BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka Penelitian ... 2.pdf · Penelitian ini berfokus pada dampak penetapan tarif hiburan karaoke terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian mengenai “Evaluasi Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Pemungutan Pajak Hiburan Di Dinas Pendapatan

Daerah Kota Jayapura” belum pernah dikaji sebelumnya. Namun penulis

mengambil beberapa contoh penelitian yang memiliki objek penelitian yang sama.

Penelitian Pertama, dilakukan oleh Wina Novarina (2012) Mahasiswa

Jurusan Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, dengan mengambil penelitian

yang berjudul “Analisa Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota

Bekasi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme penetapan target

penerimaan pajak hiburan dan juga hambatan dalam pelaksanaan administrasi

pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian

kualitatif dengan desain deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah pada

permasalahan administrasi pemungutan pajak daerah terkait adanya potensi dan

penerimaan pajak hiburan dan faktor penghambat pemungutan.Dimana hasil dari

penelitian ini menyebutkan bahwa perencanaan penetapan target penerimaan

pajak hiburan di Kota Bekasi masih menggunakan metode incremental dan masih

terdapat hambatan-hambatan terkait ketentuan atau peraturan perpajakan baik dari

segi kualitas dan kuantitas aparatur pajaknya maupun dari wajib pajaknya sendiri,

serta adanya hambatan dalam hal sarana dan prasarana yang belum dapat

menunjang administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi. Adapun

persamaan penelitian Wina Novarina dengan penelitian ini yaitu menggunakan

10

objek penelitian yang sama, yaitu pajak hiburan serta faktor penghambat

pemungutan pajak hiburan yang disebabkan oleh Wajib Pajak.

Penelitian Kedua, yaitu penelitian dari Niluh Putu Widiartini (2012) dari

fakultas Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia. Penelitian ini berjudul

“Analisa Penetapan Tarif Pajak Hiburan atas Jasa Hiburan Karaoke dalam rangka

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan

untuk menggambarkan hal yang melatarbelakangi pemerintah dalam membuat

kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke, serta menganalisis

dampak yang ditimbulkan atas kebijakan tersebut dengan tingkat kunjungan ke

tempat karaoke dan terhadap perekonomian daerah. Dimana penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan

data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan.

Penelitian ini berfokus pada dampak penetapan tarif hiburan karaoke

terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah serta proses formulasi kebijakan atas

penetapan tarif hiburan karaoke tersebut. Terdapat persamaan antara penelitian

Niluh Putu Widiartini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama melihat dampak

dari kebijakan pemerintah. Namun perbedaan dari penelitian ini terletak pada

sistem self assessment yang dimana sistem ini memberikan kepercayaan penuh

pada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya pada Negara namun

hal tersebut tidak membuat Wajib Pajak menjadi lebih taat pada kewajibannya

sedangkan penelitian dari Widiartini ini lebih kepada dampak dari penetapan tarif

hiburan karaoke dan formulasi kebijakannya.

11

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pelayanan Publik

Kata pelayanan berasal dari kata layan yang artinya menolong

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain. Sedangkan untuk istilah

publik berasal dari bahasa inggris yaitu public yang artinya umum. Menurut

Lonsdale (1994), pelayanan publik adalah segala sesuatu yang disediakan oleh

pemerintah atau swasta karena umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi

kebutuhannya sendiri, kecuali secara kolektif dalam rangka memenuhi

kesejahteraan sosial seluruh masyarakat.

Menurut Agung Kurniawan (Harbani Pasolong, 2007:128) mengatakan

bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang

lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pengertian pelayanan

publik menurut Batinggi (1998:12) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah

perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan mengurus hal-hal

yang diperlukan masyarakat atau khayalak umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik menegaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa

dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik.

12

Menurut Keputusan Menpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dalam menyelenggarakan pelayanan

publik perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kesederhanaan

Kesederhanaan prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit,

mudah untuk dipahami dan mudah untuk dilaksanakan.

2. Kejelasan

Kejelasan mencangkup persyaratan teknis dan administratif

pelayanan publik, selain itu unit kerja atau pejabat yang berwenang

dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan

penyelesaian baik dari keluhan, persoalan maupun sengketa dalam

pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik apakah sudah sesuai dengan jadwal

yang ada dan dapat diselesaika dalam kurun waktu yang telah

ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan

kepastian hukum.

13

6. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang

ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan

penyelesaian keluhan maupun persoalan dalam pelaksanaan

pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana

teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah

dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi

telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisplinan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun,

ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur disediakan ruang

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat

serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti

parkir, toilet dan tempat ibadah.

14

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan

yang dilakukan oleh individu maupun kelompok baik pemerintah maupun swasta

yang tujuannya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

2.2.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3)

adalah proses sumberdaya personil publik yang diorganisir dan dikoordinasikan

untuk memformulasikan, mengimplementasikan serta mengelola (manage)

keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (1960:4) mendefinisikan

administrasi publik sebagai:

1. Implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh

badan-badan perwakilan politik.

2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk

melaksanakan kebijakan pemerintah.

3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-

kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik

yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud

terhadap usaha sejumlah orang.

Dimock & Dimock membagi empat komponen administrasi publik yaitu:

1. Apa yang dilakukan pemerintah: pengaruh kebijakan, tindakan-

tindakan politis, dasar-dasar wewenang, lingkungan kerja

pemerintah, penentuan tujuan, kebijakan administratif kedalam

rencana-rencana.

15

2. Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia,

pembiayaan usaha, struktur administrasi dari segi formal.

3. Bagaimana para administrator mewujudkan kerjasama.

4. Bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab baik pengawasan

eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Keberadaan administrasi publik dimaksudkan agar lebih memahami

hubungan antara pemerintah dengan publik serta mampu meningkatkan

responsibilitas kebijakan yang ada terhadap berbagai kebutuhan publik dan juga

melembagakan praktek-praktek manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu

kegiatan secara efektif, efisien dan rasional.

2.2.3 Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan suatu kegiatan pelayanan yang

dilakukan oleh setiap orang yang berada dalam sebuah organisasi demi

melaksanakan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Bagi masyarakat

sendiri perpajakan berhubungan dengan berapa jumlah pajak yang terutang

dimana hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayar.

Menurut Salamun (1993) Administrasi Perpajakan merupakan salah satu

komponen dari sistem perpajakan. Sedangkan menurut Nurmantu (1994:98)

administrasi pajak dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan

terhadap kewajiban-kewajiban maupun hak-hak wajib pajak, kegiatan tersebut

dilakukan dikantor fiskus maupun kantor wajib pajak.

16

Pengelolaan administrasi yang baik, akurat dan benar dibidang perpajakan

sangat dibutuhkan oleh organisasi karena hal tersebut sangat membantu dalam

pencapaian tujuannya. Ciri sistem perpajakan, yaitu :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta

Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan

kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan

pembangunan nasional.

2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai

cerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat

Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal berdasarkan fungsinya hanya

berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap

pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah

digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat

melaksanakan gotong royong nasional melalui sistem menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang

(self assessment) sehingga melalui sistem ini adminitrasi perpajakan

diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan

mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Adapun tujuan dari administrasi perpajakan, yaitu :

1. Tersedianya dokumen terkait perpajakan.

2. Tersedianya data dan informasi mengenai perpajakan.

17

3. Sarana untuk menciptakan dan menjalin kerjasama antar unit organisasi

serta sesama personalia terutama menyangkut pajak.

4. Melakukan pembimbingan, pengelolaan dan pengawasanterutama

menyangkut pajak.

5. Pengambilan keputusan atau kebijakan terutama menyangkut pajak.

Dengan terlaksana dan tersedianya administrasi perpajakan yang baik,

akurat dan benar maka akan terealisasi kegunaan bagi organisasi. Adapun

kegunaan dari administrasi perpajakan itu sendiri, yaitu :

1. Dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah, baik dan benar

serta tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2. Dapat dengan mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan dari

direktorat jendral pajak.

3. Efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak.

4. Terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan baik itu sanksi administrasi

maupun sanksi pidana.

5. Dapat mengajukan permohonan ke direktorat jendral pajak untuk

memperoleh status sebagai WP patuh.

Dalam pemungutan pajak terdapat teori yang mendasari Negara untuk

memungut pajak, menurut kutipan buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak karya R.

Santoso Brotodiharjo, SH, yaitu :

1. Teori Asuransi ;

Negara berhak untuk memungut pajak karena Negara memiliki kewajiban dalam

melindungi semua orang dan segala kepentingan, keselamatan dan keamanan jiwa

18

serta harta bendanya. Oleh karena itu warga Negara harus membayar pajak yang

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan

perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan ;

Dalam teori ini pembagian beban pajak kepada setiap orang berdasarkan gaya

pikul masing-masing yang artinya pembagian beban pajak didasarkan pada

semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara. Maka semakin tinggi

pajak yang harus dibayar.

3. Teori Asas Gaya Pikul ;

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya berdasarkan gaya pikul

masing-masing. Gaya pikul ini diukur dari penghasilan dan kekayaan serta

pengeluaran seseorang.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti ;

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan

negaranya. Dalam hal ini sebagai warga Negara yang berbakti harus menyadari

bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban.

5. Teori Asas Gaya Beli ;

Dalam teori ini cenderung mengimplementasikan pada fungsi mengatur dari

pemungutan pajak. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah

tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Kemudian disalurkan kembali ke

masyarakat untuk memelihara hidup masyarakat sebagai dasar keadilan

pemungutan pajak bukan untuk kepentingan individu atau Negara.

2.3 Landasan Konsep

19

2.3.1 Evaluasi

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing

menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan

program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran

(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment).

Menurut Mulyono, (2009) evaluasi merupakan suatu upaya untuk

mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program atau proyek dengan cara

membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana cara

pencapaiannya. Sedangkan menurut Lester dan Stewart (2000:126) yang dikutip

Agustino (2008:185) mengatakan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat

sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijaan dan untuk mengetahui apakah

kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak

yang diinginkan.

Menurut William N. Dunn (2003:609 dan 610) fungsi evaluasi, yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja

kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan yang dapat

dicapai melalui tindakan publik.

2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-

nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

3. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis

kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Tujuan evaluasi kebijakan, sebagai berikut :

20

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat

diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran.

2. Mengukur tingkat fisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat

diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan

evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output

dari kebijakan.

4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi

ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan baik dampak positif

maupun negatif.

5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, serta

6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan

akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke

depan agar lebih baik.

Dalam melakukan evaluasi terdapat beberapa pendekatan yang nantinya

dapat menghasilkan penilaian yang baik, antara lain : evaluasi semu, evaluasi

formal dan evaluasi teoritis keputusan, William Dunn (2003).

1. Evaluasi Semu (Pseudi Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan

metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat

dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan

tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu,

kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi

semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu

21

yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak kontroversial. Dalam

evaluasi semu analisis secara khusus menerapakan bermacam-macam

metode (rancangan eksperimental semu, kuisioner, random sampling dan

teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari

variabel masukan dan proses.

2. Evaluasi Formal (Formal Evaluation) merupakan pendekatan yang

menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid

dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil

tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara

formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama

dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara

formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai

kebijakan program.

Dalam evaluasi formal analisis menggunakan berbagai macam metode

yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah

identik untuk menghasilkan informasi yang valid dapat dipercaya mengenai

variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan

dan proses kebijakan. Meskipun demikian perbedaannya adalah bahwa

evaluasi formal menggunakan undang-undang dokumen-dokumen program

dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk

mengidentifikasi dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Salah

satu tipe utama evaluasi formal adalah evaluasi sumatif yang meliputi usaha

untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan

22

atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu serta untuk menilai

produk-produk kebijkan dan program publik yang stabil dan mantap. Evaluasi

formatif meliputi usaha-usaha untuk secara terus menerus memantau

pencapaian tujuan-tujuan dan target formal.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis (Decision Theoritic Evaluation) adalah

pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk

menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid

mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai

macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis, evaluasi

semu serta evaluasi formal disisi lainnya adalah evaluasi keputusan teoritis

berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari

pelaku kebijakan, baik yang tersembunyi atau yang dinyatakan. Ini berarti

bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator

merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak yang membuat andil

dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan (sebagai

contoh, staf tingkat menengah dan kebawah, pegawai pada badan-badan

lainnya, kelompok klien) dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target

dimana kinerja nantinya akan diukur.

Dalam penelitian ini pendekatan evaluasi yang digunakan adalah pendekatan

evaluasi formal karena pendekatan evaluasi ini menggunakan metode deskriptif

yang menghasilkan informasi yang valid dengan berlandaskan undang-undang

sehingga administrator atau pembuat kebijakan dapat mengidentifakasi dan

menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan.

23

2.3.2 Kualitas Pelayanan Publik

Dalam pelayanan publik, kepuasan masyarakat merupakan faktor penentu

berkualitasnya sebuah pelayanan. Jika dihubungkan dengan administrasi publik,

pelayanan merupakan kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Menurut

Effendi (1986:213) dengan melihat kondisi masyarakat yang dinamis seperti

sekarang ini maka birokrasi publik harus mampu memberikan pelayanan kepada

masyarakat dengan ciri-ciri :

1. Profesional

2. Efektif dan efisien

3. Sederhana

4. Transparan dan terbuka

5. Tepat waktu

6. Responsif dan adaptif

2.3.3 Pengertian Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan (perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983) pajak adalah kontribusi

wajib pada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

24

Secara umum adapun unsur-unsur pajak menurut (Mardiasmo, 2009),

yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara yaitu Negara yang berhak

memungut iuran dari rakyat. Iuran tersebut berupa uang (bukan

barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang yaitu pajak dipungut berdasarkan

atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal dan kontraprestasi dari Negara secara langsung

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.3.4 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2009) mendefinisikan fungsi pajak yang terdiri dari 2, yaitu:

a. Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dan bagi pemerintah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur

dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi.

2.3.5 Syarat Pemungutan Pajak dan Hambatan Pemungutan Pajak

25

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Hambatan pemungutan pajak yang terdiri dari dua perlawanan menurut

Mardiasmo (2009), yaitu:

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

2. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat

3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan

baik

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara

langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari

pajak.

2.3.6 Sistem Pemungutan Pajak

26

Dalam penyelenggaraan pemungutan pajak sangat tergantung dari

kebijakan maupun perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu

kegiatan perpajakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang

mengatur sehingga dalam prakteknya kecurangan-kecurangan yang mungkin saja

terjadi dapat diminimalisir. Hakikatnya penyelenggaraan pemungutan pajak

merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang bertujuan untuk meningkatkan

kepatuhan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya.

Menurut Mardiasmo, (2009) terdapat 3 sistem pemungutan pajak, yaitu:

A. Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak

terutang oleh Wajib Pajak. Dengan cirri-ciri:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus

2) Wajib Pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus

B. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak

yang terutang. Dengan ciri-ciri:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

Wajib Pajak sendiri.

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

27

C. With Holding System adalah suatu system pemungutan yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak.

2.3.7 Pajak Daerah

Guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam

kegiatan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat tentu saja

dibutuhkan dana yang besar, hal ini sesuai dengan otonomi daerah yang

mengharapkan sebuah daerah mampu secara mandiri mengelola pendapatan

daerahnya. Salah satu cara agar sebuah daerah mendapatkan pendanaan yang

cukup yaitu dengan melakukan pemungutan pajak daerah.

Menurut Siahaan (2009:10) pajak daerah merupakan pajak yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah yang wewenang

pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan

untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menurut Mardiasmo, 2009 Pajak daerah merupakan iuran wajib yang

dilakukan oleh orang pibadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari beberapa definisi mengenai pajak daerah, maka dapat disimpulkan

bahwa pajak daerah merupakan pemungutan wajib yang dilaksanakan oleh daerah

28

yang tujuannya untuk kepentingan daerah itu sendiri dari hal tersebut maka dalam

proses pengenaan tarif objek pajak daerah haruslah dilaksanakan sesuai dengan

peraturan daerah yang ada. Seperti yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak

Daerah, dimana pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah.

Dari segi kewenangan dalam pemungutan pajak atas objek pajak di daerah

terbagi atas pajak provinsi dan objek pajak kabupaten/kota (Purwanto dan

Kurniawan, 2004), yaitu :

a. Provinsi, dimana kewenangan pemugutan terdapat pada pemerintah daerah

provinsi. Apabila untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan

terletak pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. Objek pajak kabupaten/kota sendiri lebih luas apabila dibandingkan

dengan objek pajak provinsi. Objek pajak ini masih dapat diperluas

berdasarkan pada peraturan pemerintah sepanjang hal tersebut tidak

bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

adapun jenis pajak yang dipungut yaitu, pajak hotel, pajak restauran, pajak

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan

batuan, pajak parkir serta pajak air tanah.

29

Mengingat pemungutan pajak daerah merupakan hal yang sangat penting

bagi suatu wilayah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya maka harus

ada ketentuan mengenai kriteria-kriteria objek pajak daerah, hal tersebut agar

tercapainya hasil yang optimal bagi penerimaan sebuah daerah. Menurut Devas,

(1989: hal.61) untuk menilai apakah jenis pajak daerah yang ada masih baik untuk

dipungut atau tidak maka dapat digunakan tolak ukur sebagai berikut:

1. Hasil, disini diukur memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan

dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya

memperkirakan besar hasilnya, dan elastisitas pajak terhadap inflasi,

pertumbuhan penduduk, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya

pemungutannya.

2. Keadilan, dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak

sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal dan vertikal. Tidak

ada kesewenang-wenangan, pajak harus adil secara horizontal dan vertikal.

Tidak ada perbedaan besar beban pajak antara suatu daerah dengan daerah

yang lain kecuali perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya guna ekonomi, pajak hendaknya mendorong atau tidak menghambat

penggunaan sumberdaya secara berdayaguna dalam kehidupan ekonomi,

mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah

arah atau orang menjadi enggan bekerja dan menabung.

4. Kemampuan melaksanakan, pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut

kemauan politik dan kemauan tata usaha.

30

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah, haruslah jelas kemana

suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat

mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, tidak mudah dihindari

dengan memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah yang lain,

tidak mempertajam perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi

masing-masing, dan hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar

dari kemampuan penatausahanya.

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah Mardiasmo, 2009 terdiri dari 4 komponen,

yaitu:

a. Pajak Daerah berasal dari Negara yang diserahkan kepada daerah

sebagai pajak daerah.

b. Penyerahan berdasarkan Undang-Undang.

c. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai

penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai

pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

d. Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada kekuatan Undang-undang

atau peraturan hukum lainnya.

2.3.8 Pajak Hiburan, Objek Pajak, Subjek dan Wajib Pajak

Pajak hiburan yang merupakan pajak asli daerah dirasa berpotensi untuk

meningkatkan pendapatan suatu daerah. Agus Salim Nasution (1986:512)

mendefinisikan pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan

dengan memungut bayaran yang diselenggarakan pada suatu daerah.

31

Sebagai salah satu kebutuhan wajib akibat dari padatnya aktivitas maupun

pekerjaan masyarakat sehingga menyebabkan kejenuhan dan stress yang tinggi,

memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menjadikan usaha hiburan sebagai

salah satu alat pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah

daerah harus berusaha secara maksimal dalam menggali potensi pajak hiburan di

daerahnya. Seperti yang dikatakan Soelarno dalam Ramos (2010:24) hiburan

adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati

atau mengkonsumsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2012

Tentang Pajak Daerah Pasal 1 angka 17,18,19,20,21dan 22. Pajak Hiburan adalah

pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis

tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan

dipungut bayaran. Penyelenggaraan hiburan adalah perorangan dan atau badan

yang menyelenggarakan hiburan baik untuk atas namanya sendiri dan atau nama

pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.

Pembayaran adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima

sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara

hiburan. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau car yang sah dengan

nama dan dalam bentuk apapun yang digunakan untuk menonton, menggunakan

fasilitas atau menikmati hiburan. Sedangkan, harga tanda masuk yang selanjutnya

disingkat HTM (Harga Tanda Masuk) adalah nilai jual yang tercantum pada tanda

masuk yang harus dibayar penonton atau pengunjung.

32

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan

dipungut bayaran. Sedangkan Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau

Badan yang menikmati hiburan.

Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang

menyelenggarakan hiburan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan perpajakan pihak

yang melaksanakan kewajiban perpajakan kepada Negara disebut Wajib Pajak

(WP). Dalam Pasal 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak serta

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

33

2.4 Kerangka Pemikiran

Pajak Daeah

UU Nomor 28

Tahun 2009

Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun

2012

Dinas Pendapatan

Daerah Kota

Jayapura

Pajak Hiburan

Self

assesment

Aktif

menghitung

menyetor,m

elaporkan

pajaknya

Kendala yang

disebabkan oleh

Wajib Pajak

Pemungutan

Pajak Hiburan

Wajib Pajak

PERMENDAGRI

Nomor 53 Tahun

2011

Otonomi Khusus

UU Nomor 21

Tahun 2001