawai di berbagai bidang kerja di
Bapenda
b. Faktor Penghambat : masih ada beberapa kekurangan yang masih perlu
ditingkatkan misalnya dari segi kantor Badan Pendapatan daerah yang
belum representative, jumlah pegawai negeri sipil yang masih kurang
serta tenaga ahli dalam pengoperasian sistem aplikasi dan teknologi dan
SDM yang masih kurang yakni UPT yang masih lowong, juru pungut
yang masih kurang serta koordinasi dengan OPD terkait pajak dan
retribusi yang masih perlu diperbaiki .
56
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:
1. Upaya Intensifikasi melalui tiga aspek yaitu aspek kelembagaan,
aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia
a. Aspek kelembagaan dalam Badan Pendapatan Daerah sesuai
dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak
daerah dan retribusi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan
Daerah Kota Makassar serta Peraturan Daerah nomor 11 tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi, perangkat
daerah Kota Makassar dan upaya intensifikasi melalui
menyesuaikan dan memperbaiki aspek kelembagaan pengelolaan
PAD sudah sejalan dengan yang dilakukan Bapenda Kota
Makassar
b. Aspek ketatalaksanaan : 1. Mengifisienkan dan mengefektifkan
pemungutan melalui peningkatan jumlah wajib pajak,
meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat setiap
triwulan atau 1 tahun 4 kali untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah sudah sesuai
dengan yang dilakukan Bapenda Kota Makassar, peningkatan
pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam jumlah yang benar
57
dan tepat waktunya, Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan
retribusi, serta peningkatan sistem pembukuan, sehingga
memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun
retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya
masih belum sesuai, 2. Memperbaiki atau menyesuaikan aspek
ketatalaksanaan baik admininistrasi pungutan maupun
operasional sudah sesuai sejalan dengan yang dilakukan
Bapenda Kota Makassar
3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yuridis masih
belum maksimal dilakukan, sedangkan dalam aspek pengawasan
dan pengendalian teknis serta pengawasan dan pengendalian
penatausahaan sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh
Bapenda Kota Makassar.
4. Aspek ketatalaksanaan yakni memberikan sanksi bagi wajib
pajak dan wajib retribusi yang tidak taat dalam membayar pajak
dan retribusi daerah masih belum maksimal dilakukan
c. Upaya intensifikasi dari aspek personalia yang dilakukan Bapenda
adalah dengan mengikutsertakan aparaturnya dalam pelatihan-
pelatihan yang diadakan dilingkup Bapenda, pelatihan yang
diadakan pemda terkait pengelolaan sistem aplikasi dan pelatihan
pengelolaan keuangan serta pelatihan tingkat provinsi sampai
pusat yang dilakukan dengan sistem bergiliran mengikutsertakan
PNS dan beberapa non PNS, dan hal tersebut sudah sejalan
dengan yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan
Pemungutan melalui upaya intensifikasi.
58
2. Upaya ekstensifikasi melalui Penciptaan sumber-sumber pajak dan
retribusi daerah dan kebijakan dibidang investasi
a. Upaya ekstensifikasi melalui Penciptaan sumber-sumber pajak
dan retribusi daerah yaitu dengan mengadakan pendataan atau
menginvertarisir berbagai objek yang berpotensi untuk dipungut
pajak atau retribusinya hal tersebut terbukti dengan adanya
penambahan jumlah objek, pajak BPHTB dan pajak Hiburan di
beberapa Kecamatan dan penambahan jenis retribusi jasa usaha
yakni retribusi pelayanan tera ulang pada tahun 2018, dan hal
tersebut sudah sejalan dengan yang dilakukan Bapenda Kota
Makassar dengan meningkatkan jumlah penerimaan daerah
melalui penciptaan sumber-sumber pendapatan baru
b. Upaya ekstensifikasi melalui kebijakan dibidang upaya
ekstensifikasi yang dilakukan adalah dengan bekerja sama
dibidang investasi baik itu pemda dengan menyediakan sewa alat
dan penyertaan modal di pemda, kerja sama dengan perusahaan
lokal dalam hal pengelolaan galian , pajak rokok dan reklame, hal
tersebut sudah sejalan dengan yang dilakukan Bapenda Kota
Makassar untuk meningkatkan PAD melalui kerja sama dibidang
investasi
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Peningakatan PAD di Kota
Makassar
a. Kekuatan : ada peningkatan kemajuan dari segi organisasi dari
bidang menjadi badan adalah salah satu peningkatan untuk
memperbaiki kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota
59
Makassar, Bapenda Kota Makassar dalam menjalankan tugas
dimudahkan dengan jumlah pegawai honorer yang disesuaikan
dengan keahlian untuk membantu kerja pegawai di berbagai
bidang kerja di Bapenda
b. Kelemahan : masih ada beberapa kekurangan yang masih perlu
ditingkatkan misalnya dari segi kantor Badan Pendapatan daerah
yang belum representative, jumlah pegawai negeri sipil yang
masih kurang serta tenaga ahli dalam pengoperasian sistem
aplikasi dan teknologi dan SDM yang masih kurang yakni UPT
yang masih lowong, juru pungut yang masih kurang serta
koordinasi dengan OPD terkait pajak dan retribusi yang masih
perlu diperbaiki
B. Saran
1. Untuk pencapaian optimalisasi pemungutan pajak reklame yang lebih
baik lagi perlu dilakukan penyempurnaan, dan peningkatan pelayanan
publik oleh seluruh aparatur pajak sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran wajib pajak yang lebih baik lagi, yang pada
akhirnya juga dapat meningkatkan pemungutan pajak reklame setiap
tahunnya.
2. Para pegawai yang terlibat dalam bidang pemungutan pajak reklame
yang ada di Kota Makassar sebaiknya lebih meningkatkan lagi kinerja
dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan lebih baik dalam
pemungutan pajak agar dapat lebih meningkatkan juga penerimaan dari
sektor Pajak khususnya pajak reklame sebagai kontribusinya terhadap
pendapatan daerah
60
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang melanggar
peraturan tentang Pajak Reklame
4. Membuat suatu penelitian yang valid terlebih dahulu sebelum
menentukan besarnya target pemungutan Pajak Reklame, sehingga
nantinya target yang hendak dicapai benar-benar mencerminkan potensi
yang ada di lapangan
61
DAFTAR PUSTAKA
Ade Sudrajat. 2019. Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dalam Mencapai Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial. Vol 2: 21-33. Aditya Tirza, dan Anwar Chairil Pohan. (2018). Analisis Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame Pada Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Cempaka Putih Tahun 2014-2016. Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol. 5 (1): 27-39. Affriani. 2018. Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame oleh
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekan Baru. Jurnal JOM Fisip Vol.5(2):1-15
Agus Iwan Kesuma. 2016. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen. Vol 12: 270-280.
Agus Salim. (2016). Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Reklame di Kabupaten Konawe Selatan. Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik. Vol 7, No 2: 1-10.
Ari Kadek Putra Yoga. (2017). Komang Sania Widiasari Yuma, Ayu Dewa Proyani, Komang Novita Rahayu Sri. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaika Vol 7. (2): 152-166. Ayu indah Sulviane. (2014). Strategi Peningkatan Penerimaan Pendapatan
Pajak Reklame Dikabupaten Bogor. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Vol. 6(1):14-29
Deby Seba Susanti, Edison H., dan Nurjanah Yayuk. (2002). Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemgungutan Pajak Hotel Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor. Skripsi. 182-185.
Denny George Lunny, Kindangon Paulus, Daisy Engka S.M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. 19 (6): 1-16. Farida Fitria Kusuma. (2018). Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di BPKD Surabaya. Artikel Ilmiah: 1-16.
Heri Suwanto. (2016).Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dalam Upaya
62
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasusdi Dinas Pendapatan Kota Kediri). Jurnal Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 5 (3): 96-104.
Inneke Phany Putri. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. Journal of Economics and Policy Vol. 6 (2): 103-213.
Junaedi Siswanto. (2019). Pengaruh Persepsi Aparat Atas Strategi Intensifikasi dan Eksenstifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Penigkatan Pendapatan Asli Daeerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor). Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 1 (2): 1-14
Juwita Sari. (2018). Strategi Peningkatan Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Pembangun Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar: 1-118. Khuzain Rahman. (2017). Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015). Skripsi: 1 121.Maharani Sari Tirta. (2018).
Maharani Tirta Sari. (2018). Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dalam Peningkatan Pajak Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung: 1-194.
M. Rachmat. (2018). Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar pada Tahun 2013-2017. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 1-72.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan CV Andi Offest. Yogyakarta.
Muhammad Syukri. (2020). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Jambi Peiode 2014-2016. Journal of Economics and Business 4 (1): 82-87.
Purwanto, S.A. (2016). Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau. Jurnal Ekonomi Manajemen, 10 (1): 135-149.
Sabir, Madris, Muhammad Yunus, Fitriani Rotno, Bakhtiar Nurhana, Dwiana Nur Ssadi Sari. (2002). Pendapatan Asli Dearah Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: 62-66.
63
Sri Watini. (2010). Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung). Jurnal Akuntansi Vol. 2 (2): 181-20 https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22
64
L
A
M
P
I
R
A
N
64
65
Pedoman Wawancara
Penelitian berkualitas lahir dari proses penelitian yang tepat dan cermat baik
berupa instrument penelitian maupun pengumpulan data dengan memperoleh
data teruji validitas dan rebilitasnya, maka perlu disusun pedoman wawancara
dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Adapun pedoman wawancara
sebagai berikut :
1. Apa sistem pemungutan yang digunakan Bapenda kota Makassar dalam
memungut pajak reklame ?
2. Bagaimana prosedure pelaksanaan pemungutan pajak reklame di
Bapenda ?
3. Apa kendala yang dihadapi Bapenda dalam pelaksaan pemungutan pajak
reklame ?
4. Strategi apa yang digunakan untuk membangkitkan kesadaran
masyarakat ?
5. Bagaimana dengan penerapan sanksi-sanksi kepada wajib pajak ?
6. Apa yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat ?
7. Apa upaya yang dilakukan Bapenda dalam memungut pajak reklame ?
8. Kapan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat ?
9. Bagaimana cara menghitung pajak reklame ?
10. Bagaimana proses intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mencapai
optimalisasi pemungutan pajak reklame ?
66
DOKUMENTASI
Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
67
Wawancara dengan Kepala Subbidang Pajak Reklame dan Retstribusi
Daerah
68
Wawancara dengan Wajib Pajak
69
70
h
71
72
top related