Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Post on 22-Nov-2014
2360 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
OPTIMALISASI DAN EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH
by Tim Asistensi BPKP Perwakilan Jawa Timur
METAMORFOSIS PERUBAHAN UU PAJAK DAN RESTRIBUSI
DAERAH
18 • Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
34• Dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
28• Diganti dengan Undang-Undang No.
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
TUJUAN PERUBAHAN
Menyempurnakan
pengelolaan pajak daerah dan retribusi
daerah
Meningkatkan efektivitas pengawasan
pungutan daerah
Penguatan perpajakan
daerah (local taxing
empowerment)
Memperbaiki sistim
pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah.
POKOK PERUBAHANNo. TUJUAN UU 28/2009
1 Sistim Pemungutan 1. Mengubah sistim pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2 Local Taxing Power 2. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah
3. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah
4. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah
5. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah
3 Sistim Pengawasan 6. Mengubah sistim pengawasan.7. Mengenakan sanksi bagi yang melanggar
ketentuan PDRD
4 Sistim Pengelolaan 8. Bagi Hasil Pajak Provinsi9. Earmarking10. Insentif Pemungutan
TAX POLICY TAX LAWTAX
ADMINISTRASTION
UU 28 TAHUN 2009
- Sistim Pemungutan
- Local Taxing
Empowerment
- Sistim Pengawasan
- Penyempurnaan
Sistim Pengelolaan
(Earmarking)
- Perampingan Organisasi - Profesionalesme dan
Kompetensi Aparatur- Manajemen Basis Data
dan Informasi Pajak Daerah
- On-line System Pajak Daerah
- Konsepsi & Fenomena Globalisasi, Otonomi Daerah & Good
Governance
KEMANDIRIAN DAERAH
OPTIMALISASI TAX SYSTEM
Demokrasi
Pemerataan
Keadilan
Peran Serta Masyarakat
Akuntabilitas
ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Mendorong masyarakat untuk patuh ketentuan perpajakan dengan membuat biaya kepatuhan (compliance cost) dan biaya pelayanan semurah mungkin.
Mendorong masyarakat untuk trust kepada Pemerintah Daerah yang dikembalikan kedalam bentuk belanja pelayanan publik.
Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan advokasi untuk mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mematuhi ketentuan perpajakan daerah dan retribusi daerah
EFISIENSI PERPAJAKAN
Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi, menghambat lalu lintas orang, barang dan jasa dan tidak memunculkan fluktuasi perekonomian yang akan merubah harga barang dan jasa di pasar dan membawa implikasi kepada perubahan keputusan ekonomi di daerah.
Sumber daya ekonomi diolah sedemikian rupa agar dapat memaksimalkan output
Hindari pajak yang tidak efisien yang akan menimbulkan beban tambahan di masyarakat yang biasanya ditandai dengan adanya peningkatan biaya yang tidak proporsional, dengan hanya untuk mengejar peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
KEBIJAKAN LEGISLATIF PAJAK DAERAH
• Permasalahan sering muncul akibat kurangnya informasi mulai dari perumusan kebijakan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, kualitas proses dan tataran operasional.
Kecukupan Informasi bagi
masyarakat dan pengambilan keputusan.
• Harus ada pertimbangan terhadap rasa keadilan yang berlaku dimasyarakat dengan tetap memperhatikan the ability to pay and the willingness to pay.
Preferensi Pengukuran
• Bahwa harus ada equal treatment bagi wajib pajak dan retribusi daerah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta memperoleh pelayanan yang memadai dari aktivitas pemerintahan daerah.
Preferensi Artikulasi
LOCAL TAXING EMPOWERMENTPERLUASAN OBJEK
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH
MENAIKAN TARIF MAKSIMUM
KEWENANGAN PENETAPAN TARIF
- PKB & BBN-KB
Termasuk Kendaraan
Pemerintah Pusat
dan Daerah
- Pajak Restoran
Termasuk Jasa Boga
- Pajak Hiburan
Termasuk Golf dan
Bowling
- Pajak Hotel
Meliputi Seluruh
Pelayanan
Persewaan di Hotel
Provinsi :Pajak RokokKabupaten/Kota :- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Pajak Air Tanah- Pajak Sarang Burung Walet- PBB Perdesaan dan
Perkotaan- BPHTBRetribusi :- Retribusi Pelayanan
Tera Ulang- Retribusi Pelayanan Pendidikan- Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
- PKB Progresif 1 s.d 10%
(Pengendalian Jumlah KBm)- BBN-KB Penyerahan Pertama sebesar 20%- BBN-KB Alat Berat
Penyerahan Pertama sebesar 0.75%, Penyerahan Kedua dan Seterusnya 0.075%- PBB-KB 10% (Untuk
Tarif KBm Umum dapat Ditetapkan 50% Lebih Rendah- Pajak Hiburan 70%- Pajak Parkir 30%
Pajak Provinsi :
- Ditetapkan dengan
Perda (Tidak Boleh
Melampaui UU)
Pajak Kabupaten/
Kota :
- Ditetapkan dengan
Perda (Tidak Boleh
Melampaui UU)
Retribusi Daerah :
- Ditetapkan dengan
Perda “Dapat
Ditinjau Kembali
Paling Lama 3
Tahun sekali”
Pemerintah Daerah dapat lebih menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi Daerah masing-masing.
Competitiveness antar Daerah akan timbul untuk lebih menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Daerah masing-masing.
Kemitraan untuk memikul tanggung jawab pembangunan akan semakin nyata karena didukung oleh kejelasan, kepastian dan kesederhanaan berbagai regulasi yang ada.
Pertumbuhan ekonomi Daerah akan lebih cepat karena didorong dengan sumber pendanaan yang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian.
PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
KERANGKA PENYUSUNAN STRATEGI OPTIMALISASI PAD
MISI (MISSION)
TUJUAN dan SASARAN
(GOALS and OBJECTIVES)
STRATEGI (STRATEGY)
Dimana Kita Ingin Berada (Where we want to be)
Bagaimana Kita Kesana (How
do we get there)
ISU STRATEGI & ANALISIS SWOT
Dimana Kita Sekarang (Where we are now)
MENGOPTIMALKAN PAD
Sumber PAD Baru
Sumber PAD ada yg belum Optimal
Tidak Optimalnya pengaturan Retribusi
Pelayanan yang Belum Optimal
Kinerja BUMD Rendah
Administrasi Perpajakan Belum Memadai
IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL
Faktor-faktor yang Positif dan Negatif dalam organisasi dan dalam kendali (control) internal organisasi
Kekuatan (Strengths)
Kelemahan (Weaknesse
s)
Dapat Memperkuat
dan melemahkan Dispenda
dalam mencapai target PAD
IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNAL
Faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan/ancaman atau sebaliknya peluang. Berada di luar kontrol dan kendali organisasi DISPENDA BANGKALAN
Ancaman (Threat)
Opportunity (Peluang)
Dapat menjadi dasar utk
mengantisipasi permasalahan yg
akan atau sedang dihadapi,
serta melihat peluang utk
meningkatkan target PAD
FAKTOR EKSTERNAL STRATEGIS DISPENDA
Faktor Ekstern
al Strategi
s
Peningkatan Jumlah
Penduduk
Perkembangan Teknologi dan
Informasi
Tuntutan Masyarakat
dalam Akuntabilitas
Pelayanan Publik
Peraturan PerUU-an
Pengembangan dan
Pembangunan Suramadu
STRATEGI SWOT
Kekuatan (Strengths
)
Kelemahan
(Weaknesses)
Opportunity (Peluang)
Ancaman (Threat)
MATCH
CONVERT CONVERT
KETERKAITAN ANTARA INPUT, PROSES, DAN OUTPUT PAD
Input:• Potensi
Proses:• Perencanaan• Pelaksanaan
Pemungutan• Monitoring dan
Evaluasi
Output:• Rasio PAD thd APBD• Pertumbuhan• Effort• Elastisitas
STRATEGI OPTIMALISASI PAD
IPTEK
• Pelayanan berbasis IPTEK
SIM
• Pendataan Ulang wajib pajak dan objek pajak
• Sistem pelayanan elektronik
Prosedur
• Prosedur Pelayanan
• Perencanaan yang lebih baik
Kerjasama
• Perbankan• Masyarakat
dll
Sarana dan Prasarana, Termasuk Teknologi yang Memadai.
Konsultasi, Advokasi dan Supervisi
Kualitas dan Kuantitas SDM yang Memadai dan dapat Diandalkan.
Motivasi serta Komitmen Semua Pihak.
Penataan Administrasi Kependudukan
Penganggaran
ASPEK KESIAPAN
Menyesuaikan seluruh landasan hukum, sarana dan prasarana serta sistem pemungutan dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009.
Penataan Organisasi dan manajemen serta SDM sesuai dengan kebutuhan Undang-undang,
Mengkondisikan masyarakat Wajib Pajak sesuai dengan berbagai perubahan yang ada dalam undang-undang.
Memperkuat jaringan kerja dengan seluruh komponen Organisasi yang ada termasuk Stake Holder guna peningkatan efektifitas dan efisiensi pemungutan.
Menyiapkan rencana penerimaan dan kegiatan yang realistis dengan berorientasi pada peningkatan pelayanan yang berbasis teknologi informasi.
REKOMENDASI
Terima kasih
BPKP Perwakilan Provinsi Jawa TimurJalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo
Telepon (031)8670360 Faksimil (031)8670911 e-mail : jatim@bpkp.go.id
top related